JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan revisi aturan tersebut telah diundangkan sore ini sebagai tindak lanjut hasil rapat internal dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) siang tadi. Revisi aturan tersebut akan berlaku mulai 17 Mei 2024.
“Per sore ini telah diterbitkan dan diundangkan Permendag baru nomor 8 2024,” dalam konferensi pers di Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat (17/5/2024).
Revisi ini dilakukan untuk mengatasi permasalahan masuknya barang impor di pelabuhan-pelabuhan. Ia mengungkap ada 26 ribu kontainer tertahan, 17.304 kontainer di pelabuhan Tanjung Priok dan 9.111 kontainer di Tanjung Perak.
“Arahan Presiden untuk merevisi Permendag yang telah disetujui tadi siang dan akan dilanjutkan dengan PMK terkait barang yang terkena lartas impor.” jelasnya. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sempat ditanya mengenai defisit APBN yang kemungkinan akan melebar pada 2025 hingga 2,8%. Namun, dia hanya diam seribu bahasa dan tidak menjawab pertanyaan yang dilempar awak media.
Sebelumnya, Sri Mulyani mengatakan arah kebijakan ekonomi Indonesia di masa transisi ini akan fokus secara fundamental. Terutama pada bidang investasi hingga pembangunan infrastruktur.
“Kita akan terus memastikan bahwa arah kebijakan yang secara fundamental penting bagi Indonesia yaitu investasi di bidang sumber daya manusia, hilirisasi dalam menciptakan nilai tambah, berinvestasi lebih banyak untuk infrastruktur,” kata Sri Mulyani dalam diskusi 2024 Fitch on Indonesia, Rabu (15/5/2024) kemarin.
Dia menekankan bahwa masa transisi pemerintahan Indonesia sudah teruji dengan baik. Hal itu telah dibuktikan pada pemerintahan-pemerintahan sebelumnya mulai dari Megawati Soekarnoputri (2001-2004), Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY (2004-2014), serta pada pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yang masih berlangsung hingga sekarang.
“Kita telah memiliki tradisi transisi, yang mana relatif bisa ditangani dan civilized. Civilized menjadi sangat penting karena bahkan suatu negara demokrasi yang sangat tua, mereka bisa menjadi tidak civilized pada masa transisi,” ucapnya. (MON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Secara rinci, terdiri dari beli neto di pasar surat berharga negara (SBN) Rp 5,30 triliun dan Rp 19,17 triliun di Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Namun demikian, terjadi jual neto sebesar Rp 2,40 triliun.
“Berdasarkan data transaksi 13 – 16 Mei 2024, non residen di pasar keuangan domestik tercatat beli neto Rp 22,06 triliun terdiri dari beli neto Rp 5,30 triliun di pasar SBN, jual neto Rp 2,40 triliun di pasar saham, dan beli neto Rp 19,17 triliun di Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI),” kata Asisten Gubernur Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono dikutip dari laman BI, Jumat (17/5/2024).
Selama tahun 2024, berdasarkan data setelmen sampai 16 Mei 2024 terjadi jual neto Rp 42,27 triliun di pasar SBN, jual neto Rp 2,05 triliun di pasar saham dan beli neto Rp 53,18 triliun di SRBI.
“Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dan otoritas terkait serta mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk mendukung ketahanan eksternal ekonomi Indonesia,” katanya. (BAS)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“(Agenda selanjutnya) tinggal putusan. Ya kan harus dibuat putusannya dulu, kan. Ya mudah-mudahan minggu depanlah ya diputus,” kata anggota Dewas KPK Albertina Ho di gedung Dewas KPK, Jakarta Selatan, Jumat (17/5/2024).
Albertina menargetkan putusan dibacakan sebelum long weekend pekan depan. “(Putusan) ya sebelum cuti panjanglah,” sebutnya.
Anggota Dewas KPK, Syamsuddin Haris, juga mengatakan sidang putusan akan digelar pekan depan. Dia mengatakan sidang putusan etik mungkin digelar Senin atau Selasa pekan depan.
“Mudah-mudahan minggu depan bisa diputus. Kalau bisa Senin, kalau nggak bisa Selasa, kita tunggu sajalah,” ucapnya.
Sidang etik Nurul Ghufron digelar pertama kali pada Selasa (14/5). Sejauh ini, sudah ada 10 saksi diperiksa KPK dalam proses sidang.
Para saksi itu terdiri atas sembilan saksi dan satu saksi ahli. Sidang etik juga akan digelar hari ini, Jumat (17/5), dengan agenda sidangnya adalah pembelaan dari Ghufron. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Pelantikan para Pj Gubernur digelar di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Jumat (17/5/2024). Pelantikan dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian hingga Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.
Pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Setelah itu, acara dilanjutkan dengan pembacaan keputusan presiden tentang pemberhentian dengan hormat terhadap Gubernur Maluku Utara, Banten, Sulawesi Barat, Gorontalo dan Sulawesi Selatan.
Terlihat, lima penjabat gubernur itu maju ke depan tempat yang telah dipersiapakan. Tito lalu membimbing pengucapan sumpah jabatan yang diikuti oleh lima penjabat gubernur itu.
“Demi Allah saya bersumpah, akan memenuhi kewajiban saya sebagai penjabat gubernur dengan sebaik-baiknya, dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada masyarakat negara dan bangsa,” kata lima penjabat gubernur mengikuti pernyataan Tito.
Berikut ini nama Pj Gubernur yang diputuskan Jokowi:
1. Dr Samsudin Pj Gubernur Maluku Utara
2. Al Muktabar Pj Gubernur Banten
3. Muhammad Rudy Salahuddin Pj Gubernur Gorontalo
4. Bahtiar Pj Gubenur Sulawesi Barat
5. Zudan Arif Pj Gubenur Sulawesi Selatan
(MON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Bagaimana ketegasan sikap PDIP sebaiknya ditunggu saja. Kejutan-kejutan apa saja yang nanti akan muncul di Rakernas, tunggu saja,” kata Djarot saat jumpa pers di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (16/5/2024).
Djarot mengatakan PDIP tak mengundang Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Ma’ruf Amin dalam Rakernas kali ini. Alasannya, menurut Djarot, keduanya sedang sibuk dan menyibukkan diri.
“Termasuk juga yang akan diundang. Yang jelas, presiden dan wakil presiden tidak diundang. Kenapa, karena beliau sangat sibuk dan menyibukkan diri,” ucapnya.
Lebih lanjut, Djarot mengatakan Rakernas hanya dihadiri kader internal PDIP. Dia menyebut semua peserta yang hadir merupakan kader PDIP.
“Jadi ini hanya internal PDIP, pesertanya internal PDIP,” imbuhnya. (MON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Pemberian doorprize atau hadiah dalam kegiatan kampanye dalam bentuk lainnya setuju untuk dibatasi,” kata Ketua Divisi Teknis KPU RI Idham Holik kepada wartawan, Kamis (16/5/2024).
Idham mengatakan nantinya dia akan mengusulkan batasan pemberian doorprize, saat KPU membahas rancangan PKPU tentang kampanye. Menurutnya, batasan pemberian doorprize saat kampanye memang perlu untuk diatur.
“Saya secara pribadi akan mengusulkan kembali pembatasan besaran nilai pemberian hadiah (doorprize) dalam kegiatan kampanye dalam bentuk lainnya, sehingga diatur dalam aturan teknis,” tuturnya.
KetuaBawasluRI Rahmat Bagja sebelumnya mengatakan dalam PKPU kampanye seharusnya dapat mengatur terkait pemberian doorprize atau hadiah. Bagja menuturkan hal itu akan memudahkan jajarannya dalam melakukan pengawasan.
Hal itu disampaikan Bagja dalam rapat kerja antara Komisi II dengan KPU, Bawaslu, di gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (15/5). Bagja mengatakan tidak ada aturannya terkait pemberian doorprize dalam kampanye membuat Bawaslu sulit masuk ke dalam permasalahan tersebut. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Kita akan pakai dasar yang iurannya ada sekarang sampai itu ada proses perubahan dari iuran itu sendiri, dan sampai 2024 kita tidak ada rencana untuk mengubah iuran premi BPJS, jadi bayar BPJS kita tidak ada rencana ubah tahun 2024,” kata Budi di gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (16/5/2024).
Budi mengatakan iuran BPJS yang akan diubah ke KRIS masih dalam tahap pertimbangan. Dia mengatakan persoalan iuran itu masih dibicarakan BPJS dengan pihak rumah sakit.
“Sekarang kita lagi pertimbangkan batas iurannya pakai kelas yang mana. Sebenarnya sebentar lagi sudah final, kok, dan itu yang dibicarakan juga dengan BPJS, dibicarakan juga dengan asosiasi rumah sakit,” ucapnya.
Budi menyebutkan mungkin ada perdebatan antara pemberi layanan rumah sakit dengan masyarakat. Namun pemerintah berfokus pada peningkatan layanan rumah sakit.
“Ini pasti ada perdebatan antara pemberi layanan, rumah sakit, dengan masyarakat. Nah, kita pemerintah side-nya ke 280 juta rakyat, bahwa kualitasnya harus lebih baik,” katanya. (BAS)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Rapat itu digelar di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Kamis (16/5/2024). Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi atau Awiek membacakan poin-poin perubahan RUU tentang Kementerian Negara. Sembilan fraksi di DPR menyetujui RUU itu dibawa ke rapat paripurna untuk disepakati menjadi RUU usul inisiatif DPR.
“Panja berpendapat bahwa RUU tentang RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dapat diajukan sebagai RUU usul inisiatif DPR RI,” kata Awiek.
RUU Kementerian Negara menjadi RUU inisiatif DPR usai mendengarkan pandangan dari sembilan fraksi. Draf RUU itu kemudian akan diserahkan ke pemerintah untuk dibahas bersama.
“Setelah mendengarkan pendapat atau pandangan fraksi-fraksi, selanjutnya kami minta persetujuan rapat. Apakah penyusunan RUU dapat kita setujui?” tanya Awiek.
Peserta rapat pun menyetujuinya. Awiek lalu mengetok palu untuk mengesahkan kesepakatan.
Dalam draf RUU Kementerian Negara terdapat dua muatan RUU Perubahan Kementerian Negara yang diputuskan secara musyawarah mufakat. Di antaranya, Pasal 10 dan Pasal 15.
“Materi muatan RUU Perubahan Kementerian Negara yang telah diputuskan secara musyawarah mufakat yaitu sebagai berikut, pertama penjelasan Pasal 10 dihapus; kedua, perubahan Pasal 15; dan ketiga, penambahan ketentuan mengenai tugas pemantauan dan peninjauan undang-undang di Ketentuan Penutup,” kata Awiek.
Penjelasan Pasal 10 yang dihapus itu sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 79/PUU-IX/2011. RUU Kementerian Negara yang dibahas menghapus Wakil Menteri sebagai pejabat karir dan bukan anggota kabinet sesuai putusan MK. (MON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Ide kita untuk membuat kir swasta akan kita tindak lanjuti dan ini akan diberikan sampai ke tingkat kabupaten,” kata Budi seusai rapat bersama Korlantas Polri di kantor Korlantas, Jakarta, Rabu (15/5/2024).
Budi mencontohkan telah melihat dalam sebuah pameran alat uji kir yang bisa dibeli oleh swasta. Selain itu, dalam rapat itu, Budi mengatakan juga mendapat banyak masukan, salah satunya adalah membuat koalisi instansi jalan.
“Banyak kita mendapatkan masukan, di antaranya membuat koalisi instansi jalan, baik jalan yang bisa dilalui maupun tanda jalan dengan kecepatan tertentu,” tuturnya.
“Masukan yang perlu diberikan adalah melakukan moratorium, tapi klasifikasinya akan kita lihat apakah tidak boleh semuanya, apakah boleh semuanya, apakah boleh dengan bersyarat,” tambahnya. (BAS)