JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Orang nomor satu di Indonesia itu telah merilis Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Dalam beleid itu, Prabowo memberikan target penghematan anggaran mencapai Rp 306 triliun dari anggaran yang sudah ada.
Urusan perjalanan luar negeri, Prabowo menekankan kepada jajarannya dari tingkat menteri ke para pegawai bahwa perjalanan ke luar negeri akan diperketat hingga lima tahun ke depan. Kalau perlu selama lima tahun ini tak akan ada perjalanan ke luar negeri.
“Nggak usah ke luar negeri, lima tahun nggak usah ke luar negeri kalau perlu,” beber Prabowo saat memberikan sambutan di Kongres ke-XVIII Muslimat NU, yang disiarkan virtual, Senin (10/2/2025).
Hanya saja beberapa perjalanan ke luar negeri masih diperbolehkan Prabowo, misalnya tugas ke luar negeri yang mendesak atas nama negara ataupun studi yang penting untuk dilakukan.
“Yang perlu keluar negeri hanya yang tugas. Tugas ke luar negeri, tugas belajar boleh, tugas untuk atas nama negara boleh,” papar Prabowo.
Dia menegaskan jangan sampai ada tugas dinas luar negeri yang dibuat-buat, padahal cuma buat jalan-jalan. Dia meminta agar semua abdi negara dari tingkat menteri hingga pegawai bila ingin jalan-jalan ke luar negeri pakai uang sendiri.
“Jangan tugas yang dicari-cari untuk jalan-jalan. Kalau mau jalan-jalan pakai uang sendiri,” tegas Prabowo.
Orang nomor satu di Indonesia itu sudah beberapa kali melakukan kunjungan kerja luar negeri sejak menjabat. Prabowo menilai tugasnya ke luar negeri penting untuk dilakukan.
Dia mengatakan dirinya banyak menghadiri konferensi-konferensi penting yang memperkuat kehadiran Indonesia secara global. Prabowo menegaskan dirinya mengamankan kepentingan bangsa dalam kunjungannya ke luar negeri.
“Loh, Presiden Prabowo sering ke luar negeri? Saya diundang sebagai kepala Indonesia kepala negara dalam konferensi-konferensi penting oleh negara-negara yang penting, dan saya mewakili bangsa untuk mengamankan kepentingan bangsa,” jelas Prabowo. (DON)
Oleh: Saiful Huda Ems.
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM
Pada 24 Januari 2025, media Inilah.com membuat judul pemberitaan yang penuh fitnah dan provokatif, HASTO DIDUGA KASAK-KUSUK CARI MAKELAR ATUR PRAPERADILAN, DJAN FARIDZ TERPELESET. Ini adalah fitnah yang luar biasa, pembunuhan karakter.
Disebutkan juga dalam pemberitaan itu, bahwa eks Wantimpres Djan Faridz diduga membantu Hasto Kristiyanto untuk mencari makelar dengan tujuan untuk memenangkan Praperadilan yang diajukan oleh pihak Hasto Kristiyanto sebagai Pemohon, yang dengannya Hasto akan terlepas dari status tersangka KPK.
Karena itulah pada Rabu (22/01/2025) lalu KPK menggeledah rumah eks Wantimpres, Djan Faridz itu hingga memunculkan isue Harun Masiku bersembunyi di tempat itu. Tetapi pada kenyataannya, KPK lagi-lagi tidak menemukan Harun Masiku berada disana.
Media Inilah.com memberitakan pula yang disebutnya dari sebuah sumber rahasia, bahwa Djan Faridz diduga berperan sebagai jembatan penghubung antara Hasto dengan sosok eks Hakim Agung. Informasinya, Djan sudah mengatur pertemuan tsb. untuk membicarakan soal bagaimana menyukseskan Hasto memenangkan Praperadilan, menanggalkan status tersangka.
Katanya bila itu berhasil, maka narasi politisasi dan kriminalisasi yang selama ini digaungkan kubu Hasto, bakal dianggap publik sebagai sebuah kebenaran. Semua ini menurut hemat pandangan kami merupakan sebuah fitnah yang keji dan usaha pembunuhan karakter pada sosok Hasto Kristiyanto yang selama ini sangat kritis pada Pemerintahan Jokowi. Dengan sumber yang dirahasiakan maka dipastikan inilah.com menjadi alat kepentingan pihak lain.
Dengan tameng sebuah sumber yang dirahasiakan, media Inilah.com ini telah melecehkan lembaga pengadilan, dengan menuduh Hasto Kristiyanto telah melakukan kasak kusuk dengan Djan Faridz, untuk mencari makelar yang dapat memenangkan permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Hasto.
Saya menduga ini merupakan model kerja Penyidik KPK yang sudah “membunuh” Ganjar-Mahfud, namun masih saja mau merancang skenario hukum palsu. Jadi mereka melalui KPK dan melalui media Inilah.com telah melakukan fitnah keji dan pembunuhan karakter, yang saya pikir bagi kubu Hasto jika diajukan ke Dewan Pers saja tidaklah cukup.
Berita Inilah.com mengandung framing yang sangat jahat dan melakukan pencemaran nama baik, tidak hanya pada Hasto melainkan pula pada Hakim yang akan dan sedang menangani sidang permohonan Praperadilan Hasto Kristiyanto.
Maka mengadukan Inilah.com ke Dewan Pers saja tidaklah cukup, melainkan harus pula diangkat ke laporan Pidana dan digugat saja sebesar Rp. 1 Triliun, untuk menimbulkan efek jera bagi mereka.
Pemberitaan Inilah.com tersebut telah memuat beberapa kebohongan publik, di antaranya;
Pertama, karena pada kenyataannya Hasto Kristiyanto sudah lama tidak lagi menjalin komunikasi dengan Djan Faridz baik secara langsung maupun tidak langsung.
Kedua, karena pada kenyataannya Hasto Kristiyanto tidak pernah menyewa rumah Djan Faridz. Ketiga, karena pada kenyataannya Hasto Kristiyanto tidak pernah sekalipun melakukan lobby-lobby dengan Djan Faridz untuk persoalan Praperadilan yang diajukannya.
Entah sampai kapan Penyidik KPK akan terus memfitnah dan memburu Hasto Kristiyanto melalui institusi KPK, yang menurut mantan pemimpinnya telah sering diremout oleh pihak luar KPK. Yang jelas, sebagai praktisi hukum saya sangat menyayangkan adanya politisasi di institusi penegak hukum anti rasuah (KPK) ini.
Sebagai salah satu Pilar Demokrasi, Partai Politik seperti PDIP tak semestinya terus menerus diganggu dengan kriminalisasi terhadap Sekjennya, yang selama ini berperan aktif memajukan partai dan memberikan sumbangsih besar terhadap perjuangan demokratisasi di Indonesia.
Tidak tahu lagi, jika memang pada akhirnya ada tujuan terselubung ingin menghancurkan Trah Soekarno dan mengambil alih PDIP dengan cara menyingkirkan terlebih dahulu Sekjen potensialnya (Hasto Kristiyanto), yang memiliki track record panjang memenangkan PDIP, setan-setan politik kubu Dinasti Jokowi bisa saja berbuat semau-maunya, sebelum akhirnya rakyat akan turun ke jalan mengadilinya, ya terserah saja…(SHE).
10 Februari 2025.
Saiful Huda Ems (SHE). Lawyer dan Analis Politik.
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Rapat berlangsung di ruang paripurna, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (4/2/2025). Paripurna ini dipimpin oleh Dasco didampingi langsung oleh Wakil Ketua yang lain seperti Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal.
“Yang terhormat para anggota dewan dan hadirin yang kami muliakan. Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI, daftar hadir pada permulaan rapat paripurna ini telah ditandatangani oleh kuprum fraksi dan anggota seluruh fraksi yang ada di DPR RI,” kata Dasco dalam rapat.
“Dengan demikian kuorum telah tercapai dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim perkenankanlah kami selaku pimpinan dewan membuka paripurna rapat paripurna DPR yang ke-12 masa persidangan II tahun sidang 2024-2025 pada hari Selasa 4 Februari 2025 dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum,” tambahnya.
Berikut agenda rapat paripurna DPR RI hari ini:
1. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara;
2. Persetujuan Permohonan Pertimbangan Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan;
3. Laporan Badan Legislasi DPR RI terhadap Hasil Pembahasan Revisi Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Sebanyak 1.172 personel Polri dikerahkan,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro kepada wartawan, Selasa (4/2/2025).
Susatyo mengatakan pengamanan dilakukan secara ketat di gedung MK maupun kawasan sekitar Monas, Jakarta Pusat. Pengamanan dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian berlangsung kondusif.
“Kami telah menyiapkan pola pengamanan yang ketat dan humanis guna mengantisipasi potensi gangguan keamanan di sekitar Mahkamah Konstitusi. Sinergi dengan seluruh pihak terus kami perkuat untuk menjaga situasi tetap kondusif,” ujarnya.
Susatyo menyebut ribuan personel tersebut disebar di sejumlah titik. Personel yang bertugas, lanjut Susatyo, tidak diperkenankan membawa senjata api.
Lebih lanjut, rekayasa lalu lintas di sekitar gedung MK diterapkan secara situasional. Pihak kepolisian mengajak masyarakat untuk sama-sama menjaga ketertiban.
Sebagai informasi, Mahkamah Konstitusi (MK) mempercepat pembacaan putusan sela (dismissal) menjadi 4-5 Februari 2025. Awalnya, putusan dismissal akan dibacakan pada 11-13 Februari 2025. (MON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani bertemu Presiden sekaligus Ketum Gerindra Prabowo Subianto di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/2/2025). Muzani menyebut acara puncak HUT partainya akan didahului rapimnas yang digelar pada 14 Februari.
“Insyaallah kegiatan ulang tahun Partai Gerindra di tingkat nasional akan dilaksanakan pada tanggal 15 Februari, yang didahului dengan rapat pimpinan nasional tanggal 14 Februari dan tanggal 15-nya adalah ulang tahun yang ke-17,” kata Muzani kepada wartawan.
Saat ditanya, apakah akan mengundang Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, Muzani tidak menjawab lugas. Muzani memastikan semua ketua umum partai politik akan diundang.
“Semua pimpinan partai politik, apalagi ketua umum, akan kami undang. Insyaallah,” ujarnya.
Termasuk Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), Muzani menyebut akan turut mengundang para mantan Presiden. “Insyaallah semua mantan Presiden akan kami undang,” ujarnya. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan dari tiga tanggal yang diusulkan, Prabowo memilih pelantikan kepala daerah digelar pada 20 Februari 2025.
Hal itu disampaikan Tito dalam rapat kerja bersama Komisi II di gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta Pusat, Senin (3/2/2025). Tito mengatakan pihaknya telah membuat sejumlah skenario pelantikan kepala daerah.
“Kita membuat mengancer tanggal 18, 19, 20 dan saya lapor ke Presiden dan Presiden memilih 20 hari Kamis,” ujar Tito.
Tito mengatakan pihaknya mengusulkan 18, 19, 20 Februari untuk digelar pelantikan. Dia mengatakan tanggal itu dipilih setelah pihaknya menyesuaikan dengan putusan dismissal yang akan digelar MK.
Tito menyebut terdapat 296 kepala daerah non sengketa yang siap untuk dilantik. Sedangkan, terdapat 249 daerah yang masih bersengketa di MK.
Diketahui, awalnya pelantikan kepala daerah nonsengketa akan digelar 6 Februari 2025. Sementara itu, putusan dismissal awalnya akan dibacakan 11-13 Februari dipercepat menjadi 4-5 Februari 2025. (DAB)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Dalam nota dinas yang dilihat, BKN memutuskan meniadakan operasional mobil jemputan pegawai hingga menghapus alokasi anggaran untuk jamuan pimpinan. Lalu operasional lift dan AC sentral akan difungsikan sebagian.
“Efisiensi anggaran ini merupakan pintu pembuka yang bisa dijadikan kesempatan emas bagi para ASN dalam menerapkan sistem kerja yang lebih modern dengan terus menyempurnakan digitalisasi birokrasi yang lebih baik,” imbau Kepala BKN di tengah arahan Apel Pagi secara daring, dikutip dari keterangan tertulis, Senin (03/02/2025).
Arahan ini juga sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Menurut Zudan, BKN juga harus dapat memudahkan ASN dalam menghadapi segala permasalahan yang berkembang di ruang lingkup ASN.
Permasalahan manajemen ASN dalam hal ini terkait penyelesaian permasalahan hukum, kesejahteraan dan karier ASN, karier fungsional yang terbuka sampai puncak karier dan kemudahan dalam peningkatan pendidikan ASN serta kemudahan layanan kepegawaian lainnya.
Dalam arahannya, Ia juga meminta pegawai BKN dan seluruh ASN di Indonesia untuk menyikapi efisiensi anggaran ini dengan tidak menjadikan sebagai sebuah hambatan, tapi sebagai peluang dan tantangan dalam meningkatkan kecepatan pelayanan agar dapat sesuai dengan ekspektasi masyarakat ASN. (MON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Hal itu disampaikan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat membuka Rapim Polri di Gedung Tribrata, Jakarta Selatan, Jumat (31/1/2025). Dia mulanya meminta seluruh jajaran agar solid menjaga marwah institusi.
“Tentunya kita harus terus meningkatkan hal-hal yang menjadi perhatian masyarakat,” kata Sigit.
Menurutnya, respons cepat dari polisi selaku aparat penegak hukum menjadi penting dalam pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, dia meminta jajaran dari tingkat Mabes hingga wilayah untuk bergerak cepat kala menerima aduan, keluhan, maupun laporan masyarakat.
“Respons cepat terhadap pengaduan-pengaduan yang masuk, baik yang berada di pengaduan-pengaduan para pejabat utama Mabes, dan saya harapkan rekan-rekan juga membuat akun untuk melayani pengaduan, baik para kapolda, kemudian para kasatker, sampai dengan para kapolres,” perintah Sigit. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Menteri Energi dan Infrastruktur Uni Emirat Arab (UEA) Suhail Mohamed Al Mazrouei setelah memberikan sambutan dalam The 3rd UAE-Indonesia Roundtable Discussion yang digelar Kedubes UEA di Jakarta di Raffles Hotel, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (30/1/2025). Dia mengatakan kepemimpinan Indonesia di bawah Presiden Prabowo Subianto harus ada kemajuan yang lebih cepat.
“Di bawah kepemimpinan Yang Mulia Presiden (Prabowo), kita harus memberikan kemajuan yang lebih cepat, karena beliau bercita-cita agar rakyatnya mencapai pertumbuhan sebesar 8 persen, dan itu memerlukan kerja yang luar biasa,” kata Suhail.
“Dari sisi ini, saya dapat memberi tahu Anda, kami siap bermitra dan kami akan bekerja sama dengan Anda untuk mencapai target itu,” ungkapnya.
Suhail mengatakan kerja sama antara Indonesia dan UEA juga perlu ditingkatkan. Menurutnya, berbagai persoalan yang menghambat investasi UEA di Indonesia juga perlu diselesaikan.
“Kita perlu bernegosiasi lebih cepat dan kita perlu menciptakan kemitraan, yang merupakan mitra untuk masa depan, untuk melakukan proyek yang jauh lebih besar di Indonesia. Kami siap berinvestasi jika diberi kesempatan,” ucapnya. (BAS)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI JSK) Kemnaker, Indah Anggoro Putri mengatakan, pihaknya yang menjadi bagian dari Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional akan mendiskusikan hal tersebut. Sebagai informasi, LKS Tripartit Nasional terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh.
“Sedang kami kaji dan akan kami diskusikan dengan LKS Tripnas,” ujarnya saat dihubungi, Kamis (30/1/2025).
Sebelumnya, Dudy mengusulkan agar pembayaran THR dapat dilakukan lebih awal. Dengan begitu, masyarakat dapat lebih leluasa untuk menentukan waktu dalam melakukan perjalanan mudik lebaran. Dia pun berharap dapat mengkoordinasikan ini dengan Kemenaker.
Selain mengusulkan pembayaran THR jadi lebih awal, Dudy juga mengusulkan pemberlakuan work from anywhere (WFA) jelang lebaran Idul Fitri. Dudy menyoroti momentum dua hari besar yang berdekatan, yaitu Hari Raya Nyepi pada 29 Maret 2025 dan Hari Raya Idul Fitri yang diperkirakan jatuh pada 31 Maret-1 April 2025.
Dudy menilai, batas waktu dimulai dan selesainya libur akan mempengaruhi tingkat kepadatan jalan dan tingginya pemanfaatan layanan di berbagai moda transportasi. (DAB)