MEDAN,KHATULISTIWAONLINE.COM
Plt Wali Kota Medan Akhyar Nasution meminta peternak babi untuk bertanggung jawab dalam penanganan bangkai babi yang mati. Jangan justru dibuang ke sungai.

“Kita minta seluruh masyarakat peternak babi, kalau mati, dikuburlah, jangan dicampakkan saja. Jangan sekadar lepas di dia, tapi korban di orang lain,” kata Akhyar kepada wartawan di DPRD Kota Medan, Jumat (8/11/2019).

Akhyar meminta peternak untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Sebagai peternak, tentu ada disiplin dan punya tanggung jawab.

“Jangan dilepaskan saja tanggung jawab dia. Kalau mati ya dikubur, atau dibakar. jangan dicampakkan begitu saja, menjadi masalah,” kata Akhyar.

Terkait dengan kondisi Sungai Bederah yang banyak ditemukan bangkai babi, Akhyar menyatakan sungai itu bukanlah sumber air baku. Selain itu juga bukan merupakan tempat MCK utama warga. Kendati begitu, tidak seharusnya bangkai binatang dibuang ke sungai.

Bangkai-bangkai babi yang ditemukan di Sungai Bederah, diduga merupakan ternak yang mati akibat terjangkit virus hog chloera atau virus babi. Virus ini sudah berjangkit di 11 kabupaten dan kota di Sumut.(DAB)

SURABAYA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Presiden Jokowi mengusulkan mengubah istilah radikalisme menjadi manipulator agama. Jokowi bahkan menyerahkan usulannya itu ke Menko Polhukam Mahfud Md untuk dikoordinasikan lebih lanjut saat menggelar rapat terbatas di Istana Presiden pada Kamis (31/10).

Jokowi beralasan, istilah radikalisme dan manipulator mempunyai arti yang kurang lebih sama. Usulan itu disampaikan setelah Menag Fachrul Razi mengatakan akan mengevaluasi kurikulum di sekolah. Terutama yang mengandung unsur atau muatan radikalisme.

Menanggapi hal itu, PWNU Jatim menyebut perubahan istilah yang diusulkan Jokowi dari radikalisme menjadi manipulator bukan hal yang penting. Sebab, saat ini yang terpenting adalah bagaimana penanggulangan radikalisme yang kongkrit dan tersistem dengan baik.

“Menurut saya istilah-istilah itu ndak terlalu penting ya kalau dibuat istilah apa saja. Yang penting masyarakat memahami dengan upaya-upaya untuk menanggulanginya itu kongkrit dan tersistem dengan baik,” kata Wakil Ketua PWNU Jatim KH Abdusalam Sokhib, Jumat (1/11/2019).

Gus Salam menjelaskan, untuk menanggulangi radikalisme secara kongkrit harus dimulai dengan mencari akar permasalahan. Sebab, menurutnya biasanya ada dua faktor yang menyebabkan kenapa orang menjadi radikalis.

“Sebenarnya beberapa permasalahan itu karena pertama pemikiran kedua karena kesenjangan ekonomi. Juga karena kurangnya pemerataan. Kan itu saja sebenarnya,” terang Gus Salam.

“Harus dipahami akar masalahnya apa. Kalau akarnya masalah ekonomi bagaimana kita menata ekonominya. Kalau mereka ke sana karena terpapar dengan pemikiran ya kita ajak diskusi bahwa pemikiranmu itu kurang benar karena ternyata begini-begini,” tandas Gus Salam.(MAD)

SURABAYA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Kendati masih mendekam di balik jeruji besi, Ahmad Dhani Prasetyo disebut-sebut akan maju dalam Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Surabaya. Ia mengutus seseorang mengambil formulir untuk Pilwali yang akan berlangsung tahun depan.

Kabar ini dibenarkan Ketua DPC Partai Gerindra Surabaya, BF Sutadi. Menurutnya, suami Mulan Jameela ini mengirim utusan untuk mengambil formulir pendaftaran bakal calon wali kota melalui DPC Gerindra Surabaya.

“Betul, ada utusan yang mengaku mengambil formulir untuk atas nama mas Ahmad Dhani,” kata Sutadi saat dikonfirmasi di Surabaya, Jumat (1/11/2019).

Sutadi menambahkan, utusan yang mewakili Dhani ini telah mengambil formulir sejak 26 Oktober lalu. Namun hingga kini, formulir itu belum dikembalikan.

Menurut Sutadi, batas pengembalian formulir untuk Pilwali yakni pada 15 November mendatang. Pihaknya juga masih menunggu semua calon untuk mengembalikan formulir dan persyaratan lainnya.

“Kami tunggu sampai tanggal 15 November, batas pengembalian formulir,” imbuhnya.

Ahmad Dhani merupakan mantan calon legislatif DPR RI dari Partai Gerindra. Ia bertarung di Daerah Pemilihan Jawa Timur 1, meliputi Surabaya dan Sidoarjo pada Pileg 2019. Sayangnya, pentolan band Dewa 19 itu gagal melenggang ke Senayan.

Kini, Dhani Masih menjalani hukuman pidana lantaran divonis bersalah dalam sejumlah kasus. Kasus pertama yakni ujaran kebencian melalui cuitan di akun twitternya. Dalam kasus ini Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis Dhani selama satu tahun enam bulan penjara. Ia langsung ditahan di Rutan Cipinang sejak 28 Januari 2019. Namun di tingkat banding, vonis itu berkurang menjadi satu tahun penjara.

Selain itu, Dhani juga terkena kasus pencemaran nama baik melalui ujaran ‘idiot’. Dalam perkara itu dia divonis 1 tahun penjara oleh Hakim Pengadilan Negeri (PN) Kota Surabaya. Kasus ini tengah dalam proses banding.(NOV)

SEMARANG,KHATULISTIWAONLINE.COM
Musda ke-2 FPI di Tegal sempat mendapat penolakan dari kelompok masyarakat. Namun ternyata Musda tetap berjalan dan memilih Imam Daerah yaitu Habib Baqir.

Ketua Bidang Hukum dan Advokasi FPI Jateng Zainal Petir mengatakan penolakan terjadi ketika belum ada kegiatan dan belum melihat situasi jika acara dimulai. Menurutnya ternyata acara berjalan kondusif.

“Ketika acara belum berjalan memang ada tekanan. Ketika lihat (acara) bisa jalan, ya jalan. Di aula digelar Musda, di luar pengajian, Tahlil dan Maulid Nabi,” kata Zainal, Rabu (30/10/2019).

“Kalaupun ada aksi penolakan maupun demo itu bagian dinamika demokrasi. Terpenting ke depan kita ajak semua untuk duduk bersama jalin silaturahmi dalam rangka penguatan NKRI,” imbuhnya.

Acara tersebut digelar di Majlis Taklim Al Hikmah Lil Habib Baqir bin Hasan bin Syaikh Abu Bakar, Ketitang kecamatan Talang Kabupaten Tegal, Senin (28/10) lalu. Menurut Zainal, acara berjalan dengan lancar dan terpilih Habub Baqir terpilih sebagai Imam Daerah FPI Jateng.

“Alhamdulillah FPI Jawa Tengah sekarang punya imam daerah, Habib Baqir. Beliau memang sudah lama digadang-gadang untuk jadi ID (imam daerah), namun belum bersedia. Sekarang sudah bersedia dipilih,” jelas Zainal.

“SK untuk Imam Daerah Habib Baqir akan dimintakan pengesahan ke Habib Rizieq Syihab,” katanya.

Setelah pemilihan, lanjut Zainal, dilanjutkan diklat kelaskaran laskar FPI yang dikomandani KH Jafar Sidiq selaku Waketum DPP FPI Pusat.

“Dalam acara itu hadir juga dari DPP FPI ustadz Awit Masyhuri, Panglima Laskar Ustaz Maman Suryadi, dan H Hasanudin sebagai ketua bidang organisasi,” pungkas Zainal.

Terkait berjalannya acara, Zainal berterima kasih kepada aparat keamanan, yaitu Polri, TNI, dan Satpol PP, sehingga acara berjalan lancar.(DAB)

BANDUNG,KHATULISTIWAONLINE.COM
Operasi Zebra 2019 sudah berlangsung selama dua hari. Dalam kurun waktu itu, sekitar 16 ribu pengendara di Jawa Barat ditilang polisi lalu lintas (polantas).

KBO Ditlantas Polda Jabar AKBP Asep Pujiyono mengatakan dalam operasi operasi ini jajaran Polantas di Jabar melakukan penindakan sebanyak 21.426 pelanggar. Dari jumlah tersebut, sebanyak 16.204 ditilang.

“Ada 16.204 yang kita lakukan penindakan berupa tilang. Sementara sisanya 5.222 diberi teguran,” ucap Asep saat dihubungi, Jumat (25/10/2019).

Selain penindakan pelanggaran, dalam operasi ini juga tercatat terjadi sejumlah kecelakaan lalu lintas. Ada enam kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban jiwa luka ringan hingga meninggal dunia.

“Untuk kejadian kecelakaan, ada enam kejadian dengan korban meninggal dunia empat orang, luka berat dua orang dan luka ringan sebelas orang,” tuturnya.

Operasi Zebra Lodaya sudah berlangsung sejak 23 Oktober 2019 lalu. Kapolda Jabar Irjen Rudy Sufahriadi sebelumnya meminta agar anggotanya melakukan penindakan secara humanis dalam operasi yang digelar selama 14 hari itu.

“Saya hanya berpesan satu, bagi anggota tetaplah bijak dalam mengambil keputusan dalam layanan kepada masyarakat. Jangan arogan,” ucap Rudy di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung, Rabu (23/10).(DAB)

PALEMBANG,KHATULISTIWAONLINE.COM
Kabupaten Ogan Komering Ilir kini masih menjadi salah satu daerah penyumbang asap terbesar di Sumatera Selatan. Hal ini dapat dilihat berdasarkan titik panas atau hotspot sepanjang tahun 2019.

Pantauan satelit Terra/Aqua 24 Oktober, tercatat ada 1.297 hotspot di Sumatera Selatan. Dari jumlah itu, 864 titik berada di kawasan gambut, Ogan Komering Ilir.

“Hotspot tercatat ada 1.297 di Sumatera Selatan, mayoritas di Ogan Komering Ilir. Ada 864 titik,” terang Kabid Penanganan Kedaruratan BPBD Sumsel Ansori ketika dikonfirmasi, Jumat (25/10/2019).

Banyaknya hotspot ini, menjadi catatan tersendiri pada tahun 2019. Sebab baru kali ini hotspot mengalami peningkatan drastis dan Ogan Komering Ilir menjadi daerah terbanyak hotspot.

“Hotspot 2019 terbanyak masih wilayah OKI. Data kemarin itu yang tertinggi dan dirilis hari ini. Wilayah OKI dan Ogan Ilir itu yang jadi sumber kabut asap karena dekat dengan Palembang,” kata Ansori.

Tidak hanya itu saja, Ansori mengakui 80% kebakaran lahan serta kabut asap berasal dari wilayah tersebut. Berbagai faktor disebut menjadi penyebab, baik karena akses sulit, luas lahan gambut hingga minimnya sumber air.

Melihat hal itu, Satgas Karhutla disebut akan menambah personel pemadaman khusus di OKI. Adapun jumlah personel disebut mencapai 1.000 personel yang terdiri dari berbagai unsur.

“Hari ini ada penambahan pesonel untuk di OKI sekitar 1.000. Semua ditempatkan di OKI, jadi harus dikeroyok bareng mulai dari TNI, Polri, BPBD dan Manggala Agni,” katanya.

Berikut adalah penyebaran 1.297 hotspot di Bumi Sriwijaya pertanggal 24 Oktober:

– Ogan Komering Ilir 864 titik
– Musi Banyuasin 122 titik
– Banyuasin 81 titik
– Ogan Komering Ulu Timur 44 titik
– Musi Rawas 39 titik
– Ogan Ilir 31 titik
– Lahat 17 titik
– Musi Rawas Utara 16 titik
– Pali 12 titik
– Empat Lawang 11 titik
– Ogan Komering Ulu 9 titik
– Ogan Komering Ulu Selatan 3 titik
– Prabumulih 2 titik, dan
– Lubuklinggau 2 titik.
(MAD)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Gubernur Edy Rahmayadi menegaskan keharusan Apatur Sipil Negara (ASN) Sumatera Utara (Sumut) untuk mendapat izin sebelum memenuhi panggilan penyidik. Edy mengatakan hal itu berlaku kepada siapapun penyidik yang memanggil.

Ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran (SE) yang ditandatangani Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumut R. Sabrina itu dinilai sudah pas. Sebab orangtuanya para ASN adalah Sekda.

“Yang tertuang ASN itu, adalah Sekda. Saya adalah gubernur, pejabat politik yang dipilih oleh rakyat Sumatera Utara. Kalau ASN ada yang memanggil, siapapun yang memanggil, harus izin sama gubernur. Kan bapaknya gubernur,” kata Edy kepada wartawan usai kegiatan wisuda salah satu perguruan tinggi di Medan, Sabtu (19/10/2019).

Jadi, kata Edy, ketentuan ini berlaku untuk siapapun yang memanggil. Maka ASN yang dipanggil itu harus seizin gubernur sebelum bertemu yang memanggil.

“Dipanggil polisi, ya harus izin, (ASN) yang dipanggil ini. Namanya orang tua, kalau anaknya tidak izin, nanti tak direstui sama orang tua. Inilah orang tua,” kata Edy.

Ditegaskannya, aturan ini tidak bermaksud untuk menghambat upaya hukum. Justru hukum sangat dijunjung tinggi.

“Hukum itu adalah panglimanya di Republik Indonesia ini. Untuk itu yang mengawali hukum ini, awalilah dengan benar,” katanya.

Disebutkannya lagi, tujuan hukum ada tiga. Pertama tujuannya adalah berkeadilan, kedua adalah bermanfaat, dan ketiga adalah kepastian.

SE Nomor 180/8883/2019 perihal Pemeriksaan ASN Terkait Pengaduan Masyarakat, tertanggal 30 Agustus 2019, ditandatangani Sekdaprov Sumut Sabrina. SE ini menuai kontroversi karena dinilai bertentangan dengan regulasi lainnya yang mewajibkan warga negara hadir jika dipanggil penegak hukum, baik jaksa, polisi, maupun KPK.(DAB)

SURABAYA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut susunan kabinet Presiden Jokowi dan Maruf Amin akan banyak diisi kader dari PDIP. Kepastian itu bahkan telah disampaikan Jokowi.

“Pak Presiden Jokowi telah menyampaikan bahwa PDI Perjuangan merupakan yang terbanyak,” kata Hasto saat di kantor DPD PDIP Jatim Jalan Kendangsari, Surabaya, Jumat (18/10/2019).

“Intinya menteri itu adalah pembantu presiden harus satu kesepahaman untuk menjalankan visi misi presiden,” Hasto menambahkan.

Meski begitu, ia enggan merinci secara jelas berapa dan siapa saja nama-nama calon dari PDIP yang akan menjadi menteri. Sebab, pemilihan menteri merupakan hak prerogatif dari presiden.

“Ya, kami memang mengusulkan tetapi presiden yang menentukan. Berapa yang didapat yang didapat PDIP itu nanti kita serahkan kepada pak presiden,” ujarnya.

Menurut Hasto, setidaknya ada 5 pintu untuk menjadi menteri. 5 Pintu yang dimaksud Hasto adalah pintu partai politik, profesional, kepada daerah ASN dan tokoh masyarakat. Dari 5 pintu itu nantinya presiden akan memutuskan siapa yang layak menjadi pembantunya.

“Tentu saja kami harus melihat. Mengingat ada 5 pintu untuk jadi menteri yang diputuskan presiden. Yang pertama dari partai politik, kedua fungsional profesional, ketiga kepala daerah, keempat aparatur sipil negara dan kelima tokoh-tokoh masyarakat,” bebernya.

“Semangat yang dibawa PDIP adalah kami bisa bekerjasama dengan seluruh komponen masyarakat terutama yang ikut berjuang memenangkan Pak Jokowi dan Kiai Haji Maruf Amin,” tandasnya.(MAD)