JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Menristekdikti M Nasir mengatakan pihaknya sedang melakukan penyelidikan terkait tewasnya 3 mahasiswa setelah mengikuti kegiatan Mapala UII. Dia menegaskan tidak boleh ada kekerasan di kampus.
“Semua kegiatan kekerasan di dalam kampus harus ditindak secara hukum. Oleh karena itu, informasi yang saya dapat itu lagi penyelidikan kasus ini ke Yogya, melalui koordinator perguruan tinggi swasta Yogya dan rektor UII,” ujar Nasir di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (25/1/2017).
Nasir meminta untuk dilakukan visum untuk memastikan adanya dugaan kekerasan. Dia menegaskan telah melarang tindakan kekerasan di lingkungan kampus.
“Penelusuran tersebut karena terjadi meninggal apakah meyakinkan terjadinya kekerasan saya minta divisum,” ucap Nasir.
“Tindakan visum harus dilakukan untuk memastikan tindak kekerasan karena kami sudah mengeluarkan rekomendasi tidak boleh ada kekerasan di dalam kampus khususnya dalam kegiatan kemahasiswaan baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Apapun terjadi kekerasan di dalam kampus kami akan melarang,” sambungnya.
Nasir menegaskan ada sanksi hukum jika terbukti ada tindakan kekerasan di lingkungan kampus. “Sanksi hukum berjalan karena sesuai peraturan perundang-undangan yang ada. Aturannya jelas,” tegas dia.
Nasir juga akan memberikan sanksi pada pihak universitas. Namun dia masih akan mengkajinya setelah menunggu hasil penyelidikan.
“Pasti akan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Nanti tingkat kesalahannya seperti apa kita cek dulu. Ini kan angkatan 2015 kalau saya mengambil bentuk logikanya biasanya terjadi di angkatan baru 2016-lah katakan. Ini 2015 apakah terjadi kekerasan kami sangsi belum tahu, informasi yang jelas pasang surut. Kita perlu klarifikasi dulu,” beber dia.
Dia mengatakan pemanggilan kepada pihak universitas akan dilakukan oleh Kopertis. Nanti dia juga akan meminta klarifikasi langsung saat kunjungannya ke Yogya nanti.
“Kopertis nanti tugasnya karena wilayah di Yogya. Nanti saya tgl 30 ada agenda di Yogya sekalian saya panggil,” paparnya.
Seperti diketahui, total peserta diksar ada 37 mahasiswa dari berbagai fakultas di UII, sebanyak 34 peserta laki-laki dan 3 orang perempuan. Tiga mahasiswa UII yang tewas adalah Ilham Nurfadmi Listia Adi (20), yang sudah dipulangkan ke Lombok pada Rabu (25/1); Muhammad Fadli (19); dan Syaits Asyam (19), setelah menggikuti kegiatan TGC di lereng selatan Gunung Lawu di Desa Gondosuli, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, pada 13-20 Januari 2017.
Selain itu, masih ada 5 orang yang sedang dirawat di rumah sakit. Kelimanya dirawat setelah menjalani pemeriksaan untuk kedua kalinya di Jogja International Hospital (JIH) pada Selasa (23/1). Selain lima mahasiswa itu, ada 27 orang yang diperiksa di sana. Sedangkan dua mahasiswa dilaporkan sudah tidak berada di Yogyakarta karena pulang ke daerah asalnya. (MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Hadi Tjahjanto berjanji untuk transparan dalam mengadakan alat utama sistem persenjataan (alustsista). Misalnya untuk tahap perencanaan pembelian jet tempur, Hadi akan mendampingi langsung sejak tahap awalnya.
“Untuk itu saya akan lakukan pendampingan mulai dari proses perencanaan, proses pengadaan, proses penerimaan barang, agar barang alutsista yang kita minta sesuai dengan pemintaan,” kata Hadi di Mabes Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (24/1/2017).
Dalam pengadaan pesawat, TNI AU akan bekerjasama dengan Kementerian Pertahanan pimpinan Ryamizard Ryacudu. Spesifikasi yang diinginkan Hadi adalah jet tempur canggih generasi 4,5.
“Ya kita kana menyerahkan spek (spesifikasi) kita ke Kemenhan. Kita tidak tahu merek apa saja. Kita hanya pengguna, kebijakan merek ada di Kemenhan,” kata Hadi.
Apapun merek pesawatnya, yang penting spesifikasinya cocok dengan yang diajukan TNI AU. Bila tidak sesuai, TNI AU akan ‘protes’ ke Menhan selagi sempat. Tentu protes di sini adalah protes sesuai prosedur.
“Kita akan sampaikan dengan surat kepada Kemhan, bahwa tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita harus berani. Dan Pak Menteri (Ryamizard) orangnya terbuka, kita akan sampaikan surat ke sana,” kata Hadi.
Sebagaimana diketahui, pesawat generasi 4,5 termasuk Sukhoi SU-35. Pembelian pesawat tempur Sukhoi Su-35 dari Rusia masih dalam tahap perencanaan lebih lanjut di Kementerian Pertahanan. (ADI)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan jembatan Layang ‘Pelangi’ Antapani bisa jadi proyek percontohan nasional pembangunan flyover di daerah lainnya. Teknologi yang digunakan dinilai berkualitas dan terbukti bisa menhemat biaya serta meringkas waktu pembangunan.
Seperti diketahui, Jembatan Layang Pelang Antapani ini merupakan pilot project yang menggunakan teknologi corrugated mortar busa Pusjatan (CMP), yang baru pertama kali diterapkan di Indonesia. Baja struktur yang digunakan di Jembatan Layang Antapani berbentuk corrugated atau armco, dengan tiga jumlah bentang. Panjang untuk bentang tengah adalah 22 meter dengan tinggi ruang bebas vertikal 5,1 meter, dan lebar bentang lainnya adalah 9 meter.
“Semua harus dengan teknologi ini. Apalagi anggaran kita terbatas tapi mencapai hasil harus lebih banyak,” jelas JK usai peresmian di Jalan Jakarta, Kota Bandung, Selasa (24/1/2017).
Menurut JK, bukan tidak mungkin proyek pembangunan jembatan ke depan akan menekan anggaran. Dengan teknologi yang digunakan di Jembatan Layang Antapani bisa menghemat 30 persen biaya dari jembatan konvensional dengan proses pengerjaan 50 persen lebih cepat.
“Bisa jadi referensi tapi harus konsisten dan profesional. Karena jika konsistesi tidak bagus, kita tidak bisa. jika ini berhasil, maka akan menjadi suatu teknologi baru dan bisa dibayangkan berapa penghematan,” pungkas JK. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Laode M Syarif kembali menyampaikan usulan agar dana partai politik (parpol) 50 persen ditanggung negara. Hal itu disampaikan Laode saat rapat dengan Komisi III DPR RI pada Rabu pekan lalu.
Fraksi Partai Gerindra di DPR RI setuju agar dana bantuan pemerintah untuk partai politik dinaikkan dari yang sekarang hanya Rp 108 per suara. Namun, Gerindra akan melihat sesuai kemampuan finansial pemerintah.
“Bagi Gerindra idealnya ada penambahan tetapi disesuaikan dengan kemampuan pemerintah. Kita tidak ingin memaksakan pemerintah kalau dana nya tidak ada,” ujar Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria saat dihubungi, Senin (23/1/2017).
Gerindra tidak menyebutkan kisaran kenaikan dana saat mengajukan daftar inventaris masalah (DIM) RUU Pemilu ke pemerintah. Namun, Riza menilai angka Rp 108 per suara sangat kecil.
“Kita nggak sebut ya dana persisnya, kita setuju pemerintah bahwa ada tambahan dana parpol karena partai politik merupakan instrumen demokrasi. Uang yang sekarang Rp 108 sangat kecil,” jelas Riza yang juga Wakil Ketua Pansus Pemilu DPR RI dari Fraksi Gerindra itu.
“Maka kita mendukung peningkatan, tetapi kita menyesuaikan kemampuan pemerintah. Maka dari itu soal besaran dikembalikan kepada kemampuan pemerintah,” lanjutnya.
Menurut Riza, wacana penambahan bantuan dana parpol sudah diusulkan oleh Mendagri Tjahjo Kumolo sebelum pembahasan Pansus RUU Pemilu di DPR. “Soal penambahan bantuan ke parpol sudah lama disampaikan langsung dari Mendagri sebelum pembahasan Pansus,” ujar Riza.
Sebelumnya, KPK juga menyampaikan porsi ideal dana parpol sebesar 50 persen ditanggung negara. Hal itu disampaikan saat rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR pekan lalu.
“Pendanaan parpol, KPK mengusulkan agar negara ikut membantu pendanaan dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara, kondisi geografi. Porsi ideal diusulkan 50 persen dari kebutuhan parpol dengan kenaikan bertahap secara proporsional,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di ruang rapat Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/1).
“Alokasi bantuan sebanyak 25 persen untuk perekrutan dan 75 persen untuk pendidikan,” imbuh Syarif. (ADI)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Kulon Progo, DIY, bukan daerah endemis antraks. Namun belakangan, ada kasus mirip serangan antraks. Kementerian Pertanian pun turun untuk menelusuri.
Serangan antraks ini terungkap setelah sejumlah orang terkena penyakit kulit pada Desember 2016. Tim RSUP Dr Sardjito Yogyakarta mengecek dan berdasarkan hasil laboratorium, penyakit tersebut ditengarai sebagai antraks.
Direktur Kesehatan Hewan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Fadjar Sumping Tjatur Rasa dalam rilisnya, Sabtu (21/2017), 1 sapi dan 18 kambing di beberapa desa di Kulon Progo mati mendadak dan tidak dilaporkan ke instansi terkait. Baru setelah ada kasus pada manusia, kejadian itu diketahui.
Laporan masuk ke Balai Besar Veteriner (BBVet) Wates pada 10 Januari 2017. BBVet merupakan kepanjangan tangan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan. Berdasarkan hasil uji laboratorium BBVEt telah terjadi dugaan antraks tipe kulit yang mengakibabatkan kematian 1 sapi dan belasan kambing.
“Sampai saat ini 17 kambing dan 1 sapi mati,” kata Fadjar.
“Ada 16 orang yang menderita antraks tipe kulit. 15 di antaranya sembuh, dan 1 meninggal. Untuk kasus meninggal, belum bisa dipastikan (antraks) karena yang bersangkutan juga sakit diabetes dan jantung serta berusia lanjut (78 tahun),” tambah Fadjar.
Untuk menangani kasus ini, Kementan membentuk tim yang diketahui Sekda dan melibatkan Dinkes, BBVet, dan instansi terkait. Juga mendirikan posko dan membatasi lalu lintas ternak.
“Selain itu juga mengobati ternak, memberi vaksin, desinfektan, hingga sosialisasi,” jelas Fadjar.
Menurut Fadjar, koordinasi terus dilakukan. Harapannya, kasus tersebut tidak meluas.
Sementara Sekjen Dewan Peternak Rakyat Nasional, Ade Zulkarnaen, dalam kesempatan terpisah, meminta pemerintah tidak fokus pada daerah wabah saja. Tapi harus memantau secara menyeluruh. Menurut dia, jangan sampai muncul persepsi kemunculan wabah ini membuat masyarakat tak mau mengonsumsi daging sapi lokal.
“Lalu ujung-ujungnya memuluskan impor daging,” kata Ade.(MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Ketua Komisi Perempuan Remaja dan Keluarga Majelis Ulama Indonesia (MUI) Istibsyaroh berkunjung menemui Presiden Israel Reuven Rivlin di Tel Aviv. Komisi VIII DPR yang membidangi agama menyayangkan sikap Istibsyaroh.
“Orang Islam apalagi tokoh sangat diperintahkan taat kepada komitmen dan kepada pemimpinnya. Bangsa Indonesia sudah komitmen tidak membuka hubungan diplomatik (dengan Israel) sehingga tidak ada pertemuan dalam bentuk apapun,” kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid melalui pesan singkat, Jumat (20/1/2017).
Pertemuan tersebut sangat disayangkan karena dapat melukai perasaan bangsa Indonesia. Sodik mengatakan bahwa saat ini diisukan pihak Israel akan memindahkan ibukota ke Yerusalem.
“Pertemuan seorang tokoh MUI dengan pihak Israel semakin terasa menggangu perasaan bangsa Indonesia dan umat Islam karena kezaliman Israel kepada Palestina yang terus-menerus, yang terakhir isu pemindahan ibukota ke Yerusalem,” ujar politikus Gerindra ini.
Baca Juga: Ini yang Disampaikan Presiden Israel ke Pejabat MUI
Oleh sebab itu, Sodik menyarankan agar setiap tokoh sebisa mungkin tidak melakukan kontak dengan pihak Israel. “Dengan pertimbangan-pertimbangan tadi harusnya seorang tokoh mengesampingkan pertimbangan dan alasan lain untuk hadir dengan pemimpin Israel,” urainya.
Komisi VIII DPR akan rapat dengan MUI pada bulan Maret 2017 mendatang. Hal ini akan ditanyakan saat rapat.
“Iya, kami akan panggil MUI sekalian klarifikasi beberapa masalah dan program MUI,” ucap Sodik.
Dilansir dari Israel Ministry of Foreign Affairs, pertemuan itu berlangsung pada Rabu (18/1) kemarin. Istibsyaroh mengunjungi Israel atas inisiatif Australia/Israel and Jewish Affairs Council (AIJAC).
Rivlin, dalam keterangan lewat Juru Bicara Presiden ini, secara hangat menerima delegasinya. Dia menjelaskan kepada Istibsyaroh bahwa demokrasi di Israel bukan hanya untuk Yahudi melainkan untuk semua orang.
MUI juga mendengar kabar itu dan berharap itu adalah kabar hoax. Selain itu, MUI berencana membahas sanski yang bisa dikenakan ke Istibsyaroh.
“Saya kira iya (sanksi). Pasti akan dirapatkan di rapat pleno hari Selasa (24/1),” kata Ketua Komisi Hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat HM Baharun saat dihubungi khatulistiwaonline, Jumat (20/1). (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Partai Golongan Karya mengusulkan agar ambang batas partai politik boleh menempatkan wakilnya di DPR (Parliamentary Threshold) naik dari saat ini 3,5 persen menjadi 10 persen. Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan mengisyaratkan tak sepakat dengan wacana tersebut.
Zulkifli yang juga Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat itu mengingatkan agar politikus di DPR tidak membuat peraturan yang bertujuan menjegal pilihan rakyat. Dia pun tak setuju jika aturan soal parliamentary threshold dibuat dengan tujuan jegal-menjegal.
“Jangan membuat peraturan untuk menjegal pilihan rakyat,” kata Zulkifli kepada wartawan, Rabu (18/1/2017).
Menurut dia, demokrasi di Indonesia saat ini sudah bagus. Prinsip demokrasi adalah setiap orang berhak memilih dan dipilih sebagai anggota DPR. Ketika seorang calon anggota legislastif sudah terpilih oleh rakyat lalu tidak bisa duduk di parlemen, maka itu berarti mengabaikan prinsip demokrasi.
“Kalau (parliamentary threshold) dibatasi, coba bayangkan orang sudah terpilih secara demokratis tak bisa jadi (anggota DPR) tapi yang tak terpilih justru bisa. Itu mengabaikan prinsip demokrasi,” kata dia
“Prinsip-prinsip demokrasi harus diutamakan,” tambah Zulkifli.
Sebelumnya anggota Panitia Khusus Rancangan Undang-undang tentang Penyelenggaraan Pemilu dari Fraksi Golkar Rambe Kamarul Zaman mengatakan pihaknya mengusulkan Parliamentary Threshold 10 persen. Angka itu diusulkan agar jumlah fraksi di DPR tidak terlalu banyak.
“Sekarang ambang batas parlemen, batasan bentuk fraksi di DPR. Kalau Partai Golkar sudah mengajukan 10 persen,” kata Rambe
dalam konferensi pers yang digelar di Rang Rapat Fraksi Partai Golkar, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/1/2017). (ADI)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyebut ada pihak yang coba membenturkan seolah dirinya tidak sejalan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Tito menegaskan dirinya tetap menghormati MUI.
Hal ini disampaikan Tito terkait pemaparannya saat menjadi keynote speaker dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk ‘Fatwa MUI dan Hukum Positif’ di PTIK, Jakarta Selatan, Selasa kemarin.
“Tolong dicatat, karena saya lihat ada beberapa yang memberikan komentar bahkan seolah-olah saya tidak sependapat, membenturkan seolah-olah saya tidak sejalan dengan fatwa MUI, tidak mungkin,” kata Tito di Mapolda Metro Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Rabu (18/1/2017).
Tito menyatakan, dia mengawali pemaparannya itu dengan mengatakan MUI merupakan lembaga terhormat dan fatwa MUI adalah fatwa yang dihormati.
“Apalagi saya sendiri sebagai umat Islam. Ada fatwa MUI nggak ngerokok ya saya upayakan nggak ngerokok juga,” ujarnya.
MUI dikatakan Tito adalah lembaga yang sangat penting dan harus dihormati serta memiliki perananan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Banyak fatwa-fatwa yang dikeluarkan MUI yang menjadi tuntunan bagi umat Islam.
“Cuma memang ada beberapa fatwa yang terakhir, dari sudut pandang kepolisian itu membawa dampak sosial dan dampak hukum,” tuturnya.
Tito mencontohkan seperti fatwa MUI soal larangan bagi umat Islam memakai pakaian Natal. Ada pihak-pihak yang ingin menegakkan fatwa MUI dengan sejumlah cara seperti sweeping, tindakan kekerasan di Solo, memukuli orang-orang hingga pohon-pohon Natal kemudian dirubuhkan.
Karena itu para pelauku ditangkap dan tersangkanya dibawa ke Polda Jawa Tengah. Di tempat lainnya seperti Bekasi dan Surabaya, massa ramai-ramai mendatangi mal atas nama sosialisasi. Pemilik dan manajemen mal dipaksa membuat pernyataan atas nama sosialisasi.
“Nah ini kan bagi kami Polri merupakan suatu persoalan yang perlu dipecahkan. Oleh karena itu salah satu upaya memecahkan persoalan itu adalah meminta masukan,” ujarnya.
“Yang ingin saya klarifikasi di sini, tolong dicatat bahwa FGD itu adalah ajang diskusi ilmiah. Saya meminta kepada Gubernur PTIK Irjen Sigit, ini ada persoalan dari sudut pandang keamanan, yang berkaitan dengan fatwa MUI dan hukum positif yang sudah jadi polemik selama ini–Alangkah baiknya kita dengarkan pendapat para ahli-ahli melalui diskusi yang hanya fokus. Bukan diskusi besar,” sambungnya.
Kata Tito, dialog ilmiah tersebut merupakan dialog intelektual dengan referensi-referensi sehingga memiliki landasan akademik yang kuat untuk menentukan sikap Polri.
“Jadi sama sekali bukan bermaksud untuk mendiskreditkan. Apalagi saya sudah menyampaikan fatwa MUI bukan sesuatu yang dilarang, bukan sesuatu yang haram bahkan kita butuhkan,” ucapnya.
Persoalannya, menurut Tito, yaitu ketika ada yang ingin menegakkan fatwa tersebut. “Terus apa boleh ditegakkan? Siapa yang harus menegakkan? Siapa yang harus mensosialisasikan? Ini banyak pertanyaan-pertanyaan intelektual yang harus dijawab dengan dialog intelektual,” sebutnya.
Karena itu, tujuan diskusi ilimah untuk memberikan masukan kepada Polri sehingga memiliki referensi. Tito juga mengutip ucapan Joseph Mayone Stycos dalam bukunya Louis Richardson Theorysm, ‘if policy without theory is for gambler. Theory without policy is for academics’.
“Teori tapi tanpa didukung dilaksanakan dengan kebijakan itu hanya untuk para akademisi. Tapi kebijakan yang dibuat tanpa teori, itu spekulasi, gambling kita. Yang paling tepat adalah dalam membuat kebijakan disertai dengan landasan teori dan kajian akademik yang kuat. Jadi tujuan kita kemarin adalah salah satu cara untuk mendapatkan landasan akademik, bukan suatu keputusan,” tuturnya. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Marsdya Hadi Tjahjanto resmi dilantik menjadi Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) oleh Presiden Joko Widodo. Setelah dilantik, Hadi naik pangkat menjadi Marsekal.
Keputusan Presiden tentang kenaikan pangkat Hadi dibacakan oleh Sekretaris Militer Presiden Marsma Trisno Hendradi. Ada pun nomor Keppres tersebut adalah 03/TNI/2017.
Setelah pembacaan Keppres, Jokowi langsung menyematkan tanda kepangkatan di pundak Hadi. Kini ada empat bintang yang disandang oleh Marsekal Hadi Tjahjanto.
Sebelum menjabat sebagai KSAU menggantikan Marsekal Agus Supriatna, Hadi merupakan Irjen Kementerian Pertahanan. Dia menjabat posisi itu selama beberapa bulan.
Lulusan AAU angkatan 1986 itu sebelumnya menjadi Sekretaris Militer Presiden Jokowi sejak 2015 hingga 10 Oktober 2016. Sebelumnya lagi, Hadi adalah Danlanud Abdulrachman Saleh, Malang pada 2015.
Hadi juga pernah menjadi Danlanud Adi Soemarmo, Surakarta pada tahun 2010-2011. Ketika itu, Presiden Jokowi masih menjabat sebagai Wali Kota Surakarta.
Nama perwira tinggi dari Korps Penerbang TNI AU tersebut semakin dikenal masyarakat saat mengemban tugas menjadi Kepala Dinas Penerangan TNI AU (Kadispenau) pada 2013-2015. (MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Rapat pimpinan (Rapim TNI) masih berlanjut di hari kedua ini. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyatakan dalam Rapim ini, turut pula dibahas mengenai bantuan TNI untuk Polri dalam menghadapi ormas-ormas yang bertentangan dengan Pancasila.
“Rapim TNI kali ini dinilai sangat strategis dalam melanjutkan kehidupan berbangsa dan bernegara,” ungkap Gatot di lokasi Rapim, Aula Gatot Subroto, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (17/1/2017).
Gatot mengingatkan, seluruh komponen bangsa wajib bekerja sama untuk menjaga kestabilan bangsa. Seluruh peserta Rapim TNI disebutnya bertekad menciptakan suasana kondusif.
“Mendukung pemerintah yang sah yang dipimpin oleh Presiden Jokowi yang dipilih secara proses konstitusi,” tegas Gatot.
“Dan dalam menghadapi kompetisi global yang disampaikan presiden, TNI berkomitmen mendukung semua program pemerintah dan sepakat untuk menghadapi semua ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan radikalisme,” imbuh jenderal bintang empat tersebut.
Ormas yang akan dihadapi TNI menurut Gatot termasuk ormas-ormas yang mengganggu pembangunan nasional. Ini menjadi poin penting yang dibahas dalam rapim.
“Sehingga dalam rapim ini sejumlah kementerian ikut memberikan arahan, petunjuk, agar semua dapat berjalan lancar dan TNI dapat membantu program-program pemerintah baik di pusat maupun di daerah,” ujar Gatot.
Sejumlah jajaran di Kabinet Kerja memang turut menjadi pembicara dalam Rapim TNI. Seperti Menko Polhukam Wiranto, Menko Kemaritiman Luhut B Pandjaitan, Menhan Ryamizard Ryacudu, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menlu Retno LP Marsudi, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.
Hari ini, Menkum HAM Yasonna Laoly, Seskab Pramono Anung, dan Mensesneg Pratikno menjadi pemberi materi. Rapim TNI diikuti oleh 262 perwira tinggi. Sebanyak 184 Pati dari TNI dan 78 Pati dari Polri. (ADI)