Surabaya – Hari pertama pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), ribuan pengendara roda dua (R2) dan roda empat (R4) padati pintu masuk Surabaya, tepatnya daerah Bundaran Waru. Pengendara plat L dan W diperiksa kelengkapan dan keperluan masuk Surabaya.
Setelah itu, untuk pengendara plat luar L dan W akan dicek suhu tubuh oleh tim kesehatan.

“Semua pengguna jalan plat L dan W diperiksa kelengkapan dan keperluan masuk Surabaya telah diperiksa. Di sana ada protokol kesehatan yang mengecek,” kata Kepala Dishub Surabaya Irvan Wahyudrajad, Selasa (28/4/2020).Sedangkan untuk plat L dan W bisa langsung lurus tanpa cek suhu tubuh. Namun karena membludaknya kendaraan roda dua, pemeriksaan suhu tubuh tidak dilakukan intens.

“Kalau plat L dan W langsung lewat saja disemprot disinfektan karena volume kendaraan apa lagi R2 terlalu tinggi, tidak mungkin cek satu-satu (suhu tubuh). Yang kita fokuskan plat luar L dan W,” jelasnya.

Sementara pengecekan pengendara di pintu masuk Bundaran Waru ini dilakukan oleh tim gabungan.

“Kita menggandeng semua, TNI/Polri, dinas kesehatan, kelurahan, kecamatan, Satpol PP, Linmas, semua terlibat,” pungkasnya.(VAN )

Denpasar ,KHATULISTIWAONLINE.COM- Pintu masuk ke Bali melalui pelabuhan maupun bandara diperketat menyikapi larangan mudik yang telah ditetapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Gubernur Bali I Wayan Koster menegaskan masyarakat yang datang dari luar Bali harus mengikuti prosedur kesehatan.
“Pengetatan masyarakat dari luar yang akan masuk Bali melalui pintu-pintu masuk, baik jalur pelabuhan maupun bandara. Hal ini berlaku tanpa terkecuali, termasuk bagi warga ber-KTP Bali, juga tetap harus mengikuti prosedur kesehatan,” kata Koster dalam keterangannya, Sabtu (25/4/2020).

Bagi warga yang masuk ke Bali akan dilakukan rapid test hingga karantina. Sedangkan bagi warga dari daerah-daerah PSBB yang akan masuk ke Bali dikembalikan ke daerah asal.Bagi warga luar Bali yang masuk ke Bali agar tetap dilakukan rapid test, bahkan proses karantina bila diperlukan. Dan bagi warga yang berasal dari daerah-daerah yang menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), agar langsung dikembalikan ke daerahnya masing-masing karena mereka juga sudah melanggar kebijakan yang diterapkan daerahnya,” ungkap Koster.

Koster menegaskan hanya warga yang memiliki kepentingan mendesak akan ditolerir untuk melakukan perjalanan ke Bali. Termasuk juga urusan logistik dan tugas negara.

“Kita harus benar-benar bentengi Bali dengan baik. Namun kita masih tolerir bagi yang sifatnya benar-benar urgen dan darurat,” tegasnya.DON

Surabaya ,KHATULISTIWAONLINE.COM– Sosialisasi penerapan PSBB Surabaya Raya dimulai hari ini Sabtu (26/4/2020). Dalam sosialisasi ini, Pemprov Jatim beserta Pemkot/Pemkab menggandeng tokoh agama dan masyarakat.
“Jadi kita optimalkan ya waktu 3 hari ini. Nanti teknisnya bagaimana, masing-masing perwali/perbup yang menentukan. Kita mulai sosialisasi Sabtu ini,” kata Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Jawa Timur Heru Tjahjono usai memimpin rapat pematangan sosialisasi PSBB Surabaya Raya di Gedung Negara Grahadi, Jumat (25/4/2020) malam.

Heru menjelaskan sosialisasi kali ini memerlukan peran aktif tokoh agama dan masyarakat. Agar informasi tentang PSBB Surabaya Raya ini bisa tersampaikan dengan baik.Dirinya berharap masyarakat taat akan PSBB agar angka COVID-19 bisa berkurang bahkan hilang di Jawa Timur.

“Kalau masyarakat tertib PSBB, nanti kita bisa halal bihalal, bisa bertemu keluarga lebaran. Kalau tertib insyaallah angka COVID-19 di Jatim akan terus berkurang sampai habis,” terang pria yang juga menjabat sebagai Sekdaprov Jatim ini.

Sementara terkait detail larangan-larangan apa saja saat PSBB Surabaya Raya, Mantan Bupati Tulungagung ini memastikan hal itu kewenangan dalam perwali/perbup.

“Nanti disosialisasi akan dijelaskan. Ini difinalkan perwali/perbupnya,” pungkasnya.

Sebelumnya PSBB Surabaya Raya akan diterapkan selama 14 hari, mulai Selasa (28/4/2020) hingga Senin (11/5/2020). Untuk sosialisasi mulai dilakukan Sabtu (25/4/2020) hingga Senin (27/4/2020).(VAN)

Timika,KHATULISTIWAONLINE.COM – Pangdam Cenderawasih Mayjen TNI Herman Asaribab dan Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw, melihat dua jenazah warga Timika yang menjadi korban penembakan aparat Satgas pengamanan wilayah Freeport di Mile-34. Pangdam menegaskan penembakan itu akan diinvestigasi.
“Kami menyampaikan turut berdukacita, dan hal yang terjadi selanjutnya akan dilakukan investigasi terkait kasus ini, tentunya ada proses-proses hukum yang berjalan,” kata Herman kepada wartawan usai melihat korban di RSUD Mimika, Selasa (14/4/2020).

Sementara itu, Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw mengatakan saat ini di beberapa wilayah di Papua termasuk Timika ada beberapa kelompok-kelompok yang terus membuat teror mengganggu aparat TNI-Polri dan pemerintah. Sehingga pihaknya harus menjaga situasi agar tetap kondusif. Sementara karena posisinya begitu terbuka, pihaknya mengaku sulit membedakan mana-mana kelompok yang berseberangan dan mana masyarakat biasa.

“Jadi situasinya terbuka, kami sulit membedakan mana-mana kelompok-kelompok dan mana yang masyarakat biasa,” kata Paulus Waterpauw.

Dia menambahkan perbedaan persepsi dan pandangan akan diselesaikan bersama-sama setelah pemakaman selesai dilakukan pihak keluarga. Namun, Pangdam dan Kapolda masih belum menyatakan siapa dan dari kesatuan mana pelaku penembakan tersebut. Pihaknya masih harus mendalami peristiwa itu.Sebelumnya, penembakan itu terjadi pada Senin (13/4) pukul 16.30 WIT. Dua warga Timika yang tertembak adalah Reno Suku (20) dan Roni (23). Keduanya saat ini tengah disemayamkan di kamar jenazah Timika.

“Anak kami yang sedang mencari makan ditembak aparat, mereka bilang anak kami KKSB, anak kami bukanlah OPM, bukan KKSB, apalagi dengan sebutan KKB. Anak kami warga sipil yang jalan mencari makan,” kata tokoh adat Amungme Yanis Natkime, Selasa (14/4/2020)Yanis mengaku dua warganya tertembak di Mile Post (MP) 34, area PT Freeport Indonesia Kuala Kencana Mimika. Yanis mengaku belum tahu pelaku berasal dari kesatuan mana.

“Kami tidak tahu dari kesatuan mana yang melakukan, saya minta kepada petinggi TNI-Polri harus mengusut tuntas pelaku dan memecat pelaku,” ujarnya.(VAN)

Jayapura,KHATULISTIWAONLINE.COM – Tiga polisi meninggal dan dua lainnya terluka akibat pertikaian maut dengan oknum TNI di Mamberamo Raya, Papua. Panglima Kodam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI Herman Asaribab, menyampaikan permintaan maaf kepada Kapolri Jenderal Idham Azis dan jajarannya terkait peristiwa itu.
“Saya mewakili Bapak Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat, beserta seluruh jajaran TNI yang berada di Papua ini menyampaikan permohonan maaf kepada bapak Kapolri, bapak Kapolda Papua dan seluruh jajaran kepolisian di Indonesia dan di Polda Papua,” ujar Herman Asaribab kepada wartawan usai mengantar 3 jenazah polisi korban pertikaian maut dengan oknum TNI di Kasonaweja menuju kampung halaman masing-masing, Senin (13/4/2020).

Herman juga menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas gugurnya tiga anggota Polri itu. Dia mengatakan tiga anggota Polri itu adalah prajurit terbaik.”Tiga anggota Polri yang gugur adalah prajurit terbaik, mereka gugur sebagai satria kusuma bangsa, dan kami seluruh jajaran TNI turut berdukacita dan belasungkawa atas kejadian ini,” kata Herman.

Herman mengaku akan terus memantau proses penyidikan kasus yang melibatkan anggotanya itu di kabupaten Membramo Raya. Dalam kejadian itu, tiga anggota Polri tewas dan dua lainnya terluka.

“Kami dari unsur TNI tidak terlepas dari situasi yang terjadi dan kami pastikan proses akan tetap berjalan, bahwa apa yang sudah dilakukan, kami dengan bapak kapolda telah mengirimkan tim investigasi gabungan yang saat ini sudah mulai bekerja di Kasonaweja,” ucapnya.

Dari hasil investigasi itu, lanjutnya, masing-masing institusi akan menegakkan hukum berdasarkan apa yang dilakukan oleh pelaku di lapangan.(DON)

JAYAPURA,KHATUISTIWAONLINE.COM
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua menetapkan status tanggap darurat pandemi virus corona COVID-19 di wilayahnya. Status tanggap darurat corona berlangsung mulai hari ini hingga 6 Mei 2020.

“Memang benar ada peningkatan status setelah rapat Forkopimda Papua, yang dilaksanakan Rabu (8/4) memutuskan meningkatkan status dari siaga menjadi tanggap darurat,” ujar Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal di Jayapura, Papua, seperti dilansir Antara, Kamis (9/4/2020).

Pada Kamis (24/3), status Papua masih siaga darurat corona. Rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Papua yang dihadiri Ketua DPRP Papua John Banua Rouw, Ketua MRP Matius Murib, Waka Polda Brigjen Pol Johanes Marjuki, Kasdam XVII Cenderawasih Brigjen TNI Irham Waroiham, dan Lanud Silas Papare Marsekal Pertama TNI Tri Bowo berlangsung di Gedung Negara Dok V Jayapura.

Selain itu, pemerintah daerah setempat juga mengoptimalkan pencegahan dengan social distancing dan physical distancing yang diperluas dengan memperpanjang kebijakan belajar dan bekerja di rumah dari 14 April sampai dengan 23 April, kecuali untuk personel bidang kesehatan, pangan, energi, komunikasi, keuangan, logistik dan kebutuhan keseharian masyarakat.

Pemprov Papua membatasi waktu buka kegiatan perekonomian, baik di pasar maupun toko serba ada atau mal dari pukul 06.00 hingga 14.00 WIT. Pemerintah juga menutup semua jenis tempat wisata dan hiburan, kecuali fasilitas umum secara selektif.

Data dari tim Satgas Pencegahan dan Penanganan COVID-19 Papua terungkap 45 orang positif terpapar virus corona dan lima orang di antaranya meninggal.(MAD)

KENDARI,KHATULISTIWAONLINE.COM
Pangdam XIV/Hasanuddin, Mayjen TNI Andi Sumangerukka, menyalurkan bantuan 2.000 alat pelindung diri (APD) dan 600 alat rapid test Corona kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Bantuan tersebut diterima langsung Gubernur Sultra Ali Mazi.

“Bantuan kemanusiaan, ini kami serahkan dulu 2.000 APD, bertahap nanti akan ada lagi,” kata Mayjen Andi Sumangerukka di Rumah Jabatan (Rujab) Gubernur Sultra, Kendari, Rabu (8/4/2020).

Dia mengatakan bantuan tersebut sebagai bentuk kepedulian kepada tenaga medis yang saat ini menjadi garda terdepan. Bantuan berupa APD dan alat rapid test yang diberikan hari itu diharapkan bisa membantu Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.

“APD ini paling dibutuhkan tenaga medis, karena yang paling rentan terpapar,” ujarnya.

Di lokasi yang sama, Gubernur Sultra Ali Mazi memberikan apresiasi atas kepedulian yang dilakukan Pangdam Hasanuddin. “Terima kasih karena di saat situasi seperti ini pangdam masih mau berkunjung dan memberikan kami bantuan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Pangdam XIV/Hasanuddin Mayor Jenderal TNI Andi Sumangerukka memberikan bantuan logistik kepada ratusan warga terdampak COVID-19 di Kota Kendari, Sultra. Mayjen Andi juga memberi semangat kepada para penerima.

“Saya hadir di sini, mau memberikan bantuan sedikit kepada kita-kita yang berdampak langsung dengan adanya COVID-19,” ujar Mayjen Andi, di Makorem 143 Haluoleo.

Dia juga menyampaikan imbauan pemerintah agar warga tetap berada di rumah untuk memotong mata rantai penyebaran Corona.

“Saya berempati, Kodam berempati, Korem berempati. Kita harus semangat,” imbuhnya.(NOV)

MEDAN,KHATULISTIWAONLINE.COM
Sebuah foto yang menunjukkan beberapa warga penerima bantuan sembako memegang kertas bertuliskan ‘Saya orang tidak mampu penerima bantuan’ beredar di Medan. Keberadaan foto tersebut pun mendapat kritik karena dianggap tak pantas.

Tampak ada sejumlah foto warga yang digabung menjadi satu. Masing-masing warga di foto itu terlihat memegang selembar kertas dan beras.

“Saya orang tidak mampu penerima bantuan,” demikian isi kertas yang dipegang warga tersebut.

Di tengah foto, terlihat ada logo Pemko Medan. Tertulis juga ‘Penerima bantuan beras Pemko Medan di Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan’. Foto itu disebut diambil pada 4 April 2020.

Pemko Medan pun membenarkan keberadaan foto tersebut. Kabag Tata Pemerintahan Pemko Medan, Rasyid Ridho Nasution, mengatakan keberadaan foto tersebut merupakan inisiatif camat Medan Belawan.

“Iya benar. Tapi itu tidak ada mekanisme pembagian beras seperti itu. Di Belawan saja. Itu inisiatif Camat Belawan sendiri,” ujarnya.

Foto tersebut dikritik Anggota DPRD Kota Medan Fraksi Demokrat, Ishaq Abrar M Tarigan. Dia menilai cara pengambilan foto para penerima bantuan dengan memegang kertas tersebut harusnya tak perlu dilakukan.

“Programnya sudah bagus tapi caranya tidak perlu di foto dengan memegang kertas seperti itu. Kalau pun untuk catatan Pemko bagi penerima bantuan cukup Pemko saja yang tahu. Bisa saja disamakan seperti model PKH yang di mana ditempelkan stiker di rumah masyarakat yang menerima bantuan,” ujar Ishaq.(MAD)