JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Pemerintah resmi menetapkan 23 Juni sebagai cuti bersama Lebaran 2017. Dengan demikian, ada 5 hari cuti bersama.
Keputusan resmi itu diteken Presiden Joko Widodo lewat Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2017 tentang Cuti Bersama Tahun 2017 pada tanggal 15 Juni 2017. Keppres ini telah dimuat di situs Sekretariat Negara pada Kamis (15/6/2017).
Dalam Keppres ini, disebutkan bahwa tanggal 23, 27, 28, 29, dan 30 Juni 2017 (Jumat, Selasa, Rabu, Kamis dan Jumat) sebagai cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriyah dan tanggal 26 Desember 2017 (Selasa) sebagai cuti bersama Hari Raya Natal.
Cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriyah dan Hari Raya Natal tersebut tidak mengurangi hak cuti tahunan Pegawai Negeri Sipil.
Sebelumnya diberitakan, Polri mengusulkan ke pemerintah agar 23 Juni jadi cuti bersama. Penambahan cuti bersama itu diharapkan dapat mengurai kemacetan.
“23 Juni memang udah cuti, 23 Juni kan hari Jumat, sudah cuti nasional, pergeseran,” kata Kakorlantas Polri Irjen Royke Lumowa di sela meninjau tol fungsional di jalur Surabaya-Solo, Rabu (14/6/2017).
“Ya untuk mengurai (kemacetan), jadi masyarakat ada alternatif hari apa jalannya,” sambungnya.(ADI)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Menteri pertahanan (Menhan) dari lima negara akan berkumpul membahas penanganan ISIS. Kelima Menhan akan membahas upaya antisipasi masuknya ISIS terkait pertempuran di Marawi, Filipina yang dilakukan militan pro ISIS, Maute.
“Nanti kita akan bahas tanggal 19 (Juni) kumpul Menhan Malaysia, Filipina dengan Indonesia dan saya ajak juga Menhan Singapura dengan Brunei. Biar mereka tahu kalau ada apa-apa kita sudah siap tanggal 19 di Tarakan,” kata Menhan Ryamizard Ryacudu di kantornya, Jl. Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (15/6/2017).
Pencegahan masuknya anggota militan ISIS juga dilakukan dengan penguatan kerja sama patroli perbatasan. “Kita sudah antisipasi itu, maka saya kumpulkan nanti 5 menteri pertahanan membahas (ISIS) itu,” sambungnya.
Sebelumnya Menko Polhukam Wiranto mengatakan ISIS sudah memilih basis di Asia Tenggara yaitu Filipina. Kelompok ISIS menurutnya berencana menguasai Indonesia dengan memilih wilayah Poso, Sulawesi Tengah.(DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Ketua Pansus Angket KPK Agun Gunanjar Sudarsa menyebut dalam bekerja Pansus nantinya juga akan memanggil mantan koruptor. Gerindra tak setuju dengan pernyataan Agun.
“Saya pikir tidak layak mantan koruptor dibawa ke sini, untuk testimoni apa? Mantan koruptor yang dihukum,” kata anggota Pansus Angket KPK dari F-Gerindra, Desmond J Mahesa di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (15/6/2017).
Desmond mengatakan fraksinya akan mengambil sikap tegas jika benar Pansus Angket KPK jadi memanggil mantan koruptor. Salah satu sikap yang akan diambil ialah keluar dari struktur Pansus.
“Kalau bahasanya mengundang koruptor ya itu ketua Pansus, tanya dia. Kalau ini terjadi, Fraksi Gerindra akan keluar dari angket ya,” tegasnya.
Desmond kemudian mengingatkan Agun untuk menjaga ucapannya. “Ketua pansus harus jaga omongan, bukan pendapat pribadi atau Fraksi Golkar,” cetusnya.
Sebelumnya, Pansus Hak Angket KPK memulai penyelidikannya terhadap KPK dengan memanggil tersangka pemberian keterangan palsu kasus korupsi e-KTP, Miryam S Haryani. Ke depan, Pansus Angket juga akan mengundang banyak pihak.
Dari banyaknya undangan tersebut, Pansus Hak Angket KPK juga akan meminta pendapat dari kepolisian dan kejaksaan. Undangan kepada mantan koruptor pun terbuka.
“Iya pasti, ada yang polisi, jaksa, ada yang mantan koruptor, pasti ini banyak dipanggil semua. Makanya saya nggak bisa mengatakan outcome-nya a, b, c, tergantung hasil penyelidikannya,” kata Agun, Rabu (14/6).(MAD)
SEMARANG, khatulistiwaonline.com
Irjen Rycko Amelza Dahniel resmi dilantik menjadi Gubernur Akademi Kepolisian (Akpol) menggantikan Irjen Pol Anas Yusuf. Rycko sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Sumatera Utara (Sumut).
Upacara serah terima jabatan digelar di Lapangan Bhayangkara, Akpol, Semarang. Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri (Kalemdiklatpol), Komjen Moechgiyarto menjadi inspektur upacara dan melepas sekaligus memasang pangkat untuk pejabat baru dan lama.
“Jabatan Gubernur Akpol penting untuk kemajuan Polri ke depan,” kata Moechgiyarto dalam sambutannya, Senin (12/6/2017).
Usai prosesi serah terima jabatan, para taruna akpol menyajikan persembahan berupa atraksi drumband yang dipadukan atraksi lainnya. Hingga saat ini rangkaian acara masih berlanjut.
Untuk diketahui, Irjen Pol Anas Yusuf diganti pasca peristiwa pengeroyokan siswa Akpol tingkat II Mohammad Adam oleh seniornya tingkat III hingga tewas 18 Mei 2017 lalu. Sebanyak 14 taruna Akpol ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut.
Setelah itu, Anas Yusuf meminta maaf dan siap menerima konsekuensi. Kini ia menjabat sebagai Analis Kebijakan Utama di Bidang Pembinaan Pendidikan dan Latihan Lemdiklat Polri. Mutasi jabatan tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1408/VI/2017. Sedangkan posisi Kapolda Sumut yang ditinggalkan Rycko diisi Irjen Paulus Waterpauw.
“Selaku Gubernur Akademi Kepolisian sangat menyesalkan peristiwa itu. Bertanggung jawab terhadap persoalan itu. Apa pun terhadap konsekuensi yang ada. Kepada orang tua Mohammad Adam, Bapak Asiandri Umar dan Ibu Aori Nova, mohon maaf atas kejadian ini,” kata Anas di Mapolda Jateng, Jalan Pahlawan Semarang, Sabtu (20/5/2017) malam lalu. (DON)
TASIKMALAYA,khatulistiwaonline.com
Presiden Joko Widodo telah melakukan komunikasi dengan pimpinan negara-negara Teluk terkait konflik diplomasi dengan negara Qatar. Jokowi menegaskan Indonesia siap mengambil peran dalam upaya perdamaian atas konflik tersebut.
Jokowi mengatakan, dua hari lalu dirinya sudah berkomunikasi dengan Presiden Turki Rechep Tayyep Erdogan terkait konflik antara negara-negara Teluk dengan Qatar.
“Tadi malam juga saya telepon Syekh Tamim di Qatar, saya sebetulnya mencari peluang, problemnya sebetulnya apa sih? Kok sampai benturannya sangat kerasnya,” kata Jokowi di hadapan alumni dan santri Pondok Pesantren Miftahul Huda, Manonjaya, Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu (10/6/2017).
Jokowi mengatakan, dirinya belum bisa menyimpulkan apa-apa, sebab komunikasi dirinya dengan pimpinan negara teluk terkait konflik tersebut baru dilakukan.
Namun, Jokowi menegaskan, Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia ingin mengambil peran terkait perdamaian atas konflik tersebut.
“Saya ingin Indonesia memiliki peran dalam menyelesaikan konflik Timur Tengah. Saya kira sudah puluhan tahun negara kita ingin membuat konsulat di Palestina belum berhasil, tapi Alhamdulillah tahun kemarin kita sudah memiliki konsulat di Palestina. Ini perkembangan baik karena Indonesia dianggap sebagai pihak yang bisa netral dan duduk di tengah dan negara penduduk muslim terbesar di dunia,” jelas Jokowi. (ADI)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Anggota Panitia Khusus (Pansus) Angket KPK, Arsul Sani, menyebut ada suasana emosional dalam kritik yang disampaikan Indonesia Corruption Watch (ICW) terhadap Pansus Angket. Arsul pun menegaskan pendapat ICW tidak murni dari perspektif keilmuan.
“Mereka yang bersuara menganggap Pansus Angket itu tidak sah kan pada umumnya mereka yang memang hubungan emosinya begitu dalam dengan KPK sehingga bagi mereka KPK itu seperti lembaga sakral yang nggak boleh diutak-atik oleh siapa pun, apalagi DPR. Jadi pendapat mereka tidak murni berangkat dari perspektif keilmuannya karena ada unsur emosinya,” kata Arsul ketika dihubungi, Jumat (9/6/2017) malam.
Menurut Arsul, soal keabsahan Pansus Angket telah selesai. Apabila ada fraksi di DPR yang tidak mengirimkan wakilnya, menurut Arsul, Pansus Angket tetap bisa bekerja.
“Bahkan dua fraksi yang belum mengirimkan wakilnya (PKS dan Partai Demokrat) juga menghormati hak delapan fraksi lainnya yang berketetapan untuk melanjutkan Pansus Angket KPK. Artinya, kalau ada fraksi yang tidak menggunakan haknya, tidak berarti pansusnya nggak bisa jalan,” sebut Arsul, yang berasal dari Fraksi PPP.
Di sisi lain, Wakil Ketua Pansus Angket Taufiqulhadi menyebut keabsahan Pansus Angket berangkat dari sidang paripurna. Menurutnya, sidang paripurna telah menyatakan sah sehingga Pansus Angket tetap jalan terus.
“Bagaimana bisa sah atau tidaknya itu dari (sidang) paripurna. Kalau (sidang) paripurna sudah menyatakan sah, itu sudah sah,” ucap Taufiqulhadi ketika dihubungi terpisah.
“Jangankan tujuh fraksi, satu fraksi sudah cukup kalau (sidang) paripurna sudah menyatakan sah,” imbuh politikus Partai NasDem itu.
Sebelumnya, pegiat antikorupsi ICW Donal Fariz menuturkan Pansus Angket KPK yang digulirkan DPR dinilai melanggar tiga undang-undang. Donal menyebut pembentukan pansus angket itu melanggar UU MD3, UU KPK, dan UU Keterbukaan Informasi Publik. (MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Panitia khusus (pansus) angket KPK siang ini akan menggelar rapat pembahasan agenda kerja. Ketua Pansus, Agun Gunandjar mengatakan pihaknya telah merumuskan agenda kerja dalam bentu kerangka dan mekanisme kerja Pansus.
“Direncanakan jam 2 ini kita akan rapat, Alkhamdulillah sampai dengan tadi malam, kami mampu merumuskan agenda dalam bentuk kerangka dan mekanisme kerja Pansus seperti apa. Tentang tujuan penyelidikan seperti apa, objek penyelidikannya bagaimana, metode pendekatannya seperti apa,” kata Agun di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (8/6/2017).
Agun belum bisa menyebut kerangka dan mekanisme kerja Pansus tersebut. Politikus Partai Golkar itu menunggu hingga ada keputusan pada rapat internal Pansus siang nanti.
“Ini mampu kami susun di unsur pimpinan, tapi itu belum bisa kami publikasikan tentunya menunggu keputusan rapat internal jam 2. Mungkin agak mundur ya karena ada perubahan jadwal jam 13 itu ada rapat paripurna, nah mungkin bisa setelah rapat paripurna,” kata politikus Golkar ini.
“Agenda rapat siang nanti akan membahas agenda kerja dan mekanisme kerja Pansus. “Soal mekanisme kerja Pansus apakah dimulai dari tujuan penyelidikan, ini kan bagaimana keterkaitan kepatuhan KPK terhadap konstitusi, terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap segala kewenangan,” imbuhnya.
Pansus juga akan membahas efektifitas dan efisiensi dalam rangka politik pemberantasan korupsi selama 15 tahun. Untuk itu pihaknya perlu menyusun mekanisme kerja dengan melihat siapa saja pihak terkait yang akan dipanggil oleh Pansus.
“Terkait dengan agenda kerja itu kita susun secara keseluruhan bagaimana melakukan mekanisme kerjanya, memanggil pihak, siapa pihak-pihak yang akan dipanggil itu kan harus kita bicarakan bersama,” ungkap Agun.
“Termasuk membicarakan anggarannya. Anggaran untuk pansus ini kan juga harus sesuai dengan tata tertib harus diumumkan ke publik berapa biaya yang dibutuhkan, siapa saja yang akan diselidiki dalam konteks pengerjaan kasus ini. Yang terakhir kita baru menetapkan agenda berikutnya kapan kita lakukan,” tambahnya. (ADI)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com –
Fraksi Partai Amanat Nasional di Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya mengirimkan wakilnya ke Pansus angket Komisi Pemberantasan Korupsi. PAN tak mau sekadar jadi penonton dari bergulirnya Pansus angket KPK.
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengatakan bahwa Pansus angket KPK di DPR sudah terbentuk. Dengan atau tanpa kehadiran PAN angket KPK tetap jalan.
Sehingga, kata Zulkifli, Fraksi PAN di DPR harus mengirimkan wakilnya agar bisa membackup KPK. “Itu (Pansus angket KPK) sudah terbentuk, kalau kami (PAN) nonton saja kalau ada yang melemahkan KPK itu bagaimana,” kata dia kepada wartawan di Jakarta, Rabu (7/6/2017).
PAN pun memutuskan untuk mengirimkan perwakilannya ke Pansus angket KPK. “Kami harus untuk membackup KPK,” tegas Zulkifli.
Kepastian bahwa Fraksi PAN akan mengirimkan perwakilannya ke Pansus angket KPK sebelumnya disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Tercatat hingga saat ini sudah delapan dari sepuluh fraksi di DPR yang mengirimkan wakil ke Pansus angket KPK.
Siang ini rencananya DPR RI akan melakukan pemilihan ketua dan wakil ketua Pansus hak angket KPK. Pemilihan pimpinan Pansus Angket KPK akan dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Fraksi PDIP dan Fraksi Partai Golkar berpeluang besar menjadi pimpinan Pansus hak angket KPK. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Hari ini akan digelar pemilihan pimpinan panitia khusus (pansus) angket KPK. Wakil ketua DPR Fahri Hamzah sebelumnya menyebut tinggal fraksi PKS dan Partai Demokrat yang belum menyetor wakil ke pansus.
Jelang pemilihan pimpinan pansus, keduanya kompak menyatakan tak akan mengirim wakilnya. Hal tersebut disampaikan pimpinan fraksi masing-masing.
“PKS tidak mengubah sikap,” ujar sekretaris F-PKS Sukamta saat dikonfirmasi, Rabu (7/6/2017).
Sementara itu, sekretaris F-Partai Demokrat Didik Mukrianto mengatakan fraksinya tak akan mengirim wakilnya juga. F-Partai Demokrat tak bertanggungjawab terhadap dinamika yang terjadi di dalam pansus.
“Sejalan dengan sikap F-PD yang tidak setuju dengan angket serta F-PD tidak ingin menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan angket,” kata Didik dikonfirmasi terpisah.
Sedangkan F-PAN masih pikir-pikir mengutus wakilnya. Waketum PAN Taufik Kurniawan mengatakan masih menunggu pertimbangan dari sang ketum Zulkifli Hasan. Tetapi, Fahri mengklaim F-PAN akan menyetor wakilnya hari ini.
Pimpinan F-PKB sampai saat ini belum mengkonfirmasi apakah mengutus perwakilannya atau tidak. Pasalnya, F-PKB menyatakan menolak mengirim wakil tetapi Fahri menyebut sudah ada 8 fraksi–termasuk F-PKB–yang pasti mengutus wakilnya ke pansus hak angket KPK.
“Harusnya nggak ya, coba hubungi Mbak Ida (Ketua F-PKB Ida Fauziah),” kata anggota F-PKB Daniel Johan.
detikcom mencoba mengkonfirmasi Ida dan sekretaris F-PKB Cucun Ahmad Syamsurijal, namun belum ada respons.(MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Presiden Joko Widodo resmi melantik Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dan delapan orang lainnya sebagai pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKPPIP).
Pelantikan dilakukan langsung oleh Presiden Jokowi di Gedung Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (7/6/2017). Saat pelantikan, Jokowi didampingi oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).
Kesembilan orang pengarah UKPPIP tersebut berbaris rapi di tengah ruang utama Gedung Istana Negara. Para pria mengenakan setelan jas warna hitam dan peci warna hitam. Sedangkan Megawati tampak mengenakan pakaian kebaya berwarna kuning dengan motif bunga.
Kesembilan orang pengarah UKPPIP tersebut yakni, Megawati Soekarnoputri, Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, KH Ma’ruf Amin, mantan Ketua MK Mahfud MD, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Dr Syafii Maarif, KH Said Aqil Siradj, Prof Dr Andreas Anangguru Yewangoe, Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya, dan Sudhamek.
Tak hanya melantik pengarah, Jokowi juga melantik Kepala UKPPIP yang dijabat oleh Yudi Latif.
Pembacaan sumpah dibimbing langsung oleh Presiden Jokowi. Usai pelantikan, Jokowi dan JK langsung memberikan ucapan selamat diikuti oleh pejabat dan tamu undangan lainnya. (DON)