JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Komisi Yudisial (KY) seolah kecolongan soal banyaknya OTT para hakim oleh KPK. Eks Ketua KY periode 2010-2013, Eman Suparman, menganggap KY yang sekarang adem ayem sehingga banyak hakim nakal.

“Kalau KY nya saja adem ayem terus maka wajar saja banyak hakim nakal. Tidak ada yang menakut-nakuti,” ujar Eman, saat dihubungi khatulistiwaonline, Jumat (8/9/2017).

Eman mengatakan, peran Mahkamah Agung (MA) sangat diperlukan untuk menindak para hakim nakal. Namun Eman memaklumi jika MA kurang greget dengan para hakimnya.

“Kalau MA kurang galak, ya semua pasti tahu. Mereka kan internal. Sedangkan KY ini kan pengawas eksternal, kalau kurang gereget kan aneh. Makanya semangat kritis KY ini harus digaungkan lagi,” ucap Eman.

Dia menambahkan, seharusnya KY dan MA saling membantu dalam melakukan pengawsan. Jika itu terjadi maka peradilan yang bersih bebas korupsi bisa terjadi.

“Jadi KY ini harusnya melengkapi apa yang tidak bisa dilakukan MA. Kalau KY kayak gini ya kinerja pengadilan, gini-gini saja,” ucapnya.

Sebelumnya KPK menangkap hakim Tipikor Bengkulu, Dewi Suryana terkait dugaan suap. Di tahun 2016 lalu, Hakim Tindak Pidana Korupsi Bengkulu Janner Purba dan Toton juga ditangkap KPK karena menerima suap atas kasus penyalahgunaan honor dewan pembina RSUD M Yunus di Bengkulu.

Selain hakim, KPK Juga banyak menangkap panitera pengadilan, yang terakhir adalah panitera PN Jakarta Selatan bernama Tarmizi. Dalam catatan KY, pada 2016 saja ada 28 aparat pengadilan yang terkena OTT KPK. Mereka terdiri atas hakim, panitera, dan pegawai lainnya. (MAD)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Tak hanya akan mengatur soal RUU Penyadapan, DPR akan melakukan focus group discussion (FGD) untuk mensosialisasikan revisi UU KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian. Ketiga UU ini masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) di DPR.

“Revisi itu ada dalam Prolegnas 2015-2019. Komisi III menyadari tak mungkin ini diselesaikan di masa DPR ini karena tak mungkin harus ada sesuatu yang bisa diwariskan untuk DPR yang akan datang,” ujar Anggota Komisi III DPR Arsul Sani saat dihubungi, Kamis (7/9/2017).

DPR dalam waktu dekat akan mensosialisasikan ketiga revisi UU ini ke kampus-kampus. Namun, Arsul belum bisa memastikan apakah ketiga UU ini akan dimasukkan ke dalam Prolegnas prioritas.

“Ini salah satunya dengan menggelindingkan diskursus revisi ini dengan FGD. Ibaratnya, kalau nggak bisa diselesaikan sekarang, maka carry over Prolegnas. Jadi, kalau tak terselesaikan, tak bisa didorong ke prioritas,” tutur Arsul.

Arsul menuturkan, ada kemungkinan ketiga UU ini akan dilanjutkan pembahasannya di periode selanjutnya (2019-2024). Salah satu tujuan FGD untuk memberikan pandangan bagi anggota DPR yang baru guna merevisi UU KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian.

“Jadi diharapkan anggota DPR mendatang sudah menerima barang yang setengah matang,” paparnya. (NGO)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Sejumlah ormas rencananya akan melakukan aksi di depan kedutaan besar Myanmar. Jelang aksi tersebut kedubes Myanmar dikelilingi oleh kawat berduri dan dijaga polisi bersenjata lengkap serta kendaraan taktis water cannon.

pantauan khatulistiwaonline di depan Kedubes Myanmar Rabu (6/9/2017) kawat berduri sudah dipasang sejak pukul 09.00 WIB. Terlihat lima unit water cannon berada di depan pintu masuk Kedubes Myanmar.

Selain water cannon, ada juga tiga unit baracuda yang disiagakan di samping lampu merah Jalan Agus Salim. Sejumlah polisi tampak melakukan penjagaan di sekitar Kedubes Myanmar.

Sementara ini jalan imam Bonjol menuju jalan Agus Salim ditutupi kawat berduri. Polisi lalu lintas mengarahkan warga yang tidak tahu kalau jalan Agus Salim ditutup.

Sebagaimana diketahui sejumlah ormas berencana menggelar aksi solidaritas membela Rohingya di depan Kedutaan Besar (Kedubes) Myanmar. Polisi memperkirakan akan ada 10.000 orang yang ikut aksi tersebut.

“Dalam surat pemberitahuan itu, penanggung jawab aksi memperkirakan akan ada 10.000 orang yang akan mengikuti aksi tersebut,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono saat dihubungi, Selasa (5/9). (DON)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Setelah melakukan kunjungan ke Myanmar, Menlu Retno Marsudi bertolak ke Bangladesh. Retno bertemu dengan Menlu Bangladesh Mahood Ali.

“Pertemuan membahas rencana bantuan kemanusiaan Indonesia untuk pengungsi Rakhine State di Bangladesh,” demikian pernyataan pers dari Kemlu, Selasa (5/9/2017).

Pertemuan bilateral dilakukan saat Bangladesh masih dalam libur panjang hari raya Idul Adha.

Untuk diketahui, etnis Rohingya terusir dari tempat tinggal mereka di Rakhine State, Myanmar. Peristiwa memilukan ini terjadi pasca-insiden pembunuhan 11 aparat Myanmar oleh kelompok militan yang ada di Rakhine.

Dunia mengecam aksi aparat Myanmar yang melakukan ‘serangan balik’ sehingga etnis Rohingya terusir. Retno bertolak ke Myanmar untuk bertemu dengan pihak militer dan pemerintah untuk mengakhiri krisis ini. (NGO)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi bertolak dari Yangoon menuju Naypyidaw, Myanmar. Retno akan membahas sejumlah hal berkaitan dengan kondisi etnis Rohingya di Rakhine, Myanmar.

Dalam video yang diterima detikcom pagi ini, Retno mengatakan akan bertemu dengan Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar. Dalam pertemuan yang akan digelar di Naypyidaw itu, dia akan menekankan soal pentingnya keamanan dan stabilitas di Rakhine.

“Pertama dengan Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar, di mana antara lain saya akan menekankan isu keamanan dan stabilitas di Rakhine State,” kata Retno, Senin (4/9/2017).

Setelah itu, Retno juga dijadwalkan bertemu dengan State Counsellor Daw Aung San Suu Kyi yang juga sekaligus pimpinan Myanmar. Retno akan menyampaikan sejumlah usulan dari pemerintah Indonesia terkait perlindungan bagi semua warga yang ada di Rakhine.

“Di antaranya Indonesia akan menyampaikan beberapa proposal, dan termasuk di antaranya untuk melakukan proteksi kepada semua warga yang tinggal di Rakhine State,” tuturnya.

Terakhir, Retno berencana untuk menemui sejumlah menteri pemerintahan Myanmar. Dia akan membahas secara detail mengenai bantuan kemanusiaan yang akan diberikan oleh Indonesia terhadap etnis Rohingya dalam pertemuan tersebut.

“Saya akan melakukan pertemuan dengan national security advisor dengan Menteri Luar Negeri dan juga dengan menteri pada kantor presiden di mana saya akan membahas secara detail proposal yang disampaikan oleh Indonesia termasuk di antaranya bagaimana Indonesia akan memberikan bantuan kemanusiaan kepada Rakhine State,” pungkas Retno. (NGO)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Satgas Garuda Bhayangkara Formed Police Units (FPU) 9 Indonesia, yang bertugas di Sudan, turut merayakan Idul Adha. Mereka membagikan ratusan hewan kurban kepada para pengungsi di El-Fasher, Darfur, Sudan.

Rangkaian peringatan Idul Adha dimulai dengan salat Id di Lapangan Kamp Garuda yang dipimpin Imam Ustaz Bripka Zairu dan Khatib Ustaz Brigadir Lalu Supriyadi pada 1 September 2017 pukul 07.30 waktu setempat. Pelaksanaan salat Id berlangsung khidmat.

Kasatgas FPU 9 AKBP Ahmad Arif Sopiyan memaknai semangat kurban yang diimplementasikan ke dalam tugas sehari-hari dalam menjaga misi kemanusiaan di PBB.

“Kami memaknai semangat berkurban itu adalah ikhlas, jujur, dan loyal karena tugas yang diamanahkan kepada kami menuntut itu. Semangat berkurban yang telah dicontohkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail harus diimplementasikan dalam tugas dan kehidupan sehari-hari,” jelas Ahmad.

Makna kurban juga agar menjadikan anggota yang bertugas tetap ikhlas dalam melaksanakan tugas-tugasnya meskipun jauh dari Tanah Air.

“Di sini kita jauh dari keluarga, kegiatan operasional sangat padat, ditambah kondisi cuaca yang sangat ekstrem. Namun, dengan keikhlasan berkurban, apa pun yang dilakukan tidak menjadi beban berat. Kita happy saja,” ungkapnya.

Wujud keikhlasan yang ditunjukkan oleh seluruh personel FPU 9, khususnya yang beragama Islam, adalah menggelar pemotongan hewan kurban di beberapa titik di wilayah Elfasher, Darfur. Tahun ini DKM Masjid At-Taqwa (masjid di Kamp Garuda) berhasil mengumpulkan titipan hewan kurban sebanyak 208 ekor, yang terdiri atas 4 ekor unta, 16 ekor sapi, 3 ekor domba, dan 185 ekor kambing.

“Hewan-hewan kurban ini sebagian besar merupakan titipan dari personel FPU 9 dan keluarganya ditambah titipan dari IPO Indonesia, staf UNAMID, bahkan ada titipan dari pejabat Mabes Polri (Brigjen Agung Makbul selaku Karo Suhluhkum Divkum Mabes Polri),” ungkapnya.

Hewan kurban tersebut didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan di berbagai wilayah, seperti masyarakat sekitar Super Camp, IDP’S Camp, pesantren, dan panti asuhan di kawasan El-Fasher, Darfur, Sudan.

“Ini pengalaman baru bagi kami menyelenggarakan pemotongan hewan kurban di negeri orang. Ternyata cukup unik dan banyak sekali tantangan yang harus kami hadapi selaku panitia,” ujar AKP Agung Pranajaya, SIK, selaku Ketua DKM Masjid At-Taqwa sekaligus ketua panitia Idul Adha.

Berbeda dengan di Indonesia, menurut Agung, pelaksanaan pemotongan hewan kurban di Darfur ini memiliki tantangan tersendiri.

“Mulai proses pemilihan dan pembelian hewan kurban, pencarian tempat untuk penyembelihan, sampai pada proses pengangkutan ke beberapa titik penyembelihan yang harus dilakukan sebelum hari raya tiba, semuanya penuh tantangan,” imbuhnya. (DON)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
DPR mengusulkan anggaran kunjungan kerja ke luar negeri naik pada RAPBN 2018. Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan meminta persoalan kenaikan anggaran disesuaikan dengan kinerja para anggota dewan.

“Prinsip saya adalah hanya mengimbau agar sesuai dengan kinerja pada kehadiran lah. Tolong diinstropeksikan secara bersama,” ujar Taufik di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (31/8/2017).

Terkait anggaran kunjungan kerja, Taufik menyerahkan kepada Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) juga Kesetjenan. Karena hal tersebut sudah melalui rapat pleno.

“Kalau kunjungan ke luar negeri, serahkan pada BURT secara detail teknisnya karena kalau mekanisme pengajuan di DPR itu kan ada dua nomenklatur Kesekjenan dan nomenklatur anggota DPR,” jelasnya.

Ia tidak menjelaskan secara detail apakah benar adanya usulan kenaikan anggaran tersebut. Taufik justru mengatakan akan mengadakan pertemuan dengan pimpinan fraksi untuk membahas soal kehadiran.

“Penjadwalannya lebih detail lagi kita kembalikan lagi pada mekanisme, hari legislasi, hari paripurna, hari pengawasan ini seperti halnya yang dulu agar tidak bentrok,” ucap Taufik.

“Kita akan segera mengagendakan rapat konsultasi dengan pimpinan fraksi ya pimpinan,” lanjutnya.

Sebelumnya diberitakan DPR mengajukan kenaikan anggaran kunker ke luar negeri menjadi Rp 343,5 miliar untuk tahun 2018. Anggaran ini naik Rp 141,8 miliar dari tahun 2017 yang bernilai Rp 201,7 miliar.

Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Agung Budi Santoso mengatakan, anggaran kunker ke luar negeri terkait diplomasi dengan parlemen di negara lain. Setiap tahunnya, DPR akan mengajukan anggaran kunker ke luar negeri.

“Begini, anggaran kunjungan luar negeri itu terkait dengan tugas-tugas DPR seperti kunjungan muhibah pimpinan DPR dalam rangka peran diplomasi, kunjungan menghadiri undangan dari negara lain, kunjungan pengawasan, kunjungan Panja di Alat Kelengkapan Dewan (AKD), dan lain-lain,” kata Agung saat dimintai konfirmasi, Rabu (30/8). (DON)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Direktorat Gratifikasi KPK menerima laporan dari Presiden Joko Widodo terkait dua kuda yang diterimanya dari warga Sumba, NTT. Meski sudah dilaporkan, kuda kuda tersebut belum diserahkan kepada KPK.

Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono menjelaskan, kuda yang dilaporkan Jokowi merupakan kuda jantan jenis Sandalwood. Kuda diketahui berusia tujuh tahun dan bernilai sekitar Rp 70 juta (sebelumnya ditulis Rp 170 juta).

“Diantar oleh Satpol PP Kabupaten Sumba Barat Daya dan seorang dokter hewan,” kata Giri saat dikonfirmasi, Kamis (31/8/2017).

Giri menjelaskan, kuda tersebut diterima Presiden pada 25 Juli 2017 dan dilaporkan ke KPK 22 Agustus 2017. KPK saat ini masih menganalisa dan mengklarifikasi pelaporan kuda tersebut.

“Menurut UU harus selesai sampai dengan SK penetapan dalam 30 hari kerja sejak dilaporkan. Dihitung saja hari kerjanya,” tutur Giri.

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin mengatakan, 2 kuda Jokowi saat ini masih berada di Istana Bogor. Sebagai penyelenggara negara, menurut Bey, Jokowi memang harus melaporkan kuda-kuda hasil pemberian tersebut.

“Karena Pak Jokowi sebagai penyelenggara negara, maka kuda kuda dilaporkan sesuai perundangan-undangan berlaku,” tutur Bey. (NGO)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Mendagri Tjahjo Kumolo dan Menkum HAM Yasonna Laoly menghadapi langsung gugatan Perppu Ormas di Mahkamah Konstitusi (MK). Kedua menteri itu berhadap-hadapan dengan 7 pemohon yang meminta Perppu Ormas dibatalkan.

Sidang dimulai dari pukul 11.00 WIB. Tjahjo membacakan sendiri jawaban pemerintah atas gugatan para pemohon.

“Meminta MK menolak gugatan untuk seluruhnya,” kata Thajo di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (30/8/2017).

Alasan karena dalam perppu itu tidak mengatur soal kebebasan berpikir sehingga tidak melanggar HAM. Selain itu, yang diatur di perpu ormas adalah perbuatan, bukan soal larangan berpikir. Perppu Ormas bertujuan agar Ormas ikut membangun pembangunan Indonesia/

“Perppu memberikan kepastian hukum,” kata Tjahjo.

Dalam gugatan itu, 7 pemohon tampak hadir. Seperti Ismail Yusanto yang memberikan kuasa ke Yusril Ihza Mahendra, Ketua Dewan Pembina ACTA dan lain-lain.

Hingga berita ini diturunkan, sidang masih berlangsung. Selain pemerintah, hari ini juga memberikan agenda kesaksian pihak terkait. Sidang dipimpin Ketua MK Arief Hidayat. (NGO)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Sebentar lagi umat muslim akan merayakan Idul Adha di mana akan ada penyembelihan hewan kurban. Sebelum dipotong-potong untuk dibagikan ke yang membutuhkan, biasanya hewan kurban dikuliti.

Usai menguliti dan memotong-motong daging hewan kurban. Limbah kotoran hewan kurban sebaiknya dibuang ke septic tank. Ada baiknya pula jika ditampung lalu dijadikan pupuk.

“Darahnya itu ada tempat pemotongannya, sehingga tidak dibuang ke mana-mana. Kemudian kotorannya itu, itu ditampung, diolah jadi pupuk, dipendam. Jadi jangan dibuang gitu aja,” kata Ketua Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam MUI Hayu S Prabowo saat dihubungi khatulistiwaonline Selasa malam (29/8/2017).

Hayu tidak menyarankan limbah kotoran dan darah hewan kurban dibuang ke kali. Menurutnya, bila limbah kotoran bercampur dengan air kali akan menyebabkan timbulnya bakteri e-coli.

“Kalau dibuang ke kali malah jadi bakteri e-coli itu,” sebut Hayu.(NGO)