JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengungkap adanya rencana makar terkait demonstrasi 2 Desember 2016. Polisi sudah mengetahui adanya rapat-rapat terkait rencana makar itu.

“Rapat-rapat kita tahu sudah beberapa kali dilakukan. Rapat untuk menguasai gedung DPR, rapat untuk menggerakkan massa-massa yang lain. Kita paham,” kata Jenderal (Pol) Tito dalam jumpa pers bersama Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta, Senin (21/11/2016).

Sebelumnya, Tito menyatakan sudah mengetahui adanya rencana makar terkait demonstrasi 2 Desember. Polisi dan TNI, masih kata Tito, siap melakukan tindakan tegas.

“Ada upaya-upaya, ada rapat-rapat yang kita pelajari dengan agenda politik lain. Dan agenda politik lain itu di antaranya melakukan makar,” ujar Tito.

“Bila itu terjadi kita akan lakukan tindakan tegas, saya yakin masyarakat Jakarta cinta akan ketentraman, cinta akan keamanan. Kami sepakat dengan Panglima, Polri dan TNI menjaga Jakarta menjaga Indonesia tidak ingin pecah,” sambung Tito. (NOV)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Polri kembali mengingatkan agar aksi damai 2 Desember tidak mengganggu masyarakat. Polri juga mengkaji izin terkait rencana aksi damai di sepanjang Jl Jenderal Sudirman hingga Bundaran HI, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat.

“STTP (surat tanda terima pemberitahuan demonstrasi) akan dikeluarkan, akan ada proses penelitian. Nantinya akan melihat dengan seksama, meminta penjelasan korlap sejauh mana tidak mengganggu publik. (Sebab) Jl Jenderal Sudirman urat nadi, pusat domestik dan internasional,” ujar Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (21/11/2016).

Massa GNPF MUI sebelumnya menyatakan akan menggelar aksi damar. Namun aksi akan diawali Salat Jumat di sepanjang Jalan Sudirman-MH Thamrin.

Boy mengatakan, pihak pengunjuk rasa juga diminta jaminan ketertiban saat menggelar aksi damai yakni salat Jumat di Bundaran HI. Tindakan tegas akan dilakukan bagi para pelanggar ketertiban umum.

“Jangan melakukan cara-cara yang mengganggu, aspirasi masyarakat disalurkan dengan tidak menganggu orang lain. Sepanjang unjuk rasa tidak melanggar hukum, itu bagian obyek masyarakat yang akan kita berikan pelayanan,” imbuh Boy.

Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI akan kembali mengadakan demonstrasi pada tanggal 2 Desember 2016. Yang mereka tuntut pada demo mendatang adalah meminta agar Ahok ditahan karena sudah menjadi tersangka kasus dugaan penistaan agama.

Aksi Bela Islam III akan diberi tema Aksi Damai dan Doa untuk Negeri. Tujuannya untuk mempersatukan dan mendoakan bangsa Indonesia. “Kegiatan salat Jumat nanti posisi imam berada di Bundaran HI. Dan pesertanya di sepanjang Jalan Sudirman hingga Thamrin,” ujar Juru Bicara FPI Munarman. (HAR)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Beredarnya informasi bohong (hoax) akhir-akhir ini menimbulkan keresahan di masyarakat. Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo menyebut negara harus serius menindak pihak yang sengaja menyebarkan isu itu.

“Hoax tentang instruksi Kapolri, hoax tentang hasil rapat BIN hingga hoax tentang rush money besar-besaran yang ditebar hingga pekan kedua November 2016 merupakan upaya pihak tertentu mengeskalasi ketidakpastian dan merusak kondusifitas,” ujar Bambang dalam keterangan tertulis yang diterima khatulistiwaonline, Senin (21/11/2016).

“Negara tidak boleh lagi menoleransi penebar informasi sesat itu, karena jelas-jelas sudah mengarah pada upaya merusak stabilitas keamanan, ketertiban umum dan merusak kondusifitas,” sambungnya.

Menurut Bambang isu-isu hoax itu ditengarai sengaja disebar di ruang publik untuk memecah belah masyarakat. Apalagi isu-isu itu memanas di masa Pilkada juga ketika Gubernur nonaktif Basuki Tjahaja Purnama dituding melakukan penistaan agama.

“Semua hoax itu tak hanya diarahkan untuk mengacaukan persepsi masyarakat tentang situasi terkini, tetapi juga upaya untuk mengeskalasi atau memperlebar persoalan,” urainya.

Bambang menegaskan negara harus serius untuk menindak tegas oknum-oknum penyebar isu hoax tersebut. Apalagi penyebar isu hoax itu sudah merangsek ke wilayah privat lembaga negara.

“Pelaku penyebaran informasi sesat itu sudah berani coba-coba merangsek ke wilayah privat Kapolri dengan tujuan mengacaukan pola dan sistem komando; memanipulasi informasi BIN (Badan Intelijen Negara), hingga upaya menimbulkan kecemasan, panik dan mendorong masyarakat atau nasabah bank menarik dana besar-besaran (rush),” kata dia.

Politikus Golkar itu menjelaskan akibat ulah pelaku penyebar informasi sesat itu keamanan negara terancam. Untuk itu dia menegaskan pelaku harus dihukum sanksi tegas.

“Agar kasus serupa tak berulang di kemudian hari, para pelaku yang menebarkan hoax tentang instruksi Kapolri, hoax tentang hasil rapat BIN hingga hoax tentang rush money besar-besaran itu harus diganjar dengan sanksi yang keras,” tegasnya.

Dia kemudian mengajak masyarakat untuk memantau dan mengawal kasus Basuki atau Ahok pasca demo 4 November. Jangan sampai masyarakat mudah terprovokasi isu-isu yang mengancam stabilitas negara.

“Menjadi kewajiban semua pihak untuk menjaga ketertiban umum. Termasuk membuang duri yang kini ada dalam daging NKRI kita,” tutup dia. (RIF)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Parade Bhinneka Tunggal Ika di silang Monas, Jakarta Pusat tidak hanya ramai oleh massa yang hadir. Aksi damai ini ditutup dengan arak-arakan kesenian dari berbagai daerah di Indonesia.

Pantauan khatulistiwaonline di lokasi, Sabtu (19/11/2016), barisan pembawa bendera merah putih raksasa mengawali parade tersebut. Di belakangnya terdapat kelompok ondel-ondel diiringi permainan angklung dari Jawa Barat.

Setelah itu, kemeriahan arak-arakan nampak dari permainan Reog Ponorogo dan Barongsai. Nampak massa tak mau melewatkan momen itu dengan swafoto bersama.

Pengelola acara, Nia Sjarifudin mengatakan, parade ini sebagai respon atas situasi terkini yang terjadi di tanah air. Parade kesenian yang di dalamnya terdapat berbagai etnik ini menyimbolkan ekspresi persatuan.

“Alasan utamanya kegiatan ini atas dasar keprihatinan terhadap situasi terakhir. Di mana banyak yang menebar kebencian yang berpotensi memecah belah. Padahal keberagaman menjadi jati diri bangsa yang tidak boleh dilemahkan,” ucap Nia

Dalam aksi damai ini, panitia mengimbau melalui pengeras suara agar tidak merusak taman dan tidak membuang sampah sembarangan. Pawai yang seharusnya mempunyai rute Silang Monas – HI berubah ke Silang Monas – Tugu Tani – Silang Monas karena imbauan kepolisian. (HAR)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo berharap doa bersama serentak yang dilakukan di sejumlah wilayah bisa dilakukan rutin. Doa bersama ini dimaksudkan untuk menguatkan persatuan masyarakat.

“Kita hanya berdoa meminta perlindungan. Di sini kita berdoa untuk doa keselamatan bangsa dan para pahlawan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tradisi. Menjaga mengawal bangsa ini mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Gatot usai doa bersama di Silang Monas, Jakarta Pusat, Jumat (18/11/2016).

Selain di Monas, doa bersama juga digelar di Gereja Katedral, Gereja Immanuel Gambir, Gereja HKBP Cililitan, Gereja Kristen Indonesia Kwitang, dan Pura Mustika Dharma Cijantung.

“Doa ini adalah (bentuk) mengingatkan pada saya khususnya prajurit saya dan keluarganya bahwa antara ulama dan umat yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini,” imbuhnya.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang ikut doa bersama di Monas mengajak masyarakat berdemokrasi secara sehat. Dia mengimbau masyarakat untuk tidak berpecah belah menjelang pilkada serentak 2017 nanti

“Dari sisi keamanan pesta demokrasi merupakan legitimasi polarisasi masyarakat. Jangan sampai masyarakat terpecah belah.Terpisah dengan pilihan-pilihan,” ujar Tito dalam sambutannya saat Doa Bersama.

Tito Karnavian mengajak pula masyarakat untuk senantiasa menyerahkan persoalan hukum pada aparat. Dia meminta agar permasalahan hukum yang dialami Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak dikaitkan dengan masalah politik. (HAR)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Ketum Gerindra Prabowo Subianto tetap memegang teguh komitmennya kepada Presiden Joko Widodo. Prabowo berjanji tidak akan menjegal Jokowi di tengah ‘jalan’ hingga siap mengulurkan tangannya kapan pun dan di mana pun untuk Jokowi.

Prabowo mengatakan komitmen itu dipegangnya sejak tahun 2014. Prabowo kala itu menyampaikan ucapan selamat kepada Jokowi yang terpilih menjadi Presiden ke-7 RI di Pilpres 2014. “Saya berkomitmen, sejak 2014 saat mengucapkan selamat. Saya tidak akan menjegal bapak,” kata Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis 17 November 2016.

Meski pernah menjadi rival, namun Prabowo dengan tangan terbuka berkomitmen siap membantu Jokowi dalam menjalankan roda pemerintahan. Prabowo juga tetap memberikan kritik yang membangun untuk Jokowi. Selain itu bersama Jokowi, Prabowo berkomitmen tetap menjaga kemajemukan Indonesia

Berikut 3 komitmen Prabowo:

Prabowo menegaskan tidak akan menjegal mantan rivalnya di Pilpres 2019 itu.

“Saya berkomitmen, sejak 2014 saat mengucapkan selamat. Saya tidak akan menjegal bapak,” kata Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (17/11/2016).

Komitmen itu ditegaskan Prabowo saat bicara di samping Jokowi. “Saya pegang komitmen saya,” ujarnya.

Prabowo megatakan bahwa pemerintah tetap membutuhkan kritik dalam keberjalanannya. Namun, kritik tersebut harus bersifat membangun.

“Kritik itu bagus asal tidak destruktif dan tidak mengarah ke kekerasan. Itu sikap saya,” ucap Prabowo.

Prabowo berjanji akan membantu pemerintah.

Ditegaskan Prabowo, dirinya siap mendukung pemerintah. Dia merasa punya pandangan yang sama dengan Jokowi, ingin agar suasana di Indonesia tetap sejuk. Jangan sampai terjadi kegaduhan.

“Apabila dibutuhkan saya siap membantu pemerintah kapan pun dan di mana pun saya siap,” jelas Prabowo yang mengenakan kemeja warna putih lengan panjang dan peci warna hitam.

Prabowo dan Jokowi sepakat untuk menjaga kemajemukan bangsa.

“Saya dan Pak Prabowo berkomitmen jaga Indonesia yang majemuk ini,” ujar Jokowi di teras Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (17/11/2016).

Tak hanya itu saja, Jokowi dan Prabowo juga sepakat untuk menjaga kondisi bangsa tetap kondusif. Persatuan dan kesatuan harus dijaga.

“Dan kita tidak menginginkan kita terpecah belah gara-gara perbedaan politik. Itu harganya sangat mahal,” ujar Jokowi. (NOV)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan kesiapan pengamanan Pilkada serentak. Tito berharap masyarakat tetap menjaga ketertiban dan ketenangan meski berbeda pilihan calon kepala daerah.

“Dari segi keamanan pesta (demokrasi) ini akan membuat polarisasi. Masyarakat terpisah kepada dukungan kepada para calon yang ada. Dari sisi keamanan ini mengandung kerawanan. Karena itu kita harapkan semua pihak dapat menggunakan cara-cara yang demokratis sesuai aturan hukum,” kata Tito kepada wartawan usai mengikuti Doa Bersama di Silang Monas, Jakarta Pusat, Jumat (18/11/2016).

Pilkada menurut Tito harus dimanfaatkan masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya menentukan kepala daerah baru. Pesta demokras ini sambungnya tidak boleh dirusak dengan kampanye negatif apalagi mengaitkan unsur suku, agama dan ras (SARA).

“NKRI yang sudah 71 tahun kita pertahankan, harus tetap tegak dan pilar utama dari TNI/Polri akan selalu paralel untuk mendukung komitmen kebhinnekaan NKRI,” imbuhnya.

Bersama TNI, Polri berupaya optimal menjaga stabilitas keamanan pada pilkada serentak. Tito menegaskan, pengganggu ketertiban masyarakat akan ditindak.

“Kita juga berdoa semoga rangkaian dinamika pilkada ini dapat berjalan lancar sehingga betul terpilih pimpinan yang kredibel untuk kesejahteraan masyarakat,” tutur Tito. (HAR)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Sejumlah aktivis perempuan menggugat syarat calon Gubernur Yogyakarta yang menyiratkan harus laki-laki. Gugatan itu dilayangkan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Penggugat tersebut adalah Prof Dr Saparinah Sadli, Sjamsiah Achmad, Siti Nia Nurhasanah, Ninuk Sumaryani Widiyantoro, Masruchah, Anggiastri Hanantyasari Utami, Sunarsih Sutaryo, Bambang Prajitno Soeroso, Wawan Harmawan, Raden Mas Adwin Suryo Satrianto dan Supriyanto. Mereka bersebelas menggugatPasal 18 ayat (1) huruf m UU KDIY yang berbunyi:

Calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur adalah warga negara Republik Indonesia yang harus memenuhi syarat menyerahkan daftar riwayat hidup yang memuat, antara lain riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak.

MK pun menggelar sidang dan kali ini mendengarkan keterangan DPR dan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X selaku perwakilan dari pemerintah. Selain itu hadir juga dalam Paku Alam X.

Dalam paparannya, Sri Sultan Hamengkubuwono X menjelaskan pasal 18 ayat huruf M UU KDIY layak diberi perhatian serius oleh MK. Menurutnya frase istri tidak diperlukan dalam pengisisian riwayat cagub dan wagub DIY.

“Ancaman proses politik dan kadipaten karena bisa dipahami elemen lain yang menilai pasal 18 UU DIY, seolah-olah jenis kelamin laki-laki dan ini bisa rugikan hukum kesultanan,” ujar Hamengkubuwono dalam persidangan di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (17/11/2016).

Adapun menurut 11 pemohon, Pasal 18 ayat (1) huruf m UU KDIY bersifat diskriminatif dan tidak menghormati Keistimewaan Kasultanan Ngayogyakarta, jelas tidak mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat warga negara Kasultanan Ngayogyakarta.

“Negara mengakui dan menghormati sifat istimewa Yogyakarta dalam UU 1945, di mana MK menegaskan dalam putusan putusannya. Tentu kami selaku Sultan menaruh apresiasi atas putusan tersebut,” ujar Sultan.

Hingga berita ini diturunkan proses sidang masih berjalan terus. (RIF)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) resmi ditetapkan Polri sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama. Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta semua pihak bisa menerima.

Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid dalam keterangannya kepada khatulistiwaonline, Rabu (16/11/2016). MUI menghargai Polri yang menetapkan Ahok sebagai tersangka.

“Ini membuktikan bahwa kepolisian bekerja secara proporsional, profesional, independen dan tidak diintervensi oleh kekuatan mana pun,” ujar Zainut.

“MUI mengimbau kepada semua pihak untuk bisa menerima keputusan ini,” sambungnya menegaskan.

Menurut Zainut, keputusan yang diambil Polri sudah melalui mekanisme yang baik, didahului dengan dilaksanakannya gelar perkara terbuka terbatas. Pihak pihak yang dihadirkan dalam agenda itu juga berimbang.

“Sehingga keputusan yang diambil benar-benar memiliki akuntabilitas publik dan tidak menimbulkan syak wasangka,” ucapnya.

“MUI mengharapkan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk terus mengawal proses hukum selanjutnya dengan tetap menjaga ketertiban, keamanan dan tetap mengedepankan semangat persatuan dan kesatuan,” sambung Zainut menambahkan. (RIF)

JAKARTA,KHATULSITIWAONLINE.COM
Penetapan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai tersangka dugaan penistaan agama menjadi sorotan dunia. Berbagai media internasional ramai memberitakan penetapan Ahok sebagai tersangka.

Salah satunya media ternama TIME yang memberi judul artikel soal penetapan Ahok sebagai tersangka dengan ‘Jakarta’s Christian Governor Named a Blasphemy Suspect After Islamists Demand His Indictment’.

“Basuki T Purnama, yang dilihat sebagai simbol toleransi, telah menjadi target demonstran muslim garis keras,” sebut TIME dalam awal artikelnya, merujuk pada unjuk rasa besar-besaran pada 4 November lalu, sebelum Ahok ditetapkan sebagai tersangka.

Media beken AS lainnya seperti The New York Times (NYT) dan The Washington Post juga ikut mengulas tentang penetapan Ahok sebagai tersangka. NYT pada edisi 15 November waktu setempat memberi judul artikelnya dengan ‘Indonesia Says Jakarta’s Christian Governor Is Suspected of Blasphemy’. Sedangkan The Washington Post memberi judul ‘Indonesia police name Jakarta governor as blasphemy suspect’ pada artikel ulasannya soal Ahok.

“Indonesia jatuh ke dalam kegalauan pada Rabu (16/11) setelah Kepolisian Nasional menyatakan gubernur ibu kota negara itu yang penganut Kristen sebagai tersangka dalam penyelidikan penistaan agama terkait komentar yang disampaikannya soal Alquran. Kemarahan atas komentar itu memicu unjuk rasa besar-besaran bulan ini,” tulis NYT dalam artikelnya.

Media ternama AS lainnya, CNN, juga mengulas Ahok dalam artikelnya yang berjudul ‘Blasphemy protests: Indonesian police investigating Christian governor’. “Kepolisian Indonesia mengkonfirmasi bahwa mereka sedang menyelidiki Gubernur Jakarta yang menganut Kristen atas tudingan penistaan agama dalam kasus yang sebelumnya memicu unjuk rasa besar-besaran,” tulis CNN.

Berbagai media lainnya seperti BBC, The Telegraph, The Guardian dari Inggris, juga Fox News, Al Jazeera dan media Australia news.com.au serta abc.net.au juga menulis penetapan Ahok sebagai tersangka.

Media Australia, abc.net.au, dalam artikelnya berjudul ‘Jakarta Governor Ahok suspect in blasphemy case, Indonesian police say’, melansir wawancara eksklusif Ahok di acara 7.30 pada stasiun televisi ABC beberapa waktu lalu, yang membahas soal unjuk rasa besar-besaran 4 November.

Dalam wawancara itu, Ahok menilai unjuk rasa itu didasari motif politik. “Saya harus ke pengadilan untuk membuktikan bahwa ini bermotif politik dan bukan hukumnya,” tutur Ahok di acara 7.30 di ABC.

Media-media Asia Tenggara seperti The Straits Times, Channel News Asia dan Bangkok Post juga ikut memberitakan soal penetapan Ahok sebagai tersangka. (NGO)