JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud akan menyambangi Indonesia awal bulan Maret. Segala bentuk persiapan pun telah dilakukan mulai dari penyambutan hingga fasilitas-fasilitas lainnya.

Raja Salman pun sampai membawa delegasi yang cukup banyak yaitu sekitar 1.500 orang. Penyambutan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentu tak akan main-main.

Kunjungan ini merupakan kunjungan balasan dari Raja Salman. Jokowi memang sempat bertemu dengan Raja Salman pada September 2015 di Jeddah, Arab Saudi.

Saat itu, Jokowi membicarakan tentang banyak hal termasuk soal kuota jemaah haji Indonesia. Usai perbincangan dengan Raja Salman itu, di awal tahun 2017, Jokowi menyampaikan kabar berita tentang penambahan kuota jemaah haji Indonesia. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyebut kabar ini merupakan upaya dari Presiden Jokowi.

“Mpu, itu memang sepenuhnya buah dari upaya Presiden @jokowi yg menemui Raja Salman Saudi Arabia pada September 2015 lalu..,” tulis Lukman saat membalas cuitan akun @mpujayaprema seperti dilihat khatulistiwaonline, Kamis (12/1/2017).

Presiden Jokowi sendiri mengatakan kedatangan Raja Salman adalah kunjungan bersejarah. Pemerintah Indonesia pun sedang mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Raja Salman.

“Indonesia sedang mempersiapkan kunjungan Sri Baginda Raja Salman ke Indonesia nanti pada tanggal 1 sampai 9 Maret 2017 yang akan datang,” kata Jokowi di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (16/2/2017).

“Kunjungan ini kunjungan bersejarah setelah terakhir Sri Baginda Faisal ke Indonesia 46 tahun yang lalu,” kata Jokowi.(MAD)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Pemerintah mencari pengganti hakim konstitusi Patrialis Akbar yang tertangkap KPK karena dugaan suap. Syarat menjadi pengganti Patrialis minimal bergelar doktor dan memiliki pengalaman di bidang hukum selama 15 tahun.

Dilihat dari situs Setneg.go.id, Kamis (23/2/2017), pendaftaran untuk menjadi hakim konstitusi dibuka sejak 22 Februari sampai 3 Maret 2017. Usia paling rendah jadi hakim Mahkamah Konstitusi (MK) minimal 47 tahun.

Berikut syarat lengkapnya:

1. Warga Negara Indonesia;
2. Berijazah Doktor dan Magister dengan dasar Sarjana (S1) yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum;
3. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia;
4. Berusia paling rendah 47 tahun dan paling tinggi 65 tahun pada tanggal 1 April 2017;
5. Mampu secara jasmani dan rohani dalam menjalankan tugas dan kewajiban;
6. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
7. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; dan
8. Mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 tahun.

Selain itu, calon hakim konstitusi juga harus menyertakan karya tulis examinasi/analisis salah satu Putusan MK.

Pansel hakim MK diketuai Eks Wakil Ketua MK Harjono, dibantu Todung Mulya Lubis, pakar hukum USU Ningrum, eks hakim MK Maruarar Siahaan dan Wakil Ketua Komisi Yudisial (KY) Sukma Violetta. (MAD)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Ketua DPR RI Setya Novanto (Setnov) menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya bagi umat Islam yang telah menunjukkan bahwa Islam selalu menyampaikan aspirasi secara damai,sesuai ajaran Islam yang cinta damai.

“Semua tentunya bersyukur bahwa unjuk rasa, aksi damai di depan Gedung DPR RI yang berlangsung hari ini, berjalan lancar, tertib, aman dan damai,”kata Ketua DPR RI Setya Novanto, Jakarta, Selasa (21/2/2017).

Selain itu, lanjutnya, perwakilan umat muslim yang berunjuk rasa juga diterima sangat baik oleh DPR RI yang diwakili oleh Komisi III DPR. “Seluruh aspirasi mereka, suara mereka, keinginan mereka pasti akan didengarkan kemudian dibahas sebelum ditindaklanjuti oleh DPR,”ujarnya.

Menurut Setya, pertemuan perwakilan umat muslim dengan Komisi III DPR merupakan tradisi yang sangat baik dan harus dicontoh oleh seluruh Warga Negara Indonesia yang ingin menggunakan haknya dalam hal ini menyampaikan aspirasi dan mengemukakan pendapat di muka umum, meski hak tersebut dilindungi oleh undang-undang dan konstitusi.

“Saya juga turut berbangga bahwa seluruh komponen bangsa telah memahami jika negara kita adalah negara hukum yang menjunjung tinggi serta mengedepankan supremasi hukum dalam penyelesaian sebuah kasus hukum. Karena itu, sebaiknya seluruh persoalan yang berkaitan dengan hukum seharusnya diselesaikan dengan mekanisme hukum yang berlaku. Tidak justru mencampuradukkannya dengan mekanisme politik, apalagi sampai mempolitisir proses yang sedang berlangsung,”ujarnya.

Setya mengatakan dapat kita lihat dan rasakan saat Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR yang beberapa di antaranya dinilai berbeda cara pendang dengan pengunjuk rasa, namun diterima dan dipersilakan untuk berbicara di tengah ratusan massa, oleh saudara kita yang berunjuk rasa.

“Para alim ulama, para pemuka agama juga telah menganjurkan hal yang sama untuk sama-sama membuktikan bahwa Islam adalah ajaran damai, membawai rahmat bagi seluruh kalangan, seluruh golongan dan mengayomi perbedaan,”tambahnya.

Setnov juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh petugas keamanan yang bertugas, Polri dan TNI yang sangat baik menjaga berjalannya unjuk rasa yang disuarakan oleh saudara-saudara kita. sehingga aksi berjalan lancar, aman dan damai.

“Saya juga melihat Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang ditemani oleh Kapolda Irjen Muhammad Iriawan dan Pangdam Jaya Mayjen Edi Laksmana turun langsung mengamankan aksi damai ini,”ujarnya.

Pada kesempatan itu, dirinya berdoa semoga para demonstran dapat selamat kembali ke tujuan serta sampaikan salam kepada keluarga di rumah, kepada tetangga dan masyarakat sekitarnya.

“Sebagai wakil rakyat, kami akan selalu mendengar dan menerima serta menindak lanjuti seluruh aspirasi rakyat, sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Mari kita hidupkan terus suasana demokrasi ini sebagai kekuatan kita bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,”terangnya. (DON)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Aksi 212 jilid II berlangsung di depan gedung DPR/MPR. Kerumunan massa yang menyita perhatian pengendara membuat lalu lintas di sekitar lokasi mulai macet.

Pantauan khatulistiwaonline, arus lalu lintas di depan gerbang kompleks parlemen, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta mulai macet sejak pukul 10.00 WIB, Selasa (21/2/2017). Lalu lintas menuju Slipi tersendat.

Aksi massa sudah memenuhi 3 lajur jalan. Kini arus lalu lintas dari arah Senayan menuju Slipi hanya tersedia satu lajur yakni lajur TransJakarta.

Jalur TransJ terpantau padat karena massa juga memenuhi lajur tersebut. Kendaraan yang lewat hanya bisa merayap pelan-pelan untuk melewati depan gedung parlemen ini.

Massa mulai ramai sejak pukul 09.30 WIB. Mereka terlihat kompak mengenakan pakaian putih-putih dan membawa atribut seperti bendera.

Sambil bernyanyi ‘Aksi Bela Islam’, mereka duduk menghadap gerbang gedung parlemen. Sekjen FUI Al Khaththath juga terlihat hadir. (DON)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Sejumlah organisasi berencana melakukan aksi di gedung DPR/MPR, pada Selasa (21/2/2017) besok. Kegiatan ini kemudian diberi nama ‘Aksi 212’ jilid 2. Namun hingga satu hari menjelang digelarnya aksi, pimpinan DPR mengaku belum mendapat pemberitahuan.

Wakil ketua DPR Fadli Zon mengatakan akan menemui massa jika ada permintaan. Namun, sejauh ini belum ada pemberitahuan secara resmi dari massa 212 soal rencana menemui pimpinan DPR.

“Kalau ada demonstrasi dan ada perwakilan pasti kita temui, karena itu tugas konstitusional. Tapi sejauh ini belum ada permintaan,” ungkap Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (20/2/2017).

Fadli mengimbau agar demo berjalan tertib. Alasannya, DPR merupakan lembaga yang menerima aspirasi masyarakat.

“Itu hak masyarakat. Yang paling penting dilakukan dengan tertib, saya kira itu yang paling penting. Saya kira DPR yang menerima aspirasi masyarakat,” ujar Fadli.

Dalam kompleks DPR terdapat Masjid Baiturrahman. Politikus Gerindra ini berpesan agar peserta aksi menunaikan Salat Subuh di masjid sekitar.

“Salat harusnya di masjid sekitar sini saja. Saya nggak tahu detailnya sejauh ini, saya mengikuti di media,” kata Fadli.

Saat hari sudah terang benderang pada esok hari, peserta bakal menggelar aksi di depan gedung parlemen pusat yang beralamat di Senayan itu. Massa menyampaikan tuntutan agar pemerintah mencopot Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dari jabatan Gubernur DKI.

“Kalau itu sih sangat masuk akal. Saya termasuk yang berpendapat sudah seharusnya diberhentikan karena yurisprudensi sudah ada, UU mengatakan demikian, masalah interpretasi kan bisa dibuat tergantung berpihak mana tapi masa ada terdakwa mau jadi gubernur bagaimana mau menjalankan?” pungkas Fadli.

Sebelumnya, Panglima Laskar FPI Maman Suryadi menjelaskan aksi ini bakal diawali dari Subuh, 21 Februari 2017. Rangkaian kegiatan ini juga dilanjutkan dengan penyambutan oleh delegasi dari DPR terhadap aspirasi peserta aksi.

“Insya Allah nanti diterima, ada tuntutan yang kita sampaikan. Nanti akan ada yang menerima dari DPR/MPR,” ujar Maman saat dihubungi, Minggu (19/2/2017). (DON)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menerima perwakilan tokoh lintas agama untuk mendiskusikan deklarasi antiperbudakan modern. Deklarasi akan dilaksanakan pada 14 Maret.

Beberapa pihak yang ditemui JK adalah Rektor Universitas Paramadina Firmanzah, Chairman Freedom Network Australia, Forrest Global, Perwakilan Konferensi Wali Gereja (KWI) Romo Siswa , Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin) Peter, perwakilan Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) Gomar Gultom, perwakilan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Agung Diatmika, perwakilan Nahdlatul Ulama (NU) Marsudi Syuhud, perwakilan Muhammadiyah Abdul Mutiara,

Pertemuan ini dilakukan di kantor Wapres, Jalan Medan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (20/2/2017).

“Kita bekerja sama untuk meng-arrange sebuah komitmen bersama tokoh lintas agama terkait antiperbudakan modern,” ujarnya.

Firmanzah mengatakan perwakilan tokoh-tokoh lintas agama menyepakati untuk melakukan deklarasi antiperbudakan modern pada 14 Maret mendatang. Dalam audiensi itu, Wapres JK menyambut baik inisatif deklarasi karena berhubungan dengan program-program dari pemerintah.

“Pemerintah juga punya concern yang sama yaitu pengentasan kemiskinan, pembangunan infrastruktur, UMKM,” kata Firmanzah.

Program pemerintah itu sejalan untuk mencegah terjadinya perbudakan modern karena dasar perbudakan modern adalah kemiskinan. Tokoh-tokoh lintas agama menegaskan komitmennya untuk antiperbudakan modern.

Menurut Firmanzah, perbudakan modern meliputi perdagangan organ, bekerja tanpa tekanan, jaminan sosial, dan kehilangan hak kebebasannya.

“Ini menjadi sorotan bukan hanya tokoh lintas agama tapi juga pemerintah. Tanggal 14 bersama akan dilakukan penandatanganan bersama di kantor wapres,” ujarnya. (ADI)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Ketua DPR RI Setya Novanto menyambut hangat dan penuh rasa syukur atas kunjungan Ketua Majelis Syuro Arab Saudi Syekh Abdullah Bin Muhammad Bin Ibrahim Al-Syeikh.

Menurutnya, merupakan suatu kehormatan dapat menerima kunjungan Ketua Majelis Syuro Arab Saudi, terlebih karena ini merupakan kunjungan bilateral pertama setelah ia terpilih kembali sebagai Ketua Majelis Syuro sejak Desember 2016 lalu.

“Kami mengucapkan selamat atas terpilihnya kembali Yang Mulia untuk mengemban tugas dan amanah sebagai Ketua Majelis Kerajaan Arab Saudi. Kami berkeyakinan dan optimis, di bawah kepemimpinan Yang Mulia, hubungan dan kerja sama antar parlemen kedua negara akan terus berkembang semakin kokoh dan erat,” paparnya.

Bagi DPR, lanjut politisi Partai Golkar ini, kunjungan Ketua Majelis Kerajaan Arab Saudi ke Indonesia ini menandai babak baru dalam sejarah hubungan dan kerja sama parlemen kedua negara yang selama ini telah berlangsung erat di berbagai forum internasional.

Ia menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas kebijakan dan kemurahan hati Khadimul Haramain as Syarifain (Pelayan Dua Kota Suci) Raja Salman bin Abdul Aziz al-Saud yang telah memulihkan kuota haji Indonesia, sebesar 211.000 jemaah, serta tambahan 10 ribu jemaah pada musim haji 2017 ini.

“Bagi kami, Arab Saudi termasuk mitra penting di bidang ekonomi dan perdagangan, meskipun nilai perdagangan kedua negara mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir,” tegasnya.

Sebagaimana diketahui, total volume perdagangan kedua negara tahun 2015 sebesar USD5,48 miliar, dan pada tahun 2016 (dari bulan Januari sampai Oktober) tercatat sebesar USD3,39 miliar. “Ke depan, kami berharap nilai perdagangan kedua negara dapat ditingkatkan,” harapnya.

Ia menjelaskan, Arab Saudi adalah pasar yang besar untuk ekspor berbagai produk halal Indonesia. Oleh karena itu, diharapkan pasar ekspor halal Indonesia ke Arab Saudi semakin meningkat ke depan.

Dalam kesempatan tersebut, Ia menyambut baik rencana investasi Arab Saudi di Indonesia sebagai tindak lanjut kesepakatan kerja sama Jeddah September 2015. Oleh karena itu, ia mendorong agar pengusaha Arab Saudi melakukan diversifikasi investasi di Indonesia, seperti di bidang pertanian dan infrastruktur maritim.

“Sebaliknya, kami melihat berbagai program pembangunan yang sedang dilakukan Arab Saudi juga telah membuka peluang bagi perusahaan-perusahaan Indonesia untuk terlibat dalam berbagai program pembangunan di Arab Saudi,” mantapnya.

Sebagai sesama negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI), lanjutnya, Arab Saudi dan Indonesia juga perlu terus meningkatkan kerja samanya dalam menangani masalah-masalah keamanan internasional, seperti terorisme yang hingga kini masih menjadi ancaman bagi banyak negara di dunia.

“Masalah Palestina yang hingga kini belum terselesaikan, sudah tentu juga perlu mendapat perhatian kita bersama. Kita berharap ada solusi damai yang bisa segera dicapai untuk mengatasi masalah Palestina tersebut,” imbuhnya. (ADI)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Fraksi PPP DPR menolak usulan hak angket kepada pemerintah terkait ‘Ahok Gate’. PPP pun menilai langkah Presiden Joko Widodo sudah tepat dalam mengatasi polemik status Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok) itu.

“PPP secara fraksi tidak ambil bagian dalam angket ‘Ahok Gate’ ini, meski pandangan hukumnya adalah Ahok seharusnya diberhentikan sementara dengan dasar penafsiran sistematis atas pasal 83 UU Pemda,” ungkap Sekjen PPP Arsul Sani saat berbincang dengan khatulistiwaonline, Selasa (14/2/2017).

Adapun empat fraksi yang mengusulkan hak angket kepada pemerintah adalah Gerindra, PKS, Partai Demokrat, dan PAN. Polemik terkait status Ahok ini muncul karena Ahok didakwa dengan dua pasal secara alternatif dalam kasus dugaan penistaan agama.

Pasal utama memiliki ancaman hukuman 4 tahun, sedangkan pasal alternatifnya memiliki ancaman 5 tahun penjara. Sementara itu dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan kepala daerah yang didakwa dengan ancaman hukuman 5 tahun harus diberhentikan.

“Bagi Fraksi PPP soal ini lebih tepat disikapi dengan pemanggilan Mendagri oleh komisi II dalam suatu rapat dengar pendapat yang juga menghadirkan para ahli hukum,” kata Arsul.

“Atau alternatifnya dengan terlebih dahulu menggunakan hak mengajukan pertanyaan yang juga diatur dalam UU MD3,” imbuh anggota Komisi III DPR itu.

Sikap Fraksi PPP yang menolak ‘Ahok Gate’ menurut Arsul karena pihaknya telah mendapat informasi terkait arahan Presiden Jokowi yang meminta agar polemik status Ahok itu dibawa ke Mahkamah Agung (MA) terlebih dahulu. Tugas ini diinstruksikan kepada Mendagri Tjahjo Kumolo dan jajarannya.

“Posisi Fraksi PPP ini diambil karena PPP diberitahu bahwa Presiden telah memerintahkan Mendagri untuk minta fatwa kepada MA. Nah langkah mengajukan permintaan fatwa kepada MA itu atas perbedaan tafsir terhadap Pasal 83 ini cukup fair,” sebut Arsul.

PPP menyatakan tak ingin masalah Pilkada DKI akhirnya menimbulkan kegaduhan secara nasional. Namun Arsul berharap agar persoalan yang menjerat Ahok bisa menjadi pembelajaran bagi semua pihak.

“PPP tidak ingin karena soal Ahok ini terus menjadi kegaduhan politik secara nasional. Kasus Ahok ini seharusnya menjadi pembelajaran bersama bahwa seorang pejabat harus menjaga mulut dan perilakunya,” imbaunya.

Sementara itu soal sikap PAN yang setuju dengan hak angket meski merupakan partai pendukung pemerintah, Arsul tak mau banyak memberi komentar. Sesama partai pendukung pemerintah, PPP menghormati pilihan PAN.

“PPP menghormati fraksi-fraksi lain yang menggunakan hak-hak pengawasannya dalam UU MD3 walau nggak sepakat pada saat ini bentuknya angket,” tutup Arsul. (DON)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Pada 15 Februari 2017 mendatang 101 daerah menyelenggarakan Pilkada serentak. Komisi Pemilihan Umum mengingatkan para calon agar tidak melakukan intimidasi, apalagi bermain politik uang.

“Untuk para calon, kami berharap untuk tertib. Dalam arti sekarang ini tidak boleh kampanye ya maka jangan lakukan hal tersebut. Dan tentu saja mengontrol semua pihaknya agar kita melaksanakan pilkada ini sesuai peraturan berlaku,” kata Komisioner Komisi Pemilihan Umum Pusat, Hadar Nafis Gumay, kepada khatulistiwaonline, Senin (13/2/2017).

Hadar mengingatkan agar para calon melakukan kompetisi yang bersih. Tidak ada yang melakukan politik uang mendekati hari pemungutan suara.

“Jadi tidak memaksa pihak lain untuk mengintimidasi, apalagi bermain uang. Nah kita akan sangat mengganggu dan merusak pilkada kita,” kata Hadar.

Ia kemudian mengimbau para pemilih untuk menggunakan hak pilihnya. Masih ada dua hari masa tenang agar para pemilih memantapkan calon kepada daerah yang akan dicoblosnya.

“Kepada para pemilih tentu kita juga berharap mereka akan hadir ke TPS, buat mereka yang masih belum bisa menentukan pilihan ini masih ada waktu dua hari untuk mempelajari, mendiskusikan, dan mengambil pilihan,” kata Hadar.

“Jadi kalau toh mereka merasa tidak ada yang baik bagi mereka lebih baik ikut memilih dari apa yang ada kita punya. Kemudian jangan ragu kalau toh belum ada di daftar pemilih tetap artinya hak pilihnya akan hilang, jadi mereka tetap bisa menggunakan hak pilihnya di satu jam terakhir dengan membawa KTP elektronik atau surat keterangan,” kata Hadar.(ADI)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR semalam, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo berbicara mengenai kewenangannya soal anggaran yang hilang. Dia pun berpesan untuk perwira yang kelak akan menggantikannya.

Gatot Nurmantyo menyatakan tidak mengetahui soal pembelanjaan alutsista dari masing-masing matra. Ini setelah ada aturan yang dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan pada 2015.

“Untuk diketahui, saya sebagai Panglima sama dengan Detasemen Markas Mabes. Saya tidak kendalikan AD, AL, AU. Mengapa? Pada UU 25/2004 mengatakan alur perencanaan visioner menggunakan mekanisme bottom up, top, down secara terpadu. Semua keputusan pertahanan sudah benar ketat sistematis,” papar Gatot dalam rapat kerja di DPR, Senin (7/2/2017).

“Tapi, begitu muncul Peraturan Menhan No 28 Tahun 2015, kewenangan saya tidak ada. Harusnya ini ada. Sekarang tidak ada. Kewajiban TNI membuat perencanaan jangka panjang, menengah, pendek,” lanjutnya.

Gatot menyebut hanya bisa menjelaskan soal belanja barang di TNI untuk postur yang ada di Mabes saja. Total belanja barang di Mabes TNI sebesar Rp 4,8 triliun. Untuk tiga matra, kini Panglima TNI tidak mengetahuinya.

“Yang dilakukan Mabes hanya untuk kekuatan integratif operasional, baik patroli laut, udara, perbatasan Rp 2,3 T. Modernisasi alutsista Rp 1,3 T. Profesionalisme prajurit Rp 500 M. Rp 4,3 T untuk pegawai, Rp 1,9 T barang kantor 36 satuan kerja,” jelas Gatot.

Dengan demikian, Panglima TNI mengaku kesulitan bertanggung jawab soal pengadaan alutsista di matra AD, AL, AU. Padahal itu tentu saja sangat berkaitan dengan proses MEF TNI.

“Padahal di Pasal 3 UU TNI, TNI di bawah koordinasi Kemenhan, tapi bukan unit operasionalnya. Karena Pasal 4, TNI terdiri atas AU, AD, AL di bawah Kemenhan. Saya buka ini seharusnya sejak 2015,” sebut jenderal bintang empat ini.

Gatot mengaku terpaksa mengungkap permasalahan itu mengingat Maret 2018 nanti dia paling lambat diganti sebagai persiapan memasuki masa pensiun. Dia mengaku, jika ini terus terjadi, kewenangan Panglima TNI menjadi tidak ada.

“Saya tidak atur anggaran AU, AD, AL. Angkatan langsung tanggung jawab ke Kemenhan, tidak melalui Panglima. Ini pelanggaran hierarki karena kami tidak membawahi angkatan. Jadi kita bicara di sini anggaran belum tentu kita bisa cairkan,” kata Gatot.

Mantan KSAD ini juga menegaskan tahun ini TNI telah melakukan bersih-bersih internal terkait kasus korupsi. Bahkan TNI bekerja sama dengan KPK untuk melakukan pembersihan tersebut. Namun Gatot menyatakan Panglima TNI akan kesulitan melakukan pengawasan jika tidak bisa memantau proses anggaran di masing-masing angkatan.

“Mungkin ini tidak mengenakkan, tapi saya harus mempersiapkan adik-adik saya yang akan jadi Panglima TNI supaya bisa mengawasi anggaran juga. Karena saya mungkin besok bisa diganti, paling lambat bulan Maret 2018, saya harus diganti,” tutur Gatot mengenai massa pensiunnya.

Gatot lantas menyinggung soal rencana pembelian helikopter AW-101 yang tiba-tiba mencuat tanpa ada pemberitahuan kepada pihaknya. Meski akhirnya pengadaan pesawat itu kontraknya dibatalkan, menurutnya, itu menjadi salah satu dampak dari kebijakan yang dipermasalahkan itu.

“Kita pernah mengalami bagaimana (masalah) helikopter AW-101. Sama sekali TNI tidak tahu. Mohon maaf bila ini kurang berkenan,” ujar Gatot. (DON)