JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Kabupaten Halmahera jadi salah satu titik dalam rangkaian Kunjungan Kerja Lintas Nusantara yang dilakukan Presiden Joko Widodo. Jokowi mengaku tak mudah untuk menempuh titik yang ingin dia kunjungi di Halmahera tersebut.

Kepala Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Presiden Bey Machmudin mengatakan, sudah enam puluh tahun lamanya masyarakat Desa Tepeleo, Kecamatan Patani Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara menanti kehadiran Presiden Republik Indonesia.

“Senin, 8 Mei 2017, penantian itu terjawab dengan kehadiran Presiden Joko Widodo,” kata Bey dalam keterangan tertulis yang diterima khatulistiwaonline, Senin (8/5/2017).

Bey mengatakan, sebenarnya ada keraguan untuk menghampiri titik Desa Tepeleo. Keraguan lainnya, lanjut Bey, adalah buruknya cuaca. Terlebih, awan yang pekat dan tebal telah menyelimuti langit Ternate sejak pagi.

“Kami semua ragu-ragu karena ini desa kecil untuk kehadiran seorang Presiden,” ucap Bey.

Namun, akhirnya Jokowi tiba juga di lokasi Desa Tepeleo dan menemui warga di sana. Jokowi pun menceritakan soal kunjungan yang hampir gagal tersebut ke warga.

“Saya tadi pagi masih di Kalimantan Selatan, masih di Banjarmasin jam 8.00 WITA. Diberitahukan, Pak, kelihatannya nanti hanya sampai Ternate,” kata Jokowi ke warga Desa Tepeleo dalam siaran pers tersebut.

Bahkan, lanjut Jokowi, diperkirakan awan di Ternate juga sangat gelap. “Kemungkinan juga Bapak tidak bisa ke Halmahera Di sana juga awannya sangat pekat,” kata Jokowi.

Namun, lanjut Jokowi, dirinya memutuskan untuk tetap berangkat ke Ternate. Setelah menjalani penerbangan selama hampir tiga jam, Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo tiba di Ternate.

“Sampai di sini (Ternate). Alhamdulillah turun dari pesawat juga, awannya sudah sedikit membaik, tapi yang penting kita turun (mendarat) pesawatnya,” ujar Jokowi.

Saat tiba di Ternate, Jokowi kembali bertanya tentang kemungkinan keberangkatan ke Tepeleo. “Ini masih agak tebal awannya kurang baik, jadi makan siang dulu,” kata Presiden.

Setelah santap siang, Jokowi kembali bertanya tentang cuaca. “Kelihatannya sudah lebih baik,” kata Presiden Jokowi.

Akhirnya Presiden memutuskan untuk berangkat ke Kabupaten Halmahera Tengah. “Bismillah berangkat ke sini dan bisa mendarat dengan baik. Ini semua atas izin Allah, kalau enggak tadi mungkin hanya sampai di Ternate aja, enggak jadi ke Halmahera Tengah,” ucap Jokowi.

Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba menyampaikan apresiasinya kepada Presiden Jokowi. “Terimakasih banyak Bapak Presiden. Memberikan inspirasi besar, bahwa negeri ini terlalu besar. Dengan tekad dan niat yang kuat akhirnya menjawab keraguan semua orang,” ujar Gani dalam kesempatan yang sama.

Presiden Jokowi merupakan Presiden Republik Indonesia kedua yang menginjakkan kakinya di Halmahera Tengah setelah Presiden Sukarno pada tahun 1957.

“Mereka histeris menyambut Presiden Jokowi, karena kegembiraan rakyat di negeri yang kecil ini,” ucap Gani. (DON)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Mahkamah Agung (MA) meminta masyarakat tidak curiga terhadap rekrutmen CPNS hakim yang dilakukannya. MA meyakini tetap independen meski ingin merekrut hakim sendiri.

“Jangan khawatir. Jangan melulu kedepankan curiga kalau MA tidak independensi mencari orang-orang,” ujar Sekretaris MA Achmad Setyo Pudjoharsoyo kepada khatulistiwaonline, Senin (8/5/2017).

“Nah ini saya harapkan lembaga mana pun, termasuk masyarakat, jangan curiga apa yang jadi kebijakan MA. Kami sudah sungguh-sungguh kerja keras, selalu perhatikan yang dibutuhkan masyarakat,” ucap Pudjo.

Menurut Pudjo, rekrutmen hakim itu telah ditetapkan sesuai dengan acuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Setelah rekrutmen CPNS, para calon itu akan diseleksi ulang untuk menjadi hakim.

“Pertama, proses CPNS dulu. Setelah diterima, bisa jadi calon hakim untuk pendidikan, kemudian setelah calon hakim ada proses lagi sekitar 2,5 tahun. Nah 2,5 tahun itu bukan proses yang gampang. Kalau dia nanti gagal dalam proses ini, tentunya tidak dapat diteruskan sebagai hakim dan mungkin nanti harus berhenti sebagai PNS,” ucap Pudjo.

Sebelumnya Direktur Pusako Universitas Andalas Feri Amsari menilai langkah MA merekrut hakim sebelum RUU Jabatan Hakim disahkan patut dicurigai. Sebab, hal itu menunjukkan sikap alergi MA terhadap reformasi peradilan.

“Pilihan (rekrutmen hakim) MA terburu-buru, itu tentu mencurigakan karena terkesan takut pola rekrutmen hakim menjadi lebih transparan,” ujar Feri seusai pertemuan tertutup di gedung KY, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Jumat (21/4).

MA beralasan perlu segera merekrut hakim karena meningkatnya beban perkara tidak sebanding dengan SDM hakim. Alhasil, rekrutmen harus segera dilakukan, dengan pola rekrutmen seperti CPNS. Padahal hakim adalah pejabat negara.

Alasan MA Ingin Rekrut Hakim Sebelum RUU Jabatan Hakim Disahkan

MA akan menggelar rekrutmen CPNS hakim sebelum sebelum RUU Jabatan Hakim disahkan. Menurut MA, rekrutmen itu telah dikoordinasikan dengan pemerintah.

“Bahwa Perma rekrutmen tidak hanya dibuat MA, tetapi hasil koordinasi dengan pemerintah,” ujar Pudjo.

“Kekurangan hakim saat ini tahun 2017 saja sudah 1,684, sekarang kita lihat di daerah-daerah saja hakim tinggal tiga, lalu bagaimana hakim yang tiga ini, misalnya kalau ada persoalan, hakim tentu tidak boleh sakit, tidak boleh cuti. Kemudian kalau di pengadilan yang bersangkutan ada peninjauan kembali (PK), lalu siapa yang sidangkan di sana? Tentunya ini tidak boleh disidangkan majelis yang sama. Ini jadi persoalan besar,” ucapnya.

Pudjo menyebut rekrutmen hakim merupakan solusi di tengah krisis jumlah hakim di Indonesia. Dia meminta masyarakat tidak melihat langkah yang dilakukan MA sebagai preseden buruk peradilan.

“Masyarakat, lembaga pemerintah, maupun lembaga swadaya masyarakat, jangan banyak terlalu curiga dulu kepada MA. Kami itu sudah luar biasa bekerja, kami sudah habis-habisan bekerja,” tuturnya. (ADI)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Presiden Joko Widodo hari ini mengunjungi Provinsi Aceh. Kunjungan ini sebagai awal kunjungan kerja Lintas Nusantara dari Aceh hingga Papua.

Kepala Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Presiden Bey Machmudin mengatakan, Presiden Jokowi didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo berangkat menuju Banda Aceh melalui Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 pada pukul 07.10 WIB, Sabtu (6/5/2017). Jokowi tiba di Bandar Udara Sultan Iskandar Muda, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, pukul 09.20 WIB.

“Di Banda Aceh, Presiden dan Ibu Iriana akan menghadiri Pembukaan Pekan Nasional Petani Nelayan XV Tahun 2017 yang dihelat di Stadion Harapan Bangsa, Gampong Lhong Raya,” kata Bey.

Kunjungan kerja Lintas Nusantara tersebut akan berlangsung selama lima hari, mulai Sabtu (6/5) hingga Rabu (10/5). Kunjungan kerja ini diawali dari Provinsi Aceh, Kalimantan Selatan, Maluku Utara dan berakhir di Papua.

“Dari Aceh, Presiden dan Ibu Iriana akan melanjutkan perjalanan ke Kalimantan Selatan dan menginap selama dua malam. Setelah itu, Maluku Utara menjadi provinsi yang dituju dan akan menginap selama satu malam,” kata Bey.

Provinsi Papua yang menjadi penutup rangkaian Kunjungan Kerja Lintas Nusantara akan dikunjungi Jokowi pada Selasa 9 Mei 2017. Di Papua, Presiden dan rombongan akan menginap selama satu malam.

“Selama lima hari kunjungan kerja ini, berbagai agenda Presiden di antaranya adalah menghadiri Puncak Budaya Maritim Pesta Laut Mappanretasi dan menyerahkan hutan rakyat di Kalimantan Selatan. Sementara di Maluku Utara, Presiden akan meresmikan fasilitas pelabuhan di Pelabuhan Laut Tapelo, Wayabula dan Bicoli,” jelas Bey.

Di Papua, lanjut Bey, Jokowi akan meresmikan Pos Lintas Batas Negara Terpadu Skouw dan PLTU, serta meresmikan Pasar Mama Mama dan meninjau jalan Trans Papua.

“Selain itu, di masing-masing provinsi, Presiden akan menyerahkan Kartu Indonesia Pintar (KIP), Pemberian Makanan Tambahan (PMT), Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) serta menyerahkan sertifikat tanah,” katanya.

Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana dalam penerbangan menuju Banda Aceh yakni Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI Trisno Hendradi, Komandan Paspampres Mayjen TNI (Mar) Suhartono dan Kepala Biro Protokol Sekretariat Presiden Ari Setiawan.

Setelah lima hari kunjungan kerja Lintas Nusantara, Presiden dan Ibu Iriana direncanakan tiba di Jakarta pada Rabu (10/5).(MAD)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Wakil Presiden Jusuf Kalla membuka acara World Press Freedom Day di Jakarta Convention Center. Dalam sambutannya, JK meminta agar media menjaga independensinya.

Indonesia menjadi tuan rumah hari kebebasan pers dunia ini. Acara ini digelar di JCC mulai dari tanggal 1 Mei hingga 4 Mei 2017.

“20 tahun lalu kita tahu bahwa media di Indonesia selalu mendapat perhatian dan pengawasan, sehingga tidak mencerminkan media yang kritik terhadap pemerintah,” kata JK di awal sambutannya, di Balai Pertemuan JCC, Kompleks GBK, Jakarta Pusat, Rabu (3/5/2017).

Namun setelah reformasi, lanjut JK, media mulai memperlihatkan taringnya. Kebebasan pers dimulai sejak saat itu. Bahkan, UU nomor 40 tahun 1999 adalah satu-satunya Undang-undang yang tidak memiliki Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menterinya.

JK menilai, pandangan kritis dari media bisa menjadi acuan bagi pemerintah untuk lebih maju.

“Negara tanpa pandangan kritis, tidak bisa berjalan dengan baik,” sebutnya.

Indonesia adalah salah satu negara yang menjadi contoh mengenai kebebasan pers. Meski begitu, JK tetap mengimbau agar awak media harus menjaga independensinya. JK bertekad menjadikan pers lebih beretika dan bermanfaat bagi masyarakat.

“Tapi media juga harus menjaga independensinya. Tekad kita menjadikan pers itu bermanfaat, yang tentu juga beretika,” tutupnya. (ADI)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi mengatakan, persiapan matang telah dilakukan oleh delegasi RI untuk menyampaikan laporan nasional Hak Asasi Manusia Indonesia di bawah mekanisme Universal Periodic Review (UPR) Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Delegasi ini akan dipimpin langsung oleh Retno dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly.

“Persiapan matang telah dilakukan oleh seluruh delegasi RI untuk menyampaikan laporan nasional Hak Asasi Manusia Indonesia siklus ke-3 di bawah mekanisme Universal Periodic Review (UPR) Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa, pada 3 Mei 2017,” ujar Retno dalam keterangan tertulis yang diterima khatulistiwaonline, Selasa (2/5/2017).

Pernyataan tersebut disampaikan Retno setelah memimpin rapat persiapan terakhir bersama Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly di Kantor Perwakilan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di Jenewa. Rapat ini diikuti oleh anggota Delegasi RI dan pejabat serta staf PTRI.

Indonesia merupakan salah satu negara yang akan menyampaikan laporan HAM dalam siklus ke-3 UPR, pada persidangan sesi ke-27 UPR Dewan HAM yang berlangsung pada 1-12 Mei 2017. Sesi ini sekaligus menandai dimulainya siklus ke-3 UPR.

Dalam keterangan itu disebutkan, selain Indonesia, terdapat 13 negara lainnya yang juga menyampaikan secara sukarela pembahasan laporan HAM nasional, yaitu Aljazair, Bahrain, Ekuador, Brazil, Finlandia, India, Belanda, Filipina, Maroko, Polandia, Afrika Selatan, Tunisia, dan Inggris. Untuk diketahui, Indonesia secara sukarela turut berpartisipasi dalam setiap mekanisme UPR, yakni pada siklus pertama (2008) dan kedua (2012).

Indonesia menaruh perhatian penting pada mekanisme UPR Dewan HAM. Tahun ini, untuk pertama kalinya Delegasi RI dipimpin langsung oleh Menlu dan Menkum HAM. Penyusunan laporan telah dilakukan secara inklusif dan komprehensif melalui serangkaian dialog dan pertemuan di berbagai kota di Indonesia. Pertemuan ini melibatkan pemerintah daerah serta pemangku kepentingan lainnya, khususnya dari luar pemerintah.

“Partisipasi Indonesia pada UPR menunjukkan kuatnya komitmen Pemerintah terhadap perlindungan dan pemajuan HAM di Indonesia. Hal ini juga mencerminkan adanya keterbukaan pemerintah terhadap situasi HAM di Indonesia serta kukuhnya komitmen untuk mendorong penghormatan HAM di tingkat kawasan dan global,” demikian yang dituliskan dalam keterangan pers Kementerian Luar tersebut.

UPR merupakan sebuah mekanisme di mana seluruh 193 negara anggota PBB menjalani proses kaji ulang secara sukarela dan berkala terkait situasi HAM di negara mereka masing-masing. Siklus ke-3 pembahasan HAM akan berlangsung dari tahun 2017 hingga 2021.

Siklus pertama dimulai pada tahun 2008, sementara siklus ke-2 berlangsung sejak 2012. Setiap tahunnya terdapat 2 atau 3 sesi, dimana 14 negara mengikuti proses kaji ulang suka rela dalam setiap sesinya. Pelaporan bersifat menyeluruh dan melibatkan berbagai tema HAM yang terkait dengan hak-hak politik, ekonomi dan sosial. Mekanisme ini bukanlah proses pengadilan atas catatan HAM sebuah negara.

“Dalam pelaporan siklus ke-3 UPR ini, fokus laporan Indonesia adalah pada implementasi kongkrit atas 150 rekomendasi yang diterima pada siklus ke-2 tahun 2012. Selain kemajuan dan implementasi, disampaikan pula sejumlah tantangan dan upaya penanganannya. Tidak kalah penting adalah penyampaian sejumlah prakarsa dan inovasi di tingkat nasional dan daerah di bidang pemajuan dan perlindungan HAM yang disampaikan sebagai best practises sebagai bagian dari sharing experience Indonesia ke berbagai negara anggota PBB lainnya,” terang pihak Kementerian Luar Negeri .

Informasi yang disampaikan dalam laporan tersebut terbagi dalam klaster tematik, antara lain, Ratification of International Human Rights Conventions; Cooperation with Human Rights Mechanism and others; Normative, Educational, and Institutional Frameworks on Human Rights Cooperation with Civil Society, Promoting the Rights of Women and the Vulnerable Groups, dan lain-lain. (MAD)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Presiden Joko Widodo akan menemui perwakilan petani Karawang, Jawa Barat, di Istana Negara, Jakarta. Para petani asal Kampung Cisadang, Telukjambe, Karawang ini sebelumnya melakukan aksi kubur diri di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat.

“Betul akan ada pertemuan dengan Presiden. Saat ini saya sedang dalam perjalanan ke Istana,” kata salah seorang perwakilan petani Karawang, Maman Nuryaman, saat dikonfirmasi khatulistiwaonline, Rabu (3/5/2017).

Maman mengatakan kasus yang dialami petani Kampung Cisadang, Telukjambe, Karawang ini sudah berjalan sejak tahun 2014. Para petani pun sudah melakukan berbagai aksi, termasuk melakukan kubur diri.

“Sejak 2014, baru ini kita akan ditemui oleh Presiden, kami baru dipanggil hari ini. Selama ini, berkali-kali kami aksi tidak ada perhatian,” katanya.

Maman menjelaskan kasus yang dialami para petani tersebut bersinggungan dengan sebuah PT yang diduga melakukan penyerobotan lahan dan pengggusuran paksa. Akibat dari kejadian ini, lebih dari 400 keluarga petani kehilangan tempat tinggal dan pekerjaan.

“Untuk itu kami akan menyampaikan langsung persoalan agraria di Karawang ini kepada Presiden,” katanya.

Maman mengatakan ada 10 orang perwakilan petani yang akan bertemu dan berbincang langsung dengan Presiden Jokowi. Pertemuan akan berlangsung di Istana Negara. (DON)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
KPU RI sempat mengajukan anggaran Pilkada serentak 2018 sebesar Rp 11,3 triliun dalam rapat dengan DPR. Ketua KPU RI, Arief Budiman mengatakan pengajuan anggaran itu masih bisa diefisienkan.

“Ya kalau KPU kan selalu minta itu diefisienkan. Kita kan bekerja secara efektif dan efisien. KPU sebenarnya tidak pernah menggunakan logika kalau menyusun anggaran di naikan dulu itu nggak pernah,” ujar Arief di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (2/5/2017).

Arief mengatakan, KPU selalu melihat anggaran yang terdahulu untuk menyusun anggaran berikutnya. Jika ada penambahan itu memperhatikan faktor inflasi.

“Kalau kita menyusun anggaran itu selalu berbasis dari yang telah ditetapkan periode sebelumnya. Kalau ada penambahan itu hanya memperhatikan faktor inflasi saja, jadi angka yang kita masukan real biasanya,” katanya.

Angka Rp 11,3 triliun yang diusulkan adalah hasil dari pembicaraan pemerintah daerah masing-masing. Dana ini akan dibebankan ke APBN.

“Kan usulan ke DPR pemililihan kepala daerah itu dibiayai oleh APBD. 171 daerah itu sudah membicarakan dengan pemda masing-masing. Nah, data itu kemudian kita kumpulkan dan ketemulah angka Rp 11,3 triliun sebetulnya angka itu tidak menjadi beban APBD tapi menjadi beban APBN. Sebenarnya ada 15 daerah yang datanya belum masuk,” pungkas Arief.

Menurut Arief, saat ini 15 daerah tersebut sedang menyusun anggaran. Ia mengatakan setelah launching tahapan pelaksanaan pemilu 2018, daerah tersebut didorong untuk mempercepat penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

“Sekarang daerah sedang menyusun (anggaran) bulan depan kalau tidak ada halangan kita akan adakan launching. Kira-kira dua minggu sebelum tanggal 27 Juni. Sebenarnya kita mau launching tepat 1 tahun sebelum pilkada tapi karena itu Idul Fitri jadi dimajukan. Launching bisa menjadi salah satu faktor mempercepat dan mendorong daerah yang belum tanda tangan NPHD untuk segera tanda tangan,” Imbuh Arief.

“Kami berharap sebulan sebelum tahapan dimulai seluruh daerah telah mendatanganinya,” lanjutnya.

KPU tetap menerima masukan dari pihak-pihak yang menganggap pengajuan anggaran Rp 11,3 triliun terlalu besar. Pihak-pihak tersebut diharapkan bisa menunjukkan bagian mana dari anggaran yang terlalu besar.

“Kalau ada beberapa pihak yang beri catatan angka ini terlalu besar, kami justru berterimakasih jika diberi tahu pada bagian mana anggaran itu dianggap terlalu besar. Jadi, saya nggak berharap semua bilang ini terlalu besar tapi tidak memberi masukan atau catatan dibagian mana yang lebih besar. Tentu kami akan lakukan koreksi,” tutup Arief. (ADI)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Hari Pendidikan Nasional diperingati setiap tanggal 2 Mei setiap tahunnya. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy berharap generasi penerus harus mempunyai budi pekerti dan menguasai berbagai keterampilan.

“Dalam visi presiden, masa depan Indonesia adalah sangat ditentukan oleh generasi peserta didik masa kini yang memiliki karakter atau budi pekerti yang kuat serta menguasai berbagai bidang ketrampilan vokasi dan profesi abad 21,” kata Muhadjir seperti dilansir situs resmi Kemendikbud, Selasa (2/5/2017).

Muhadjir mengatakan untuk mewujudkan visi tersebut, Kemendibud siap melakukan reformasi pendidikan nasional baik pada tataran konseptual maupun manajerial. Oleh sebab itu, pembentukan karakter harus dimulai dari pendidikan dasar.

“Untuk tujuan itu, sekarang tengah diupayakan penyelarasan penyatuan dan pembauran bidang kebudayaan dengan pendidikan. Begitu juga dalam pemanfaatan sumber-sumber belajar yang ada di kelas, di lingkungan sekolah dan yang ada di luar sekolah. Sehingga proses pembelajaran tidak terkotak-kotak, tersekat-sekat, tertutup, dan sumpeg melainkan terbuka, luwes dan leluasa. Demikian pula revitalisasi SMK kini sedang dilaksanakan, dan perbaikan sistem kartu indonesia pintar terus dilakukan,” kata dia.

Kendati begitu, dia mengaku siap melakukan reformasi pendidikan di Indonesia. Namun pihaknya membutuhkan dukungan berbagai elemen masyarakat agar mutu pendidikan lebih baik.

“Reformasi pendidikan nasional tersebut merupakan proses jangka panjang bukan sesaat dan jangka pendek, sehingga perlu dilaksanakan secara sistemis, prosedural dan bertahap disamping perlu dukungan dan partisipatif konstruktif semua jajaran pelaksana pendidikan pemangku kepentingan bahkan warga bangsa Indonesia,” tutur dia.

Dalam memperingati hari pendidikan nasional, tema Hardiknas tahun ini ‘Percepat Pendidikan yang Merata dan Berkualitas’. Tema tersebut terkait erat dengan fenomena dunia yang berubah sangat cepat dan menuntut kualitas yang semakin tinggi. (ADI)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Terdapat tiga titik yang akan dijadikan lokasi aksi peringatan Hari Buruh 1 Mei atau May Day di Jakarta. Ketiga lokasi tersebut adalah Istana Negara, DPRD DKI Jakarta, dan kantor Kementerian Ketenagakerjaan.

“Ada tiga lokasi yang akan dijadikan titik unjuk rasa pada saat May Day nanti, yaitu di depan Istana Negara, DPRD DKI, dan Kemenaker,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono kepada khatulistiwaonline, Jumat (28/4/2017).

Argo mengatakan massa sudah melayangkan surat pemberitahuan terkait aksi demo tersebut ke Polda Metro Jaya. Jumlah peserta aksi diperkirakan mencapai 30-40 ribu orang.

“Karena sebagian kegiatan sendiri di Bekasi dan di Tangerang. Di Bekasi itu ada kegiatan bakti sosial,” imbuh Argo.

Polda Metro Jaya telah mempersiapkan pengamanan untuk kegiatan tersebut. Polisi juga telah menyiapkan rekayasa pengalihan arus lalu lintas untuk mengantisipasi kemacetan.

Lebih jauh, Argo mengimbau massa buruh memanfaatkan May Day untuk berlibur bersama keluarga. Namun massa yang tetap akan mengikuti aksi diimbau tidak anarkistis dan mematuhi perintah petugas saat aksi. (DON)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
DPR hari ini akan menggelar rapat paripurna untuk membahas hak angket terhadap KPK untuk mendesak membuka rekaman BAP Miryam Haryani. Fraksi mana yang menolak dan mendukung?

Rapat paripurna hari ini, Jumat (28/4/2017), sejatinya adalah untuk pembacaan pidato penutupan masa sidang IV tahun 2016-2017. Agendanya lalu ditambah dengan pembahasan hak angket yang diusulkan anggota Komisi III DPR ini.

Surat usulan hak angket KPK ini sendiri sudah dibacakan di rapat paripurna pada Kamis (27/4) kemarin. Sesuai aturan, pengusul hak angket akan memberi penjelasan soal usulannya itu di paripurna dan diminta persetujuan kepada anggota.

“Mekanisme bisa 2, langsung tanggapan anggota atau pengambilan keputusan ditunda, yang penting dibaca dulu sebagai usulan,” kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.

Hingga saat ini, fraksi yang tegas menyampaikan penolakan terhadap angket KPK adalah Gerindra, PKB, dan Demokrat. Gerindra menegaskan bahwa KPK tidak boleh diganggu dalam mengusut suatu kasus. PKB menolak angket KPK karena hanya pengadilan yang berhak memerintahkan membuka rekaman BAP. Demokrat diperintahkan SBY untuk menolak angket KPK karena itu bisa melemahkan KPK.

Fraksi yang membebaskan pilihan anggotanya adalah PAN, PPP, PDIP, dan Golkar. PKS dan NasDem belum mengambil keputusan. Sementara itu, Hanura menyatakan mendukung hak angket KPK untuk mengetahui penekan Miryam yang merupakan kadernya.

Di sisi lain, manuver para anggota dewan untuk menggulirkan angket KPK ini mendapat kritikan. Para pendukung angket KPK dianggap ketakutan dan tidak ingin kasus korupsi e-KTP yang merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun dibongkar tuntas.

“Partai yang mendukung angket sama saja artinya menginginkan kasus e-KTP tidak diungkap tuntas,” ujar peneliti ICW, Donal Fariz saat dihubungi, Kamis (27/4/2017).

Kini, sikap para wakil rakyat dinanti. Mau mendukung atau menolak angket KPK? (ADI)