JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Presiden Joko Widodo siang ini bertolak ke Makassar, Sulawesi Selatan. Jokowi akan melakukan sosialisasi langsung mengenai kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty).

Jokowi bertolak ke Makassar dari Landasan udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (25/11/2016) pukul 13.20 WIB. Jokowi didampingi oleh Ibu Negara Iriana Joko Widodo.

Tiba di Makassar, malam harinya Jokowi akan melakukan sosialisasi Tax Amnesty tahap dua di Hotel Clarion. Besok pagi, rencananya Jokowi akan melakukan peresmian Pelabuhan Perikanan Nusantara di Jalan Salodong, Kelurahan Untia, Biringkanaya.

Setelah itu Jokowi akan memantau Proyek Dana Desa di Kabupaten Maros. Usai pemantauan itu barulah Jokowi kembali ke Ibukota.

Turut mendampingi Jokowi yakni Kepala Staf Presiden Teten masduki dan Juru Bicara Presiden Johan Budi SP. (NOV)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
PPP kubu Romahurmuziy berniat mengajukan banding atas putusan PTUN Jakarta yang mengesahkan kepengurusan kubu Djan Faridz. Langkah itu mendapat dukungan dari sejumlah politikus senior PPP.

Mereka yang memberi dukungan di antaranya KH Zarkasih Nur (Anggota Majelis Tinggi), H Bachtiar Chamsyah (Anggota Majelis Tinggi), H Anwar Sanusi (Anggota Majelis Tinggi), KH Lukman Hakim Hasibuan (Sekretaris Majelis Syariah), dan H Abdullah Syarwani (Wakil Ketua Majelis Pertimbangan).

Para senior PPP sudah berusaha menuntaskan perselisihan di tubuh partai sejak awal. Hingga akhirnya ada upaya islah lewat muktamar dan terbentuklah kepengurusan yang dipimpin Ketum Romahurmuziy. Namun, kemudian kepengurusan itu digugat oleh Djan dan dikabulkan.

“Terkait putusan PTUN Jakarta, kami mendorong untuk memperkuat yang telah dihasilkan Muktamar Islah. Proses banding merupakan hal biasa dalam koridor hukum karena ada hak-hak konstitusional untuk mempertahankan hasil Muktamar Pondokgede,” demikian keterangan dari para senior PPP seperti keterangan yang diterima khatulistiwaonline, Jumat (24/11/2016).

Kubu Romi hendak mengajukan banding karena mereka merupakan tergugat intervensi. Senior partai ini pun menganggap pengajuan banding wajar-wajar saja.

“Proses banding bukanlah hal yang tabu dalam dunia politik dan hukum di Indonesia. Sebagai tergugat intervensi, maka penggunaan hak hukum melalui banding merupakan sebuah keharusan. Insyaallah pemerintah sebagai tergugat juga akan menggunakan hak konstitusionalnya melakukan banding,” ungkap mereka.

Konflik PPP yang sudah bergulir hingga hampir 3 tahun dianggap melelahkan. Oleh sebab itu, dualisme harus segera diselesaikan.

“PPP ini merupakan salah satu aset bangsa dalam perjalanan demokrasi di Indonesia. Sebagai partai Islam di Indonesia, kami berharap persoalan ini segera selesai sesuai dengan jalurnya,” tutup mereka. (MAD)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Mahasiswa dari Universitas Ibnu Chaldun Jakarta menggelar aksi solidaritas atas kekerasan yang dialami etnis Rohingya di Myanmar. Pendemo meminta agar pemerintah Myanmar bertindak atas kekerasan tersebut.

Para mahasiswa datang ke kantor Kedubes Myanmar, Jl Haji Agus Salim, Menteng, Jakarta Pusat, sekitar pukul 10.05 WIB, Jumat (25/11/2016). Mereka membawa spanduk yang bertuliskan ‘Selamatkan Muslim Rohingya dari Pembantaian’ dan berorasi menuntut tindakan cepat pemerintah Myanmar.

“Menuntut Kedubes Myanmar di Indonesia agar menghentikan perbuatan keji dan tidak manusiawi serta mengambil sikap untuk memberikan jaminan keamanan bagi etnis Rohingya,” kata koordinator pengunjuk rasa, Julkifli L Ali, membacakan poin tuntutannya.

Pengunjuk rasa juga menyuarakan desakan agar pengadilan internasional mengusut kejahatan yang dilakukan pasukan militer di Rakhine. “Mendesak Pemerintah Indonesia agar berperan aktif dalam menyelesaikan kejahatan di Myanmar,” imbuh Julkifli.

Demonstrasi ini dijaga sekitar 340 personel polisi. Kapolda Metro Jaya Irjen M Iriawan mengatakan jumlah personel pengamanan akan ditambah sesuai dengan kondisi demonstrasi.

“Saat ini, pengamanan dilakukan oleh 340 personel karena massa masih sedikit. Nanti kalau sudah banyak, kami kerahkan 3.000 personel gabungan,” ujarnya di depan kantor Kedubes Myanmar. (ADI)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Ketua KPK Agus Rahardjo bicara soal perbaikan layanan di tingkat pemerintah daerah. Menurut Agus, integritas dan transparansi menjadi kunci untuk perbaikan tersebut.

“Korupsi itu akan diperbesar kalau deskripsi itu merajalela, kalau monopoli makin merajalela. Tapi kan bisa dikurangi kalau accountability diperbesar yang terkandung dalam accountability di antaranya integritas dan transparansi. Makin kita mengedepankan integritas dan transparansi nanti ini yang menjadi pengurang,” kata Agus di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jalan Merdeka Utara nomor 7, Jakarta Pusat, Kamis (24/11/2016).

Agus menyampaikan itu di depan seluruh gubernur di Indonesia. Mantan Ketua LKPP itu kembali mengenalkan aplikasi JAGA yang akan diluncurkan secara resmi Desember mendatang.

“Terkai dengan ini, pungli itu harus diikuti dengan sistem. Kami hari ini memperkenalkan aplikasi JAGA,” ujar Agus.

Aplikasi JAGA tersebut dapat digunakan untuk memantau fasilitas publik seperti sekolah, puskesmas, dan rumah sakit. Ke depan KPK ingin aplikasi itu juga bisa memantau layanan publik lainnya.

“Ke depan akan diperluas misal JAGA anggaranku, JAGA STNKku, JAGA KTP. Nanti yang akan mengelola dari kementerian/lembaga terkait, kalau ada di kabupaten yang di kabupaten itu yang mengelola, kalau di provinsi ya di provinsi itu yang mengelola,” ucap Agus.

“Sistem ini akan mempunyai 2 koordinasi, yang satu kita memberi info tentang layanan, kedua bapak ibu bisa mengendalikan layanan ini. Sistem ini memberikan transparan layanan ke masyarakat. Misal sekolah akan ada anggaran sekolah sudah ada di sistem ini,” pungkas Agus. (DON)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI akan menggelar salat Jumat di protokol Jakarta saat aksi demo 2 Desember mendatang. Apa sikap Majelis Ulama Indonesia (MUI)?

“Lagi dibahas fatwanya, ini enggak boleh pernyataan. Fatwa itu harus dibahas dulu,” kata Ketua MUI Ma’ruf Amin kepada wartawan usai mengikuti Rakernas II MUI di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Rabu (23/11/2016).

“Rujukannya harus jelas, harus pendapat-pendapat ulama. Rujukannya harus kita himpun. Boleh atau tidak. Fatwa itu enggak boleh jadi harapan. Kita enggak boleh minta, itu memang ada prosedurnya. Kita harus tunduk pada prosedur itu,” sambung Ma’ruf.

Wakil Ketua MUI Zainut Tauhid juga berpendapat sama. Soal salat Jumat bersama di jalan protokol yang akan dilakukan GNPF MUI saat aksi demo 2 Desember menurutnya masih dalam pembahasan.

“MUI melalui Komisi Fatwa sedang membahas dan mendalami masalah yang ditanyakan. Insya Allah pada waktunya akan disampaikan kepada masyarakat,” ujar Zainut saat dihubungi detikcom lewat telepon.

Dia meminta masyarakat bersabar. MUI dalam waktu dekat akan mengeluarkan fatwa terkait aksi salat Jumat di jalan pada 2 Desember itu. (ADI)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Presiden Joko Widodo mengatakan situasi politik belakangan ini memanas. Akibatnya dia harus pontang panting untuk mendinginkan suasana.

Hal itu diungkapkan Jokowi saaat berpidato di hadapan para bankir dan ekonom dalam acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2016 di Gedung JCC, Senayan, Jakarta, Selasa (22/11/2016). Dikatakan Jokowi, memanasnya situasi tersebut adalah hal yang biasa.

“Akhir-akhir ini situasi politik sedikit memanas, sedikit. Ini biasa sebetulnya dalam Pilkada, tensinya tambah hangat sedikit biasa, sangat biasa,” kata Jokowi.

Jokowi mengatakan, sebetulnya pelaksanaan Pilkada tidak tidak hanya terjadi di Jakarta. Ada 101 pelaksanaan pilkada serentak di seluruh Indonesia. “Tetapi di Jakarta ini istimewa, sehingga kejadian yang kemarin itulah yang kita lihat. Tapi itu hanya sedikitlah, hanya hangat sedikit,” kata Jokowi.

Jokowi juga mengatakan, akibat situasi politik yang sedikit memanas itu, dia harus pontang-panting untuk mendinginkan suasana.

“Meskipun saya pontang-panting ke sana ke sini, tetapi itu hal yang biasa dalam Pilkada. Biasa,” katanya.

“Karena pontang-panting itu, saya yang biasanya enggak pernah naik kuda, harus naik kuda,” lanjut Jokowi.

Para bankir dan ekonom yang hadir dalam acara itu, tertawa dan bertepuk tangan mendengar ucapan Jokowi tersebut. Bahkan, saat mengatakan itu, Jokowi memamerkan foto dirinya saat naik kuda bersama Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

“Sekali lagi, ini hanya hangat. Jadi, di sini ekonom-ekonom jangan ikut-ikut manas-manasi. Hangat, sudah, hangat. Biasa itu, biasa,” kata Jokowi tersenyum.

Tak hanya foto berkuda dengan Prabowo, Jokowi juga menunjukkan foto saat dirinya bertemu dengan para ketua umum partai poltik di Istana Kepresidenan. Semua pertemuan itu dilakukan sambil menyantap makanan.

“Dan justru ya orang-orang kita inin memang kadang-kadang lucu. Misalnya saya bertemu dengan Pak Prabowo, mestinya yang ditanyakan yang substansi, yang penting, dalam misalnya masalah politik kebangsaan atau ketatanegaraan kita. Tetapi enggak, yang ditanyakan tadi oleh media, “Pak tadi makannya lauknya apa?” Ya saya jawab ikan bakar,” kata Jokowi.

Dikatakan Jokowi, banyak hal substantif yang dibicarakan dalam pertemuan dia dengan para tokoh ketua umum parpol tersebut.

“Sebetulnya banyak hal-hal yang sangat substantif yang kita bicarakan pada saat bertemu, baik saat bertemu Bu Mega, bertemu Pak Prabowo, bertemu Pak Surya Paloh tadi pagi-pagi, kemudian tadi siang bertemu Pak Romi, Pak Setya Novanto,” kata Jokowi yang diiringi dengan tampilan foto dia bertemu dengan tokoh-tokoh tersebut.

Pasca unjuk rasa 4 November 2016 lalu, Jokowi memang terlihat aktif untuk menemui berbagai tokoh elemen masyarakat. Mulai dari menyambangi markas PBNU, PP Muhammadiyah dan mengundang para ulama serta pimpinan pondok pesantren ke Istana Kepresidenan.

Tak hanya itu, Jokowi juga menemui langsung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Dalam kesempatan itulah Jokowi menjajal naik kuda milik Prabowo.

Beberapa hari lalu Jokowi juga mengundang kembali Prabowo untuk bertemu. Pertemuan dilakukan di Istana Merdeka, Jakarta. Jokowi menjamu Prabowo makan siang dan dilanjutkan dengan minum teh bersama sambil bincang santai.

Tak berhenti di Prabowo, beberapa hari kemudian Jokowi kemudian mengundang Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri untuk makan siang di Istana Merdeka. Kegiatan itu juga dilanjutkan dengan bincang santai sambil menyeruput teh di beranda belakang Istana Merdeka.

Sehari setelah itu, Jokowi mengundang tokoh politik lainnya, seperti Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Golkar Setya Novanto, Ketua PPP Romahurmuziy. Jokowi mengajak semua tokoh tersebut berbincang sambil makan bersama di Istana Merdeka.

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Ketua DPRD Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat MR (57) tertangkap basah berbuat mesum dengan istri sopir berinisial DY (42). MR yang merupakan politikus Golkar ini dianggap sudah membuat malu partai.

“Dia sudah melanggar etika, bikin malu partai,” kata anggota Mahkamah Partai Golkar, Adies Kadir saat dihubungi, Rabu (23/11/2016).

Adies menegaskan, kader Golkar harus memegang asas PLDT yaitu syarat prestasi, loyalitas, dedikasi, dan tak tercela. MR dinilai sudah menyalahi hal tersebut.

“Partai kita punya aturan yaitu PLDT tersebut. Dia sudah tidak memenuhi,” ujarnya.

Pengurus Partai Golkar di Sumatera Barat sudah rapat membahas masalah MR. Sanksi pun disiapkan.

“Sudah ada rapat, sudah clear,” ucap Adies.

Sebelumnya diberitakan, warga Sijunjung menggerebek rumah PNS Sopir DPRD inisial N yang merupakan suami DY. Saat digerebek, MR ditemukan di dalam kamar dan tertangkap tangan sedang berbuat mesum dengan DY.

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak khawatir apabila ada upaya makar untuk melengserkannya. Isu tentang upaya makar itu sebelumnya telah terdeteksi oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

“Ndaklah. Ini kan, kita ini kan apa, produk demokrasi yang konstitusional. Ya saya biasa-biasa saja,” kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (22/11/2016).

Jokowi menjawab pertanyaan wartawan mengenai adanya upaya penjegalan oleh kelompok tertentu. Pada Senin kemarin, Jenderal Tito Karnavian menyatakan ada agenda makar atau upaya menjatuhkan pemerintah yang sah dalam aksi yang akan dilakukan pada 25 November 2016.

Safari Jokowi beberapa waktu lalu ke tokoh-tokoh agama dan juga ke kesatuan-kesatuan TNI dan Polri disebutnya sebagai upaya agar membuat masyarakat tenang. Bahkan Jokowi juga sempat menyambangi mal-mal di Jakarta untuk memastikan suasana aman.

“Bahwa kita perlu bertemu dengan tokoh-tokoh, perlu konsolidasi dengan TNI/Polri ya memang itu yang harus dilakukan dalam mengelola, me-manage situasi agar masyarakat melihat sehingga ada ketenangan di situ,” ujar Jokowi.

Jokowi menyampaikan hal itu seusai makan pagi dengan Ketua Umum NasDem Surya Paloh. Keduanya membahas beberapa isu terkini termasuk tentang stabilitas negara untuk menciptakan kesejukan di lingkungan masyarakat.

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengungkap adanya rencana makar terkait demonstrasi 2 Desember 2016. Polisi sudah mengetahui adanya rapat-rapat terkait rencana makar itu.

“Rapat-rapat kita tahu sudah beberapa kali dilakukan. Rapat untuk menguasai gedung DPR, rapat untuk menggerakkan massa-massa yang lain. Kita paham,” kata Jenderal (Pol) Tito dalam jumpa pers bersama Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta, Senin (21/11/2016).

Sebelumnya, Tito menyatakan sudah mengetahui adanya rencana makar terkait demonstrasi 2 Desember. Polisi dan TNI, masih kata Tito, siap melakukan tindakan tegas.

“Ada upaya-upaya, ada rapat-rapat yang kita pelajari dengan agenda politik lain. Dan agenda politik lain itu di antaranya melakukan makar,” ujar Tito.

“Bila itu terjadi kita akan lakukan tindakan tegas, saya yakin masyarakat Jakarta cinta akan ketentraman, cinta akan keamanan. Kami sepakat dengan Panglima, Polri dan TNI menjaga Jakarta menjaga Indonesia tidak ingin pecah,” sambung Tito. (NOV)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Polri kembali mengingatkan agar aksi damai 2 Desember tidak mengganggu masyarakat. Polri juga mengkaji izin terkait rencana aksi damai di sepanjang Jl Jenderal Sudirman hingga Bundaran HI, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat.

“STTP (surat tanda terima pemberitahuan demonstrasi) akan dikeluarkan, akan ada proses penelitian. Nantinya akan melihat dengan seksama, meminta penjelasan korlap sejauh mana tidak mengganggu publik. (Sebab) Jl Jenderal Sudirman urat nadi, pusat domestik dan internasional,” ujar Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (21/11/2016).

Massa GNPF MUI sebelumnya menyatakan akan menggelar aksi damar. Namun aksi akan diawali Salat Jumat di sepanjang Jalan Sudirman-MH Thamrin.

Boy mengatakan, pihak pengunjuk rasa juga diminta jaminan ketertiban saat menggelar aksi damai yakni salat Jumat di Bundaran HI. Tindakan tegas akan dilakukan bagi para pelanggar ketertiban umum.

“Jangan melakukan cara-cara yang mengganggu, aspirasi masyarakat disalurkan dengan tidak menganggu orang lain. Sepanjang unjuk rasa tidak melanggar hukum, itu bagian obyek masyarakat yang akan kita berikan pelayanan,” imbuh Boy.

Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI akan kembali mengadakan demonstrasi pada tanggal 2 Desember 2016. Yang mereka tuntut pada demo mendatang adalah meminta agar Ahok ditahan karena sudah menjadi tersangka kasus dugaan penistaan agama.

Aksi Bela Islam III akan diberi tema Aksi Damai dan Doa untuk Negeri. Tujuannya untuk mempersatukan dan mendoakan bangsa Indonesia. “Kegiatan salat Jumat nanti posisi imam berada di Bundaran HI. Dan pesertanya di sepanjang Jalan Sudirman hingga Thamrin,” ujar Juru Bicara FPI Munarman. (HAR)