Oleh: Saiful Huda Ems.

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM
Indonesia geger, Jakarta membara setelah adanya demonstrasi rakyat, mahasiswa dan buruh di Jakarta, dari tanggal 25 hingga 28 Agustus 2025, bahkan berlanjut sampai pagi ini, Jumat (29/08/2025).

Seorang driver ojek online (ojol) yang meninggal dunia dalam insiden demo yang berlangsung pada 28 Agustus 2025, Affan Kurniawan, seolah menjadi martir untuk sebuah pergerakan demonstrasi yang lebih besar.

Affan Kurniawan tewas setelah dilindas oleh kendaraan taktis (rantis) Brimob di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat, tepat di sekitar Gedung DPR/MPR RI . Kejadian ini membuat para driver ojol marah dan mengejar pelakunya bagai di film-film action layar lebar.

Tujuh anggota Brimob yang berada dalam kendaraan tersebut, kini telah diamankan dan berada dalam proses pemeriksaan oleh Propam Polri. Sedangkan satu korban di pihak demonstran lainnya, yakni Moh Umar Amarudin, yang mengalami luka-luka serius, saat ini masih dirawat intensif di RS Pelni .

Lembaga-lembaga seperti LBH Jakarta dan Kompolnas turut angkat suara, menuntut agar kasus tersebut diusut tuntas secara transparan dan profesional, serta agar pihak kepolisian bertanggung jawab atas insiden ini.

Publikpun bertanya-tanya, siapakah sesungguhnya tokoh atau kekuatan politik, di balik aksi demonstrasi besar dan menghobahkan ini? Siapakah sesungguhnya yang akan dijadikan sasaran utamanya dari aksi massa ini? DPR ataukah Presiden? Atau bisa jadi hancurnya negara secara keseluruhan?

Seorang jenderal purnawirawan (TNI), ahli intelijen yang pernah menjabat sebagai Kepala BIN, serta yang mendapatkan julukan Prof. Intelijen, AM. Hedropriyono, mengatakan pada beberapa awak media, bahwa menurutnya demo besar kali ini di dalangi oleh kekuatan asing non negara (baca: pemerintahan).

Tetapi pernyataan AM. Hendropriyono itu tidak dapat diterima oleh banyak orang. Sebab semua orang sudah sangat mengerti, yang namanya demonstrasi besar, pasti atau selalu saja ada pihak luar yang turut andil. Itu sudah rahasia umum, bukan kabar baru. Demo tahun 66 dan 98, juga pasti ada pihak luar yang turut andil.

Masalah sesungguhnya bukan disana, namun di dalam negeri sendiri. Rakyat sudah sangat muak dengan prilaku elite-elite negara, dari para pejabatnya yang suka berfoya-foya, pamer kekayaan, joget-joget gembira disaat rakyatnya menderita, sampai ulah para koruptor dan konglomeratnya yang menjarah kekayaan alam Indonesia.

Kemuakan rakyat itu telah mencapai klimaksnya, lalu dimanfaatkan oleh kekuatan politik untuk meraih keuntungan bagi gerombolannya sendiri. Lalu siapakah mereka ini, yang tega-teganya memanfaatkan amarah rakyat untuk kemudian dijadikan korban, agar mereka dapat meraih keuntungan yang sebesar-besarnya bagi diri dan gerombolannya?.

Dalam rasa penasaran yang hebat, saya mencoba menghubungi sahabat-sahabat saya yang berada di jajaran elite-elite partai politik. Saya tanya ke PDIP, mereka seperti yang sudah saya duga, sama sekali tidak mengerahkan kader-kadernya untuk turun ke jalan.

Pun demikian dengan sahabat-sahabat saya di partai-partai lainnya, selain Partai Setan Indonesia, juga mengatakan sama sekali tidak mengerahkan kader-kader partainya untuk ikut aksi demonstrasi. Sahabat-sahabat saya yang selama ini saya ketahui masuk dalam jaringan politiknya Mas Anies Baswedan, pun tidak ikut turut ke jalan.

Oh ya, jikapun ada kekuatan Partai Politik, itu dari Partai Buruh, yang ketua umumnya (di partai ini disebutnya Presiden) merupakan sahabat saya juga, yakni Bang Said Iqbal.

Beliau ini memang mengerahkan kader-kadernya untuk turun ke jalan dalam aksi 28 Agustus 2025, namun yang beliau kerahkan jumlahnya tidak terlalu banyak. Mungkin karena Bang Said Iqbal sudah faham dengan situasi nasional yang sedang panas dan beliau nampaknya tidak ingin ikut memperuncing situasi.

Aksi Partai Buruhpun fokus, hanya pada persoalan kenaikan upah buruh sebesar 8,5 atau 10,5 %. Aksi merekapun tertib, terkordinir, tidak anarkis dan bubar secara tertib sesuai waktu yang disepakatinya.

Tidak ada agenda pembubaran DPR, apalagi pemakzulan Presiden Prabowo Subianto. Jauh sekali dari agenda itu.

Namun anehnya, terdapat kelompok-kelompok massa aksi yang liar, yang sama sekali tidak diketahui oleh semua pengamat politik, bahkan mungkin oleh intelijen negara.

Mereka demo secara liar dan tuntutannya ingin membubarkan DPR, padahal jika ditelusuri lebih jauh, agendanya adalah Penggulingan Presiden Prabowo Subianto.

Saya pantau pergerakan semua elemen aksi dari jauh, dari pengamatan media dan tokoh-tokoh politik di negeri ini, nyaris saya tidak mampu menemukan siapa dalang sesungguhnya dari aksi liar kali ini, yang memanfaatkan amarah rakyat atas berbagai kebijakan pemerintah yang tak menguntungkannya.

Setelah lama saya cermati, mulailah muncul satu persatu pernyataan dari Ternak-Ternak Mulyono yang bersahut-sahutan di belantara perpolitikan nasional.

Mereka mulai bersuara menyalahkan Pemerintahan Prabowo yang dianggapnya tidak mampu menjamin rasa aman rakyatnya. Baginya Presiden Prabowo gagal dan harus mundur demi kebaikan bangsa, katanya.

“Tugas presiden adalah memastikan ketertiban berjalan, bukan membiarkan rakyat saling bentrok. Kalau presiden (Prabowo) tidak bisa menjalankan, bagaimana masa depan negara ini?” Lanjutnya.

Hemmm…Dasar Ternak-Ternak Mulyono, apakah mereka selama ini buta hingga tidak dapat melihat, bagaimana negeri ini nyaris jatuh terjerembab di jurang kehancuran akibat ulah Jokowi yang menginjak-injak konstitusi untuk menaikkan anaknya menjadi Wapres?

Apakah mereka selama ini tuli, hingga mereka tidak dapat mendengar suara-suara derap Partai Coklat yang kasak-kusuk untuk memenangkan orang-orang titipan Jokowi, hingga marwah institusi itu nyaris musnah?

Pak Presiden Prabowo Subianto yang terhormat, sebagai rakyat kami memang kesal dan marah pada prilaku pejabat-pejabat negara yang pamer kekayaan, gemar mengemukakan kalimat-kalimat yang membakar hati kami.

Sebagai rakyat kami memang marah pada prilaku Bapak Presiden, yang gemar mengangkat dan memberikan anugerah penghargaan pada orang-orang yang tidak kompeten, tidak qualified dll. bahkan mereka tersandung banyak masalah.

Namun percayalah, sejauh ini kami hanya menuntut digantinya pejabat-pejabat atau menteri-menteri itu, dengan orang-orang yang kapabel di bidangnya, serta yang tidak memiliki rekam jejak penghianatan konstitusi dalam perjalanan kariernya.

Rakyat biasa seperti sayapun bukan hanya selalu mengkritik untuk mengingatkan Pak Presiden, agar menendang menteri-menteri itu, namun juga memberikan alternatif untuk diangkatnya orang-orang yang kompeten di bidangnya, seperti Bang Haidar Alwi yang sangat mengerti bagaimana kekayaan alam seperti Emas, Nikel, Bauksit dll. itu dikelola dengan baik untuk kemakmuran rakyat dan melunasi hutang-hutang negara.

Kami ini rakyat yang tidak memiliki kepentingan apa-apa selain kemajuan negerinya dan kedamaian bangsanya. Berbeda dengan Ternak-ternak Mulyono yang sangat rewel dan bernafsu menjarah kekayaan alam negara.

Bukankah mereka-mereka itu yang saat ini tengah berhadapan dengan hukum? Dan sebagian lagi sedang diincar oleh para aparat penegak hukum? Maka pantaslah jika kemudian mereka berusaha memanfaatkan amarah rakyat dan membenturkannya dengan Pemerintahan Pak Prabowo Subinto.

Tangkap saja ketua gengnya di Solo, adili seadil-adilnya, Insya Allah tidak akan pernah terjadi lagi benturan rakyat dengan rakyat. Jika ini tidak Bapak Presiden Prabowo Subianto perhatikan, bapak nanti jangan terkejut jika kemudian Anak Bau Kencur itu menggeser kedudukan bapak sebagai Presiden Republik Indonesia 09.

Mohon dipikirkan Bapak Presiden Prabowo Subianto yang terhormat. Dankeschoe, (SHE).

29 Agustus 2025.

Saiful Huda Ems (SHE). Lawyer dan Analis Politik.

Oleh: Saiful Huda Ems.
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM
Assalamualaikum…Wie geht es Ihnen, Herr President? Saya berharap Bapak Presiden selalu dalam keadaan sehat wal afiat dan selalu bersemangat, untuk memimpin Rakyat Indonesia yang sangat plural. 
Terus terang sebagai rakyat yang terus menerus memantau keadaan bangsa dan negara ini, kadang saya juga kesal bila melihat kondisi negeri yang selalu gaduh ini. 

Namun di sisi lain saya juga masih terus berusaha untuk mempercayai Pak Presiden Prabowo Subianto, yang dari muda nampak idealis, meskipun sudah tak terhitung lagi jumlahnya, berapa kali saya sudah pernah mengkritisi sepak terjang politik Pak Prabowo dengan sangat keras.

Kenapa saya berani mengkritisi Pak Prabowo dari dulu, bukankah Pak Prabowo Subianto dikenal sebagai orang yang sadis, pernah dianggap melanggar HAM dulu ?. 
Itu karena saya tahu, Bapak Presiden Prabowo Subianto itu pernah mengenyam pendidikan di Barat, sebagaimana saya, keluarga saya dan teman-teman saya. 

Orang yang pernah mengenyam pendidikan di Barat, biasanya meskipun tidak semuanya, rata-rata lebih gentle, demokratis, tidak anti kritik dll. Karena itu tanpa ragu sedikitpun, saya biasanya selalu menulis yang sarat kritik pada Pak Prabowo.

Persoalan pelanggaran berat HAM, saya pikir itu masih debatable, sebab Pak Prabowo ketika itu bukan Panglima ABRI (TNI), jadi kesalahan harusnya lebih di titik beratkan pada Panglima TNI (Pak Wiranto) ataupun Presidennya (Pak Harto).

Sudah clear ya bapak! Jadi jangan ragu, saya mengkritik bapak selama ini bukan karena benci, namun karena memang saya lihat ada yang salah dari prilaku politik Pak Prabowo Subianto selama ini, baik saat menjadi Presiden seperti sekarang, maupun sebelum menjadi persiden. 

Kendatipun demikian saya mengganggapnya masih lumrah, tiada gading yang tak retak, tiada Pilpres yang mulus, pasti saja ada bopeng-bopengnya. Mirip dengan Pak Jokowi yang telah mendapatkan hukumannya sendiri setelah berkhianat pada PDIP, tidak ada wajah mulusnya lagi. 

Kalau kesalahan Pak Jokowi itu nyaris tak terampuni, mengingat kejahatan konstitusinya yang luar biasa, kesalahan Pak Presiden Prabowo Subianto saat ini hanya sederhana saja. 
Pak Presiden Prabowo masih bersedia mempertahankan menteri-menterinya yang bermasalah, bahkan terakhir bapak mau-maunya memberikan penghargaan pada orang-orang yang bermasalah. 

Orang-orang pendukung Pak Prabowo mungkin mengatakannya sebagai hak prerogatif presiden, tetapi bagi saya itu kliru. Karena Hak Prerogatif hanya dikenal dalam Sistem Pemerintahan Parlementer, bukan Presidensiil seperti Indonesia.

Hak Prerogatif dalam Sistem Parlementer itu bisa diartikan dengan Kewenangan Sisa, setelah kekuasaan terbagi habis antara Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Kalau dalam Sistem Presidensiil, harusnya itu cukup dinamakan dengan Kewenangan atau Hak Konstitusional Presiden.

Pak Prabowo Subianto sebagai presiden memang mempunyai hak untuk mengangkat menteri maupun memberikan anugerah penghargaan pada orang-orang tertentu, yang dianggap mempunyai jasa pada bangsa dan negara. 

Pertanyaannya, apa bapak sungguh-sungguh yakin, bahwa orang-orang yang bapak berikan anugerah penghargaan bintang ini itu, merupakan orang-orang yang berjasa pada bangsa dan negara? Bukankah malah kebanyakan dari mereka itu merupakan orang-orang yang selama ini dicemooh oleh rakyat karena perbuatannya?

Bapak Presiden Prabowo tak seharusnya mengulangi kesalahan fatal dan memalukan dari presiden sebelumnya, yakni Jokowi. Jokowi dahulu memberikan penghargaan pada istri, anak, menantu dan sanak kerabatnya. Akibatnya Jokowi kehilangan total pamor, kewibawaannya. 

Setelah turun tahta, Jokowi dihujat dimana-mana, ditinggalkan oleh para pendukungnya, dan yang tertinggal hanya orang-orang yang gersang ilmu pengetahuan, tamatan Universitas Ruko yang sebentar lagi masuk bui, dan satunya lagi baru saja terkena OTT KPK. 

Ada lagi pendukung Jokowi terbaru, pengacara tidak jelas kiprahnya, mengaku kaya raya punya tiga gunung, tujuh tikungan sembilan perempatan, yang membuat rakyat tertawa terpingkal-pingkal padanya. Kemarin dia terlihat foto berdua dengan Jokowi dengan seragam yang memiliki pangkat Bintang Tujuh.

Sebagai rakyat yang sangat berharap pada Presiden Pak Prabowo Subianto untuk memajukan negeri ini, saya ingin memberikan saran, agar bapak bisa memimpin jauh lebih baik dari Jokowi. 
Amarah bapak pada koruptor di orasi-orasi bapak sekian tahun lamanya itu, mohon benar-benar ditunjukkan dengan action dan bukan hanya dengan omon-omon atau jargon-jargon. Haqul yakin, bapak sesungguhnya bisa benar-benar melaksanakan itu. 

Saya berani mengingatkan Bapak Presiden Prabowo Subianto seperti demikian, karena saya mencoba untuk meyakini kata-kata Pak Presiden Prabowo dalam orasi bapak yang saya dengar beberapa saat yang lalu. Kata bapak Presiden Prabowo Subianto;

“Saya sudah disumpah dan saya takut menghianati kepercayaan Rakyat Indonesia”. 
Pak Presiden, saya ini Rakyat Indonesia yang independen. Meskipun saya bersahabat dengan banyak elite partai politik, dan sering membantu teman-teman politisi yang memiliki itikad baik untuk membangun negeri, namun percayalah semenjak tahun 2011 saya sudah bukan lagi anggota Partai Politik manapun. 

Maka apa yang saya sarankan pada Pak Presiden Prabowo Subianto ini, saya jamin, murni suara saya sebagai salah satu Rakyat Indonesia yang masih memiliki harapan baik pada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Mohon dipikirkan saran saya ini bapak. Dankeschoen …(SHE).
28 Agustus 2025.
Saiful Huda Ems (SHE). Rakyat Indonesia.

Oleh: Saiful Huda Ems.

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM
Indonesia ini ibarat orang kaya yang hidupnya miskin. Negeri dengan perut bumi penuh Emas, Nikel, Batu bara, Timah, Bauksit, Minyak, Gas, tapi rakyatnya masih banyak yang makan nasi aking, berdesakan antre beras murah, bahkan menjual tanah warisan demi bayar biaya sekolah anak-anaknya.

Pertanyaan besarnya: ke mana larinya hasil kekayaan alam itu? Apakah Pasal 33 UUD 1945 yang dengan tegas menyebut “Bumi, Air, dan Kekayaan Alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, kini hanya jadi teks mati yang digantung di dinding ruang rapat DPR dan kementerian?

Pasal 33 Dikhianati, Rakyat Hanya Jadi Penonton.

Mari kita jujur. Pasal 33 UUD 1945 sudah lama dikubur hidup-hidup. Faktanya, Emas di NTB, Nikel di Sulawesi, Batu bara di Kalimantan, Timah di Bangka Belitung, Bauksit di Kalbar, Migas di Natuna, hingga rare earth elements di Sulawesi dan Bangka, semua lebih banyak dikuasai asing dan segelintir oligarki. Rakyat hanya jadi buruh di tanahnya sendiri.

Lihat bagaimana tambang emas di Sumbawa dan Dompu, NTB. Cadangan Emasnya segunung, nilainya bisa mencapai Rp.1.200 triliun menurut hitungan konservatif, tapi masyarakat sekitar tetap miskin. Mereka tetap jadi kuli tambang, tetap kesulitan akses air bersih, tetap hidup sederhana. Emas keluar negeri, debunya untuk rakyat.

Data terbaru Kementerian ESDM (Mei 2025) mencatat:

1. Produksi Nikel Indonesia mencapai 1,8 juta ton pada 2024, terbesar di dunia, namun indeks kemiskinan Sulawesi Tenggara masih di atas 11%, lebih tinggi dari rata-rata nasional.
2. Cadangan Emas Indonesia diperkirakan 2.600 ton, terbesar ke-7 dunia, namun masyarakat lingkar tambang di NTB tetap hidup dengan rata-rata penghasilan di bawah Rp. 2 juta per bulan.
3. PT Timah, BUMN yang menguasai cadangan timah dunia hingga 27%, malah rugi Rp. 450 miliar pada 2023, sementara ekspor ilegal timah oleh kartel dan oknum pejabat diperkirakan mencapai Rp. 2,8 triliun per tahun.

Di sisi lain, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia justru lebih sibuk mengutak-atik izin tambang dan mengundang investor asing. Sejak ia dilantik pada Agustus 2024, kebijakan tambang lebih mirip karpet merah untuk korporasi besar, sementara tambang rakyat dipinggirkan. RKAB tambang diperpanjang untuk konglomerat, tapi ribuan izin tambang rakyat malah macet di meja birokrasi.

Menteri BUMN Erick Thohir pun tak kalah bermasalah. BUMN tambang besar seperti Antam, Timah, Bukit Asam, dan Inalum dikelola seolah kerajaan bisnis pribadi. Rakyat tidak merasakan sebutir pun hasil emasnya.

Data 2023–2024 malah menunjukkan: laba Antam turun 19,45%, Bukit Asam anjlok 96%, dan Inalum lebih sibuk membayar hutang dibanding membangun desa tambang. BUMN yang seharusnya menjadi benteng Pasal 33 justru jadi sapi perah elite politik.

Haidar Alwi dan Jalan Koperasi Tambang.

Di tengah ironi ini, ada suara lantang yang berbeda: Haidar Alwi. Beliau bukan menteri, bukan konglomerat, bukan politisi partai. Beliau seorang Cendekiawan, pengusaha, sekaligus pejuang sosial yang konsisten bicara soal koperasi tambang rakyat sebagai jalan emas untuk menebus dosa Pasal 33 UUD 1945 yang telah lama dikhianati.

Konsepnya sederhana tapi revolusioner: tambang dikelola lewat koperasi rakyat, bukan semata BUMN atau korporasi asing. Rakyat jadi pemilik, bukan hanya buruh. Desa dapat dana pembangunan, anggota koperasi dapat dividen, negara tetap dapat pajak. Inilah demokrasi ekonomi sejati, inilah roh asli Pasal 33 UUD 1945.

Haidar Alwi selalu menekankan:

“Jika Emas NTB, Nikel Sulawesi, atau Timah Bangka dikelola dengan koperasi rakyat, maka ibu-ibu di pasar akan merasakan sinarnya. Tidak lagi hanya investor asing yang berkalung emas, sementara rakyatnya lapar.”

Bahkan Haidar Alwi pernah berbicara dan mengusulkan:

• Zona Afirmasi Ekonomi Rakyat wilayah khusus untuk tambang rakyat.
• Bank Komoditas Daerah menampung hasil tambang dengan harga wajar.
• Satgas Lintas Sektor mempercepat legalisasi dan pembinaan tambang rakyat.

Model koperasi tambang ini sejatinya punya preseden global. Bolivia di bawah Evo Morales sukses menaikkan pendapatan negara dengan skema koperasi litium. Venezuela mengendalikan minyak lewat komunitas pekerja.

Afrika Selatan bahkan menyiapkan program kepemilikan rakyat dalam tambang platinum. Artinya, apa yang digagas Haidar Alwi bukan mimpi kosong, tapi strategi yang bisa dijalankan Indonesia jika ada kemauan politik.

Menteri-Menteri Sibuk Pencitraan, Haidar Alwi Sibuk Bicara Rakyat.

Ironinya, pejabat negara justru sibuk berfoto di depan smelter, sibuk pencitraan di televisi, sibuk pamer divestasi Freeport. Tapi di kampung-kampung sekitar tambang, rakyat tetap miskin.

Apa gunanya divestasi saham Freeport naik jadi 61% jika rakyat Papua tetap jadi penonton? Apa gunanya Antam bangga ekspor nikel jika rakyat Sulawesi masih kesulitan listrik dan jalan desa?

Menteri BUMN Erick Thohir memang lihai dalam citra, tapi rakyat butuh kenyataan, bukan poster iklan. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pun sama saja: sibuk membanggakan kontrak asing, tapi tambang rakyat tetap ilegal dan dipersekusi.

Bandingkan dengan Haidar Alwi: tanpa jabatan, tanpa APBN, ia sudah membangun gerakan Rakyat Bantu Rakyat yang memberi makan anak yatim, menolong ODGJ, memberi modal usaha kecil, dan kini menawarkan koperasi tambang sebagai solusi struktural.

Pertanyaannya: kenapa sosok seperti Haidar Alwi tidak pernah diberdayakan negara? Apakah karena beliau terlalu bersih? Terlalu berpihak pada rakyat? Atau karena tidak bisa dikendalikan oleh kepentingan elite?

Pak Presiden Prabowo Subianto saat ini punya momentum. Jika bapak berani mengadopsi gagasan koperasi tambang rakyat ala Haidar Alwi, sejarah akan mencatat Pak Prabowo Subianto sebagai pemimpin yang menegakkan kembali Pasal 33.

Tetapi jika Bapak Prabowo tetap tunduk pada pola lama, mengutamakan investor asing dan oligarki, maka Pak Presiden Prabowo Subianto hanya melanjutkan dosa-dosa ekonomi Orde Baru tanpa bapak sadari.

Menebus Dosa Pasal 33.

Jika negara terus membiarkan emas, nikel, batu bara, dan kekayaan alam lain hanya jadi bancakan oligarki dan korporasi asing, maka rakyat akan semakin kehilangan kepercayaan.

Dan ingatlah Pak, amarah rakyat itu seperti api dalam sekam. Kasus demo Pati hanyalah alarm kecil. Jika suara rakyat terus diabaikan, Jakarta bisa meledak jadi Pati kedua.

Olehnya mohon hal ini diperhatikan oleh Bapak Presiden Prabowo yang telah lama kami tunggu-tunggu ketegasan dan keberpihakannya pada rakyat.

Menteri-menteri yang tidak becus bekerja dan gemar merusak lingkungan serta hanya tertarik untuk memperkaya dirinya sendiri, mohon segera diganti Pak.

Haidar Alwi dengan gagasan koperasi tambangnya adalah penebus dosa Pasal 33 UUD 1945. Beliau mengingatkan bangsa ini bahwa kekayaan alam bukan milik segelintir orang, tapi milik seluruh rakyat Indonesia. Beliau menegaskan bahwa ekonomi kerakyatan bukan sekadar slogan, tapi jalan nyata menuju keadilan.

Jangan biarkan rakyat hanya dapat debu tambang. Biarkan mereka merasakan sinarnya. Dan percayalah, suara Haidar Alwi hari ini adalah suara hati nurani rakyat Indonesia.

Ayo para menteri-menteri yang berkepentingan dalam hal ini, bekerjalah yang sungguh-sungguh dan jangan pernah mengotori Kabinet Merah Putih !

Jika kalian tidak bisa menjaga nama baik Pemerintahan Prabowo Subianto, tidak bisa pula menjaga kekayaan alam Indonesia yang diperuntukkan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia, lebih baik segera mundur dan diganti dengan orang-orang yang siap bekerja dan mengabdi pada bangsa dan negara seperti Haidar Alwi !.

Sapere aude ! Beranilah berpikir !…(SHE).

22 Agustus 2025.

Saiful Huda Ems (SHE). Lawyer, Jurnalis, Analis Politik dan Aktivis ’98.

Oleh: Saiful Huda Ems.

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM
Baru beberapa hari yang lalu, teman saya yang jadi Wakil Menteri Tenaga Kerja (Wamenaker), Immanuel Ebenezer ini saya chat ke WA nya, dan saya bilang padanya:”sejak jadi pejabat kok jadi sombong dan pelit gini?”. Dia tidak membalas chat saya, hingga dalam hati saya berkata:”Wah, biasanya teman yang begini tidak lama lagi akan masuk bui”.

Ternyata, tidak ada panas tidak pula ada hujan, tiba-tiba di hari ini tersiar berita di berbagai media tanah air:”Wamenaker Immanuel Ebenezer terkena OTT KPK !”. Sedangkan media yang lainnya memberi judul dalam pemberitaannya:”KPK sita puluhan kendaraan dari OTT KPK, Immanuel Ebenezer”.

Waowww…sungguh sama sekali saya tidak pernah menyangka, teman yang akrab disapa Noel ini, begitu kaya raya dan suka main palak perusahaan-perusahaan. Ya, pada hari Rabu (20/08/25) malam kemarin, Noel ternyata benar-benar telah terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK !.

Saya benar-benar tidak habis pikir, bagaimana bisa teman yang saya pikir terlihat sederhana penampilannya ini, ternyata mempunyai jiwa keserakahan yang luar biasa. Sudah digaji ratusan juta rupiah perbulan, namun masih juga menyalah gunakan kekuasaannya.

Terus terang saja, dahulu saya sempat membelanya ketika dia diserang habis-habisan oleh teman-teman sesama relawan Jokowi, karena saya anggap dia memiliki prinsip tersendiri, ketika dia membela Munarman. Meskipun saat itu saya kontra dengan Munarman, namun saya juga tidak keberatan jika Noel membela Munarman dengan argumentasinya yang kuat.

Namun ketika saya lihat Noel mulai suka berubah-ubah, tidak konsisten dengan pilihan politiknya sendiri, seperti dahulu dia mendukung Ganjar Pranowo namun kemudian tiba-tiba berbalik mendukung Prabowo-Gibran, saya mulai tau, bahwa dia hanyalah seorang “pemain”.

Bahkan lucunya, ketika Prabowo-Gibran menang dan belum mengumumkan siapa-siapa calon menteri-menterinya, Noel sempat menelpon ke saya dan mengajak saya melawan Prabowo, kalau saja Presiden terpilih (Prabowo) tidak menjadikan kami (Noel dan Saya) Menteri atau setidak-tidaknya Wamen.

Lucunya, ketika saya jawab:”Sampai detik ini saya tidak punya keinginan untuk menjadi Menteri, Wamen apalagi Komisaris. Saya lebih ingin fokus menyuarakan suara kebatinan rakyat marginal, dhuafa “. Tiba-tiba Noel berhenti menelpon saya dan dia bilang lagi ditelpon orang istana. Tak seberapa lama kemudian tersiar kabar, Noel menjadi Wamenaker.

Itulah karakter yang sesungguhnya dari Noel, plin plan, tak memiliki prinsip, mudah berubah-ubah dan berpolitik hanya sebagai alat untuk kepentingan pribadinya saja. Maka tak heran jika Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto pernah menyebutnya “Isuk kedele sore tempe”., ketika Noel tiba-tiba menyebrang dari pendukung Ganjar Pranowo menjadi pendukung Prabowo Subianto menjelang Pilpres 2024.

Bukannya Noel melakukan kontemplasi dan sadar diri, Noel malah bicara secara terbuka menyerang Hasto Kristoyanto dengan pernyataannya: “Kita enggak butuh pemimpin bermental korup, jangan sampai nanti pagi Masiku, siangnya Hasto.”

Lalu ketika proses hukum terhadap Hasto di PN Jakpus sama sekali tidak menemukan bukti, bahwa Hasto terlibat dalam kasus Harun Masiku, muka Noel mau disembunyikan kemana? Malu sendiri kan? Hasto sekarang bebas melalui amnesti yang diberikan oleh Presiden Prabowo, yang diklaim Noel sebagai bosnya sendiri. Namun sekarang Noel, justru yang malah menunggu masuk bui. Tragis sekali bukan?

Noel juga pernah membabi buta menyerang PDIP, bahwa PDIP sebagai partai besar seharusnya menyampaikan gagasan besar, bukan narasi ketakutan:

“Partai besar… pasti bicara tentang gagasan‑gagasan besar… tidak ambekan‑ambekan dan perasaan‑perasaan.”
Dia mengejek PDIP untuk lebih rasional, bukan emosional, agar suasana demokrasi menjadi lebih riang gembira.

Kenyataannya sekarang bagaimana? Meskipun Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto dikriminalisasi melalui KPK, PDIP tetap tenang, tidak pernah mengobarkan perlawanan terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran. Bahkan Ketua Umum PDIP, Ibu Megawati Soekarnoputri, berkali-kali menginstruksikan semua kader-kadernya untuk mendukung Pemerintahan Prabowo Subianto !.

Dalam suatu waktu, saat Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan:” Jika Jokowi ingin bertemu Megawati, “harus” terlebih dulu menemui kader ranting, Noel juga menanggapi sinis:

“Katanya kita butuh sosok negarawan? Kok perilakunya seperti preman jalanan yang penuh dengan sinisme?”
Ia meminta PDIP untuk berhenti sinis dan memberi contoh positif, terutama di momen Idulfitri.

Pernyataan Noel yang semacam ini sangat memojokkan PDIP, seolah-olah PDIP itu bersikap seperti preman, padahal yang sebenarnya terjadi, Noel tidak mampu memahami suasana kebatinan kader-kader PDIP yang telah dikhianati oleh Jokowi, hingga PDIP seolah meminta pada Jokowi untuk insyaf dengan cara meminta maaf terlebih dahulu pada kader-kader PDIP mulai dari tingkat ranting.

Noel kini telah menghadapi persoalannya yang mencekam, tertangkap tangan KPK dan berdebar-debar menunggu status hukumnya, sebagai tersangka yang akan segera diumumkan. Setelah itu Noel akan menjalani proses persidangan yang panjang dan meletihkan, lalu masuk penjara yang gelap.

Noel bukan akan menjadi Tahanan Politik sebagaimana Hasto Kristiyanto yang dahulu sering diserangnya, namun Noel akan menjadi Tahanan Koruptor yang namanya akan tercoreng di lembaran sejarah, mantan Aktivis Mahasiswa masuk bui karena serakah dan korup ! Tragis !…(SHE).

21 Agustus 2025.

Saiful Huda Ems (SHE). Lawyer, Jurnalis, Analis Politik dan Aktivis ’98.

Oleh: Saiful Huda Ems.
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM
Rakyat Indonesia hari ini sedang dicekik oleh keadaan.Harga kebutuhan pokok naik, biaya pendidikan mencekik, lapangan kerja susah, dan pelayanan kesehatan justru jadi ajang bisnis. Namun pejabat-pejabatnya malah sibuk berdebat, saling jegal, Pesta Pora di Hotel mewah, hingga berjoget-joget di panggung kekuasaan.

Bahkan anggota DPR yang berasal dari pelawak yang tidak lucu, Eko Patrio itu malah terus mempertontonkan kekonyolannya. Ia baru saja dihujat oleh ribuan netizen karena joget-joget di ruang parlemen, setelah itu bukannya kapok, tapi ia malah pamer joget-joget lagi di tempat lain.

Apa pejabat-pejabat itu tidak punya hati nurani? Apa mereka tuli terhadap jeritan rakyat?

Jika negara absen dalam mengurus rakyatnya, siapa yang hadir? Jika menteri-menteri sibuk korupsi dan pejabat-pejabatnya sibuk mengamankan kursi politik, siapa yang mengisi kekosongan di lapangan? Jangan kaget, jawabannya adalah satu nama: Haidar Alwi, melalui Haidar Alwi Care dan Haidar Alwi Institute.

Negara Absen, Haidar Alwi Hadir.

Negara ini punya APBN ribuan triliun rupiah, tapi tetap saja anak yatim terlantar di jalanan, ODGJ dibiarkan telanjang, dan rakyat miskin harus memilih antara makan atau bayar listrik. Lalu datanglah Haidar Alwi dengan Haidar Alwi Care (HAC): sebuah gerakan sosial yang bukan hanya slogan, tapi aksi nyata di seluruh penjuru negeri.

Disaat pejabat sibuk melanggengkan dinasti politik, Haidar Alwi justru mendirikan rumah singgah untuk ODGJ dan lansia terlantar, membagikan beras untuk rakyat miskin, memberi modal usaha untuk pedagang kecil, hingga menanggung biaya berobat rakyat yang ditolak rumah sakit.

Disaat menteri-menteri sibuk pamer proyek, Haidar Alwi lewat Haidar Alwi Institute (HAI) justru menggelar diskusi, kajian, dan peta jalan agar kekayaan alam Indonesia tidak lagi dikuasai asing, tapi kembali ke pangkuan rakyat.

Program Rakyat Bantu Rakyat (RBR): Bukti Bukan Omong Kosong.

Program Rakyat Bantu Rakyat (RBR) yang digagas Haidar Alwi bukan teori di atas kertas, tapi gerakan yang bisa disentuh rakyat kecil. Apa saja?

1. Santunan 2 juta anak yatim dan dhuafa di seluruh Indonesia.
2. Rumah singgah di berbagai kota untuk ODGJ, lansia, dan rakyat miskin terlantar.
3. Pembagian beras puluhan ribu ton setiap bulan ke berbagai daerah.
4. Modal usaha mikro untuk pedagang kecil, agar tidak terjerat rentenir.
5. Pendidikan gratis melalui Rumah Pintar yang dibangun di kampung-kampung.

Apa pejabat negara yang digaji miliaran setiap bulan mampu menandingi program ini? Bukankah seharusnya kerja-kerja sosial seperti ini menjadi tanggung jawab negara, bukan hanya satu orang bernama Haidar Alwi?

Sosok Haidar Alwi: Mutiara Tersembunyi yang Bekerja untuk Rakyat.

Haidar Alwi bukan sekadar dermawan. Ia seorang cendekiawan brilian, yang tajam menganalisa emas, nikel, hingga energi terbarukan. Ia bukan pejabat, bukan konglomerat, tapi kerja-kerjanya melampaui menteri-menteri yang sekarang duduk di kursi empuk istana.

Lihatlah, ketika banyak pejabat sibuk korupsi, Haidar Alwi sibuk turun ke jalan berbagi beras. Ketika pejabat sibuk plesiran, Haidar Alwi sibuk mendirikan rumah singgah. Ketika pejabat sibuk joget di panggung, Haidar Alwi sibuk menyantuni anak yatim.

Saya sebut Haidar Alwi ini sebagai “mutiara tersembunyi”. Kilauannya tidak ia gunakan untuk menyilaukan rakyat, tapi untuk menerangi jalan bagi mereka yang sedang hidup dalam gelap kemiskinan.

Peringatan untuk Elite Politik.

Lalu kenapa sosok seperti ini tidak diberdayakan negara? Kenapa Prabowo dan Gibran lebih senang mempertahankan menteri-menteri yang malas, hedonis, dan terindikasi korup, daripada mengangkat orang-orang seperti Haidar Alwi? Apakah negara ini sudah begitu buta hingga tidak bisa membedakan mana emas murni dan mana besi berkarat?

Jangan salah, rakyat bisa marah kapan saja. Kasus demo Pati kemarin adalah bukti. Api dalam sekam bisa meledak sewaktu-waktu, dan rakyat akan mencari pemimpin alternatif yang nyata bekerja. Jika negara terus sibuk mempertahankan pejabat gagal, jangan kaget bila rakyat lebih percaya pada gerakan sosial seperti Rakyat Bantu Rakyat.

Revolusi Sosial Sudah Dimulai.

Rakyat sudah terlalu lelah dengan janji palsu dan jargon kosong. Tapi rakyat juga sudah melihat contoh nyata dari Haidar Alwi. Ia bukan pejabat, tapi kerjanya melampaui pejabat. Ia bukan konglomerat, tapi kepeduliannya melampaui pengusaha besar.

Rakyat Bantu Rakyat adalah revolusi sosial yang sudah dimulai. Jika elite masih tuli, jangan salahkan rakyat bila nanti suara mereka akan menggema bersama Haidar Alwi Care dan Haidar Alwi Institute.

Sapere Aude!…(Beranilah berpikir!). Jika negara absen, maka rakyatlah yang hadir. Bersama Haidar Alwi, rakyat sudah menemukan jalannya…(SHE).

Kamis, 21 Agustus 2025.

Saiful Huda Ems (SHE). Lawyer, jurnalis dan analis politik.

Oleh: Poetri Febryani (Ketua KOPRI PC PMII Kota Bandung)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM
Sejak kelahirannya, KOPRI (Korps PMII Putri) bukanlah ruang tambahan yang sekadar “mengurus perempuan” di PMII. Ia lahir dari pergulatan panjang kader perempuan yang menolak sekadar menjadi penonton di panggung organisasi. Status Badan Semi Otonom (BSO) yang disandangnya adalah pengakuan formal bahwa perjuangan kesetaraan dan keadilan gender merupakan bagian dari denyut ideologis PMII.

BSO memberi KOPRI kewenangan untuk mengelola program secara mandiri. Namun, garis perjuangannya tetap menyatu dengan napas PMII, membebaskan manusia dari segala bentuk penindasan. Karena itu, posisi KOPRI hari ini harus dipahami sebagai poros ideologis: menyuntikkan perspektif perempuan ke jantung perjuangan organisasi, mengoreksi bias patriarki di tubuh PMII, dan menghubungkan perjuangan kader perempuan dengan denyut rakyat di luar sana. Dengan demikian, KOPRI tidak sekadar berada “di garis” PMII, melainkan menjadi kekuatan yang memastikan garis itu tetap mengarah pada cita-cita pembebasan hakiki.

Mandat Strategis KOPRI

Sebagai BSO, mandat KOPRI bersifat strategis dan melampaui batas internal kaderisasi perempuan:

1. Mengawal Kesadaran Ideologis — memastikan nilai al-hurriyah (kebebasan), al-musāwah (kesetaraan) dan al-‘adālah (keadilan) menjadi prinsip hidup kader PMII.
2. Membaca dan Mengintervensi Realitas Sosial — mengaitkan penindasan berbasis gender dengan ketidakadilan struktural yang lebih luas, dari kampus hingga kebijakan publik.
3. Membentuk Kepemimpinan Transformatif — melahirkan kader yang mampu memimpin gerakan secara substantif, membongkar relasi kuasa yang timpang, dan mendorong perubahan sosial.

Arah Perjuangan: Dari Isu Gender ke Agenda Perubahan

KOPRI memandang isu gender bukan sebagai ruang terbatas, melainkan sebagai lensa utama yang membingkai seluruh perjuangan PMII. Artinya:

1. Patriarki dalam organisasi bukan hanya persoalan internal perempuan, tetapi problematik ideologis yang menghambat kemajuan organisasi secara keseluruhan.
2. Keadilan gender merupakan bagian tak terpisahkan dari keadilan sosial, demokrasi, dan kemanusiaan yang menjadi pijakan nilai PMII.
3. Gerakan perempuan adalah gerakan seluruh kader yang sadar bahwa setiap bentuk penindasan yang menimpa satu pihak akan melemahkan kekuatan kolektif.

Dalam spirit Islam rahmatan lil ‘alamin, perjuangan KOPRI menguatkan visi PMII sebagai gerakan pembebasan yang memanusiakan manusia tanpa diskriminasi.

Strategi Gerakan

Untuk mewujudkan mandat dan arah tersebut, KOPRI menjalankan strategi yang holistik dan berkelanjutan:

1. Kaderisasi Berkesadaran
   Membangun kader yang kritis, berpengetahuan luas, dan siap beraksi berdasarkan kajian mendalam dan refleksi yang matang.
2. Pengarusutamaan Gender di Semua Level PMII
   Memastikan perspektif kesetaraan meresap dalam setiap kebijakan, budaya, dan praktik organisasi.
3. Advokasi Lintas Isu dan Sektor
   Menghubungkan perjuangan perempuan PMII dengan gerakan rakyat, seperti buruh, petani, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan, agar perjuangan bersifat menyeluruh dan tidak terfragmentasi.
4. Produksi Pengetahuan
   Menghasilkan kajian, dokumentasi, dan literatur yang menjadi basis intelektual gerakan dan memperkaya wacana keorganisasian.

Penegasan Posisi KOPRI

KOPRI adalah denyut ideologis PMII, bukan sekadar bagian organisasi yang mengurus perempuan, melainkan pusat kesadaran kolektif yang menggerakkan dan menguatkan seluruh gerakan. Ia bukan pelengkap, melainkan kompas yang memastikan PMII tidak kehilangan arah perjuangan.

Memahami KOPRI sebatas pengurus kader perempuan berarti mengabaikan potensi strategisnya. Dengan kesadaran penuh, KOPRI menjadi katalis yang mempercepat terwujudnya PMII yang adil, setara, dan membebaskan sesuai nilai-nilai Islam dan cita-cita keadilan sosial yang menjadi landasan gerakan ini.

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM

PENANYA:

Ada yang ingin saya tanyakan pada bang SHE, kalau oknum Polisi sudah siaran pers mengatakan ijasah Jokowi asli dan kalau seandainya ijazah Jokowi ternyata palsu, apakah oknum polisi tersebut bisa kena pasal tidak Bang?…

JAWABAN SHE:

Bisa kena Pasal Pidana, karena itu masuk kategori Penyebaran Hoax (Pasal 28 (1) dan Pasal 45 (1) UU ITE dengan hukuman penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp. 1 miliar).

Atau bisa masuk pada kategori Permufakatan Jahat, Pasal 88, 110 dll. KUHP, ancaman hukumannya bervariasi tergantung dari tindak pidana yang dilakukannya.

Untuk konteks ijazah ini, bisa kena hukuman maksimal 7 tahun, namun karena Polisi menggunakan kata “Identik”, maka hukumannya berapa tahun, tentu itu debatable. Inilah cerdiknya Pak Polisi.

Sedangkan untuk permufakatan jahat dalam prihal pembunuhan, hukumannya bisa maksimal 20 tahun penjara atau hukuman mati. Kalau KUHP yang baru yang akan diberlakukan 2 Januari 2026 nanti (UU RI No.1 Tahun 2023), hukuman mati tidak lagi menjadi Pidana Pokok, melainkan Pidana Alternatif.

Catatan: Semua itu bisa dilakukan jika memang ditemukan bukti, bahwa oknum Polisi tersebut melakukan hal yang seperti ditanyakan oleh penanya ke saya itu…(SHE).

23 Mei 2025.

Saiful Huda Ems (SHE). Lawyer, Praktisi Hukum dan Analis Politik.