JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Dilihat dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jaksel, Senin (3/3/2025), sidang perdana praperadilan Hasto digelar pukul 09.00 WIB. Perkara 23/Pid.Pra/2025/PN JKT.SEL, akan digelar di ruang sidang 01, sementara perkara 24/Pid.Pra/2025/PN JKT.SEL akan digelar di ruang sidang 06.
“Senin, 3 Maret 2025, jam 09.00 WIB sampai dengan selesai, agenda sidang pertama,” demikian tertulis dalam laman SIPP PN Jaksel.
Tim kuasa hukum Hasto, Ronny Talapessy, berharap KPK akan hadir dalam sidang hari ini. Ronny menyebut praperadilan ini merupakan kesempatan untuk pihaknya dan kubu KPK saling menguji dasar penetapan tersangka Hasto.
“Kami berharap praperadilan ini menjadi kesempatan bagi KPK dan tim hukum kami sebagai penggugat untuk saling menguji dasar penetapan tersangka Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristiyanto apakah berdasarkan pada rasionalitas hukum, norma-norma dan argumentasi hukum yang logis, atau sekadar kriminalisasi terhadap aktivis politik yang berseberangan dengan kekuasaan,” kata Ronny.
“Kami berharap agar teman-teman di KPK pun sudah siap hadir dalam menghadapi praperadilan ini sehingga asas sederhana, cepat dan biaya murah itu bisa terlaksana, sehingga dapat memberikan kepastian hukum baik bagi KPK maupun Pak Hasto Kristiyanto,” imbuhnya.
Ronny menyebut hakim pada praperadilan sebelumnya belum menyentuh inti perkara. Dia mengatakan pihaknya masih memiliki kesempatan melawan penetapan tersangka Hasto dalam praperadilan kedua ini.
“Seperti yang kita tahu bersama, praperadilan sebelumnya belum menyentuh inti perkara, dan keputusan hakim praperadilan sebelumnya masih memberikan ruang bagi kami mengajukan kembali praperadilan dalam dua gugatan,” ujarnya.
Hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan sebelumnya tidak menerima permohonan praperadilan yang diajukan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Kamis (13/2), hakim menyatakan praperadilan Hasto kabur atau tidak jelas.
KPK lalu kembali memeriksa Hasto dan menahannya selama 20 hari terhitung pada Kamis, 20 Februari 2025 sampai 11 Maret 2025. Hasto ditahan di Cabang Rumah Tahanan Negara dari Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Timur.
Tim kuasa hukum Hasto juga telah mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Hasto pun kembali mengajukan permohonan praperadilan dan meminta status tersangkanya dibatalkan.
Ada dua permohonan praperadilan yang diajukan Hasto. Pertama, terkait status suap sebagaimana sangkaan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang teregister dengan nomor perkara 23/Pid.Pra/2025/PN JKT.SEL.
Kedua, terkait kasus perintangan penyidikan sebagaimana sangkaan Pasal 21 UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang teregister dengan nomor perkara 24/Pid.Pra/2025/PN JKT.SEL. Diketahui, Hasto ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama Harun Masiku dan merintangi penyidikan Harun Masiku.
Harun Masiku sendiri ditetapkan sebagai tersangka kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR sejak Januari 2020. Harun diduga menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Namun, selama lima tahun terakhir, keberadaan Harun Masiku belum diketahui.
Pada akhir 2024, KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto dan pengacara Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka baru dalam kasus ini. Hasto juga diduga merintangi penyidikan Harun. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Bima Arya mengungkap Presiden Prabowo mengapresiasi berjalannya retret kepala daerah tahun ini. Dia mengungkap Prabowo ingin kegiatan ini dilakukan lagi tahun depan agar tidak omon-omon.
“Presiden mengapresiasi penyelenggaraan retret ini. Bahkan beliau meminta Kemendagri untuk kembali menyelenggarakan retret ini pada tahun 2026,” kata Bima Arya kepada media di Akademi Militer (Akmil) Magelang.
Bima Arya mengatakan Retret 2026 itu digelar untuk mengevaluasi target-target yang diberikan Presiden. Target tersebut di antaranya soal swasembada pangan dan hilirisasi.
“Supaya mengevaluasi target-target yang beliau berikan. Kata beliau, supaya kita semua jangan omon-omon saja. Supaya terbukti bahwa Presiden tidak hanya omon-omon, kepala daerah tidak omon-omon, maka Kepala Daerah 2026 kita targetkan ada retret lagi,” ujarnya.
Dia mengatakan usulan retret di antara tahun 2026 atau 2027. Dia mengatakan evaluasi yang dilakukan harus berdasarkan angka.
“Supaya mengevaluasi target-target yang beliau berikan. Kata beliau, supaya kita semua jangan omon-omon saja. Supaya terbukti bahwa Presiden tidak hanya omon-omon, kepala daerah tidak omon-omon, maka Kepala Daerah 2026 kita targetkan ada retret lagi.
Mengevaluasi lagi semua angka-angka, semua capaian tadi, karena beliau menargetkan swasembada pangan, hilirisasi dan banyak sekali program program,” imbuh mantan Wali Kota Bogor itu.
“Tercapai atau tidak, alasannya apa. Jadi semua harus berdasarkan angka angka. (Retret diusulkan) Antara 2026 akhir atau 2027,” kata dia.
Bima Arya menyebut, retret 2026 itu akan kembali diikuti oleh seluruh kepala daerah. Kemungkinan retret 2026 akan kembali digelar di Akmil Magelang.
“Ya kalau skala seperti ini, ya kemungkinan di sini (Akmil), karena teman-teman udah nyaman, dengan biaya yang minim. Dengan fasilitas seperti ini, ya teman-teman sudah nyaman, cocok lah,” pungkasnya.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendukung rencana retret kepala daerah kembali digelar tahun 2026. PKB menilai retret kepala daerah minimal dilaksanakan setahun sekali.
“Kami setuju dan mendukung kembali diadakannya retreat tahun 2026, jadwalnya dibikin minimal setahun sekali lebih baik,” kata Waketum PKB Jazilul Fawaid kepada wartawan, Jumat (28/2).
Menurutnya, dengan diadakan retret bisa memperlancar kemajuan pembangunan. Sebab koordinasi hingga evaluasi antara pemerintah pusat dengan daerah terjalin.
“Hemat kami langkah koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kinerja antara pusat dan daerah melalui reatret, selain memperkuat komitmen, dapat memperlancar kemajuan pembangunan,” imbuhnya. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Presiden Prabowo Subianto direncanakan siang ini akan bertolak ke Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dalam rangka kunjungan kerja,” kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana, Kamis (27/2/2025).
Tiba di Magelang, Prabowo akan memimpin Parade Senja sore ini di Akmil. “Presiden Prabowo akan memimpin upacara Parade Senja di Akademi Militer,” imbuh dia.
Selain itu, Prabowo akan memberikan kepada kepala daerah besok hari. Pengarahan itu sekaligus penutupan retret dalam rangka pembelajaran orientasi kepemimpinan bagi kepala daerah seluruh Indonesia.
“Besok, hari Jumat, 28 Februari 2025, Presiden Prabowo akan memberikan pengarahan,” ujarnya.
Yusuf menegaskan kunjungan kerja Prabowo ke Akademi Militer Magelang ini sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam membangun sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
“Serta menegaskan komitmen Presiden Prabowo dalam membentuk kepemimpinan yang kuat dan berkarakter bagi para pemimpin daerah di Indonesia,” ujarnya.
Diketahui, retret kepala daerah ini digelar sejak 21 Februari, sehari seusai pelantikan di Istana Negara. Sejumlah kegiatan dilakukan, termasuk menerima berbagai materi dari para tokoh di pemerintahan. (MON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Berkaitan dengan anggaran, nanti kita bahas lebih detail. Kemarin jajaran sudah berkoordinasi juga secara daring dengan Kemendagri. Data perkiraan kebutuhan anggaran PSU pilkada, sebagaimana tertera di layar dan juga materi yang sudah kami bagikan,” kata Afifuddin dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR di Senayan, Jakarta, Kamis (27/2/2025).
Afifuddin mulanya menjelaskan tabel anggaran dalam paparannya terdapat angka dengan minus. Dia menyebut angka dengan minus itu merupakan kekurangan anggaran.
“Kira-kira di lajur paling kanan itu merah dan minus, sebagian besarnya, nah ini yang kemudian menjadi tantangan APBN kita semua. Ada beberapa daerah yang, saya bacakan saja, (misalnya) Mahakam Ulu, kebutuhannya Rp 14.914.360.200, ketersediaan anggaran Rp 13.344.979.796 sekian, kurang Rp 1.569.380.404. (Kabupaten Pulau) Taliabu kebutuhan anggarannya Rp 2.484.030.950, ketersediaan anggaran Rp 1.113.023, jadi kurangnya Rp 2.482.917.927,” terang Afifuddin.
“Saya kira demikian, jadi secara total Bapak/Ibu sekalian, dan pimpinan anggota komisi, perkiraan kebutuhan itu di Rp 486.383.829.417 (empat ratus delapan puluh enam miliar, tiga ratus delapan puluh tiga juta, delapan ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus tujuh belas Rupiah),” katanya. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Dewan Federasi menyambut baik kehadiran Indonesia dalam berbagai forum dialog baik di ASEAN dan sekarang dalam format BRICS. Saya mengucapkan selamat 75 tahun Indonesia-Russia. Kami menganggap Indonesia sebagai mitra bersahabat dengan kerja sama yang baik,” kata Ketua Komisi Luar Negeri Dewan Federal Federasi Rusia, Senator Grigory Karasin, dalam keterangan yang diterima, Kamis (27/2/2025).
Sementara itu, Ketua Delegasi BKSAP DPR Mardani Ali Sera menyambut baik ajakan tersebut. Dia menyebut pihaknya akan menindaklanjuti sesegera mungkin karena ke depan terbuka peluang kolaborasi lebih dalam antara Indonesia-Rusia dan BRICS.
“BKSAP melihat ada ketulusan dan semangat bergerak bersama dari BRICS untuk dunia yang lebih baik,” ucap Mardani.
Parlemen Rusia mengajak DPR RI bergabung dalam wadah perkumpulan Parlemen BRICS atau BRICS+ Parliamentary Forum menyusul bergabungnya Indonesia ke kelompok informal BRICS baru-baru ini. Ajakan ini disampaikan langsung oleh Komisi Luar Negeri Dewan Federal Federasi Rusia saat menerima jajaran Delegasi BKSAP DPR RI dipimpin Mardani Ali Sera yang mengunjungi Dewan Federal, di Moskow, Rusia.
Pada kesempatan tersebut, BKSAP juga mengundang Dewan Federasi untuk berkunjung ke Indonesia, memperkuat kontak antarparlemen dan merayakan 75 tahun Indonesia-Rusia. “Kami juga mendorong kontak dan frekuensi saling kunjung meningkat, seiring dengan telah dibentuknya Grup Kerja Sama Bilateral di DPR RI untuk Rusia,” imbuh Mardani.
Kemudian, kembali ke Grigory Farasin. Pada kesempatan tersebut, ia menggarisbawahi hubungan kedua negara baik dalam konteks bilateral. Menurutnya dalam kerangka BRICS akan dapat mendorong pertumbuhan kawasan Global South dan Global East secara lebih baik dan membantu perwujudan dunia yang lebih adil dalam realitas yang multipolar saat ini.
“Kami juga menunggu kehadiran Presiden Prabowo ke Rusia baik pada Mei nanti untuk acara peringatan Kemenangan Perang Dunia ke-II dan Juli untuk hadir dalam St Petersburg Economic Forum,” tutur Grigory.
Selain ajakan BRICS Parliamentary Forum, Dewan Federasi juga mengusulkan pembentukan grup geopolitik baru di Inter-Parliamentary Union (IPU), organisasi parlemen global. Grup geopolitik yang akan disebut BRICS+ itu bersifat terbuka bagi parlemen yang menjadi anggota blok BRICS dan yang akan bergabung ke blok dimaksud.
Dewan Federasi juga mengharapkan peningkatan kerja sama Indonesia-Rusia ke depan dan menggarisbawahi segera rampungnya negosiasi perjanjian perdagangan bebas Indonesia-Eurasian Economic Union (EAEU).
Sementara BKSAP menyampaikan perlunya Dewan Federal mendorong finalisasi keputusan investasi kilang minyak di Tuban yang akan membawa manfaat bagi kedua belah pihak. “Sekaligus kami mendorong penguatan kapasitas Bahasa antarstaf parlemen kedua negara. Sehingga staf parlemen Indonesia dapat belajar Bahasa Russia dan sebaliknya,” tutur Mardani.
BKSAP DPR RI melakukan lawatan kehormatan ke Moskow 22-27 Februari, sebagai bagian dari upaya memperkuat interaksi antarparlemen dalam 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia – Russia pada 2025 ini. Delegasi terdiri dari Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera, Wakil Ketua BKSAP DPR RI Muhammad Husein Fadlulloh, dan Gde Sumarjaya Linggih.
Mereka bertemu dan berdialog dengan sejumlah pemangku kepentingan Indonesia – Rusia yakni BRICS Expert Council, Dewan Federasi Majelis Federal, Duma Negara Majelis Federal, Kelompok Persahabatan Rusia-Indonesia Duma Negara Majelis Federal. (MAD)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Seremoni pemberian bantuan digelar di Lapangan Bhayangkara Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (27/2/2025) siang. Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto turut hadir dalam gelaran Korps Bhayangkara itu.
Jenderal Sigit melepas langsung pendistribusian bansos di tingkat Mabes Polri. Pendistribusian itu ditandai dengan mengibarkan bendera start oleh Kapolri dan Panglima TNI.
Pemberian bantuan itu dilangsungkan serentak di 34 Polda. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memantau langsung dan mendengarkan laporan pemberian bantuan melalui Zoom meeting dengan berbagai Polda.
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menggelar kegiatan bakti sosial (baksos) dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Pelaksanaan kegiatan baksos Polri Presisi ini digelar bersinergi dengan elemen mahasiswa.
Total ada 161.411 paket sembako yang didistribusikan. Rinciannya 17.250 paket dibagikan oleh Mabes Polri dan 144.161 paket lainnya oleh Polda Jajaran.
Adapun sasaran penerima bantuan sosial kali ini terdiri atas 55 elemen mahasiswa yang tergabung dalam aliansi badan eksekutif mahasiswa (BEM), BEM non-aliansi, Cipayung Plus, dan organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP) lainnya.
“Hari ini kita mendapat kesempatan untuk bersama sama berkumpul dalam rangka menghadapi bulan suci Ramadan,” kata Jenderal Sigit di lokasi.
“Hari ini secara serentak kita akan melaksanakan kegiatan bakti sosial bersama gabungan TNI-Polri seluruh OKP dan rekan-rekan BEM,” lanjut Sigit. (MON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Rapat digelar di ruang rapat Komisi II DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (27/2/2025). Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf memimpin rapat tersebut.
“Karena cukup ada informasi yang sangat signifikan sekali kepada kita semua terutama di Komisi II adalah hasil keputusan MK kemarin yang mengatakan ternyata masih perlu adanya kurang lebih 26 PSU, 26 atau 24 ya, 24 ya, total 26 ya. PSU dan pemilihan ulang sekitar 26,” kata Dede.
“Dari 310 putusan sejak awal yang lalu memang ada 40 putusan yang kemudian ada sidang lanjutan dan dibacakan hari Senin kemarin. Secara klaster kami ingin menyampaikan dari 310 putusan tersebut ada 26 dikabulkan, ada 9 perkara ditolak, tidak dapat diterima 232 perkara, tidak berwenang mengadili 6 perkara, gugur 8 perkara, perkara dicabut oleh pemohon 29 perkara dan putusan sela 0,” ujar Afif.
Komisi II DPR menggelar rapat bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) hari ini. Rapat itu digelar usai Mahkamah Konstitusi memutus pemungutan suara ulang (PSU) sebanyak 24 pilkada.
Diketahui, dari 40 perkara yang diputus oleh MK, 24 perkara diminta untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU). Kemudian, satu perkara rekapitulasi ulang dan satu perkara diminta untuk memperbaiki Keputusan KPU tentang penetapan hasil pilkada. Sedangkan 14 gugatan lainnya tidak dikabulkan MK. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Hal itu disampaikan Wakil Asisten Utama Operasi (Waastamops) Kapolri, Irjen Endi Sutendi, usai mengikuti rapat kesiapan menyambut ibadah Ramadhan dan Idul Fitri 1446 Hijriah di Kantor Kemenko Polkam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (24/2/2025). Endi mengatakan, sejumlah skema rekayasa arus lalu lintas juga disiapkan untuk arus mudik dan arus balik.
“Polri akan menggelar Operasi Ketupat pada tanggal 26 Maret sampai tanggal 8 April. Diperkirakan untuk arus mudik itu tanggal 28 sampai tanggal 30, kemudian untuk arus baliknya diperkirakan tanggal 8 ke atas sudah puncaknya untuk arus baliknya,” kata Endi.
Dia mengatakan rekayasa lalu lintas yang disiapkan mulai dari penerapan contraflow hingga satu arah atau one way di sejumlah ruas jalan.
“Untuk skema yang diterapkan tentunya untuk di tol kita akan melihat situasi dan kondisi di jalan tol, kita akan terapkan rekayasa lalu lintas seperti contraflow, mungkin satu arus, dan juga hal-hal lainnya yang memungkinkan untuk melancarkan arus lalu lintas di tol tersebut, termasuk pengalihan arus ke jalur arteri,” jelasnya.
Menurut Endi, jumlah pemudik pada tahun ini diprediksi lebih dari 100 juta orang. Dia mengatakan pihaknya akan bekerja sama dengan instansi lain dalam mengantisipasi pergerakan pemudik di arus mudik hingga arus balik lebaran.
“Dari pengalaman tahun lalu dan Nataru yang lalu di atas 100 juta. Makanya kita selalu antisipasi, dan insyaallah pertengahan Maret nanti, kita akan lakukan, sebelum Operasi Ketupat, Rapat Lintas Sektoral, kita harapkan informasi yang valid dari teman-teman dari Perhubungan,” ucapnya. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Hal itu disampaikan Prabowo dalam peluncuran Daya Anagata Nusantara (Danantara) di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (24/2/2025). Prabowo berjanji akan melawan korupsi sekeras-kerasnya untuk membangun pemerintahan yang bersih.
“Saya bersama pemerintah yang saya pimpin didukung oleh koalisi yang solid, bertekad keras untuk membangun suatu pemerintahan yang bersih yang bebas dari korupsi,” kata Prabowo saat memberi sambutan dalam peluncuran Danantara yang berlangsung di halaman tengah Istana Merdeka.
Prabowo menegaskan akan melawan korupsi dengan sekeras-kerasnya. Dia juga akan mengerahkan segala upaya tanpa pandang bulu.
“Saya akan melawan korupsi dengan sekeras-kerasnya dan dengan segala tenaga dan upaya yang bisa saya kerahkan tanpa pandang bulu,” tegasnya.
Dia pun menekankan prinsip tegas tersebut juga akan diterapkan dalam mengelola Danantara Indonesia. Prabowo menyebut pengelolaan sumber daya nasional secara bijaksana bukan sesuatu yang baru.
“Prinsip yang sama akan menjadi fondasi dalam pengelolaan Danantara Indonesia. Visi untuk mengelola sumber daya nasional secara bijaksana bukanlah sesuatu yang baru. Tidak lama setelah kemerdekaan para pendiri bangsa mendirikan Bank Industri Negara untuk membiayai sektor perkebunan dan industri pertambangan,” ujar Prabowo. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Masih dalam kaitan keberadaan-keberadaan Demokrat dalam pemerintahan Presiden Prabowo, para kader demokrat yang memimpin pemerintahan di daerah, gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati wali kota atau wakil walikota juga mesti menyukseskan pemerintahan Presiden Prabowo. Para gubernur bupati walikota dan wakil-wakilnya yang berasal dari Partai Demokrat,” ujar SBY dalam sambutannya di Ritz Carlton, Jakarta Selatan, Selasa (25/2/2025).
Ia melihat dukungan terhadap pemerintah pusat merupakan etika. Ia menekankan pada janji yang dilakukan oleh masing-masing kepala daerah.
“Itu juga etika karena sekarang karena saudara-saudara para gubernur bupati walikota telah berikrar berjanji untuk memajukan provinsi kabupaten atau kota nya masing masing set atas dasar itu terpilih menjadi pemimpin pemimpin daerah,” katanya.
SBY juga mengingatkan kepala daerah dari PDIP untuk berikhtiar dengan sungguh-sungguh. Ia melihat tak akan ada tabrakan visi.
Itu juga etika karena sekarang karena saudara-saudara, para gubernur, bupati wali kota, telah berikrar berjanji untuk memajukan provinsi kabupaten atau kota nya masing masing set atas dasar itu terpilih menjadi pemimpin-pemimpin daerah,” ungkap SBY.
“Saya yakin tidak akan ada tabrakan ada visi agenda presiden Prabowo dengan visi dan agenda para gubernur bupati dan walikota pasti pasti akan saling melengkapi sulit memajukan kesejahteraan menegakkan keadilan penegakan demokrasi membangun ekonomi masih tujuannya itu sama lingkupnya yang berbeda,” imbuhnya. (MON)