JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Pada Juni 2024 nilai ekspor mencapai US$ 20,84 miliar atau turun 6,65% dibandingkan Mei 2024. Nilai ekspor Migas tercatat senilai US$ 1,23 miliar atau turun 13,24%. Nilai ekspor non migas juga turun 6,20% dengan nilai US$ 19,61 miliar,” tuturnya di gedung BPS.

Dia membeberkan penurunan nilai ekspor pada Juni secara bulanan terutama didorong oleh penurunan ekspor non migas yaitu pada komoditas bijih logam terak dan abu. Sektor ini turun sebesar 98,32% dengan andilnya terhadap ekspor nonmigas besar 4,57%.

“Logam mulia dan perhiasan permata turun 45,76% yang andilnya sebesar 1,97%. Nikel dan barang daripadanya turun 25,20% di mana andilnya terhadap ekspor non migas sebesar 0,96%,” tambahnya. (DON)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Pesan khusus diberikan Tito kepada kepala daerah yang statusnya hanya Penjabat (Pj) baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten dan kota. Menurutnya, bila ada daerah yang dipimpin oleh Pj masuk ke dalam jajaran 10 daerah dengan inflasi tertinggi selama berturut-turut, maka pemerintah akan mengganti Pj Kepala Daerahnya.

“Untuk yang Pj, kalau berturut-turut 3 kali, saya sudah sampaikan kalau daerahnya ada di 10 tertinggi selama 3 kali berturut-turut kita akan ganti yang lebih mampu. Kena check out lah,” kata Tito dalam rapat pengendalian inflasi mingguan.

Menurutnya sampai saat ini ada 276 pemerintahan daerah yang dipimpin seorang Pj Kepala Daerah, sisanya ada 270 daerah yang pemimpinnya adalah pejabat definitif.

Dia meminta agar pimpinan-pimpinan daerah ini lebih perhatian terhadap inflasi di daerahnya. Jangan sampai masyarakat kesulitan karena harga barang pokok mahal.

Tito juga memberikan pesan bagi kepala daerah yang mau lanjut ikut Pilkada baiknya memiliki rapor inflasi daerah yang dipimpin secara baik. Bila inflasi terjaga, Tito yakin elektabilitas juga akan meningkat. (DON)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Ia pun membandingkan target penerimaan pajak saat ini dengan tahun 1983 silam, dj mana pada tahun tersebut Indonesia hanya berhasil mengantongi penerimaan pajak sebesar Rp 13 triliun. Menurutnya, angka tersebut terlampau kecil untuk penerimaan pajak nasional.

“Kita juga lihat ini ada lini masa penerimaan pajak. Kalau pada tahun berapa itu? 1983, itu masih penerimaan pajak Rp 13 triliun,” kata Sri Mulyani, dalam sambutannya di acara Spectaxcular, di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta.

“Ini mungkin kalau disini ada Kanwil Pajak dia mengatakan itu tempat saya salah satu KPP (Kantor Pelayanan Pajak). Bahkan lebih kecil, betul nggak?,” sambungnya.

Angka tersebut pun berangsur naik dari tahun ke tahun, di mana pada Zaman Reformasi 1998 hingga menjelang 2000, penerimaan pajak RI berada di posisi Rp 400 triliun. Kalau dibandingkan dengan target penerimaan pajak pada tahun 2024 ini, angkanya telah naik hampir 5 kali lipatnya.

“Dan sekarang teman-teman Direktorat Jendral Pajak bertanggung jawab di undang-undang APBN untuk mencapai target Rp 1.988,9 triliun,” ujarnya. (MON)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, Agusman mengatakan saat ini Rancangan Peraturan OJK tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (RPOJK LPBBTI) tersebut dalam tahap penyelarasan. Dalam aturan tersebut, pihaknya berencana menaikkan maksimum pendanaan dari sebelumnya Rp 2 miliar menjadi Rp 10 miliar.

“Penyusunan RPOJK tentang LPBBTI saat ini sedang dalam proses penyelarasan. Dalam RPOJK LPBBTI tersebut direncanakan akan terdapat penyesuaian batas maksimum pendanaan produktif dari sebelumnya sebesar Rp 2 miliar menjadi sebesar Rp 10 miliar,” kata Agusman dalam keterangan tertulis, ditulis Jumat (12/7/2024).

Agusman menekankan pencairan dana hingga Rp 10 miliar itu dapat ditawarkan asalkan perusahaan pinjol dapat memenuhi kriteria tertentu, seperti memiliki rasio wanprestasi di atas 90 hari (TWP90) maksimum sebesar 5%. Selain itu, perusahaan pinjol juga tidak sedang dikenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagian atau seluruhnya dari OJK.

Aturan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan pendanaan produktif oleh perusahaan pinjol. Selain itu, mendorong target penyaluran pendanaan ke sektor produktif mencapai 70% pada 2028. (MAD)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM BUMN Loto Srinaita Ginting mengatakan apabila tercapai, target belanja tersebut dapat di atas Rp 50 triliun. Sementara itu, per Juli 2024 nilai transaksi belanja pada produk UMKM sudah mencapai Rp 13,5 triliun.

“Di atas Rp 50 triliun ya. Kalau tahun 2023 realisasinya Rp 44 triliun,” kata Loto saat ditemui Jakarta.

Dia pun membeberkan sektor UMKM yang paling banyak dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan BUMN, seperti jasa peralatan dan mesin, suvenir dan merchandise, pengadaan dan sewa kendaraan, material konstruksi, jasa event organizer (EO), barang elektronik, alat tulis kantor (ATK), hingga jasa konstruksi dan renovasi.

Melalui wadah pasar digital (PaDi) UMKM, pelaku UMKM dapat terintegrasi langsung dengan perusahaan-perusahaan BUMN. Selain melalui digitalisasi, pihaknya juga menggelar pameran setiap tahun untuk mempertemukan pelaku UMKM dan grup pembeli atau buyer dari BUMN. Hal ini juga sejalan dengan arahan Menteri BUMN Erick Thohir untuk belanja produk dalam negeri semakin diperbesar.

“Dalam perkembangannya, platform ini yang bisa semakin diandalkan karena platform ini bisa mempertemukan perusahaan BUMN dengan UMKM. Ada arahan dari Pak Menteri untuk belanja UMKM diperbesar. Kita sediakan platform supaya pertemuannya dipermudah,” jelasnya. (DAB)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Kami menyiapkan beberapa langkah untuk efisiensi penerbangan dan penurunan harga tiket, misalnya evaluasi operasi biaya pesawat,” kata Luhut dikutip dari Instagramnya.

Luhut menerangkan, Cost Per Block Hour (CBH) yang merupakan komponen biaya operasi pesawat terbesar perlu diidentifikasi rincian pembentukannya. Menurutnya, perlu strategi untuk mengurangi nilai CBH berdasarkan jenis pesawat dan layanan penerbangan.

“Selain itu, kami juga berencana untuk mengakselerasi kebijakan pembebasan Bea Masuk dan pembukaan Lartas barang impor tertentu, untuk kebutuhan penerbangan dimana porsi perawatan berada di 16 persen porsi keseluruhan setelah avtur,” ujar Luhut.

Lanjutnya, mekanisme pengenaan tarif berdasarkan sektor rute berimplikasi pada pada pengenaan PPN hingga iuran Jasa Raharja. Oleh karena itu, dia bilang, perhitungan tarif perlu disesuaikan berdasarkan biaya operasional maskapai per jam terbang.

“Mekanisme pengenaan tarif berdasarkan sektor rute, berimplikasi pada pengenaan dua kali tarif PPN, Iuran Wajib Jasa Raharja (IWJR), dan Passenger Service Charge (PSC), bagi penumpang yang melakukan transfer/ganti pesawat. Mekanisme perhitungan tarif perlu disesuaikan berdasarkan biaya operasional maskapai per jam terbang, yang akan berdampak signifikan mengurangi beban biaya pada tiket penerbangan,” terang Luhut. (MON)