JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk Subakti Syukur mengatakan pemberian diskon tarif tol tersebut berlaku di ruas tol Trans Jawa, seperti Tol Jakarta-Cikampek, Tol Mohammaed Bin Zayed (MBZ), Tol Palimanan-Kanci, Tol Batang-Semarang, dan Tol Semarang ABC.
“Jadi kalau arus balik nanti di Jasa Marga, total di Trans Jawa itu dapat potongan sekitar Rp 80.000-an, di baliknya sekitar Rp 32.500 ya. Kemudian juga ruas Jakarta-Cikampek, Jalan Layang MBZ, Palikanci, Batang Semarang, Semarang ABC itu semua dapat potongan tarif,” kata Subakti di Kantor Kementerian BUMN, Selasa (4/3/2025).
Lebih lanjut, pemberian potongan tarif tol ini akan dilakukan selama 6 hari. Di mana 4 hari untuk arus mudik Lebaran dan 2 hari untuk arus balik Lebaran 2025.
“Tanggal-tanggalnya 24-27 Maret. Kemudian setelah Lebaran itu yaitu tanggal 8-9 April di gerbang-gerbang sebagaimana tadi kami sebutkan dan potongan tarif itu hanya berlaku pada e-toll yang tentunya saldonya mencukupi,” tambah dia.
Sementara itu Direktur Utama HK, Budi Harto, juga mengatakan pihaknya juga akan memberikan diskon tarif tol 20% selama masa mudik Lebaran 2025 di seluruh ruas tol yang dioperasikan perusahaan. Di mana untuk arus mudik diskon tarif tol ini akan berlaku pada tanggal 24-27 Maret, dan untuk arus balik berlaku pada 8-9 April.
“Kami juga akan memberlakukan potongan tarif yaitu mulai tanggal 24 sampai 27 Maret, dan tanggal 8 dan tanggal 9 April. Potongannya 20% ya,” kata Budi.
Dalam situs resmi Hutama Karya dijelaskan hingga saat ini Persero telah membangun dan mengelola Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) sepanjang kurang lebih 1.235 km, termasuk ruas tol yang telah beroperasi maupun yang sedang dalam tahap konstruksi.
Ruas tol yang telah beroperasi penuh antara lain: Tol Bakauheni-Terbanggi Besar (140 km), Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung (189 km), Tol Palembang-Indralaya (22 km), Tol Medan-Binjai (17 km), Tol Pekanbaru-Dumai (132 km), Tol Sigli Banda Aceh Seksi 2-6 (49 km), serta Tol Binjai-Langsa Seksi Binjai-Tanjung Pura (38 km), Tol Bengkulu-Taba Penanjung (17 km), Tol Pekanbaru-Bangkinang (31 km), Tol Bangkinang-XIII Koto Kampar (25 km), Tol Indralaya-Prabumulih (64 km), Tol Indrapura-Kisaran (48 km), dan Tol Indrapura-Tebing Tinggi-Seberlawan-Sinaksak (74 km). (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi Yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2025. Aturan mulai berlaku 1 Maret 2025.
“Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mudik Hari Raya Idul Fitri, pemerintah memberikan stimulus fiskal pada hari besar keagamaan nasional Ramadan Lebaran berupa insentif PPN atas penyerahan jasa angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi yang ditanggung pemerintah tahun anggaran 2025,” tulis pertimbangan aturan tersebut.
Harga tiket pesawat akan lebih murah karena pengguna jasa hanya menanggung PPN yang terutang sebesar 5% dari penggantian. Penggantian yang dimaksud meliputi tarif dasar (base fare), fuel surcharge dan biaya-biaya lain yang dibayar oleh penerima jasa yang merupakan objek PPN dan merupakan jasa yang diberikan oleh badan usaha angkutan udara.
PPN yang terutang ditanggung pemerintah 6% diberikan untuk periode pembelian tiket pesawat sejak 1 Maret sampai 7 April 2025. Meski begitu, periode penerbangan hanya berlaku untuk dua minggu yakni 24 Maret sampai 7 April 2025.
“PPN yang terutang ditanggung Pemerintah diberikan kepada penerima jasa untuk periode pembelian tiket yang dilakukan sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 7 April 2025; dan untuk periode penerbangan yang dilakukan sejak tanggal 24 Maret 2025 sampai dengan tanggal 7 April 2025,” jelas Pasal 3.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan masyarakat yang sudah terlanjur beli tiket pesawat periode Lebaran sebelum 1 Maret 2025, tidak berlaku diskon.
“Seluruh tiket ekonomi dalam negeri yang dibeli mulai hari ini, 1 Maret hingga 7 April untuk jadwal penerbangan antara 24 Maret hingga 7 April akan dikurangi pajak pertambahan nilainya sehingga hanya membayar pajaknya 5%, artinya yang 6% ditanggung oleh pemerintah,” kata Sri Mulyani di Bandara Soekarno Hatta, Banten, Sabtu (1/3).
Pemerintah memutuskan untuk menanggung pajak pertambahan nilai (PPN) tiket pesawat kelas ekonomi domestik sebesar 6% dari total tarif pajak. Kebijakan ini bisa merealisasikan diskon tiket pesawat sebesar 13-14% selama musim mudik Lebaran 2025. (MON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam sidaknya menemukan adanya penjual beras yang menjajakan komoditas tersebut di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Ia menegaskan, kondisi ini tidak dapat dibenarkan mengingat stok beras nasional berada dalam posisi aman.
“Kami melihat ada kenaikan harga beras sekitar 2 hingga 4%. Kami tegaskan, tidak ada alasan bagi harga untuk naik, karena stok kita saat ini di gudang mencapai 2 juta ton, jumlah tertinggi dalam lima tahun terakhir,” ujar Amran dalam keterangannya.
Amran menekankan, produksi pangan nasional mengalami peningkatan hingga 52% berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Karenanya, ia menilai ketersediaan bahan pangan seharusnya tidak menjadi masalah.
“Artinya, suplai beras di pasar cukup. Begitu juga dengan minyak goreng, kita adalah produsen terbesar di dunia, jadi tidak ada alasan bagi harga minyak goreng untuk naik,” jelasnya.
Amran juga mengingatkan pelaku usaha, baik distributor maupun pedagang, untuk tidak menjual komoditas pangan di atas HET. Pasalnya, penjualan beras di atas HET akan membebani masyarakat.
“Jangan menjual harga di atas HET. Ini membebani masyarakat yang sedang menjalankan ibadah puasa. Kita sudah sepakat, ini adalah kebijakan yang diperintahkan langsung oleh Bapak Presiden Republik Indonesia,” ujarnya.
Dalam sidak, Amran juga mengaku telah berkoordinasi dengan pihak Kepolisian untuk mengawasi pergerakan harga pangan di seluruh Indonesia. Ia mengaku tak segan menindak tegas para oknum yang mencoba mengambil keuntungan berlebihan
“Kami sudah berkomunikasi dengan Kapolri. Aparat kepolisian telah turun ke lapangan untuk memantau harga-harga pangan dan memastikan tidak ada pihak yang bermain harga. Ini tidak boleh terjadi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Amran memastikan bahwa seluruh bahan pangan pokok untuk kebutuhan Ramadan dan Idulfitri dalam kondisi aman dan mencukupi.
“Seluruh komoditas pangan aman. Kami diperintahkan oleh Bapak Presiden untuk memantau harga dan ketersediaan setiap hari. Tidak ada alasan harga naik, karena stok kita banyak dan produksi meningkat,” jelas dia. (BAS)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Dilihat dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jaksel, Senin (3/3/2025), sidang perdana praperadilan Hasto digelar pukul 09.00 WIB. Perkara 23/Pid.Pra/2025/PN JKT.SEL, akan digelar di ruang sidang 01, sementara perkara 24/Pid.Pra/2025/PN JKT.SEL akan digelar di ruang sidang 06.
“Senin, 3 Maret 2025, jam 09.00 WIB sampai dengan selesai, agenda sidang pertama,” demikian tertulis dalam laman SIPP PN Jaksel.
Tim kuasa hukum Hasto, Ronny Talapessy, berharap KPK akan hadir dalam sidang hari ini. Ronny menyebut praperadilan ini merupakan kesempatan untuk pihaknya dan kubu KPK saling menguji dasar penetapan tersangka Hasto.
“Kami berharap praperadilan ini menjadi kesempatan bagi KPK dan tim hukum kami sebagai penggugat untuk saling menguji dasar penetapan tersangka Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristiyanto apakah berdasarkan pada rasionalitas hukum, norma-norma dan argumentasi hukum yang logis, atau sekadar kriminalisasi terhadap aktivis politik yang berseberangan dengan kekuasaan,” kata Ronny.
“Kami berharap agar teman-teman di KPK pun sudah siap hadir dalam menghadapi praperadilan ini sehingga asas sederhana, cepat dan biaya murah itu bisa terlaksana, sehingga dapat memberikan kepastian hukum baik bagi KPK maupun Pak Hasto Kristiyanto,” imbuhnya.
Ronny menyebut hakim pada praperadilan sebelumnya belum menyentuh inti perkara. Dia mengatakan pihaknya masih memiliki kesempatan melawan penetapan tersangka Hasto dalam praperadilan kedua ini.
“Seperti yang kita tahu bersama, praperadilan sebelumnya belum menyentuh inti perkara, dan keputusan hakim praperadilan sebelumnya masih memberikan ruang bagi kami mengajukan kembali praperadilan dalam dua gugatan,” ujarnya.
Hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan sebelumnya tidak menerima permohonan praperadilan yang diajukan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Kamis (13/2), hakim menyatakan praperadilan Hasto kabur atau tidak jelas.
KPK lalu kembali memeriksa Hasto dan menahannya selama 20 hari terhitung pada Kamis, 20 Februari 2025 sampai 11 Maret 2025. Hasto ditahan di Cabang Rumah Tahanan Negara dari Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Timur.
Tim kuasa hukum Hasto juga telah mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Hasto pun kembali mengajukan permohonan praperadilan dan meminta status tersangkanya dibatalkan.
Ada dua permohonan praperadilan yang diajukan Hasto. Pertama, terkait status suap sebagaimana sangkaan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang teregister dengan nomor perkara 23/Pid.Pra/2025/PN JKT.SEL.
Kedua, terkait kasus perintangan penyidikan sebagaimana sangkaan Pasal 21 UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang teregister dengan nomor perkara 24/Pid.Pra/2025/PN JKT.SEL. Diketahui, Hasto ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama Harun Masiku dan merintangi penyidikan Harun Masiku.
Harun Masiku sendiri ditetapkan sebagai tersangka kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR sejak Januari 2020. Harun diduga menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Namun, selama lima tahun terakhir, keberadaan Harun Masiku belum diketahui.
Pada akhir 2024, KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto dan pengacara Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka baru dalam kasus ini. Hasto juga diduga merintangi penyidikan Harun. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Bima Arya mengungkap Presiden Prabowo mengapresiasi berjalannya retret kepala daerah tahun ini. Dia mengungkap Prabowo ingin kegiatan ini dilakukan lagi tahun depan agar tidak omon-omon.
“Presiden mengapresiasi penyelenggaraan retret ini. Bahkan beliau meminta Kemendagri untuk kembali menyelenggarakan retret ini pada tahun 2026,” kata Bima Arya kepada media di Akademi Militer (Akmil) Magelang.
Bima Arya mengatakan Retret 2026 itu digelar untuk mengevaluasi target-target yang diberikan Presiden. Target tersebut di antaranya soal swasembada pangan dan hilirisasi.
“Supaya mengevaluasi target-target yang beliau berikan. Kata beliau, supaya kita semua jangan omon-omon saja. Supaya terbukti bahwa Presiden tidak hanya omon-omon, kepala daerah tidak omon-omon, maka Kepala Daerah 2026 kita targetkan ada retret lagi,” ujarnya.
Dia mengatakan usulan retret di antara tahun 2026 atau 2027. Dia mengatakan evaluasi yang dilakukan harus berdasarkan angka.
“Supaya mengevaluasi target-target yang beliau berikan. Kata beliau, supaya kita semua jangan omon-omon saja. Supaya terbukti bahwa Presiden tidak hanya omon-omon, kepala daerah tidak omon-omon, maka Kepala Daerah 2026 kita targetkan ada retret lagi.
Mengevaluasi lagi semua angka-angka, semua capaian tadi, karena beliau menargetkan swasembada pangan, hilirisasi dan banyak sekali program program,” imbuh mantan Wali Kota Bogor itu.
“Tercapai atau tidak, alasannya apa. Jadi semua harus berdasarkan angka angka. (Retret diusulkan) Antara 2026 akhir atau 2027,” kata dia.
Bima Arya menyebut, retret 2026 itu akan kembali diikuti oleh seluruh kepala daerah. Kemungkinan retret 2026 akan kembali digelar di Akmil Magelang.
“Ya kalau skala seperti ini, ya kemungkinan di sini (Akmil), karena teman-teman udah nyaman, dengan biaya yang minim. Dengan fasilitas seperti ini, ya teman-teman sudah nyaman, cocok lah,” pungkasnya.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendukung rencana retret kepala daerah kembali digelar tahun 2026. PKB menilai retret kepala daerah minimal dilaksanakan setahun sekali.
“Kami setuju dan mendukung kembali diadakannya retreat tahun 2026, jadwalnya dibikin minimal setahun sekali lebih baik,” kata Waketum PKB Jazilul Fawaid kepada wartawan, Jumat (28/2).
Menurutnya, dengan diadakan retret bisa memperlancar kemajuan pembangunan. Sebab koordinasi hingga evaluasi antara pemerintah pusat dengan daerah terjalin.
“Hemat kami langkah koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kinerja antara pusat dan daerah melalui reatret, selain memperkuat komitmen, dapat memperlancar kemajuan pembangunan,” imbuhnya. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Presiden Prabowo Subianto direncanakan siang ini akan bertolak ke Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dalam rangka kunjungan kerja,” kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana, Kamis (27/2/2025).
Tiba di Magelang, Prabowo akan memimpin Parade Senja sore ini di Akmil. “Presiden Prabowo akan memimpin upacara Parade Senja di Akademi Militer,” imbuh dia.
Selain itu, Prabowo akan memberikan kepada kepala daerah besok hari. Pengarahan itu sekaligus penutupan retret dalam rangka pembelajaran orientasi kepemimpinan bagi kepala daerah seluruh Indonesia.
“Besok, hari Jumat, 28 Februari 2025, Presiden Prabowo akan memberikan pengarahan,” ujarnya.
Yusuf menegaskan kunjungan kerja Prabowo ke Akademi Militer Magelang ini sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam membangun sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
“Serta menegaskan komitmen Presiden Prabowo dalam membentuk kepemimpinan yang kuat dan berkarakter bagi para pemimpin daerah di Indonesia,” ujarnya.
Diketahui, retret kepala daerah ini digelar sejak 21 Februari, sehari seusai pelantikan di Istana Negara. Sejumlah kegiatan dilakukan, termasuk menerima berbagai materi dari para tokoh di pemerintahan. (MON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Berkaitan dengan anggaran, nanti kita bahas lebih detail. Kemarin jajaran sudah berkoordinasi juga secara daring dengan Kemendagri. Data perkiraan kebutuhan anggaran PSU pilkada, sebagaimana tertera di layar dan juga materi yang sudah kami bagikan,” kata Afifuddin dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR di Senayan, Jakarta, Kamis (27/2/2025).
Afifuddin mulanya menjelaskan tabel anggaran dalam paparannya terdapat angka dengan minus. Dia menyebut angka dengan minus itu merupakan kekurangan anggaran.
“Kira-kira di lajur paling kanan itu merah dan minus, sebagian besarnya, nah ini yang kemudian menjadi tantangan APBN kita semua. Ada beberapa daerah yang, saya bacakan saja, (misalnya) Mahakam Ulu, kebutuhannya Rp 14.914.360.200, ketersediaan anggaran Rp 13.344.979.796 sekian, kurang Rp 1.569.380.404. (Kabupaten Pulau) Taliabu kebutuhan anggarannya Rp 2.484.030.950, ketersediaan anggaran Rp 1.113.023, jadi kurangnya Rp 2.482.917.927,” terang Afifuddin.
“Saya kira demikian, jadi secara total Bapak/Ibu sekalian, dan pimpinan anggota komisi, perkiraan kebutuhan itu di Rp 486.383.829.417 (empat ratus delapan puluh enam miliar, tiga ratus delapan puluh tiga juta, delapan ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus tujuh belas Rupiah),” katanya. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Dewan Federasi menyambut baik kehadiran Indonesia dalam berbagai forum dialog baik di ASEAN dan sekarang dalam format BRICS. Saya mengucapkan selamat 75 tahun Indonesia-Russia. Kami menganggap Indonesia sebagai mitra bersahabat dengan kerja sama yang baik,” kata Ketua Komisi Luar Negeri Dewan Federal Federasi Rusia, Senator Grigory Karasin, dalam keterangan yang diterima, Kamis (27/2/2025).
Sementara itu, Ketua Delegasi BKSAP DPR Mardani Ali Sera menyambut baik ajakan tersebut. Dia menyebut pihaknya akan menindaklanjuti sesegera mungkin karena ke depan terbuka peluang kolaborasi lebih dalam antara Indonesia-Rusia dan BRICS.
“BKSAP melihat ada ketulusan dan semangat bergerak bersama dari BRICS untuk dunia yang lebih baik,” ucap Mardani.
Parlemen Rusia mengajak DPR RI bergabung dalam wadah perkumpulan Parlemen BRICS atau BRICS+ Parliamentary Forum menyusul bergabungnya Indonesia ke kelompok informal BRICS baru-baru ini. Ajakan ini disampaikan langsung oleh Komisi Luar Negeri Dewan Federal Federasi Rusia saat menerima jajaran Delegasi BKSAP DPR RI dipimpin Mardani Ali Sera yang mengunjungi Dewan Federal, di Moskow, Rusia.
Pada kesempatan tersebut, BKSAP juga mengundang Dewan Federasi untuk berkunjung ke Indonesia, memperkuat kontak antarparlemen dan merayakan 75 tahun Indonesia-Rusia. “Kami juga mendorong kontak dan frekuensi saling kunjung meningkat, seiring dengan telah dibentuknya Grup Kerja Sama Bilateral di DPR RI untuk Rusia,” imbuh Mardani.
Kemudian, kembali ke Grigory Farasin. Pada kesempatan tersebut, ia menggarisbawahi hubungan kedua negara baik dalam konteks bilateral. Menurutnya dalam kerangka BRICS akan dapat mendorong pertumbuhan kawasan Global South dan Global East secara lebih baik dan membantu perwujudan dunia yang lebih adil dalam realitas yang multipolar saat ini.
“Kami juga menunggu kehadiran Presiden Prabowo ke Rusia baik pada Mei nanti untuk acara peringatan Kemenangan Perang Dunia ke-II dan Juli untuk hadir dalam St Petersburg Economic Forum,” tutur Grigory.
Selain ajakan BRICS Parliamentary Forum, Dewan Federasi juga mengusulkan pembentukan grup geopolitik baru di Inter-Parliamentary Union (IPU), organisasi parlemen global. Grup geopolitik yang akan disebut BRICS+ itu bersifat terbuka bagi parlemen yang menjadi anggota blok BRICS dan yang akan bergabung ke blok dimaksud.
Dewan Federasi juga mengharapkan peningkatan kerja sama Indonesia-Rusia ke depan dan menggarisbawahi segera rampungnya negosiasi perjanjian perdagangan bebas Indonesia-Eurasian Economic Union (EAEU).
Sementara BKSAP menyampaikan perlunya Dewan Federal mendorong finalisasi keputusan investasi kilang minyak di Tuban yang akan membawa manfaat bagi kedua belah pihak. “Sekaligus kami mendorong penguatan kapasitas Bahasa antarstaf parlemen kedua negara. Sehingga staf parlemen Indonesia dapat belajar Bahasa Russia dan sebaliknya,” tutur Mardani.
BKSAP DPR RI melakukan lawatan kehormatan ke Moskow 22-27 Februari, sebagai bagian dari upaya memperkuat interaksi antarparlemen dalam 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia – Russia pada 2025 ini. Delegasi terdiri dari Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera, Wakil Ketua BKSAP DPR RI Muhammad Husein Fadlulloh, dan Gde Sumarjaya Linggih.
Mereka bertemu dan berdialog dengan sejumlah pemangku kepentingan Indonesia – Rusia yakni BRICS Expert Council, Dewan Federasi Majelis Federal, Duma Negara Majelis Federal, Kelompok Persahabatan Rusia-Indonesia Duma Negara Majelis Federal. (MAD)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Seremoni pemberian bantuan digelar di Lapangan Bhayangkara Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (27/2/2025) siang. Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto turut hadir dalam gelaran Korps Bhayangkara itu.
Jenderal Sigit melepas langsung pendistribusian bansos di tingkat Mabes Polri. Pendistribusian itu ditandai dengan mengibarkan bendera start oleh Kapolri dan Panglima TNI.
Pemberian bantuan itu dilangsungkan serentak di 34 Polda. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memantau langsung dan mendengarkan laporan pemberian bantuan melalui Zoom meeting dengan berbagai Polda.
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menggelar kegiatan bakti sosial (baksos) dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Pelaksanaan kegiatan baksos Polri Presisi ini digelar bersinergi dengan elemen mahasiswa.
Total ada 161.411 paket sembako yang didistribusikan. Rinciannya 17.250 paket dibagikan oleh Mabes Polri dan 144.161 paket lainnya oleh Polda Jajaran.
Adapun sasaran penerima bantuan sosial kali ini terdiri atas 55 elemen mahasiswa yang tergabung dalam aliansi badan eksekutif mahasiswa (BEM), BEM non-aliansi, Cipayung Plus, dan organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP) lainnya.
“Hari ini kita mendapat kesempatan untuk bersama sama berkumpul dalam rangka menghadapi bulan suci Ramadan,” kata Jenderal Sigit di lokasi.
“Hari ini secara serentak kita akan melaksanakan kegiatan bakti sosial bersama gabungan TNI-Polri seluruh OKP dan rekan-rekan BEM,” lanjut Sigit. (MON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Rapat digelar di ruang rapat Komisi II DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (27/2/2025). Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf memimpin rapat tersebut.
“Karena cukup ada informasi yang sangat signifikan sekali kepada kita semua terutama di Komisi II adalah hasil keputusan MK kemarin yang mengatakan ternyata masih perlu adanya kurang lebih 26 PSU, 26 atau 24 ya, 24 ya, total 26 ya. PSU dan pemilihan ulang sekitar 26,” kata Dede.
“Dari 310 putusan sejak awal yang lalu memang ada 40 putusan yang kemudian ada sidang lanjutan dan dibacakan hari Senin kemarin. Secara klaster kami ingin menyampaikan dari 310 putusan tersebut ada 26 dikabulkan, ada 9 perkara ditolak, tidak dapat diterima 232 perkara, tidak berwenang mengadili 6 perkara, gugur 8 perkara, perkara dicabut oleh pemohon 29 perkara dan putusan sela 0,” ujar Afif.
Komisi II DPR menggelar rapat bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) hari ini. Rapat itu digelar usai Mahkamah Konstitusi memutus pemungutan suara ulang (PSU) sebanyak 24 pilkada.
Diketahui, dari 40 perkara yang diputus oleh MK, 24 perkara diminta untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU). Kemudian, satu perkara rekapitulasi ulang dan satu perkara diminta untuk memperbaiki Keputusan KPU tentang penetapan hasil pilkada. Sedangkan 14 gugatan lainnya tidak dikabulkan MK. (DON)