JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM-
“Tentunya, karena pendidikan menjadi salah satu sektor prioritas yang dekat dengan kebutuhan masyarakat banyak. Dan pendidikan sebagai salah satu bentuk pelayanan publik yang diselenggarakan baik oleh kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah. Tentu akan dilakukan pengawasan dan pendampingan,” kata Jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan.
Budi mengatakan pengawasan dan pendampingan dilakukan untuk memastikan alokasi dana tepat guna dan tepat sasaran. Hal itu untuk menghindari kebocoran karena korupsi.
“Sehingga KPK bisa melakukan upaya-upaya pencegahan, baik melalui pendekatan fungsi koordinasi dan supervisi yang melakukan pengawasan dan pendampingan di pemerintah daerah,” kata Budi.
“Mengingat pemerintah daerah juga punya kewenangan dalam menyusun regulasi sebagai dasar pelaksanaan pendidikan di daerah dan juga punya fungsi untuk juga melakukan pengawasan terhadap lembaga-lembaga ataupun sekolah yang menyelenggarakan fungsi pendidikan tersebut,” tambahnya.
Dia mengatakan KPK juga akan melakukan pendampingan melalui fungsi di Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat. Selain itu, dia menuturkan KPK bisa memberikan saran melalui hasil Survei Penilaian Integritas (PSI) Pendidikan, sebagai salah satu program nasional yang mengukur dan mengidentifikasi celah kerawanan korupsi khusus di sektor pendidikan.
Presiden Prabowo Subianto menyiapkan Rp 757,8 triliun untuk pendidikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2026. KPK akan memberikan pendampingan dan mengawasi alokasi dana tersebut.
“Dan kemudian memberikan saran masukan kepada para pemangku kepentingan baik di kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan tentunya juga masyarakat sebagai pengguna dari layanan publik di sektor pendidikan ini. Nah kemudian KPK juga penting untuk terus mengawal insersi pendidikan antikorupsi agar betul-betul terimplementasi dan diterapkan di setiap jenjang pendidikan dan tentu tidak hanya menjadi sebuah formalitas kurikulum atau mata kuliah tapi harus bisa betul-betul diimplementasikan dalam sikap di ekosistem sekolah itu,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyiapkan Rp 757,8 triliun untuk pendidikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Dia mengatakan dana itu ditujukan untuk berbagai hal, antara lain Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dan beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam pidatonya di rapat penyampaian RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan di DPR RI, Jumat (15/8/2025). Prabowo awalnya menyebut anggaran Rp 750 triliun untuk sektor pendidikan menjadi yang terbesar.
“Pemerintah berkomitmen memenuhi anggaran pendidikan 20 persen, yaitu sekitar Rp 757,8 triliun untuk 2026, terbesar sepanjang sejarah NKRI,” kata Prabowo.
Prabowo mengatakan anggaran pendidikan itu harus digunakan secara tepat sasaran. Pertama, katanya, ada anggaran untuk peningkatan kualitas guru, penguatan vokasi, hingga beasiswa bagi siswa dan mahasiswa.
“Anggaran pendidikan harus tepat sasaran. Kita tingkatkan kualitas guru, perkuat pendidikan vokasi, selaraskan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja, pemerintah menyiapkan bagi siswa dan mahasiswa dengan program Indonesia pintar untuk 21,1 juta siswa, KIP Kuliah untuk 1,2 juta mahasiswa dan peningkatan kualitas, fasilitas kampus dialokasikan Rp 150,1 triliun,” katanya.
Dia mengatakan anggaran pendidikan juga ditujukan untuk gaji guru serta dosen. Alokasinya Rp 178,7 triliun.
“Tunjangan profesi guru non-PNS dan profesi guru ASN daerah disiapkan secara memadai,” tuturnya.
Dia mengatakan pemerintah akan memperkuat sekolah rakyat, sekolah unggul garuda, dan sekolah unggulan garuda transformasi untuk memberi pendidikan terbaik bagi anak dari keluar miskin. Dia juga menyebut pemerintah akan mendorong LPDP memberikan beasiswa lebih masif di kampus-kampus dunia.
“Tahun 2026 LPDP ditargetkan dapat memberi beasiswa sebanyak 4.000 mahasiswa. Semua untuk mewujudkan generasi cerdas, inovatif, produktif,” tuturnya. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“(Dana abadi di bidang pendidikan) Rp 154,11 triliun, kalau tahun ini ditambah another twenty triliun akan menjadi Rp 175 triliun. Next year kemarin kita juga akan menambahkan lagi,” kata Sri Mulyani dalam acara Konvensi Sains, Teknologi dan Industri Indonesia.
Dari total dana abadi saat ini sebesar Rp 154,11 triliun, terdiri dari dana abadi pendidikan sebesar Rp 126,12 triliun, dana abadi penelitian Rp 12,99 triliun, dana abadi perguruan tinggi Rp 10 triliun, dan dana abadi kebudayaan Rp 5 triliun.
“Dengan dana abadi tersebut, 670 ribu anak-anak Indonesia telah menerima manfaat, 92 ribu menerima manfaat dalam bentuk beasiswa gelar, 55.586 alumni (LPDP) dan 578 ribu penerima beasiswa non degree,” paparnya.
Sri Mulyani menyebut para alumni LPDP banyak yang lulus dari kampus terbaik dunia. “24 alumni LPDP dari MIT, 63 alumni dari University of Oxford, 96 alumni dari Harvard University, 72 alumni dari University of Cambridge, 20 alumni dari Stanford, 308 dari Imperial College London. From zero to 3.363,” katanya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan dana abadi di bidang pendidikan Indonesia akan menembus Rp 175 triliun pada tahun depan. Dana tersebut dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dan terus bertambah setiap tahunnya.
Ke depan, dia berharap lebih banyak masyarakat Indonesia yang mendapatkan akses pendidikan bermutu melalui dana abadi LPDP. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto dan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno akan menentukan arah kebijakan pendidikan, termasuk daftar sekolah dan bidang studi prioritas bagi peserta LPDP.
“Dan bidang apa, saya rasa itu adalah policy dari setiap pemangku kepentingan. Kami yang mengelola dananya supaya bisa sesuai dengan kepentingan dari masing-masing sektor. Jadi ini masih akan banyak lagi puluhan ribu yang akan follow your steps. Kalau bapak stepnya berhenti, ya Republik berhenti,” tegasnya. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Menteri Agama Nasaruddin Umar telah menandatangani regulasi baru yang memberikan kepastian dan peningkatan tunjangan profesi bagi guru PAI non-ASN yang belum inpassing. Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai ASN pada Kementerian Agama, serta Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 646 Tahun 2025 tentang Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai ASN.
Melalui kebijakan ini, tunjangan profesi untuk guru non-ASN dinaikkan menjadi Rp 2.000.000 per bulan dari sebelumnya Rp 1.500.000. Selain itu, pemerintah akan membayarkan rapelan kekurangan sebesar Rp 500 ribu per bulan terhitung sejak Januari 2025.
Nasaruddin mengatakan terbitnya aturan ini sebagai bentuk afirmasi negara dalam upaya meningkatkan kesejahteraan guru non-ASN. Hal itu juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang terus memberikan perhatian pada sektor pendidikan, termasuk pada guru agama.
“Langkah ini merupakan bentuk nyata keberpihakan pemerintah terhadap kesejahteraan guru,” ujar Nasaruddin dalam keterangannya.
“Dengan kenaikan tunjangan ini, para guru diharapkan tidak hanya profesional dalam mengajar, tetapi juga terus menjadi teladan dalam mendidik dan mengembangkan potensi peserta didik, baik secara jasmani maupun rohani,” lanjutnya.
Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Amien Suyitno, meminta para Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi dan Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam (PAI) untuk segera sosialisasi regulasi ini ke tingkat kabupaten/kota, khususnya kepada Kepala Seksi PAI. Tujuannya agar proses pencairan tunjangan, termasuk pembayaran rapelan, bisa segera dilakukan, sekaligus diawasi ketat agar sesuai dengan ketentuan dalam PMA, KMA, dan petunjuk teknis yang berlaku.
“Para guru PAI sangat menantikan regulasi ini karena akan berdampak langsung pada kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, saya minta agar jajaran Kemenag di daerah segera menindaklanjuti dan mengawasi pencairannya,” tegas Suyitno.
Direktur PAI, M. Munir, menambahkan, pihaknya akan terus mengawal pelaksanaan kebijakan ini di seluruh wilayah Indonesia. Guru-guru PAI non ASN yang mayoritas diangkat oleh kepala sekolah, yayasan, maupun Pemda harus pro aktif juga untuk mengakses kebijakan ini.
Guru PAI yang menerima tunjangan profesi ini adalah guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi syarat pemenuhan 24 jam tatap muka (JTM), termasuk pemenuhan melalui pelatihan tuntas baca Al-Qur’an (TBQ) yang pengakuannya maksimal 6 JTM. “Kami memastikan tidak ada guru PAI non-ASN yang tertinggal dalam menerima haknya selama mereka memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam juknis,” ujar M Munir.
“Dengan terbitnya PMA dan KMA ini, diharapkan kesejahteraan guru non-ASN semakin meningkat dan mutu pendidikan agama di sekolah semakin kuat,” imbuhnya. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Strategi peningkatan mutu pendidikan yang telah direncanakan harus konsisten direalisasikan untuk mewujudkan generasi penerus yang berdaya saing,” kata Lestari dalam keterangannya, Kamis (3/7).
Sebelumnya pada Rabu (2/7), Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengungkapkan salah satu strategi dalam peningkatan mutu pendidikan di Indonesia adalah dengan memperkuat kualitas guru. Adapun langkah tersebut bertujuan untuk mendukung upaya perluasan akses teknologi dan pembelajaran digital, serta pendekatan pembelajaran mendalam.
Sementara itu, data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencatat lebih dari 249.000 guru di Indonesia belum memenuhi syarat minimal pendidikan S1 atau D4 sebagaimana diamanatkan undang-undang.
Lestari mengatakan kondisi tersebut harus diikuti dengan upaya penguatan kualitas guru dengan mekanisme yang transparan sehingga mudah diakses para guru.
Ia pun menekankan konsistensi peningkatan kualitas guru harus menjadi perhatian serius pihak terkait demi mewujudkan target yang telah ditetapkan bersama.
“Penguatan kualitas guru merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang mampu mengantisipasi perkembangan zaman,” ungkapnya.
Lestari pun mendorong para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah, serta masyarakat berkolaborasi untuk mewujudkan generasi penerus yang berkualitas dan berdaya saing di masa depan. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Kita juga merancang (membangun) sekolah tertentu, sekolah unggulan, di mana mereka akan memberikan kesempatan bagi anak-anak di Indonesia, terutama mereka yang memiliki kualitas yang lebih baik seperti Taruna Nusantara dan sekolah-sekolah lainnya,” kata Sri Mulyani dalam acara Mandiri Investment Forum di Fairmont Jakarta.
Dalam paparannya, anggaran itu untuk pembangunan sekolah di empat daerah. Namun, belum ada daftar daerah mana saja yang menjadi prioritas pembangunan sekolah tersebut
“Tidak hanya di satu daerah, tetapi di daerah-daerah tertentu di Indonesia,” terangnya.
Selain anggaran pembangunan sekolah, pemerintah juga menggelontorkan untuk renovasi sekolah. Anggaran itu sebesar Rp 20 triliun.
“Selalu disebutkan oleh Presiden Prabowo, bahwa kita memerlukan lebih banyak anggaran untuk merenovasi (sekolah) karena Anda melihat banyak gedung sekolah di Indonesia, yang sebenarnya perlu ditingkatkan,” jelasnya.
Berikut daftar program Quick Win Prabowo:
– Anggaran Makan Bergizi Gratis Rp 71 triliun
– Pemeriksaan kesehatan gratis Rp 3,2 triliun
– Pembangunan rumah sakit lengkap di daerah Rp 1,8 triliun
– Renovasi sekolah Rp 20 triliun
– Pembangunan sekolah unggulan terintegrasi Rp 2 triliun untuk pembangunan sekolah dilakukan di 4 daerah
– Lumbung pangan nasional, daerah dan desa Rp 15 triliun
(DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan, saat ini pemerintah masih dalam proses konsolidasi awal pemerintahan. Pemerintah juga masih dalam tahap penyesuaian ulang untuk pelaksanaan program hingga anggaran.
“Saya belum ada pembicaraan secara khusus dengan Bu Menteri Keuangan (Sri Mulyani),” kata Rini, ditemui di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (30/12/2024).
Menurut Rini, dalam pemerintahan baru ini masih banyak yang perlu disesuaikan. Apalagi mengingat struktur pemerintahan kini berbeda dengan di pemerintahan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi), termasuk salah satunya penambahan jumlah kementerian menjadi 48.
Presiden Prabowo Subianto sendiri, kata Rini, belum melakukan pembahasan hingga ke topik tersebut. Meski begitu, ia memastikan ke depannya Kementerian PANRB akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan membahas hal tersebut.
“Betul ini ada tenggat waktu (rampung di awal 2025), tapi kan ini KL banyak menteri-menteri baru, banyak penyesuain dan sebagainya. Dan tentunya karena ini menyangkut kesejahteraan pegawai akan kami prioritaskan, tapi kami harus berbicara dulu dengan Kemenkeu,” ujarnya.
Di samping itu, Rini mengatakan, saat ini pihaknya masih dalam proses menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Kesejahteraan Pegawai. Menurutnya, tidak menutup kemungkina penyesuaian gaji akan menjadi salah satu bagian dari RPP tersebut.
“Kita juga sedang menyiapkan RPP tentang Kesejahteraan Pegawai. Nah mungkin itu akan menjadi salah satu bagian dari itu,” kata Rini. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Mendikdasmen Abdul Mu’ti mengaku masih belum mendapatkan arahan dari Presiden Prabowo Subianto terkait wacana penghapusan zonasi. Abdul Mu’ti mengatakan kepastian soal dihapus tidaknya kebijakan zonasi akan diputuskan oleh presiden dalam sidang kabinet.
“Untuk zonasi itu sekarang masih dalam proses pengkajian dan sesuai dengan hasil pertemuan kami dengan Bapak Presiden, keputusan tentang zonasi akan diputuskan dalam sidang kabinet. Jadi tidak diputuskan sendiri oleh menteri pendidikan dasar menengah,” kata Abdul Mu’ti ditemui seusai acara tablig akbar di RS PKU Muhamadiyah Solo.
Menurutnya, keputusan mengenai zonasi tidak akan diambil secara sepihak oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, melainkan akan melibatkan kementerian dan jajaran lain dalam sidang kabinet.
“Akan diambil bersama-sama dengan jajaran Kementerian lain dalam sidang kabinet,” bebernya.
Disinggung apakah tahun ajaran baru akan menggunakan sistem lama, Abdul Mu’ti menegaskan akan menunggu keputusan dalam sidang kabinet. (MON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Hari ini saya agak tenang berdiri di hadapan para guru karena saya bisa menyampaikan bahwa kita walaupun baru berkuasa 1 bulan kami sudah bisa mengumumkan bahwa kesejahteraan guru bisa kita ditingkatkan.
Karena itu saya mengerti kenapa tepuk tangan Menkeu yang paling keras,” kata Prabowo dalam sambutannya di puncak Hari Guru Nasional 2024 di Velodrome, Jakarta Timur, Kamis (28/11/2024).
Prabowo membeberkan kesejahteraan guru ASN ditingkatkan sebesar satu kali gaji pokok. Sementara nilai tunjangan yang berstatus non-ASN akan dinaikkan menjadi Rp 2 juta per bulan.
“Kita telah meningkatkan anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan guru ASN yang berstatus PNS, dan PPPK, serta guru-guru non-ASN,” kata Prabowo. (MON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Kenaikan gaji guru ini disebut Abdul Muti bakal diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam acara Puncak Peringatan Hari Guru Nasional 2024 yang diselenggarakan tanggal 28 November 2024.
“Guru PNS itu kenaikan. Kenaikan gaji sesuai dengan gaji pokok,” tegas Abdul Muti usai menghadap Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (26/11/2024).
Dia menjelaskan kenaikan gaji guru ASN akan sebesar satu kali gaji pokok yang diterima saat ini. Besarannya berbeda-beda tergantung dengan kepangkatan dan sebagainya.
“Gaji pokoknya sesuai dengan gaji pokok dia, pokoknya satu kali gaji pokok ya. Gaji pokok itu kan berbeda sesuai dengan kepangkatan dan sebagainya,” sebut Abdul Muti.
Kenaikan gaji guru ini akan berlaku mulai tahun 2025. Dia menjelaskan kapan pastinya akan disesuaikan dengan pencairan dana dari Kementerian Keuangan.
“Berlaku 2025. Teorinya Januari kan tahun anggaran dimulai Januari tapi realisasi ini nanti tergantung dari bagaimana pencairan dana dari Kementerian Keuangan,” pungkas Abdul Muti. (BAS)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM-
“Sudah saya sampaikan tadi, insyaallah akan ada kenaikan. Tapi untuk jumlahnya berapa, nominalnya berapa, nanti nunggu pengumumannya saja,” kata Abdul Mu’ti di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.
Mu’ti mengatakan kenaikan ini menyasar guru berstatus aparatur sipil negara (ASN) maupun non-ASN sehingga ia menjamin kenaikannya merata.
“Jadi yang kami sampaikan tadi, untuk kesejahteraan guru itu tidak hanya untuk guru ASN, tapi juga guru non-ASN. Jadi untuk semuanya, untuk guru ASN dan non-ASN,” ujar dia.
Sebelumnya, pada pembukaan Pameran Bulan Bahasa dan Sastra, Senin (28/10/2024), Mu’ti mengatakan skema kenaikan gaji guru pada 2025 dianggarkan, baik untuk guru ASN bersertifikasi maupun guru honorer.
Mu’ti mengatakan kesejahteraan guru masuk ke quick win program prioritas Presiden Prabowo Subianto agar guru semangat mendidik anak bangsa.
Pada acara tersebut, Mu’ti juga tidak menyebutkan nominal kenaikan gaji guru pada 2025 tersebut. Ia mengatakan besaran ini belum disampaikan karena masih ada pendataan guru. Jika sudah selesai, data guru RI akan diteruskan ke Kementerian Keuangan agar dapat dicairkan. (DON)