PEKANBARU,KHATULISTIWAONLINE.COM
Provinsi Riau termasuk salah satu daerah terbesar dalam peredaran narkoba. Untuk peredaran narkoba jenis sabu, Riau mendudukan rangking ke-3.
“Untuk barang bukti jenis sabu Riau masuk dalam rangking ketiga di seluruh jajaran Polda yang ada Indonesia,” kata Kapolda Riau, Irjen Nandang, Jumat (20/4/2018) di halaman Kantor Gubernur Riau, di Pekanbaru.
Hal itu disampaikan Nandang di hadapan Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri, Jenderal Tito Karnavian dalam kunjungan kerja di Riau.
Nandang menjelaskan, untuk barang bukti ekstasi Riau masuk dalam rangking kedua. Untuk peredaran ganja Riau pada posisi ke delapan.
“Sementara ini dalam pemberantasan narkoba kita masih secara konvensional,” kata Nandang.
Beberapa waktu lalu, kata Nandang, pihaknya pernah bekerjasama dengan BNN Pusat. “Sudah berhasil menangkap sabu-sabu seberat 45 kg itu yang diangkut dari Aceh melalui Provinsi Riau,” kata Nandang.
Berkaitan dengan Pilkada, sambung Nandang, jumlah penduduk Riau 6,6 juta orang. Dari jumlah itu yang memiliki hak pilih sebanyak 3,6 juta.
“Baru hari ini akan diputuskan berapa daftar tetap. Karena saat ini baru data sementara,” kata Nandang.
“Dalam rangka menyongsong pelaksanaan Pilkada, kami bersama Pak Danrem melaksanakan safari dakwah, dalam rangka memerang hoax dan dalam rangka mewujudkan pilkada damai di Riau,” tutup Nandang. (ARF)
Oleh Budi Usman, Aktivis Tangerang Utara
Rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten menyatakan laju penyusutan luas baku lahan pertanian di Banten dalam lima tahun terakhir mencapai 0,14% per tahun, atau menghilang sekitar 273 hektare tiap tahun.
Nandang Efendi, Kepala Bidang Statistik Produksi BPS Provinsi Banten mengatakan berdasarkan data terbaru pada 2016, luas baku lahan sawah yang tersebar di empat kabupatan dan empat kota di Banten tersisa 194.716 ha. Adapun rincian sisa sawah di empat kabupaten, tuturnya, adalah Pandeglang tersisa 54.080 ha, Lebak 45.843 ha, KabupatenTangerang 38.644 ha dan Serang 45.024 ha. Sementara luas baku lahan sawah di kawasan perkotaan seperti Kota Tangerang tersisa 690 ha, Cilegon 1.746 ha, Serang 8.476 ha dan Tangerang Selatan hanya tersisa 213 ha.
Calon Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar beberapa waktu yang lalu melakukan blusukan menyambangi petani di Kampung Rawa Lini RT. 04/07, Desa Teluknaga, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang.
Pada blusukannya, Zaki yang didampingin konsultannya memaparkan konsep Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang kedepan, mengenai Urban Farming.
Jika Zaki kelak terpilih lagi menjadi Bupati Tangerang, maka di perode keduanya Zaki akan memfasilitasi para petani dengan tempat pencucian sayur siap panen dan wrapping. hingga pemasaranya pun akan bekerjasam dengan BUMD.
Keberpihakan Calon Bupati Tangerang ini nampaknya kontras tidak berimplikasi lurus terhadap proteksi dan ketahanan pangan Kabupaten Tangerang.
Calon Bupati Ahmed Zaki menjelaskan, konsep yang ia paparkan ini juga untuk merubah pola pikir para petani mengenai urban farming. Bahwa urban farming tidak hanya sebatas padi dan sawah saja, urban farming pun bisa dilakukan tanaman sayaur-mayur dan lainnya.
Ternyata ada fakta dari kajian update yang dilakukan Direktorat Penelitan dan Pengembangan (Litbang) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ada sekitar 60 ribu hektar sawah telah beralih fungsi setiap tahunnya di berbagai daerah di Indonesia.
“Jumlah tersebut setara dengan 300 ribu ton beras. Jumlah ini memprihatinkan dan harus menjadi perhatian kita semua. Padahal pemerintah sedang gencar-gencarnya mendorong upaya swasembada beras pada pangan, namun lahan untuk pertanian menyusut di berbagai daerah,” ujar Deputi Bidang Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan.
Menurut Pahala, seharusnya Undang-Undang No. 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) dapat mengakomodasi permasalahan ini. Namun, kata Pahala, UU tersebut tidak terasa gaungnya, dan tidak terlihat sejajar dengan target peningkatan produksi.
Dalam pasal 73 Undang-Undang No.41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menyebutkan, setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pengalihfungsian lahan pertanian pangan berkelanjutan tidak sesuai dengan ketentuan pidana dengan sanksi penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun. Sedangkan dendanya paling sedikit Rp 1 miliar dan paling banyak Rp 5 miliar. ( Rmol , 14 Maret 2014 )
Pemrop Banten melalui Perda nomor 5/2017 telah menerbitkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang mencangkup konsideran proteksi ketahanan pangan Kabupaten Tangerang. Selanjutnya harus ada Peraturan daerah sebagai instrumen pengendalian perubahan pemanfaatan lahan pertanian tanaman pangan agar kekuatannya lebih mengikat.
Lalu sosialisasi pada masyarakat menjadi agenda penting dan hukumnya wajib, agar masyarakat tidak mengubah lahan pertaniannya menjadi lahan terbangun dan masyarakat tidak merasa tercurangi karena tidak tahu peraturan tersebut. Untuk kasus ini mustahil masyarakat dengan mudah menaatinya, maka perlu penerapan mekanisme disinsentif dan sanksi administratif sebagai bentuk instrumen pengendalian perubahan pemanfaatan lahan pertanian.
Kepala daerah diingatkan untuk hati-hati mengeluarkan keputusan soal alih fungsi lahan. Sebab, jika itu dilakukan sembarangan untuk kepentingan lain bakal terancam hukuman pidana dan denda. Undang-undangnya mengatakan seperti itu, karenanya Gubernur, Bupati dan Walikota tidak boleh sembarangan melakukan alih fungsi areal yang sudah ditetapkan sebagai lahan persawahan berkelanjutan .
Lahan pertanian produktif berkurang minimal seluas 70 hektare tiap tahun di kawasan Pantai Utara Kabupaten Tangerang, Banten. Lahan pertanian tergerus lantaran dijadikan kawasan perumahan dan pabrik ( Sekretaris Dinas Pertanian dan Peternakan Pemkab Tangerang, Mawardi Nasution 6/3 /15).
Setiap tahun luas lahan pertanian di Kabupaten Tangerang semakin menyusut. Hal itu seiring tidak adanya pengendalian alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan produktif menjadi bangunan perusahaan, kawasan pemukiman atau bangunan lainnya, harus dikendalikan. Pasalnya sejak beberapa tahun terakhir ini, penyusutan lahan produktif di Kabupaten tangerang terus terjadi.
Alih fungsi lahan ini bukan hanya terjadi pada lahan pertanian kebun atau sawah saja, tetapi sudah merambah ke kawasan konservasi air dan hutan lindung . Banyak hutan rakyat yang tadinya lestari menjadi gersang. Dari kejadian itu tidak heran jika hujan tiba airnya tidak terserap oleh lahan, dan jika musim kemarau tiba terjadi kekeri-ngan karena sama sekali tidak dapat menyerap air hujan. Maka bencana ekologis dan murka Tuhan yang terjadi !!
Masalah pengendalian alih fungsi lahan, sudah diatur dalam UU No.41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, PP No. 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan. Penyediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan harus diganti paling sedikit tiga kali luas lahan yang dialihfungsikan lahan beririgasi, sebagaimana dalam UU No.41 Tahun 2009 tentang Perlin-dungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. tetapi pada kenyataanya di Kabupaten tangerang masih banyak perusahaan-perusahaan yang pemba-ngunannya memakai lahan produktif belum melaksanakan penggantian.
Sementara masalah perizinan, Pemkab hanya serimonial mewajibkan si pemohon untuk membuat pernyataan penggantian lahan tersebut. Sampai saat ini yang kami lihat belum tahu dan belum melihat secara faktual dan objektif tentang transparansi pengembang dan perusahaan di kabupaten Tangerang yang sudah mengganti lahan yang dialih fungsikan ?
Sedangkan sudah jelas bila ada pelanggaran mengenai alih fungsi lahan produktif diatur sangsi pidananya dalam UU No.41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Konversi juga bisa dilakukan selama ada rekomendasi yang dikeluarkan oleh dinas teknis yaitu Dinas Pertanian. Sebab dalam rekomendasi teknis tersebut, salah satu syaratnya adalah surat kesiapan menyediakan lahan pengganti terhadap lahan yang dikonversi tersebut.
Ingat, pasal 44, UU 41 tahun 2009 mengamanatkan, bahwa alih fungsi itu boleh dengan syarat adanya kajian kelayakan strategis, rencana alih fungsi lahan, adanya pembebasan kepada pemilik lahan, tersedianya lahan pengganti. Sementara banyak alih fungsi lahan pertanian yang tidak boleh dialuhfungsikan, sebagaimana amanat Keputusan Presiden Nomor 33 tahun 1990, bahwa pemberian ijin lokasi dan ijin pembebasan tanah bagi setiap perusahaan, dilakukan dengan ketentuan tidak mengurangi areal tanah pertanian.
Jika argumennya adalah karena belum ditetapkannya Perda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, maka gunakan peraturan yang ada di atasnya, mulai dari UU sampai Permen. Jangan sampai, karena Perdanya belum selesai lantas berbuat semaunya saja.
Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang selama ini masih diandalkan oleh Kabupaten Tangerang,Jika over alih fungsi lahan ini terus dibiarkan tanpa ada tindakan tegas dari pemerintah, maka krisis pangan pun akan terjadi. Dengan demikian diharapkan kebijakan untuk sektor pertanian lebih diutamakan, namun setiap tahun untuk luas lahan pertanaian selalu mengalami alih fungsi lahan dari lahan sawah ke lahan non sawah, begitupun hutan rakyat. Bahkan hutan negara sekalipun selalu menjadi incaran para pengu-saha, ditambah lagi dengan penegak aturan yang selalu kalah dengan para pengusaha.
Namun sayang, kesuburan yang dimiliki tanah ini tidak diiringi dengan kesuburan semangat memelihara, memanfaatkan dan mengembangkannya. Padahal pertanian merupakan salah satu kebutuhan utama manusia.
Ketika manusia masih ingin hidup, maka mereka membutuhkan oksigen dan makanan. Makanan yang dikonsumsi manusia sehari – hari merupakan bahan organik yang hanya dapat diproduksi oleh kegiatan pertanian. Apa jadinya jika pertanian ini tidak lagi menjadi prioritas pembangunan ?
Penutup
Dampak Konversi Lahan Pertanian Konversi lahan pertanian pada umumnya berdampak sangat besar pada bidang sosial dan ekonomi. Hal tersebut dapat terlihat salah satunya dari berubahnya fungsi lahan. Konversi lahan juga berdampak pada menurunnya porsi dan pendapatan sektor pertanian petani pelaku konversi dan menaikkan pendapatan dari sektor non – pertanian. Konversi lahan berimplikasi atau berdampak pada perubahan struktur agraria.
Semoga saran pendapat yang di buat ini dapat bermanfaat bagi kita semua demi ketahanan pangan serta perlindungan lahan pertanian berkelanjutan yang lebih ekologis dan kapabel serta terbitnya Peraturan sehat buat warga kita kedepan generasi sekarang dan penerus yang selanjutnya yang identik dengan generasi gemilang bukan hanya utopia.***
MANADO,khatulistiwaonline.com
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) bertolak ke Manado, Sulawesi Utara, pagi ini. JK akan membuka Sidang Majelis Sinode ke-79.
Berdasarkan informasi dari Setwapres, Senin (19/3/2018), JK bertolak ke Manado pagi ini sekitar pukul 06.30 dari Bandara Halim Perdanakusuma. JK dan rombongan terbang menggunakan pesawat Kepresidenan BAe-RJ 85.
Sidang Majelis Sinode akan digelar di Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM), Senin (19/3). Acara dimulai sekitar pukul 11.00 WITa.
JK dijadwalkan akan tiba di Manado sekitar pukul 10.40 WITa setelah menempuh perjalanan selama kita-kira 2,5 jam.
Setelah itu, JK akan melakukan peninjauaan PMI di Town Square sebelum kembali ke Jakarta pada hari yang sama. (ADI)
BONE,khatulistiwaonline.com
Beras sejahtera adalah bagian dari strategi pemenuhan kebutuhan dasar dalam bentuk pangan yang di lakukan, oleh pemerintah pusat secara Nasional.
Bantuan sosial beras sejahtera ini, di harapkan dapat memenuhi sebagian dari kebutuhan pangan (KPM) sehingga bisa mengurangi pengeluaran dalam Pemenuhan kebutuhan pangan.
Adapun mekanisme pelaksanan bansos Rastra ini tidak mengalami banyak perubahan dengan subsidi beras sejahtera yang di laksanakan sampai dengan tahun 2017.
Kecuali dalam hal pertanggungjawaban penyaluran oleh karena itu, dukungan pemerintah daerah setempat sangat di harapkan, untuk mewujudkan hal tersebut di butuhkan tuntunan, atau panduan pada seluruh pihak baik pengelola , pelaksana , pengendali dan pemangku kepentingan lainnya.
Agar mulai dari perencanaan , pelaksanaan , penyaluran, pemanfaatan hingga pengendalian bisa di laksanakan secara terarah , terencana ,ternsparan dan dapat di pertanggung jawabkan.
Namun haharapan yang demikian itu, dinilai tidak terlaksanakan dengan baik, terutama di Desa tondong bua, Kec. Tellu limpoe Kab. Bone Sulsel.
Dari hasil kompirmasi LSM Grasi (Gerakan Rakyat anti korupsi ), Nurdin dari salah satu masyarakat penerima rastra (Muhlis Dg Marala) telah ditemukan beberapa indikasi penyimpangan penyaluran rastra.
Muhlis Dg Marala mengatakan, bahwa pembagian rastra tidak sesuai dengan petunjuk tehnis rastra yang disinyalir kuat, di lakukan oleh sekdes Desa Tondong bua, Muh Yusuf Dg magassing.
Kalau berdasarkan aturan juknis warga layak terima rastra wajib diberikan 10 liter per KK, maka Sekdes, Muh Yusuf, hanya memberikan jatah rastra yang berpariasi seperti ada yg d kasi 5 liter ada yg 7 liter dan ada yg brupa uang Rp 35000 per kartu rastra.
Namun di suruh tanda tangani 10 kg. ungkap Munghlis Dg Marala di hadapan LSM Grasi, Nurdin dengan harapan yang disamaikannya, agar segala bentuk kelicikan yang diduga sengaja diaksikan oleh Sekdes, segera diproses hukum.
Sekdes tellue limpoe, Muh Yusuf saat hubungi oleh Media ini melalui handphone selulernya dengan no: 085242869016″ enggan diangkat.
Ketua LSM Grasi, Nurdin apa yang di lakukan oleh sekdes Desa Tondong bua, itu diduga sengaja melabrak SK Mensos, tentang rastra.
Dimana penyaluran bansos Rastra dari TB Ke KPM di lakukan oleh pelaksana distribusi dengan menyerahkan bansos Rastra sejumlah 10 Kg setiap bulan.
Olehnya masyarakat Desa Tondong bua kecamatan tellu limpoe dan juga Nurdin sangat mengharapkan, agar aparat penegak hukum khususnya polres Bone, segera melakukan penyelidikan dan penyidikan ke Desa Tondong bua kecamatan tellu limpoe.
Memintai pertanggung jawaban kelakuan sekdes Tondong bua, Muh Yusuf Dg Magassing yang di duga melanggar SK Mensos ,tentang rastra dimakdsud. (ART/HMZ)
TANGERANG,khatulistiwaonline.com
Situ Cipondoh yang terletak di wilayah Kota Tangerang merupakan aset limpahan dari Pemprov Jawa Barat kepada Pemrov Banten.Meski demikian, sampai saat ini Pemprov Banten belum dapat mengelola aset tersebut, karena pihak Pemprov Jabar masih terikat kontrak dengan pengelola swasta.
“Sejak penyerahan aset Situ Cipondoh dari Pemprov Jawa Barat kepada Pemprov Banten tahun 2007, Pemprov Banten tidak bisa mengelola Situ Cipondoh karena sudah dikelola PT. Griya Tritunggal Paksi dari hasil kerja sama dengan Jabar dulu,” kata Budi Usman, aktifis penggiat lingkungan Selasa (6/3/2018).
Diketahui, antara Pemprov Jawa Barat bersama PT. Griya Tritunggal Paksi terjadi MoU tentang pengelolaan situ tersebut sejak tahun 1993 dengan masa kerja selama 30 tahun.
“Artinya, kontraknya baru berakhir 2023 mendatang. Masalahnya, PT. Griya Tritunggal Paksi ini ternyata sudah menggadaikan sertifikat hak guna bangunan (HGB) kepada PT Sinar Mas Multi Finance. Ini akan jadi rigid (rumit) lagi kalau tidak segera diselesaikan. Bisa bisa aset Cipondoh ini hilang kalau begini,” tutur Budi Usman.
Pada 12 November 2016 lalu, pimpinan dan anggota Komisi I melakukan kunjungan kerja ke Setda Provinsi Jawa Barat. Dalam kunjungan kerja itu, pihaknya mempertanyakan tindak lanjut penyelesaian aset limpahan Provinsi Jawa Barat ke Provinsi Banten Situ Cipondoh sebagai lahan konservasi yang terletak di Provinsi Banten dikabarkan tergadai oleh pihak perusahaan yang terikat kontrak dengan Pemrov Jawa Barat untuk mengelola lahan ini menjadi kawasan wisata air.
Persoalan Situ Cipondoh ini sebenarnya sudah mengemuka dan ramai dibicarakan di media massa sejak sekitar tahun 2009. Masalah ini terkuak saat terjadi rapat pembahasan penanganan pasca bencana jebolnya tanggul Situ Gintung. Saat itu dalam rapat juga dibahas tentang status pengelolaan Situ Cipondoh pada pihak swasta selama 30 tahun terhitung sejak tahun 1993 hingga berakhir pada tahun 2023.
Fakta ini tertuang dalam dokumen Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) yang menyebutkan adanya perjanjian antara pemerintah provinsi Jawa Barat dengan Komisaris PT. Griya Tunggal Paksi (GTP). Saat itu Tangerang masih masuk wilayah Provinsi Jawa Barat, sebelum akhirnya dipecah terbentuk Provinsi Banten tahun 2000.
Karena itu saat ini, kepemilikan danau seluas 175 hektar ini masih tetap di tangan pemerintah Provinsi Banten.
Di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) inilah, saat itu Pemrov Jawa Barat membuatkan Hak Guna Bangunan (HGB). Namun ironisnya, perusahaan yang mendapat HGB ini bukan mengelola lahan ini menjadi tempat pariwisata yang mendatangkan manfaat, malah menggadaikan serifikat HGB ini ke sebuah bank swasta.
Awalnya diduga sertifikat ini disebut-sebut diagunkan ke sebuah perusahaan asal Singapura. Dasar pencabutannya jelas, karena sejak tahun 1993, investor pemilik HGB tidak melaksanakan kewajibannya mengelola dan mengembangkan Situ Cipondoh ini sebagai kawasan wisata air.
Menurut Budi Usman bahwa sudah terbayang akhirnya kasus ini menjadi perseteruan antara Pemrov Jawa Barat dan Pemrov Banten. Pemrov Jawa Barat mengklaim situ tersebut miliknya secara de jure, meski secara de factoterletak di wilayah geografis Provinsi Banten. Sejak pengukuhan Kota Tangerang masuk wilayah Provinsi Banten pada tahun 2000, ditegaskan dalam setahun semua aset Provinsi Banten sudah harus diserahkan oleh Pemrov Jawa Barat.
Namun karena Pemrov Jawa Barat belum mengubah ketentuannya, bahkan menggandeng pihak swasta dalam pengelolaannya selama kurun 30 tahun, membuat Situ Cipondoh ini sempat tak terurus. Danau yang menjadi tempat masyarakat bersantai itu terlihat sangat kotor dipenuhi eceng gondok. Hingga bagai kawasan tak bertuan.
Apapun persoalannya, harusnya semua pihak terkait bisa duduk bersama, tanpa harus saling tuding. Faktanya BBWSCC telah menegaskan, penguasaan seluruh Situ dan lahan disekitarnya oleh perorangan atau perusahaan tertentu, jelas bertentangan dengan konsep keberadaan situ sebagai lahan konservasi dan tampungan air pengendali banjir. Karena penguasaan lahan seperti ini memicu kerawanan terjadinya alih fungsi kawasan konservasi yang membahayakan kesimbangan lingkungan. (NGO)
JENEPONTO,khatulistiwaonline.com
Kabag perlengkapan Pemkab Jeneponto Sul-sel, Syarifuddin S.sos MSI turun langsung ke jalan memantau perbaikan lampu jalan sewilayah kota Kab. Jeneponto.
Perbaikan lampu jalan khususnya dalam wilayah perkotaan Jeneponto, kini pihak perlegkapan giat turun lapangan atau ke jalan memantau yang macet atau memastikan lampu yang tidak menyala, tak lain adalah kesesuaian program.
“Saya turun langsung memantau perbaikan lampu jalan, tak lain adalah menyukseskan program pemerintah dalam kebersihan dan keindahan kota, bercahaya di malam hari”.
Hal itu diungkapkan oleh Kabag Perlengkapan, Syarifuddin saat dikonfirmasi oleh Media khatulistiwaonline, di batas kota Jeneponto jln. Lanto Dg Pasewang Paceko Kel. Balang Kec. Binamu Selasa, 27/2/2018.
Menurutnya, nampak bersih dan indahnya kota Jeneponto yang tetap bercahaya sinar lampu di malam hari, adalah selain suatu harapan pemerintah, juga bagian dambaan masyarakat luas. Tambahnya. (HZS)
MALANG,khatulistiwaonline.com
Kematian Kombes (purn) Agus Samad, sebelumnya disebut Somad, membawa kesedihan bagi orang yang mengenalnya. Alumni Akpol tahun 1970 ini dikenal baik dan memiliki jiwa sosial tinggi.
“Kami mengenalnya baik, beliau aktif di masyarakat maupun di masjid,” kata Syamsul Hadi (58), tetangga yang juga sahabat korban saat ditemui di kediamanan korban Perum Bukit Dieng MB9, Pisangcandi, Sukun, Kota Malang, Senin (26/2/2018).
Syamsul mengaku, terakhir kali bertemu korban pada libur perayaan imlek beberapa waktu lalu. Korban usai menunaikan salat Jumat, langsung bertandang ke rumahnya.
Syamsul dengan korban sudah mengenal lama. Pada 2001 lalu Syamsul menjabat Ketua RW setempat, sedangkan korban sebagai Ketua RT.
“Kami pernah sama-sama mengurusi masjid, dan saya RW, almarhum Ketua RT. Di rumah cukup lama kami ketemu meski almarhum tidak banyak bicara,” beber Syamsul.
Saat kejadian, kata dia, Suhartatik istri korban tengah berada di Pulau Bali. Pasutri ini memang memiliki rumah makan, dan istrinya mengganti adik kandung korban yang bertugas menjaga usaha itu.
“Istrinya ke Bali, gantikan jaga adik korban yang menunggu usaha rumah makan korban. Jika ditinggal, korban seorang diri, karena kedua anaknya sudah memiliki rumah sendiri,” beber Syamsul.
Syamsul juga mengungkapkan, saat pertemuan di rumahnya. Korban banyak mengucapkan permintaan maaf, hal serupa dilakukan kepada para teman yang dikenalnya di lingkungan sekitar.
“Minta maaf terus, bukan saja ke saya. Tetapi juga ke lainnya. Entah mengapa terus meminta maaf, saya juga tidak tahu,” terangnya.
Sebagai sahabat, Syamsul juga mengetahui jika korban memiliki penyakit. Yakni asam urat, ketika penyakit itu kambuh korban tidak bisa berjamaah ke masjid di komplek perumahan yang ditempati.
“Pokoknya kalau asam uratnya kambuh, tidak pergi ke masjid,” tandasnya.
Petakziah terus berdatangan ke rumah duka. Begitu dengan anggota kepolisian berbaju preman.
Nampak juga Kasatreskrim Polres Malang Kota AKP Ambuka Yudha terlihat sibuk mengamati pintu utama rumah berlantai dua itu. “Kami sedang cek kondisi pintu,” ucap Ambuka terpisah. (DON)
BOGOR,khatulistiwaonline.com
TNI- Polri dan 114 komunitas pecinta lingkungan melakukan upaya normalisasi Telaga Saat yang menjadi hulu Sungai Ciliwung di kawasan Puncak, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. 80 persen dari total luas telaga ini sudah menjadi daratan dan dipenuhi tanaman liar.
“Jadi kegiatan ini namanya Ngalokat Sirah Cai Sungai Ciliwung, yaitu membersihkan dan menormalisasikan kembali kepala sungai Ciliwung. Telaga ini hulunya Sungai Ciliwung, dan kondisinya saat ini 80 persen sudah menjadi daratan dan tertutup tumbuhan gulma dan tumbuhan air liar lainnya,” kata Komandan Korem 061/Suryakancana Kolonel Infantri Muhamad Hasan ditemui di Puncak, Bogor, Minggu (25/2/2018).
Saat ini, kondisi Telaga Saat (danau kering, dalam bahasa sunda) benar-benar sesuai dengan namanya. Sejak 7 tahun belakangan, telaga seluas 6 hektare yang menjadi tempat berkumpulnya 13 mata air di kawasan Puncak ini terus mengalami pendangkalan.
Jika dalam kondisi normal, telaga ini bisa menampung debit air hingga 5 juta liter air. Namun saat ini, Telaga Saat hanya mampu menampung 100 ribu liter air.
“Kerusakan ini disebabkan karena ada pembiaran. Saya tanya sama warga sini katanya ada pengerukan 6 atau 7 tahun lalu, tapi setelah itu dibiarkan. Lihat itu tanaman eceng gondok, tanah bekas longsoran, itu seharusnya diangkat, dibersihkan, ini kan dibiarkan,” kata Hasan.
Melalui kegiatan bersih Hulu Sungai Ciliwung ini, Hasan mengajak semua elemen untuk kembali mencintai dan memelihara infrastruktur alam, khususnya di kawasan Puncak. Hal ini mengingat banyaknya bencana yang terjadi di Bogor akibat kerusakan alam.
“Sebenarnya kalau semua orang di sekitar puncak mencintai alam, nggak mungkin ada vila liar, nggak ada vila di wilayah konservasi,” kata Hasan.
“Percuma kita bangun bendungan, bangun jalan, kalau infrastruktur alamnya rusak, nanti juga akan rusak jalan itu, tebingan longsor, contohnya kemarin longsor di Puncak,” imbuhnya.
Dalam kegiatan ini, petugas mengeruk dan mengangkat tumbuhan air liar yang menutup Telaga Saat. Ribuan bibit ikan juga diceburkan ke Telaga Saat. Penanaman pohon juga dilakukan di sekitar Telaga untuk penghijauan kembali.
“Kegiatan ini saya harap bukan sekedar ceremoni, minggu depan kita lakukan kembali pengerukan dan pemeliharaan. Proses normalisasi Telaga ini butuh peranan banyak pihak, kita harap ini bisa menularkan kepada yang lain,” tuturnya.
Kawasan Telaga Saat juga merupakan kawasan Elang Jawa yang populasinya kini kian berkurang. Hasan berharap dengan normalisasi Telaga Saat bisa mengembalikan Telaga Saat sebagai tempat tinggal yang baik untuk Elang Jawa dan hewan lainnya.
“Daerah ini kan daerah konservasi Elang Jawa, dan banyak hewan lainnya disini, kalau tidak kita pelihara nanti hewannya pergi. Makanya menjadi tugas kita memelihara alamnya,” katanya. (NGO)
BREBES,khatulistiwaonline.com
Tim evakuasi gabungan hingga pagi ini masih melakukan pencarian terhadap korban longsor di Desa Pasirpanjang Kecamatan Salem, Brebes, Jawa Tengah. Sejak pagi, baru ditemukan dua kaki korban yang diduga milik Casto, yang sudah dievakuasi pada Kamis (22/2).
“Sementara masih sama dengan kemarin. Baru 5 jenazah yang sudah dievakuasi. Ini masih terus melakukan pencarian,” ujar dr Nani Yulia, Kepala Urusan Kesehatan Polres Brebes, Jumat (23/2/2018).
Nani menjelaskan sepasang kaki dalam waktu yang hampir bersamaan ditemukan pagi ini di daerah aliran sungai Cipangurudan Pasirpanjang. Kedua kaki ini diduga milik Casto, korban yang ditemukan meninggal kemarin.
“Kemungkinan besar milik Casto, karena pada saat dievakuasi, jenazah Casto tidak lengkap, hanya badan dan kepala,” terangnya.
Kedua kaki ini ditemukan warga dalam kondisi terbenam dalam lumpur yang berjarak 2 km dari lokasi bencana. Sepasang kaki ini juga ditemukan di tempat terpisah.
Dengan begitu sebanyak 18 orang masih dilaporkan hilang. Sedangkan 5 orang sudah ditemukan dalam kondisi tewas, Kamis (22/2). Sebanyak 14 korban lainnya mengalami luka.(MUL)
SERANG,khatulistiwaonline.com
Kapolda Banten Brigjen Listyo Sigit Prabowo bertemu dengan para ulama di Pondok Pesantren Tebuireng 08 Serang. Listyo menjelaskan pihaknya bersama Satpol PP dan Dinsos telah melakukan razia terhadap orang dengan gangguan jiwa.
“Ini kami maksudkan agar jangan ada lagi keresahan dan, apabila ada kecurigaan, tolong disampaikan ke kepolisian, biar kami bersama yang bergerak,” kata Listyo di Petir, Kabupaten Serang, Banten, Kamis (22/2/2018).
Kedua, ia juga telah memerintahkan seluruh bhabinkabtimas tidur dan menetap di rumah-rumah tokoh ulama. Dan apabila ada keresahan, ia meminta semua pihak tidak mengambil langkah sendiri yang malah bisa salah sasaran.
Langkah-langkah ini dilakukan juga untuk menjelaskan kepada tokoh ulama mengenai peristiwa yang sebenarnya.
Listyo menjelaskan, dari sekitar 15 isu mengenai penyerangan di media sosial, 13 di antaranya hoax. Sedangkan untuk 2 peristiwa di Jabar, setelah ditangani oleh psikiater, memang betul dilakukan orang gila.
“Inilah yang harus kita jaga, supaya jangan sampai berkembang peristiwa ini seolah muncul lagi di tempat lain,” ujarnya.
Apalagi Banten adalah wilayah yang dikenal sebagai ‘kota seribu kiai dan sejuta santri’. Polda Banten, Listyo mengatakan, telah melakukan antisipasi agar isu penyerangan terhadap ulama tidak berkembang.
“Jadi apabila ada isu tersebut muncul, didiskusikan dengan kita sehingga kita nanti mengklarifikasi,” paparnya. (MUL)