JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Presiden Joko Widodo mengaku sudah menerima laporan dari Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo soal rencana penghentian kerjasama militer antara Indonesia dan Australia. Jokowi meminta masalah itu segera diclearkan.

“Ya, saya sudah menerima laporan dari Panglima TNI, dari Menteri Pertahanan,” kata Jokowi menjawab pertanyaan wartawan di Gedung Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (5/1/2016).

Jokowi menegaskan, Indonesia dan Australia sudah sepakat untuk saling menghormati dan tidak campur soal urusan dalam negeri masing-masing. Kesepakatan tersebut harus dihormati.

“Kita kan sudah sepakat, Indonesia-Australia sudah sepakat untuk saling menghormati, untuk saling menghargai dan tidak campur tangan urusan dalam negeri masing-masing. Saya kira kita sepakat itu,” kata Jokowi.

Untuk itu, lanjut Jokowi, dirinya telah memerintahkan Panglima TNI dan dan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu terkait masalah tersebut. Karena, masalah ini menurutnya tak hanya soal perasional, tetapi menyangkut soal prinsip negara.

Lalu, apakah penghentian kerjasama itu harus seizin Presiden?

Jokowi tak memberi jawaban tegas soal ini. Dia hanya mengatakan, dirinya sudah menerima laporan mengenai permintaan dari TNI untuk penghentian kerjasama tersebut.

“Sudah disampaikan ke saya, artinya kan sudah disampaikan ke saya,” katanya.

“Ya ini masalahnya biar diclearkan dulu. Karena juga masalah, itu meskipun di tingkat operasional, tapi ini masalah prinsip,” tambah Jokowi. (DON)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin Sidang Kabinet Paripurna yang pertama di tahun 2017. Seluruh menteri dan kepala lembaga negara hadir dalam rapat ini.

Sidang digelar di Ruang Garuda Istana Kepresidenan Bogor, Jalan Ir Haji Djuanda, Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (4/1/2017). Para menteri dan kepala lembaga terlebih dahulu saling berkoordinasi sebelum Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Wapres JK) tiba.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati terlihat akrab berbincang dengan Menteri BUMN Rini Soemarno. Begitu pula dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dengan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno tampak menyambangi satu per satu obrolan para menteri. Sementara Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo duduk di antara Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Jaksa Agung Prasetyo.

Jokowi dan JK memasuki ruangan sekitar pukul 09.00 WIB. Acara langsung dimulai dengan pengantar dari Presiden Jokowi.

“Hari ini kita akan menyampaikan beberapa hal baik dengan kegiatan kerja 2017 dan juga persiapan untuk 2018. Tahun 2016 sudah kita lewati dengan beberapa apresiasi. Saya kira beberapa hal yang ingin saya sampaikan adalah, yang berkaitan dengan fokus kita kepada pemerataan,” ujar Jokowi di awal pengantarnya.(DON)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Subdit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ditreskrimsus Polda Metro Jaya telah menyelesaikan 36 kasus korupsi selama 2016. Dari kasus tersebut, polisi menyelamatkan uang negara hingga Rp 6 miliar.

“Kalau untuk 2016, kita kalau untuk khusus Polda itu penyelesaian perkara kita ada 36 perkara. Tetapi, yang dilaporkan untuk murni 2016 (ada) lima perkara. Kenapa bisa lebih penyelesaiannya, karena itu tunggakan LP tahun-tahun sebelumnya,” terang Kasubdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya AKBP Ferdi Iriawan di Jakarta, Selasa (3/1/2017).

Nilai kerugian negara dari kasus korupsi yang dilaporkan di tahun 2016 mencapai Rp 14 miliar. “Sementara uang negara yang berhasil diselamatkan itu Rp 6 miliar, berupa aset,” imbuh Ferdi.

Untuk modusnya sendiri, Ferdi mengungkap, rata-rata permainan masalah lelang pengadaan barang dan jasa.

“Kalau modus sih, kalau yang di Kemenhub itu kan suap. Kalau rata-rata yang kita tangani, rata-rata permainan masalah lelang pengadaan,” ungkapnya.

“Artinya ada konspirasi antara panitia dengan peserta lelang untuk memenangkan salah satu peserta lelang dan setelah kita cek dan audit memang hasil pekerjaan itu tidak sesuai dengan kontrak yang sudah ditetapkan, rata-rata (modusnya) seperti itu,” lanjut Ferdi.

19 Perkara Korupsi di-SP3, 1 Perkara Dilimpahkan ke Kejaksaan

Dari 36 kasus yang diselesaikan itu, 16 kasus dinyatakan lengkap (P21), 19 kasus dihentikan (SP3) dan 1 kasus dilimpahkan tahap dua ke kejaksaan. Dari angka tersebut, kasus korupsi yang cukup menonjol yakni OTT di Kementerian Perhubungan dan kasus korupsi dana sosialisasi Asian Games yang melibatkan petinggi KOI (Komite Olahraga Indonesia).

Terkait banyaknya kasus korupsi yang dihentikan penyidikannya, Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Wahyu Hadiningrat mengatakan, SP3 dikeluarkan sesuai prosedur.

“Sesuai prosedur SP3, misalnya karena tidak cukup bukti, atau tersangkanya meninggal dunia sehingga kita hentikan penyidikannya,” ujar Wahyu. (MAD)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin mengatakan agama tidak dapat dipisahkan dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Lukman, semangat keagamaan itu adalah sumber kekuatan bangsa untuk meraih kemerdekaan.

“Semangat dan motivasi keagamaan adalah sumber kekuatan kita dalam meraih kemerdekaan, mempertahankan kedaulatan nasional, dan menjaga keutuhan NKRI,” kata Lukman dalam sambutannya di kantor Kementerian Agama (Kemenag), Jalan Lapangan Banteng Dalam, Jakarta Pusat, Selasa (3/1/2017).

Sambutan itu disampaikan dalam rangka upacara peringatan Hari Amal Bakti Kemenag ke-71. Kemudian Lukman mengatakan agama harus menjadi unsur pembentuk keutuhan bangsa.

“Agama yang diyakini dan diamalkan oleh umatnya masing-masing harus menjadi unsur pembentuk nation and character building bangsa Indonesia yang majemuk ini. Karena itu, seluruh umat beragama harus menyadari dan disadarkan bahwa nilai-nilai agama merupakan unsur perekat integrasi nasional,” ucapnya.

“Dalam kaitan ini pula, saya ingin mengingatkan, toleransi dan kerukunan bukan milik sesuatu golongan umat beragama semata, tetapi harus menjadi milik semua golongan dan berlaku untuk semua pemeluk agama,” sambung Lukman.

Lukman pun menegaskan bahwa saling menghargai identitas umat beragama lain harus tetap dijaga. Menurutnya, apabila hal itu dicederai, bisa berpengaruh pada keutuhan bangsa.

“Saling menghormati dan saling menghargai identitas keyakinan antarumat beragama harus terus dijaga dalam upaya melindungi keutuhan NKRI,” ujar Lukman. (DON)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Polri terus menelusuri beberapa situs atau pihak yang menyebarkan berita hoax di internet. Tindakan tegas menanti bagi mereka yang terbukti melakukan hal tersebut.

“Beberapa kasus kan kita terus telusuri. Yang terakhir berita hoax itu tentang isu 10 juta TKA ilegal, kasusnya sendiri masih dalam tahap penyelidikan. Memang kita sudah menemukan akun-akun yang meng-upload, kita juga terbentur masalah libur sehingga yang kita hubungi masih tidak di tempat. Artinya, kita akan melakukan tindakan tegas,” ujar Kepala Bagian Mitra Biro Penerangan Masyarakat (Penmas) Divisi Humas Polri Kombes Awi Setiyono kepada khatulistiwaonline, Kamis (29/12/2016) malam.

Cyber patrol dari kepolisian pun tetap dilakukan. Selain itu, Polri berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

“Untuk kasus hate speech, kita harus tindak tegas. Dari kepolisian itu melakukan cyber patrol, kalau memang ada kasus yang perlu ditelusuri, atau misalnya terkait radikalisme, kita juga harus koordinasikan ke Kemenkominfo,” imbuh Awi.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar pelaku penyebaran ujaran kebencian dan berita palsu alias hoax ditindak tegas dan keras. Menko Polhukam Wiranto berharap masyarakat lebih selektif, baik dalam menerima maupun menyebarkan berita.

“Namun di sisi lain, ada sesuatu yang cukup memprihatinkan, di mana kemajuan teknologi informasi ini kemudian disalahgunakan oleh beberapa pihak untuk melakukan kegiatan berupa penyesatan, pengelabuan. Kemudian juga di sana ada ujaran-ujaran yang tidak tepat, ujaran-ujaran kepada orang lain yang bisa menimbulkan kebencian, dendam, ada fitnah di sana,” kata Wiranto di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (29/12).(DON)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
PKB menyebut Partai Gerindra sempat dikabarkan akan merapat ke Kabinet Kerja Jokowi-JK. Wakil Ketua Umum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut hingga saat ini belum pernah ada pembicaraan soal koalisi dengan pemerintah.

“Nggak ada. Karena hasil rapimnas, rakernas, Gerindra tetap berada di luar pemerintahan. Belum ada perubahan,” ungkap Dasco saat dikonfirmasi khatulistiwaonline, Jumat (30/12/2016).

Selain itu, Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo Subianto yang memiliki kewenangan untuk mengubah garis keputusan partai juga belum memberikan arahan. Prabowo juga sekaligus menjabat sebagai Ketua Umum Gerindra.

“Tidak ada dari ketua dewan pembina yang bisa memutuskan policy, tidak ada arahan seperti itu,” ujar Dasco.

Pria yang juga anggota Komisi III DPR ini juga mengingatkan, meski Gerindra merupakan partai oposisi, itu bukan berarti mereka akan terus menjelek-jelekkan kebijakan pemerintah. Jika memang kebijakannya bagus, kata Dasco, Gerindra pasti akan mendukungnya.

“Tidak seperti di luar negeri. Selalu kebijakan di luar pemerintahan dianggap jelek, kita check and balance. Kalau baik kita dukung, kalau kurang kita kritisi dan carikan solusi. Dukungan (kepada pemerintah) kan bisa dari luar dan dalam (kabinet),” tuturnya.

Dasco pun menyebut hingga saat ini belum ada pembicaraan antara Gerindra dan pihak pemerintah, maupun partai-partai pendukung, untuk masalah koalisi. Seperti diketahui, hubungan partai oposisi dengan pemerintah semakin membaik sejalan dengan ‘kemesraan’ antara Jokowi dan Prabowo belakangan ini.

“Sampai sekarang belum ada pembicaraan yang mengarah ke koalisi. Lebih pada pembicaraan menyelesaikan permasalahan bangsa dan negara. Itu malah lebih bagus bisa sharing. Di parlemen dikritisi tapi kita kasih juga solusinya,” terang Dasco.

“Orang kan selalu menganggap ketika deket-deket ada negoisasi soal kursi atau mau masuk. Tapi kita sudah lama menawarkan bantuan ke pemerintah,” sambung Ketua MKD DPR tersebut.

Dasco juga mengingatkan bahwa Prabowo dan Gerindra sejak awal sudah menerima kekalahan saat Pilpres 2014 lalu dan mengakui pemerintahan Jokowi-JK. Tak hanya itu, Gerindra juga bertekad untuk mendukung pemerintah hingga periodenya selesai nanti walau berada di luar kabinet.

“Komit tetap mendukung sampai selesai, saling memberikan masukan. Kita juga nggak mau diusilin kalau nanti diberi kepercayaan. Ini sudah bagus, ada yang di dalam (pemerintahan) dan di luar. Saling mendukung untuk masyarakat,” urai Dasco.

Sebelumnya Wasekjen PKB Daniel Johan mengakui ada berbagai kabar yang muncul terkait isu reshuffle meski sudah dibantah Presiden Jokowi. Salah satu kabar yang beredar adalah soal bertambahnya kursi menteri untuk Golkar dan juga masuknya Gerindra ke kabinet.

“Ada yang bilang Golkar masuk, ada yang bilang Gerindra masuk,” ucap Daniel, Kamis (29/12). (MAD)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Sepanjang 2016, tercatat ada 2.342 bencana terjadi di Indonesia. Angka tersebut tertinggi dalam 14 tahun terakhir.

“Selama tahun 2016 terdapat 2.342 kejadian bencana. Sebuah rekor baru. Tertinggi dalam pencatatan kejadian bencana sejak tahun 2002,” kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho dalam keterangan tertulis yang diterima khatulistiwaonline, Kamis (29/12/2016).

Berdasarkan catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), untuk tahun 2015 terjadi 1.732 bencana, tahun 2014 ada 1.967 bencana, 2013 ada 1.674 bencana, dan tahun 2012 ada 1.811 bencana.

Menurut Sutopo, sepanjang 2016 bencana yang paling banyak terjadi adalah bencana hidrometeorologi yang didominasi banjir, longsor, dan puting beliung.

Berikut rincian bencana yang terjadi di 2016:

1. Banjir 766 kejadian
2. Longsor 612 kejadian
3. Puting beliung 669 kejadian
4. Kombinasi banjir dan longsor 74 kejadian
5. Kebakaran hutan dan lahan 178 kejadian
6. Gempa 13 kejadian
7. Erupsi gunung meletus 7 kejadian
8. Gelombang pasang dan abrasi 23 kejadian

Dampak dari bencana-bencana tersebut sebanyak 522 meninggal dan lebih dari 3 juta jiwa mengungsi. Sebanyak 69.287 unit rumah rusak dan 2.311 unit fasilitas umum rusak.

“Tidak adanya musim kemarau yang jelas, yang ada adalah kemarau basah menyebabkan banjir, longsor dan puting beliung meningkat. Bahkan saat puncak musim kemarau pun banyak terjadi banjir dan longsor,” tutur Sutopo.

“Daerah rawan banjir meluas seperti adanya kejadian banjir besar yang sebelumnya belum pernah terjadi seperti banjir di Pangkal Pinang, Kota Bandung, Kota Bima dan lainnya,” imbuhnya. (DON)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Longsor berada di urutan kedua bencana yang paling sering terjadi di Indonesia setelah banjir. Meski begitu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat justru longsor lebih mematikan dibandingkan banjir.

“Seperti halnya pada tahun sebelumnya. Longsor adalah bencana yang paling mematikan selama 2016. Longsor menyebabkan 188 jiwa meninggal dunia,” kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho dalam keterangan tertulis yang diterima khatulistiwaonline, Kamis (29/12/2016).

Terjadi 612 kejadian bencana longsor sepanjang 2016, sementara banjir ada 766 kejadian. Sebanyak 147 orang meninggal dunia akibat banjir.

“Tingginya kerentanan longsor menyebabkan longsor menjadi bencana yang paling banyak menimbulkan korban jiwa. Ada 40,9 juta jiwa masyarakat terpapar dari bahaya sedang-tinggi dari longsor,” tutur Sutopo.

Menurut Sutopo, tingginya angka kejadian bencana di 2016 disebabkan oleh musim kemarau yang tak jelas. Adanya kemarau basah yang justru memicu terjadinya bencana.

“Kemarau basah menyebabkan banjir, longsor dan puting beliung meningkat. Bahkan saat puncak musim kemarau pun banyak terjadi banjir dan longsor,” ujar Sutopo.

“Kemarau basah ini juga menyebabkan kebakaran hutan dan lahan dan kekeringan berkurang signifikan. Dibandingkan dengan tahun 2015, kejadian banjir meningkat 52 persen, longsor 19 persen, putting beliung 15 persen dan kombinasi antara banjir dan longsor meningkat 139 persen,” imbuhnya.

Sutopo mengatakan banyak warga yang belum sadar akan bencana. Dia meminta masyarakat meningkatkan upaya mengurangi resiko bencana.

“Budaya sadar bencana masih cukup rendah. Jutaan masyarakat Indonesia masih tinggal di daerah rawan bencana dengan tingkat mitigasi bencana yang rendah,” jelas Sutopo. (DON)