JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Presiden Jokowi berharap transisi pemerintahan saat ke pemerintahan Prabowo Subianto berjalan mulus. Mulanya, ia meminta agar stabilitas politik menjadi perhatian jajarannya. Ia mewanti-wanti agar tak ada turbulensi politik.
“Dan secara khusus, yang harus menjadi perhatian yaitu stabilitas politik, ini penting agar jangan sampai ada turbulensi politik agar transisi dari pemerintah sekarang ke pemerintahan berikut ini mulus dan baik,” ujar Jokowi di Istana Negara, Senin (24/6/2024).
Jokowi mengatakan transisi pemerintahan Indonesia dipantau dunia internasional sehingga perlu kehati-hatian.
“Hati-hati mengenai isu-isu yang setiap hari ada, sampaikan isu yang positif, hal-hal positif,” ungkap Jokowi. (BAS)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Merespons Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI yang menyatakan dirinya terbukti melanggar kode etik terkait pernyataan ‘seluruh partai politik setuju untuk melakukan amendemen penyempurnaan UUD NRI 1945’. Bamsoet menyerahkan pandangan itu ke publik.
“Biarkan masyarakat yang menilai,” kata Bamsoet singkat kepada wartawan, Senin (24/6/2024).
Bamsoet tak memberikan pandangannya terkait keputusan itu. Ketika ditanyai ia belum memenuhi klarifikasi dari MKD, Bamsoet hanya tertawa.
“Hehehehe,” tanggapnya.
Diketahui, putusan itu dibacakan Ketua MKD Adang Daradjatun dalam sidang putusan. Adang bersama pimpinan dan anggota MKD lainnya menyebut sudah mempertimbangkan fakta-fakta dan keterangan saksi.
“Satu, menyatakan teradu terbukti melanggar. Dua, memberikan sanksi kepada teradu berupaya sanksi ringan dengan teguran tertulis. Tiga, kepada teradu agar tidak mengulanginya dan lebih berhati-hati dalam bersikap,” ujar Adang di Gedung DPR. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Menurut tim, (uang tebusan) 8 juta dolar,” ujar Budi Arie di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/6/2024). Budi menjawab pertanyaan wartawan apakah ada permintaan uang tebusan di balik serangan ransomware itu.
Ia tak berbicara banyak mengenai uang tebusan itu. Ia langsung meninggalkan wartawan karena hendak mengikuti sidang kabinet paripurna bersama Presiden Joko Widodo.
“Ini serangan virus LockBit 3.0,” jelasnya.
Sebelumnya, Ketua BSSN Hinsa Siburian serangan siber tersebut terjadi di Pusat Data Nasional Sementara yang lokasinya ada di Surabaya, Jawa Timur.
“Perlu kami sampaikan insiden Pusat Data Sementara inilah dalam bentuk ransomware dengan nama Brain Cipher. Ransomware ini adalah pengembangan terbaru dari Ransomware LockBit 3.0,” ujar Hinsa, Senin (24/6/2024).
“Jadi, Ransomware ini dikembangkan terus. Ini yang terbaru setelah kita lihat dari sampel, sudah dilakukan sementara oleh forensik BSSN,” sambungnya. (MON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Dari data Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), hingga Juni 2024 sudah ada total 2.893 kilometer jalan tol yang beroperasi di Indonesia. Sementara itu, sejak 1978 hingga 2014 hanya ada sekitar 790 kilometer jalan tol saja yang dibangun dan beroperasi di Indonesia.
Bila dilihat selisihnya, ada tambahan hingga 2.103 kilometer jalan tol yang beroperasi selama 10 tahun ke belakang. Artinya, sekitar 72,6% dari total jalan tol yang beroperasi di Indonesia dibangun selama masa kepemimpinan Jokowi sejauh ini.
Jumlah itu masih bisa jadi bertambah, pasalnya masih ada beberapa jalan tol yang sedang tahap penyelesaian dan siap diresmikan.
Secara luas, saat ini jalan tol yang ada di Indonesia tersebar di hampir semua pulau-pulau besar yang ada. Mulai dari Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, hingga Sulawesi. Hanya gugusan Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua saja yang belum memiliki jalan tol di Indonesia.
Paling banyak jalan tol dibangun dan beroperasi di Pulau Jawa dengan total panjang ruas hingga 1.782,47 kilometer. Kemudian, di Pulau Bali ada 10,07 kilometer, dan di Sumatera ada 941,75 kilometer.
Lebih lanjut di Pulau Kalimantan sudah ada 97,27 kilometer jalan tol yang dibangun dan dioperasikan. Terakhir, di Sulawesi panjang jalan tolnya 61,46 kilometer. (MON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Kami meminta agar kasus tersebut betul-betul ditangani secara tuntas, profesional, transparan, karena ini menjadi perhatian publik. Berikan rasa keadilan,” kata Jenderal Sigit di Lapangan Bhayangkara, Jakarta Selatan, Sabtu (22/6/2024).
Sigit mengakui kasus Vina Cirebon telah menjadi perhatian publik. Meski peristiwa pembunuhan terjadi pada 2016, kini Polri tetap melihat lebih dalam ke kasus tersebut.
“Bahwa ini menjadi perhatian publik, sehingga kita minta semuanya untuk turun melihat peristiwa yang terjadi, walaupun saat ini sebenarnya kasus tersebut sudah ada di pengadilan, sudah ada putusan inkrah, kasasi. Namun kami minta untuk didalami,” kata Sigit.
Cara investigasi berdasarkan sains (scientific crime investigation) kini dikedepankan Polri. Alat bukti harus cukup dan lengkap. Sigit menerjunkan tim dari Markas Besar Polri untuk mendalami kasus tersebut.
“Terkait dengan kasus Vina, ini kan menjadi perhatian publik. Kami sudah pesan kepada Polda Jawa Barat, dan juga menurunkan tim asistensi dari Propam, dari Irwasum, dari Bareskrim Polri,” kata Sigit. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Informasi tersebut disampaikan Zulhas, sapaannya, saat menghadiri rapat koordinasi terkait pengelolaan hasil sedimentasi laut di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta.
“Saya usulkan Rp 15.500 tapi tim kajian mengatakan Rp 16.000 gitu ya, mungkin ambil jalan tengah Rp 15.700,” kata Zulhas.
Dia pun mengatakan bahwa ketetapan HET terbaru itu akan diimplementasikan minggu depan alias pada minggu keempat Juni 2024. “Mudah-mudahan minggu depan sudah jadi,” bebernya.
Sebelumnya berdasarkan catatan detikcom, Zulhas mengatakan bahwa pemerintah akan menaikkan harga Minyakita. Kenaikan disebut sejalan dengan kenaikan harga berbagai komoditas lain karena komponen produksi yang meningkat. (BAS)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Hal itu disampaikan Jokowi melalui unggahan cerita (story) di akun Instagramnya, @jokowi, pada Jumat (21/6/2024). Dia mengatakan tidak ada perayaan khusus pada hari ulang tahunnya.
“Di momen ini, izinkan saya mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia serta para tokoh, atas perhatiannya yang telah mengirimkan ucapan dan doa meski hari ini saya lewati tanpa perayaan khusus,” kata Jokowi.
Jokowi menganggap kehangatan dan dukungan masyarakat sangat berarti. Dia bersyukur atas kebersamaan dan persatuan semuanya. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Dilihat dari situs resmi MK, Jumat (21/6/2024), gugatan itu telah didaftarkan pada Selasa (18/6) malam. Permohonan tercatat dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) nomor 75/PUU/PAN.MK/AP3/06/2024.
Berikut isi pasal-pasal yang digugat:
Pasal 7 ayat (1)
Setiap Pekerja dan Pekerja Mandiri yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum wajib menjadi Peserta
Pasal 7 ayat (3)
Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah_ berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah kawin pada saat mendaftar
Pasal 72 ayat (1)
(1) Peserta, Pemberi Kerja, BP Tapera, Bank/Perusahaan Pembiayaan, Bank Kustodian, dan Manajer Investasi yang melanggar ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 12, Pasal 14 ayat (4), Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 19, Pasal 30, Pasal 64, Pasal 66, Pasal 67 ayat (1), dan Pasal 68 dikenai sanksi administratif berupa:
e. pembekuan izin usaha; dan/atau
f. pencabutan izin usaha.
Dalam berkas permohonan yang dilihat di situs MK, pemohon merasa UU Tapera berpotensi merugikan pemohon secara konstitusional karena diwajibkan menjadi peserta Tapera. Pemohon merasa dirugikan karena akan mengalami pemotongan gaji sebesar 3 persen untuk simpanan Tapera.
Dia mengatakan hal itu menjadi beban finansial karena sebagai pekerja juga akan mengalami potongan lain untuk jaminan sosial. Potongan untuk simpanan Tapera itu dianggap pemohon sebagai beban karena gajinya untuk kebutuhan sehari-hari harus berkurang.
Pemohon juga mempermasalahkan keberadaan ‘atau’ dalam pasal 7 ayat (3) UU Tapera. Menurutnya, hal itu membuat ketidakpastian hukum soal siapa yang harus menjadi peserta Tapera. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Menurut Masinton seharusnya MKD DPR tak bersikap reaktif dengan meminta klarifikasi terkait pernyataan Bamsoet tentang kesepakatan partai-partai politik mengenai amandemen UUD 1945.
“Karena merupakan tugas dan kewenangan Ketua dan pimpinan MPR sebagai juru bicara lembaga MPR memberikan perspektif kebangsaan dan kenegaraan kepada publik. Termasuk perspektif tentang amandemen UUD. Sepanjang tidak menyalahi prinsip dasar dan haluan bernegara, misalnya mengubah Pancasila,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya.
Masinton menegaskan lembaga MPR RI terdiri dari unsur anggota DPR RI dan anggota DPD RI. Karena itu MKD DPR tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa pimpinan maupun anggota MPR RI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mewakili kelembagaan.
Sebagaimana diatur dalam UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3) pasal 81 maka kewenangan MKD dibatasi hanya menyangkut kewajiban pelaksanaan tugas sebagai anggota DPR. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi mengakui memang sempat ada keterlambatan bongkar muat beras impor di pelabuhan. Karena keterlambatan bongkar muat itu, Perum Bulog akan dikenakan denda, namun Bayu belum mengatakan potensi denda yang akan ditanggung perusahaan.
“Yang masuk 490 ribu ton, itu jumlahnya, tetapi sudah masuk. Tetapi dihitung nilai nggak sampai 3% (dendanya). Itu menurut saya demurrage (biaya kelebihan waktu berlabuh) biasa, itu biaya biasa karena tertunda harusnya kapalnya 5 hari sandar selesai, oh ternyata harus nambah 1 hari lagi,” kata dia ditemui di DPR RI, Jakarta Pusat.
Bayu juga mengatakan keterlambatan bongkar muat itu bukan karena ada kewajiban Bulog mengimpor dengan kontainer. Ia menjelaskan salah satu penyebab keterlambatan bongkar muat biasanya karena cuaca.
“Atau ini hujan, tutup dulu nggak jadi, berhenti dulu bongkarnya karena hujan jadi tertunda. Nggak ada (aturan pakai kontainer), siapa bilang,” jelas dia.
Dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, Bayu juga mengatakan belum ada nilai denda yang akan ditanggung oleh Perum Bulog akibat keterlambatan bongkar muat tersebut. Saat ini soal nilai masih dalam proses penghitungan.
“Demurrage jadi biaya yang sudah diperhitungkan dalam kegiatan ekspor impor. Berapa biaya persisnya? Masih diperhitungkan. Karena ada negosiasi mana yang bisa diasuransikan dan mana yang tidak, mana yang harus tanggung jawab shipping, dan lainnya dan mana yg dinegosiasikan dengan Pelindo. Dua, biaya demurrage adalah jadi konsekuensi dari impor-ekspor,” jelas dia. (MAD)