JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi mengatakan, persiapan matang telah dilakukan oleh delegasi RI untuk menyampaikan laporan nasional Hak Asasi Manusia Indonesia di bawah mekanisme Universal Periodic Review (UPR) Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Delegasi ini akan dipimpin langsung oleh Retno dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly.

“Persiapan matang telah dilakukan oleh seluruh delegasi RI untuk menyampaikan laporan nasional Hak Asasi Manusia Indonesia siklus ke-3 di bawah mekanisme Universal Periodic Review (UPR) Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa, pada 3 Mei 2017,” ujar Retno dalam keterangan tertulis yang diterima khatulistiwaonline, Selasa (2/5/2017).

Pernyataan tersebut disampaikan Retno setelah memimpin rapat persiapan terakhir bersama Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly di Kantor Perwakilan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di Jenewa. Rapat ini diikuti oleh anggota Delegasi RI dan pejabat serta staf PTRI.

Indonesia merupakan salah satu negara yang akan menyampaikan laporan HAM dalam siklus ke-3 UPR, pada persidangan sesi ke-27 UPR Dewan HAM yang berlangsung pada 1-12 Mei 2017. Sesi ini sekaligus menandai dimulainya siklus ke-3 UPR.

Dalam keterangan itu disebutkan, selain Indonesia, terdapat 13 negara lainnya yang juga menyampaikan secara sukarela pembahasan laporan HAM nasional, yaitu Aljazair, Bahrain, Ekuador, Brazil, Finlandia, India, Belanda, Filipina, Maroko, Polandia, Afrika Selatan, Tunisia, dan Inggris. Untuk diketahui, Indonesia secara sukarela turut berpartisipasi dalam setiap mekanisme UPR, yakni pada siklus pertama (2008) dan kedua (2012).

Indonesia menaruh perhatian penting pada mekanisme UPR Dewan HAM. Tahun ini, untuk pertama kalinya Delegasi RI dipimpin langsung oleh Menlu dan Menkum HAM. Penyusunan laporan telah dilakukan secara inklusif dan komprehensif melalui serangkaian dialog dan pertemuan di berbagai kota di Indonesia. Pertemuan ini melibatkan pemerintah daerah serta pemangku kepentingan lainnya, khususnya dari luar pemerintah.

“Partisipasi Indonesia pada UPR menunjukkan kuatnya komitmen Pemerintah terhadap perlindungan dan pemajuan HAM di Indonesia. Hal ini juga mencerminkan adanya keterbukaan pemerintah terhadap situasi HAM di Indonesia serta kukuhnya komitmen untuk mendorong penghormatan HAM di tingkat kawasan dan global,” demikian yang dituliskan dalam keterangan pers Kementerian Luar tersebut.

UPR merupakan sebuah mekanisme di mana seluruh 193 negara anggota PBB menjalani proses kaji ulang secara sukarela dan berkala terkait situasi HAM di negara mereka masing-masing. Siklus ke-3 pembahasan HAM akan berlangsung dari tahun 2017 hingga 2021.

Siklus pertama dimulai pada tahun 2008, sementara siklus ke-2 berlangsung sejak 2012. Setiap tahunnya terdapat 2 atau 3 sesi, dimana 14 negara mengikuti proses kaji ulang suka rela dalam setiap sesinya. Pelaporan bersifat menyeluruh dan melibatkan berbagai tema HAM yang terkait dengan hak-hak politik, ekonomi dan sosial. Mekanisme ini bukanlah proses pengadilan atas catatan HAM sebuah negara.

“Dalam pelaporan siklus ke-3 UPR ini, fokus laporan Indonesia adalah pada implementasi kongkrit atas 150 rekomendasi yang diterima pada siklus ke-2 tahun 2012. Selain kemajuan dan implementasi, disampaikan pula sejumlah tantangan dan upaya penanganannya. Tidak kalah penting adalah penyampaian sejumlah prakarsa dan inovasi di tingkat nasional dan daerah di bidang pemajuan dan perlindungan HAM yang disampaikan sebagai best practises sebagai bagian dari sharing experience Indonesia ke berbagai negara anggota PBB lainnya,” terang pihak Kementerian Luar Negeri .

Informasi yang disampaikan dalam laporan tersebut terbagi dalam klaster tematik, antara lain, Ratification of International Human Rights Conventions; Cooperation with Human Rights Mechanism and others; Normative, Educational, and Institutional Frameworks on Human Rights Cooperation with Civil Society, Promoting the Rights of Women and the Vulnerable Groups, dan lain-lain. (MAD)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Presiden Joko Widodo akan menemui perwakilan petani Karawang, Jawa Barat, di Istana Negara, Jakarta. Para petani asal Kampung Cisadang, Telukjambe, Karawang ini sebelumnya melakukan aksi kubur diri di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat.

“Betul akan ada pertemuan dengan Presiden. Saat ini saya sedang dalam perjalanan ke Istana,” kata salah seorang perwakilan petani Karawang, Maman Nuryaman, saat dikonfirmasi khatulistiwaonline, Rabu (3/5/2017).

Maman mengatakan kasus yang dialami petani Kampung Cisadang, Telukjambe, Karawang ini sudah berjalan sejak tahun 2014. Para petani pun sudah melakukan berbagai aksi, termasuk melakukan kubur diri.

“Sejak 2014, baru ini kita akan ditemui oleh Presiden, kami baru dipanggil hari ini. Selama ini, berkali-kali kami aksi tidak ada perhatian,” katanya.

Maman menjelaskan kasus yang dialami para petani tersebut bersinggungan dengan sebuah PT yang diduga melakukan penyerobotan lahan dan pengggusuran paksa. Akibat dari kejadian ini, lebih dari 400 keluarga petani kehilangan tempat tinggal dan pekerjaan.

“Untuk itu kami akan menyampaikan langsung persoalan agraria di Karawang ini kepada Presiden,” katanya.

Maman mengatakan ada 10 orang perwakilan petani yang akan bertemu dan berbincang langsung dengan Presiden Jokowi. Pertemuan akan berlangsung di Istana Negara. (DON)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
KPU RI sempat mengajukan anggaran Pilkada serentak 2018 sebesar Rp 11,3 triliun dalam rapat dengan DPR. Ketua KPU RI, Arief Budiman mengatakan pengajuan anggaran itu masih bisa diefisienkan.

“Ya kalau KPU kan selalu minta itu diefisienkan. Kita kan bekerja secara efektif dan efisien. KPU sebenarnya tidak pernah menggunakan logika kalau menyusun anggaran di naikan dulu itu nggak pernah,” ujar Arief di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (2/5/2017).

Arief mengatakan, KPU selalu melihat anggaran yang terdahulu untuk menyusun anggaran berikutnya. Jika ada penambahan itu memperhatikan faktor inflasi.

“Kalau kita menyusun anggaran itu selalu berbasis dari yang telah ditetapkan periode sebelumnya. Kalau ada penambahan itu hanya memperhatikan faktor inflasi saja, jadi angka yang kita masukan real biasanya,” katanya.

Angka Rp 11,3 triliun yang diusulkan adalah hasil dari pembicaraan pemerintah daerah masing-masing. Dana ini akan dibebankan ke APBN.

“Kan usulan ke DPR pemililihan kepala daerah itu dibiayai oleh APBD. 171 daerah itu sudah membicarakan dengan pemda masing-masing. Nah, data itu kemudian kita kumpulkan dan ketemulah angka Rp 11,3 triliun sebetulnya angka itu tidak menjadi beban APBD tapi menjadi beban APBN. Sebenarnya ada 15 daerah yang datanya belum masuk,” pungkas Arief.

Menurut Arief, saat ini 15 daerah tersebut sedang menyusun anggaran. Ia mengatakan setelah launching tahapan pelaksanaan pemilu 2018, daerah tersebut didorong untuk mempercepat penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

“Sekarang daerah sedang menyusun (anggaran) bulan depan kalau tidak ada halangan kita akan adakan launching. Kira-kira dua minggu sebelum tanggal 27 Juni. Sebenarnya kita mau launching tepat 1 tahun sebelum pilkada tapi karena itu Idul Fitri jadi dimajukan. Launching bisa menjadi salah satu faktor mempercepat dan mendorong daerah yang belum tanda tangan NPHD untuk segera tanda tangan,” Imbuh Arief.

“Kami berharap sebulan sebelum tahapan dimulai seluruh daerah telah mendatanganinya,” lanjutnya.

KPU tetap menerima masukan dari pihak-pihak yang menganggap pengajuan anggaran Rp 11,3 triliun terlalu besar. Pihak-pihak tersebut diharapkan bisa menunjukkan bagian mana dari anggaran yang terlalu besar.

“Kalau ada beberapa pihak yang beri catatan angka ini terlalu besar, kami justru berterimakasih jika diberi tahu pada bagian mana anggaran itu dianggap terlalu besar. Jadi, saya nggak berharap semua bilang ini terlalu besar tapi tidak memberi masukan atau catatan dibagian mana yang lebih besar. Tentu kami akan lakukan koreksi,” tutup Arief. (ADI)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Hari Pendidikan Nasional diperingati setiap tanggal 2 Mei setiap tahunnya. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy berharap generasi penerus harus mempunyai budi pekerti dan menguasai berbagai keterampilan.

“Dalam visi presiden, masa depan Indonesia adalah sangat ditentukan oleh generasi peserta didik masa kini yang memiliki karakter atau budi pekerti yang kuat serta menguasai berbagai bidang ketrampilan vokasi dan profesi abad 21,” kata Muhadjir seperti dilansir situs resmi Kemendikbud, Selasa (2/5/2017).

Muhadjir mengatakan untuk mewujudkan visi tersebut, Kemendibud siap melakukan reformasi pendidikan nasional baik pada tataran konseptual maupun manajerial. Oleh sebab itu, pembentukan karakter harus dimulai dari pendidikan dasar.

“Untuk tujuan itu, sekarang tengah diupayakan penyelarasan penyatuan dan pembauran bidang kebudayaan dengan pendidikan. Begitu juga dalam pemanfaatan sumber-sumber belajar yang ada di kelas, di lingkungan sekolah dan yang ada di luar sekolah. Sehingga proses pembelajaran tidak terkotak-kotak, tersekat-sekat, tertutup, dan sumpeg melainkan terbuka, luwes dan leluasa. Demikian pula revitalisasi SMK kini sedang dilaksanakan, dan perbaikan sistem kartu indonesia pintar terus dilakukan,” kata dia.

Kendati begitu, dia mengaku siap melakukan reformasi pendidikan di Indonesia. Namun pihaknya membutuhkan dukungan berbagai elemen masyarakat agar mutu pendidikan lebih baik.

“Reformasi pendidikan nasional tersebut merupakan proses jangka panjang bukan sesaat dan jangka pendek, sehingga perlu dilaksanakan secara sistemis, prosedural dan bertahap disamping perlu dukungan dan partisipatif konstruktif semua jajaran pelaksana pendidikan pemangku kepentingan bahkan warga bangsa Indonesia,” tutur dia.

Dalam memperingati hari pendidikan nasional, tema Hardiknas tahun ini ‘Percepat Pendidikan yang Merata dan Berkualitas’. Tema tersebut terkait erat dengan fenomena dunia yang berubah sangat cepat dan menuntut kualitas yang semakin tinggi. (ADI)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Terdapat tiga titik yang akan dijadikan lokasi aksi peringatan Hari Buruh 1 Mei atau May Day di Jakarta. Ketiga lokasi tersebut adalah Istana Negara, DPRD DKI Jakarta, dan kantor Kementerian Ketenagakerjaan.

“Ada tiga lokasi yang akan dijadikan titik unjuk rasa pada saat May Day nanti, yaitu di depan Istana Negara, DPRD DKI, dan Kemenaker,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono kepada khatulistiwaonline, Jumat (28/4/2017).

Argo mengatakan massa sudah melayangkan surat pemberitahuan terkait aksi demo tersebut ke Polda Metro Jaya. Jumlah peserta aksi diperkirakan mencapai 30-40 ribu orang.

“Karena sebagian kegiatan sendiri di Bekasi dan di Tangerang. Di Bekasi itu ada kegiatan bakti sosial,” imbuh Argo.

Polda Metro Jaya telah mempersiapkan pengamanan untuk kegiatan tersebut. Polisi juga telah menyiapkan rekayasa pengalihan arus lalu lintas untuk mengantisipasi kemacetan.

Lebih jauh, Argo mengimbau massa buruh memanfaatkan May Day untuk berlibur bersama keluarga. Namun massa yang tetap akan mengikuti aksi diimbau tidak anarkistis dan mematuhi perintah petugas saat aksi. (DON)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
DPR hari ini akan menggelar rapat paripurna untuk membahas hak angket terhadap KPK untuk mendesak membuka rekaman BAP Miryam Haryani. Fraksi mana yang menolak dan mendukung?

Rapat paripurna hari ini, Jumat (28/4/2017), sejatinya adalah untuk pembacaan pidato penutupan masa sidang IV tahun 2016-2017. Agendanya lalu ditambah dengan pembahasan hak angket yang diusulkan anggota Komisi III DPR ini.

Surat usulan hak angket KPK ini sendiri sudah dibacakan di rapat paripurna pada Kamis (27/4) kemarin. Sesuai aturan, pengusul hak angket akan memberi penjelasan soal usulannya itu di paripurna dan diminta persetujuan kepada anggota.

“Mekanisme bisa 2, langsung tanggapan anggota atau pengambilan keputusan ditunda, yang penting dibaca dulu sebagai usulan,” kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.

Hingga saat ini, fraksi yang tegas menyampaikan penolakan terhadap angket KPK adalah Gerindra, PKB, dan Demokrat. Gerindra menegaskan bahwa KPK tidak boleh diganggu dalam mengusut suatu kasus. PKB menolak angket KPK karena hanya pengadilan yang berhak memerintahkan membuka rekaman BAP. Demokrat diperintahkan SBY untuk menolak angket KPK karena itu bisa melemahkan KPK.

Fraksi yang membebaskan pilihan anggotanya adalah PAN, PPP, PDIP, dan Golkar. PKS dan NasDem belum mengambil keputusan. Sementara itu, Hanura menyatakan mendukung hak angket KPK untuk mengetahui penekan Miryam yang merupakan kadernya.

Di sisi lain, manuver para anggota dewan untuk menggulirkan angket KPK ini mendapat kritikan. Para pendukung angket KPK dianggap ketakutan dan tidak ingin kasus korupsi e-KTP yang merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun dibongkar tuntas.

“Partai yang mendukung angket sama saja artinya menginginkan kasus e-KTP tidak diungkap tuntas,” ujar peneliti ICW, Donal Fariz saat dihubungi, Kamis (27/4/2017).

Kini, sikap para wakil rakyat dinanti. Mau mendukung atau menolak angket KPK? (ADI)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
DPR menggelar paripurna dengan agenda membacakan surat masuk ke pimpinan dan pengambilan keputusan tingkat dua sejumlah RUU. Sebanyak 257 anggota dewan tidak hadir dalam sidang paripurna.

Pantauan di Gedung Nusantara II, kompleks parlemen, Senayan, Selasa (27/4/2017), ada 302 anggota DPR yang meneken daftar absensi dari total 559 anggota DPR. Jika dihitung, ada 257 anggota yang tidak hadir. Bel rapat berbunyi pada pukul 10.40 WIB.

Dari 302 anggota yang mengisi daftar hadir tersebut, 114 anggota meminta izin. Selain pembacaan surat masuk ke pimpinan, paripurna DPR hari ini juga menyetujui nama calon anggota BPKH.

Sidang paripurna ini dipimpin Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Pimpinan DPR yang hadir Taufik Kurniawan dan Agus Hermanto. Ketua DPR Setya Novanto dam Fahri Hamzah tak hadir.

“Sidang dihadiri oleh 302 anggota, dengan ini memenuhi kuorum. Maka dari itu, sidang paripurna ke-22 dibuka,” ujar Fadli membuka sidang.

Ada 10 agenda dari rapat paripurna kali ini.

Agenda pertama laporan Komisi I DPR tentang hasil uji kepatuhan dan kelayakan calon dewan pengawas LPP TVRI. Agenda selanjutnya laporan Komisi VII DPR tentang hasil uji kepatuhan dan kelayakan calon ketua dan komite BPH Migas periode 2016-2020.

Selanjutnya adalah laporan Komisi VIII DPR tentang hasil hasil uji kepatuhan dan kelayakan calon anggota dewan pengawas BPKH dari unsur masyarakat. Berikutnya laporan Komisi XI DPR tentang hasil uji kepatuhan dan kelayakan calon KAP Pemeriksa Laporan Keuangan BPK RI.

Agenda berikutnya yakni pembicaraan tingkat II tentang RUU penetapan ZEE 2014, RUU sistem perbukuan, dan RUU tentang pemajuan kebudayaan. Selanjutnya adalah pembahasan perpanjangan RUU seperti RUU larangan minuman beralkohol, RUU tentang wawasan Nusantara, RUU tentang penyelenggaraan pemilu, RUU tentang BNPB, RUU tentang KUP, RUU tentang karantina hewan, dan RUU tentang PPILN.

Dua agenda terakhir yakni penetapan susunan dan keanggotaan Pansus RUU tentang pertembakauan dan penetapan susunan Pansus RUU tentang sistem nasional pengetahuan dan teknologi.

Berikut jumlah anggota DPR yang hadir dari masing-masing fraksi sebagai berikut:

Fraksi PDIP: 70
Fraksi Partai Golkar: 50
Fraksi Partai Gerindra: 35
Fraksi Demokrat: 29
Fraksi PAN: 26
Fraksi PKB: 23
Fraksi PKS: 25
Fraksi PPP: 20
Fraksi NasDem: 15
Fraksi Hanura: 9

Izin: 118
Total: 302
(DON)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Sekjen Partai Golkar Idrus Marham menyebut seluruh DPD I dan DPD II Partai Golkar dari 34 provinsi se-Indonesia mendukung kepemimpinan Setya Novanto di tubuh partai berlambang pohon beringin itu. Menurut Idrus, Novanto dinilai menorehkan prestasi dengan memenangkan Golkar di 58 tempat dari target 101 daerah saat Pilkada Serentak 2017.

“Mendukung sepenuhnya kepemimpinan Setya Novanto sebagai Ketua Umum, Nurdin Halid sebagai Ketua Harian, Idrus Marham sebagai Sekjen Golkar, dan Robert J Kardinal sebagai Bendahara Umum,” kata Idrus melalui siaran persnya, Rabu (26/4/2017).

Sebelumnya, para anggota DPD I dan DPD II Golkar itu menggelar pertemuan di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta. Pertemuan ini juga menyepakati kader Golkar siap melaksanakan program-program pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).

Pada pertemuan ini, kader Golkar sepakat akan melakukan persiapan optimal bagi kemenangan seluruh Pilkada Serentak 2018, lebih dari 60 persen. Pertemuan tersebut juga membahas konsolidasi di antara partai politik pendukung Jokowi di Pilpres 2019.

“Bekerja secara maksimal dalam rangka mengkonsolidasikan segenap keluarga besar Partai Golkar untuk memenangkan Jokowi pada Pilpres 2019,” kata Idrus.

Ia juga mengimbau kepada kader Golkar untuk tetap menjaga solidaritas. Hal itu untuk menjaga marwah Partai Golkar.

“Mengimbau kepada segenap keluarga besar Partai Golkar untuk menjaga solidaritas dan kebersamaan dalam menjaga marwah dan martabat Partai Golkar,” ujarnya.

Meskipun ada kasus e-KTP yang menerpa Ketum Golkar, kader Golkar tetap menunjukkan asas praduga tak bersalah dan tetap mendukung Novanto. (ADI)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Wakil Ketua DPR, Fadli Zon menyebut surat angket KPK dari Komisi III hanya berisi tuntutan membuka rekaman BAP Miryam Haryani, tersangka pemberi keterangan palsu kasus e-KTP. Angket digulirkan karena ada sejumlah tudingan terhadap anggota Komisi III.

“Hanya soal itu (Rekaman BAP Miryam). Karena ada tuduhan kepada sejumlah anggota DPR,” ujar Fadli di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (26/5/2017).

Sejumlah anggota Komisi III menyebut hak angket yang digulirkan tak hanya sekadar menuntut KPK membuka rekaman BAP Miryam. Ada soal laporan hasil pemeriksaan KPK oleh BPK dan BAP KPK yang sering bocor ke publik. Sah-sah saja menurut Fadli jika angket kemudian melebar ke isu tersebut.

“Sebenarnya itu bisa dilakukan juga, itu tugas rutin di Komisi III. Saya kira kita bicara angket itu dari apa yang jadi keputusan saja di Komisi III,” tuturnya.

Fadli tak mau berbicara lebih banyak soal anggapan angket ini dianggap melemahkan KPK. Dia juga lupa kapan surat angket tersebut masuk ke pimpinan DPR.

“Belum tahu, nanti kita lihat isi angkaetnya. Saya lupa tanggalnya, kalau nggak salah beberapa hari yang lalu,” cetus Fadli yang juga Waketum Gerindra itu.

Sebelumnya, dalam rapat dengar pendapat DPR-KPK pada Kamis (19/4/2017) dini hari, sempat terjadi perdebatan alot di mana DPR mendesak KPK membuka rekaman BAP Miryam yang menyebut ada enam anggota Komisi III yang menekan Miryam saat bersaksi dalam kasus e-KTP.

KPK menolak permintaan DPR hingga akhirnya diputuskan Komisi III berencana menggulirkan dan membentuk pansus hak angket untuk mendapatkan rekaman BAP itu. (MAD)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Komisi II DPR pagi ini menggelar rapat dengar pendapat dengan KPU, Bawaslu dan Ombudsman RI. Dalam rapat, KPU-Bawaslu memaparkan kebutuhan anggaran Pilkada serentak 2018.

Rapat ini digelar di ruang rapat Komisi II DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (25/4/2017). Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II Ahmad Riza Patria.

Pada sesi awal, pimpinan rapat memberi kesempatan kepada KPU untuk menjelaskan seluruh persiapan Pilkada 2018. Ketua KPU Arief Budiman lalu memberi penjelasan.

“Kami memutuskan draf rancangan tahapan dengan asumsi diselenggarakan 27 Juni 2018. Pilkada 2018 akan ada 171 daerah. Rabu 27 Juni 2018 persiapan oleh KPU untuk penyelenggaraan. Laporan perkembangan rencana anggaran biaya, rencana kebutuhan biaya Pilkada serentak 2018, menunjukkan total usulan anggaran kepada pemerintah daerah sampai 28 Maret 2017 sebanyak Rp 11,3 triliun,” ujar Arief.

Jumlah usulan anggaran tersebut besar karena jumlah pemilih pada Pilkada 2018 besar. “Ada Jabar, Jateng, Bali, Sumut, Sumsel, Papua, Sulsel,” ungkap Arief.

Sementara itu Ketua Bawaslu Abhan, menyebut pengawasan Pilkada 2018 membutuhkan dana lebih dari Rp 4 triliun. “Usulan kebutuhan anggaran pengawasan Pilkada 2018 Rp 4.638.009.496.128,” ujar Abhan dalam rapat.

Rapat saat ini masih berlangsung. Rapat diagendakan berakhir pukul 13.00 WIB. (DON)