SURABAYA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Dewan Masjid Indonesia (DMI) telah mengeluarkan imbauan terkait sanitasi siaga di masjid atau musala di seluruh Indonesia. Langkah ini diambil untuk menghindari penyebaran virus corona.
Ketua DMI Pusat, Muhammad Jusuf Kalla menjelaskan, imbauan tersebut dilakukan karena menyangkut masalah kesehatan seluruh dunia. Ia menilai, penyebaran virus corona sangat cepat.
“Karena penting, di Indonesia kan banyak flu, sakit jantung, dan lainnya. Kenapa ini heboh, karena kecepatan menyebarnya luar biasa, mematikan angkanya 3 persen,” ujar pria yang akrab disapa JK ini saat Pengukuhan DMI Kota Surabaya di Dyandra Convention Hall, Jumat (6/3/2020) malam.
JK menyebut, corona menyebar di tempat keramaian dan banyak orang-orang berkumpul. Dia mencontohkan seperti di Tiongkok yang bermula dari sebuah pasar.
Mantan Wapres RI ini mewanti-wanti seluruh pihak untuk waspada akan corona. Karena bila tidak hati-hati menanggulangi corona, wabah ini bisa menjadi ribuan dalam waktu tidak lama.
“Kecepatannya luar biasa, dari satu ke ribuan cepat. Tapi kita tidak perlu panik, hanya waspada juga hati-hati khususnya saat berada di tempat yang ramai di mana banyak orang berkumpul,” terangnya.
“Tiongkok dari pasar menyebarnya, Korea di gereja, Iran di tempat syiah beribadah. Kalau di Indonesia beda sendiri di tempat dansa lain dari yang lain, tapi tetap saja tempat berkumpul orang juga,” lanjutnya.
JK mempunyai alasan kuat kenapa dirinya memberi perhatian yang besar ke masjid terkait corona. Ia tidak ingin apa yang terjadi di Iran, terjadi di Indonesia, apalagi masjid tempat berkumpulnya orang secara teratur setiap hari.
“Kita semua tahu, saat sujud, mulut kita, hidung kita bersentuhan dengan tempat sujud. Kalau ada orang kena penyakit, virusnya nempel. 1 Jam kemudian ada yang salat di tempat yang sama bisa menular,” katanya.
DMI, lanjut dia, mengimbau 3 hal pokok kebersihan di masjid. Yakni harus secara teratur dibersihkan obat anti kuman, lalu bila masjid memiliki anggaran lebih bisa menggunakan disinfektan. Bila anggarannya pas-pasan cukup membersihkan lantai dengan karbol seharga Rp 10 ribu.
Selain itu, JK juga mengimbau jemaah jangan bersentuhan dengan banyak orang. Ia juga menyarankan jemaah membawa sajadah sendiri-sendiri. Jika sajadah tidak bawa, maka bisa menggunakan masker atau kain kecil untuk tempat sujud.
“Kalau untuk yang sakit keras, ya memang dianjurkan salat atau beribadah di rumah. Kalau sakitnya biasa ya silahkan salat di masjid. Pokoknya jangan membuat penderita sakit semakin menderita,” pungkasnya.(MAD)
DENPASAR,KHATULISTIWAONLINE.COM
Kepala Dinas Kesehatan Pemprov Bali, Ketut Suarjaya, mengatakan 4 dari 15 pasien dalam pengawasan dinyatakan negatif virus Corona. Hasil tersebut dipastikan setelah ada hasil tes laboratorium di Litbangkes Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
“Yang negatif (Corona) baru keluar, baru saja ada 4 orang. Dua orang yang dirawat di Sanjiwani warga negara Denmark itu, satu lagi orang Jepang yang dulu dirujuk dari (RSD) Mangusada ke (RSUP) Sanglah itu negatif. Dan satu lagi yang setelah umroh WNI yang dirawat di Sanglah,” kata Ketut Suarjaya kepada wartawan di Kantor BI Bali, Jumat (6/3/2020).
Keempat warga yang dinyatakan negatif Corona ini didiagnosa mengalami infeksi di saluran pernafasan (infeksi saluran pernafasan akut/ISPA). Pengawasan dilakukan kepada empat pasien tersebut karena memiliki riwayat bepergian ke luar negeri.
“Infeksi saluran nafas biasa aja, rata-rata seperti itu sebenarnya, sebenarnya rata-rata karena sekarang kan musimnya pancaroba perubahan suhu ini menyebabkan orang flu panas itu kan. Karena ini perjalanan dari luar negeri jadi kita tetap waspada,” jelas Suarjaya.
Sementara itu, saat ini masih ada 11 pasien yang masih dalam pengawasan Dinas Kesehatan Bali. Kesebelas pasien tersebut masih menunggu hasil laboratorium dari Litbangkes Kemenkes Jakarta.
“Sisa lagi 11 (dirawat di) Sanglah, sebelumnya ada 8 di kurangi 2 kan jadi 6 begitu. Kemudian di Gianyar dikurangi 2 menjadi 1. Artinya sekarang yang masih dalam pengawasan adalah sebelas,” tegas Suarjaya.(DAB)
YOGYAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Uskup Agung Keuskupan Agung Semarang Mgr Robertus Rubiyatmoko mengimbau umat gereja Katolik di wilayahnya tidak berjabat tangan saat salam damai selama merebaknya virus Corona atau COVID-19. Rubi meminta salam damai itu diganti dengan mengganggukkan kepala atau membungkukkan badan.
“‘Salam damai’ menjelang komuni dapat kita lakukan secara sederhana dengan saling menganggukkan kepala atau membungkukkan badan, tanpa bersalaman atau berjabat tangan,” kata Uskup Agung Keuskupan Agung Semarang Mgr. Robertus Rubiyatmoko melalui imbauan tertulis yang diunggah di akun Instagramnya @mgr.robertus.rubiyatmoko, Rabu (4/3/2020).
Imbauan tertulis yang berjudul Pencegahan Penularan dan Penyebaran Virus Corona No.0257/A/X/2020-11 itu ditandatangani pada Selasa (3/3). Rubi juga meminta air suci di pintu-pintu masuk gereja agar dikosongkan untuk mencegah penularan atau pun penyebaran virus Corona.
Rubi juga minta agar komuni diterima dengan tangan. Dia juga menyinggung teknis penciuman salib saat ibadat Jumat Agung mendatang.
“Komuni Suci diterimakan pada tangan saja. Diharapkan para pembagi komuni (Romo dan Prodiakon) membagikan komuni dengan terlebih dulu menyuci tangannya,” imbaunya.
“Pada saat ibadat Jumat Agung, penghormatan salib dapat kita lakukan secara sederhana dengan berlutut atau membungkuk di hadapan salib yang telah disediakan, tanpa memegang dan/atau menciumnya,” sambung Rubi.
Sebagai antisipasi wabah Virus Corona, Rubi menyarankan umat gereja Katolik rajin mencuci tangan dengan cairan/gel pembersih tangan. Kemudian bagi umat Katolik yang sakit flu/pilek, batuk, dan sakit tenggorokan diminta memakai masker.
“Saya mengimbau para romo, suster, dan umat untuk menjaga kebersihan dan kesehatan baik di kehidupan sehari-hari dan saat mengikuti perayaan Ekaristi. Semoga kita semua berada dalam lindungan Tuhan. Berkah Dalem,” pesan Rubi.
Dihubungi terpisah, Rubi mengatakan imbauan ini berlaku sejak hari ini. Imbauan ini diberlakukan hingga kondisi dirasa aman.
“Mulai hari ini berlaku sampai kondisi aman,” kata Rubi lewat pesan singkat.(DON)
SENTANI,KHATULISTIWAONLINE.COM
Mobil patroli dan Polsek Tembagapura diserang oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB). Polisi telah mengidentifikasi para pelaku.
“KKB pimpinan Joni Botak,” ujar Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw di Stadion Papua Bangkit, Sentani, Papua, Selasa (3/3/2020).
Paulus mengatakan kelompok ini berusaha masuk dan menguasai Kecamatan Tembagapura. Namun aparat akan terus menghalau serangan dan memburu KKB.
“Mereka kayaknya sudah bersikeras ingin masuk ke Tembagapura, itu tugas kita membentengi itu dan kita akan tetap, menghalau mereka dan menindak mereka dengan tegas. Saya berharap masyarakat jangan ikut-ikut,” tutur Paulus.
Diketahui, KKB menembaki mobil patroli Polsek Tembagapura di kawasan Kampung Utikini Lama, Distrik Tembagapura. Setelah itu mereka menyerang Polsek Tembagapura di Mimika, Papua.
Penyerangan tersebut terjadi pada Senin (2/3). Pasukan Brimob Polda Bengkulu yang jadi di bawah kendali operasi (BKO) ke Polres Mimika dikerahkan ke Polsek Tembagapura. Akibat serangan itu, 1 polisi terluka.
Penyerangan KKB juga berujung kontak tembak dengan aparat. Warga sekitar lokasi sempat diungsikan, namun saat ini sudah kembali ke rumah masing-masing.(DON)
BARRU,KHATULISTIWAONLINE.COM
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi angkat bicara terkait wacana pelarangan sepeda motor melintas di jalan nasional yang dilontarkan Wakil Ketua Komisi V Nurhayati Monoarfa. Wacana ini pun menuai protes terutama bagi pengemudi ojek online (ojol).
“Saya ngeliatnya ginilah yang terutama kita lihat adalah penghidupan bagi jutaan orang. Temporary, pada saat angkutan massal kita belum jadi, kita harus memberi ruang kepada mereka,” kata Budi saat melakukan peninjauan rel kereta api di Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan (Sulsel), Sabtu (29/2/2020).
Dia memahami kegelisahan pengemudi ojol yang menggelar demo di DPR kemarin. Budi mengatakan saat ini kurang lebih 2 juta warga bekerja sebagai pengemudi ojol.
“Ojol ini mungkin (jumlahnya) 2 juta dan menghidupi 10 juta orang. Jadi saya pikir saya ingin berjuang agar mereka sementara difasilitasi, sementara ya. Nanti kalau angkutan massal kita udah bagus, udah, jangan. Siapa yang mau ngasih 2 juta orang kita pekerjaan? Ini konsep dari kita bukan against pendapat orang lain,” jelasnya.
Budi juga mengaku telah bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) guna membahas masalah tersebut.
“Saya sudah konsul ke presiden dan presiden setuju, oleh karena penegakannya adalah diskresi bagi usaha yang masif memberikan penghidupan bagi masyarakat, ada diskresi,” tutupnya.
Sebelumnya diberitakan, massa driver ojol menggelar demo di depan gedung DPR RI. Mereka minta Wakil Ketua Komisi V Nurhayati Monoarfa mundur.
Salah satu orator mengatakan demonstrasi kali ini merupakan bentuk upaya penolakan serikat ojol atas tindakan Komisi V DPR RI soal rencana pembatasan kendaraan roda dua di jalan nasional.
“Ada satu pernyataan dari Nurhayati Komisi V DPR RI dia yang hanya diperbolehkan menarik Go-Food atau paket. Harusnya dia membantu rakyatnya, Nurhayati tidak membantu rakyatnya,” ujar salah satu peserta demo saat memberikan orasi di depan DPR RI, Jakarta Pusat, Jumat (28/2).
Mengutip pemberitaan di situs dpr.go.id, Nurhayati Monoarfa mewacanakan mengatur jumlah kendaraan di jalan raya dengan cara pembatasan kepemilikan kendaraan. Ini disebut sebagai salah satu langkah mengatasi kesemrawutan di jalan raya. Wacana ini termasuk pembatasan kepemilikan sepeda motor.
Secara lebih spesifik, Nurhayati juga mengemukakan pendapatnya soal pentingnya pemberlakuan aturan mengenai area mana saja yang diperbolehkan bagi kendaraan roda dua untuk melintas. Berkaca dari sejumlah jalan nasional negara di dunia seperti di China, Nurhayati Monoarfa mengatakan tidak ada kendaraan roda dua di jalan raya nasionalnya, kecuali kendaraan roda dua dengan kapasitas mesin di atas 250 cc.
Pendapat tersebut dikemukakan Nurhayati saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan pakar guna membahas masukan Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan RUU Revisi UU Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2).
“Itu mungkin yang harus kita atur kendaraan roda dua ini. Di area mana sajakah yang boleh roda dua untuk melintas. Yang pasti, jika berkaca dari jalan nasional di seluruh dunia, tidak ada roda dua melintas. Di manapun, di seluruh dunia kecuali di atas 250 cc. Di jalan kabupaten, kota, provinsi juga tidak ada. Tetapi, adanya di jalan-jalan perumahan atau di jalur-jalur yang memang tidak dilintasi kendaraan umum. Itu yang mungkin akan kita atur dalam undang-undang,” sebut Nurhayati.(VAN)
SLEMAN,KHATULISTIWAONLINE.COM
Di media sosial netizen ramai menuding pemerintah menutupi atau menyembunyikan fakta terkait penyebaran virus Corona (COVID-19). Menko Polhukam Mahfud MD membantah tudingan itu dan memastikan Indonesia masih bebas virus Corona.
“Nggak ada (yang menyembunyikan), siapa yang bilang. Media sosial itu ndag bisa dipercaya,” kata Mahfud usai menghadiri acara Dialog Kebangsaan dan Launching Buku ‘Ulama dan Negara-Bangsa’ di Gedung Prof Sunarjo UIN Yogya, Sabtu (29/2/2020).
Mahfud mengatakan saat ini Indonesia menjadi salah satu negara yang belum ditemukan COVID-19. Mahfud menyebut belum ada laporan soal penderita yang terjangkit virus Corona.
“Sekarang Indonesia menjadi salah satu negara yang masih nol (Corona). Coba kalau ada di mana itu virus Corona, itu kan cuma orang mau bikin isu. Sampai hari ini (tidak ada Corona). Saya tidak tahu kalau sampai besok tapi sampai hari ini tidak,” tegasnya.
Mahfud membenarkan jika memang ada 232 orang yang diperiksa karena dianggap suspect Corona. Namun, mereka diperiksa atas kemauan sendiri.
“Ada katanya orang 232 orang memang diperiksa dianggap suspect Corona ternyata mereka minta diperiksa sendiri karena ketakutan. Tidak ada virus Vorona,” jelasnya.
“Kalau memang ada pasti ada korbannya to, wong cirinya jelas didahului dengan panas, sesak nafas. Ini ndak ada penyakit seperti itu di sini,” katanya menambahkan.(DAB)
TIMIKA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Bharada Doni Priyanto, anggota organik Bataliyon A Resimen III Korbrimob Polri yang gugur ditembak kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) di Timika, dianugerahi kenaikan pangkat luar biasa (KPLB). Doni kini berpangkat Bharatu Anumerta.
“Saya turut berbela sungkawa yang dalam. Atas jasanya, korban dianugerahi pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Bharatu Anumerta,” kata Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw di Timika, Papua kepada wartawan, Sabtu (29/2/2020).
Sampai saat ini jenazah Bharatu Anumerrta Doni dalam proses dilakukan evakuasi. Untuk mengevakuasi jasad korban, tim harus menyusuri hutan dan lembah.
Rencananya jasad korban akan diterbangkan ke Jakarta. Irjen Paulus menegaskan dirinya sudah berkonsolidasi dengan Tim Satgas Penindakan untuk mengejar kelompok tersebut.
Dia menuturkan dugaan lokasi para pelaku saat ini di kawasan Tembagapura.
Sebelumnya diberitakan baku tembak antara pasukan Brimob dengan KKSB terjadi di Opitawak, Papua. Peristiwa itu terjadi pada pukul 15.52 WIT, Jumat (28/2) kemarin.
Mulanya, terjadi baku tembak di area Jipabera, Distrik Tembagapura, Mimika, Papua. Satu anggota yang tewas yakni Bharada Doni Priyanto, anggota Organik Bataliyon A Resimen III Korp Brimob Polri.
Kapolres Mimika, AKBP I Gusti Gde Era Adhinata mengatakan, pelaku penyerangan merupakan para pelaku penyanderaan tiga guru di Arwanop. Dia mengungkapkan, pelaku penyerangan terhadap satuan tugas pengamanan wilayah Tembagapura itu diduga kuat pelakunya adalah kelompok Guspi Waker.(DAB)
PALEMBANG,KHATULISTIWAONLINE.COM
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengundang seluruh kepala desa (kades) di Sumatera Selatan. Tito meminta kades tidak langsung dipidana bila terjadi kesalahan administrasi dalam menggunakan dana desa.
“Dari data yang saya miliki, mohon maaf 60 persen Kades tamat SMA. Jadi kalau yang salah administrasi janganlah ya langsung dilakukan penegakan hukum, kasih mereka bimbingan,” kata Tito di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (28/2/2020).
Tito juga sengaja meminta Kapolda dan pihak Kejaksaan Tinggi untuk hadir dalam pertemuan itu. Dengan begitu, kepala desa tidak lagi was-was menggunakan dana desa apabila ada kesalahan administrasi.
“Kecuali sudah terkenal, satu kampung itu tahu kepala desanya nakal. Atau itu untuk dipakai kawin, ini baru langsung diproses hukum. Jadi makanya saya undang juga Kapolda, Kajati dan sebagainya biar kepala desa juga dibimbing,” kata Tito.
Terkait adanya kepala desa yang terjerat hukum karena penggunaan dana desa, ia meminta ada bimbingan khusus. Dengan begitu dana desa dapat dimanfaatkan di setiap desa.
“Jangan nanti malah mereka takut untuk menggunakan dana desa. Apalagi kalau ditakut-takuti. Ya gunakanlah dana desa sebaik-baiknya, jangan malah beli mobil,” kata mantan Kapolri tersebut.
Sementara itu, Kepala Desa Karangendah, Muaraenim mengapresiasi saran Tito. Karena, banyak kepala desa yang masih tak paham administrasi dan penggunaan dana desa.
“Saya setuju dengan Pak Mendagri, tidak semua kepala desa paham. Memang kita perlu ada pendampingan, mungkin salah administrasi karena tidak tahu itu banyak,” katanya.
Berbeda halnya jika ada kepala desa yang sengaja menggunakan dana desa untuk keperluan pribadi. Termasuk menggunakan untuk menikah lagi.
“Yang menyimpang mungkin ada juga, ya kalau itu proses hukum tidak masalah sih menurut saya,” katanya.(VAN)
BADUNG,KHATULISTIWAONLINE.COM
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian membuka rapat koordinasi bidang politik dan pemerintahan umum dan deteksi dini mendukung sukses Pilkada Serentak 2020. Tito menekankan Pilkada 2020 harus berjalan lancar di semua daerah, baik keamanan maupun netralitas para ASN.
“Rapat kali ini mengenai masalah politik dan pemerintahan umum dan tema yang diambil berkaitan dengan hal yang sangat mendasar sangat penting dan mendasar di tahun ini yaitu pilkada serentak di 270 daerah baik provinsi, kabupaten, dan kota,” ujar Tito Karnavian dalam pidatonya di Bali Nusa Dua Resort (BNDC) Badung, Bali, Kamis (27/2/2020).
Tito mengatakan peran TNI-Polri di pilkada serentak sangat penting dalam hal keamanan pilkada. TNI-Polri dinilai mampu mengeksekusi gangguan keamanan.
“Mengamankan potensi-potensi kerawanan gangguan dan kemudian mampu melakukan eksekusi dan mampu segera menyelesaikan gangguan keamanan untuk unsur terpenting dari TNI-Polri dan unsur linmas ditambah dengan unsur unsur dari kesbangpol,” ujarnya.
Sementara itu, pemerintah daerah diimbau untuk mengakomodasi kebutuhan rencana pengamanan proposal oleh TNI-Polri.
“Kemudian kita harapkan juga dari pemerintah daerah bisa mengakomodir kebutuhan rencana pengamanan proposal yang diajukan oleh TNI dan Polri memang kalau linmas sudah ada standarnya,” pungkas Tito.(VAN)