JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat berencana memanggil Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian. Hal ini terkait posisi Kapolda Jawa Barat Inspektur Jenderal Anton Charliyan yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI).

“Nanti kita undang Kapolri untuk menjelaskan. Itu atas inisiatif Kapolda atau atas perintah Kapolri,” kata Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K Harman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (16/1/2017).

Menurut Benny, posisi Kapolda yang juga menjabat ketua dewan pembina sebuah Ormas itu menyalahi undang-undang. “Bukan tidak elok, bukan tidak etis tapi itu bertentangan dengan UU. Polisi itu menggunakan kewenangan yang diberikan. Dia tidak boleh jadi pimpinan ormas, pimpinan parpol, apalagi kalau ormas itu underbownya parpol tertentu,” tegas dia.

“Jelas kapolda Jabar telah menyalahi aturan dan diminta Kapolri mengambil tindakan tegas,” lanjut Benny.

Hari ini massa dari Front Pembela Islam melakukan aksi unjuk rasa di Mabes Polri. Mereka menuntut Kapolda Jabar Irjen Anton Charliyan karena menjadi Ketua Dewan Pembina GMBI. Terkait hal ini, Benny K Harman mengkritisi massa FPI yang melakukan demo.

Menurut Benny, mestinya FPI tidak perlu melakukan demo. “Itu enggak usah FPI demo, itu sudah jelas tidak sesuai aturan hukum. Sama dengan Kapolda menjadi ketua dewan pembina GMBI,” papar dia.

Demonstrasi yang dilakukan FPI ini merupakan buntut dari kericuhan yang terjadi di dekat Mapolda Jabar pada 12 Januari lalu. Kedua ormas FPI Dan GMBI terlibat konflik, yakni setelah pemeriksaan Imam Besar FPI Habib Rizieq di Markas Polda Jawa Barat pada Kamis (12/1) kemarin.

Irjen Anton sebelumnya menegaskan sudah menjalankan tugas sesuai dengan prosedur dalam mengamankan pemeriksaan imam besar FPI Habib Rizieq Shihab di kantor Direskrimum Polda Jawa Barat. Karena itu, Anton menyatakan siap menanggung risikonya. (DON)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Wacana tidak adanya ambang batas soal pencalonan Presiden dan Wakil Presiden atau presidential threshold diusulkan oleh beberapa partai politik. Lalu, bagaimana tanggapan Presiden Joko Widodo sendiri?

Jokowi mengatakan, saat ini proses politik dalam penyusunan RUU Penyelenggaraan Pemilu masih bergulir di di DPR. Jokowi pun mengaku akan memberikan tanggapan jika sudah ada keputusan dari DPR soal UU Pemilu.

“Proses politik dalam menyusun regulasi untuk Undang-undang Pemilu kan masih dalam proses berlangsung di DPR. Ya kita tunggu hasilnya yang ada di sana. Dan nanti akan saya sampaikan pada saatnya,” kata Jokowi saat ditemui di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (16/1/2017).

Jokowi mengatakan, yang terpenting saat ini adalah masyarakat bisa menerima keputusan yang akan ditetapkan oleh DPR. Dia memprediksi proses pembahasan RUU Penyelenggaraan Pemilu selesai dalam 4 bulan.

“Yang penting masyarakat semua bisa menerima dan tidak jadi kontroversi. Kan masih dalam proses. Saya kira bulan empat akan selesai,” kata Jokowi.

Sebelumnya, Wapres Jusuf Kalla juga sudah berkomentar soal wacana penghapusan presidential threhshold ini. Menurut JK, ambang batas untuk mencalonkan presiden harus tetap ada.

“Soal Pemilu, seperti Anda katakan tadi, pemerintah tetap pada posisi seperti sekarang,” kata Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) di kantor Wapres, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (13/1/2017). (DON)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Presiden Joko Widodo memberikan arahan dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI 2017. Jokowi meminta TNI bergerak cepat dalam mengantisipasi perubahan.

Rapim ini digelar di ruang utama Gedung Gatot Subroto, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (16/1/2017). Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian turut hadir dalam acara ini.

“Pagi hari ini, saya menyampaikan beberapa hal yang merupakan tantangan-tantangan kita ke depan, baik tantangan eksternal dari luar maupun di dalam negeri kita, dan kebijakan-kebijakan yang akan kita dilaksanakan untuk mengantisipasi masalah-masalah dan tantangan yang ada,” kata Jokowi dalam pidatonya.

Jokowi mengatakan saat ini dunia banyak mengalami perubahan. Perubahan itu dirasa cepat sekali. “Dari hari ke hari perubahannya begitu sangat cepat. Satu masalah belum selesai, satu masalah belum rampung, berganti dengan masalah lain, masalah baru datang lagi,” kata Jokowi.

Selain itu, lanjut Jokowi, perlambatan ekonomi dunia terjadi. Bahkan Jokowi mengingatkan akan terjadi lagi perubahan seusai terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden AS. “Artinya, situasi ekonomi kita belum pulih. Sudah ada perubahan baru lagi, misalnya kebijakan di AS yang nantinya akan banyak berubah setelah presiden terpilih Donald Trump sebentar lagi dilantik,” katanya.

“Karena itu, kita harus bergerak cepat mengantisipasi semua perubahan, terutama berkaitan dengan kecanggihan IT, yang setiap detik berubah-ubah terus. Saya berikan contoh, berkaitan dengan perdagangan menggunakan e-commerce, perubahannya begitu cepat sekali. Berjualan sekarang tidak lagi lewat mal, pasar modern, semuanya menggunakan online store. Hampir semua negara sekarang ini menyiapkan platform masing-masing, ada retail platform, logistik platform, yang kalau kita sendiri tidak memiliki platform yang asli Indonesia sangat sulit sekali mengendalikan arus barang,” tambah Jokowi. (MAD)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Rachmawati Soekarnoputri mengadu ke DPR dan meminta kasus makar yang menjeratnya dihentikan. Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan kasus hukum tidak bisa diintervensi pihak manapun.

“Kalau itu kita kan kembali ke fakta hukum. Tolong jangan dipotong-potong ini. Kembali kepada fakta hukum,” kata Tito di lapangan Silang Monas, Jakarta, Sabtu (14/1/2017).

Tito mengatakan, apabila penyidik menemukan fakta hukum yang kuat, maka kasus tersebut akan dilanjutkan. Namun apabila tidak, maka tak akan diteruskan.

“Itu namanya proses hukum. Jadi intervensi dari pihak manapun tidak boleh, hukum itu tidak boleh diintervensi,” kata Tito.

Usai mendapatkan aduan dari Rachmawati, muncul gagasan untuk membentuk pansus terkait kasus makar ini. Wakil Ketua DPR Fadli Zon menjadi salah satu pihak yang mendukung usulan ini. Menurut Fadli, dengan dibentuknya pansus, akan semakin terbuka, adakah dugaan makar seperti yang dituduhkan pada Rachmawati dan tokoh lainnya.

Sebab, dari keterangan Rachmawati, didapatkan informasi bahwa mereka akan melakukan aksi di depan gedung DPR/MPR untuk menuntut dikembalikannya Undang-undang Dasar 1945 ke naskah asli. Bila ternyata tidak ada unsur makar pada aksi yang akan dilakukan oleh Rachmawati, Fadli meminta polisi untuk mengeluarkan SP3 kasus dugaan makar.

“Karena ini bagus-bagus saja, supaya bisa meneliti, bertanya, dan memintai keterangan. Terkait apakah terjadi abuse of power atau pelanggaran HAM dalam tuduhan makar terhadap tokoh yang tadi datang menyampaikan aspirasi ke DPR. Agar perkara yang dituduhkan itu bisa dihentikan sesegera mungkin, karena tidak ada bukti yang mendukung secara valid,” imbuhnya. (DON)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Kapolda Metro Jaya Irjen M Iriawan mengecek lokasi penyelenggaraan debat pertama Pilgub DKI 2017 di Hotel Bidakara. Sebanyak 1.700 personel dikerahkan untuk memastikan keamanan jalannya debat.

“Kami pastikan aparat keamanan siap untuk mengawal debat dengan aman, tertib dan nyaman. Jumlah tim keamanan yang kita turunkan ada 1.700, kita juga ada backup dari TNI dan juga pihak pengaman terkait lainnya,” kata Iriawan di Hotel Bidakara, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jumat (13/1/2017).

Selain pengamanan di dalam dan luar ruangan, polisi juga mengatur lalu lintas di sekitar Hotel Bidakara. Pelaksanaan debat pada Jumat malam bertepatan dengan jam pulang kantor.

“Jadi lagi jam padat sekali, tapi itu ring terluar, itu tugas petugas yang ada di jalan untuk mengawasi lalu lintas dan mengurai kemacetan,” jelasnya.

Pada debat pertama ini, hanya 100 orang pendukung dari masing-masing calon yang diperbolehkan masuk ke ruangan. Ini akibat keterbatasan ruangan.

“Ruangannya hanya mumpuni untuk menampung masing masing 100 orang dari pendukung paslon. Panitia juga kita batasi 100 orang sehingga nanti lancar,” ucap Iriawan.

Polisi akan memisahkan pendukung tiap calon di luar ruangan. Pendukung juga diminta tidak membawa atribut berlebihan.

“Jadi nanti pendukung paslon tidak bertemu. Posisinya akan berjauhan untuk menghindari hal yang tidak kita inginkan,” pungkasnya.

Debat calon gubernur dan wakil gubernur DKI akan digelar mulai pukul 20.00 WIB hingga jam 22.00 WIB nanti malam. Tiga pasang cagub-cawagub yang akan ikut adalah Agus Yudhoyono-Sylviana Murni, Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat, serta Anies Baswedan-Sandiaga Uno. (MAD)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Tiga pasang calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta akan menjalani sesi debat perdana malam nanti. Debat akan digelar di ruang Birawa, Hotel Bidakara, Jakarta Selatan.

Pantauan khatulistiwaonline saat ini ruang Birawa saat tengah ditata. Sejumlah pekerja tampak menata panggung, mengecek pengeras suara (Sound System) dan menata kursi. Empat baris kursi sudah tertata rapi di deret pertama.

Di panggung utama tampak pekerja mengecek sound system dan membuat dekorasi. |

Pengawas Internal Hotel Bidakara, M. Nur mengatakan pihaknya hanya menyiapkan kursi-kursi saja. Sementara untuk keseluruhan acara debat yang bertanggung jawab adalah Komisi Pemilihan Umum DKI selaku penyelenggara.

“Kita dari pihak hotel menyiapkan ruangan sama kursi-kursi saja. Kalau masalah acaranya itu ada EO yang yang bertanggung jawab. EO nya juga dari KPU ya,” kata M. Nur saat berbincang dengan khatulistiwaonline, Jumat (13/1/2017).

Menurut M. Nur persiapan menata ruang debat ini sudah dilakukan sejak Jumat dini hari tadi. “Ini persiapan nya sudah dari dini hari tadi, jadi ya sudah dipersiapkan dengan baiklah saya kira,” tambah M. Nur.

Debat calon gubernur dan wakil gubernur DKI akan digelar mulai pukul 20.00 WIB hingga jam 22.00 WIB nanti malam. Tiga pasang cagub-cawagub yang akan ikut debat itu adalah: Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno. (ADI)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Januari 2017 menjadi bulan terakhir Marsekal Agus Supriatna menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU). Pengamat militer Al Araf berpesan agar Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Presiden Joko Widodo memilih perwira tinggi yang kompeten dan teruji integritasnya dalam menentukan pengganti Agus.

“Yang paling penting dalam pergantian kepala staf, mereka punya kompetensi dan integritas yang baik,” kata pria yang menjabat sebagai Direktur Eksekutif Imparsial ini di kantor Center for Strategic and International Studies (CSIS), Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (12/1/2017).

Pesan selanjutnya, KSAU yang baru diharapkan mampu menciptakan iklim transparansi dan dan akuntabilitas di tubuh TNI. “Lalu penghormatan terhadap hukum dan HAM,” ujar Al Araf.

Terakhir, Al Araf berharap siapapun yang terpilih menjadi pemimpin tertinggi TNI AU, bisa melanjutkan komitmen Agus untuk memodernisasi alat utama sistem pertahanan (alutsista). Ia menilai kondisi alutsista TNI AU dari rezim Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga Presiden Joko Widodo, cukup memprihatinkan.

“Maka penting memasukkan modernisasi alutsista TNI AU untuk pembelian barang-barang baru. Nggak boleh bekas. Oleh karenanya KSAU yang baru harus melanjutkan kebijakan KSAU yang lama, kan KSAU yang lama berkomitmen pembelian alutsista AU harus baru,” ungkap Al Araf.

Seperti diketahui, Marsekal Agus Supriatna akan memasuki masa pensiunnya pada akhir bulan nanti. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo sudah memberikan tiga nama marsekal bintang tiga kepada presiden untuk dipilih menjadi KSAU yang baru.

Adapun para perwira tinggi bintang tiga TNI AU yang diajukan adalah Marsdya Hadi Tjahjanto, yang kini menjabat Irjen Kementerian Pertahanan, Wakil KSAU Marsdya Hadiyan Sumintaatmadja, dan Marsdya Bagus Puruhito, yang kini mengemban tugas sebagai Wagub Lemhanas.

“Saya tidak memberikan (siapa yang paling) potensi (dipilih), itu hak prerogatif presiden. Saya hanya mengajukan, silakan beliau yang memilih,” tutur Jenderal Gatot, Rabu (11/1).

Presiden Jokowi sendiri belum mengumumkan siapa yang akan dipilihnya menjadi KSAU. Belum ada tanda-tanda kapan pelantikan pengganti Agus dilakukan. (DON)

PEKANBARU,khatulistiwaonline.com
Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) di Riau kembali terbakar diduga dilakukan para pembuka lahan. TNI AU mengerahkan pesawat dan helikopter untuk melakukan pemantauan.

“Dari hasil pemantauan kita di udara, kawasan TNTN kembali terbakar. Tapi kita menilai kawasan tersebut sengaja dibakar,” kata Kadis Ops, Kol Firman Dwi Cahyono kepada khatulistiwaonline, Kamis (12/1/2017).

Firman mengatakan, pihak TNI AU Pekanbaru sudah melakukan pengawasan udara dengan pesawat tempur dan helikopter. Dari pantauan udara, terlihat sejumlah titik api.

“Kita memang belum menerjunkan pasukan ke lokasi. Tapi paling tidak, dengan mengerahkan pesawat tempur dan heli di atas TNTN, agar memberi penekanan terhadap pelaku pembakar lahan,” kata Firman yang pernah menjadi Komandan Skadron F16 Lanud Roesmin Nurjadin itu.

Menurut Firman, jika dilihat dari pantauan udara, sangat jelas sekali di lokasi TNTN ada gubuk. Dugaan kuat, gubuk tersebut dihuni para perambah hutan.

“Kawasan yang telah dirambah sengaja dibakar. Karena kawasan yang dibakar itu bersebelahan dengan perkebunan sawit. Satu sisi kebun sawitnya tidak terbakar,” kata Firman yang pernah menjadi copilot pesawat F16 yang diboyong dari Amerika ke Indonesia.

Firman menyebutkan, hasil pantauan udara di TNTN akan menjadi pembahasan di rapat koordinasi.

“Hasil pantuan udara yang kita lakukan nantinya akan menjadi bahan dalam rapat koordinasi terkait Karhutla. Saat ini memang Satgas Karhutla belum dibentuk,” kata Firman.

Hari ini tim Lanud Roesmin Nurjadin akan kembali menerbangkan pesawat tempur dan helinya di kawasan TNTN. “Kita terus memberikan penekanan agar pelaku pembakaran segera keluar dari kawasan itu,” kata Firman. (DON)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Di tengah bergulirnya revisi UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3), muncul wacana untuk menambah jumlah pimpinan DPR dan MPR tak hanya menjadi 6 melainkan jadi 7. Gayung bersambut dari beberapa fraksi, salah satunya NasDem.

“Supaya tidak genap apakah tambah satu atau dua. Kita enggak masalah ini cuma masa peralihan selanjutnya representasi,” ujar Ketua DPP NasDem Johnny G Plate di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/1/2017).

Adanya tambahan pimpinan DPR diakui Johnny memang menambah anggaran. Namun jika hal itu bermanfaat untuk menambah efektivitas kinerja DPR, hal itu patut dipertimbangkan.

“Yang jadi ketakutan kan semakin nambah jumlah pimpinan, biaya membengkak, kalau di balik inefisiensi dengan perbaikan manajemen DPR RI kenapa tidak,” ucapnya.

Saat ini, ada 5 orang pimpinan DPR. Mereka adalah Setya Novanto (Golkar), Fadli Zon (Gerindra), Agus Hermanto (Demokrat), Taufik Kurniawan (PAN), dan Fahri Hamzah (PKS).

Rencana penambahan kursi pimpinan DPR awalnya datang dari PDIP yang merasa berhak sebagai pemilik suara terbanyak saat Pileg 2014. Belakangan, muncul usulan agar kursi pimpinan jadi 7.

Urutan perolehan suara saat Pileg 2014 adalah PDIP, Golkar, Gerindra, Demokrat, PKB, PAN, PKS, PPP, NasDem, dan Hanura. NasDem menyebut PKB sebagai partai dengan perolehan suara terbanyak ke-5 juga berpeluang jadi pimpinan DPR.

“Kalau melihat jumlah suara PKB punya hak. Kita lihat sidang paripurna batal karena jumlahnya gak kuorum, karena penugasan pimpinan yang tidak terwakili. Demikian pula bamus atau pengganti pimpinan jumlahnya terbatas,” beber Johnny.

Dia menyoroti tugas pimpinan DPR sebagai pengagenda kebijakan. Oleh karena itu menurut Johnny penting untuk ada representasi dari tiap partai.

“Visi misi pimpinan DPR adalah juru bicara, tapi praktiknya bisa mengangedakan kebijakan. Harusnya representasi partai di pimpinan. Yang jadi soal fraksinya kebanyakan,” pungkas dia. (ADI)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyebut mayoritas kader partainya mendorong Prabowo Subianto untuk menjadi calon presiden dalam Pilpres 2019. Partai Amanat Nasional (PAN) belum membahas soal Pilpres.

“Kalau PAN nanti, Belanda masih jauh,” ujar Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (11/1/2017).

PAN sendiri menghormati keputusan Gerindra. Seperti diketahui, pada Pilpres 2014 lalu, PAN dan Gerindra sempat berkoalisi untuk mengusung Prabowo menjadi calon presiden.

“Kita hormati penuh haknya Gerindra untuk mendukung Pak Prabowo. Kita ucapkan selamat,” jelas Zulkifli, yang juga menjabat Ketua MPR.

Apakah keputusan Gerindra terlalu dini? Zulkifli menjawab itu hak tiap partai politik.

“Itu hak masing-masing. Tapi kalau kami belum (bahas Pilpres), nanti pada saatnya momentum yang tepat,” tutupnya.

Sebelumnya, Fadli menyebut mayoritas kader partainya mendorong Prabowo untuk menjadi calon presiden dalam Pilpres 2019. Gerindra siap berjuang habis-habisan.

“Saya kira Partai Gerindra perlu mencalonkan kembali, mayoritas ingin mencalonkan Pak Prabowo di 2019,” kata Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (9/1). (DON)