JAKARTA, khatulistiwaonline.com
Antasari Azhar telah bebas bersyarat. Sambutan hangat disampaikan berbagai pihak atas bebasnya Ketua KPK periode 2007-2009 itu.
Sambutan itu termasuk dari lingkungan internal KPK saat ini yang langsung mengundang Antasari untuk bersilaturahmi. Melalui Wadah Pegawai (WP) KPK, Antasari sebenarnya diundang pada Jumat (11/11) kemarin.
Namun sayang, Antasari tidak bisa memenuhi undangan itu karena kesibukannya. Kuasa hukum Antasari Azhar, Boyamin Saiman, mengatakan Antasari sibuk menerima banyak tamu dan lelah sehingga tidak dapat menghadiri undangan KPK.
“Dari pagi saya lihat beliau itu banyak tamu dan sangat capek,” ujar Boyamin, Jumat kemarin.
Meski demikian, pertemuan selanjutnya akan segera diagendakan. Ketua WP KPK Novel Baswedan mengatakan pertemuan selanjutnya kemungkinan disesuaikan dengan jadwal pimpinan KPK saat ini.
“Ya, yang jelas ditunda sementara. Nanti ada penyesuaian lagi dengan jadwal pimpinan dan struktural barangkali,” kata Novel di KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jumat kemarin.
Novel yang sebenarnya sudah bertemu secara langsung dengan Antasari dalam sebuah kesempatan menaruh harapan agar Antasari tetap berkiprah di dunia pemberantasan korupsi.
“Kita berharap melalui porsinya beliau, beliau bisa melakukan langkah-langkah yang sesuai dengan pemberantasan korupsi,” kata Novel.
Ketua KPK Agus Rahardjo pun sempat menyampaikan adanya wacana kerja sama. Namun Agus belum menjelaskan dengan gamblang kerja sama apa yang dimaksud.
“Setelah itu masih banyak pertemuan, tidak hari itu saja. Bisa saja kerja sama,” kata Agus, Kamis (10/11).
Di masa kepemimpinan Antasari, KPK sempat menggebrak dengan menangkap jaksa Urip Tri Gunawan dan dan Artalyta Suryani dalam kaitan penyuapan kasus BLBI Syamsul Nursalim. Saat ini pun KPK tengah mengebut penuntasan kasus-kasus yang telah lama mengendap di KPK. Tentunya pertemuan antara Antasari dengan Pimpinan KPK saat ini diharapkan bisa membuahkan hasil yang signifikan demi pemberantasan tindak pidana korupsi. (NOV)
JAKARTA, khatulistiwaonline.com
Politikus Golkar Fadel Muhammad merasa aneh dengan keputusan partainya yang memberhentikan dirinya dari posisi Sekretaris Dewan Pembina (Wanbin) Partai Golkar. Apalagi jika alasan pemecatannya terkait dengan pernyataannya dukungan kepada sang istri, Hana Hasanah yang maju di Pilgub Gorontalo melawan calon yang diusung Golkar.
Hana Hasanah Fadel adalah calon gubernur Gorontalo yang diusung oleh PPP, Gerindra, PKB, dan PDIP. Sementara itu, Golkar juga punya calon sendiri di Pilgub Gorontalo yaitu Rusli Habibie.
“Untuk gubernur Gorontalo, saya tidak mau menjadikan terpidana jadi calon. Saya enggak mau membohongi rakyat. Dia kan marah kenapa saya enggak dukung Rusli Habibie. Rusli Habibie enggak bisa didukung karena dia terpidana,” kata Fadel saat dihubungi khatulistiwaonline, Jumat (11/10/2016).
Rusli Habibie adalah terpidana hukuman percobaan dalam kasus pencemaran nama baik. Meski berstatus terpidana, Rusli tetap bisa maju Pilgub Gorontalo karena dibolehkan sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2016. Dalam aturan yang pengesahannya sempat diperdebatkan itu, terpidana percobaan diperbolehkan bertanding di Pilkada.
Walaupun pencalonan Rusli sah, Fadel tetap ogah mendukung. Menurutnya, tidak seharusnya Golkar mendukung seorang terpidana.
“(Keputusan soal Rusli Habibie terpidana, -red) sudah inkrah dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan MA. Bagaimana seorang terpidana Golkar dukung? Rusak kan,” sambung dia.
Hingga saat ini Fadel belum menerima surat resmi tentang pencopotan posisi dirinya tersebut dari partai. Ia merasa ada yang tidak beres dari sosok Nurdin Halid dan ketua umum Golkar Setya Novanto.
“Belum ada surat,” ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Harian Partai Golkar, Nurdin Halid mengatakan sanksi itu datang dari Golkar karena Fadel diketahui mendukung kampanye sang istri, Hana Hasanah Fadel yang merupakan calon gubernur Gorontalo yang tidak diusung oleh Golkar.
“Pencopotan (Fadel) adalah keputusan rapat harian terbatas DPP pada 8 November lalu. Saya yang ditugaskan mengumumkan,” kata Ketua Harian Golkar, Nurdin Halid saat dihubungi terpisah. (NGO)
Jakarta – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengajak sejumlah ulama Islam makan siang bersama usai salat Jumat. Apa yang dibahas?
JK melaksanakan salat Jumat di sebuah masjid di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (11/11/2016) siang. Usai salat Jumat, JK beramah-tamah dengan para ulama dan masyarakat yang hadir.
“Usai Salat Jumat di masjid Kebon Sirih, Wapres beramah-tamah dengan para ulama dan majelis Jumat. Khatib Jumat mengingatkan sejarah Khalifah Usman,” cuit mantan Menteri Pendayaangunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi (MenPANRB) Yuddy Chrisnandi lewat akun Twitter @yuddychrisnandi sepert dilihat khatulistiwaonline, Jumat (11/11/2016).
“Usai beramah-tamah selepas jumatan, Wapres makan siang bersama para ulama di kantin masjid Kebon Sirih, menunya masakan Minang,” sambung Yuddy.
Dalam dua foto yang diunggah Yuddy, JK nampak mengenakan kemeja batik lengan panjang warna biru dan peci warna hitam. Dia makan di atas meja dengan menu masakan Minang bersama sejumlah ulama, di antaranya Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin.
Belum diketahui apa yang dibahas Wapres JK bersama para ulama dalam pertemuan itu. (HAR)
JAKARTA, khatulistiwaonline.com
Dalam safari militer Presiden Joko Widodo, Korps Marinir mendapat banyak pujian. Selain memastikan soal loyalitas, Jokowi meminta agar Marinir menghadapi pihak-pihak yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa.
“Prajurit Korps Marinir adalah prajurit TNI yang disegani, yang selalu akan hadir di setiap ladang pertempuran di seluruh pelosok nusantara demi keutuhan NKRI,” ungkap Jokowi dalam sambutannya di Mako Marinir, Cilandak, Jakarta Selatan, Jumat (11/11/2016).
Tah hanya itu, Jokowi memuji Marinir sebagai pasukan yang selalu mendapat apresiasi dari negara-negara sahabat. Terutama ketika bertugas sebagai pasukan perdamaian dunia.
“Kita tahu loyalitas Korps Marinir pada rakyat, pada bangsa, pada negara, tidak perlu diragukan lagi,” kata dia,
Jokowi pun memberi perintah khusus kepada para prajurit korps baret ungu itu. Ia meminta agar Marinir dapat mengerahkan seluruh kekuatannya untuk memastikan kedamaian di NKRI.
“Sebagai panglima tertinggi TNI, saya memerintahkan kepada perwira dan prajurit Marinir untuk menjadi yang terdepan dalam menghadapi setiap kekuatan, yang ingin mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa,” perintah Jokowi.
“Sebagai tentara nasional, prajurit Korps Marinir harus menjadi kekuatan perekat kemajemukan dan pantang menyerah dalam menjaga NKRI,” imbuhnya.
Dalam kesempatan itu, Jokowi mengatakan dirinya mengingatkan untuk seluruh prajurit TNI untuk memegang teguh Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Serta untuk selalu setia kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta menjaga Bhinneka Tunggal Ika.
“Selalu membela ideologi negara serta Pancasila. Tetaplah sebagai benteng negara dan bangsa Indonesia,” tandas Jokowi.
Seperti diketahui Jokowi tengah melakukan safari militer dalam dua hari terakhir. Setelah dari Kopassus kemarin, Kamis (10/11), hari ini Jokowi bertandang ke Mako Brimob dan Mako Marinir. Di lokasi terakhir, tampak Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menemani. (RIF)
JAKARTA, khatulistiwaonline.com
Presiden Joko Widodo (Jokowi) ditanya perwakilan pimpinan pondok pesantren dari Jawa Barat dan Banten tentang alasannya tidak menemui pendemo pada 4 November lalu. Apa jawaban Jokowi?
Juru Bicara Presiden Johan Budi SP mengatakan dalam pertemuan itu banyak para ulama pimpinan pondok pesantren yang memberi masukan dan pertanyaan. Terutama terkait aksi yang dikenal dengan istilah 411 itu.
“Tadi banyak yang beri masukan dan juga bertanya, terutama tanggal 4 ke mana Presiden? Itu jadi pertanyaan banyak orang. Ada yang kemudian mempersepsikan ‘tidak berani menemui pendemo’ atau ada yang sebut ‘melarikan diri dari rakyatnya’,” kata Johan Budi kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (10/11/2016).
Semua masukan dan pertanyaan itu direspons langsung oleh Jokowi. Terkait dengan pertanyaan ‘ke mana Presiden saat aksi unjuk rasa tersebut?’, Jokowi pun menanggapinya.
“Tadi Presiden menyatakan bahkan hari Jumat (4/11) kemarin itu beliau malah ingin dekat dengan rakyatnya. Ingin ikut salat Jumat di Istiqlal minggu lalu. Dan disampaikan itu. Artinya saya bukannya tidak mau itu, tetapi aturan protokoler, aturan keamanan. Posisinya kan Presiden simbol negara, sehingga disarankan oleh pembantu-pembantu beliau, Kapolri, Panglima TNI, BIN dan menteri terkait untuk tidak ke sana. Demi keamanan dari Presiden sendiri,” jelas Johan.
“Ini kan simbol negara yang punya aturan protokoler juga. Tadi disebutkan begitu. Artinya Jumat (4/11) itu Presiden ingin dekat dengan masyarakat,” tambah Johan.
Johan juga menjelaskan, pada hari itu, Jokowi juga melakukan kunjungan kerja ke kawasan Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng.
“Itu bukan mengecilkan arti unjuk rasa, bukan. Meski ada hal yang ini, pekerjaan kan tetep harus dilakukan,” kata Johan. (HAR)
TANGERANG, khatulistiwaonline.com –
International Mathematics and Science Olympiad (IMSO) yang diikuti 23 negara di dunia akan digelar Hotel Allium, Jalan Benteng Betawi, Cipondoh, Kota Tangerang, Rabu (9/11/2016).
Kepala Bagian Humas Pemda Kota Tangerang Wahyudi Iskandar mengungkapkan, pembukaan IMSO akan dilakukan pukul 19.00 WIB. Perhelatan olimpiade matematika dan sains akbar itu rencananya akan dibuka Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Pendidikan Muhadjir Effendy.
“Rencananya akan dibuka oleh Pak Presiden dan Pak Mendikbud,” kata Wahyudi Iskandar saat dihubungi Banten Hits.
“Nanti pembukaannya jam 7 malam seluruh SKPD wajib hadir,” ujarnya.
Sebelumnya, Dinas Pendidikan Kota Tangerang sudah menyeleksi ratusan siswa dari seluruh siswa di kecamatan se-Kota Tangerang untuk bersaing memenangkan olimpiade ini melawan perwakilan dari 23 negara.(NIH/RIF)
JAKARTA, khatulistiwaonline.com
Presiden Joko Widodo menegaskan, proses hukum terhadap calon Gubernur DKI Jakarta petahana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok akan berjalan secara tegas dan transparan.
Ahok kini berurusan dengan Bareskrim Polri karena dituduh melakukan penistaan agama saat mengutip Surat Al Maidah di Kepulauan Seribu beberapa waktu lalu. “Saya tekankan, saya tidak akan melindungi Saudara Basuki Tjahaja Purnama karena sudah masuk pada proses hukum,” kata Jokowi usai menggelar pertemuan tertutup dengan Pengurus Pusat Muhammadiyah di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Selasa (8/11/2016).
“Saya tegaskan proses hukum terhadap Basuki Tjahaja Purnama dilakukan dengan tegas transparan,” tambah Jokowi.
Saat menyampaikan pernyataannya kepada pers, Jokowi antara lain didampingi Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dan Sekretaris Umum Abdul Mu’ti.
Jokowi juga mengucapkan terima kasih kepada pengurus PP Muhammadiyah yang berkontribusi membuat suasana sejuk pada demonstrasi di sekitar Istana Kepresidenan, 4 November lalu. Demonstrasi yang menuntut proses hukum terhadap Ahok itu berjalan damai hingga pukul 18.00 WIB.
Namun, pada malam harinya, sebagian pendemo yang belum meninggalkan lokasi kemudian bentrok dengan aparat keamanan. Presiden sebelumnya sudah menyampaikan penegasan tidak akan mengintervensi kasus Ahok dalam pertemuan dengan pimpinan Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, dan Muhammadiyah, di Istana Negara.
Namun, hal itu tidak disampaikan langsung oleh Jokowi kepada publik lantaran pertemuan berlangsung tertutup.
Pemeriksaan Ahok sebagai terlapor sudah selesai. Penyelidik Bareskrim Polri tengah meminta keterangan para saksi dan ahli sebelum mengambil keputusan ada atau tidaknya tindak pidana yang dilakukan Ahok. Rencananya, Polri akan melakukan gelar perkara secara terbuka agar publik bisa tahu proses penyelidikan tersebut. (RIF)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir mengapresiasi komitmen Presiden Joko Widodo yang ingin pengusutan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) secara cepat, tegas, dan transparan. Apalagi presiden sudah mengatakan tidak akan melindungi Ahok dalam kasus tersebut.
“Penghargaan tinggi atas komitmen presiden yang juga diwujudkan dalam perintah kepada kepolisian untuk mengusut dan memproses hukum kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dengan cepat, tegas dan transparan sebagaimana janji pemerintah,” kata Haedar di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat, Selasa (8/11/2016).
Pertemuan petinggi PP Muhammadiyah dengan Presiden Jokowi sendiri berlangsung sekitar 1 jam dan dilangsungkan tertutup.
Lebih lanjut, Haedar mengatakan, pihak kepolisian dapat mengusut kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok secara konsisten. Jangan sampai polisi mengembangkan tafsir-tafsir yang bisa membuat keraguan.
“Kita berharap itu (perintah presiden) laksanakan dengan konsisten. Kita berharap juga polisi tidak perlu mengembangkan tafsir-tafsir yang bisa justru menambah keraguan atau menimbulkan eskalasi baru mengenai pengusutan kasus ini,” tegas Haedar.
“Ikuti apa yang jadi garis dari Presiden,” lanjutnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menegaskan bahwa proses hukum terhadap Ahok akan dilakukan secara tegas dan transparan. Jokowi juga menekankan bahwa dia tidak akan melindungi Ahok dari kasus hukum yang kini tengah dihadapinya.
“Bahwa proses hukum terhadap saudara Basuka Tjahaja Purnama dilakukan dengan tegas dan transparan dan juga saya tekankan bahwa saya tidak akan melindungi saudara Basuki Tjahaja Purnama karena sudah masuk proses hukum,” kata Jokowi di tempat yang sama. (MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Kabareskrim Polri Komjen Ari Dono Sukmanto memastikan Polri menyelidiki dugaan adanya aktor politik yang menunggangi kericuhan usai demo 4 November. Penelusuran dilakukan dengan menggali keterangan dari para pelaku perusakan dan penganiayaan.
“Kalau kegiatan penyelidikan masih dilaksanakan, berangkat dari satu peristiwa kemudian rangkaian ada perusakan, penganiayaan. Kenapa dia lakukan? siapa yang suruh? Itu nanti yang kita dalami,” kata Komjen Ari kepada wartawan di Auditorium STIK-PTIK, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (8/11/2016).
Polisi menurut Ari masih melakukan pengumpulan keterangan untuk mendapatkan bukti-bukti dugaan adanya dalang di balik kericuhan yang merusak 21 kendaraan aparat keamanan gabungan.
“Belum,” jawab Ari saat ditanya soal bukti yang sudah dikantongi polisi.
Dugaan adanya aktor politik di balik ricuh di Jl Medan Merdeka Barat, menjadi perhatian Presiden Joko Widodo. Menurut Jokowi aksi damai 4 November terkait pelaporan dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok ternodai kericuhan yang terjadi setelah pukul 19.00 WIB, Jumat (4/11).
“Dua-duanya, kalau nanti Polri sudah menemukan bukti-buktinya,” kata Jokowi menjawab pertanyaan wartawan mengenai pengungkapan identitas aktor politik secara langsung dari dirinya atau meminta penegak hukum melakukan penelusuran.
Terkait kericuhan 4 November, polisi pada Senin (7/11) menangkap Sekjen HMI Ami Jaya Halim. Selain itu ditangkap pula anggota HMI berinisial II, AH, RR, MRD dan RM.
“Semua sama, terkait penyerangan kepada petugas saat demo kemarin (4 November),” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Awi Setiyono. (HAR)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Presiden Joko Widodo bersilaturahmi ke berbagai organisasi masyarakat Islam. Terkait itu, Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin mengatakan hal tersebut sebagai langkah positif untuk menyejukkan situasi.
“Saya pikir itu sesuatu yang positif untuk bagaimana menyamakan persepsi di antara bapak presiden dengan tokoh tokoh agama,” kata Menteri Lukman Hakim Saifudin kepada wartawan saat membuka Munas LDII di Balai Kartini, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (8/11/2016).
Menurut Menag Lukman, silaturahmi presiden ke tokoh agama adalah hal yang biasa dilakukan. Tidak hanya di Jakarta, presiden juga mengunjungi tokoh-tokoh agama jika di daerah.
“Ya tentu itu cara beliau, cara bapak Presiden untuk tetap menjaga silaturahmi dengan tokoh-tokoh agama. Beliau biasa tidak hanya di sini, beliau ke daerah juga menemui ke tokoh-tokoh agama,” ujar Lukman.
Seperti yang diketahui hari ini Presiden Jokowi menyambangi PP Muhmmadiyah dan pada senin (7/11) kemarin bertamu ke PBNU. Di PBNU, Jokowi bicara tentang mewujudkan persatuan. Menurut dia perlu banyak perbincangan lagi tentang pembangunan bersama dengan NU. Presiden mengapresiasi PBNU yang dinilai memberikan pernyataan yang mendinginkan suasana hingga ke daerah-daerah.
Sementara menurut PBNU menggarisbawahi pernyataan Jokowi yang menyebut ada aktor politik yang tunggangi aksi tersebut.
“Tidak tepat menstigma bahwa aksi demo tanggal 4 bulan 11 ditunggangi kelompok tertentu. Lebih bijaksana bagi semua pihak, mengambil pelajaran dari aksi tersebut,” ujar Ketum PBNU Said Aqil Siroj. (NOV)