JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Pansus Angket mengunjungi dua lokasi safe house KPK yang disebut rumah sekap oleh Niko Panji Tirtayasa. Dua lokasi tersebut yakni Depok dan Kelapa Gading.

Wakil Ketua Pansus Angket Taufiqulhadi menyatakan mendatangi rumah sekap itu untuk membuktikan pernyataan Niko. Ternyata, rumah sekap itu pernah digunakan KPK saat kasus suap Akil Mochtar.

“Itu yang kita datang ke sana untuk mengkonfirmasikan karena menurut Niko pernah ditempati sebuah rumah kata dia (Niko) rumah sekap. Nah kita perlu membuktikan ada enggak rumah tersebut makanya kita datang ke sana,” kata Taufiqulhadi saat dihubungi khatulistiwaonline, Jumat (11/8/2017).

Kabiro Humas KPK Febri Diansyah menyebutkan setidaknya dalam Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang KPK ada perihal perlindungan saksi. Bentuk perlindungan itu bermacam-macam, termasuk penggunaan safe house.
Taufiqulhadi menilai kriteria rumah sekap karena Niko tidak boleh keluar dari rumah. Saat mengunjungi lokasi itu, Niko menunjukkan kamar tidur yang digunakannya dan tempat yang digunakan untuk penyekapan.

“Di rumah sekap itu karena dia (Niko) tidak boleh keluar. Tidak ada borgol. Rumahnya menurut kita jelek kondisinya. Tetapi walaupun jelek atau tidak jelek itu bukan sebuah kondisi yang mau dilihat. Tapi yang kita lihat adalah ada tidak rumah penyekapan,” ujar dia.

“Ya begitu yang dimaksudkan adalah rumah sekap yaitu rumah yang dipenjarakan di situ, tidak boleh keluar. Kriteria rumah sekap orang disekap di situ, kalau misalnya kita disekap di kamar gimana kira-kira,” sambung dia.

Usai kunjungan itu, Taufiqulhadi menyatakan Pansus Angket akan menemui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Pertemuan tersebut untuk membahas prosedur perlindungan saksi.

“Nanti setelah ini kami panggil, kita rapat dulu. Tidak ada, KPK aparat penegak hukum sudah benar atau tidak melakukan tindakan tersebut sudah sesuai apa belum,” ujar Taufiqulhadi.

“Pasal 15 huruf a UU KPK yang menyatakan KPK berkewajiban memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi,” kata Febri kepada khatulistiwaonline, Jumat (11/8/2017).

“Dalam penjelasan pasal disebutkan bahwa yang dimaksud dengan memberikan perlindungan dalam ketentuan ini meliputi juga pemberian jaminan keamanan dengan meminta bantuan kepolisian atau penggantian identitas pelapor atau ‘melakukan evakuasi’ termasuk perlindungan hukum,” kata Febri menambahkan.

Tak hanya itu, Febri juga menyebut Undang-undang nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pun demikian. Bahkan isinya lebih terang.

“Pasal 5 ayat (1) huruf k UU nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) disebutkan saksi dan korban berhak mendapatkan tempat kediaman sementara,” ujar Febri. (DON)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan sudah mengantongi bukti kuat ormas yang akan dibubarkan setelah HTI. Namun, bukti tersebut masih perlu diklarifikasi terlebih dulu.

“Kan harus kita klarifikasi. (Tapi kita) ada bukti yang kuat,” kata Tjahjo di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (11/8/2017).

Tjahjo menyebut dirinya sudah melakukan penelaahan dan mengirim bukti pada BIN, Polri dan kejaksaan. Hasil tersebut nantinya akan dibawa ke Menko Polhukam.

“Harus dilihat dulu bukti kesaksiannya, rekaman video, suara, gambar, yang membuktikan bahwa dia anti-Pancasila atau ideologi lain atau aktivitas yang tidak sesuai Pancasila,” tuturnya.

Menurut Tjahjo, ormas yang akan dibubarkan tersebut skalanya tergolong kecil, karena ruang lingkupnya provinsi belum mencapai nasional seperti HTI. Jumlah ormas yang akan dibubarkan pun tidak lebih dari 5 ormas.

“Iya ini memang ada beberapa ormas kecil tapi skopenya provinsi. Nggak (banyak) di bawah 5 kok. Skalanya kecil saja,” ucap Tjahjo.

“Ya dia punya gerakan di lebih dari 4-5 provinsi di Jawa,” tutupnya

Sebelumnya Tjahjo mengatakan ada organisasi masyarakat yang dibubarkan setelah Hizbut Tahrir Indonesia. Pengumuman pembubaran ormas itu akan dilakukan secara bertahap.

“Ada (yang dibubarkan), setelah HTI,” ujar Tjahjo di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara No 7, Jakarta Pusat, Rabu (9/8) lalu.

Tjahjo belum menyebutkan ormas yang dimaksud, termasuk kapan pengumuman pembubaran ormas dilakukan. “Pasti akan diumumkan, bertahap,” katanya. (MAD)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Wakil Perdana Menteri Singapura Teo Chee Hean berkunjung ke Indonesia dan menemui Presiden Jokowi. Kedatangan Teo sekaligus untuk menghadiri peringatan 50 tahun ASEAN.

Jokowi menerima Teo dan delegasi di Istana Merdeka, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat pukul 09.30 WIB, Jumat (11/8/2017). Jokowi didampingi oleh Kepala KSP Teten Masduki dan Wakil Menlu AM Fachir.

Pertemuan tersebut berlangsung tertutup. Belum ada keterangan mengenai apa saja yang akan dibahas oleh Jokowi dan Teo.

Indonesia dan Singapura memiliki berbagai kerja sama, di antaranya adalah dalam bidang ekonomi. Para pelajar Indonesia juga banyak yang menempuh pendidikan di sana, termasuk putra Presiden Jokowi.

Ada juga tentang penyidik KPK Novel Baswedan yang dirawat di Singapura hingga saat ini. Novel dirawat setelah mendapat teror penyiraman air keras. (MAD)

SOLO,khatulistiwaonline.com
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan dalam konstitusi RI, tak ada satu pun institusi yang mempunyai kekuasaan diktator. Konstitusi telah memastikan adanya perimbangan kekuasaan antara lembaga negara.

“Merujuk konstitusi kita, tidak ada satu pun institusi yang memiliki kekuasaan mutlak dan apalagi seperti diktator. Konstitusi memastikan adanya perimbangan kekuasaan antar lembaga-lembaga negara,” kata Jokowi saat menghadiri simposium Internasional MK se-Asia di Solo, Jawa Tengah, Rabu (9/8/2017).

Jokowi menegaskan, setiap lembaga negara bisa saling mengontrol dan mengawasi dengan adanya kewenangan yang diberikan konstitusi. Dengan adanya hal itu, demokrasi juga akan berjalan secara sehat.

“Dan bisa saling mengontrol, saling mengawasi. Konstitusi juga mencegah munculnya mobokrasi,” tegasnya.

Mobokrasi sendiri memiliki arti pemerintahan yang dipegang dan dipimpin oleh rakyat jelata yang tidak tahu seluk-beluk pemerintahan. Jokowi pun bersyukur Indonesia mempunyai Pancasila yang dapat merekatkan persatuan bangsa. Sebagai ideologi negara, Pancasila disebut Jokowi hendaknya dihayati secara seksama oleh seluruh elemen bangsa.

“Kita melihat pentingnya Pancasila sebagai perekat persatuan dan ideologi bangsa, meyakini pentingnya UUD 1945 sebagai konsensus bersama antar seluruh elemen bangsa, segenap warga negara,” tutup Jokowi. (DON)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Presiden Joko Widodo menghadiri acara Silaturahmi Ulama Pondok Pesantren di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur. Acara ini juga merupakan Peresmian Pembukaan Pasanggiri Nasional Tingkat Remaja Perguruan Pencak Silat Nasional (Persinas) ASAD tahun 2017.

Jokowi tiba di lokasi acara yakni di Pondok Pesantren Minhaajurrosyidin, Lubang Buaya, Jakarta Timur, pukul 08.15 WIB, Selasa (8/8/2017). Jokowi tampak mengenakan pakaian ‘khas pendekar silat’ berwarna hijau, lengkap dengan ikat kepala.

Kehadiran Jokowi disambut meriah oleh warga dan santri yang telah berkumpul. Banyak juga yang mengenakan pakaian khas pendekar silat.

“Saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi karena telah ikut memelihara, ikut merawat, ikut menjaga tradisi leluhur kita, seni bela diri pencak silat,” kata Jokowi.

Dikatakan Jokowi, beberapa tahun lalu dirinya juga pernah meresmikan kegiatan serupa. Namun, saat itu kapasitasnya sebagai Wali Kota Solo. “Sekarang ini saya meresmikan sebagai Presiden,” kata Jokowi disambut tepuk tangan.

Untuk diketahui, PB Persinas menggelar pertandingan (pasanggiri) pencak silat nasional tingkat remaja, dalam mempersiapkan altet sejak dini. Perlombaan ini dihadiri oleh perwakilan 34 provinsi dan berlangsung dari 8 Agustus hingga 11 Agustus 2017.

“Kejuaran ini merupakan perhelatan rutin, yang bertujuan untuk melahirkan atlet-atlet muda di internal perguruan Persinas ASAD. Mereka adalah atlet-atlet pilihan melalui seleksi ketat di tingkat kejuaran daerah di kabupaten, lalu provinsi,” ujar Sekretaris PB Persinas ASAD Teddy Suratmadja, Selasa 8 Agustus 2017.

Salah satu prestasi Persinas ASAD adalah mewakili Indonesia dalam Festival Beladiri Dunia Chungju World Martial Arts Festival di Chungju, Korea Selatan pada 2008. Saat itu meraib tiga besar peserta terbaik, bersama Jepang dan China. (MAD)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Pidato Ketua Fraksi NasDem DPR Viktor Laiskodat di Nusa Tenggara Timur (NTT) jadi bola panas. Partai Demokrat (PD) mengecam pernyataan tersebut dan menuntut Viktor minta maaf.

“Tuduhan bahwa PD adalah salah satu Parpol yang pada tingkat nasional tidak mendukung Perppu Pembubaran Ormas Radikal sehingga harus “dibunuh” di NTT adalah upaya sistematis dari kekuatan politik tertentu untuk menghancurkan kredibilitas PD di NTT khususnya dan di tingkat nasional umumnya,” kata Ketua DPP PD Benny K Harman dalam pernyataan tertulisnya.

Benny menilai pernyataan Viktor yang menurutnya menyamakan sikap kritis terhadap Perppu dan pembubaran HTI dengan sikap mendukung HTI dan Ormas radikal sangat tendensius. Dia menyebut Viktor bermaksud menjauhkan PD dari rakyat NTT.

“Tuduhan tak berdasar dan keji tersebut tak pantas keluar dari seorang tokoh sekelas Viktor Laiskodat. Tuduhan kejam tersebut justru mengerdilkan ketokohan yang bersangkutan dan sangat mengadu domba masyarakat NTT yang selama ini dikenal harmonis dan cinta damai,” ujarnya.

Benny mengatakan ajakan kepada rakyat untuk tidak mendukung dan tidak memberi tempat kepada PD di NTT pasti berkaitan dengan kontestasi demokrasi yang segera berlangsung di NTT baik terkait pilkada gubernur ataupun pilkada sepuluh kabupaten. Dia menduga ada keinginan dari kekuatan politik tertentu agar kader-kader terbaik PD tidak memimpin dan tidak ikut kontestasi dalam pilgub dan pilkada sepuluh kabupaten.

“Kami meminta seluruh rakyat NTT untuk tetap tenang bekerja, menjaga perdamaian dan keharmonisan dengan tidak gampang diprovokasi oleh pernyataan-pernyataan politik dari tokoh-tokoh tertentu yang hendak mengganggu keharmonisan relasi antarkelompok masyarakat NTT yang selama ini sudah terpelihara dengan baik,” ujar Benny.

“PD tingkat nasional termasuk PD NTT mendukung setiap ikhtiar pemerintah untuk menutup pintu terhadap tumbuh kembangnya ormas-ormas radikal di masyarakat yang secara tegas menolak ideologi Pancasila, NKRI, UUD 1945 dan antikebhinekaan,” imbuhnya.

Benny mengatakan, bagi PD di seluruh wilayah Republik Indonesia, Pancasila, UUD 1945, NKRI dan kebhinekaan adalah harga mati. Oleh karena itu, saya meminta saudara Viktor Laiskodat segera mencabut tuduhan tak berdasar tersebut dan meminta maaf kepada Partai Demokrat atas pernyataannya yang menyesatkan dan dapat menimbulkan keresahan publik di masyarakat NTT khususnya,” pungkas Benny.

Viktor sudah dihubungi soal pidatonya tersebut, namun yang mengangkat seorang perempuan yang diduga sekretarisnya. Perempuan itu mengatakan Viktor belum bisa menerima telepon karena masih kunker di dapilnya.(DON)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Budi Waseso alias Buwas masuk radar dalam Pilgub Jateng. Namun dia menegaskan bahwa untuk saat ini tugas negara adalah yang utama baginya.

“Nggaklah. Pengabdian saya belum selesai kok. Nggak boleh lempar handuk,” kata Buwas saat dihubungi khatulistiwaonline, Kamis (3/8/2017).

Bagi dia, tugas sebagai Kepala BNN harus dilakukan dengan sepenuh hati. Sebagai anggota Polri, dia juga harus memegang teguh amanat untuk mengabdi kepada bangsa dan negara.

“Saya masih dikontrak sama negara bangsa ini untuk pemberantasan narkoba,” ujar mantan Kabareskrim Polri ini.

Lalu bagaimana bila ada aspirasi masyarakat yang menginginkan dia menjadi Gubernur Jawa tengah, alias maju Pilgub Jateng 2018? Buwas menyatakan bakal melihat dulu situasi yang ada.

“Kita akan lihat dulu. Sekarang yang penting pengabdian saya untuk negara dan bangsa belum selesai,” jawabnya.

Dia berpendapat panggilan-panggilan di luar kedinasannya baru bisa dilaksanakan setelah dia pensiun. Bisa saja usai dia pensiun, kemudian ada panggilan kepadanya untuk terjun ke kancah politik, misalnya.

“Biar dulu selesai pengabdiannya, baru ‘next’ besok panggilannya negara apa berikutnya. Kalau nggak ada, ya sudah, pensiun murni. Kalau ada panggilan lagi, kita siap mengabdikan diri kepada bangsa dan negara. Itu yang paling penting,” ujar Buwas.

Namun belum ada partai politik yang menghubunginya untuk maju ke Pilgub Jawa Tengah 2018. “Sampai saat ini belum ada,” kata pria kelahiran Pati 56 tahun silam tersebut.

Seperti diketahui, Partai Amanat Nasional (PAN) sempat menyebut Buwas sebagai daftar incaran bakal cagub Jateng. Nama Buwas menjadi yang pertama disebut oleh fungsionaris partai berlambang matahari itu.

“Kalau Jateng ada Buwas, ada Sudirman Said, ada Pak Marwan Jafar, jadi banyak,” kata Ketua DPP PAN Yandi Susanto kepada wartawan di restoran Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (15/7) lalu.

PAN perlu berkoalisi dengan parpol lain untuk mengusung cagub di Jawa Tengah. Soal proses pembentukan koalisi ini, kata Yandri, masih sangat dinamis. Partainya membuka peluang kerja sama dengan partai mana pun. (DON)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Waketum Gerindra Arief Poyouno sempat melontarkan pernyataan ‘wajar PDIP disamakan dengan PKI’ meskipun sudah mengklarifikasi dan meminta maaf. Gerindra menyatakan, pendapat Arief bukan pandangan partai.

“Pernyataan Saudara Arief Poyuono yang dianggap tak pantas dan menyerang PDIP itu sifatnya adalah pandangan pribadi, jadi tidak mewakili sikap dan pandangan partai. Itu sebabnya Pak Prabowo menyampaikan pesan agar persoalan ini diklarifikasi, jangan sampai mengganggu hubungan kelembagaan antara Partai Gerindra dengan PDIP,” kata Waketum Gerindra Fadli Zon dalam keterangannya, Rabu (2/8/2017).

Pernyataan Arief sempat terlontarkan saat membela Prabowo Subianto yang disebut PDIP berambisi menjadi presiden karena ngotot presidential threshold nol persen. Di sisi lain, Fadli menegaskan partainya tetap menjaga hubungan baik dengan partai lain termasuk PDIP.

“Meski berkompetisi secara elektoral, namun Gerindra menganggap PDIP—juga partai-partai lainnya—sebagai mitra dalam berdemokrasi. Sebagai mitra, tentu ada fatsun yang harus dijaga dalam berkomunikasi, dan kami menjunjung tinggi hal itu. Ketua umum kami, Pak Prabowo, sangat memperhatikan kasus yang seharusnya tak perlu terjadi ini,” ujar Fadli.

Atas pernyataannya, Arief sudah membuat permintaan maaf di atas materai Rp 6.000. Namun, PDIP membuka peluang mempolisikan Arief.

“Itu sebabnya pernyataan yang berlebihan karena ini adalah partai berdasarkan Pancasila. Sehingga, atas pernyataan tersebut, tim hukum kami melakukan kajian dan akan ada kemungkinan kami melakukan gugatan terhadap yang bersangkutan (Arief),” ujar sekjen PDIP Hasto Kristiyanto kepada wartawan, Selasa (1/8). (MAD)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyebut Agus Harimurti Yudhoyono punya karier politik. Terlebih, kata Fadli, Agus punya modal politik ketika maju dalam pertarungan Pilgub DKI.

“Saya kira semua orang tentu punya perjalanan karier politik dan sebagainya. Saya kira dengan modal kemarin di (Pilgub) Jakarta kan termasuk yang debut sebagai politik itu menarik,” ungkap Fadli di gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (31/7/2017).

Fadli mengungkapkan belum ada rencana menduetkan Prabowo dengan Agus dalam Pilpres 2019. Menurutnya, rencana seperti itu tergantung dukungan parpol.

“Menarik, tapi kan semua itu masih panjang. Kita melihat nanti kalau kita bicara calon dan pasangan sangat tergantung parpol yang mendukung. Konfigurasi sangat menentukan,” ucap Fadli.

Dia kembali menegaskan pertemuan Ketum PD Susilo Bambang Yudhoyono dengan Ketum Gerindra Prabowo Subianto tak membahas koalisi. Kendati demikian, Fadli Zon mengungkapkan ada chemistry antara Gerindra dan Partai Demokrat karena ada kesamaan pandangan dalam kerja sama kebangsaan.

“Belum sampai situ (Pilpres 2019), tetapi kami melihat kami chemistry, ada kesamaan pandangan terhadap situasi yang kita rasakan dan kita merasakan banyak hal yang bisa dilakukan tetapi tidak dilakukan terjadi,” ujar Fadli, yang juga Wakil Ketua DPR. (DON)