JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Bareskrim Polri sudah berlaku profesional dalam penetapan Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai tersangka. Tjahjo yakin tidak ada intervensi dalam penetapan status tersangka ini.

“Ahok tersangka? Saya enggak berkomentar. Itu kewenangan kepolisian, ya. Secara profesional tidak ada intervensi, saya kira itu hak daripada kepolisian,” ujar Tjahjo saat menghadiri MOU dengan Badan Standardisasi Nasional (BSN) di Gedung BPPT, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (16/11/2016).

Menurut Tjahjo, penetapan tersangka Ahok pasti berdasarkan bukti kuat termasuk keterangan para ahli yang dimintai keterangan pada proses penyelidikan.

“Saya kira masukan-masukan para ulama para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh hukum. Itu saja,” imbuhnya.

Atas penetapan ini, Ahok menurut Tjahjo harus menaati hukum yang berlaku.

“Ini kan negara hukum ya, apapun yang diputuskan oleh penegak hukum, termasuk KPK, kejaksaan, kepolisian sebagai warga negara ya harus taat kepada hukum,” jelas dia.

Kabareskrim Komjen Ari Dono Sukmanto dalam jumpa pers di Mabes Polri menjelaskan ada 14 laporan polisi tentang dugaan perbuatan penistaan agama. Laporan ini terkait sambutan Ahok yang menyebut surat Al Maidah 51 pada saat kunjungan kerja di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu pada tanggal 27 September 2016.

Dalam penyelidikan, tim Bareskrim meminta keterangan 29 orang saksi dan 39 orang ahli. Pada akhirnya Polri menetapkan Ahok sebagai tersangka meski para penyelidik tidak bulat soal terpenuhi tidaknya sangkaan pidana penistaan agama.

Ahok dijerat dengan Pasal 156 a KUHP juncto Pasal 28 ayat 2 Undang-undang nomor 11 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (MAD)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Wakil Presiden Jusuf Kalla sempat kaget dengan berita penetapan tersangka Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). JK menyebut Ahok harus siap menjalani proses hukum yang dilakukan Bareskrim Polri.

“Sudah?” tanya JK balik kepada wartawan usai membuka acara International Business Integrity Conference di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Rabu (16/11/2016).

Ahok menurut JK sebelumnya pernah menyatakan siap menghadapi proses hukum. Karena itu Ahok diyakini bisa melewati kasus hukum ini.

“Ahok mesti menjalani dan siap berjanji menjalani,” jelas JK. “Dia kan tersangka, belum terhukum ya,” imbuhnya.

Kabareskrim Komjen Ari Dono Sukmanto dalam jumpa pers di Mabes Polri menjelaskan ada 14 laporan polisi tentang dugaan perbuatan penistaan agama Al Maidah ayat 51 oleh Ahok. Laporan ini terkait sambutan pada saat kunjungan kerja di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu pada tanggal 27 September 2016.

Dalam penyelidikan, tim Bareskrim meminta keterangan 29 orang saksi dan 39 orang ahli. Pada akhirnya Polri menetapkan Ahok sebagai tersangka meski para penyelidik tidak bulat soal terpenuhi tidaknya sangkaan pidana penistaan agama.

Ahok dijerat dengan Pasal 156 a KUHP juncto Pasal 28 ayat 2 Undang-undang nomor 11 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (HAR)

BLITAR,khatulistiwaonline.com
Dari Kota Blitar berkumandang pesan menyejukan yang mengajak seluruh warga tetap bersatu serta menjaga Indonesia dari perpecahan.

Seribu orang melaksanakan ‘Apel Kebhinnekaan Indonesia Cinta Damai’ di Alun-alun Kota Blitar, Selasa (15/11/2016).

Dipimpin langsung oleh Wali Kota Blitar Moch Samanhudi Anwar, apel tersebut melibatkan semua elemen masyarakat baik dari Kota maupun Kabupaten.

Wali Kota Moch Samanhudi Anwar berpesan agar semua pihak lebih dewasa menyikapi aksi provokasi yang dilontarkan pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk memecah belah Indonesia.

“Jangan gampang terpancing emosi dan terpengaruh informasi ataupun ajakan yang sifatnya memprovokasi, kita sebagai bangsa besar harus selalu waspada dan mawas diri terhadap upaya memecah belah bangsa ini,” ungkap Samanhudi.

Wakapolresta Blitar Kompol Teguh Priyo Wasono sebagai koordinator pelaksana upacara mengatakan apel ini sebagai upaya menyatukan kembali gerakan cinta damai berdasarkan Kebhinekaan di Nusantara .

“Kita ingin bangkitkan kembali rasa cinta tanah air dalam rangka menjamin situasi aman kondusif agar pembangunan di negara kita bisa lancar,” katanya.

Apel dimulai tepat pukul 08.00 wib, pembacaan Deklarasi Kebhinekaan Cinta Damai yang diwakili oleh 30 orang perwakilan masyarakat se Blitar Raya.

Adapun isi deklarasi cinta damai tersebut adalah :

Kami Bangsa Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika berikrar:

1. Meyakini dan melaksanakan Pancasila sebagai Dasar Negara dalam wadah Kebhinekaan.

2. Sebagai warga negara senantiasa menjunjung tinggi hukum dan hak azasi manusia dengan saling menghargai sesama.

3. Selalu menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat sebagai potensi bangsa untuk mewujudkan kedamaian dan ketentraman. (NGO)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Wali Kota Bandung Ridwan Kamil dan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi menyambangi KPK. Mereka hendak mengikuti diskusi publik tentang aplikasi JAGA yang pernah diluncurkan KPK.

Ketua KPK Agus Rahardjo menyebut aplikasi itu berfungsi sebagai pengawas kebijakan pemerintah. Masyarakat dapat memanfaatkan aplikasi itu sebagai salah satu aksi pencegahan pungutan liar atau korupsi.

“Ini kami tadi saya bilang KPK perannya sebagai monitoring kebijakan pemerintah, juga sebagai prevention, pencegahan. Kami memperkenalkan aplikasi JAGA, yang ada di gadget anda, jadi nanti dengan mudah semua orang akses ini untuk layanan publik,” kata Agus di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (15/11/2016).

Sejauh ini aplikasi JAGA dapat digunakan untuk memantau fasilitas publik seperti sekolah, puskesmas, dan rumah sakit. Ke depan KPK ingin aplikasi itu juga bisa memantau layanan publik lainnya.

“Jadi mungkin nanti dengan ada di dalam gadget anda masing-masing layanan publik untuk sekolah rumah sakit perizinan, perizinan kan ada ribuan bisa dimasukan ke sini, itu nanti Anda punya akses. Nah KPK hanya sebagai trigger, nanti kita serahkan kepada kementerian masing-masing supaya kementeriannya menjaga merespons masukan masyarakat menjawab pertanyaan masyarakat,” ucapnya.

Agus mengatakan aplikasi itu akan diresmikan pada bulan Desember 2016. Rencananya Presiden Joko Widodo yang akan meresmikannya.

“Ini baru 4 yang masuk kalau bapak Presiden bersedia, akan diresmikan bulan Desember,” ucapnya. (RIF)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Ketua DPR Ade Komarudin mengimbau semua elite politik menahan diri agar tidak ada gejolak setelah gelar perkara pidato kontroversial Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Bareskrim Mabes Polri. Para ulama pun diminta menenteramkan umatnya.

“Kepada para ulama, saya percaya mereka bisa menenteramkan umatnya, menjaga persatuan dan kesatuan nasional. Saya percaya mereka bisa menenteramkan umatnya,” kata Ade di Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Senin (14/11/2016).

Pria yang akrab disapa Akom ini juga memberi imbauan ke masyarakat. “Silakan sampaikan pendapat, pandangan, sikap tapi jangan anarkis dan tolong perhatikan benar kesatuan dan persatuan nasional,” imbuhnya.

Akom mengapresiasi demo 4 November 2016 yang berjalan damai hingga maghrib dan peserta pun tertib memungut sampah. Menurutnya, itu karena motivasi para peserta bukan politik.

“Ini paling besar dalam sejarah dan paling damai. Karena apa? Karena bukan urusan politik yang jadi motivasi mereka, mereka hanya tidak mau agamanya dihina seseorang. Itu hak setiap orang dan agama manapun tidak boleh dihina,” ungkap politikus Golkar ini.

Presiden Joko Widodo telah berkali-kali menegaskan tidak akan megintervensi proses hukum Ahok. Akom yakin Jokowi konsisten.

“Beliau konsisten dalam hal ini. Tapi sebaliknya kepada polisi, ini tergantung kepada kepolisian RI, mampukah memberi rasa keadilan kepada masyarakat? Kalau tidak, nanti yang repot ya negeri ini dan polisinya sendiri,” papar Akom.

“Kuncinya adalah berikan rasa keadilan masyarakat pada proses hukum Ahok dengan baik. Yang pasti kita tidak mau negeri ini terkoyak-koyak hanya karena Pilkada DKI, terlalu kecil. Jangankan Pilkada DKI, pilkada serentak jangan mengoyak-ngoyak. Bila perlu buat apa demokrasi Pilkada kalau hanya melukai kesatuan dan persatuan nasional, bubarkan,” pungkasnya. (NOV)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Presiden Joko Widodo kembali menegaskan tidak akan mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan terkait dugaan penistaan agama oleh cagub DKI incumbent Basuki Tjahja Purnama (Ahok). Jokowi mengingatkan semua pihak supaya bersabar dan menghormati proses hukum.

“Sehingga saya betul-betul menjaga itu, dan proses hukum ini masih berjalan, jadi sabar,” Kata Jokowi saat memberi sambutan pada Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Asrama Haji Pondok Gede, Jalan Pondok Gede, Pinang Ranti, Jakarta Timur, Minggu (13/11/2016).

Jokowi mengatakan, bahwa dirinya sangat mengerti dan memahami niat baik dari unjuk rasa sejumlah ormas Islam pada 4 November lalu. Namun dia juga menegaskan, bahwa proses hukum terkait dugaan penistaan agama yang dituntut oleh massa aksi, sudah berjalan sebelum demo itu berlangsung.

“Saksi-saksi sudah dipanggil, saksi ahli sudah dimintai pendapat. Dan juga sudah berkali-kali saya sampaikan, saya tidak akan intervensi apapun terhadap porses hukum itu,” tegas Jokowi.

Jokowi menyayangkan adanya beberapa pihak yang mencoba memecah belah bangsa pasca demo 4 November. Ini dilakukan oleh pihak-pihak tersebut melalui media sosial dengan mengumbar kata-kata provokasi.

“Coba Bapak Ibu semuanya, buka di media sosial (terkait demo 4 november), isinya saling hujat, saling mengejek, saling memaki, fitnah, adu domba, provokasi,” ujar Jokowi

Kata-kata bernada provokatif tersebut dapat memecah belah bangsa. Untuk itu, Jokowi meminta masyarakat untuk ikut menenangkan suasana pasca demo 4 November khususnya di media sosial. Dia meminta untuk selalu menyebar kata-kata kebaikan di dalam media sosial.

“Saya mengajak Bapak Ibu sekalian, untuk mendinginkan suasana, terutama di media sosial ini. Memberikan rasa kesejukan gunakan media sosial untuk dakwah,” katanya lagi.

Suasana sejuk dan damai dijaga dengan menjaga kebersamaan sebagai bangsa. Ini dilakukan dengan saling menghargai dan menghormati antara kaum mayoritas dan minoritas.

“Sehingga saya perlu mengingatkan kembali kebersamaan kita sebagai bangsa. Yang mayoritas, saya ajak melindungi yang minoritas. Tapi yang minoritas juga mau menghormati dan menghargai yang lain. Saling menghargai saling menghormati, itu yang terus saya ingatkan,” katanya lagi. (NOV)

JAKARTA, khatulistiwaonline.com
Antasari Azhar telah bebas bersyarat. Sambutan hangat disampaikan berbagai pihak atas bebasnya Ketua KPK periode 2007-2009 itu.

Sambutan itu termasuk dari lingkungan internal KPK saat ini yang langsung mengundang Antasari untuk bersilaturahmi. Melalui Wadah Pegawai (WP) KPK, Antasari sebenarnya diundang pada Jumat (11/11) kemarin.

Namun sayang, Antasari tidak bisa memenuhi undangan itu karena kesibukannya. Kuasa hukum Antasari Azhar, Boyamin Saiman, mengatakan Antasari sibuk menerima banyak tamu dan lelah sehingga tidak dapat menghadiri undangan KPK.

“Dari pagi saya lihat beliau itu banyak tamu dan sangat capek,” ujar Boyamin, Jumat kemarin.

Meski demikian, pertemuan selanjutnya akan segera diagendakan. Ketua WP KPK Novel Baswedan mengatakan pertemuan selanjutnya kemungkinan disesuaikan dengan jadwal pimpinan KPK saat ini.

“Ya, yang jelas ditunda sementara. Nanti ada penyesuaian lagi dengan jadwal pimpinan dan struktural barangkali,” kata Novel di KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jumat kemarin.

Novel yang sebenarnya sudah bertemu secara langsung dengan Antasari dalam sebuah kesempatan menaruh harapan agar Antasari tetap berkiprah di dunia pemberantasan korupsi.

“Kita berharap melalui porsinya beliau, beliau bisa melakukan langkah-langkah yang sesuai dengan pemberantasan korupsi,” kata Novel.

Ketua KPK Agus Rahardjo pun sempat menyampaikan adanya wacana kerja sama. Namun Agus belum menjelaskan dengan gamblang kerja sama apa yang dimaksud.

“Setelah itu masih banyak pertemuan, tidak hari itu saja. Bisa saja kerja sama,” kata Agus, Kamis (10/11).

Di masa kepemimpinan Antasari, KPK sempat menggebrak dengan menangkap jaksa Urip Tri Gunawan dan dan Artalyta Suryani dalam kaitan penyuapan kasus BLBI Syamsul Nursalim. Saat ini pun KPK tengah mengebut penuntasan kasus-kasus yang telah lama mengendap di KPK. Tentunya pertemuan antara Antasari dengan Pimpinan KPK saat ini diharapkan bisa membuahkan hasil yang signifikan demi pemberantasan tindak pidana korupsi. (NOV)

JAKARTA, khatulistiwaonline.com
Politikus Golkar Fadel Muhammad merasa aneh dengan keputusan partainya yang memberhentikan dirinya dari posisi Sekretaris Dewan Pembina (Wanbin) Partai Golkar. Apalagi jika alasan pemecatannya terkait dengan pernyataannya dukungan kepada sang istri, Hana Hasanah yang maju di Pilgub Gorontalo melawan calon yang diusung Golkar.

Hana Hasanah Fadel adalah calon gubernur Gorontalo yang diusung oleh PPP, Gerindra, PKB, dan PDIP. Sementara itu, Golkar juga punya calon sendiri di Pilgub Gorontalo yaitu Rusli Habibie.

“Untuk gubernur Gorontalo, saya tidak mau menjadikan terpidana jadi calon. Saya enggak mau membohongi rakyat. Dia kan marah kenapa saya enggak dukung Rusli Habibie. Rusli Habibie enggak bisa didukung karena dia terpidana,” kata Fadel saat dihubungi khatulistiwaonline, Jumat (11/10/2016).

Rusli Habibie adalah terpidana hukuman percobaan dalam kasus pencemaran nama baik. Meski berstatus terpidana, Rusli tetap bisa maju Pilgub Gorontalo karena dibolehkan sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2016. Dalam aturan yang pengesahannya sempat diperdebatkan itu, terpidana percobaan diperbolehkan bertanding di Pilkada.

Walaupun pencalonan Rusli sah, Fadel tetap ogah mendukung. Menurutnya, tidak seharusnya Golkar mendukung seorang terpidana.

“(Keputusan soal Rusli Habibie terpidana, -red) sudah inkrah dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan MA. Bagaimana seorang terpidana Golkar dukung? Rusak kan,” sambung dia.

Hingga saat ini Fadel belum menerima surat resmi tentang pencopotan posisi dirinya tersebut dari partai. Ia merasa ada yang tidak beres dari sosok Nurdin Halid dan ketua umum Golkar Setya Novanto.

“Belum ada surat,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Harian Partai Golkar, Nurdin Halid mengatakan sanksi itu datang dari Golkar karena Fadel diketahui mendukung kampanye sang istri, Hana Hasanah Fadel yang merupakan calon gubernur Gorontalo yang tidak diusung oleh Golkar.

“Pencopotan (Fadel) adalah keputusan rapat harian terbatas DPP pada 8 November lalu. Saya yang ditugaskan mengumumkan,” kata Ketua Harian Golkar, Nurdin Halid saat dihubungi terpisah. (NGO)