JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Polri terus menelusuri beberapa situs atau pihak yang menyebarkan berita hoax di internet. Tindakan tegas menanti bagi mereka yang terbukti melakukan hal tersebut.

“Beberapa kasus kan kita terus telusuri. Yang terakhir berita hoax itu tentang isu 10 juta TKA ilegal, kasusnya sendiri masih dalam tahap penyelidikan. Memang kita sudah menemukan akun-akun yang meng-upload, kita juga terbentur masalah libur sehingga yang kita hubungi masih tidak di tempat. Artinya, kita akan melakukan tindakan tegas,” ujar Kepala Bagian Mitra Biro Penerangan Masyarakat (Penmas) Divisi Humas Polri Kombes Awi Setiyono kepada khatulistiwaonline, Kamis (29/12/2016) malam.

Cyber patrol dari kepolisian pun tetap dilakukan. Selain itu, Polri berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

“Untuk kasus hate speech, kita harus tindak tegas. Dari kepolisian itu melakukan cyber patrol, kalau memang ada kasus yang perlu ditelusuri, atau misalnya terkait radikalisme, kita juga harus koordinasikan ke Kemenkominfo,” imbuh Awi.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar pelaku penyebaran ujaran kebencian dan berita palsu alias hoax ditindak tegas dan keras. Menko Polhukam Wiranto berharap masyarakat lebih selektif, baik dalam menerima maupun menyebarkan berita.

“Namun di sisi lain, ada sesuatu yang cukup memprihatinkan, di mana kemajuan teknologi informasi ini kemudian disalahgunakan oleh beberapa pihak untuk melakukan kegiatan berupa penyesatan, pengelabuan. Kemudian juga di sana ada ujaran-ujaran yang tidak tepat, ujaran-ujaran kepada orang lain yang bisa menimbulkan kebencian, dendam, ada fitnah di sana,” kata Wiranto di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (29/12).(DON)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
PKB menyebut Partai Gerindra sempat dikabarkan akan merapat ke Kabinet Kerja Jokowi-JK. Wakil Ketua Umum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut hingga saat ini belum pernah ada pembicaraan soal koalisi dengan pemerintah.

“Nggak ada. Karena hasil rapimnas, rakernas, Gerindra tetap berada di luar pemerintahan. Belum ada perubahan,” ungkap Dasco saat dikonfirmasi khatulistiwaonline, Jumat (30/12/2016).

Selain itu, Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo Subianto yang memiliki kewenangan untuk mengubah garis keputusan partai juga belum memberikan arahan. Prabowo juga sekaligus menjabat sebagai Ketua Umum Gerindra.

“Tidak ada dari ketua dewan pembina yang bisa memutuskan policy, tidak ada arahan seperti itu,” ujar Dasco.

Pria yang juga anggota Komisi III DPR ini juga mengingatkan, meski Gerindra merupakan partai oposisi, itu bukan berarti mereka akan terus menjelek-jelekkan kebijakan pemerintah. Jika memang kebijakannya bagus, kata Dasco, Gerindra pasti akan mendukungnya.

“Tidak seperti di luar negeri. Selalu kebijakan di luar pemerintahan dianggap jelek, kita check and balance. Kalau baik kita dukung, kalau kurang kita kritisi dan carikan solusi. Dukungan (kepada pemerintah) kan bisa dari luar dan dalam (kabinet),” tuturnya.

Dasco pun menyebut hingga saat ini belum ada pembicaraan antara Gerindra dan pihak pemerintah, maupun partai-partai pendukung, untuk masalah koalisi. Seperti diketahui, hubungan partai oposisi dengan pemerintah semakin membaik sejalan dengan ‘kemesraan’ antara Jokowi dan Prabowo belakangan ini.

“Sampai sekarang belum ada pembicaraan yang mengarah ke koalisi. Lebih pada pembicaraan menyelesaikan permasalahan bangsa dan negara. Itu malah lebih bagus bisa sharing. Di parlemen dikritisi tapi kita kasih juga solusinya,” terang Dasco.

“Orang kan selalu menganggap ketika deket-deket ada negoisasi soal kursi atau mau masuk. Tapi kita sudah lama menawarkan bantuan ke pemerintah,” sambung Ketua MKD DPR tersebut.

Dasco juga mengingatkan bahwa Prabowo dan Gerindra sejak awal sudah menerima kekalahan saat Pilpres 2014 lalu dan mengakui pemerintahan Jokowi-JK. Tak hanya itu, Gerindra juga bertekad untuk mendukung pemerintah hingga periodenya selesai nanti walau berada di luar kabinet.

“Komit tetap mendukung sampai selesai, saling memberikan masukan. Kita juga nggak mau diusilin kalau nanti diberi kepercayaan. Ini sudah bagus, ada yang di dalam (pemerintahan) dan di luar. Saling mendukung untuk masyarakat,” urai Dasco.

Sebelumnya Wasekjen PKB Daniel Johan mengakui ada berbagai kabar yang muncul terkait isu reshuffle meski sudah dibantah Presiden Jokowi. Salah satu kabar yang beredar adalah soal bertambahnya kursi menteri untuk Golkar dan juga masuknya Gerindra ke kabinet.

“Ada yang bilang Golkar masuk, ada yang bilang Gerindra masuk,” ucap Daniel, Kamis (29/12). (MAD)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Sepanjang 2016, tercatat ada 2.342 bencana terjadi di Indonesia. Angka tersebut tertinggi dalam 14 tahun terakhir.

“Selama tahun 2016 terdapat 2.342 kejadian bencana. Sebuah rekor baru. Tertinggi dalam pencatatan kejadian bencana sejak tahun 2002,” kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho dalam keterangan tertulis yang diterima khatulistiwaonline, Kamis (29/12/2016).

Berdasarkan catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), untuk tahun 2015 terjadi 1.732 bencana, tahun 2014 ada 1.967 bencana, 2013 ada 1.674 bencana, dan tahun 2012 ada 1.811 bencana.

Menurut Sutopo, sepanjang 2016 bencana yang paling banyak terjadi adalah bencana hidrometeorologi yang didominasi banjir, longsor, dan puting beliung.

Berikut rincian bencana yang terjadi di 2016:

1. Banjir 766 kejadian
2. Longsor 612 kejadian
3. Puting beliung 669 kejadian
4. Kombinasi banjir dan longsor 74 kejadian
5. Kebakaran hutan dan lahan 178 kejadian
6. Gempa 13 kejadian
7. Erupsi gunung meletus 7 kejadian
8. Gelombang pasang dan abrasi 23 kejadian

Dampak dari bencana-bencana tersebut sebanyak 522 meninggal dan lebih dari 3 juta jiwa mengungsi. Sebanyak 69.287 unit rumah rusak dan 2.311 unit fasilitas umum rusak.

“Tidak adanya musim kemarau yang jelas, yang ada adalah kemarau basah menyebabkan banjir, longsor dan puting beliung meningkat. Bahkan saat puncak musim kemarau pun banyak terjadi banjir dan longsor,” tutur Sutopo.

“Daerah rawan banjir meluas seperti adanya kejadian banjir besar yang sebelumnya belum pernah terjadi seperti banjir di Pangkal Pinang, Kota Bandung, Kota Bima dan lainnya,” imbuhnya. (DON)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Longsor berada di urutan kedua bencana yang paling sering terjadi di Indonesia setelah banjir. Meski begitu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat justru longsor lebih mematikan dibandingkan banjir.

“Seperti halnya pada tahun sebelumnya. Longsor adalah bencana yang paling mematikan selama 2016. Longsor menyebabkan 188 jiwa meninggal dunia,” kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho dalam keterangan tertulis yang diterima khatulistiwaonline, Kamis (29/12/2016).

Terjadi 612 kejadian bencana longsor sepanjang 2016, sementara banjir ada 766 kejadian. Sebanyak 147 orang meninggal dunia akibat banjir.

“Tingginya kerentanan longsor menyebabkan longsor menjadi bencana yang paling banyak menimbulkan korban jiwa. Ada 40,9 juta jiwa masyarakat terpapar dari bahaya sedang-tinggi dari longsor,” tutur Sutopo.

Menurut Sutopo, tingginya angka kejadian bencana di 2016 disebabkan oleh musim kemarau yang tak jelas. Adanya kemarau basah yang justru memicu terjadinya bencana.

“Kemarau basah menyebabkan banjir, longsor dan puting beliung meningkat. Bahkan saat puncak musim kemarau pun banyak terjadi banjir dan longsor,” ujar Sutopo.

“Kemarau basah ini juga menyebabkan kebakaran hutan dan lahan dan kekeringan berkurang signifikan. Dibandingkan dengan tahun 2015, kejadian banjir meningkat 52 persen, longsor 19 persen, putting beliung 15 persen dan kombinasi antara banjir dan longsor meningkat 139 persen,” imbuhnya.

Sutopo mengatakan banyak warga yang belum sadar akan bencana. Dia meminta masyarakat meningkatkan upaya mengurangi resiko bencana.

“Budaya sadar bencana masih cukup rendah. Jutaan masyarakat Indonesia masih tinggal di daerah rawan bencana dengan tingkat mitigasi bencana yang rendah,” jelas Sutopo. (DON)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Prof Dr Arief Hidayat menyatakan lembaganya berhasil memantapkan eksistensinya di mata dunia. Kerja keras tersebut membuahkan hasil dengan kembali terpilih sebagai Presiden The Association of Asia Constitutional Courts and Equivalent Institutions (AACC)

“Selama 2016, MK memantapkan keberadan di mata dunia melalui jaringan kerjasama, baik lembaga maupun institusi di luar MK. Ini prestasi kita di Asia MK dan mahkamah sejenis seperti di Malaysia maupun Filipina,” kata Arief dalam jumpa pers akhir tahun di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (29/12/2016).

Arief mengatakan AACC merupakan organisasi MK tingkat Asia yang didirikan lewat Jakarta Declaration pada 2010 lalu. Indonesia dipercaya terpilih memegang jabatan sebagai presiden ketiga.

“Pada Agustus 2016, semestinya jabatan NKRI habis. Tapi syukur alhamdulilah kita masih dipercaya sampai 17 Agustus 2017. Itu pun kalau dianggap cukup. Tapi kalau ada anggapan kembali dipercayai menjadi ketua bisa sampai 2018. Jadi MK NKRI dapat apresiasi luar biasa dari teman-teman mahkamah di tingkat Asia,” papar Arief.

Arief mengatakan apresiasi tidak hanya diberikan kepada lembaga, tetapi juga hakim konstitusi lainnya. Bahkan dirinya kerap diminta memberikan pengalamannya sebagai narasumber pada forum international.

“Bagaimana pengalaman MK NKRI dalam menjalankan di berbagai forum, misal Kongres Eropa atau asosiasi berbahasa Prancis. Indonesia satu-satunya asosiasi di luar Eropa, satu-satunya asosiasi berbahasa Prancis itu NKRI diminta narasumber,” ujar Arief bangga.

Arief juga menjelaskan salah satu prestasi yang berhasil diukir sepanjang 2016 ini adalah putusan MK yang diterjemahkan ke bahasa Inggris. Putusan tersebut juga dipelajari oleh mahasiwa hingga hakim-hakim di dunia international.

“Perlu disampaikan putusan kita banyak diterjemahkan ke bahasa Inggris yang banyak pelajari oleh mahasiswa, hakim sampai pegawai Mahkamah dari negara lain. Banyak putusan kita yang juga dipelajari oleh kolega kita di luar. Hal ini merupakan refleksi dari MK setahun terakhir pada tahun 2016,” pungkas Arief. (MAD)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Presiden Joko Widodo telah membantah adanya isu perombakan kabinet. Partai Hanura sebagai salah satu pendukung pemerintahan sepakat dengan keputusan Jokowi itu.

“Reshuffle itu kan hak prerogratif presiden. Ada atau kapan sepenuhnya beliau yang menentukan,” ungkap Ketua DPP Hanura Dadang Rusdiana dalam perbincangan, Kamis (29/12/2016).

Kabar soal reshuffle yang berhembus belakangan dinilainya hanya isu semata. Sebab Hanura sendiri yang berada di Kabinet Kerja Jokowi-JK tidak mendengar adanya rencana reshuffle.

“Isu saja. Saya yakin dalam waktu dekat tidak ada reshuffle,” kata Dadang.

Sekretaris Fraksi Hanura DPR itu pun melihat perombakan kabinet belum perlu dilakukan. Apalagi Presiden Jokowi juga sudah dua kali melakukan reshuffle dalam masa kepemimpinannya.

“Dalam waktu dekat tidak ada reshuffle, tidak ada urgensinya,” tegas dia.

Dadang sepakat dengan sikap Jokowi yang menegaskan dirinya tidak akan melakukan perombakan dalam waktu dekat ini. Wapres Jusuf Kalla pun juga sudah menyatakan hal serupa dengan Jokowi.

“Saya sepakat dengan presiden, tidak ada reshuffle dalam waktu dekat,” tutur Dadang.

Seperti diberitakan, Presiden Jokowi sudah membantah akan melakukan reshuffle di tubuh Kabinet Kerja. Isu soal perombakan kabinet belakangan memang tengah ramai beredar.

“Enggak ada,” bantah Jokowi saat dikonfirmasi ketika ditemui di proyek pembangunan Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (29/12).

Jokowi lalu menegaskan lagi bahwa tak ada pembahasan untuk rombak kabinet lagi. Jawabannya pun singkat.

“Enggak ada,” tukas Jokowi kembali. (DON)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengaku telah membatalkan kontrak pembelian helikopter AgustaWestland (AW) 101. Pembelian heli itu dilakukan oleh TNI Angkatan Udara (AU).

“Sekarang tidak jadi. Yang jelas saya sudah buat surat untuk pembatalan kontrak,” kata Jenderal Gatot di Aula PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (28/12/2016).

Gatot pun telah memerintahkan tim untuk menginvestigasi siapa yang membuat pengajuan dana untuk pembelian heli itu. Apabila nantinya terungkap, Gatot pun menegaskan akan ada sanksi bagi prajuritnya yang terbukti terlibat.

“Saya sudah kirim tim investigasi kenapa itu terjadi,” ungkapnya.

“(TNI yang terlibat) pasti dihukum,” imbuh Gatot.

Sebelumnya Kepala Dinas Penerangan TNI AU Marsma Jemi Trisonjaya telah menjelaskan soal rencana pembelian helikopter tersebut. Menurut dia, Kementerian Keuangan telah memberi izin untuk pembelian helikopter AW-101.

“Kebutuhan heli ini juga multifungsi, bisa untuk SAR, untuk angkut berat, untuk evakuasi, untuk rumah sakit mobile, begitu, kan? Jadi penggunaannya itu memang kita butuhkan untuk Angkatan Udara, yang selama ini kita melaksanakan SAR itu dengan pesawat-pesawat yang sangat terbatas,” ujar Jemi.

Wacana pembelian AW-101 pernah muncul pada tahun lalu. Ketika itu tujuan pembeliannya adalah untuk keperluan VVIP (very very important person) seperti presiden, wakil presiden, hingga tamu negara.

Tetapi Presiden Jokowi saat itu menolak pembelian helikopter AW-101. Jokowi, kata Menhan Ryamizard Ryacudu, telah memilih helikopter buatan PT Dirgantara Indonesia. (DON)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Isu perombakan Kabinet Kerja alias reshuffle oleh Presiden Joko Widodo terdengar lagi. Pihak Istana Kepresidenan pun menegaskan masalah itu merupakan hak Presiden Jokowi, meski kabar itu mengejutkan.

Juru Bicara Presiden Johan Budi SP mengaku, dirinya belum mendengar ada kabar soal perombakan kabinet. Namun dia menegaskan, reshuffle tersebut merupakan hak penuh Presiden Jokowi.

“Merombak kabinet sepenuhnya kewenangan sekaligus hak prerogatif Presiden. Saya sendiri belum pernah mendengar secara langsung dari Presiden soal ada reshuffle lagi,” kata Johan lewat pesan singkatnya, Jakarta Pusat, Rabu (28/12/2016).

Isu reshuffle kabinet muncul ke permukaan menjelang pergantian tahun. Presiden Jokowi kabarnya akan merotasi sejumlah kursi menteri untuk mengoptimalkan pemerintahan.

Beberapa partai politik pun sudah memberikan tanggapan, termasuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang berharap jatah menterinya tidak dikurangi.

“Ya kami berharap, semoga menteri-menteri kami posisinya aman. Kami ingin tetap bekerja sama dengan pemerintahan Pak Jokowi,” ucap Sekjen PKB Abdul Kadir Karding menanggapi pertanyaan wartawan soal reshuffle kabinet di sela acara Haul ke-7 Gus Dur di DPP PKB, Jakarta Pusat, Selasa (27/12).

Sementara itu, terkait isu reshuffle ini, partai Gerindra menegaskan secara konsisten berada di luar pemerintahan.

“Saya rasa Gerindra konsisten di luar pemerintahan. Kami pasti akan mendukung program pemerintah yang mendukung atau bermanfaat bagi rakyat,” jelas Waketum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad saat dihubungi, Selasa (27/12). (ADI)