JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengecek bersama Satgas Pangan, Badan Pangan Nasional, serta Kepolisian ke pasar. Ternyata ditemukan mayoritas beras yang dijual di pasaran, baik dalam kategori premium maupun medium, menunjukkan tidak sesuai volume, tidak sesuai harga eceran tertinggi (HET), tidak teregistrasi PSAT, dan tidak memenuhi standar mutu yang ditetapkan Permentan No.31 Tahun 2017.
Investigasi dilakukan pada periode 6 hingga 23 Juni 2025 ini mencakup 268 sampel beras dari 212 merek yang tersebar di 10 provinsi. Sampel ini melibatkan dua kategori beras, yaitu premium dan medium, dengan fokus utama pada parameter mutu, seperti kadar air, persentase beras kepala, butir patah, dan derajat sosoh.
Berdasarkan hasil investigasi, ditemukan bahwa 85,56% beras premium yang diuji tidak sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan. Bahkan, 59,78% beras premium tersebut juga tercatat melebihi HET. Sementara 21,66% lainnya memiliki berat riil yang lebih rendah dibandingkan dengan yang tertera pada kemasan.
Sedangkan untuk beras medium, 88,24% dari total sampel yang diuji tidak memenuhi standar mutu SNI. Selain itu, 95,12% beras medium ditemukan dijual dengan harga yang melebihi HET, dan 9,38% memiliki selisih berat yang lebih rendah dari informasi yang tercantum pada kemasan.
“Ini kita lihat ketidaksesuaian mutu beras premium 85,56%, kemudian ketidaksesuaian HET 59,78%, kemudian beratnya (yang tidak sesuai) 21,66%. Kita gunakan 13 lab seluruh Indonesia, karena kita tidak ingin salah karena ini sangat sensitif,” kata Amran dalam keterangannya.
Amran menegaskan temuan ini memberikan dampak yang sangat besar bagi konsumen. Berdasarkan perhitungan Kementan, kerugian yang bisa dialami oleh konsumen beras premium diperkirakan mencapai Rp 34,21 triliun per tahun. Sementara konsumen beras medium berpotensi merugi hingga Rp 65,14 triliun.
“Jadi ini potensi kerugian konsumen sekitar Rp 99 triliun. Inilah hasil tim bersama turun ke lapangan dan kita akan verifikasi ulang, nanti satgas bergerak mengecek langsung di lapangan. Ada mutunya tidak sesuai, harganya tidak sesuai, beratnya tidak sesuai, ini sangat merugikan konsumen,” tambah Amran. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menjelaskan penambahan anggaran tersebut mempertimbangkan dari kesanggupan dari elemen-elemen pada program MBG, seperti Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Kesanggupannya pelaksanaannya, kan (sebelumnya) Rp 171 triliun (jika ditambah Rp 100 triliun). Tapi kalau lihat dari sekarang, mungkin bisa Rp 121 triliun. Sekarang kan (anggaran yang baru terserap) Rp 5 triliun, ini sudah bulan Juni. Ini mau digas kita, agar percepat penyalurannya,” kata Zulhas di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta.
Menurut Zuhas jika Peraturan Presiden (Perpres) mengenai percepatan penyaluran MBG rampung dan terbit, bukan tidak mungkin anggaran ditambah lagi.
Pemerintah akan menambah anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi Rp 121 triliun. Anggaran ini bertambah Rp 50 triliun dari sebelumnya Rp 71 triliun.
Meski ada penambahan anggaran, nilainya turun rencana awal menjadi sebesar Rp 171 triliun. Sebelumnya anggaran MBG akan ditambah Rp 100 triliun.
“Makanya setelah Perpres kita kerjakan, kita kejar bisa juga sampai Rp 171 triliun,” lanjutnya.
Saat ini penerima MBG baru mencapai 5.560.648 orang dengan 1.861 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Anggaran negara yang terserap untuk program ini sampai Juni 2025 baru sebesar Rp 5 triliun.
Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto menargetkan penerima MBG mencapai 82,9 juta orang di tahun ini. Untuk itu pemerintah ingin melakukan percepatan.
Selain dengan ditambahnya anggaran, percepatan akan dilakukan dengan membuat Peraturan Presiden (Perpres).
Percepatan yang akan disiapkan, salah satunya persiapan dapur akan diperluas. Zulhas mengatakan pengadaan dapur ini dapat memanfaatkan dapur yang dimiliki sekolah.
“Jadi kemungkinan kita pergunakan, dapur sekolah kita pakai, pondok bisa kita pakai untuk mempercepat pelaksanaan sehingga 82,9 juta bisa tercapai,” terang Zulhas. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Menyatakan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ke depan tidak dimaknai, ‘Pemilihan dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota yang dilaksanakan dalam waktu paling singkat 2 (dua) tahun atau paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sejak pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau sejak pelantikan Presiden/Wakil Presiden’,” ujar Ketua MK Suhartoyo mengucapkan amar putusan, Kamis (26/6/2025).
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan memisahkan pemilu nasional dengan pemilu daerah atau lokal. MK mengusulkan pemungutan suara nasional dipisah dan diberi jarak paling lama 2 tahun 6 bulan dengan pemilihan tingkat daerah.
Gugatan ini diajukan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengajukan pengujian sejumlah pasal dalam Undang-Undang Pemilu dan UU Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK). Perludem meminta agar Pemilu untuk tingkat nasional dipisah dan diberi jarak 2 tahun dengan Pemilu tingkat daerah.
Gugatan tersebut teregister dengan nomor perkara 135/PUU-XXII/2024. Perludem mengajukan gugatan terhadap Pasal 1 ayat (1), Pasal 167 ayat (3), Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) serta Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada.
Perludem menilai pemilu serentak dengan lima kotak suara di TPS telah melemahkan pelembagaan partai politik, melemahkan upaya penyederhanaan sistem kepartaian serta menurunkan kualitas kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan pemilu. Pemohon menilai pengaturan keserentakan Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden tidak lagi bisa hanya dipandang sebagai pengaturan jadwal pemilu saja.
Pemohon menilai pengaturan jadwal pemilu berdampak serius terhadap pemenuhan asas penyelenggaraan pemilu yang diatur Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Dia mengatakan pengaturan pada UU Pemilu yang memerintahkan pelaksanaan Pemilu Presiden, DPR, DPD, dibarengi dengan Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota telah membuat partai politik tidak punya waktu yang cukup untuk melakukan rekrutmen dan kaderisasi politik untuk mencalonkan anggota legislatif pada pemilu legislatif tiga level sekaligus.
“Akibatnya, ketentuan di dalam undang-undang a quo yang memerintahkan pelaksanaan Pemilu lima kotak secara langsung sekaligus, telah melemahkan pelembagaan partai politik. Partai menjadi tidak berdaya berhadapan dengan realitas politik ketika para pemilik modal, caleg popular dan punya materi yang banyak untuk secara transaksional dan taktis dicalonkan karena partai tidak lagi punya kesempatan, ruang, dan energi untuk melakukan kaderisasi dalam proses pencalonan anggota legislatif di semua level pada waktu yang bersamaan,” ujar pengacara pemohon, Fadli Ramadhanil saat membacakan permohonan di gedung MK, Jumat (4/11/2024).
Pemohon pun meminta pemilu dipisah menjadi pemilu nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, dan presiden-wakil presiden serta pemilu daerah untuk memilih anggota DPRD serta kepala daerah. Pemohon juga meminta ada jeda 2 tahun antara pemilu nasional dan daerah. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Informasi disampaikan akun Instagram Traffic Management Center (TMC) Polda Metro Jaya, kegiatan latihan dan gladi tersebut diselenggarakan di Monas, Jakarta Pusat, mulai 20 Juni sampai 1 Juli 2025.
Kegiatan gladi ini melibatkan jumlah personel yang cukup besar dan penggunaan kendaraan taktis dan juga perlengkapan pendukung lainnya.
“Kami menyadari bahwa kegiatan ini dapat berdampak kepada kelancaran arus lalu lintas dan mungkin mengganggu aktivitas harian masyarakat yang melintas di area tersebut,” demikian pernyataan polisi dalam video yang diunggah di akun TMC Polda Metro Jaya, Kamis (26/7/2025).
Polda Metro Jaya menggelar serangkaian gladi dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-79 yang puncaknya digelar pada 1 Juli. Polda Metro Jaya meminta maaf apabila kegiatan tersebut menimbulkan kemacetan.
Polda Metro Jaya menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin timbul imbas kegiatan tersebut. Polisi mengimbau masyarakat untuk menggunakan jalur alternatif dan mengikuti arahan petugas demi keselamatan bersama.
“Dengan segala hormat, kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin timbul. Kami mengimbau kepada pengguna jalan agar sebisa mungkin menghindari area Monas saat waktu latihan berlangsung, gunakan jalur alternatif yang tersedia,” paparnya.
Dukungan atas partisipasi Anda semua sangat berarti bagi kelancaran acara ini, yang merupakan bagian penghormatan terhadap institusi Kepolisian Republik Indonesia yang terus berbenah dan berkomitmen untuk lebih dekat serta lebih baik dalam melayani masyarakat,” imbuhnya.
Puncak peringatan Hari Bhayangkara k-79 digelar pada 1 Juli 2025 di Monas, Jakarta Pusat. Peringatan HUT Bhayangkara ini rencananya bakal dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Selain pelaksanaan upacara, Hari Bhayangkara ke-79 akan dimeriahkan dengan parade dan defile kendaraan taktis Polri. Termasuk gelar pasukan yang melibatkan mobilisasi personel dan peralatan dalam skala besar.
Dalam gelaran itu, Polri turut melibatkan masyarakat melalui pergelaran potensi masyarakat. Seperti kegiatan hiburan rakyat hingga bazar UMKM yang dihadirkan langsung di sekitar area acara. (BAS)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan mutasi dilakukan dalam rangka penguatan kelembagaan untuk mendukung pelaksanaan tugas Polri.
“Mutasi jabatan merupakan proses alamiah dalam organisasi sebagai bentuk penyegaran, pengembangan karier, serta pemenuhan kebutuhan organisasi. Ini juga mencerminkan komitmen Polri dalam menjaga profesionalisme dan responsivitas dalam pelayanan kepada masyarakat,” kata Trunoyudo dalam keterangan tertulis, Rabu (25/6/2025).
Dalam mutasi ini, Kapolri tak hanya terpusat pada polisi laki-laki. Tapi juga Polisi Wanita (Polwan) yang ditempatkan pada jabatan kapolres. Dia mengapresiasi peningkatan peran Polwan dalam posisi strategis tersebut.
“Penempatan Polwan dalam jabatan kapolres menunjukkan bahwa Polri terus mendorong kesetaraan dan profesionalisme berbasis kompetensi tanpa membedakan gender,” ujarnya.
Ada 23 Polwan yang ditempatkan dalam jabatan strategis. Tiga di antaranya sebagai kapolres.
Ketiganya adalah AKBP Dewiana Syamsu Indyasari menjadi Kapolres Sragen, AKBP Marieta Dwi Ardhini menjadi Kapolres Sumbawa, dan AKBP Devi Ariantari, menjadi Kapolres Landak.
Trunoyudo menyebut, dari total 702 personel yang dimutasi, sebanyak 534 personel menjalani promosi jabatan atau perpindahan setara (flat). Rinciannya, jabatan tingkat irjen pol (IB) lima personel, jabatan brigjen pol (IIA) tujuh personel.
Kemudian, jabatan kombes pol (IIB): 321 personel. Termasuk Nivelering IIB1 57 personel, IIB2: 109 personel, IIB3: 154 personel, analis kebijakan satu personel, jabatan kapolrestabes/ta/metro 15 personel, jabatan AKBP Mantap (IIIA1) 89 personel, jabatan kapolres (IIIA2) 74 personel.
Selain promosi, mutasi juga mencakup penugasan khusus 83 personel, selesai penugasan khusus enam personel, pengukuhan jabatan 12 personel, dan 61 personel pensiun.
Trunoyudo memastikan Korps Bhayangkara terus berkomitmen meningkatkan kualitas SDM dan struktur organisasi guna menjawab tantangan dan harapan masyarakat secara adaptif dan humanis. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Pinjaman pemegang saham (shareholder loan) itu diberikan untuk mendanai kebutuhan maintenance, repair and overhaul (MRO), yang merupakan bagian dari total dukungan pendanaan bernilai sekitar US$ 1 miliar.
“Kami sangat senang Danantara dapat berperan sebagai mitra strategis Garuda Indonesia untuk mendukung komitmen transformasi jangka panjang yang diawali dengan pemberian pinjaman pemegang saham senilai US$ 405 juta,” kata Direktur Utama Garuda Indonesia Wamildan Tsani dalam konferensi pers di Plaza Mandiri, Jakarta.
Hal tersebut dilakukan guna menjaga keberlangsungan operasional dan kualitas layanan Garuda Indonesia dan Citilink, bersamaan dengan persiapan fondasi transformasi jangka panjang oleh Danantara Indonesia dan Garuda Indonesia Group.
Sementara itu, Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria menyampaikan langkah ini merupakan wujud dari pendekatan baru dalam restrukturisasi dan transformasi persero di bawah pengelolaan Danantara Indonesia.
“Garuda Indonesia bukan sekadar entitas bisnis, tetapi merupakan simbol kedaulatan udara dan kebanggaan nasional. Penyaluran dana ini adalah bentuk nyata dari mandat transformasi yang kami emban, dengan pendekatan yang profesional, terukur, dan mengedepankan prinsip tata kelola yang baik,” tutur Dony.
“Kami bukan sekadar memberikan pendanaan, namun kami hadir sebagai pemegang saham dengan mandat yang jelas dan pendekatan institusional. Melalui Danantara Asset Management, kami akan memastikan proses transformasi berjalan sesuai rencana, dan setiap tahapan akan dievaluasi secara berkala berdasarkan capaian dan akuntabilitas,” tambah dia.
PT Garuda Indonesia Tbk dan anak usahanya, PT Citilink Indonesia mendapat suntikan modal sebesar total US$ 405 juta atau Rp 6,6 triliun (kurs Rp 16.300) dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia).
Diharapkan dukungan tersebut dapat berdampak positif terhadap pemulihan kinerja, kepercayaan pasar, dan daya saing Garuda Indonesia secara menyeluruh-termasuk melalui integrasi teknologi untuk mendorong efisiensi dan produktivitas operasional.
Adapun kolaborasi fase awal ini difokuskan pada perawatan dan peningkatan kesiapan operasional armada Garuda Indonesia Group, baik untuk Garuda Indonesia sebagai full service carrier (FSC) maupun Citilink sebagai low cost carrier (LCC).
Selanjutnya, dukungan pembiayaan tersebut akan diikuti oleh berbagai langkah yang berfokus pada optimalisasi kinerja operasional dan keuangan guna mendukung transformasi bisnis jangka panjang menjadi maskapai penerbangan yang berkelanjutan.
Transformasi bersama Danantara Indonesia ini menandai dimulainya fase lanjutan dari transformasi Garuda Indonesia, yang sebelumnya telah dijalani pada 2021-2024 melalui restrukturisasi fundamental operasional dan keuangan dengan tujuan memastikan keberlanjutan usaha perusahaan.
Dengan dukungan strategis dari Danantara Indonesia, Garuda Indonesia tengah memasuki fase penyehatan yang berfokus pada akselerasi kinerja untuk memperkuat daya saing dan optimalisasi alat produksi. (VAN)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Soal konflik yang sekarang terjadi antara Iran dan Israel, tentu Pak Presiden mengikuti perkembangan ini secara cermat dari waktu ke waktu dan sudah memberitahukan kepada seluruh jajarannya, baik di Indonesia maupun perwakilan-perwakilan di negara-negara yang terkait, untuk mengikuti perkembangan yang terjadi di sana dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan jika terkait dengan keselamatan WNI,” kata Juri kepada wartawan di gedung Kemensetneg, Jakarta Pusat, Selasa (24/6/2025).
Prabowo disebut sudah memerintahkan perwakilan di luar negeri untuk mengantisipasi penyelamatan WNI jika diperlukan. Proses evakuasi dari Iran saat ini sudah berjalan.
“Jadi untuk keselamatan WNI, Pak Presiden sudah memerintahkan seluruh jajarannya untuk mengantisipasi dan menyelamatkan jika ada hal-hal yang memang perlu dilakukan untuk mengevakuasi WNI yang di sana. Dan itu sudah berjalan,” ujar Juri.
Lebih lanjut, Juri menegaskan Indonesia menjalankan sikap politik luar negeri nonblok. Indonesia mendorong deeskalasi dan perundingan untuk mencari solusi damai.
“Nah, yang kedua, tentu saja karena Indonesia adalah negara yang memiliki prinsip nonblok, dalam hal ini posisi Indonesia adalah posisi yang menginginkan bahwa perdamaian jauh lebih bagus, perdamaian jauh lebih baik, ketimbang perang yang membawa korban kedua belah pihak,” ujarnya.
“Jadi untuk sambil mengikuti perkembangan ini, Presiden melakukan berbagai upaya untuk mendorong deeskalasi, mendorong menurunnya eskalasi konflik di kawasan itu,” lanjut Juri. (BAS)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Pembukaan masa sidang terselenggara di ruang paripurna DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (24/6/2025). Tampak hadir Wakil Ketua DPR RI seperti Adies Kadir, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal hingga Sufmi Dasco Ahmad di lokasi.
“Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI, daftar hadir pada permulaan rapat paripurna DPR RI hari ini telah ditandatangani oleh 266 orang, izin 54 orang anggota sehingga hadir 320 orang anggota dari seluruh fraksi yang ada di DPR RI,” kata Puan.
“Dengan demikian kuorum telah tercapai dan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim berkenaan kami selaku pimpinan dewan membuka rapat paripurna DPR ke-20 masa persidangan IV tahun sidang 2024-2025,” sambungnya.
DPR RI menggelar rapat paripurna ke-20 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025 hari ini. Ketua DPR RI Puan Maharani membuka langsung jalannya sidang.
Adapun dalam agenda ini, rencananya Puan akan menyampaikan pidatonya. Acara dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Dalam unggahan akun Instagram Sekretariat Kabinet dilihat pada Senin (23/6/2025), terlihat sejumlah foto suasana pertemuan tersebut. Pertemuan dilakukan di sebuah ruangan dengan meja bundar dikelilingi Prabowo dan jajaran menteri.
Prabowo tampak mengenakan baju safari. Prabowo diapit Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan serta Menteri Luar Negeri Sugiono.
Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan menteri-menteri, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di kediamannya, Hambalang, Jawa Barat. Pertemuan itu disebut membahas kondisi global terkini.
Terlihat para menteri mengenakan kemeja putih. Sedangkan Panglima TNI dan Kapolri mengenakan pakaian dinas.
“Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Bapak Budi Gunawan, beserta para menteri dan pejabat di bawah koordinasi Menko Polkam, di kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Senin, 23 Juni 2025,” tulis keterangan unggahan.
Setkab menyampaikan pertemuan itu membahas perkembangan kondisi global dan dampaknya terhadap RI. Selain itu, pertemuan ini membahas langkah strategis yang harus dipersiapkan.
“Pertemuan tersebut membahas terkait perkembangan kondisi global dan dampaknya terhadap Indonesia, beserta langkah strategis yang harus dipersiapkan,” demikian keterangan tersebut.
Adapun pejabat yang hadir ialah Menko Polkam Budi Gunawan, Menlu Sugiono, Mendagri Tito Karnavian, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, Mensesneg Prasetyo Hadi, Menkomdigi Meutya Hafid, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala BIN Herindra, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Dikutip Biro Sekretariat Presiden, Prabowo bertolak ke tanah air Jumat (20/6) pukul 22.15 waktu setempat. Prabowo dan rombongan lepas landas dari Bandara Internasional Pulkovo, St. Petersburg.
Setibanya di bandara, Prabowo disambut dengan pasukan jajar kehormatan. Prabowo tampak memberi hormat saat lagu kebangsaan kedua negara dilantunkan.
Usai lagu kebangsaan kedua negara berkumandang, Prabowo langsung menuju ke tangga pesawat.
Di bawah tangga pesawat, Prabowo dilepas oleh sejumlah pejabat tinggi dari Rusia, selain itu juga tampak Menteri Luar Negeri Sugiono, Duta Besar Republik Indonesia untuk Federasi Rusia Jose Antonio Morato Tavares, serta Atase Pertahanan KBRI Moskow Marsekal Pertama Jatmiko Adi.
Selama dua hari berada di St. Petersburg, Prabowo menjalani rangkaian agenda penting yang memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Rusia sekaligus meningkatkan profil Indonesia di panggung global. Salah satu agenda utama adalah pertemuan bilateral dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Konstantinovsky pada Kamis, 19 Juni 2025. Dalam pertemuan itu, kedua kepala negara membahas sejumlah isu strategis dan menyaksikan pertukaran nota kesepahaman kerja sama di berbagai bidang, mulai dari pendidikan tinggi, transportasi, hingga investasi.
Prabowo juga memenuhi undangan sebagai tamu kehormatan dalam sesi pleno St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) 2025 yang berlangsung pada Jumat, 20 Juni 2025. Forum tersebut dihadiri sejumlah pemimpin dunia dan mengangkat tema “Shared Values: The Foundation of Growth in a Multipolar World”.
Kunjungan resmi ini menjadi bagian dari diplomasi aktif Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam dinamika global yang semakin multipolar. Turut mendampingi Prabowo dalam penerbangan menuju Tanah Air adalah Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. (DON)