Oleh: Saiful Huda Ems.

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM
Aslinya RK itu PKS, ibu kandung RK itu dosen saya dulu dan sangat baik dengan saya ketika saya masih menjadi mahasiswa di salah satu universitas di Bandung, jadi saya cukup tau arah politik putranya, yakni RK. Partai Golkar menurutku hanyalah kendaraan politiknya RK saja, namun pemikiran dan karakter politik RK itu ya PKS.

Kita bisa melihat pemikiran dan karakter RK yang PKS itu, manakala RK baik diam-diam maupun terang-terangan kerap memberikan dukungan politik dan simpatinya pada HRS, terlebih ketika HRS mengalami masa “kejayaannya” di tahun 2016-2017.

Meski demikian semuanya kembali pada diri kalian sendiri-sendiri, apakah masih bersimpati pada PKS atau RK yang seperti itu ataukah tidak. Sebab latar belakang hidup seseorang akan sangat menentukan pilihan politiknya. Satu saja yang ingin saya katakan, RK itu gagal memimpin Bandung saat RK jadi Walikota Bandung dan gagal memimpin Jawa Barat saat RK menjadi Gubernur Jawa Barat.

Banyak kasus korupsi yang menjeratnya tidak pernah tuntas proses hukumnya, apakah ini karena RK sudah menghamba pada Raja Lalim di istana, hingga keadaan RK yang seperti demikian masih juga dipilih Raja Lalim untuk menjadi calon gubernur Jakarta? Wallahu a’lam.

Satu hal yang pasti, karena Walikota Bandung dan Gubernur Jabar sebelum dijabat RK dahulu merupakan sahabat-sahabat senior terdekat saya, yang hampir tiap minggu saya selalu berdiskusi berdua dengan beliau-beliau, maka saya memiliki banyak fakta yang sangat mengejutkan untuk RK ini, namun pastinya demi menjaga persahabatan saya dengan beliau berdua, saya tidak akan ungkapkan.

Di masa kepemimpinan RK banyak dana APBD Bandung dan Jabar yang dihambur-hamburkan untuk proyek-proyek yang sia-sia, terbengkalai. Teras Cihampelas misalnya, sudah sangat tidak diminati lagi oleh warga Bandung dan wisatawan domestik. Karenanya kalian dapat melihatnya sendiri bagaimana Teras Cihampelas saat ini kondisinya.

Mesin-mesin tiket parkir entah apa itu namanya, tidak pernah ada yang menggunakannya lagi. Halte-halte Bus di Bandung tidak ada lagi yang menggunakannya. Pembangungan Masjid Al Jabbar yang menguras dana triliunan rupiah menuai kontroversi yang tiada habis-habisnya, dll.

Saya melihat sosok RK sangat jauh sekali dengan karakter ibunya yang tawadhu’ (rendah hati), sangat sopan dan gemar membaca buku-buku yang berbobot, sedangkan RK saya lihat hanyalah seorang pesolek, ahli pencitraan yang 11-12 dengan Raja Lalim di istana itu.

RK itu nampak anti PERSIJA dan pengagum berat PERSIB, sayangnya kekaguman RK pada PERSIB pernah dipertontonkannya secara norak sampai pernah lepas baju dan kaos, telanjang dada di jalanan, sampai-sampai RK pernah mendapatkan protes dan hujatan dari warganet/Netizen, tak terkecuali hujatan dari warga Bandung atau Jawa Barat yang dipimpinnya sendiri, karena tindakan RK ketika itu sangat memalukan !.

Lalu bagaimana dengan Pramono Anung? Sebelum saya nulis tentang Mas Pram ini izinkan saya mengusap air mata saya dulu dengan tisu…

Baiklah saya lanjutkan…Mas Pram merupakan kader PDIP senior yang memiliki banyak pengalaman di politik dan pemerintahan maupun di dunia usaha. Beliau sangat dekat dengan Ibu Megawati Soekarnoputri dan sering mendapatkan kepercayaannya. Mas Pram itu pelobi politik terhandal yang dimiliki oleh PDIP saat ini.

Jakarta jika berada dalam kepemimpinannya akan jauh lebih maju dari yang sekarang ini, namun sayangnya bayang-bayang Raja Lalim (Mulyono) akan terus menerus membuntutinya. Kerja-kerja keras dan cerdas Mas Pram dan Bang Doel (Rano Karno) nantinya akan banyak dipengaruhi oleh Raja Lalim yang ditemaninya selama ini.

Lain halnya jika Mas Pram dan Bang Doel selalu mengingat petuah-petuah bijak Ibu Megawati Soekarnoputri, Mas Pram dan Bang Doel akan tampil lebih genuine dan percaya diri. Semua bisikan Raja Lalim akan dihempaskannya, dan warga Jakarta akan kembali menemukan harga dirinya yang selama beberapa tahun ini dilecehkan oleh Raja Lalim Mulyono.

Pilih RK-Suswono (RAKUS) sama halnya dengan kalian ingin melanggengkan kekuasaan Raja Lalim Mulyono, pilih Mas Pram-Bang Doel, berarti sama halnya dengan kalian menghidupkan kembali ruh perjuangan Bung Karno yang visioner, dan nasionalis religius, meski dengan catatan kalian harus lebih giat lagi sering-sering mengingatkan Mas Pram agar tidak terpengaruh oleh bayang-bayang Raja Lalim Mulyono.

Menjadi sandra politik Mulyono memang sebuah hal yang sangat dilematis, jika dilawan akan ada yang terseret KPK, namun jika dibiarkan Indonesia akan porak poranda.

Tetapi percayalah jika rantai-rantai kekuasaan itu mati-matian mereka putuskan dengan semangat perjuangan yang ikhlas, tak pernah mengenal lelah demi tersenyumnya rakyat yang tertindas, pastilah suatu ketika rantai-rantai kekuasaan itu akan terputus jua.

Mas Pram dan Bang Doel adalah Jakarta, Raja Lalim Mulyono adalah Durjana Negara !…(SHE).

31 Agustus 2024.

Saiful Huda Ems (SHE). Lawyer dan Pemerhati Politik.

Oleh: Sugiyanto

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM
Dua hari ke depan, tepatnya pada 27 hingga 29 Agustus, Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta akan menerima pendaftaran Calon Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Pilkada serentak 2024, yang dijadwalkan berlangsung pada 27 November 2024.

Dalam konteks Pilkada tersebut, PDIP mungkin menghadapi dilema dalam memilih Calon Gubernur DKI Jakarta antara mendukung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) atau Anies Baswedan.

Sabtu (24-08-24), Anies Baswedan terlihat mendatangi DPD PDIP DKI Jakarta, yang bisa menjadi sinyal pendekatan politik. Sementara itu, loyalis Ahok, atau yang dikenal sebagai Ahokers, kemungkinan besar masih berharap PDIP akan mengusung Ahok dalam Pilkada Jakarta mendatang.

Meskipun kedua kandidat merupakan mantan gubernur Jakarta, mendukung Ahok tampaknya memberikan sejumlah keuntungan. Langkah ini bisa menjadi pilihan strategis bagi PDIP dibandingkan memilih Anies Baswedan

Setidaknya tujuh alasan logis mengapa PDIP sebaiknya mengusung Ahok daripada Anies Baswedan:

Pertama, Ahok adalah kader unggulan di PDIP, sementara Anies Baswedan bukan bagian dari PDIP. Sebagai kader PDIP, Ahok telah mengenal sistem jaringan partai dengan baik, sehingga posisinya lebih solid. Selain itu, Ahok juga telah menunjukkan loyalitas tinggi terhadap partai dan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Bukti nyata dari loyalitas Ahok kepada partai adalah saat Pilpres Februari 2024 lalu, ketika ia memilih mundur dari jabatannya sebagai Komisaris Utama Pertamina. Keputusan ini diambil untuk fokus membantu dan memenangkan pasangan Capres dan Cawapres PDIP, di mana Anies Baswedan juga menjadi salah satu lawan politik dalam Pilpres tersebut.

Kedua, mendukung kader internal tidak hanya memperkuat posisi partai di mata publik, tetapi juga menunjukkan komitmen PDIP dalam mendukung anggotanya. Terlebih lagi, Ahok, sebagai kader PDIP, memiliki kapasitas kepemimpinan yang terbukti.

Ketiga, Ahok masih memiliki elektabilitas dan popularitas yang tinggi, terutama di kalangan pemilih menengah ke atas di Jakarta, sementara PDIP kuat di tingkat akar rumput. Kombinasi ini bisa menjadi modal penting bagi PDIP dalam menghadapi persaingan politik yang ketat.

Keempat, Ahok memiliki rekam jejak kepemimpinan yang terukur selama menjabat sebagai Gubernur Jakarta, dengan fokus pada efisiensi birokrasi, pembangunan infrastruktur, dan penataan kota. Di bawah kepemimpinan Ahok, program pembangunan Jakarta dinilai lebih efektif dibandingkan dengan periode Anies Baswedan. Ini sejalan dengan visi PDIP yang mengutamakan pembangunan dan tata kelola pemerintahan yang baik

Kelima, Ahok dikenal dengan sikap tegas dan lugas. Meskipun beberapa kebijakannya menuai kontroversi, ketegasannya dalam menghadapi berbagai masalah mencerminkan integritas dan keberaniannya. Dua kualitas ini mungkin tidak dimiliki Anies dalam kadar yang sama. Sikap tegas ini sangat penting dalam mengelola Jakarta yang dinamis dan penuh tantangan.

Keenam, Ahok yang pernah dipenjara atas kasus penistaan agama mungkin masih dianggap sebagai simbol perlawanan terhadap Politisasi Hukum. Mengusung Ahok kembali mungkin bisa memperkuat citra PDIP sebagai partai yang berdiri melawan ketidak adilan dan mendukung penegakan hukum yang berkeadilan.

Ketujuh, dengan mengusung Ahok, PDIP mungkin dapat mengirimkan pesan kuat bahwa partai menolak segala bentuk politisasi agama dalam pilkada. Ini penting untuk menjaga stabilitas sosial dan menghindari konflik berbasis identitas yang mungkin pernah terjadi di masa lalu.

Dalam memilih calon gubernur, PDIP harus mempertimbangkan kriteria-kriteria tersebut untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah yang terbaik untuk kemenangan partai dan kesejahteraan Jakarta.

Mendukung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Calon Gubernur mungkin merupakan langkah strategis yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan mendukung Anies Baswedan. Argumentasi ini didasarkan pada faktor-faktor yang telah diuraikan sebelumnya.

Jakarta, Minggu 25 Agustus 2024

Wassalam,

Sugiyanto (SGY)-Emik

Oleh: Saiful Huda Ems.
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Jangan pernah takut, jangan pernah gentar, siapapun yang mengobrak abrik konstitusi negara harus dilawan, meskipun dia Presiden Jokowi sekalipun harus dilawan !.  Ini bukan soal berani ataupun tidak berani, namun ini soal harga diri kita sebagai satu bangsa yang berdaulat dan merdeka.

Jika negara terus dibuat gaduh hanya untuk kepentingan keluarga Jokowi saja, lawan meski disana para penjilatnya, sudah siap memperkarakan kita !. Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan No.70 itu sudah sah, sifatnyapun final dan mengikat, jika kemudian Jokowi “main belakang”, hendak menggunakan Lembaga DPR melalui para operator politiknya di Baleg DPR RI yang mau menganulir keputusan MK sehari setelah dikeluarkannya Putusan MK tersebut, berarti Jokowi sudah terang-terangan ingin menggunting keputusan MK, yang berarti pula Jokowi nyata telah meludahi konstitusi Republik Indonesia !.

Sampai siang ini  kamis 22/8 rapat Paripurna DPR RI yang hendak membahas Revisi UU Pilkada dan yang hendak menganulir Keputusan MK No.60 dan 70 tersebut masih belum bisa dilaksanakan karena belum memenuhi kuorum. Ini berarti pula Revisi UU Pilkada itu belum bisa disahkan, akan tetapi kita tidak boleh terjebak pada skenario drama para politisi pecundang ini, karena pengesahan Revisi UU Pilkada bisa dilaksanakan oleh DPR malam ini atau sebelum diselenggarakannya Pilkada November 2024. 

Oleh sebab itu kita harus tetap mengawal Keputusan MK yang menjadi celah rakyat untuk dapat bernafas dalam kebebasan hak politiknya yang selama ini dirampas !.  Kita sebagai satu bangsa harus memiliki ketegasan moral, harus berprinsip, sebab tanpa itu kita selamanya akan dianggap sebagai bangsa yang bodoh, bebal, gampang diadu domba dan terus menerus membungkuk-bungkuk pada Presiden Pelanggar KONSTITUSI, yang oleh orang kepercayaannya sendiri, yakni Bahlil Lahadia Ketum GOLKAR disebutnya sebagai Raja Jawa !.

Indonesia ini Negara Republik bukan Kerajaan, siapapun yang ingin mengubah Negara Republik Indonesia menjadi Negara Kerjaan, berarti dia melawan Konstitusi, anti NKRI dan seperti mengencingi hasil perjuangan para pahlawan Bangsa Indonesia !.

POLRI, TNI, Mahasiswa dan seluruh Rakyat Indonesia apapun profesinya harus bersatu, tidak boleh terjebak oleh politik pecah belah ataupun belah bambu. Siapapun yang awalnya bertikai hanya karena beda pilihan dukungan politik harus kembali bersatu padu melawan pengobrak-abrik Konstitusi Negara. Sebab jika kita tidak bersedia bersatu, maka selamanya kita akan saling bersakwa sangka dan saling serang menyerang serta saling hancur menghancurkan. Sedangkan Jokowi dan keluarganya sendiri asyik menikmati berbagai fasilitas negara, dimana masih banyak, jutaan rakyat yang hidup susah !. 

Saya lakukan seruan perlawanan ini dengan sesadar-sadarnya, dengan kesiapan segala resiko yang harus saya terima, jika ini dapat membuka kesadaran revolusioner kita sebagai sebuah bangsa yang ingin segera terbebas dari penjajahan yang dilakukan oleh bangsa sendiri yang sudah menggadaikan negara ini pada negara asing yang selama ini menopang kekuasaannya !.

Rawe-rawe Rantas Malang-malang Putung, sekali merdeka tetap merdeka, daripada harga diri kita sebagai rakyat terus diinjak-injaknya, kita harus mulai tegas melawannya ! Merdeka !…(SHE).
22 Agustus 2024.

Saiful Huda Ems (SHE). Lawyer Lawan Politik Jokowi.

Oleh: Saiful Huda Ems.

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM

IKN belum diresmikan namun sudah dijadikan oleh Pemerintahan Jokowi sebagai tempat terselenggaranya upacara resmi Hari Kemerdekaan Indonesia. Dari sisi Hukum Tatanegara ini sangat tidak tepat, karena Kemerdekaan Indonesia dicapai dengan perjuangan hebat, penuh keringat, darah dan air mata, dan tentu melalui perjuangan hukum yang sangat meletihkan di forum-forum internasional, hingga Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sah menurut hukum dan diakui oleh dunia internasional.

Kemerdekaan Indonesia bukanlah hasil pemberian dari negara-negara kompeni, penjajah, bukan pula pemberian dari para habib yang belakangan semakin gigih mengklaim berjasa banyak untuk kemerdekaan Indonesia dengan pemberian nama-nama palsu yang diselip-selipkan di jajaran nama para pahlawan atau pejuang negara Indonesia seperti Pangeran Diponegoro Bin Yahya dll.

Sedangkan mengadakan upacara resmi kenegaraan untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang belum diresmikan, bukan hanya seperti mendegradasi legalitas kemerdekaan Indonesia yang sah, memenuhi aspek yurudis formal Hukum Internasional, melainkan juga sama halnya dengan penghinaan terhadap marwah dan hasil perjuangan dari para pahlawan kemerdekaan Indonesia itu sendiri.

Ini diperparah lagi dengan kenyataan pemberian izin pengelolaan atas tanah dan bangunan oleh Rezim Jokowi di IKN terhadap para investor baik lokal maupun asing selama 190 tahun kedepan (hampir dua abad), dan penggusuran terhadap warga atau penduduk lokal, serta penggunaan pakain adat resmi Raja dan Permaisuri Kutai oleh Presiden Jokowi dan istrinya, namun di sisi lain Sultan Kutai Negara sendiri tak hadir karena tak diundang untuk mengikuti upacara resmi Hari Kemerdekaan Indonesia di IKN, seakan menjadi pelengkap dari sebuah penghinaan terhadap legalitas negara dan para pahlawan kemerdekaan Indonesia itu sendiri…(SHE).

18 Agustus 2024.

Saiful Huda Ems (SHE). Lawyer dan Pemerhati Politik.

Oleh: Saiful Huda Ems.
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Sudah banyak saksi yang membaca prediksi politik yang saya tulis melalui opini politik di tanggal 16 Februari 2024 yang lalu, bahwa sebenarnya bukan PSI melainkan Partai GOLKAR lah yang akan direbut dan dipersiapkan untuk menjadi benteng perlindungan politik terakhir Jokowi, melalui operator politiknya di GOLKAR yakni Agus Gumiwang Kartasasmita.

Ketika itu saya hanya menulis inisial namanya saja, yakni AGK. Lalu semua itu menjadi kenyataan ketika Ketum GOLKAR Airlangga Hartarto, seolah-olah tiba-tiba mengundurkan diri dari Ketum GOLKAR, Sabtu (10/8/2024), padahal itu nyatanya bukan tiba-tiba, namun sekenario drama politik Sang Nepotis yang sudah lama.

Penguasa yang sekarang bertahta di Kerajaan Siluman Kelelawar ini memang brutal dan sadis sekali dalam mengobrak-abrik tatanan hukum dan sendi-sendi Demokrasi, juga sangat pendendam dengan siapapun pengkritiknya.

Jika mereka tidak bersedia untuk patuh pada instruksinya, ia akan diganggu dengan berbagai teror kasus hukum yang dibuat-buat, dan jika bukan itu ya ia akan berusaha dikucilkan dari panggung politik nasional. Ini tidak hanya berlaku untuk personal sebagaimana yang ia lakukan pada Hasto Kristiyanto dan Anies Baswedan, melainkan juga berlaku untuk partai politik yang tidak mau mengikuti instruksinya.

Mungkin karena teror penguasa yang bertahta di Kerajaan Siluman Kelelawar itu begitu sadis, maka sampai detik ini masih belum ada partai politik yang dengan tegas bersedia mendukung Anies maupun Ahok dan kader-kader yang hendak diusung oleh PDIP lainnya, selain PDIP itu sendiri.

Semua ketum-ketum partai sepertinya gemetar jika tidak mau mendukung Ridwan Kamil dan Kaesang untuk Cagub/Cawagub di Jakarta misalnya, karena hanya dua nama itu yang ditawarkan oleh Sang Penguasa Kerajaan Siluman Kelelawar bersama Koalisi Indonesia Maju yang dikomandani oleh Prabowo.

Meski demikian, yang namanya partai politik tentu mempunyai kepentingan sendiri yang bisa dinegosiasikan, olehnya konon mereka (NASDEM, PKB dan PKS) ditawari masing-masing 3 menteri di kabinet Prabowo-Gibran mendatang.

Ini juga merupakan jebakan, tipu muslihat Sang Penguasa Siluman Kelelawar untuk menjauhkan partai-partai itu dari PDIP. Ibarat pepatah menyelam sambil minum air. Memberi umpan jabatan masing-masing 3 menteri untuk melumpuhkan kekuatan NASDEM, PKB dan PKS yang berarti pula tujuan akhirnya untuk “menghabisi” PDIP tercapai.

Bagi NASDEM, PKB dan PKS tentu itu merupakan tawaran yang menggiurkan sekaligus mengerikan, namun jika mereka tidak bersepakat dikhawatirkan mereka hanya akan bisa mendukung Cagub asal-asalan, yang diibaratkan dengan mendukung Kotak Kosong.

Risiko terbesarnya lagi, mereka harus siap diperkarakan untuk hal-hal yang berkaitan dengan kasus hukum. Hanya PDIP dengan Ketumnya Ibu Megawati Soekarno Putri bersama Sekjennya Hasto Kristiyantolah yang tidak mungkin bisa diteror dengan hal-hal semacam itu, karena selain karena beliau berdua sudah terkenal integritasnya, juga sudah memiliki riwayat perlawanan politiknya yang dahsyat dari waktu ke waktu.

Sayangnya, untuk konteks Pilkada di Jakarta, PDIP tidak memiliki cukup syarat untuk mengusung Cagub/Cawagub sendirian, PDIP harus bekerjasama dengan partai politik lainnya untuk dapat mengusung Cagub/Cawagubnya.

Kenyataannya politik yang demikian telah “dimanfaatkan” oleh penguasa di Kerajaan Siluman Kelelawar untuk membantai habis PDIP atau minimal mengucilkannya dan yang nantinya direbutnya, sebagaimana ia telah merebut Partai GOLKAR melalui sandiwaranya yang sekenarionya sangat mudah terbaca dari awal, semenjak menjelang PILPRES dan PILEG 14 Februari 2024 yang lalu. Dan ternyata sekenario mengucilkan PDIP ini juga akan ia lakukan di PILKADA di daerah-daerah strategis lainnya. Yang saya dengar ada di 5 Provinsi besar.

Ratusan Kota dan Kabupaten akan menyelenggarakan PILKADA serentak di bulan November 2024 mendatang, hanya ia yang memiliki kekuasaan besar yang sanggup membuat sekenario dahsyat dan curang untuk memperoleh kemenangan dengan cara-cara manipulatif, percis sebagaimana yang ia lakukan di PILPRES dan PILEG 2024.

Ini sungguh sebuah praktik pemberangusan Demokrasi yang sangat biadab sekali, yang hanya bisa dilakukan oleh seorang Nepotis Norak dan gemar menyeret-nyeret aparat dan birokrat ke medan politik. Komprador kampungan yang menyerahkan tanah air ini pada negara asing dengan pemberian izin selama hampir dua abad mendatang. Seorang pemimpin tamak yang diam-diam memberi keleluasaan pada anak dan menantunya untuk berkomplot dengan mafia-mafia tambang !.

Maka renungkanlah hai Ketum-Ketum Partai Politik, khususnya Ketum NASDEM, PKB dan PKS, kalian harus berani menolak segala tawaran penguasa yang bertahta di Kerajaan Siluman Kelelawar itu, dan segera perkuat konsolidasi kekuatan politik bersama PDIP sebelum PDIP berhasil ia rebut setelah ia berhasil merebut GOLKAR. Sebab jika tidak, nasib kalian tidak akan jauh berbeda dengan nasib Airlangga Hartarto !. Percayalah, setelah Sang Nepotis nantinya turun tahta, peta politik akan berubah.

Arus balik itu akan terjadi ketika Presiden Prabowo nantinya siuman dari “pingsan” politiknya, dan sadar bahwa yang menjegalnya untuk jadi Presiden di 2019 dan 2024 itu Sang Nepotis, dan bahwa yang memintanya pulang dari Yordania dan memberinya karpet merah (kehormatan) itu bukan siapa-siapa, melainkan Ibu Megawati Soekarno Putri yang dikhianati orang yang sama, yang juga menghianati Prabowo.

Jika hal yang demikian itu tidak terjadi pada pemerintahan Prabowo di masa mendatang, itu berarti karakter Prabowo yang dinilai banyak kalangan sebagai seorang mantan prajurit yang kesatria, terbuka dan gentle ternyata hanyalah bualan-bualan saja !. Dan itu berarti pula sebagai deklarasi dari Prabowo untuk mengajak duel politik lagi dengan Rakyat Indonesia, khususnya para Aktivis ’98 seperti kami !.

Kita perlu perubahan 100 %, bukan 50 apalagi 0 % !. Dan tidak ada cara lain untuk terlaksananya perubahan itu, kecuali berani menyetop habis seluruh sekenario drama terburuk sepanjang perjalanan bangsa ini yang dilakukan oleh Sang Bapak Nepotis !.

Ibu Megawati Soekarno Putri itu pejuang sejati, tidak pernah tunduk pada kekuasaan. Apalagi tanggung jawabnya sebagai Putri Bung Karno, pasti akan menjaga Pancasila dan NKRI dengan pertaruhan jiwa raga. Semangat juangnya masih menyala dan kejernihan pemikiran dan jiwanya untuk terus mengobarkan perlawanan pada bandit-bandit negara itu sudah nyata teruji dari rezim ke rezim dari Orde Baru, Orde Reformasi hingga Orde Pinokio !

Hanya kepada Ibu Megawatilah kalian bisa saling taut menautkan tangan untuk bersama berjuang bagi kemajuan bangsa ini !. Sekarang beliau dan Sekjennya sedang diintai untuk direbut posisinya, lindungilah, agar Demokrasi terselamatkan dan Republik Indonesia segera terbebas dari Sang Nepotis NORAK dan TAMAK !…(SHE).

15 Agustus 2024.

Saiful Huda Ems (SHE). Lawyer dan Pemerhati Politik.

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM
Oleh: Saiful Huda Ems.
Ingatan kita semua tentu masih sangat kuat, manakala Sang Cawapres Gibran Rakabuming Raka ketika itu dalam beberapakali acara Debat Cawapres 2024, selalu melontarkan isu kampanye Hilirisasi Nikel. 

Bagi banyak orang dari yang awam hingga yang berpengetahuan sekalipun, pastinya takjub sekali dengan kampanye Hilirisasi Nikel yang dilontarkan ke publik semula oleh Presiden Jokowi hingga ke putranya, yakni Gibran Rakabuming Raka ini. 

“Jokowi hebat, Gibran cerdas dan benar-benar mereka akan membawa Indonesia menuju era kemajuannya. Pantas saja Jerman atau Uni Eropapun dilawan oleh Jokowi yang dianggap telah merintangi proyek Hilirisasi Nikel ini”.

Mungkin seperti itu kira-kira yang ada di benak banyak orang kala itu. Namun satu hal yang perlu kita tau, bahwa tidak semua rakyat Indonesia ini dapat dibodohi oleh kampanye-kampanye cap Kadal seperti itu !.

Hilirisasi Nikel memang ide cerdas, jenius, tetapi jika ide ini diiringi dengan kepentingan pribadi yang terselubung, tentu ide ini menjadi hal yang haram dalam tinjauan etika berpolitik dan bernegara.

Terlebih lagi ketika kepentingan pribadi yang terselubung itu melibatkan putri dan menantu Sang Presiden Nepotis. Apa memang demikian kenyataannya? Entahlah, namun dari kesaksian persidangan kasus korupsi mantan Gubernur Maluku Utara, yakni Abdul Gani Kasuba di PN Ternate Kamis (1/Agustus/2024) telah terungkap sisi gelap bisnis tambang putri dan menantu Presiden Jokowi, yakni Kahiyang Ayu dan suaminya Bobby Nasution yang ketika itu menjadi Walikota Medan !.

Dalam kesaksiannya, mantan Gubernur Maluku Utara, yakni Abdul Gani Kasuba menyatakan bahwa ternyata putri Presiden Jokowi, yakni Kahiyang Ayu memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan kode Blok Medan.

Istilah atau kode ini ternyata digunakan untuk mempercepat proses izin tambang di wilayahnya, yakni di Halmahera Maluku Utara. Istilah Blok Medan sendiri pertamakali muncul di persidangan kasus korupsi Kepala Dinas Energi Sumber Daya Manusia (ESDM) Maluku Utara, yakni Suryanto Andini pada sidang yang digelar di PN Tipikor Ternate Rabu (31/Juli/2024).

Ketika Hakim Tipikor mempertanyakan pada Suryanto Andini tentang apa yang dimaksud dengan Blok Medan? Dijawab oleh Suryanto,”Kalau tidak salah itu milik Bobby Nasution (Walikota Medan dan Menantu Presiden Jokowi)”.

Sementara itu saksi yang lain, yakni Abdul Gani Kasuba (Mantan Gubernur Maluku Utara) menjawab bahwa Blok Medan itu merupakan milik dari Kahiyang Ayu (Putri Presiden Jokowi dan Istri Bobby Nasution). Diperjelas pula, bahwa Blok Medan ini mengacu pada tambang yang ada di Halmahera Timur dan jenis tambangnya adalah Tambang Nikel. 

Coba kembali kita ingat, adakah keterkaitan hal ini dengan kampanye Hilirisasi Nikel yang selalu digembar-gemborkan oleh Presiden Jokowi dan Gibran?. Seseorang yang kuat ingatannya dan jeli penelusurannya menyatakan di sebuah group Whats App yang terdiri dari para jurnalis senior di negeri ini menyatakan demikian.

“Nampaknya tuduhan ada ekspor nikel ilegal ke China 5 Juta ton yang disebut melibatkan nama Bobby, tahun lalu makin mendekati kebenaran. Indonesia sedang menerapkan Hilirisasi Nikel, dan melarang ekspor nikel dalam bahan mentah. Tapi tahun lalu ada laporan bahwa China melakukan impor nikel dari Indonesia sebanyak 5 juta ton, dan salah satunya menyebut-nyebut nama Bobby”.

Kampanye Hilirisasi Nikel memang enak sekali didengar, ia dapat membangkitkan gelora emosi nasionalisme yang membara, membangkitkan ledakan militansi juang dan rasa patriotisme yang penuh dentuman gairah kepahlawanan yang hebat, dapat membawa orang-orang pada suatu lompatan akan ingatan terhadap sosok pahlawan besar, proklamator tercinta Bung Karno yang selalu menekankan pentingnya kemandirian suatu bangsa yang bertekad untuk berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan (TRISAKTI). 

Akan tetapi jika kampanye itu dilontarkan oleh Sang Nepotis dan putranya, yang selalu kontradiktif antara perkataan dan perbuatannya, maka hal itu tak lebih dan tak bukan hanyalah Kampanye Cap Kadal ! Berseloroh berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan, berseloroh Hilirisasi Nikel, namun ternyata mereka pejamkan matanya ketika izin usaha pertambangan dimiliki dan disalahgunakan oleh anak-anak, menantu atau kakak iparnya sendiri. 

Maka bersiap-siaplah, hai para Pejuang Keadilan untuk mempersiapkan diri memimpin amarah rakyat, karena jika kelak amarah rakyat tidak terpimpin dengan baik, maka Revolusi Sosial akan menghancur leburkan seluruh tatanan bernegara yang ada, dan pohon-pohon di Ibu Kota akan dipenuhi kepala-kepala mereka yang bergelantungan, dan yang selama ini korup dan tak tersentuh hukum. 

Rezim Nepotis harus segera bertaubat dan jangan malah terus menyibukkan diri cawe-cawe ingin menggembosi PDI Perjuangan, dengan merevisi UU MD3 melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU), agar PDIP Sebagai Partai Pemenang tidak bisa mendudukkan kadernya menjadi Ketua DPR ! Masa berkuasamu sudah hampir tamat, hei Tuan Nepotis !…(SHE).

5 Agustus 2024.
Saiful Huda Ems (SHE). Lawyer and Journalist.

Oleh: Saiful Huda Ems.
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Di tengah gonjang-ganjingnya persoalan sosial, politik dan ekonomi nasional, dimana rakyat mulai marah dan mengalami krisis kepercayaan pada praktik-praktik penegakan hukum di Indonesia yang penuh rejakayasa dan tebang pilih.

Begitujuga persoalan dunia pendidikan yang mulai menyimpang jauh dari visi dan misinya, seperti berkembang biaknya trend komersialisasi kampus atau dunia pendidikan di dalam negeri, Presiden Jokowi bukannya tanggap, tangkas dan gesit merespon semua persoalan itu dengan baik, namun yang terjadi Presiden Jokowi malah semakin menjadi-jadi dan seolah-olah semakin mengukuhkan dirinya sebagai biang kerok dari semua persoalan nasional tersebut.

Betapa tidak rakyat yang marah karena super mahalnya biaya masuk Perguruan Tinggi dari yang Swasta hingga Negeri, rakyat dari segala lapisan dan dari segala profesi, mulai dari Tukang Bangungan, pedang-pedagang di Pasar hingga para Advokat, Politisi dan Akademisi juga mentertawakan proses hukum atas Kasus Kematian Vina di Cirebon yang sangat terang benderang namun masih ditutup-tutupi kebenarannya. 

Pun demikian dengan kemarahan rakyat pada kasus-kasus korupsi raksasa yang sampai saat ini masih tidak jelas penangannya, Presiden Jokowi tidak berusaha tampil sebagai leader yang berwibawa dan cerdas untuk turut serta menyelesaikan persoalan kacau balaunya dunia pendidikan itu. 

Presiden Jokowi juga tidak berusaha mendesak semua aparat penegak hukum agar lebih cepat dan lebih serius lagi menyelesaikan berbagai kasus-kasus hukum besar yang menyita perhatian publik itu, namun Presiden Jokowi malah semakin arogan mengacak-acak dan mengangkangi tatanan hukum dan demokrasi di negeri ini. 

Ambil salah satu contoh saja, setelah Jokowi “berhasil” menghancur leburkan wibawa Mahkamah Konstitusi melalui Keputusan MK No.90 Tahun 2023 nya, hingga Sang Adik Ipar harus dipecat dari Ketua MK, lalu menghancur leburkan wibawa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPU) melalui pemecatan Ketua KPK Firli Bahuri yang terlibat kasus pemerasan  yang sebelumnya Firli telah membuka skandal-skandal korupsi kedua anak Sang Nepotis atas kasus korupsi dan gratifikasi proyek-proyek strategis nasional yang sampai kini ditutupinya, dan terakhir “berhasil” menghancur leburkan wibawa Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui skandal si Gundul Cabul hingga Ketua KPU nya dipecat.

Kini Presiden Jokowi seperti hendak menghancur leburkan Indonesia melalui RUU Dewan Pertimbangan Agung (DPA) !. Kenapa saya katakan Presiden Jokowi ingin menghancur leburkan Indonesia melalui RUU DPA?  mau percaya atau tidak, bahwa di dalam draft RUU DPA ini para pejabatnya akan ditentukan oleh Presiden, dan mereka boleh rangkap jabatan, kedudukannya tidak lagi sebagai Lembaga Pemerintah melainkan sebagai Lembaga Negara, dan masa jabatannya jika dahulu ikut presiden, saat ini (dalam draft RUU DPA) tidak diatur.
Ini artinya masa jabatan pejabat DPA akan ditentukan semaunya sendiri.

DPA ini sudah dibubarkan semenjak tahun 2003 di masa Pemerintahan Ibu Megawati Soekarno Putri, kenapa sekarang mau dihidupkan lagi?. Kita patut curiga, lembaga ini (DPA) mau dihidupkan lagi karena Presiden Jokowi setelah Oktober 2024 nanti akan jadi pengangguran dan dikejar-kejar banyak persoalan hukum yang menjerat diri dan keluarganya, karena itulah sangat mungkin sekali Jokowi nantinya ingin menduduki sebagai Ketua DPA dan dari sana Jokowi bisa mengatur presiden sesuka hatinya.

Sudah menjadi rahasia umum, bisnis Martabak dan Pisang anak Sang Tuan bangkrut namun anehnya harta kekayaan Sang Pangeran Pangeran itu kok malah melesat menjadi ratusan miliar. Jika bukan karena pengaruh kedudukan Sang Papa Nepotis, mana bisa semua ini terjadi? Berfikir realistis dikitlah…

Mungkin karena Jokowi telah terilhami oleh sosok politisi senior mantan Perdana Menteri Singapura, Lee Kuan Yew (1959-1990) yang dianggap sebagai Pahlawan Negara Singapura Modern, karena kepemimpinannya dalam mengubah Singapura dari negara baru dan miskin menjadi sebuah negara maju, hingga syahwat berkuasa Jokowi terpancing untuk mengikuti jejaknya. 

Namun, sepertinya itu hanya khayalan, mana mungkin Jokowi sanggup menyamainya, sedangkan prestasi keduanya sangat jauh berbeda. Yang satu (Lee Kuan Yew) berhasil menorehkan tinta emas kemajuan Singapura, yang satunya lagi (Jokowi) hanya “berhasil” menumpuk hutang-hutang luar negerinya, “berhasil” memberikan contoh yang buruk bagaimana mengacak-ngacak tatanan hukum dan demokrasi Indonesia. Yang satu (Lee Kuan Yew) berhasil membuat kaya raya rakyatnya, yang satunya lagi (Jokowi) “berhasil” membuat miskin rakyatnya, hingga pengangguran di Indonesia tertinggi di ASEAN.Yang satu (Lee Kuan Yew) kaya prestasi yang satunya lagi (Jokowi) kemaruk (serakah) jabatan. Ini harus distop !…(SHE).

Jumat 26 Juli 2024.
Saiful Huda Ems (SHE). Lawyer dan Lawan Politik Jokowi.

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM
Dengan penuh sukacita saya menyambut kehadiran Imam Besar Al-Azhar Mesir, Yang Mulia Prof Dr Sheikh Ahmed el-Tayyeb, di Indonesia.  Kunjungan Yang Mulia sungguh merupakan suatu kehormatan bagi kami, bukan saja umat muslim di Indonesia, tetapi juga bagi kami gereja-gereja di Indonesia.

Di tengah dunia yang makin tercabik-cabik oleh ragam konflik dan peperangan dan oleh peradaban yang makin mengedepankan kuasa dan harta, sebagai buah dari budaya kerakusan, acapkali perdamaian dan kemanusiaan sering tinggal menjadi slogan, karena ternyata berbagai tatanan ekonomi dan politik global terbukti tidak mampu mengatasi berbagai kontestasi dalam berbagai lapangan hidup.

Mereka yang lemah, miskin dan tak mampu bersuara, utamanya perempuan dan anak-anak, dari waktu ke waktu semakin terpinggirkan. Agama-agama yang sejatinya hadir untuk memanusiakan manusia ternyata juga sering bias oleh kepentingan sesaat, bahkan acap terjebak menjadi kendaraan bagi kepentingan ekonomi atau politik tertentu.

Akibatnya peran transformatif agama-agama yang menyejarah itu sering tinggal menjadi retorika karena hanya mengedepankan simbol-simbol agama dan kehilangan. Di tengah kecenderungan sedemikian, dunia sangat tertolong dengan komunike bersama Imam Besar Al-Azhar, Yang Mulia Prof Dr Sheikh Ahmed el-Tayyeb, dan Bapa Suci, Sri Paus Fransiskus, tentang Persaudaraan Manusia untuk Perdamaian Dunia dan Hidup Bersama. 

Komunike yang dikenal dengan Dokumen Abu Dhabi ini menukik pada substansi hidup bersama sebagai umat manusia, yakni persaudaraan kemanusiaan, yang melewati batas-batas agama, suku bangsa, ras dan pilihan politik,dan karenanya sangat relevan dengan masyarakat dunia saat ini.

Pernyataan bersama Yang Mulia Imam Besar mestinya telah menohok masyarakat dunia, yang punya kecenderungan beragama secara artifisial.Segala simbol-simbol agama dikedepankan, tetapi substansi hidup beragama malah diabaikan, yakni persaudaraan kemanusiaan. 

Yang Mulia Imam Besar telah memotivasi kita semua untuk lebih mengedepankan perdamaian dunia dan hidup bersama, dan ini tentu akan  menguatkan kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah masyarakat majemuk seperti kami, Indonesia, yang sangat beragam baik dari segi bahasa, suku bangsa dan agama. Sekalipun masyarakat kami sangat beragam, kami terus menerus membangun hidup bersama atas dasar kemanusiaan dan persaudaraan di tengah keragaman yang ada.

Dalam hal ini kami beruntung oleh dua hal: pertama, sebagai bangsa, kami berdasar pada ideologi Pancasila, yang merupakan kesepakatan bersama para pendiri bangsa ini, yang diikat oleh semangat Bhinneka Tungal Ika: meski berbeda-beda tetapi tetap satu adanya. 

Dan kedua, kami beruntung memiliki saudara-saudara Muslim, sebagai penduduk terbesar di Indonesia, yang mengedepankan Islam sebagai “Rahmatan lil Alamin”, yang dalam syiar keagamaannya, selalu bergandengan tangan dengan agama-agama lain.

Tidaklah berlebihan bila saya katakan, Islam Indonesia yang adaptif dengan perubahan jaman, koeksistensi dalam keberagaman dan menjunjung HAM dan demokrasi bisa menjadi sumbangan bagi peradaban dunia kini dan di masa depan.

Dengan semangat seperti itu, melalui dialog dan kerjasama antar agama kami bersama-sama mengembangkan kehidupan beragama yang menukik kepada nilai-nilai substansial dari agama masing-masing dan tidak terjebak pada simbol-simbol maupun formalisme beragama. 

Kami senantiasa mengajak umat untuk beragama secara substansial agar mudah mempertemukan para penganut agama dari agama apa pun, karena pada hakekatnya setiap agama ada dan hadir untuk mewartakan nilai-nilai yang kurang lebih sama yakni persaudaraan, perdamaian dan hidup bersama dengan rukun.

Bagi kami di Indonesia, ungkapan Dokumen Abu Dhabi yang menyebutkan “Tuhan tidak perlu dibela”, sudah sangat lama tertanam dalam sanubari kami, karena sekitar 25 tahun lalu, Presiden keempat Indonesia, dan juga mantan Ketua Umum PBNU, Abdurrachman Wahid atau Gus Dur pernah mengungkapkan, bahwa Tuhan itu tidak perlu dibela, karena Tuhan itu serba maha.

Ganti membela agama dan Tuhan, selayaknyalah kita semua membela yang lemah dan tersingkirkan, karena dengan merekalah Tuhan mempersonifikasikan diriNya (Matius 25:40).
Semoga kehadiran Yang Mulia di Indonesia, dan ditambah lagi dengan rencana kehadiran Bapa Suci, Sri Paus September yang akan datang, semakin memperkokoh komitmen kami, masyarakat dan bangsa Indonesia, untuk ikut membangun peradaban dunia yang damai dan menata hidup bersama yang lebih adil dan rukun.
 
Oleh Pdt Gomar Gultom

Oleh: Saiful Huda Ems.
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Gubernur Lemhannas dan Sesjen Wantannas di Gedung Nusantara II DPR RI, Kamis (14/6/2024), Wakil Ketua Komisi I DPR RI yang juga merupakan Wasekjen PDIP, yakni Utut Adianto memberikan pernyataan yang mengejutkan.

Menurutnya, Presiden Jokowi lebih mau mendengar suara dari para relawannya seperti Projo dan Bara JP daripada mendengar Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) dan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas). 

Dalam kesempatan tersebut, Utut juga menyinggung soal anggota tetap Wantannas RI yang dinilainya sulit untuk bertemu Presiden. Bahkan dalam kesempatan tersebut, Utut sampai menantang akan memberi uang Rp.100 juta jika anggota Watannas selama ini pernah diundang atau bertemu Presiden Jokowi.

Ututpun mempertanyakan akan dibawa kemana Lembaga Ketahanan Nasional ini. Kalau di zaman Pemerintahan Soeharto, Lemhannas merupakan salah satu requirement untuk jabatan Bupati, jabatan Gubernur hingga orang mau datang, namun sekarang siapa yang mau datang ke Lemhannas, apalagi mau datang ke Wantannas?

Menarik sekali pernyataan Utut Adianto ini, menarik karena yang pertama Utut menyinggung soal organisasi relawan Jokowi yakni Projo, dan kedua menariknya karena kita menjadi tersadarkan, bahwa Presiden Jokowi ternyata semakin lama semakin nampak tidak cakap dan profesional dalam kinerjanya. 

Sebab bagaimana mungkin lembaga yang dahulu sangat strategis dan berwibawa seperti Lemhannas itu, kini menjadi tidak lagi seperti itu lantaran nyaris semua hal yang dahulu dilakukannya diambil alih oleh Presiden Jokowi. 

Mungkin karena perubahan skenario politik itu, kita mungkin tak akan memiliki lagi Kepala Kepala Daerah yang qualified karena semua calon tak lagi diteliti secara cermat oleh Lemhannas melainkan langsung oleh Jokowi seorang diri. 

Harus dicatat, sediktator-diktatornya Soeharto dulu, beliau tidak pernah mengizinkan anak-anaknya untuk menjadi Kepala Kepala Daerah, namun sekarang di era kepemimpinan Jokowi, anak-anak, menantu dan orang-orang terdekat keluarganya telah dipersiapkan dan sebagian telah dijadikan sebagai Kepala Daerah, meskipun pada akhirnya rakyatlah yang terpaksa atau setidaknya terkondisikan untuk memilihnya. 

Sedangkan untuk hal mengenai Projo yang lebih didengar oleh Presiden Jokowi dari pada Gubernur Lemhannas dan Wantannas, saya pikir itu semata karena kecerdikan Ketua Umumnya yang lihai mempertontonkan “Gerbong Kosong” menjadi seolah-olah “Gerbong Penuh”. Padahal yang sesungguhnya terjadi ya Projo itu Gerbong Kosong sungguhan.

Masih ingat dengan MUSRA I yang menjaring aspirasi rakyat untuk memilih calon-calon Presiden dan Wakil Presiden? Setahu saya –juga menurut kesaksian banyak teman– yang digiring ke MUSRA itu ya organ-organ relawan lain seperti Rejo dimana H. Darmizal sebagai Ketua Umumnya dan Mudhofir sebagai Sekjennya.

Harimau Jokowi di Pilpres 2024 namanya saya ganti menjadi HARIMAU GANJAR (HAJAR) dimana saya menjadi Ketua Umumnya dan  Dr. Soendoro Soepringgo sebagai Sekjennya, Moeldoko Center dimana Icha sebagai Ketua Umumnya dll,namun semuanya diklaim seolah-olah mereka itu Projo. 

Saya khawatir jika klaim-klaim seperti ini diterus-teruskan, maka para pemimpin di negeri ini akan tertipu, dan yang menikmati hanya ketua umum dan para pengurus Projo itu sendiri. Sebagai bukti atau logika politik dari statement saya ini, saya mau mengajukan pertanyaan untuk bisa mereka jawab: Siapa dari pengurus Projo yang sukses menjadi anggota legislatif di Pileg 2024 yang lalu?. Tidak ada bukan? Bahkan Panel Barus yang merupakan Bendum Projo, Caleg di Pileg 2024, dan Ketua Badan Pemenangan Bacapres dari Projo, serta menjadi tim sukses dari Capres/Cawapres Prabowo-Gibran sendiripun gagal melenggang ke Senayan. Ini artinya Projo benar-benar tak lebih seperti halnya Gerbong Kosong.

Oleh karena itu, Panel Barus sebagai Bendum Projo lucu jika mengatakan ada gejala Baperan di elite PDIP, hingga seluruh pengurus PDIP masih juga belum move on dan mengkritik terus Presiden Jokowi, lantaran PDIP kalah di Pilpres 2024.

Pernyataan Panel Barus yang seperti ini justru malah menunjukkan dia masih awam dalam berpolitik, dan merasa tersinggung berat oleh pernyataan politisi PDIP Utut Adianto. Apa Panel Barus tidak tau, bahwa justru PDIP lah yang keluar sebagai pemenang Pileg 2024 yang lalu, bahkan tiga kali berturut-turut jika dihitung mulai dari Pileg 2014, 2019 dan 2024.

Apa Panel Barus tidak juga mengerti, bahwa sekarang Presiden Jokowi dan bahkan Prabowo sudah mulai mengerti tentang hikayat Gerbong Kosong Projo? Masak lupa, ketika Projo mau mendeklarasikan dukungan untuk Capres Prabowo, yang hadir hanya beberapa gelintir orang, dan rombongan liar (Romli) lainnya sudah pada kabur duluan? Memangnya ada gitu Kongres yang hanya 3 jam, jika bukan kongresnya organisasi relawan Gerbong Kosong?. 

Maka dari itu Ketua Umum Projo Budi Arie dan Bendum Projo Panel Barus harus mulai berpikir dirinya itu siapa. Masak harus saya beri satu bukti lagi, bahwa Presiden Jokowipun sudah tak lagi meliriknya? Lihat pernyataan Kaesang, yang menyatakan mau tetap maju jadi Cagub DKI Jakarta bersama Anies Baswedan meskipun tidak direstui oleh Projo. Sapere aude !…(SHE).

21 Juni 2024.
Saiful Huda Ems (SHE). Lawyer and Journalist.

Oleh: Saiful Huda Ems.
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM
Tak perlu takut-takuti kami dengan penjara, tuan…Sebab keyakinan kami jauh lebih kuat dari jeruji besi, dan jauh lebih kokoh dari benteng-benteng serdadu.

Kepedulian kami pada negeri ini telah menyatukan pikiran dan hati, segala ancaman masuk penjara dengan berbagai modusnya tuan, tak kan membuat kami menyerah.

Orang yang serakah dengan jabatan dan kekuasaan seperti tuan, tak kan bisa menghentikan gelombang kritik yang kami selalu hempaskan.

Jikapun tuan coba hentikan kritik kami dengan berbagai ancaman hukuman, pikiran dan hati kami akan terus bergerak mencari bentuk perlawanannya sendiri.

Kedaulatan itu milik kami, jangan dirampas, tuan. Dan meskipun tuan dapat mempengaruhi independensi para penegak hukum, kami akan tetap tak kan pernah menyerah.

Tuan itu kepala negara bukan raja yang dengan bebas mempersilahkan anak-anak, adik ipar, menantu dan pamannya, orang dekat tuan dan istri menduduki jabatan-jabatan di pemerintahan.

Tuan itu kepala pemerintahan bukan kepala genk, komplotan yang dengan semau-maunya sendiri memeras dan mengancam rakyat dengan dalih pajak dan revisi undang-undang.

Kami bersuara untuk membangunkan kesadaran revolusioner rakyat dan diri sendiri, agar tidak mudah tuan bius dengan candu-candu pembodohan, melalui tokoh-tokoh yang tuan beri mainan pengelolaan tambang…(SHE).

10 Juni 2024.
Saiful Huda Ems (SHE).