JAKARTA,khatulistiwaonline.com –
Kapolda Metro Jaya Irjen M Iriawan dan jajarannya memantau langsung pergerakan ribuan massa demo 4 November. Kapolda bahkan sampai naik bronto skylift memantau massa dari ketinggian.
Pantauan khatulistiwaonline, Irjen M Iriawan melakukan pemantauan di depan Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (4/10/2016). Di lokasi sudah ada ratusan massa pendemo yang berorasi dan meneriakkan yel-yel.
Massa lainnya masih terkonsentrasi di kawasan Masjid Istiqlal dan sejumlah titik lainnya. Seluruh massa demo dijadwalkan bergerak usai salat Jumat nanti.
Irjen M Iriawan melakukan pemantauan didampingi Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Awi Setiyono dan Kapolres Jakarta Pusat Kombes Dwiyono. Dia melihat situasi dan kesiapan anak buahnya mengamankan massa yang terus berdatangan ke arah Istana Merdeka.
Kapolda Metro Jaya bahkan menaiki bronto skylift yang terparkir di dekat kawasan Silang Monas dekat Istana Merdeka untuk memantau massa. Dia ditemani oleh Kombes Dwiyono dan Kombes Awi Setiyono.
Kapolda Metro Jaya memantau situasi massa dari ketinggian 90 meter menggunakan bronto skylift ini. Bronto Skylift adalah peralatan milik Dinas Pemadam Kebakaran yang biasa digunakan untuk mengevakuasi korban kebakaran yang terjebak di gedung bertingkat.
Situasi di sekitar Istana Merdeka sendiri pukul 10.40 WIB terpantau kondusif. Polisi melakukan penjagaan di seputar Istana, tepatnya ring 2. Ring 1 sudah dijaga oleh TNI. Di sepanjang Istana Merdeka juga sudah dipasangi kawat berduri. Mobil Water Cannon dan Barracuda juga sudah disiagakan. (NOV)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Istana Kepresidenan menggelar konferensi pers. Mensesneg Pratikno mengatakan pemerintah keberatan dengan putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) soal dokumen TPF Munir.
“Tadi saya juga melaporkan mengenai KIP. Tadi saya melaporkan bahwa Setneg mengajukan keberatan atas putusan itu,” ujar Pratikno dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan, Jumat (4/11/2016).
Pratikno mengatakan pemerintah keberatan dengan putusan itu karena bisa menimbulkan banyak penafsiran. Putusan KIP itu sendiri pada intinya meminta pemerintah untuk mempublikasikan dokumen hasil penyelidikan yang dilakukan TPF atas pembunuhan Munir Thalib.
Hadir dalam jumpa pers ini Seskab Pramono Anung. Dalam jumpa pers ini Pramono juga naik ke podium untuk menyampaikan mengenai proyek listrik 35 ribu watt.
Sementara itu di luar kompleks Istana massa demonstrasi 4 November mulai menggelar aksi. Puncak aksi akan mulai dilakukan pukul 13.00 WIB. (RIF)
SURABAYA,khatulistiwaonline.com –
Sekitar 2,5 jam lebih, Dahlan Iskan selesai menjalani pemeriksaan saksi kasus mobil listrik. Namun, mantan Menteri BUMN tidak berkomentar banyak dan emilih banyak tersenyum.
Dengan didampingi beberapa orang, sekitar pukul 12.35 Wib keluar dari lift usai menjalani pemeriksaan dari penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai saksi kasus mobil listrik.
“Biar kejaksaan saja yang ngomong,” kata Dahlan sambil tersenyum, Kamis (3/11/2016).
Ketika disinggung rentetan kasus yang disangkakan pada dirinya usai tak lagi menjabat Menteri BUMN. Apakah ada harapan yang disampaikan pada pemerintah atau negara? Eks Menteri BUMN ini kembali menjawabnya sambil tersenyum. “Saya ini siapa berharap pada negara,” katanya sambil tersenyum.
Dahlan yang juga tersangka kasus pelepasan 33 aset PT PWU perusahaan BUMD Provinsi Jatim ini juga enggan memberi pernyataan banyak terkait pemeriksaan dirinya. “Atur lah, kalian kan pandai mengatur semuanya,” pungkas Dahlan sambil masuk ke dalam mobil Innova tanpa menjelaskan maksud penyataan terakhirnya.
Kasus mobil listrik berawal pada Juli 2012 saat dibentuk panitia nasional penyelenggaraan KTT APEC 2013 di Bali. Direktur PT Sarimas Ahmadi Pratama, Dasep Ahmad, jadi pesakitan karena dianggap merugikan negara. Dia tak memproduksi mobil listrik, melainkan hanya memodifikasi. Dalam dakwaan, Dasep menyebut Dahlan yang saat itu sebagai Menteri BUMN sebagai wakil penanggung jawab bidang pelaksana proyek. (MAD)
JAKARTA,KHATUISTIWAONLINE.COM
Presiden pertama Timor Leste Xanana Gusmao menyatakan seni musik bisa menguatkan dan menjalin persatuan yang kuat antarnegara.
Hal itu diutarakan Xanana saat menghadiri acara Dangdut Academy Asia 2 yang ditayangkan live oleh Indosiar di studio 5 Daan Mogot, Jakarta Barat.
Menurut Xanana, musik terutama dangdut mampu menurunkan tegangan antarnegara. Dengan musik, persahabatan bisa dirajut lebih dalam.
“Menyatukan lewat seni, musik. Itu bisa memperkuat hubungan antara masyarakat, toleransi saling menghormati dan prinsip yang akan terus menerus pertemanan bisa menjadi basis pada perdamaian dunia. Ini bagus sekali, kita enjoy,” kata Xanana, Rabu 2 November 2016 malam.
Ia melanjutkan, acara Dangdut Academy Asia 2 Indosiar yang melibatkan pemuda-pemudi dari Asia serta artis berbakat di negaranya masing-masing, otomatis menyejukan hubungan antarnegara. Konsep Dangdut Academy, kata Xanana, bisa melanggengkan perdamaian bagi pesertanya.
“Congratulations Indosiar, terus-menerus untuk jadi referensi pada negara lain di dunia, di Asia setidak-tidaknya masih peace full. Oleh karena itu partisipasi antarnegara atau pemerintahnya dapat menutup gap yang ada,” beber dia.
Menyambung pernyataan Xanana Gusmao, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menuturkan, acara Dangdut Academy Asia 2 bisa memperkuat dan mempersatukan antarbangsa, khususnya di kawasan Asia.
“Saya itu terharu Thailand bisa melantunkan lagu dangdut. Seni juga bisa difungsikan mempersatukan,” tutur Din.
“Kalau politik bisa memecah-belah, tapi seni mempersatukan,” demikian Din Syamsuddin.(RIF)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com –
Demo besar akan dilangsungkan pada Jumat 4 November nanti. PT KAI mengantisipasi: pemberangkatan kereta jarak jauh dilakukan dari Stasiun Jatinegara.
“Dilakukan langkah untuk mengantisipasi kemacetan yang kemungkinan akan terjadi akibat rencana adanya aksi unjuk rasa damai di sekitaran Stasiun Gambir,” kata Senior Manajer bidang Humas KAI Daops I Sapto Hartoyo dalam keterangannya, Rabu (2/11/2016).
Kereta-kereta yang sedianya berangkat dari Stasiun Gambir, akan memulai perjalanan dari Stasiun Jatinegara. Stasiun Gambir yang terletak di Jl Medan Merdeka Timur menjadi salah satu tempat yang dilintasi massa pendemo.
Kereta yang terkena imbas pengalihan antara lain, KA 14 (Argo Muria) keberangkatan pukul 07.00 sampai KA 48 (Sembrani) keberangkatan pukul 19.15. Para penumpang yang sudah memiliki tiket/kode booking KA pada jam keberangkatan tersebut dapat naik dari Stasiun Jatinegara.
“Pastikan selalu nama yang tertera pada tiket/kode booking anda sesuai dengan nama yang tertera pada kartu identitas Anda,” ujar Sapto.
Berikut nama kereta eksekutif yang berangkat dari Stasiun Jatinegara:
1. Argo Muria
2. Argo Dwi Pangga
3. Parahiyangan
4. Taksaka
5. Tegal Bahari
6. Argo Anggrek
7. Argo Jati
8. Cirebon Ekspress
9. Bangunkarta
10. Sindoro
11. Bima
12. Gajayana
13. Sembrani. (RIF)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Polri sudah menerima surat pemberitahuan dari kelompok massa yang akan berdemo 4 November. Dalam surat dilaporkan ada 100 ribu orang yang diperkirakan ikut berunjuk rasa terkait Ahok.
“Kemarin (laporan) sudah diterima. (Penanggung jawab) Disebutkan Kiai Bahtiar Nasir tercatat dengan mengikutsertakan 100 ribu (massa) di dalam surat,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (2/11/2016).
Menurut Boy, laporan pemberitahuan diterima dari gerakan masyarakat yang mendukung fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Demonstrasi dilakukan pada Jumat 4 November hingga pukul 18.00 WIB.
“Mereka akan bubar,” ujar Boy Rafli soal kemungkinan pendemo tetap bertahan setelah pukul 18.00 WIB.
Dalam demo 4 November, ada beberapa tempat dijadikan titik lokasi unjuk rasa massa, yaitu Istana dan Gedung DPR.
“Rencana ke kantor DPR dan istana negara. Tentu kita melakukan pengawalan, termasuk di lokasi baik itu di Masjid Istiqlal, depan Istana,” tuturnya.
Boy juga mengimbau masyarakat dari luar Jakarta yang hendak ikut dalam aksi agar tetap tertib. “Yang terpenting menjaga ketertiban bersama. Enggak masalah datang ke ibu kota, asal jangan melanggar hukum,” ujarnya.
Personel gabungan yang dikerahkan untuk mengamankan demo 4 November mencapai 18 ribu personel. Personel itu merupakan gabungan unsur Polri, TNI, dan Satpol PP. (NOV)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com –
Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengatakan telah menjelaskan tentang penganggaran proyek pengadaan kartu tanda penduduk berbasis Elektronik alias e-KTP kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang memeriksanya, Selasa, 1 November 2016. Menteri Keuangan periode 2010-2013 itu menceritakan ulang tentang proyek senilai Rp 5,9 triliun yang belakangan disidik KPK lantaran diduga mengandung korupsi itu.
“Saya diperiksa sebagai mantan Menteri Keuangan, saya menjelaskan pengelolaan keuangan negara,” kata Agus kepada wartawan di gedung KPK usai pemeriksaan. Agus mengklaim, yang dilakukan Kementerian Keuangan ketika itu sudah sesuai dengan Undang-Undang (UU) tentang Keuangan Negara dan UU tentang Perbendaharaan Negara.
Berdasarkan dua aturan itu, Agus mengatakan Kementerian Keuangan hanya menjadi pengelola keuangan negara layaknya bendahara umum yang mengelola otoritas fiskal negara. Adapun kuasa pengelolanya adalah presiden. “Tapi dalam konteks ini, presiden memiliki kementerian dan lembaga yang bertindak sebagai pengguna anggaran,” katanya.
Proyek e-KTP merupakan program Kementerian Dalam Negeri. Proyek itu dianggap perlu agar negara bisa menerapkan kepemilikan single identity number bagi warganya. Maka itu, menurut Agus, Kemendagri bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran. “Pelaksanaan anggaran itu termasuk lelang, pengikatan, pengujian, hingga pembayarannya,” ujar Agus.
Dalam konteks proyek e-KTP, menurut Agus, tanggung jawab Kemenkeu adalah melakukan pengujian terhadap kondisi keuangan negara untuk membiayani proyek tersebut. “Sedangkan dalam proyek e-KTP, kami baru transfer uangnya setelah pengurusan anggarannya sudah betul,” ujar dia.
Proyek e-KTP mengaplikasikan kontrak tahun jamak. Menurut Agus, Kemenkeu bertanggung jawab dalam memutuskan kontrak tahun jamak. Biasanya, menurut dia, kontrak tahun jamak diajukan pengguna anggaran yang menerima mata anggaran dan merasa proyeknya tidak bisa selesai dalam waktu setahun sekaligus tidak bisa memecah satuan proyek itu.
Dalam konteks proyek e-KTP, menurut Agus, Kemendagri mengusulkan kontrak tahun jamak dan sudah meyakinkan Kemenkeu tentang pelaksanaannya. Hasil pekerjaan yang membutuhkan waktu 3 tahun dianggap akan jelek jika dipaksakan selesai dalam waktu setahun. “Kementerian pengaju kontrak tahun jamak bertanggung jawab mutlak,” ujar dia. Sedangkan tanggung jawab Kemenkeu berbeda: Mutlak menyiapkan anggarannya.
Setelah kontrak tahun jamak disetujui, Agus melanjutkan, baru Kemendagri melakukan pengadaan, tender, dan pengikatan pembayaran. “Ketika Menkeu menyetujui penganggaran proyek, bukan berarti Menkeu menyetujui proses pengadaan yang akan dijalankan pengaju proyek itu,” kata Agus.
Agus menjabat Menkeu menggantikan Sri Mulyani pada 20 Mei 2010. Agus menerima pengajuan penganggaran proyek e-KTP lima bulan kemudian, pada 21 Oktober 2010. Kemudian pada 13 Desember 2010, Agus menolak pengajuan itu. “Saya menolak karena yang diajukan adalah multiyears anggaran, bukan multiyears contract,” katanya. “Jadi yang menolak pertama kali itu saya.(HAR)
KUPANG,khatulistiwaonline.com
Pakar komunikasi dari Universitas Nusa Cendana, Prof Dr Aloysius Liliweri, mengatakan, untuk membendung provokasi dalam komunikasi media sosial maka masyarakat perlu diberikan pendidikan mengenai media literasi.
“Pendidikan media literasi memungkinkan orang akan memilih media sesuai dengan kebutuhannya berkomunikasi, tidak asal ikut-ikutan,” kata direktur Pascasarjana Universitas Nusa Cendana itu, di Kupang, Selasa.
Dia mencontohkan, salah satu penggunaan jenis media sosial yang paling banyak menggambarkan fenomena komunikasi yang mengandung unsur provokatif dan banyak menebar kebencian yaitu facebook.
Hal itu, lanjut dia, terjadi karena masyarakat berbagai kalangan dan usia bisa dengan mudah mengakses jenis media sosial tersebut bahkan bisa mengelabuhi lawan bicara dengan membuat akun pengguna palsu.
“Kemudahan akses ini yang menyebabkan orang bisa saja menyalahgunakan untuk kepentingannya namun merugikan orang lain,” katanya menambahkan, bahkan tidak jarang gap komunikasi di media sosial berujung pada konflik.
Untuk itu, katanya, masyarakat harus mendapat pendidikan dan penyadaran yang memadai mengenai pentingnya media literasi terutama untuk pelajar di berbagai jenjang pendidikan.
“Butuh kerja sama semua pihak baik tokoh masyarakat, tokoh agama, guru-guru agar melalui perannya masing-masing bisa memberikan imbauan dan penyadaran kepada masyarakat untuk cerdas memanfaatkan media,” katanya.
Selain pembelajaran media literasi, lanjut dia, provokasi dalam media sosial juga bisa dikurangi melalui peran aparat keamanan atau kepolisian setempat.(NOV)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Kemacetan panjang terjadi di dalam Tol Jatiwarna arah Cikunir, Bekasi, Jawa Barat. Kemacetan sepanjang 7 kilometer itu disebabkan adanya volume kendaraan yang padat.
“Iya betul ada kepadatan volume kendaraan sejauh 7 kilometer, persisnya dari Jatiwarna hingga Cikunir. Mulai jam berapa belum bisa dipastikan,” kata petugas Jasa Marga Traffic Information Center, Mutia, saat dihubungi khatulistiwaonline, pukul 17.55 WIB, Sabtu (29/10/2016).
Mutia menambahkan laju kendaraan masih dapat melaju di bawah 20 kilometer per jam. Menurut Mutia, terjadi juga kemacetan menjelang pintu gerbang tol Bekasi Barat dikarenakan genangan air dan proyek LRT.
“Iya, tadi karena genangan air pasca hujan, ditambah proyek LRT dekat tol Bekasi Barat arah Cikampek,” terang Mutia.
Sementara itu, arus kendaraan dari gerbang tol Cikunir menuju TMII terpantau lancar. “Kendaraan menuju TMII masih bisa melaju dengan lancar,” tutupnya. (RED/DTK)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Polisi masih terus mencari kemungkinan korban penipuan anggota Komisi IX DPR dari FPDIP Indra Simatupang bertambah. Ketua DPP PDIP Trimedya Panjaitan kemudian menyebut, anggota partainya juga ada yang jadi korban.
“Orang PDIP juga banyak yang menjadi korban, ada sekitar lima orang yang jadi korban,” kata Trimedya saat, Sabtu (29/10/2016).
Untuk itu PDIP masih mempertimbangkan apakah akan memberikan bantuan hukum atau tidak. Trimedya bersama tim hukum PDIP lainnya akan berkomunikasi terlebih dahulu dengan para korban di internal partai.
“Ada yang anggota DPR, ada yang bukan,” kata Trimedya.
Angka penipuannya pun fantastis mulai dari Rp 5 miliar sampai dengan Rp 25 miliar. Maka itu tim hukum akan betul-betul mencari bukti-bukti transaksi yang dilakukan.
“Sejauh mana dokumen dokumen yang dia miliki apakah ada perjanjian atau asetnya itu yang kita coba telusuri,” ujar Trimedya.
Indra mulai melakukan penipuan terhadap korban sejak tahun 2013 atau sebelum ia menjadi anggota dewan. Setelah dirinya menjadi anggota dewan pada tahun 2014, kerja sama tersebut dilanjutkan oleh ayahnya.
Selain Indra, polisi juga menetapkan Muwardy Simatupang (ayah Indra) dan Suyoko sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Namun Muwardy dan Suyoko belum ditahan.(RED/DTK)