MAGETAN,KHATULISTIWAONLINE.COM
Kebakaran hutan yang melahap pohon pinus di Gunung Lawu, kawasan Magetan belum berhasil dipadamkan. BPBD Magetan mengerahkan 2 ribu orang untuk melakukan pemadaman. Mereka terdiri dari TNI, Polri, Perhutani, relawan dan warga sekitar dari dua desa di Kecamatan Panekan.
“Hari ini rencananya mengerahkan banyak orang. Insya Allah lebih dari 2 ribu orang untuk proses pemadaman hutan Gunung Lawu yang terbakar,” ujar Kasi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Magetan Ferry Yoga Sahputra saat dikonfirmasi, Sabtu (16/11/2019).
Ferry mengungkapkan, untuk pemadaman hutan pinus yang terbakar tetap dilakukan secara manual agar tidak menjalar lebih luas. “Seperti kemarin kita berkoordinasi dengan Perhutani untuk pemadaman secara manual dengan gepyok ranting daun basah dan membuat ilaran,” ujarnya.
Sementara Wakil Kepala ADM KPH Lawu, Mulato Joko Sindoro saat dikonfirmasi mengatakan untuk perhutani saja dikerahkan sekitar 405 personel. Pemadaman dilakukan berfokus pada pencegahan agar api tidak meluas.
“Mulai pukul 06.00 WIB, tadi dilanjutkam pemadaman sekitar 405 orang perhutani dan akan bertambah dari yang lain baik BPBD, TNI dan Polri juga masyarakat Desa Bedagung dan Sukowidi kebetulan paling dekat wilayahnya,” papar Joko.
Kebakaran Gunung Lawu sisi Magetan berada di RPH Bedagung yang merupakan hutan produksi. Yakni hutan pinus berada sekitar 3 Km dari pemukiman warga Desa Bedagung dan Sukowidi.
Hingga pukul 08.00 WIB, kepulan asap tampak dari kejauhan berwarna putih terbawa angin mengarah ke utara. Bahkan tadi malam tampak terlihat jelas titik api dari wilayah Kabupaten dan Kota Madiun. Penampakan titik warna merah itu banyak tersebar di aplikasi percakapan whatsApp ataupun media sosial facebook.(DAB)
MEDAN,KHATULISTIWAONLINE.COM
Teror pembuangan bangkai babi di sungai dan jalanan di Medan, Sumatera Utara, kini diselidiki polisi. Pelakunya diburu.
“Sudah diselidiki, tapi belum dapat pembuangnya,” ujar Kasat Reskrim Polrestabes Medan Kompol Eko Hartanto saat dimintai konfirmasi, Jumat (15/11/2019).
Masyarakat diminta ikut berperan memberikan informasi bila menemui pelaku pembuang bangkai babi. Polisi dipastikan Eko akan menindaklanjuti laporan.
Ratusan bangkai babi ditemukan di sejumlah sungai, seperti Sungai Bederah dan Sungai Belawan, serta Danau Siombak. Kini bangkai babi dibuang di jalanan Kota Medan. Ada 3 ekor bangkai babi dalam karung goni yang ditemukan di kawasan jalan gedung Arca, Medan Area, Medan.(DON)
PONOROGO,KHATULISTIWAONLINE.COM
BPJS Kesehatan menunggak pembayaran di RSUD dr Harjono Ponorogo sebesar Rp 40,8 Miliar. Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni mengancam bakal memutus kontrak layanan BPJS Kesehatan.
“Saya berpikir pembayaran yang menjadi kewajiban kita lebih baik stop saja,” tutur Ipong saat ditemui di Kantor DPRD Ponorogo, Jumat (15/11/2019).
Menurutnya, pemkab tiap bulan secara rutin membayarkan iuran BPJS Kesehatan baik untuk PNS maupun masyarakat yang tidak mampu. Pembayaran tersebut lebih baik dialihkan untuk menalangi kebutuhan dana di RSUD dr Harjono.
“Kalau BPJS Kesehatan seperti ini, saya akan memerintahkan kepala keuangan tidak usah membayar kalau perlu,” terang dia.
Ipong menambahkan pihaknya rutin membayar iuran namun klaim BPJS Kesehatan dari bulan Mei hingga September 2019 ini belum terbayar sebesar Rp 40,8 Miliar. Dana tersebut cukup besar bagi operasional rumah sakit bahkan adanya tunggakan tersebut pelayanan kesehatan sempat tersendat. Terutama obat dan bahan sekali pakai yang tertahan di suplier farmasi.
“Kita ini bayar iuran rutin, tapi klaim tidak segera cair,” tukasnya.
Dalam satu tahun, lanjut Ipong, anggaran rumah sakit membutuhkan Rp 130 miliar. Jika di rata-rata dalam sebulan membutuhkan Rp 10 hingga 11 Miliar. Sedangkan tunggakan BPJS Kesehatan ke RSUD sebesar Rp 40 Miliar, di rata-rata per bulan tunggakan mencapai Rp 8 Miliar.
“Kita bayar iuran ke BPJS Kesehatan itu sekitar Rp 3 hingga 5 Miliar, itu kan lumayan meski nilainya lebih sedikit. Daripada operasional rumah sakit berhenti, nanti yang disalahkan kita,” tukasnya.
Ipong pun mengancam bakal memberhentikan pembayaran iuran ke BPJS Kesehatan jika klaim tidak segera dibayarkan hingga bulan Desember 2019 ini. “Kalau sampai bulan depan tidak dibayar, ya jadi masalah kita. Permasalahannya ini kan dari pusat, klaimnya lebih besar dari iuran sehingga mereka (BPJS) bangkrut,” pungkasnya.(NOV)
BOGOR,KHATULISTIWAONLINE.COM
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan jajaran aparat TNI-Polri untuk selalu menjaga situasi kondusif. Jokowi menyinggung peristiwa demo di Hong Kong dan Chile.
“Peristiwa sekecil apapun saya titip terutama untuk jajaran TNI dan Polri. Melihat sekecil apapun sebuah peristiwa jangan menggampangkan,” kata Jokowi di Rakornas Forkompida, Sentul, Bogor, Rabu (13/11/2019).
Jokowi memberi contoh demo di Hong Kong yang sudah berlangsung selama berbulan-bulan. Dia menuturkan akibat demo tersebut ekonomi di Hong Kong terganggu.
“Dunia penuh ketidakpuasan, di Hong Kong sudah demo berhari-hari sehingga menuju sebuah resesi. Dari sebelumnya ekonominya sangat bagus,” tutur Jokowi.
Selain itu, Jokowi juga memberi contoh pada demo di Chile yang disebabkan kenaikan tarif transportasi sebesar 4 persen. Demo tersebut, menurut Jokowi, juga berdampak buruk bagi negara itu.
“Chile juga sama urusan kenaikan tarif transportasi yang hanya 4% jadi gelombang demo. Sehingga efeknya harusnya APEC yang dilaksanakan bulan ini harus jadi dibatalkan,” ucapnya.
Lebih lanjut, Jokowi meminta jajaran aparat keamanan untuk berhati-hati dalam menindak hal-hal yang sensitif. Dia ingin jajarannya belajar dari peristiwa yang ada di luar negeri.
“Hati-hati menangani hal yang kecil kalau kita tidak sensitif bisa melebar ke mana-mana,” terangnya.(DON)
PALU,KHATULISTIWAONLINE.COM
Dua anggota polisi tertembak saat berada di Polsek Sirenja, Donggala, Sulawesi Tengah (Sulteng). Polda Sulteng masih mencari tahu penyebab 2 anggotanya itu tertembak di bagian kepala dan leher.
“Polisi yang tertembak saat ini masih menjalani perawatan medis di RS. Bhayangkara. Keduanya tertembak oleh senjata api laras panjang jenis SS1-V2 milik anggota Polri, satu di kepala dan satunya lagi bagian leher sebelah kanan,” kata Kapolda Sulteng Brigjen Lukman Wahyu Harianto, usai menjenguk kedua anggota Polri di Rs. Bhayangkara Palu, Jumat (8/11/2019).
Menurutnya, untuk penyebab tertembaknya kedua anggota Polri masih dilakukan pendalamam. Menurut Lukman, yang terpenting saat ini adalah menyelamatkan nyawa 2 anggotanya.
“Masih kita dalami, mohon bersabar. Kita masih terus mengupayakan keduanya agar bisa pulih dulu dan masih terus melakukan observasi,” tutur Lukman.
Peristiwa penembakan ini terjadi pada Jumat (8/11/2019) sekitar pukul 10.00 WITA. Sedangkan informasi yang beredar, 2 polisi itu tertembak saat sedang melakukan pembersihan senjata.
Saat dikonfirmasi soal tersebut, Lukman tak bisa memberikan jawaban pasti. “Kita masih belum tahu ya,” jawab Lukman sambil berlalu.
Kini kedua polisi tersebut kondisinya masih kritis dan masih dalam perawatan petugas RS Bhayangkara Palu.(MAD)
MAROS,KHATULISTIWAONLINE.COM
Meteran listrik milik SMK Kehutanan Widya Nusantara Maros, Sulawesi Selatan, dicabut oleh PLN. Pencabutan inipun diprotes pihak sekolah karena dinilai tidak sesuai dengan prosedur.
Pihak sekolah mengatakan pencabutan meteran listrik itu dilakukan oleh pihak PLN tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. Petugas hanya datang ke sekolah dan langsung mencabut meteran dengan membawa surat pemutusan sementara.
“Kami sangat keberatan atas aksi sepihak PLN. Selama ini kan kita tidak pernah ada masalah. Kami memang menunggak baru satu bulan, tapi mereka bilangnya sudah dua bulan. Padahal jatuh tempo tiap bulan itu kan di tanggal 20-an,” kata Kepala SMK Widya Nusantara, Diah Indah Suryandari, Jumat (8/11/2019).
Pencabutan sepihak yang dilakukan oleh PLN itu, kata dia, membuat ratusan murid yang memang tinggal di dalam asrama sekolah terpaksa menggunakan lilin karena pembongkaran itu dilakukan pada Kamis (7/11) siang dan sampai saat ini belum ada sambungan listrik.
Pihak sekolah mengaku, seusai pencabutan meteran itu, mereka langsung membayar semua tagihan rekening listriknya. Namun pihak PLN tidak mau memasang kembali meteran listrik pascabayar dan hanya membolehkan pemasangan listrik prabayar atau token.
“Yah sebagian terpaksa pakai lilin karena genset yang kita punya, juga tidak kuat mengaliri semuanya. Waktu habis dicabut itu, kami langsung pergi bayar. Tapi malah kita mau dipasangkan listrik prabayar, jelas kami menolak,” lanjutnya.
Atas hal itu, pihak sekolah bahkan sudah mendatangi Polres Maros untuk melaporkan dugaan perusakan yang dilakukan oleh PLN. Namun hanya akan dimediasi oleh pihak Polres. Mereka pun berencana mengadu ke Ombudsman dan YLKI terkait perlakukan PLN itu.
“Kami sudah datang ke Polres, tapi kami tidak di BAP dan hanya diminta untuk mediasi saja. Kalau memang meteran prabayar itu tidak kembali dipasang, kami akan mengadu ke Ombudsman dan YLKI karena menurut kami ini tidak sesuai aturan,” sebutnya.
Sementara itu, pihak PLN Maros mengatakan apa yang dilakukan oleh petugasnya itu sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurutnya, pihak SMK Widya telah menunggak dua bulan, yakni Oktober dan November, meskipun di bulan ini belum sampai tanggal jatuh tempo.
“Di sini sudah jelas rekeningnya dua bulan Pak, karena rekening itu tidak bisa dipisah dibayar satuan. (Hitungannya) ditanggal 20 bulan berjalan. Yang Oktober-nya kan masih ada,” kata Manager PLN Maros, Ahmad Amirul Syarif.
Amirul menjelaskan, prosedur penanganan pelanggan yang telat membayar itu dilakukan secara bertahap. Jika tunggakannya satu bulan akan dilakukan pemutusan sementara, yang bentuknya bisa dengan cara penyegelan, pencabutan MCB, pencabutan kWh meter, dan pencabutan SR.
“Kalau menunggak dua bulan itu, kita lakukan pemutusan sementara dengan membongkar APP dan pelanggan dimigrasi ke prabayar. Kalau tiga bulan, itu dibongkar semuanya, kalau mau pasang, ya pasang baru lagi jatuhnya,” terangnya.
Selain SMK Widya Nusantara, puluhan warga yang diperlakukan sama, sempat datang ke kantor PLN memprotes pemutusan listrik secara sepihak itu. Warga mengaku kesal karena petugas PLN secara arogan membongkar meteran mereka tanpa ada pemberitahuan sebelumnya.(MAD)
MEDAN,KHATULISTIWAONLINE.COM
Plt Wali Kota Medan Akhyar Nasution meminta peternak babi untuk bertanggung jawab dalam penanganan bangkai babi yang mati. Jangan justru dibuang ke sungai.
“Kita minta seluruh masyarakat peternak babi, kalau mati, dikuburlah, jangan dicampakkan saja. Jangan sekadar lepas di dia, tapi korban di orang lain,” kata Akhyar kepada wartawan di DPRD Kota Medan, Jumat (8/11/2019).
Akhyar meminta peternak untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Sebagai peternak, tentu ada disiplin dan punya tanggung jawab.
“Jangan dilepaskan saja tanggung jawab dia. Kalau mati ya dikubur, atau dibakar. jangan dicampakkan begitu saja, menjadi masalah,” kata Akhyar.
Terkait dengan kondisi Sungai Bederah yang banyak ditemukan bangkai babi, Akhyar menyatakan sungai itu bukanlah sumber air baku. Selain itu juga bukan merupakan tempat MCK utama warga. Kendati begitu, tidak seharusnya bangkai binatang dibuang ke sungai.
Bangkai-bangkai babi yang ditemukan di Sungai Bederah, diduga merupakan ternak yang mati akibat terjangkit virus hog chloera atau virus babi. Virus ini sudah berjangkit di 11 kabupaten dan kota di Sumut.(DAB)
SURABAYA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Presiden Jokowi mengusulkan mengubah istilah radikalisme menjadi manipulator agama. Jokowi bahkan menyerahkan usulannya itu ke Menko Polhukam Mahfud Md untuk dikoordinasikan lebih lanjut saat menggelar rapat terbatas di Istana Presiden pada Kamis (31/10).
Jokowi beralasan, istilah radikalisme dan manipulator mempunyai arti yang kurang lebih sama. Usulan itu disampaikan setelah Menag Fachrul Razi mengatakan akan mengevaluasi kurikulum di sekolah. Terutama yang mengandung unsur atau muatan radikalisme.
Menanggapi hal itu, PWNU Jatim menyebut perubahan istilah yang diusulkan Jokowi dari radikalisme menjadi manipulator bukan hal yang penting. Sebab, saat ini yang terpenting adalah bagaimana penanggulangan radikalisme yang kongkrit dan tersistem dengan baik.
“Menurut saya istilah-istilah itu ndak terlalu penting ya kalau dibuat istilah apa saja. Yang penting masyarakat memahami dengan upaya-upaya untuk menanggulanginya itu kongkrit dan tersistem dengan baik,” kata Wakil Ketua PWNU Jatim KH Abdusalam Sokhib, Jumat (1/11/2019).
Gus Salam menjelaskan, untuk menanggulangi radikalisme secara kongkrit harus dimulai dengan mencari akar permasalahan. Sebab, menurutnya biasanya ada dua faktor yang menyebabkan kenapa orang menjadi radikalis.
“Sebenarnya beberapa permasalahan itu karena pertama pemikiran kedua karena kesenjangan ekonomi. Juga karena kurangnya pemerataan. Kan itu saja sebenarnya,” terang Gus Salam.
“Harus dipahami akar masalahnya apa. Kalau akarnya masalah ekonomi bagaimana kita menata ekonominya. Kalau mereka ke sana karena terpapar dengan pemikiran ya kita ajak diskusi bahwa pemikiranmu itu kurang benar karena ternyata begini-begini,” tandas Gus Salam.(MAD)
SURABAYA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Kendati masih mendekam di balik jeruji besi, Ahmad Dhani Prasetyo disebut-sebut akan maju dalam Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Surabaya. Ia mengutus seseorang mengambil formulir untuk Pilwali yang akan berlangsung tahun depan.
Kabar ini dibenarkan Ketua DPC Partai Gerindra Surabaya, BF Sutadi. Menurutnya, suami Mulan Jameela ini mengirim utusan untuk mengambil formulir pendaftaran bakal calon wali kota melalui DPC Gerindra Surabaya.
“Betul, ada utusan yang mengaku mengambil formulir untuk atas nama mas Ahmad Dhani,” kata Sutadi saat dikonfirmasi di Surabaya, Jumat (1/11/2019).
Sutadi menambahkan, utusan yang mewakili Dhani ini telah mengambil formulir sejak 26 Oktober lalu. Namun hingga kini, formulir itu belum dikembalikan.
Menurut Sutadi, batas pengembalian formulir untuk Pilwali yakni pada 15 November mendatang. Pihaknya juga masih menunggu semua calon untuk mengembalikan formulir dan persyaratan lainnya.
“Kami tunggu sampai tanggal 15 November, batas pengembalian formulir,” imbuhnya.
Ahmad Dhani merupakan mantan calon legislatif DPR RI dari Partai Gerindra. Ia bertarung di Daerah Pemilihan Jawa Timur 1, meliputi Surabaya dan Sidoarjo pada Pileg 2019. Sayangnya, pentolan band Dewa 19 itu gagal melenggang ke Senayan.
Kini, Dhani Masih menjalani hukuman pidana lantaran divonis bersalah dalam sejumlah kasus. Kasus pertama yakni ujaran kebencian melalui cuitan di akun twitternya. Dalam kasus ini Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis Dhani selama satu tahun enam bulan penjara. Ia langsung ditahan di Rutan Cipinang sejak 28 Januari 2019. Namun di tingkat banding, vonis itu berkurang menjadi satu tahun penjara.
Selain itu, Dhani juga terkena kasus pencemaran nama baik melalui ujaran ‘idiot’. Dalam perkara itu dia divonis 1 tahun penjara oleh Hakim Pengadilan Negeri (PN) Kota Surabaya. Kasus ini tengah dalam proses banding.(NOV)
SEMARANG,KHATULISTIWAONLINE.COM
Musda ke-2 FPI di Tegal sempat mendapat penolakan dari kelompok masyarakat. Namun ternyata Musda tetap berjalan dan memilih Imam Daerah yaitu Habib Baqir.
Ketua Bidang Hukum dan Advokasi FPI Jateng Zainal Petir mengatakan penolakan terjadi ketika belum ada kegiatan dan belum melihat situasi jika acara dimulai. Menurutnya ternyata acara berjalan kondusif.
“Ketika acara belum berjalan memang ada tekanan. Ketika lihat (acara) bisa jalan, ya jalan. Di aula digelar Musda, di luar pengajian, Tahlil dan Maulid Nabi,” kata Zainal, Rabu (30/10/2019).
“Kalaupun ada aksi penolakan maupun demo itu bagian dinamika demokrasi. Terpenting ke depan kita ajak semua untuk duduk bersama jalin silaturahmi dalam rangka penguatan NKRI,” imbuhnya.
Acara tersebut digelar di Majlis Taklim Al Hikmah Lil Habib Baqir bin Hasan bin Syaikh Abu Bakar, Ketitang kecamatan Talang Kabupaten Tegal, Senin (28/10) lalu. Menurut Zainal, acara berjalan dengan lancar dan terpilih Habub Baqir terpilih sebagai Imam Daerah FPI Jateng.
“Alhamdulillah FPI Jawa Tengah sekarang punya imam daerah, Habib Baqir. Beliau memang sudah lama digadang-gadang untuk jadi ID (imam daerah), namun belum bersedia. Sekarang sudah bersedia dipilih,” jelas Zainal.
“SK untuk Imam Daerah Habib Baqir akan dimintakan pengesahan ke Habib Rizieq Syihab,” katanya.
Setelah pemilihan, lanjut Zainal, dilanjutkan diklat kelaskaran laskar FPI yang dikomandani KH Jafar Sidiq selaku Waketum DPP FPI Pusat.
“Dalam acara itu hadir juga dari DPP FPI ustadz Awit Masyhuri, Panglima Laskar Ustaz Maman Suryadi, dan H Hasanudin sebagai ketua bidang organisasi,” pungkas Zainal.
Terkait berjalannya acara, Zainal berterima kasih kepada aparat keamanan, yaitu Polri, TNI, dan Satpol PP, sehingga acara berjalan lancar.(DAB)