JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Presiden Joko Widodo hari ini akan meresmikan pabrik PT Mitsubishi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Selanjutnya, Jokowi akan bertolak menuju Purwakarta.

Berdasarkan informasi dari Biro Pers, Media, dan Informasi, Selasa (25/4/2017), Jokowi akan meresmikan pabrik PT Mitsubishi Motor Krama Yudha Indonesia. Lokasi pabrik berada di kawasan Greenland International Center, Kota Deltamas Pasarranji, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Selanjutnya, Jokowi dan rombongan akan bertolak menuju Kabupaten Purwakarta. Jokowi hendak menghadiri peringatan Isra Mi’raj Nabi Besar Muhammad SAW.

Kegiatan ini diadakan di Pondok Pesantren Al-Hikamussalafiyah Cipulus, Jalan Pesantren, Cipulus, RT 7 RW 3, Kelurahan Nagrog, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dikabarkan akan mendampingi Presiden Jokowi dalam kegiatan ini. (MAD)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Presiden Joko Widodo hari ini melakukan kegiatan di Jakarta. Di antaranya menghadiri perayaan Nyepi Tahun Baru Saka 1939 di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur.

Informasi dari Kepala Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Presiden Bey Machmudin dalam keterangan tertulisnya menyebutkan perayaan Nyepi Tahun Baru Saka 1939 tersebut dilaksanakan di GOR Ahmad Yani, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Sabtu (22/4/2017). Jokowi dijadwalkan hadir sekitar pukul 10.00 WIB.

Selanjutnya, siang hari Presiden akan meresmikan pembukaan Kongres Ekonomi Umat Tahun 2017. Kegiatan ini berlangsung di ballroom Sahid Agung, Hotel Grand Sahid Jaya, Jl Jenderal Sudirman, Jakarta.

Belum diketahui siapa saja menteri yang akan mendampingi kegiatan Presiden Jokowi hari ini. (DON)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Ketua Komisi III DPR, Bambang Soesatyo (Bamsoet) berpendapat keberatan terhadap pencekalan Setya Novanto ke luar negeri seharusnya bukan urusan pimpinan DPR. Menurutnya, hal itu seharusnya diserahkan ke Komisi III DPR yang bermitra dengan KPK.

“Keinginan kita adalah persoalan mitra komisi diselesaikan di komisi lah. Supaya kita berharap domain yang menjadi urusan mitra komisi-komisi yang di DPR diselesaikan di komisi agar tidak ada kegaduhan yang tidak perlu,” ujar Bamsoet di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (17/4/2017).

Pimpinan DPR seharusnya tidak mengurus perihal surat keberatan tersebut. Menurut Bamsoet, Komisi III dapat menggelar rapat untuk menanyakan alasan pencekalan Novanto.

“Justru kami menyarankan persoalan mengirim nota itu jangan jadi domain pimpinan. Domain komisi III saja, kan kita bisa tanya ke Pimpinan KPK landasan hukumnya apa, walaupun kita tahu jawabannya subjektivitas penyidik,” sebutnya.

Bamsoet mendapat kabar surat keberatan tersebut ditunda untuk dikirim ke presiden. Surat disebutnya masih berada di tangan Pimpinan DPR.

“Saya dengar informasi DPR tidak jadi mengirim surat ke presiden. Saya dengar informasinya pimpinan mengurungkan mengirimkan ke presiden, ditunda. (Surat keberatan) di pimpinan DPR. Mungkin ke Sekjen,” katanya. (MAD)

TERNATE,khatulistiwaonline.com
Semakin dekat dengan tanggal pencoblosan pada 19 April, semakin panas pula persaingan dua calon gubernur di DKI Jakarta. MPR mengajak agar semuanya ingat jati diri bangsa yang majemuk.

“Soal Pilkada sebenarnya kita sudah baik dan tidak ada masalah. Tahun lalu kita ada 260 pilkada lancar-lancar semuanya. Yang masalah cuma satu di Jakarta saja,” ujar Ketua MPR Zulkifli Hasan di saat sosialisasi mengenai 4 Pilar di Ternate, Maluku Utara, Jumat (14/4/2017).

Zulkifli pun memaparkan akar masalah serta dampak yang terjadi pada Pilkada Jakarta. Ketua Umum PAN ini pun menjawab keresahan berbau SARA yang juga menjadi perhatian masyarakat Ternate.

“Yang di Jakarta itu timbulkan demo sampai 7 juta orang, sampai ada yang diduga penista agama. Macam-macam di Jakarta ini. Gara-gara Pilkada yang melampaui batas kemajemukan kita,” tambah dia lagi.

Menurut Zulkifli, saling menghormati adalah kunci untuk meredam masalah sosial yang ada di Pilkada Jakarta. Ini tentunya juga menjadi pelajaran bagi provinsi lainnya yang menyelenggarakan Pilkada.

“Ingat kita berbagai agama, suku, dan budaya jadi harus respect satu sama lain. Pilihan boleh berbeda, persatuan yang utama,” tukas dia.

Dia pun berharap segala persoalan yang terjadi di Pilkada Jakarta segera berakhir. “Kalau Pilkada Jakarta selesai, kita harus merapatkan lagi persaudaraan. Bahaya kalau dipanasin gini bisa tak terkendali kalau gitu kita yang rugi,” tutupnya.

Belakangan ini MPR makin giat mengampenyakan 4 Pilar, yakni Pancasila, UUD 45, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. Kali ini Zulkifli berkesempatan memaparkan nilai-nilai yang ada di 4 Pilar tersebut kepada ormas-ormas Islam di Maluku Utara, seperti Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRI), Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), Badan Koordinasi Muballigh Indonesia (Bakomubin), Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT). (MAD)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Ahli hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menyarankan DPR agar menempuh langkah kontitusional, jika keberatan dengan sikap KPK mencekal Ketua DPR Setya Novanto. Bukan malah protes dan menyurati Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Sebagai Ketua DPR, sepantasnya Novanto melakukan perlawanan secara sah dan konstitusional dengan jalur hukum. Bukan DPR melakukan protes ke Presiden. KPK adalah lembaga independen yang bukan bawahan Presiden,” kata Yusril dalam keterangan persnya, Rabu (12/4/2017).

Langkah konstitusional yang disarankan Yusril adalah mengajukan uji materiil pencekalan saksi KPK ke Mahkamah Konstitusi atau melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait dasar hukum Surat Keputusan (SK) KPK soal pencekalan itu.

“Kalau Novanto keberatan dicekal oleh KPK sedangkan statusnya baru sebagai saksi, maka dia bisa mengajukan uji materil ke MK, untuk membatalkan pasal dalam UU KPK yang membolehkan mencekal seseorang yang baru berstatus saksi,” ucap dia.

“Cara lain, karena pencekalan dilakukan KPK dengan Surat Keputusan, maka Novanto bisa menggugat KPK ke Pengadilan TUN untuk menguji apakah keputusan cekal itu beralasan hukum atau tidak,” sambung Yusril.

Yusril mengingatkan para anggota dewan yang melayangkan protes, bahwa kewenangan KPK mencekal seseorang yang berstatus saksi, disahkan DPR dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

“Sebenarnya DPR tidak perlu protes. Karena kewenangan KPK mencekal seseorang yang masih dalam status sebagai saksi, adalah sesuatu yang diberikan oleh UU yang ikut dibuat oleh DPR dengan Presiden,” ucap dia.

Sebelumnya Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan DPR memutuskan untuk mengirim nota keberatan kepada Presiden Joko Widodo. Pencekalan terhadap Novanto dianggap akan mengganggu kinerja.

“Di rapur (rapat paripurna) banyak yang menanyakan pencekalan terhadap Ketua DPR. Kita sangat aktif menyelenggarakan rapat. Termasuk bahas situasi yang ada dan membahas surat, salah satunya semacam nota keberatan Fraksi Golkar,” ujar Fahri saat jumpa pers di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (11/4/2017). (DON)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
DPR semalam menggelar rapat Badan Musyawarah (Bamus) yang menghasilkan keputusan untuk mengirim nota keberatan pencekalan Ketua DPR, Setya Novanto ke Presiden Joko Widodo. Wakil Ketua DPR, Agus Hermanto menyebut Bamus tersebut dilakukan mendadak.

“Saya kebetulan tadi malam nggak ikut rapat Bamus, itu pemberitahuannya mendadak. Saya nggak bisa ikut rapat,” ujar Agus, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/4/2017).

Baca Juga: Novanto Dicekal, DPR akan Kirim Surat Keberatan ke Jokowi

Agus mengatakan dirinya mendapat undangan rapat Bamus sekitar pukul 18.00 WIB kemarin. Bamus sendiri digelar pukul 19.00 WIB.

“(Dikabarin) sudah jam 7 malam, saya dapat jam 6, abis magrib, setengah 7 malah. Biasanya nggak mendadak. Kalau dari siang kita bisa setting. Kebetulan pas saya ada acara juga kemudian saya sampaikan saya nggak bisa hadir,” sebutnya.

Agus tak tahu apa alasan Bamus digelar mendadak. Soal perubahan status Novanto di kasus korupsi e-KTP, dia tak mau berandai-andai.

“Sejauh ini saya nggak mengikuti. Pagi saya masih mimpin rapat paripurna. Pagi nggak ada kabar apa-apa. Undangan melalui SMS, mungkin surat tapi mungkin suratnya di WA,” tuturnya.

Keputusan pimpinan DPR untuk mengirimkan nota keberatan ke Presiden Jokowi semalam disampaikan oleh 2 wakil ketua DPR yaitu Fadli Zon dan Fahri Hamzah. Mereka menggelar jumpa pers dan menyatakan keputusan mengirim nota keberatan itu berdasarkan rapat badan musyarawarah.

“Kita merasa ini memerlukan sikap kompak dan Dewan secara resmi. Karena itulah, berdasarkan rapim, kami undang Bamus di mana alhamdulillah hampir semua fraksi hadir dan baru saja selesai. Kami ingin ambil suatu sikap, paling tidak sikap Bamus sehingga mewakili dan baru selesai,” kata Fahri Hamzah saat jumpa pers di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (11/4/2017). (ADI)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Teror menimpa penyidik KPK Novel Baswedan yang tengah menyidik kasus megakorupsi proyek e-KTP. Mantan pimpinan KPK, M Jasin menilai justru dengan adanya serangan tersebut KPK harus semakin kuat dan berprestasi

“Ini malah menimbulkan semangat baru bahwa kita jangan melemah kalau ada serangan dari pihak koruptor. Ini kan koruptor melakukan berbagai modus, ada regulasi, fisik dan non fisik. Dan tidak hanya kali ini saja dilakukan, beberapa kali dilakukan. Tapi kita KPK tetap jalan,” kata M Jasin saat dihubungi khatulistiwaonline, Selasa (11/4/2017) malam.

“Harapan kita KPK tetap jalan sebagaimana biasanya. Sebagaimana sehari-hari itu yang kita lihat. KPK tetap jalan justru menujukkan prestasinya. Sehingga walaupun dihantam tetap berprestasi itu harapan kita. Harapan kita dan yang telah terjadi selama ini begitu. KPK dihantam malah KPK berprestasi,” lanjutnya.

Jasin menilai pelaku dari teror tersebut terkait dengan kasus e-KTP yang diusut oleh Novel. Ia mengatakan perlu ada penambahan personel keamanan untuk menjaga para penyidik KPK saat bertugas.

“Kalau ancamannya kepada penyidik, petugas penyidik kan mengungkap kasus. Dugaannya ya berhubungan yang ditangani oleh penyidik. Kalau misalnya dalam hal ini adalah Novel Baswedan itu kan yang menangani kasus-kasus besar. Maka dugaannya kasus yang sedang ditangani atau masih ditangani yang menyebabkan kasus dugaan dan keselamatan bagi tim penyidik, sehingga perlu pengamanan,” terang Jasin.

Saat ini Novel tengah menjalani perawatan intensif di RS Jakarta Eye Center. Novel akan menjalani perawatan intensif untuk keperluan penyembuhannya.

“Saat ini yang bersangkutan masih dalam penanganan intensif oleh tim dokter. Sekitar pukul 14.00 WIB, Saudara Novel dirujuk ke RS JEC agar dilakukan pemeriksaan dan tindakan yang lebih intensif untuk keperluan penyembuhannya,” terang Ketua KPK Agus Rahardjo, Selasa (11/4).

Sebagai informasi, penyidik KPK Novel Baswedan disiram air keras oleh dua orang pria tidak dikenal setelah menunaikan salat subuh di masjid dekat rumahnya. (DON)