BLITAR,khatulistiwaonline.com
Sebanyak 4.000 lebih pemuda Indonesia, berkumpul di Lapangan Pemkab Blitar di Jalan Kanigoro, Kamis (7/12/2017). Mereka berkumpul dalam puncak Kirab Pemuda Nasional 2017.
Sebanyak 72 tim inti Kirab Pemuda Nasional berkunjung ke berbagai obyek sejarah dan wisata di Blitar, selama 2 hari. Hari ini merupakan puncak kirab, setelah mereka menempuh perjalanan selama 72 hari di 100 titik di kota kabupaten seluruh Indonesia.
Dijadwalkan hadir dalam acara hari ini selain Menpora Imam Nahrawi juga hadir Menko PMK Puan Maharani, Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Siti Nurbaya dan Sesmenko Polhukam
Mayjend TNI Yoedhi Swastono. Selain itu juga akan hadir Kabarhankam Polri Komjen Pol Moechgiarto, Kemendagri diwakili Plt Direktur SUPD IV D Ucup Hidayat, Kemenkes diwakili Direktur Kesehatan Kerja & Olahraga Drg Kartini Rustiandi Kementerian PUPR Staf Ahli Hubungan antar lembaga, Ir Luthfi Aman Achmad.
Gubernur Jawa Timur Soekarwo juga akan memberi sambutan didampingi Kapolda Jatim Irjen Pol Machfud Arifin beserta Kepala BNN Provinsi Jatim Brigjen Pol Fatkhur Rahman.
Seorang anggota tim inti Kirab Pemuda Nusantara asal Kalimantan Timur, Yakub Ferdi Hasan Hasibuan mengaku event ini sangat penting bagi generasi muda Indonesia.
“Kami jadi benar-benar melihat sendiri dan tahu keberagaman budaya, adat dan agama di Indonesia. Kalau selama ini hanya melihat dari media, dengan melihat sendiri keberagaman ini semakin menguatkan rasa bangga dan cinta pada tanah air,” katanya kepada detikcom sebelum acara dimulai.
Begitu juga penuturan perwakilan pemuda dari Sumatera Utara, Sariah Fenty Siregar. Kirab Pemuda Nasional 2017 ini dinilainya mampu mempersatukan kembali semangat kebersamaan seluruh pemuda Indonesia .
“Kirab Pemuda ini merupakan acara Kemenpora. Kami perwakilan seluruh Indonesia bisa berkumpul bersama, berbagi pengalaman dan wawasan. Momentum yang penting untuk mempersatukan lagi, mengokohkan tali persaudaraan sehingga persatuan pemuda Indonesia semakin terjaga,” ucap gadis manis berhijab ini.
72 Pemuda perwakilan seluruh wilayah di Indonesia ini, telah melakukan perjalanan selama 72 hari pada 100 titik di 34 kota kabupaten seluruh Indonesia.
Mereka inilah yang diharapkan bisa menularkan pengetahuan dan wawasan kebangsaan pada pemuda di daerahnya masing-masing. Dengan tujuan menguatkan persatuan kesatuan dalam Kebhinekaan Tunggal Ika. (MAD)
MIMIKA,khatulistiwaonline.com
Mengantisipasi peringatan hari jadi Organisasi Papua Merdeka (OPM) pada 1 Desember, TNI-Polri menggelar Apel Gabungan. Apel digelar di Lapangan Sepak Bola Distrik Kwamki Narama Timika, Papua.
“Jadi untuk menghadapi 1 Desember, dari Polres Mimika dan TNI menyiapkan 600 personil,” kata Kapolres Mimika AKBP Victor Dean Mackbon, di lokasi apel, Kamis (30/11/2017).
Victor mengakui beberapa hari terakhir ada indikasi pertemuan-pertemuan dari kelompok yang tidak sepaham dengan NKRI. Pihaknya mengaku sudah mengupayakan selalu membangun komunikasi dengan pemerintah daerah setempat, tokoh adat, tokoh masyarakat juga tokoh agama, agar bersama-sama menjaga Kamtibmas di wilayah Hukum Polres Mimika.
“Dari informan intelijen memang sudah ada beberapa perkumpulan. Kami akan berupaya untuk memintai keterangan terhadap pihak-pihak yang terlibat,” ungkap Kapolres.
Pihaknya juga telah mendeteksi 4 titik lokasi yang paling dianggap rawan yang biasa menjadi titik kumpul massa, seperti Kwamki, SP-5, Kompleks Sosial, SP-12. Untuk lokasi-lokasi yang dianggap rawan ini pihaknya akan menempatkan pasukan gabungan di 4 lokasi tersebut.
Apel gabungan dihadiri oleh satu Pleton Anggota Kodim 1710 Mimika, satu Pleton Brigade Infanteri 20 IJK, satu Pleton Kaveleri, Satu Pleton AU, satu Pleton AL, satu Pleton Brimob Batalyon B Timika, satu Regu Brimob Bataliyon A Jayapura, dan Satpol PP yang juga dihadiri para petingi TNI se-Mimika.
Selain pasukan, kendaraan taktis dari Baracuda hingga panser pun di siagakan. Usai apel gabungan pasukan soft off force keliling kota Timika. (NGO)
BABEL, khatulistiwaonline.com
Aktifitas penambangan pasir timah ilegal yang berlokasi di daerah pinggiran pantai, tepatnya bersebelahan dengan pabrik silika dan berdekatan pula dengan PT. Pulomas, lingkungan Jelitik Kecamatan Sungailiat Bangka, Provinsi Bangka Belitung menimbulkan pertanyaan.
Aktifitas penambangan ini jelas tidak mengantongi izin lengkap. Pantauan Khatulistiwa di lapangan pada Senin (27/11-2017), tampak beberapa unit ponton TI Apung (Tambang Inkonvensional) dengan bebasnya mengeruk daerah pinggiran pantai seakan tidak tersentuh oleh hukum.
Jelas-jelas aktifitas penambangan ini telah merusak lingkungan, apalagi jaraknya sangat dekat dari bibir pantai yang akan menambah proses abrasi semakin cepat. Sepertinya penegak hukum yang berwenang kerjanya pada molor dan tutup mata.
Ironisnya, aktifitas penambangan liar ini sudah berjalan lebih dari dua tahun dan sama sekali tidak tersentuh Operasi PETI yang sedang gencar pada bulan November 2017 ini.
Hasil konfirmasi di lapangan berdasarkan keterangan dari penambang, mereka diwajibkan membayar uang sebesar Rp. 20.000,- dalam satu kilogram pasir timah yang telah mereka dapatkan dari hasil menambang di lokasi ini. Uang Rp. 20.000,- ini dipotong langsung oleh pembeli (kolektor) pasir timah dan uang tersebut sudah termasuk biaya koordinasi.
Sementara pemilik lokasi tambang ilegal ini dikabarkan punya surat sertifikat hak milik (SHM), namun yang jelas tidak mempunyai izin pertambangan dan melanggar Undang-Undang Minerba. (WAN)
BABEL, khatulistiwaonline.com
Pembangunan proyek jalan beton yang berlokasi di Jalan Muhidin, Air Hanyut, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung diduga sarat dengan kecurangan.
Proyek ini dilaksanakan pada tahun 2016 lalu, namun kini kondisi jalan beton ini telah mulai rusak, kondisi semen lantai jalan mulai terkelupas, batu-batu cor mulai bertimbulan seperti ranjau batu.
Pembangunan pengecoran jalan beton ini diduga tidak sesuai dengan spesifikasi. Petugas PU Cipta Karya, Dodi saat dikonfirmasi Khatulistiwa, Senin (27/11-2017) saat ditanya tentang komposisi bahan campuran semen perbandingannya berapa, dia mengaku 1 perbandingan 3,5. “Perbandingan itu sudah menjadi standar spesifikasi khusus untuk jalan beton. Satu perbandingan 3,5 ini sama dengan satu ember semen dicampur dengan pasir dan batu kerikil serta harus diaduk dengan menggunakan mesin molen agar campurannya rata,” ujar Dodi.
Kalau pengerjaan proyek ini sesuai dengan standar spesifikasi tentu tidak akan mudah rusak. Siapakah kontraktor pelaksana pekerjaan proyek ini?. Kabarnya proyek ini dikerjakan oleh Reza, namun saat dikonfirmasi melalui pesan singkat Reza pun membantah kalau proyek jalan beton ini di Gang Keluarga bukan pihak CVnya yang mengerjakannya, tetapi temannya lah yang mengerjakannya proyek ini, namun tidak menyebutkan nama dan CV yang jadi pelaksana.
Proyek ini perlu untuk diusut, siapa pun kontraktornya jika memang terbukti telah melakukan kecurangan dan harus ditindak dengan tegas. (WAN)
SURABAYA,khatulistiwaonline.com
Saat menerima gelar Doktor Honoris Causa, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti sempat menangis. Susi menangis saat mengucapkan terima kasih dalam pidatonya.
Susi mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung dan memberi kepercayaan kepadanya dalam mengemban tugas.
“Terima kasih kepada Bapak Presiden Haji Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla yang telah memberikan kepercayaan kepada saya sebagai menteri kelautan dan Perikanan dan satgas 115,” ujar Susi saat memberikan pidato di Graha Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya, Jumat (10/11/2017).
Tak lupa Susi juga menyebutkan beberapa nama seperti para sahabat, staf khusus, dan para pejabat di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Sebelum melanjutkan ucapan terima kasihnya, Susi berhenti sejenak karena ia harus beberapa kali mengusap air matanya dengan tisu. Susi ternyata menangis haru.
“Kepada para sahabat dan senior saya yang tak hentinya memberikan dukungan dan wejangan kepada saya Prof. Dr. Soebroto, Prof. Dr. Hasyim Djalal, Jend. TNI (Purn) Wijoyo Suyono, Letnan Jenderal TNI (Purn) Solihin Gautama Purwanegara, Prof. Dr. Kuntoro Mangkusubroto, Ir. Sarwono Kusumaatmadja, Jend. TNI (Purn) Endriartono Sutarto dan Mayjen TNI (Purn) Haji Sudrajat, MPA,” ujarnya.
Tangis Susi semakin tidak tertahankan saat ia mengucapkan terima kasih kepada keluarga terdekatnya.
“Terima kasih kepada almarhum Ayahanda Haji Ahmad Karlan dan Almarhumah Ibunda Hajjah Suwuh Lasminah yang telah membesarkan dan mendidik saya dalam lingkungan keluarga yang penuh cinta kasih sehingga saya dapat menjadi seperti sekarang ini. Putra-putri saya tercinta, Almarhum Panji Hilmansyah, Nadine Pascale Kaiser, Alvy Xavier, Ari Nursanti, dan cucu tersayang saya Arman Hilmansyah, Malika, Missut, dan Mateo,” pungkasnya.
Setelah menyelesaikan pidatonya, Susi kemudian menerima gelar Doktor Honoris Causa dari Rektor ITS Prof. Ir. Joni Hermana, M.Sc,.Es,. PhD.
Gelar Doktor Honoris Causa ini adalah yang kedua kalinya diterima Susi. Sebelumnya Susi mendapat gelar tersebut dari Universitas Diponegoro dalam bidang kebijakan, pembangunan, kelautan, dan perikanan. (NGO)
MERAUKE,khatulistiwaonline.com
Menteri Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani bertindak sebagai inspektur upacara dalam peringatan hari sumpah pemuda di Kabupaten Merauke, Papua. Dalam amanatnya Puan meminta pemuda Papua bergotong-royong ikut membangun Indonesia.
“Marilah dengan semangat dan api sumpah pemuda membangun kemajuan Indonesia bersama. Kita tidak sama tapi kita bergotong-royong membangun Indonesia yang berkemajuan,” kata Puan di Lapangan Pemda Merauke, Jalan Brawijaya, Merauke, Sabtu (28/10/2017).
Puan juga mengingatkan pemuda di Merauke bersiap menghadapi perkembangan kemajuan zaman. Dia menyebutkan kemajuan sebagai tantangan baru.
“Pemuda-pemudi Indonesia kini memasuki tantangan yang menuntut pemuda semakin tangguh menghadapi kemajuan zaman,” ujarnya.
Upacara ini sekaligus menutup Ekspedisi NKRI 2017 koridor Papua bagian selatan yang sudah dilaksanakan sejak 3 bulan lalu. Puan menyebut ekspedisi itu bisa menguatkan rasa kebersamaan.
“Ekspedisi NKRI yang telah menjangkau dan masyarakat yang berada di Asmat, Mappi, Merauke, dan Boven Digoel merupakan jalinan yang dapat membangun dan memperkuat jalinan rasa kebersamaan,” imbuhnya. (MAD)
SOLO,khatulistiwaonline.com
Tim gabungan melakukan simulasi acara resepsi pernikahan putri Presiden Joko Widodo, Kahiyang Ayu dengan Bobby Nasution. Simulasi dipusatkan di gedung Graha Saba Buana, Solo pagi ini.
Beberapa acara disimulasikan, mulai dari kedatangan pengantin, tamu VIP, hingga tamu masyarakat umum. Tim gabungan dari TNI, Polri dan Dishub Surakarta bersiaga dari Hotel Alila, tempat Bobby menginap, hingga Graha Saba Buana, Rabu (25/10/2017).
Tampak kereta kuda tiba memasuki gedung. Kereta tersebut disimulasikan sebagai kereta yang membawa Bobby dari hotel menuju gedung. Kemudian disusul kereta kuda yang membawa Kahiyang.
Selang beberapa menit, tiba mobil-mobil tamu VIP dengan pengawalan. Berlanjut bus-bus yang membawa tamu undangan dari kantong parkir menuju gedung.
Pantauan khatulistiwaonline, Jalan Letjen Soeprapto dari simpang empat Sumber hingga simpang tiga Masjid Mujahidin ditutup. Masyarakat dilarang melintas di depan gedung.
Wakapolresta Surakarta, AKBP Andy Rifai, mengatakan kegiatan tersebut dilakukan sebagai kesiapan pengamanan pada 8 November nanti. Sekitar 1.000 pasukan diterjunkan hari ini.
“Kegiatan ini adalah memberikan gambaran semua personel yang ada untuk memastikan apa yang kita rencanakan sesuai dengan keadaan lapangan. Kita lakukan realtime, sesuai dengan waktu sebenarnya,” kata dia. (DON)
PEKANBARU,khatulistiwaonline.com
Mahkamah Agung (MA) menggugurkan Peraturan Menteri (Permen) Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor 17/2007 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri di Lahan Gambut. Gugatan soal Permen tersebut dilayangkan oleh buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (K-SPSI) Riau.
“Mengabulkan permohonan HUM,” demikian lansir panitera MA dalam websitenya yang dikutip khatulistiwaonline, Jumat (20/10/2017).
Perkara nomor 49 P/HUM/2017 itu diadili oleh ketua majelis Supandi dengan anggota Hary Djatmiko dan Is Sudaryono. Adapun panitera pengganti yaitu Teguh Satya Bhakti.
Menyikapi putusan itu, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) K-SPSI Riau, Nursal Tanjung menyambut gembira. Menurut Nursal Tanjung, Permen LHK No 17 tersebut, bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Juga bertentangan dengan PP No 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan. Selain itu bertentangan dengan ketentuan peralihan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.
“Bawah Permen LHK No 17 Tahun 2017 yang diundangkan pada 27 Februari 2017 tidak mempunyai kekuatan hukum meningkat (tidak sah) dan tidak berlaku umum. Jadi menteri LHK harus mencabut Permen tersebut,” kata Nursal.
Menurut Nursal, para buruh melakukan gugatan uji materil pada 25 Juli 2017. Akhirnya MA memutuskan pada 2 Oktober 2017. Namun hingga sekarang, pihak DPD SPSI Riau belum menerima salinan tersebut.
Nursal menjelaskan, Permen tersebut yang melarang pengelolaan di lahan gambut, dapat mengancam ratusan ribu pekerja yang tergabung dalam SPSI
“Untuk wilayah Riau saja sekitar 250 ribu tenaga kerja yang bergantung pada sektor hutan tanaman indutri. Ini belum lagi di provinsi lainnya di Sumsel, Jambi, Papua,” kata Nursal.
Bila Permen itu tetap diberlakukan, kata Nursal, hal itu akan menutup lapangan pekerjaan di seluruh sektor tanaman industri. Karenanya, pihak SPSI berharap Menteri LHK dapat mematuhi apa yang telah diputuskan MA.
“Kiranya Menteri LHK bisa menerima keputusan tersebut. Sebab, banyak masyarakat kita yang menggantungkan hidup dari bekerja di hutan tanaman industri. Jika dihentikan, mau ke mana lagi mereka bekerja,” kata Nursal. (NGO)
SURABAYA,khatulistiwaonline.com
Kapal Motor (KM) Mutiara Sentosa I terbakar di Perairan Masalembu, Sumenep, Madura. Kapal tersebut mengangkut 134 penumpang, 37 ABK dan puluhan kendaraan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.
Kasi tertib Berlayar Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya Syah Hermawan saat dihubungi khatulistiwaonline, Jumat (19/5/2017), mengatakan, kapal itu memuat 37 ABK dan 134 penumpang. Selain manusia, kapal tersebut juga memuat kendaraan yang terdiri dari 2 motor, 21 mobil kecil, 10 truk sedang, dan 47 truk besar.
“Kapal Basarnas kabarnya juga menuju lokasi untuk melakukan evakuasi juga. Sebagian penumpang masih di atas kapal penyelamat, dan sebagian sudah dibawa ke UPP Masalembu dengan kapal kecil,” ujar Hermawan.
Dia mengatakan Api muncul dan langsung membesar. Sprinkle dan alat pemadam ringan (apar) tidak bisa memadamkan api yang terus membesar. Api terus merembet ke kendaraan lain di car deck.
Karena kebakaran semakin membesar, Nakhoda kapal Eddy Sarwoto memerintahkan semua yang ada di kapal segera meninggalkan kapal (abandoned ship). Sebelum memerintahkan abandoned ship, nakhoda sudah berusaha meminta bantuan kepada pos pelayaran terdekat dan kapal yang sedang melintas.
Kebetulan ada KM Meratus Makassar yang sedang dalam perjalanan dari Makassar menuju Jakarta. Kapal itulah yang paling dekat. Kapal itulah yang pertama kali melakukan evakuasi penumpang.
“Evakuasi dilakukan sekitar pukul 18.00 WIB,” tutur Hermawan. (DON)
PEKANBARU,khatulistiwaonline.com
Menkum HAM, Yasonna H Laoly mengunjungi Rutan Klas II Pekanbaru berdialog dengan tahanan dan napi. Sejumlah kebobobrokan yang ada disampaikan ke media.
“Saya tadi sudah berdialog dengan penghuni Rutan dan melihat kondisi seluruh ruangan yang ada. Ruangan kecil dipaksa untuk beramai-ramai. Sangat luar biasa kondisinya di sini,” kata Yasonna dengan nana geram, Minggu (7/5/2017).
“Kalau sudah merasa gerah, nanti akan ada minta pindah ruangan. Di sinilah adanya pungli yang dilakukan pegawai Rutan,” kata Yasonna.
Untuk pindah ruangan, kata Yasonna, maka pegawai Rutan meminta uang dengan jumlah jutaan rupiah. Ini belum lagi urusan jam besuk yang juga dilakukan pungli.
“Staf Rutan sengaja membiarkan ruangan begitu padat untuk diperas. Memang, Rutan ini kapasitasnya sekitar 3.00-aan, tapi disi 1.800-an. Ini sudah melebihi 600 persen,” kata Yasonna.
“Ini memang persoalan seluruh Rutan dan LP di Indonesia. Tapi itu tidak boleh dijadikan alasan,” kata Yasonna.
Mestinya kondisi seperti itu, kata Yasonna, harus sudah didekteksi sejak dini. “Di Riau ini Rutan dan lembaga pemasyarakatan hanya berkapasitas 2.000, tapi dihuni 10 ribu,” kata Yasonna.
“Kami akan mencari terkait over kapasitas ini. Mau tidak mau, harus ada tambahan bangunan di Riau ini, dan di seluruh Indonesia,” kata Yasonna. (MAD)