JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE>COM –
RUU Pemilu hingga saat ini belum diserahkan oleh pemerintah ke DPR, padahal persiapan untuk Pemilu 2019 yang berbarengan antara Pileg dan Pilpres sudah harus dimulai. Mendagri Tjahjo Kumolo meyakini waktu pembahasan masih cukup.
“Secara prinsip harmonisasi kami dengan Kementerian hukum dan HAM dan Setneg sudah selesai, tinggal menunggu ampresnya yang diserahkan kepada bapak presiden. Saya kira waktu masih cukup,” kata Tjahjo di Kantor Kemenko PMK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (19/10/2016).
Pemerintah menargetkan bahwa RUU Pemilu selesai dibahas pada April 2017. Tjahjo mengatakan bahwa draf RUU Pemilu tersebut akan diterima DPR dalam waktu dekat.
“Kalau sekarang belum masuk ke DPR, tapi saya yakin sebelum masa reses DPR tanggal 28 sudah akan diserahkan sehingga ada waktu sebulan,” ucapnya.
Sebelumnya diberitakan, Ketua KPU Juri Ardiantoro mengatakan bahwa kompleksitas Pemilu 2019 jauh lebih komplek dibandingkan pemilu sebelumnya, maka urusan persiapan harus berjalan matang dan panjang. Peristiwa politik luar biasa pada Pemilu 2019 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, serta anggota DPR, DPD, dan DPRD yang berlangsung serentak.
Salah satu yang harus dipersiapkan dalam menghadapi Pemilu 2019, sambung dia, ialah lahirnya Undang-undang yang disahkan sejak dini. Juri berharap draf RUU Penyelenggaran Pemilu bisa rampung Januari 2017.
“Kalau terlalu lama dibahas dan ditetapkan, kami khawatirkan persiapan KPU nanti akan tergesa-gesa. Sebab Undang-Undang itu menjadi dasar bagi KPU untuk menyelenggarakan pemilu,” kata Juri Ardiantoro usai meresmikan Rumah Pintar Pemilu di kantor KPU Jawa Barat, Jalan Garut, Kota Bandung, Selasa (18/10/2016). (RED)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com –
Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan Tim Cyber Crime Bareskrim Polri tengah melacak penyebar berita bohong atau hoax mengenai arahan Kapolri. Polri menegaskan berita yang disebar itu tidak benar.
“Lagi dilacak sama Tim Cyber Mabes,” kata Tito di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (19/10/2016).
Kapolri menjelaskan, ada dua berita hoax yang disebar. Yaitu soal slide show promoter dan terkait akan memeriksa Amien Rais.
“Saya sudah jelas menyampaikan bahwa semuanya enggak benar, sumber juga nggak jelas, jadi saya minta untuk tidak dipercaya. Karena itu berasal dari Medsos,” ujarnya.
“Kemudian yang soal Pak Amien Rais itu juga dari Medsos yang juga enggak jelas, maaf, www.lontebola.com, mohon maaf ya, memang seperti itu. Kita lagi lacak ini dari siapa ni,” sambungnya.
Tito menambahkan, pelaku penyebar berita bohong itu tengah dilacak. Perbuatan pelaku termasuk dalam kategori melanggar UU Informasi Transaksi Elektronik atau ITE.
Menurut Tito, berita hoax itu merugikan bagi institusi Polri. “Ya mungkin sengaja ingin menyudutkan mungkin, saya kurang tahu ya,” urainya.(RED)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com –
Nama dua orang hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Partahi Tulus Hutapea dan Casmaya disebut dalam kasus suap yang dilakukan terdakwa Raoul Adhitya Wiranatakusumah untuk mempengaruhi putusan kasus perdata antara PT Mitra Maju Sukses sebagai penggugat melawan PT Kapuas Tunggal Persada.
Hal tersebut terungkap dalam sidang dakwaan dengan terdakwa Raoul Adithya Wiranatakusumah di Pengadilan Negeri Tipikor, Jl Bungur Besar Raya, Rabu (19/10/2016).
Dalam dakwaan disebut Muhammad Santoso, panitera pengganti yang juga menjadi terdakwa di kasus ini, menjadi perantara untuk menyampaikan keinginan pihak Raoul memberikan sejumlah uang untuk mempengaruhi putusan perkara yang diadili Partahi dan Casmaya.
“Pada tanggal 20 Juni 2016 Muhammad Santoso memberitahukan sikap majelis hakim pada terdakwa melalui SMS yang isinya “Ang1 sdh ok tinggal musy besok sy ke ang 2,”. Terdakwa menegaskan kembali mengenai sikap ketua majelis hakim dengan menyatakan “siap” “km ok?” dan dijawab “ok” oleh Muhammad Santoso,” ujar Jaksa Iskandar Marwanto saat membacakan surat dakwaan.
Tanggal 21 Juni 2016, terdakwa Ahmad Yani yang merupakan staf Raoul, menyampaikan keinginan Raoul untuk bertemu majelis hakim ke M Santoso. M Santoso kemudian menginformasikan pada Casmaya serta menyampaikan janji Raoul untuk memberikan uang sebesar SGD 25 ribu untuk majelis hakim.
“Saat itu Casmaya menanggapi bahwa majelis hakim baru akan musyawarah. Pembicaraan dengan Casmaya kemudian disampaikan pada terdakwa melalui SMS yang dibalas terdakwa “siap beh jam 9 saya hadir” lalu dijawab oleh M Santoso “Langsung ke bos ya nanti sy intip dulu”,” kata Jaksa Iskandar.
Tanggal 22 Juni, Raoul bertemu dengan Hakim Partahi Tulus Hutapea. Dalam pertemuan itu, Raoul menyampaikan keinginannya sambil mengatakan akan memberikan uang sebesar SGD 25 ribu.
“Atas penyampaian tersebut, Partahi Tulus Hutapea mengucapkan terima kasih dan mengatakan nanti saja setelahnya. Selanjutnya terdakwa menginformasikan hasil pertemuan tersebut kepada M Santoso melalui SMS,” jelas jaksa.
Sidang pun bergulir dengan hasil yang menyatakan gugatan penggugat tak dapat diterima. Kasus perdata itu diputus majelis hakim yang terdiri dari Hakim Partahi sebagai hakim ketua, Casmaya dan Agustinus Setia Wahyu sebagai hakim anggota.
Usai putusan, Ahmad Yani melaporkan hasil sidang ke Raoul melaui SMS. Saat itu Raoul menjawab, “Baik beh sebenarnya kita maunya gugatan ditolak tapi kita ambil ini sebagai berkah yang terbaik,” “keadaan kahar diakui beh sama majelis.”
M Santoso lalu menjawab, “Ya Raul hanya itu yg bisa kita bantu.”
“Atas jawaban M Santoso, terdakwa menyampaikan “terimakasih be”, selanjutnya M Santoso membalas “Ya udah raol sy serahkan ke Raul urusan majelis” dan dibalas terdakwa “Oh beh itu gak usah khawatir saya komit,” urai jaksa.
Usai berkomunikasi dengan Raoul, M Santoso lalu bertemu Casmaya, yang saat itu menanyakan mengenai rencana pemberian uang oleh Raoul pada majelis hakim dengan kalimat “bagaimana itu Raoul?” lalu dijawab M Santoso “besok Pak”.
“M Santoso lalu menghubungi Ahmad Yani untuk menanyakan kapan uang untuk majelis hakim dan dirinya dapat diambil dengan mengatakan “undian kapan sy ambil”. Atas pertanyaan itu, Ahmad Yani melapor pada terdakwa dan dijawab terdakwa dengan mengatakan “jalanin sesuai rencana,” jelas jaksa.
Raoul didakwa menyuap dua hakim melalui perantara Panitera pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Santoso. Dana sebesar SGD 25 ribu diduga untuk memuluskan gugatan wanprestasi yang diajukan PT Mitra Maju Sukses (PT MMS) terhadap PT Kapuas Tungal Persada (PT KTP).
Atas perbuatannya, Raoul dijerat Pasal 5 ayat 1 huruf b dan Pasal 6 ayat 1 huruf a, serta Pasal 13 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.(RED)
SURABAYA,khatulistiwaonline.com
Pemerintah Kabupaten Malang belum bisa bersikap atas pelanggaran hukum yang dilakukan Kepala BKD Suwandi. Padahal, instruksi Presiden Joko Widodo jelas, PNS terlibat pungli harus dipecat.
“Tidak bisa seperti (pecat) kita harus teliti dan menunggu proses hukum yang berjalan,” kata Bupati Malang Rendra Kresna, Jumat (28/10/2016).
Rendra mengaku, akan menjadikan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pedoman. Menurut dia, disana ada beberapa prosedur dalam pemberian sanksi. “Di ASN jelas diatur, soal bagaimana memberikan sanksi kepada PNS,” ujar Rendra.
Yang akan dilakukan, lanjut dia, menggelar rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (Baperjakat) untuk memilih siapa pengganti posisi Suwandi sebagai Kepala BKD. Karena lembaga itu, banyak memiliki kegiatan, dan terutama pelayanan kepada PNS.
“Nanti ada Baperjakat, untuk siapa penggantinya. Apakah Plt dan siapa yang layak ditunjuk. Karena BKD banyak beban kerja melayani PNS, mulai mutasi sama pengurusan tunjangan,” sebut dia.
Rendra bahkan bisa menjamin Suwandi akan kooperatif dan tidak melarikan diri, jika menjadi tahanan kota. Pernyataan itu disampaikan, menyusul Suwandi yang kini mendekam di sel tahanan Mapolres Malang Kota. “Saya bisa jamin, tidak melarikan diri,” tegas Ketua DPW Partai NasDem Jawa Timur ini.
Dikatakan Rendra, dirinya sudah seringkali mengingatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) hingga lembaga pemerintahan tingkat bawah, agar tidak meminta imbalan berupa uang saat memberikan pelayanan. Warning menyusul banyaknya pengaduan dari masyarakat adanya praktek pungli.
“Tapi saya sesalkan, pengaduan tidak resmi. Kami bisa jamin kerahasiaan. Namun, sudah banyak kami tindak oknum yang telah melanggar,” ujar Rendra.
Suwandi merupakan salah satu pejabat ekselon II di lingkungan Pemkab Malang, dalam karirnya, pernah menjabat lama sebagai Kepala Dinas Pendidikan.(RED/DTK)
JAYAPURA, khatulistiwaonline.com
Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia belum merata. Masih ada sejumlah wilayah yang belum menikmati BBM harga normal, yaitu Premium Rp 6.450, dan Solar Rp 5.150.
Menurut Direktur Pemasaran PT Pertamina (Persero), Ahmad Bambang. hal ini terjadi karena belum tersedianya Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) atau Agen Penyalur Minyak dan Solar (APMS) sebagai lembaga penyalur resmi yang disediakan Pertamina.
Bahkan tidak hanya di wilayah Timur saja, wilayah di Karimun Jawa, Jawa Tengah pun masih belum merasakan adanya harga BBM yang sama dengan nasional.
“Di Jawa juga ada. Contoh di Karimun Jawa. Itu belum satu harga, padahal di sebelahnya Jepara. Itu karena belum ada APMS tadi. Jadi harga di Jepara sudah satu harga, di-drum-in (dikemas dalam drum) pakai kapal kecil, di sana dijual, nanti harganya jadi beda. Jawa Timur juga ada, Maluku juga ada,” ujar dia saat ditemui di sela kunjungan kerjanya ke Jayapura, Papua, Senin (17/10/2016).
Ia melanjutkan, setelah Papua, Pertamina akan fokus untuk wilayah Maluku. Hal ini juga sejalan dengan sejumlah proyek pemerintah seperti kelistrikan dan pariwisata yang tengah dibangun di Maluku.
“Jadi konsepnya wilayah terdepan, yaitu perbatasan. Lalu wilayah terluar, wilayah Indonesia tapi jauh dari mana-mana. Dan wilayah terpencil, nggak ada akses seperti puncak, Ilaga, dan Intan Jaya,” tuturnya.
“Fokus berikutnya ke Maluku. Mengembangkan daerah, listrik juga masuk, pariwisata,” tambahnya.
Ke depan, Pertamina juga akan menjadikan Wamena sebagai sentral penyaluran BBM ke wilayah-wilayah lain di sekitarnya. Sebab, Wamena merupakan wilayah yang memiliki kebutuhan BBM yang cukup besar dari wilayah lainnya di Papua.
“Nanti konsepnya, investasi berikutnya saya akan investasi di Wamena. Wamena sebagai sentral. Sekarang kan dari Jayapura pakai ke Sentani dan Timika. Kecuali Arfak dari Manokwari,” paparnya.
“Wamena sendiri gede kebutuhan. Saya mau bangun tanki di sana. Angkutnya tetap pakai Boeing. Saya lagi cari cara angkutnya nggak pakai truk lagi, dibuat di pesawat, dikembungkan, kalau balik bisa dikosongin. Tapi sekarang drum dulu nggak apa apa. Nanti dari Wamena bisa back up dari Yahukimo ke Puncak, selain dari Timika,” pungkasnya.
Seperti diketahui, saat ini memang langkah yang diambil untuk menyediakan BBM satu harga adalah dengan membebankan subsidi ongkos ke wilayah-wilayah terpencil tersebut kepada Pertamina.
Dengan konsep ini, BBM diharapkan bisa lebih murah, sehingga biaya lain dan logistik juga ikut murah.(RED)
Yahukimo,khatulistiwaonline.com
PT Pertamina (Persero) diminta untuk mencari jalan keluar bagaimana mengupayakan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Provinsi Papua dan Papua Barat bisa satu harga atau sama dengan wilayah lainnya di Indonesia yang berlaku secara nasional.
BBM satu harga sendiri menjadi keinginan pemerintah agar seluruh wilayah di Indonesia bisa mendapatkan BBM dengan harga yang sama berlaku secara nasional. Pertamina dalam hal ini akan melakukan subsidi silang, dimana keuntungan di wilayah-wilayah lainnya di Indonesia digunakan untuk mensubsidi ongkos angkut BBM di wilayah terdepan, terluar dan terpencil di Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo dalam kunjungannya ke Papua pada peresmian bandara Nop Gliat Dekai dan peresmian penetapan BBM Satu Harga Untuk Papua di Yahukimo, Papua, Selasa (18/10/2016).
“Dirut Pertamina pernah menyampaikan kepada saya, ini hitung-hitungannya di Papua kita rugi Rp 800 miliar. Ini bukan masalah untung dan rugi. Ini masalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rp 800 miliar itu terserah dicarikan corss subsidinya itu dari mana,” ujar Jokowi.
“Pertamina ini kan untungnya juga besar. Jadinya cross subsidi ini bisa dilakukanlah. Tetap untung, tapi berkurang sedikit, untuk Papua,” tambahnya.
Pertamina sendiri tengah membangun lembaga-lembaga penyalur BBM di daerah-daerah yang belum ada SPBU ataupun APMS nya. Saat ini ada delapan wilayah di Papua yang harga jual per liternya lebih mahal dari nasional, bahkan hingga Rp 100.000/liter.
Selain itu, Pertamina juga akan melakukan pengiriman BBM via laut dan udara, sebagai alternatif selain darat. Tiga unit pesawat air tractor dengan kapasitas 4 kilo liter pun diimpor dari Kanada oleh anak usahanya PT Pelita Air Service. Jokowi berujar, dengan keuntungan yang telah diperoleh Pertamina selama ini, ia yakin Pertamina bisa mengembang tugas ini dengan baik melalui efisiensi.
“Tanpa mengurangi keuntungan yang ada dan saya kira sebagai BUMN, Pertamina juga sudah banyak memperoleh hak-hak istimewa untuk berbisnis. Jadi wajar pemerintah memerintahkan untuk mengemban tugas mewujudkan keadilan di harga BBM,” jelas dia.
Dalam prosesnya, Jokowi mengaku ini membutuhkan waktu yang bertahap agar seluruh wilayah di Indonesia bisa merasakan harga BBM satu harga yang berlaku secara nasional. Pasalnya ada banyak wilayah di Indonesia yang masih memiliki gap dalam harga. Untuk itu ia menginginkan adanya proses koordinasi dalam penyaluran kepada masyarakat.
“Pelaksanaan di lapangan. Kadang-kadang kalau kebijakan pelaksanaan nggak diikuti, bisa terjadi miss. Ini yang tadi saya ingin memberikan perhatian dan peringatan. Nanti Pak Kapolda di sini untuk juga ikut mengawasi harga itu sampai di masyarakat. Artinya semuanya pada posisi harga itu,” tutur dia.
“(Soal target) Tahun depan lah. Tahun ini kan kira-kira yang gap-nya lebar yang baru kita dekati,” pungkasnya.(RED)
JAKARTA, khatulistiwaonline.com
Menko MaritimLuhutBinsarPanjaitan menargetkan pembangunan BlokMasela bisa digarap mulai kuartal II-2019. Sebelumnya, blok abadiMasela direncanakan dibangun pada tahun 2023.
Dengan demikian terjadi percepatan pembangunan di Blok Masela selama 4 tahun yang akan berimbas terhadap bertambahnya produksi migas di Indonesia.
“Saya berharap 2019 kuartal II kita sudah bisa kerjakan. Jadi mempercepat 4 tahun dari rencana semula,” ujar Luhut dalam acara Coffee Morning di Kemenko Maritim, Jakarta Pusat, Selasa (18/10/2016).
Saat ini, kajian terhadap pembangunan di blok abadi Masela sudah dilakukan oleh tim Kementerian ESDM. Tim ini terdiri dari ahli migas yang dibawahi Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar.
“Sudah dikerjakan tim Pak Arcandra dan Masela sudah sangat maju,” kata Luhut.
Saat ini proyek pengembangan Blok Masela masih dalam tahap penyusunan rencana pengembangan lapangan atau Plan of Development (PoD). Studi perencanaan dan pengembangan tersebut masih diakukan oleh Inpex Corporation. (RED)
SURABAYA,khatulistiwaonline.com –
Hari ini penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jatim mengagendakan pemeriksaan 10 ‘Sultan’ Padepokan Dimas Kanjeng, sebagai saksi kasus dugaan penipuan yang dilakukan tersangka Taat Pribadi. Namun, hingga pukul 12.00 WIB, Senin (17/10/2016), hanya 5 orang ‘Sultan’ yang memenuhi panggilan penyidik.
“Agendanya hari ini ada 10 orang dimintai keterangan sebagai saksi. Tetapi yang hadir hanya 5 orang,” kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Raden Prabowo Argo Yuwono di Mapolda Jatim.
Argo mengatakan, pemeriksaan terhadap kelima orang itu berkaitan dengan Dimas Kanjeng Taat Pribadi. Ketika ditanya, apakah kelima saksi itu mempunyai ‘jabatan’ di Padepokan Dimas Kanjeng
sebagai Sultan, Argo membenarkannya.
“Ya seperti itulah. Semua saksi berkaitan dengan yang bersangkutan (tersangka Taat Pribadi),” tuturnya.
Dari informasi yang dihimpun, kelima sultan yang diperiksa penyidik Ditreskrimum Polda Jatim yakni SE (Sugeng Effendi), S (Syamsudin), Sl (Solikin), AH (Abdul Haris) dan F (Fathurrohman).
Selain memeriksa orang dekat Dimas Kanjeng Taat Pribadi yang mempunyai posisi sebagai Sultan, penyidik juga memeriksa Ketua Yayasan Padepokan Dimas Kanjeng, Marwah Daud Ibrahim, sebagai saksi. Pemeriksaan para saksi, termasuk Marwah masih terus berlangsung di ruang pemeriksaan di
gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jatim.(RED)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
KPK masih menduga uang suap yang diterima Ketua Komisi A DPRD Kebumen, Yudhy Tri Hartanto, berasal dari Direktur PT OSMA Group, Hartoyo. Lalu mengapa KPK belum menetapkan Hartoyo sebagai tersangka?
“Yang jelas nanti siapa pun akan kita proses. Kalau informasi itu sudah lebih jauh dan bila ada keterlibatan pihak lain akan diberitahukan ke teman-teman,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di gedung baru KPK, Jalan Kuningan Persada, Senin (17/10/2016).
Hartoyo memang tidak terjaring langsung dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada Sabtu kemarin. Namun kuat dugaan bahwa uang itu berasal dari Hartoyo ketika Yudhy ditangkap di rumah Salim yang merupakan anak buah Hartoyo.
“Kemarin kita sudah imbau supaya yang bersangkutan ke KPK. Kita harap yang bersangkutan bisa mengklarifikasi ke KPK,” kata Alexander.
Kasus ini mengingatkan publik pada operasi tangkap tangan M Sanusi. Saat itu penyuap M Sanusi, Ariesman Widjaja, langsung ditetapkan sebagai tersangka walaupun tidak ditangkap langsung. Sejurus kemudian, Ariesman datang ke KPK dan langsung ditahan.
Dalam kasus ini, KPK baru menetapkan 2 orang tersangka sebagai penerima suap yaitu Yudhy Tri Hartanto dan Sigit Widodo selaku pegawai negeri sipil (PNS) di Dinas Pariwisata Pemkab Kebumen. Sementara itu, pemberi suap belum diungkap oleh KPK.
Uang suap sebesar Rp 70 juta dari commitment fee Rp 750 juta berhasil disita KPK. Uang suap diberikan untuk memuluskan langkah pemberi suap mendapatkan proyek senilai Rp 4,8 miliar di Dinas Pendidikan Pemkab Kebumen.(RED)