Oleh: Saiful Huda Ems.
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Di hadapan ribuan Kepala Daerah se Indonesia yang hadir saat acara Penutupan RAKORNAS Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (PEMDA), di Sentul Bogor Kamis (7/11/24) lalu, Wapres Gibran Rakabuming Raka menyatakan,”Tidak ada Visi-Misi PEMDA selain Visi-Misi Presiden Pak Prabowo”.
Kalimat yang keluar dari mulut seorang Wapres yang lahir sebagai Anak Haram Konstitusi ini menunjukkan, bahwa ia sangat tidak memahami dengan benar makna Otonomi Daerah (OTDA) yang diatur dalam Undang-Undang Tentang Otonomi Daerah.
Dalam UU No.23 Tahun 2014 Tentang Otonomi Daerah disebutkan, “bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI”.
Lebih parah dari itu, pernyataan Wapres Gibran ini merupakan bentuk pelanggaran dari UU Tentang OTDA itu sendiri, yang memberikan keleluasaan bagi Kepala-Kepala Daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri sesuai dengan visi dan misinya yang telah disepakati oleh DPRD setempat, sepanjang tidak bertentangan dengan Konstitusi atau Peraturan Perundang-Undangan.
Pernyataan Wapres yang menyatakan tidak ada Visi-Misi PEMDA selain Visi Presiden Pak Prabowo, juga merupakan kekeliruan besar, sebab Pak Prabowo bukanlah Presiden yang usianya akan panjang seumur hidupnya bangsa dan negara ini ke depan, melainkan hanya sebatas presiden yang masa jabatannya dibatasi oleh Konstitusi, yakni satu periode (lima tahun) yang selanjutnya bisa dipilih kembali maksimal satu periode lagi (lima tahun berikutnya).
Itupun dengan catatan jika nantinya Presiden Prabowo tidak dikudeta oleh Wapres Gibran, yang memiliki jaringan Genk Solo dan menduduki pos-pos strategis di Pemerintahan Prabowo. Masak lupa, jangankan keluarganya, mantan-mantan ajudan dan kenalan-kenalan dekat Mulyono dan istrinya juga banyak yang menduduki posisi-posisi penting di Pemerintahan Prabowo.
Menyatakan tidak ada Visi-Misi PEMDA selain Visi-Misi Presiden Pak Prabowo, itu seolah Pak Prabowo juga akan hidup selamanya, sampai kiamat. Padahal usia manusia semuanya sudah ditentukan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Lalu bagaimana jika presiden nantinya sudah berganti tidak lagi Pak Prabowo, apakah Kepala-Kepala Daerah juga akan tetap menggunakan Visi-Misi Pak Prabowo?.
Karena itu, pernyataan Wapres Gibran yang seperti demikian adalah hal yang sangat ngawur, yang menunjukkan Wapres Gibran tidak memahami dengan benar Ilmu Hukum, khususnya Ilmu Hukum Tata Negara (HTN) atau sistem tata kelola negara dan pemerintahan.
Jika saja para Kepala Daerah tidak diberikan kewenangan untuk menjalankan program-program kerja sesuai dengan visi dan misinya, kenapa harus ada debat publik Kepala-Kepala Daerah, yang diliput oleh banyak media, yang dilihat dan dinilai oleh rakyat di daerah, yang nantinya akan memilihnya dalam PILKADA?.
Cobalah Wapres Gibran merenungkan hal tsb., agar semua orang jadi percaya bahwa Ijazah Sarjana Gibran dari Kampus di Luar Negeri itu benar-benar asli, tidak palsu, abal-abal, dan orang-orang yang mengirim pengaduan ke Wapres Gibran ke no Hp nya, juga tidak dipenuhi pengaduan tentang tuntutan pada Wapres Gibran agar segera menemukan pemilik Akun Fufufafa.
Selain itu, pernyataan tidak ada Visi-Misi PEMDA selain Visi-Misi Presiden Pak Prabowo, juga berarti sama halnya dengan Wapres Gibran ingin menghilangkan fungsi dan peran Kepala-Kepala Daerah, yang harus memajukan dan mensejahterakan warga di daerah sesuai dengan kebutuhan daerahnya masing-masing.
Semua Kepala Daerah di seluruh Indonesia seolah disuruh Wapres Gibran untuk berpikir dan bertindak sebagaimana pikiran dan tindakan Presiden Prabowo. Ini maksudnya Wapres Gibran mau mengangkat Presiden Prabowo ataukah malah mau merendahkan Presiden Prabowo?
Kok mirip dengan Mulyono, yang meminta Presiden Prabowo –secara tidak langsung– untuk turun level menjadi Jurkam PILKADA Jateng dengan mendukung Komjen Purn. (Polisi) Luthfi?. Serius saya ingin bertanya, Wapres Gibran ini masih layak untuk dipertahankan ataukah segera dimakzulkan saja?…(SHE).
15 November 2024.
Saiful Huda Ems (SHE). Lawyer dan Sniper Politik.
Oleh: Saiful Huda Ems.
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Pertarungan Dua Cagub terdahsyat di Jateng antara Jenderal Purn. (TNI) Andhika Perkasa Vs. Komjen Purn. (Polisi) Luthfi, bukanlah pertarungan antara Jokowi dan PDI Perjuangan. Bagi saya itu sesungguhnya merupakan pertarungan politik antara Kekuatan Pro Kedaulatan Rakyat Vs. Kekuatan Pendukung dan Peternak Oligarki (Keluarga FUFUFAFA) yang “meminjam tangan” Presiden Prabowo.
Jenderal Purn. (TNI) Andhika Perkasa dan Hendrar Prihadi (Hendi) yang hasil surveinya semakin naik meninggalkan Komjen Purn. (Polisi) Luthfi dan Taj Yasin, nampaknya semakin membuat gentar Jokowi, hingga Jokowi mulai gusar, tidak bisa hidup tenang di Solo lalu ke Jakarta dengan dalih menengok cucu, serta bolak-balik memanggil Presiden Prabowo, sambil “mengajari” Wapres Gibran yang tak memahami manajemen ketatanegaraan.
Jokowi dan kekuatan koalisi KIM Plus sepertinya lupa, bahwa Provinsi Jawa Tengah merupakan Kandang Banteng terbesar di Indonesia. Ideologi pemikiran Nasionalis Marhaenisme Bung Karno pun sangat menancap kuat disana. Rakyat Jatengpun dikenal sangat kritis pada pemerintahan yang kerap menyimpang. Mereka ini sangat faham makna kedaulatan ada di tangan rakyat, bukan di tangan Oligarki.
Tak hanya itu, Jokowi dan KIM Plus pun nampaknya lupa, bahwa tingginya sentimen negatif masyarakat pada institusi POLRI karena terlalu banyaknya Oknum Polisi yang melakukan pelanggaran hukum, tidak menjadi pertimbangan utama bagi Jokowi dan KIM Plus untuk mengusung Komjen Purn. (Polisi) Luthfi sebagai Cagub Jawa Tengah.
Maka yang terjadi kemudian, semakin Cagub Luthfi melakukan kampanye keliling daerah, semakin banyak masyarakat Jateng yang tahu jika Luthfi merupakan seorang Purnawirawan Polisi. Dan ketika masyarakat Jateng semakin banyak yang mengetahui hal itu, maka semakin banyaklah Warga Jateng yang meninggalkannya.
Di sisi lain, Warga Jateng juga mulai semakin banyak yang tahu, bahwa Andhika Perkasa merupakan Jenderal Purn. (TNI), dan mantan Panglima TNI. Sedangkan Jenderal TNI itu merupakan impian atau cita-cita banyak orang disana, khususnya Warga etnis Jawa, karena mengingatkan orang dengan hal-hal yang bersifat kepahlawanan.
Sebagai seorang Presiden yang berlatar belakang militer (TNI), Prabowo tentunya juga akan mengalami keterbelahan jiwa, di satu sisi Andhika Perkasa merupakan Cagub yang didukung oleh PDIP (lawan politiknya semenjak PILPRES 2014 sampai 2024), tetapi Andhika Perkasa lahir dan besar dari TNI. Sedangkan Luthfi merupakan Cagub yang didukung oleh partai dan koalisi partainya, namun Luthfi berlatar belakang Polisi.
Jokowi nampaknya melihat kegalauan Presiden Prabowo ini, yang sepertinya bimbang untuk mendukung Luthfi. Maka dengan kemahirannya bersilat lidah dan melobi dengan intimidasi tersembunyinya, Presiden Prabowo nampak bisa ditundukkan oleh Jokowi untuk segera mengumumkan dukungannya pada Cagub Luthfi.
Apa yang tak bisa dilakukan oleh Jokowi, membolak balik konstitusi bisa, mengobrak-abrik tata bahasa Indonesia dari kata; “sudah tapi belum” juga bisa, apalagi hanya sekedar meminta pada Presiden Prabowo untuk menyatakan dukungan terbuka pada Cagub Komjen. Purn. (Polisi) Luthfi, pasti sangat mudah sekali.
Masalahnya Jokowi saat ini sudah tidak lagi menjadi presiden, kebohongan-kebohongannya selama masih menjadi presiden juga sudah diketahui dan dicatat oleh jutaan orang. Jokowi sudah tidak lagi berpengaruh seperti dahulu. Ia hanya mempunyai banyak rahasia gelap orang-orang yang saat ini berkuasa, yang sewaktu-waktu bisa dibukanya. Itu saja tiada yang lain.
Jadi? Warga Jateng harus mulai tegas lagi menentukan dukungan dan pilihannya, calon yang didukung oleh Jokowi dan kekuatan Oligarki sudah selayaknya ditinggalkan, agar Warga Jateng benar-benar menikmati kebebasan dukungan politiknya, sebagai lambang dari direbutnya kembali Kedaulatan Rakyat dari tangan mereka.
Bersikap sama dengan Warga Jakarta, yang perlahan-lahan namun pasti meninggalkan dukungan untuk Ridwan Kamil-Suswono yang didukung Keluarga Fufufafa dan Oligarki, dan yang pernah gagal memimpin Provinsi Jawa Barat.
Kemenangan Andhika Perkasa di Jateng nantinya, akan menjadi modal politik berharga bagi Warga Jateng untuk mengusung Capres/Cawapres 2029 dari kekuatan murni rakyat, bukan kekuatan Keluarga Fufufafa yang ditopang Oligarki atau Mafia-Mafia Negara, yang ternyata terbukti memelihara banyak Tuyul Judol di institusi yang dipimpin orang kepercayaannya Jokowi.
Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur itu pusat peradaban Nusantara pada zamannya. Banyak orang-orang hebat lahir dari sana (Kerajaan Mataram dan Kerajaan Majapahit). Dua provinsi ini harus dibangkitkan kembali kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan penataan daerah-daerahnya.
Jika Ibu Tri Rismaharini (Bu Risma) pernah sukses besar memajukan Kota Surabaya menjadi kota berkelas dunia ketika beliau menjadi Walikota Surabaya, harusnya sekarang Warga Jatim mendukung untuk kemenangannya sebagai Cagub Jawa Timur. Jika Ganjar Pranowo pernah sukses membangun Jawa Tengah, harusnya Warga Jateng mendukung penuh Cagub Andhika Perkasa untuk membuat Jateng jauh lebih maju dan sejahtera…(SHE).
11 November 2024.
Saiful Huda Ems (SHE). Lawyer dan Analis Politik.
Oleh: Saiful Huda Ems.
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM
Kebenaran ditebarkan-Nya melalui pikiran-pikiran siapapun, maka pintu-pintu jiwa harus dibuka untuk menerima pendapat positif, tanpa melihat siapa orangnya.
Dahalu anak-anak negeri ini disuguhi pemikiran-pemikiran briliant dari manusia-manusia berpengetahuan dan cemerlang dari Timur dan Barat.
Perbincangan dari komunitas ke komunitas tak jauh dari pemikiran Jalaluddin Rumi, Gibran Kahlil Gibran, Franz Kafka, Leo Tolstoy, Marxim Gorky, Friedrich Nietzsche, William Shakespeare dll.
Tak jauh dari Anthony Giddens, Albert Camus, Erich Fromm, John Neisbit, Alvin Toffler, Sigmund Freud, Ali Syari’ati, Sachiko Murata, Samuel P. Huntington, Marx Weber, Francis Fukuyama, Karen Amstrong, Antonio Gramsci dll.
Manusia-manusia Indonesia saat itu sangat bermutu, diskusi-diskusinya sangat berbobot, nyaris tak ada yang berbicara soal mobil mewah, privat jet mewah, tas mewah, jam tangan mewah, rumah mewah, skincare bermerk dll.
Tokoh-tokoh yang dibahaspun sangat menginspirasi, mulai dari H.O.S Tjokroaminoto, KH. Hasyim Al-Asy’ari, KH. Wahab Hasbullah, KH. Bisri Syamsuri, KH. Ahmad Dahlan, Bung Karno, Bung Hatta, Bung Sjahrir, Moh.Yamin, RMP. Sosrokartono, Sayuti Melik, Sukarni dll., bukan Gibran Rakabuming, Bahlil, Budi Arie dll.
Sebagai sebuah bangsa yang besar dan berpuluh tahun berproses setelah Kemerdekaan RI 1945 ini, kita harus benar-benar melakukan kontemplasi, kenapa bangsa yang besar dan yang berdiri dari hasil keringat-keringat dan darah para pejuang kemerdekaan ini mengalami kemunduran jauh di bidang pengetahuan, ekonomi, politik dan kebudayaan.
Kenapa jiwa-jiwa kepahlawanan itu terasa sangat sulit lagi kita temukan? Kenapa Indonesia kini lebih banyak ditempati manusia-manusia penghianat negerinya?. Semua jabatan sudah diberikan padanya, namun bukannya bersyukur malah tambang-tambang, nikel, timah, emas dll. dilahapnya. Berapa tahun kita bertahan hidup di dunia ini?…(SHE).
10 November 2024.
Saiful Huda Ems (SHE). Lawyer dan Pemerhati Politik.
.Oleh: Saiful Huda Ems.
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM
Banyak kasus dugaan korupsi besar yang masih baru dan hangat, serta ditengarai merugikan negara hingga triliunan rupiah. Seperti kasus dugaan penyelewengan Dana Haji tahun 2024 (nilainya mencapai Rp.7,8 Triliun), dugaan kasus korupsi Minyak Goreng 2021-2022 (nilainya Rp.6,7 Triliun) dll., anehnya semuanya didiamkan, alias tidak dilanjutkan proses hukumnya.
Tetapi kasus penyalah gunaan Impor Gula yang dituduhkan pada Thomas Lembong itu sudah lama, terjadi di tahun 2015 dan nilai kerugiannyapun tidak sampai Rp.400 Miliar, lah kok langsung secepat kilat diungkap dan orangnya ditahan?.
Saya jadi bertanya-tanya dalam hati, kenapa Thomas Lembong begitu cepatnya ditangkap dan ditahan, sementara gembong-gembong koruptor lainnya yang kasusnya masih hangat dan segar-segar itu kok dibiarkan saja, tidak dilanjutkan proses hukumnya?
Ternyata anggota PANSUS Dana Haji dari Partai Gerindra dalam Raker dan RDP yang membahas soal Evaluasi Haji 2024 di Komisi VIII DPR RI mengakui, kalau Kasus Kuota Haji 2024 tidak diungkap karena mereka takut dengan Jokowi.
Apakah hal yang sama juga terjadi pada Kejagung yang tidak juga menuntaskan kasus Kelangkaan Minyak Goreng (2021-2022) karena takut dengan Jokowi?.
Jokowi memang sudah tidak lagi menjadi presiden dan sudah digantikan oleh Presiden Prabowo Subianto, namun kita semua juga tahu, banyak posisi-posisi jabatan penting dan strategis di Kabinet Merah Putih sekarang ini yang masih diduduki oleh orang-orang Jokowi.
Mungkinkah karena itu koruptor-koruptor yang sudah “berbaiat” mendukung Jokowi itu aman dan tidak dipersoalkan lagi?.
Penegakan hukum haruslah adil, tidak boleh memandang siapapun yang melawan hukum. Jika penegakan hukum hanya diarahkan pada orang-orang yang berani bersikap kritis pada Pemerintah, itu artinya hukum hanya menjadi alat penggebuk lawan-lawan politik pemerintah. Ini berbahaya !.
Presiden Prabowo Subianto sebaiknya terus mencermati pergerakan politik Jokowi yang tercermin melalui operator-operator politiknya di lingkaran istana, Jokowi yang sudah lama melemahkan KPK dan ingin menggeser peranan penindakan hukum untuk soal pemberantasan korupsinya hanya pada Kejaksaan dan Polri, sebaiknya dikaji lagi.
KPK, KEJAGUNG dan POLRI adalah tiga institusi yang harus dijaga marwahnya dan dikuatkan fungsi dan perannya, tidak boleh ada salah satu darinya yang dilemahkan.
Subjek dan Objek penegakan hukumnya juga tidak boleh dipilah-pilah hanya pada ranah lawan-lawan politik pemerintah saja. Sebab jika itu yang terjadi, maka hukum akan berubah tujuannya yang tak lagi menjadi alat untuk terciptanya keadilan, dan ketertiban serta kesejahteraan hidup bagi masyarakat, melainkan hanya sebagai alat untuk menghantam lawan-lawan politik pemerintah yang harus disikat. Bahaya…(SHE).
30 Oktober 2024.
Saiful Huda Ems (SHE). Lawyer dan Analis Politik.
Oleh: Saiful Huda Ems.
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM
Baru beberapa hari berada di AKMIL Magelang, Wapres Gibran Rakabuming Raka sudah meninggalkan tempat dan langsung menuju ke Pasar Gotong Royong Kota Magelang untuk bertemu dengan para pedagang disana, yang nampaknya sudah dikondisikan terlebih dahulu. Padahal Presiden Prabowo dan para Menteri, Wamen dan Kepala-Kepala Badan Negara saat itu masih berada di AKMIL Magelang.
Sebelumnya, baru sehari setelah dilantik menjadi Wapres, Gibran, Senin (21/10/2024) sudah menerima kunjungan kehormatan dari Wakil Presiden Rakyat Tiongkok (RRT), Han Zheng bersama para pejabat tinggi Negara RRT lainnya di istana Wapres. Bayangkan, pertemuan kenegaraan yang sebegitu penting langsung “disambar” Wapres tanpa melibatkan Presiden.
Lalu kemarin kita juga mendengar berita, bahwa tidak lama lagi organ relawan yang selama ini gigih mendukung Jokowi sampai mati, Projo, menyatakan akan segera membentuk partai politik. Sudah dapat ditebak, partai politik ini nantinya pastilah akan dufungsikan untuk memperkuat posisi politik Keluarga Jokowi di Pemerintahan Prabowo dan ke depannya.
Yang menarik lagi untuk kita cermati, adalah pernyataan adik kandung Presiden Prabowo, yakni Hasyim Djoyohasikusumo, yang menyatakan akan ada monitoring untuk para anggota Kabinet Merah Putih, bahwa bila dalam waktu 6 bulan atau 1 tahun kedepan ada dari mereka yang tak dapat melakukan tugasnya dengan baik, akan segera diganti.
Tidak hanya hal itu, dalam Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo di hadapan Majelis Anggota Permusyawaratan Rakyat (MPR), Minggu (20/10/2024) juga terang-terangan menyindir presiden sebelumnya, yakni Jokowi. “Jangan bangga Indonesia masuk anggota Group of Twenty (G 20), jika kenyataannya Rakyat Indonesia masih banyak yang miskin !”.
Semua kejadian di atas bagi saya bisa diperumpamakan sebagaimana Puzzle, masing-masing peristiwa kelihatannya berdiri sendiri-sendiri, berlainan konteksnya, namun sejatinya semua peristiwa itu jika kita padukan dan kita cari benang merahnya, maka akan terlihat garis yang terang, bentuk yang jelas, konteks yang sebangun, yakni persaingan diam-diam antara Prabowo dan Gibran !.
Sebelum menyusun Kabinet Merah Putih, Prabowo telah dipanggil Presiden Jokowi. Hasilnya setelah pertemuan tertutup itu, Prabowo memanggil orang-orang untuk didudukkan sebagai anggota kabinetnya. Janggalnya ternyata ada tidak kurang dari 17 orang mantan anggota Kabinet Jokowi yang masuk di Kabinet Merah Putihnya Prabowo.
Masuknya orang-orang Jokowi ke Kabinetnya Prabowo ini bak Kuda Troya, yang disusupkan oleh Jokowi untuk persiapan mengambil alih kepemimpinan nasional Prabowo di masa depan. Mau percaya atau tidak silahkan, namun dari semua pergerakan politik Jokowi dan Gibran yang sudah saya jelaskan itu, sudah bisa menjadi gambaran, betapa ada kekuatan yang tidak tinggal diam di antara kekuatan Prabowo. Kekuatan itu adalah kekuatan persiapan pengambil alihan kekuasaan dari Prabowo ke Gibran dalam waktu yang tidak akan berlangsung lama.
Projo jika sudah berubah menjadi Partai Politik, akan segera mengumpulkan para simpatisan militan Jokowi dan Gibran. Setelah itu Projo akan menarik operator-operator politik Jokowi di PDIP, GOLKAR dll. Dari sini dukungan untuk Prabowo akan dilumpuhkan, dan nyaris tersisa hanya pendukungnya dari kader-kader Partai GERINDRA. Sementara itu, PDIP akan kehilangan sebagian kecil kader-kader penghianatnya yang sudah berhasil ditarik ke Projo melalui Maruar Sirait dan Budiman Sudjatmiko, serta tentu saja Budi Arie.
Dalam situasi seperti itu, Presiden Prabowo akan kembali menyatu dengan Ketum PDIP Ibu Megawati Soekarno Putri, lalu mengeluarkan operator-operator politik Jokowi dari Kabinet Merah Putih, dan menggantinya dengan kader-kader PDIP, sehingga ke depan Kabinet Merah Putih akan praktis dikuasai oleh kader-kader idelogis dan militan PDIP dan Gerindra.
Di Magelang Menteri Bahlil bersalaman biasa-biasa saja pada Presiden Prabowo tapi kemudian bersalaman dan mencium tangannya Wapres Gibran. Tak seberapa lama lagi, menteri-menteri operator politik Jokowi lainnya akan mengikuti jejak yang sama dengan Bahlil. Sebelum semuanya terlambat, Presiden Prabowo sebaiknya merapat ke Ibu Megawati Soekarno Putri, lalu menyingkirkan Wapres Gibran bersama para menteri operator-operator politik Jokowi. Kuda Troya yang dikirim dari Raja Mulyono, harus segera dibumi hanguskan !…(SHE).
29 Oktober 2024.
Saiful Huda Ems (SHE). Lawyer dan Analis Politik.
Oleh: Saiful Huda Ems.
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM
Kemarin Yusril menyatakan Peristiwa 1998 bukan Pelanggaran HAM berat, namun setelah dibantah banyak ahli hukum, bahwa Peristiwa Penculikan dan Kerusuhan Mei 1998 itu termasuk Pelanggaran HAM berat, dan Yusril sebagai Menko Hukum dan HAM tidak berwenang menyatakan hal itu kecuali Komnas HAM, sekarang Yusril berkelit lagi.
Ini kabinet baru juga mau memulai kerja, namun sudah terlihat banyak pelanggaran dan pernyataan yang tidak pantas dilakukan oleh para menteri. Mulai dari penyalah gunaan kop surat dan stempel Kementerian Desa yang dijadikan undangan pribadi oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto.
Meminta penambahan anggaran padahal belum juga mulai bekerja, yang dilakukan oleh Menteri HAM, Natalius Pigai, hingga pernyataan yang salah kaprah dan tidak sepatutnya dinyatakan oleh Yusril Ihza Mahendra sebagai Menko Hukum dan HAM.
Semua hal itu seolah menggambarkan Kabinet Over Size Merah Putih Prabowo Subianto ini asal-asalan, dan terkesan positioning Kabinet hanya semacam sarana balas jasa, bagi-bagi keuntungan pada seluruh team sukses setelah diraihnya kemenangan Capres/Cawapres Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.
Bangsa Indonesia ini sudah terlalu tua untuk dibohongi, sudah terlalu matang untuk dijadikan kelinci percobaan, sudah terlalu cerdas untuk dijadikan permainan, segala hal yang tidak jujur, tidak mendidik, tidak membangun, pasti cepat atau lambat akan ketahuan juga. Presiden Prabowo hendaknya tidak “bermain-main” untuk soal ini.
Memperhatikan profile Wakil Presidennya saja (Gibran Rakabuming Raka), kalau dibandingkan dengan kualitas Wakil-Wakil Presiden pendahulunya– maaf-maaf saja–, sangat jauh kualitasnya, baik dari segi wawasan intelektual, spritual, pengalaman manajerial, leadership, hingga kualitas kecerdasan emosional, apalagi dalam hal kesehatan mentalnya.
Sekali lagi saya dengan berat hati harus mengatakan, Presiden Prabowo sangat ceroboh dalam menyusun personil kabinetnya. Dan saya juga dengan berat hati, sekali lagi mengingatkan, agar Presiden Prabowo meninjau kembali orang-orang yang didudukkannya di Kabinet Over Size Merah Putih.
Jikapun hal ini dianggap sudah terlambat karena semuanya sudah dilantik, mohon jadikan mereka menteri-menteri yang banyak masalah hukum dan pelanggaran etika bernegara itu menjadi menteri cukup sebulan saja, toh itu jika dilakukan oleh Presiden Prabowo tidak akan dianggap melanggar Konstitusi…(SHE).
23 Oktober 2024.
Saiful Huda Ems (SHE). Lawyer dan Analis Politik, Aktivis ’98.
Oleh: Saiful Huda Ems.
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Ada 48 Menteri, 5 Kepala Badan dan 56 Wakil Menteri, sehingga total ada 109 personel di Kabinet Merah Putih Prabowo yang sudah dilantik di Hari Senin, (21/Oktober/2024) kemarin. Dan siang ini Selasa, (22/Oktober/2024) Presiden Prabowo telah menambah dan melantik lagi beberapa pejabat negara di istana, hingga Kabinet akan semakin terlihat gembrot, over size.
Pertanyaannya kemudian, darimana anggaran untuk menggaji mereka dan mendanai operasional kinerjanya, disaat APBN kita sangat minim seperti sekarang ini? Mau jual aset atau kekayaan alam milik negara lagi seperti yang dilakukan Raja Mulyono?.
APBN kita Rp. 3000 Triliun akan digunakan untuk bayar hutang pemerintah Rp.1000 Triliun, untuk transfer ke daerah-daerah Rp.1000 Triliun, hingga tersisa hanya Rp.1000 Triliun, bisa berbuat apa Pemerintahan Prabowo hanya dengan Rp.1000 Triliun?.
Kabinet diisi oleh 48 Menteri dan 56 Wakil Menteri, serta 5 Kepala Badan dan baru saja ditambah lagi beberapa pejabat yang dilantik siang ini, Selasa (22/Oktober/2024), selain akan menyedot banyak anggaran, anggarannya saat ini juga tidak cukup kecuali mau obral lagi kekayaan alam.
Tidak hanya itu, pelantikan Kabinet Gembrot, “Over Size” ini juga direspon secara negatif oleh pasar perekonomian nasional dan internasional. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini juga telah mengalami penurunan drastis. Bila ini tidak menjadi catatan atau perhatian khusus dari Presiden Terpilih Prabowo Subianto, maka keadaan perekonomian negara ke depan akan sangat berbahaya.
Bapak berpidato kenegaraan tentang kepedulian bapak pada rakyat miskin, tetapi bapak sendiri memiliki rumah pribadi seluas 11 hektar dan menguasai jutaan hektar tanah milik negara disaat rakyat banyak yang miskin. Kalau benar Pak Presiden Prabowo peduli pada rakyat miskin, dan bukan sekedar omon-omon saja, Pak Presiden Prabowo tentunya akan menyerahkan harta milik bapak, minimal 75 % untuk rakyat !.
Menteri-menteri yang dilantik itu juga masih banyak yang kebingungan karena belum memiliki gedung kementerian tempatnya bekerja. Banyak juga Pemda-Pemda di negeri ini yang gedung-gedungnya masih menyewa.
Saya berkata seperti ini bukan berarti saya benci pada Pak Presiden Prabowo, melainkan hanya mengingatkan bapak saja, betapa banyaknya problem negara yang sedang kita hadapi. Sayang sekali jika Pak Prabowo tidak menunjukkan keseriusannya memperbaiki keadaan negara. Saya ini rakyat biasa dan bukan musuh politik Pak Prabowo.
Oleh karena itu saya mengingatkan, sebaiknya Pak Presiden Prabowo meninjau kembali orang-orang yang tidak kredibel untuk dijadikan Menteri atau Wakil Menteri serta Kepala-kepala Badan, karena hal itu selain hanya sia-sia, juga hanya akan menguras anggaran belanja negara saja.
Menteri-menteri yang bermasalah dan tidak kompeten di bidangnya, sebaiknya ditinjau kembali dan diganti dengan orang-orang yang lebih kompeten dan relatif bersih dari masalah. Bapak juga sebaiknya berkonsultasi terlebih dahulu dengan partai pemenang PEMILU, agar menambah kekuatan dan dukungan.
Trend negara maju dan modern itu justru merampingkan kabinetnya, bukan malah menggembrotkan kabinetnya, terlebih penggembrotan kabinet ini karena titipan Raja Mulyono. Ini tidak baik, dan seolah menandakan;
Pertama, Pak Prabowo masih takut dengan Raja Mulyono, juga seolah Pak Prabowo tidak memiliki kepercayaan diri sehingga harus mengajak lagi menteri-menteri lama di masa kepemimpinan Raja Mulyono.
Kedua, gembrotnya Kabinet Merah Putih dan masuknya orang-orang kepercayaan Raja Mulyono di Kabinet, menandakan Raja Mulyono menghadapi ketakutan besar akan ancaman dipenjarakannya Raja Mulyono ketika Raja Mulyono sudah tidak lagi menjabat sebagai Presiden.
Maka ditempatkanlah orang-orang Mulyono di Kabinet Merah Putih, agar mereka dapat terus menjaga keamanan Sang Pangeran Samsul (WAPRES), serta menteri-menteri lama yang bermasalah, dan dapat terus mengingatkan Presiden Prabowo agar KPK, KEJAGUNG dan POLRI yang berada dalam kendali kekuasaannya, nantinya tidak mempersoalkan masa lalu Raja Mulyono, yang banyak meninggalkan berbagai proyek strategis nasional yang bermasalah.
IKN bagaimana kabarnya? Food estate bagaimana kelanjutannya?…
Giring Ganesha, jadi sekarang sudah tau kan domisili, eee…domainnya? Oh ya, Bro Budi Arie, Bro Immanuel Ebenezer, selamat ya, sudah dilantik jadi Menteri lagi dan jadi Wamen (SHE).
22 Oktober 2024.
Saiful Huda Ems (SHE). Lawyer dan Analis Politik, Aktivis ’98.
.Oleh: Saiful Huda Ems.
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM
Ketika saya pulang dari Jerman akhir tahun 1995, saya terlibat pembicaraan dengan banyak orang atau komunitas. Saat itu saya banyak menjelaskan soal terjadinya kerusakan tatanan hukum, politik dan perekonomian Indonesia. Indonesia entah dalam waktu cepat atau lambat, perekonomiannya akan hancur !.
Apa yang saya terimah dari penjelasan-penjelasan saya ketika itu? Cibiran demi cibiran dari orang-orang yang tidak menyukai pembicaraan saya tentang politik, khususnya kritikan-kritikan saya pada Rezim Orde Baru Soeharto kala itu.
“Orang kok tiap hari ngomongin politik melulu”. “Orang kok tiap hari ngomongin Presiden Soeharto melulu”. “Baru jadi Mahasiswa saja sudah sok tahu”. “Pak Harto jauh lebih hebat dari kamu”. “Biarkan politik menjadi urusan para pejabat negara saja”. Dll.
Begitulah kata-kata yang sering saya terimah dari kebanyakan orang-orang yang saya temui, bahkan hal itu sering terjadi pula di kampus antara tahun 1996 hingga menjelang Krisis Moneter 1997. Hati terasa sesak, namun saya selalu mencoba untuk tetap bersabar sambil tiada henti terus menerus memantau keadaan.
Setiap saya dan kawan-kawan melakukan aksi demonstrasi, saya perhatikan nyaris tidak ada yang serius melihat kami apalagi mau mendengar suara-suara kami. Mereka bahkan malah asyik bermesraan dengan pacar-pacarnya, atau ngobrol dengan teman-temannya sendiri. Mereka cuek.
Alhasil pada Bulan Juli 1997, Indonesia diterpa badai Krisis Moneter. Banyak terjadi pelarian modal (capital flight), hutang luar negeri Indonesia menumpuk. Nilai tukar US Dollar pada rupiah melonjak tinggi hingga tahun 1998. Kalau tidak salah awalnya nilai tukar US Dollar awalnya hanya Rp. 2500,- bahkan sebelumnya selalu dibawah Rp. 2000,- per satu US Dollarnya, namun kemudian meroket hingga Rp.16.800,- Gila !
Tiba-tiba banyak teman-teman kuliah yang berhenti kuliah karena Orang Tuanya di PHK, bangkrut dll. Orang-orang yang awalnya sok kaya, penampilannya bak bintang-bintang Hollywood, tiba-tiba penampilannya jadi berubah 180 derajat karena jatuh bangkrut.
Harga-harga barang melonjak tinggi. Sebulan sebelum Krisis Moneter saya beli Tv 21 Inc. harganya Rp. 650.000,- namun sebulan kemudian Tv dengan merk yang sama harganya naik jadi Rp.1.200.000,-. Harga mobil, motor dll. juga naik hingga 2 sampai 3x lipat !.
Masyarakat di Ibu Kota dan di berbagai daerah atau perkotaan kepalanya mulai puyeng, dunia perdukunan tiba-tiba laris manis, karena kebanyakan orang sudah mulai tak mempercayai lagi logika akal sehat, melainkan lebih percaya pada yang berbau-bau klenik.
Di masa seperti itu, tiba-tiba banyak mahasiswa mendadak jadi aktivis. Mereka yang biasanya asyik pacaran dan menolak obrolan politik, tiba-tiba ikutan demo dengan pacar-pacarnya, memegang mike dan bersuara keras melebihi aktivis-aktivis lama yang sebelumnya berorasi di depan mereka dan yang diacuhkannya.
Perekonomian mulai berangsur kembali normal ketika Presiden Soeharto menyatakan mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998, setelah Rezim Soeharto didemo rakyat dari segala penjuru daerah selama beberapa hari untuk mendesaknya mundur.
Padahal sebelum-sebelumnya jangankan berani mendesak Soeharto mundur, bicara tentang kediktatorannya saja sangat jarang yang punya nyali, kecuali aktivis-aktivis lama seperti kami yang sudah bertekad berjuang sampai mati.
Waktu demi waktu terus berganti, presiden demi presiden pun silih berganti. Rakyat mulai dapat bernafas lega dengan kebebasan berekspresinya, dengan peningkatan taraf hidup perekonomiannya. Tetapi Presiden Jokowi mulai lupa diri, ndablek, tidak mau mendengar kritik-kritik konstruktif dari rakyatnya.
Maka di bulan Juni 2024 lalu, nilai tukar US Dollar terhadap rupiah kembali melonjak, nyaris menyamai puncak Krisis Moneter 1998. Jika pada puncak Krisis Moneter 1998 nilai tukar US Dollar terhadap Rupiah yakni Rp.16.800,- namun di bulan Juni 2024 lalu Rp.16.450,- !.
Perbedaannya jika dahulu ketika ekonomi negara mulai terasa kacau, Pak Harto masih mau bersedia mikir, masih mau mendengar suara-suara kritis rakyatnya hingga banyak kritikus yang dipanggilnya ke Istana untuk didengar pendapatnya, namun kalau Jokowi malah semakin budeg telinganya, dan semakin sombong serta angkuh sikapnya, di balik kemasan pencitraannya yang lembut dan kalem melebihi halusnya Permadani Persia.
Anehnya yang terjadi para penjilat Rezim Jokowi mingkem saja, bahkan semakin gegabah mengagung-agungkan Jokowi dan anak-anak serta menantunya yang bermasalah. Merekapun semakin bringas mencaci maki para kritikus Rezim Jokowi sampai membabi buta, seolah siraman Bansos yang diterimanya, dapat dijadikan bekal hidup sampai kiamat.
Tenang…tenang, bukan tugas kita lagi nantinya untuk menjelaskan pada mereka tentang keadaan yang terjadi di negeri ini di masa kepemimpinan Jokowi itu sebenarnya seperti apa. Namun bila badai persoalan dahsyat perekonomian Indonesia sudah datang pada waktunya, mereka akan segera mingkem sendiri karena sibuk dengan persoalan hidupnya sendiri.
Ingat peristiwa Krisis Moneter di tahun 1997 dan 1998, ingat betapa kuat dan besarnya dukungan untuk Rezim Soeharto sebelum beliau dilengserkan, toh pada waktunya kekuasaannya rontok juga. Mereka itu tidak sedang berlindung di Kekuatan Tuhan Yang Maha Besar, melainkan berlindung di jaring laba-laba yang sangat rapuh dan mudah terkoyak.
Hiduplah dalam kesabaran revolusioner, dan kemerdekaan sebagai manusia seutuhnya akan kau dapatkan ! Rezim Jokowi akan segera berakhir, besok Minggu, 20 Oktober 2024.
Persiapkan segalanya untuk mengantisipasi datangnya perubahan. Kita semua tentu berharap akan terjadi perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara yang jauh lebih baik, namun bila keadaan yang terjadi kemudian adalah yang sebaliknya, kita jangan sampai terkejut.
Minimal kita sudah berusaha untuk mengantisipasinya, serta tidak gegabah membiarkan kepemimpinan nasional kedepan dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto yang kabinetnya masih diisi orang-orang di Kabinet Pemerintahan Jokowi yang banyak bermasalah.
Jangan lelah bersuara untuk terus menerus mengkritisinya, demi dan untuk Indonesia yang lebih baik, maju dan beradab ke depannya ! Merdeka !…(SHE).
19 Oktober 2024.
Saiful Huda Ems (SHE). Lawyer dan Analis Politik.
Oleh: Saiful Huda Ems.
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM
Menarik sekali jika kita membaca cakrawala pemikiran seorang Hasto Kristiyanto yang meraih gelar Doktor keduanya dari Universitas Indonesia, setelah Doktor pertamanya di bidang Geo Politik diraihnya dari Universitas Pertahanan Indonesia.
Dalam salah satu topik bahasan dari Disertasi Doktoral keduanya Mas Hasto Kristiyanto di Universitas Indonesia (UI), Jum’at (18/Oktober/2024) ini, disebutkan oleh Mas Hasto, Sekjen PDIP yang juga merupakan sosok intelektual politisi Indonesia, bahwa:
“Pada masa Presiden Jokowi iklim feodalisme dibangun melalui strategi kebudayaan untuk memperkuat makna kekuasaan dengan simbol-simbol budaya. Penampilan Presiden Jokowi dengan menggunakan simbolisasi raja melalui atribusi pakaian daerah dan perhelatan pesta pernikahan Kaesang Pangarep di Istana Mangkunegaran, membangun persepsi bahwa presiden juga sosok raja.”
“Ketika kultur ini berhasil dibangun maka aura feodalisme menyelimuti kekuasaan presiden. Hal inilah yang menjadi alasan rasionalitas kritis elite politik terbungkam. Dalam situasi ini Presiden Jokowi menggunakan otoritas kekuasaannya untuk membangun konsensus dengan para Ketua Umum Partai Politik pendukung dalam posisi yang tidak setara, sebagaimana dijelaskan oleh Ranciere.”
“Para Ketua Umum Partai Politik berperan sebagai “Pembantu Presiden” karena posisinya sebagai menteri, dan kemudian dimasukkan dalam suatu elite kerjasama besar untuk mengikuti kemauan penguasa”.
Luar biasa bagaimana Mas Hasto Kristiyanto menjelaskan soal problematika politik kekuasaan di era kepemimpinan Jokowi ini. Banyak rakyat yang terjebak oleh gaya politik Jokowi yang membungkus kebohongan dengan berbagai kebijakan populisnya.
Orang-orang seperti terhipnotis oleh gaya politik Jokowi seperti itu, hingga tanpa sadar Indonesia sebenarnya telah dikembalikannya seperti pada zaman kerajaan yang feodalistik, dimana pemimpinnya telah menjelma menjadi pribadi yang otoriter populis.
Otoriter populis yang mengabaikan check and balances dan membangun legitimasi atas nama rakyat, namun menginjak-injak asas fairness, pembatasan kebebasan sipil, dan nilai-nilai pembangunan yang adil, sebagaimana pandangan Prof. Norris dan Inglehart (2019) yang dijelaskan oleh Mas Hasto Kristiyanto dalam rangkuman disertasinya.
Selamat mengikuti Sidang Disertasi Doktoral keduanya di Universitas Indonesia (UI), Mas Hasto Kristiyanto. Semoga lulus Summa Cum Laude, dan ilmunya semakin mencakrawala, serta bermanfaat bagi Bangsa dan Negara Indonesia yang telah lama tak mendapatkan pencerahan dari presiden plonga-plongonya…(SHE).
Jakarta, 18 Oktober 2024.
Saiful Huda Ems (SHE). Lawyer dan Analis Politik.
Oleh: Saiful Huda Ems.
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM
Orang-orang revolusioner itu biasanya lahir dari desa, hidupnya sangat sederhana, tidak manja dan mengikuti denyut nadi irama penderitaan masyarakat.
Tiap saat ia selalu berdialektika dengan persoalan sosialnya dan berusaha terus menerus mencari solusi demi solusi problem-problem hidup yang dihadapinya.
Karena kejernihan dan kejujuran pemikirannya, ia jadi manusia yang pemberani, kokoh dalam pendirian, teguh dengan prinsip-prinsip perjuangan, hingga ia militan.
Angela Dorothea Markel (biasa dikenal Angela Markel) ketika menjadi Kanselir Jerman misalnya, ia tetap hidup di apartemennya yang sangat sederhana bersama suaminya dan tanpa ditemani oleh seorangpun asisten rumah tangga.
Bahkan sampai sekarang ketika Angela Markel tak lagi menjadi Kanselir Jerman, ia tetap hidup sederhana bersama suami tercintanya di apartemennya yang sederhana.
Berbeda jauh dengan Jokowi atau Prabowo yang sangat kaya raya dan banyak pembantunya. Pemimpin-pemimpin seperti ini tidak akan memiliki kepedulian atau empati pada penderitaan rakyat yang susah.
Memperhatikan orang-orang yang dipanggil Prabowo untuk diangkat menjadi menterinya, saya pesimis Indonesia ke depan akan maju, terlebih lagi ketika Prabowo nanti menjabat dengan beban warisan hutang ribuan triliun dari Pemerintahan Jokowi.
Ada beberapa menteri dari kabinetnya Jokowi yang bermasalah mau diberi tempat terhormat lagi sebagai menteri di kabinetnya Prabowo, terlebih lagi ketika yang menjadi Wapresnya adalah Gibran Rakabuming Raka, anak Presiden yang memiliki persoalan kesehatan mental, bagaimana mungkin Indonesia ke depan akan lebih maju?
Ormas Ormas bergaya Preman diberi tempat terhormat di pagar kekuasaan, seolah mengganti fungsi POLRI, TNI dan BIN, ini semua akan berakibat buruk dari lemahnya keamanan dan pertahanan kita sebagai sebuah bangsa dan negara.
Akan banyak pelanggaran-pelanggaran hukum yang tidak hanya dilakukan oleh para penjahat yang kelaparan, melainkan pula oleh para preman yang dilindungi oleh Pemerintah, dan tragisnya POLRI tidak akan berani menindaknya karena mereka dianggap sebagai kaki tangan penguasa.
Oleh karena itu melalui opini saya ini saya memohon pada Presiden Terpilih Pak Prabowo Subianto, agar lebih berhati-hati memilih calon-calon menterinya. Orang-orang yang tidak cakap di bidangnya, terlebih ia bermasalah dengan hukum, sebaiknya tidak diangkat menjadi menteri.
Pak Prabowo dari kecil lahir sebagai orang kaya raya, tentu kepekaan Pak Prabowo pada penderitaan masyarakat kecil sangatlah kurang. Olehnya Pak Prabowo sebaiknya didampingi oleh orang-orang yang sudah teruji wawasan dan komitmen kerakyatannya.
Jangan pernah memberi tempat pada para preman untuk berkuasa di tengah rakyat, sebab sehebat apapun para preman kalau sudah berhadapan dengan amarah rakyat akan digulung juga.
Lebih baik Pak Prabowo memfasilitasi anak-anak bangsa untuk menuntaskan pendidikannya, mencerdaskan hidup dan kehidupannya, hingga rakyat dapat menjadi pagar betis keamanan nasional dari pengaruh para infiltran asing, serta menjadi pendukung utama kinerja atau program-program Pemerintah untuk memajukan negara, Indonesia.
Patriotisme seseorang tidak bisa dilihat dari orasi-orasinya, melainkan dari realitas hidupnya yang sangat militan dalam bekerja untuk memajukan negara dan bangsanya.
Kepemimpinan Jokowi yang sangat buruk di akhir masa jabatannya, patut menjadi peringatan agar Pak Prabowo lebih mawas diri dan berani berbenah total, untuk kemajuan bangsa dan negara tercinta ini…(SHE).
15 Oktober 2024.
Saiful Huda Ems (SHE). Lawyer dan Analis Politik.