JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Saya melaporkan dugaan tindak pidana ke Bareskrim itu dengan dua pasal. Pasal 421, apa 421? adalah perbuatan penyelenggara negara memaksa untuk berbuat atau tidak berbuat. Lanjutnya bisa dibaca di KUHP,” kata Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (20/5/2024).
“Yang kedua Pasal 310 yaitu pencemaran nama baik, apa dasar-dasarnya Pak? nanti lah kita, kan ini masih berproses,” sambungnya.
Ghufron menyebut sudah ada beberapa saksi yang dipanggil untuk diperiksa. Dia menyebut melaporkan anggota Dewas KPK lebih dari satu orang.
“Jadi sekali lagi siapa saja saksinya yang sudah dipanggil ya sudah banyak,” kata Ghufron.
“Ada beberapa, tidak satu (anggota Dewas KPK yang dilaporkan),” imbuhnya. (BAS)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Presiden Jokowi menyampaikan dukacita mendalam kepada Ebrahim Raisi dan para delegasi yang menyertai dalam kecelakaan tersebut.
“Innalillahi wa inna ilaihi raji’un. Duka cita mendalam atas wafatnya Presiden Iran, Yang Mulia Sayyed Ebrahim Raisi, beserta delegasi pendamping yang menyertai beliau dalam musibah kecelakaan di Iran,” kata Jokowi.
Jokowi memanjatkan doa kepada keluarga yang ditinggalkan serta masyarakat Iran. “Doa tulus saya panjatkan bagi keluarga yang ditinggalkan dan masyarakat Iran,” ujarnya.
Diketahui, Raisi dinyatakan meninggal pada Senin (20/5) setelah tim penyelamat menemukan helikopternya yang jatuh di wilayah pegunungan yang diselimuti kabut. TV pemerintah Iran mengumumkan bahwa ‘abdi bangsa Iran, Ayatollah Ebrahim Raisi, telah mencapai tingkat kesyahidan tertinggi’ dan menyiarkan gambar-gambar semasa hidup Raisi.
Presiden Raisi dan 8 orang lainnya dipastikan tewas dalam kecelakaan helikopter itu. Helikopter mereka jatuh saat melintasi daerah pegunungan dalam kabut tebal pada Minggu (19/5) sore waktu setempat.
“Presiden Republik Islam Iran, Ayatollah Ebrahim Raisi, mengalami kecelakaan saat bertugas dan menjalankan tugasnya untuk rakyat Iran dan menjadi martir,” lapor kantor berita Iran, Mehr, yang mengutip seorang pejabat yang tidak disebutkan namanya. Sementara media-media lain juga melaporkan berita tersebut. (DAB)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Sekjen PBB Afriansyah Noor menyebut ketum definitif sekaligus kepengurusan baru akan diputuskan dalam Muktamar PBB yang digelar Januari 2025 mendatang.
“Iya baru saya pahami di hari-H pelaksanaan (Musyawarah Dewan Partai) kemarin bahwa dia (Yusril) berniat ingin mundur, berada di luar partai. Alasannya capek, kemudian ingin berdiri sendiri, profesional,” kata Afriansyah saat dihubungi, Minggu (19/5/2024).
“Ya intinya dia hengkang dari partai, tidak lagi mengurus partai,” imbuh Afriansyah.
Afriansyah menceritakan keputusan Yusril itu pun memantik gejolak di internal partai. Dia menuturkan sempat ada perdebatan mekanisme pemilihan Penjabat (Pj) ketum apakah dilakukan dengan aklamasi atau pemilihan suara (voting).
“Oleh karena itu, ketika mundur harus menunjuk Pj ketua umum yang akan menyiapkan pelaksanaan Muktamar atau transisi. Jadi pelaksanaannya itu ketika beliau mengatakan mundur itu kita mendadak, saya pribadi, ‘Waduh, ini gimana’. Akhirnya kita lihat AD/ART, bagaimana prosedurnya. Jadi bisa aklamasi, tapi kalau tidak suara sama itu bisa voting,” jelas Afriansyah.
“Ketika dia minta aklamasi menunjuk ketua mahkamah partai, Pak Fahri Bachmid, teman-teman pendukung saya tidak mau, mereka ingin sudahlah kita pemilihan saja kan 49 orang, nggak lama. Dalam hal menentukan aklamasi dan voting ini berdebat kencanglah, seru. Akhirnya saya bilang ke Bang Yusril, ‘Bang, voting aja. Jadi siapa pun yang terpilih kita mendukung. Kalau aklamasi kan kesannya memaksakan kehendak’. Akhirnya Bang Yusril setuju. Saya bilang ketika saya kalah saya akan mendukung keputusan hasil voting,” ujar dia. (MON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Rapat digelar di gedung Nusantara II MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (20/5/2024). Selain Dasco, hadir juga Wakil Ketua DPR RI Fraksi NasDem Rachmat Gobel serta Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Agenda rapat paripurna hari ini ialah penyampaian pemerintah terhadap kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2025. Dasco kemudian membuka rapat paripurna tersebut.
“Acara rapat paripurna hari ini adalah penyampaian pemerintah terhadap kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebiasaan fiskal RAPN 2025. Sekarang kami akan menanyakan kepada dewan terhormat apakah acara disetujui?” tanya Dasco.
Anggota yang hadir pun menyepakati agenda hari ini. Rapat kemudian dimulai dengan diawali paparan dari Sri Mulyani.
Sementara itu, Sekjen DPR Indra Iskandar mengatakan sebanyak 109 anggota hadir dalam rapat paripurna. Sedangkan, 182 anggota lainnya absen. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Ada sekitar 42 ribu peraturan di Indonesia mulai dari undang-undang, peraturan presiden, peraturan pemerintah, hingga peraturan gubernur, bupati, dan wali kota yang diduga saling tumpang tindih. Hiper regulasi, disharmonisasi regulasi, hingga multi interpretasi regulasi tersebut berdampak pada terhambatnya kemajuan perekonomian, di antaranya iklim investasi dan kemudahan berusaha di Indonesia. Karenanya perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh melalui program legislasi review,” ujar Bamsoet dalam keterangannya, Sabtu (18/5/2024).
Hal itu diungkapkan oleh Bamsoet dalam halalbihalal PADIH UNPAD, di Jakarta, Jumat (17/5/24). Hadir antara lain, Dekan Fakultas Hukum UNPAD Prof. Sigid Suseno, serta para guru besar UNPAD antara lain Prof. Romli Atmasasmita, Prof. Mike Komar, Prof. Ahmad Ramli, Prof. Eddy Damian, dan Prof. Gde Pantja Astawa. Hadir pula para alumni doktor ilmu hukum UNPAD antara lain, Ketua Mahkamah Agung RI 2012-2017 Prof. Muhammad Hatta Ali, dan Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI sekaligus anggota Komisi III DPR RI Achmad Dimyati Natakusumah, Wakil Ketua KPK Nurul Gufron.
Bamsoet menjelaskan masa pemerintahan Presiden Joko Widodo sukses menjadikan restorative justice sebagai instrumen hukum dalam penyelesaian perkara. Pada masa pemerintahan Prabowo-Gibran bisa disempurnakan dengan menjadikan yurisprudensi sebagai salah satu acuan sumber daya saat membentuk undang-undang, mengambil putusan terhadap masalah yang sama dalam hal peraturannya belum ada, serta mengembangkan ilmu hukum melalui peradilan.
“Yurisprudensi dapat menjamin tidak adanya disparitas putusan hakim. Para pencari keadilan bisa mendapatkan kepastian hukum yang jelas, karena putusan hakim terhadap suatu kasus, bisa dijadikan pijakan bagi hakim lain dalam memutuskan sebuah perkara yang sama. Sehingga antara satu hakim dengan hakim lainnya, dalam memutuskan perkara yang sama, tidak terdapat perbedaan putusan yang signifikan apalagi sampai berseberangan,” jelasnya. (BAS)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Ketentuan pemberian uang pensiunan bagi DPR dan lembaga tinggi negara lainnya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara.
“Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara yang berhenti dengan hormat dari jabatannya karena oleh Team Penguji Kesehatan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan Negara karena keadaan jasmani atau rohani yang disebabkan karena dinas berhak menerima pensiun tertinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari dasar pensiun,” bunyi pasal 13 ayat 3 Undang-Undang tersebut.
Besar nominal uang pensiun DPR diatur dalam Surat Menteri Keuangan No S-520/MK.02/2016 dan Surat Edaran Setjen DPR RI No KU.00/9414/DPR RI/XII/2010.
Anggota DPR yang selesai menjabat satu periode atau berhenti dengan hormat dari jabatan berhak mendapat pensiun sejak bulan berikut yang bersangkutan berhenti dengan hormat. Adapun, besar uang pensiun anggota DPR adalah 60% dari gaji pokok setiap bulan.
Berikut merupakan rincian uang pensiun anggota DPR.
Uang Pensiun Seumur Hidup Anggota DPR
• Uang pensiun anggota DPR yang merangkap ketua: Rp 3.020.000 per bulan.
• Uang pensiun anggota DPR yang merangkap wakil ketua: Rp 2.770.000 per bulan.
• Uang pensiun anggota DPR yang tidak merangkap jabatan: Rp 2.520.000 per bulan.
Apabila anggota DPR bersangkutan meninggal dunia, maka uang pensiun akan dihentikan. Namun, apabila memiliki istri/suami sah maka uang pensiunan akan diberikan kepada pasangan yang ditinggalkan yang besarnya setengah dari pensiun yang diterima.
Demikian merupakan informasi uang pensiun seumur hidup. (MON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan revisi aturan tersebut telah diundangkan sore ini sebagai tindak lanjut hasil rapat internal dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) siang tadi. Revisi aturan tersebut akan berlaku mulai 17 Mei 2024.
“Per sore ini telah diterbitkan dan diundangkan Permendag baru nomor 8 2024,” dalam konferensi pers di Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat (17/5/2024).
Revisi ini dilakukan untuk mengatasi permasalahan masuknya barang impor di pelabuhan-pelabuhan. Ia mengungkap ada 26 ribu kontainer tertahan, 17.304 kontainer di pelabuhan Tanjung Priok dan 9.111 kontainer di Tanjung Perak.
“Arahan Presiden untuk merevisi Permendag yang telah disetujui tadi siang dan akan dilanjutkan dengan PMK terkait barang yang terkena lartas impor.” jelasnya. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sempat ditanya mengenai defisit APBN yang kemungkinan akan melebar pada 2025 hingga 2,8%. Namun, dia hanya diam seribu bahasa dan tidak menjawab pertanyaan yang dilempar awak media.
Sebelumnya, Sri Mulyani mengatakan arah kebijakan ekonomi Indonesia di masa transisi ini akan fokus secara fundamental. Terutama pada bidang investasi hingga pembangunan infrastruktur.
“Kita akan terus memastikan bahwa arah kebijakan yang secara fundamental penting bagi Indonesia yaitu investasi di bidang sumber daya manusia, hilirisasi dalam menciptakan nilai tambah, berinvestasi lebih banyak untuk infrastruktur,” kata Sri Mulyani dalam diskusi 2024 Fitch on Indonesia, Rabu (15/5/2024) kemarin.
Dia menekankan bahwa masa transisi pemerintahan Indonesia sudah teruji dengan baik. Hal itu telah dibuktikan pada pemerintahan-pemerintahan sebelumnya mulai dari Megawati Soekarnoputri (2001-2004), Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY (2004-2014), serta pada pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yang masih berlangsung hingga sekarang.
“Kita telah memiliki tradisi transisi, yang mana relatif bisa ditangani dan civilized. Civilized menjadi sangat penting karena bahkan suatu negara demokrasi yang sangat tua, mereka bisa menjadi tidak civilized pada masa transisi,” ucapnya. (MON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Secara rinci, terdiri dari beli neto di pasar surat berharga negara (SBN) Rp 5,30 triliun dan Rp 19,17 triliun di Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Namun demikian, terjadi jual neto sebesar Rp 2,40 triliun.
“Berdasarkan data transaksi 13 – 16 Mei 2024, non residen di pasar keuangan domestik tercatat beli neto Rp 22,06 triliun terdiri dari beli neto Rp 5,30 triliun di pasar SBN, jual neto Rp 2,40 triliun di pasar saham, dan beli neto Rp 19,17 triliun di Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI),” kata Asisten Gubernur Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono dikutip dari laman BI, Jumat (17/5/2024).
Selama tahun 2024, berdasarkan data setelmen sampai 16 Mei 2024 terjadi jual neto Rp 42,27 triliun di pasar SBN, jual neto Rp 2,05 triliun di pasar saham dan beli neto Rp 53,18 triliun di SRBI.
“Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dan otoritas terkait serta mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk mendukung ketahanan eksternal ekonomi Indonesia,” katanya. (BAS)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“(Agenda selanjutnya) tinggal putusan. Ya kan harus dibuat putusannya dulu, kan. Ya mudah-mudahan minggu depanlah ya diputus,” kata anggota Dewas KPK Albertina Ho di gedung Dewas KPK, Jakarta Selatan, Jumat (17/5/2024).
Albertina menargetkan putusan dibacakan sebelum long weekend pekan depan. “(Putusan) ya sebelum cuti panjanglah,” sebutnya.
Anggota Dewas KPK, Syamsuddin Haris, juga mengatakan sidang putusan akan digelar pekan depan. Dia mengatakan sidang putusan etik mungkin digelar Senin atau Selasa pekan depan.
“Mudah-mudahan minggu depan bisa diputus. Kalau bisa Senin, kalau nggak bisa Selasa, kita tunggu sajalah,” ucapnya.
Sidang etik Nurul Ghufron digelar pertama kali pada Selasa (14/5). Sejauh ini, sudah ada 10 saksi diperiksa KPK dalam proses sidang.
Para saksi itu terdiri atas sembilan saksi dan satu saksi ahli. Sidang etik juga akan digelar hari ini, Jumat (17/5), dengan agenda sidangnya adalah pembelaan dari Ghufron. (DON)