JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan Kementeriannya dengan Bapanas dan Perpadi sepakat ingin mencapai target serapan beras 3 juta ton sampai April 2025. Target tersebut ditetapkan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo sebelum berangkat ke India.
“Alhamdulillah hari ini ada kabar baik kita sudah sepakat menyerap beras sampai April 2025 itu 3 juta ton sebagaimana arahan Bapak Presiden sebelum bertolak ke India dan kita tindak lanjut hari ini,” ujar Amran saat ditemui wartawan di kantor Kementan, Jakarta Selatan, Kamis (30/1/2025).
Amran menjelaskan saat ini surplus produksi beras hingga bulan Maret mencapai 2,9 ton dan April 4 juta ton. Berdasarkan surplus tersebut Amran berharap target serapan beras 3 juta ton pada bulan April dapat terpenuhi.
“Kita harap bisa diserap 3 juta ton sampai April. Itu kita sudah sepakati semua semua pihak mulai Perpadi, Bulog, Kementerian Pertanian, ada dari kepolisian yang mengawal, ada TNI juga ikut mengawal. Insyaallah ini bisa kita tunaikan dalam waktu secepat-cepatnya,” tambahnya.
Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan Bulog telah menyiapkan gudang-gudang penyimpanan beras. Arief mengatakan saat ini ketersediaan gudang untuk menyimpan beras yakni 1,5 juta ton.
Sisanya, lanjut dia, Bapanas bekerjasama dengan ID Food dan Perpadi untuk menyiapkan gudang penyimpanan beras. ID Food memiliki gudang tidak terpakai yang bisa dimanfaatkan dan Perpadi memiliki gudang yang bisa disewakan. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Presiden Prabowo Subianto pun sudah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025 untuk rencana penghematan tersebut.
Pos anggaran yang dihemat dirinci Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam surat edaran S-37/MK.02/2025. Surat itu disebar pada 24 Januari 2025 kepada seluruh Menteri dan seluruh Kepala Lembaga. Surat juga menyasar ke Kapolri, Jaksa Agung, hingga Pimpinan kesekretariatan lembaga negara.
Dalam surat tersebut dijelaskan perjalanan dinas menjadi salah satu anggaran yang dihemat pemerintah dengan 16 pos anggaran lainnya. Rencananya, khusus untuk pengeluaran perjalanan dinas pemerintah menargetkan pemangkasan anggaran sampai 53,9%.
Soal perjalanan dinas sendiri, Prabowo sebelumnya pernah mengatakan pemerintah bisa hemat hingga Rp 20 triliun anggaran karena memangkas pengeluaran perjalanan dinas.
“Perjalanan dinas dikurangi, saya potong setengah, dengan itu bisa hemat Rp 20 triliun lebih. Berapa puluh ribu gedung sekolah diperbaiki dengan uang sebesar itu,” sebut Prabowo dalam Sidang Kabinet di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2025) yang lalu.
Prabowo juga bakal memangkas anggaran untuk kegiatan seremonial hingga 56,9%. Kemudian, untuk rapat, seminar, dan sejenisnya dihemat sampai 45%. Lalu anggaran untuk kegiatan pendidikan dan latihan (diklat) hingga bimbingan teknis (bimtek) juga bakal ditekan sampai 29%. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Area Manager Communication, Relations & CSR Regional JBB PT Pertamina Patra Niaga Eko Kristiawan, menyampaikan bahwa penyaluran fakultatif ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi LPG masyarakat yang meningkat selama libur panjang hingga akhir Januari mendatang.
“Pertamina Patra Niaga Regional JBB menyalurkan tambahan tabung LPG 3kg sebesar 40,4% dari total penyaluran reguler. Penyaluran fakultatif ini dilakukan sejak hari ini, Senin, 27 Januari 2025 hingga 31 Januari 2025 mendatang. Kami berharap dengan tambahan ini kebutuhan LPG masyarakat dapat tercukupi,” ungkap Eko.
Pihaknya menambahkan bahwa penambahan fakultatif selama libur panjang hingga akhir Januari ini dilakukan untuk 270 agen PSO dan 5.479 Pangkalan PSO di wilayah DKI Jakarta.
“Sebagai langkah antisipasi, Pertamina terus melakukan koordinasi dengan Pemkot di wilayah DKI Jakarta, monitoring ketersediaan stok di pangkalan setiap hari dan menyiagakan agen untuk menyuplai pangkalan yang stoknya habis, serta memastikan pembelian di pangkalan menggunakan KTP. (MON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) menjadi usul inisiatif DPR RI.
Dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, pendapat masing-masing fraksi disampaikan secara tertulis kepada pimpinan dewan.
“Dan untuk menyingkat waktu apakah bisa disepakati pendapat fraksi-fraksi tersebut bisa disampaikan secara tertulis kepada pimpinan dewan? Apakah dapat disetujui?” ujar Dasco yang disetujui peserta sidang di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat.
“Apakah RUU tentang perubahan keempat atas perubahan keempat Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) dapat disetujui menjadi RUU usul DPR RI?” tambah Dasco yang disetujui peserta sidang.
Dengan adanya revisi tersebut, perguruan tinggi masuk ke daftar baru pihak yang bisa mengelola tambang mineral dan batu bara bersama dengan organisasi masyarakat (ormas) keagamaan. Hal tersebut juga sudah dirapatkan dalam Rapat Pleno Badan Legislasi DPR RI.
Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan mengungkapkan dalam rapat sebelumnya pada 14 Januari 2025 disepakati selain hilirisasi, pengelolaan pertambangan oleh ormas keagamaan menjadi prioritas untuk diatur dalam UU Minerba.
Selain itu, Bob menyampaikan pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) pada perguruan tinggi juga menjadi salah satu prioritas. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Jonatan Christie merupakan salah satu wakil Indonesia yang sudah lolos ke babak delapan besar turnamen BWF Super 500 Indonesia Masters 2025. Dua wakil lainnya, Chico Aura Dwi Wardoyo dan Alwi Farhan sudah tersingkir sejak awal.
Kepastian Jonatan mengamankan tiket tersebut setelah mengalahkan wakil Taiwan Lin Chun-Yi dalam laga tiga gim berdurasi 61 menit. Juara All England 2024 itu menang atas Lin dengan skor 21-9, 10-21, 21-15.
“Puji Tuhan bisa menyelesaikan pertandingan meski ada sedikit kendala juga. Tapi overall happy dan bersyukur karena bisa mengubah strategi dan pola untuk memenangkan pertandingan,” kata Jonatan, seusai laga.
“Sepertinya kondisi hari ini, lapangan di gim kedua itu bagian musuh lebih nyaman. Sama juga di gim pertama, saya lebih enak mengendalikan shuttle cock. Lalu, dia juga lebih sabar (makanya lawan ambil gim kedua).”
“Tapi saya cukup puas karena bisa balik lagi setelah gim kedua tertinggal jauh, saya bisa fokus lagi dan memutar strategi di gim ketiga bermain seperti apa,” lanjutnya. (BAS)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Kriteria anggaran yang akan kita laksanakan adalah pertama harus ciptakan lapangan kerja dan meningkatkan produktivitas. Produktivitas bisa diukur harus bisa dengan kuantifikasi. Berapa devisa yang dihasilkan dan dihemat,” sebut Prabowo dalam Sidang Kabinet di Kantor Presiden, Kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.
Kedua, anggaran harus dikeluarkan untuk mendukung swasembada pangan dan juga energi. Menurutnya dua hal ini adalah kebutuhan mendasar sebuah negara, tak terkecuali Indonesia.
“Kemudian kriteria berikutnya adalah harus mengarah kepada swasembada pangan dan energi kita harus mampu memberi makan seluruh rakyat Indonesia dan tidak lagi impor,” beber Prabowo.
Ketiga, anggaran negara yang dikeluarkan harus bisa memberikan terobosan teknologi demi kemajuan Indonesia. Dia kembali menegaskan agar semua hal yang bersifat seremonial dan upacara-upacara perayaan tidak dilakukan. Perjalanan dinas harus dibatasi.
“Saya tegaskan kembali hal-hal di luar itu yang bersifat seremonial, upacara, rayakan ulang tahun ini itu, hari ini hari itu, tidak kita lakukan. Perjalanan dinas juga dikurangi, saya potong setengah,” tegas Prabowo. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Sri Mulyani mengatakan, pihaknya sedang mengidentifikasi anggaran dalam postur APBN untuk memberikan dana tambahan untuk MBG. Menurutnya, MBG merupakan program prioritas, maka dari itu kemungkinan besar tambahan anggaran tadi bisa dibiayai APBN.
“Ya itu dalam keseluruhan postur APBN akan dipertimbangkan seluruh yang prioritas-prioritas yang pak presiden tetapkan dan akan dicapai dan bagian mana yang untuk akomodasi kebutuhan tambahan itu kita sedang identifikasi dan supaya bisa sesuai dengan prioritas beliau dan kurangi inefisiensi,” sebut Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.
“Keseluruhan postur (APBN) akan kita lihat ya,” lanjutnya ketika ditanya dari mana anggaran tambahan akan dibiayai.
Kepala BGN Dadan Hindayana mengungkapkan sejauh ini Presiden Prabowo Subianto sudah memberikan komitmen tambahan anggaran untuk program MBG akan dibiayai APBN.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara soal anggaran tambahan untuk Makan Bergizi Gratis (MBG). Badan Gizi Nasional (BGN) memperhitungkan butuh tambahan Rp 100 triliun untuk mengejar target seluruh anak mendapatkan MBG. (DON)
Oleh: Saiful Huda Ems.
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM
Pada hari Selasa (21/1/2025) kemarin merupakan jadwal sidang perdana praperadilan, yang sebelumnya diajukan oleh tim kuasa hukum Hasto Kristiyanto melawan KPK. Namun sayang sekali proses praperadilan yang diselenggarakan di PN Jakarta Selatan itu, tidak dihadiri oleh pihak KPK.
Kita bisa membayangkan, seandainya persidangan ini dilakukan oleh pihak KPK, lalu Hasto Kristiyantonya yang tidak hadir, pastilah akan banyak serangan dari para buzzer yang menyudutkan Hasto Kristiyanto yang dianggapnya takut, banyak alasan dll. Namun tidak begitu ketika kali ini pihak KPK nya yang tidak hadir, para buzzerpun diam saja.
Padahal sidang praperadilan ini merupakan upaya perlawanan hukum dari pihak Hasto Kristiyanto pada pihak penyidik KPK, yang dianggapnya sewenang-wenang dan sangat gegabah menentukan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap pada KPU yang dilakukan oleh Harun Masiku di tahun 2019 lalu.
Praperadilan yang dilakukan oleh Hasto Kristiyanto, itu juga merupakan bagian penting dari sejarah perjuangan mempertahan demokrasi melalui jalur hukum, sebagaimana yang disampaikan oleh koordinator tim hukum Hasto Kristiyanto, yakni Ronny Telapessy di Jakarta, Selasa (21/1/2025).
Tim hukum Hasto Kristiyanto dalam sidang praperadilan itu telah mengungkap sejumlah penemuannya terhadap dugaan cacat prosedural, termasuk diantaranya kesewenang-wenangan KPK dalam menerbitkan sprindik dan SPDP terhadap Hasto Kristiyanto.
Ada banyak kejanggalan dari aspek waktu, prosedur maupun substansi yang dilakukan oleh penyidik KPK terhadap penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka, karena itulah Hasto Kristiyanto melalui tim hukumnya mengajukan praperadilan untuk menguji semua itu, namun pihak KPK nya sendiri malah mangkir dari persidangan dengan alasan masih membutuhkan waktu untuk menyiapkan materi terkait gugatan praperadilan.
Hemmm…bukankah KPK jauh-jauh hari sudah sesumbar, akan siap menghadapi gugatan praperadilan Hasto Kristiyanto, lah kok begitu dipanggil untuk sidang praperadilan di PN Jaksel KPK malah mangkir?
Ingatloh, mengulur-ulur waktu untuk datang di persidangan itu merupakan bentuk pelanggaran dari Azas Persidangan, yakni adanya kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, proporsionalitas dan penghormatan terhadap HAM.
Demikian pula dengan menunda-nunda untuk hadir di persidangan, dengan atau tanpa sadar itu sesungguhnya merupakan bentuk kecil dari pelanggaran HAM, karena KPK telah mengambil hak tersangka untuk mendapatkan kepastian hukum.
Absennya KPK dari persidangan ini akhirnya telah membuat hakim tunggal PN Jaksel, Djuyamto memutuskan untuk menunda sidang praperadilan dan melakukan penjadwalan ulang pada Februari 2025, dengan agenda memanggil kembali termohon (KPK).
Dari berbagai informasi yang saya terima, dengar-dengar pihak penyidik KPK sebetulnya masih sangat kesulitan untuk mencari bukti-bukti terbaru (novum), prihal keterlibatan Hasto Kristiyanto dalam kasus suap KPU oleh Harun Masiku, yang sudah sangat lama telah mendapatkan keputusan tetap (inkracht) dari pengadilan Tipikor ini.
Namun KPK Edisi Mulyono ini seolah masih terus berusaha mencari-cari bukti untuk memperkuat penetapan status tersangkanya Hasto Kristiyanto. Beberapa orang yang terlibat dalam kasus ini didekati mulai dengan intimidasi hingga lobi-lobi dengan imbalan uang miliaran dll. agar mereka mau bersaksi yang memberatkan Hasto Kristiyanto. Benar tidaknya info ini wallahu a’lam.
Selain itu, saya juga baru saja mendapatkan informasi, bahwa salah seorang saksi yang bernama Agustiani Tio Fredelina, yang dahulu merupakan anggota Bawaslu yang divonis penjara dan sudah bebas, karena menerima suap dari pihak Harun Masiku sedang dicekal ke luar negeri oleh KPK. Padahal Tio ini sedang sakit keras dan memerlukan perawatan di RS Luar Negeri.
Tio dalam kesaksiannya terdahulu di Pengadilan Tipikor tahun 2020, juga sama sekali tidak pernah menyatakan Hasto Kristiyanto terlibat dalam perkara suap Harun Masiku. Ini benar-benar perlakuan dari KPK yang membahayakan nyawa seseorang, ini bentuk kekejaman KPK yang bisa dikategorikan sebagai pelanggaran HAM, yang kesekian kalinya dilakukan oleh KPK dalam perkara suap Harun Masiku ini…(SHE).
22 Januari 2025.
Saiful Huda Ems (SHE). Lawyer dan Analis Politik, Aktivis ’98.
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Program makan bergizi kita berjalan, alhamdulillah kita telah luncurkan tanggal 6 Januari lalu. Sampai sekarang berhasil melayani 650 ribu anak-anak kita di 31 provinsi,” kata Prabowo.
Prabowo menyebut kelancaran program ini tak terlepas dari kerja keras semua pihak. Dia menyebut peran para menteri hingga TNI-Polri.
“Ini berkat kerja keras banyak pihak. Kepala Badan Gizi, jajarannya. Mendagri, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Bappenas, Menteri Desa, Menteri BUMN, Menteri Kesehatan, Panglima TNI, Kapolri. Para Kepala Sekolah, para Gubernur-Bupati. Tentunya Menteri Keuangan,” tutur Prabowo.
Lebih lanjut, Prabowo menargetkan ada 3 juta anak yang mendapatkan makan bergizi hingga bulan April. Kemudian sampai bulan Agustus ditargetkan mencapai 6 juta anak.
“Dan untuk Januari sampai April 2025, program ini sasarannya adalah 3 juta anak. Bulan April sampai Agustus 2025, akan menuju 6 juta anak,” jelasnya. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Anggaran tahun 2025 yang jelas adalah Rp 71 triliun. Sehingga ini adalah komponen yang akan dicapai untuk tahun ini. Program ini bukan multi years lagi, tapi multidecade. Sehingga mungkin dia bisa bertambah,” katanya usai meninjau program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SLB Negeri 5 Slipi, Jakarta Barat.
Dengan begitu, otomatis program ini akan berkembang baik dari sisi anggaran maupun jumlah penerima manfaat MBG. Sementara itu, Philips mengatakan untuk ke depannya tidak menutup kemungkinan akan melibatkan berbagai pihak dalam penambahan anggarannya.
“Atau kalau kemudian ada ekonomi lokal, ada supporter dari masyarakat, mungkin korporasi, BUMN dan lain-lain,” katanya.
Adapun terkait dengan penambahan anggaran program MBG untuk ke depannya, Philips mengatakan belum menjelaskan berapa anggaran yang akan ditambahkan.
Ia mengatakan penambahan anggaran untuk MBG masih dibicarakan dari pemerintah dengan DPR.
“Tambahan itu akan dibicarakan. Kalau dibicarakan dengan DPR dan lain-lain itu akan menjadi keputusan pemerintah dengan DPR yang akan menyetujui. Tetapi yang jelas tahun ini Rp 71 triliun,” katanya. (DON)