JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Komisi II kembali melanjutkan pembahasan Perppu 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Komisi II mengundang sejumlah pakar.
Dari agenda rapat, Rabu (18/10/2017), sejumlah pakar yang diundang di antaranya Yusril Ihza Mahendra, Margarito Kamis, dan Refli Harun. Selain itu, Azyumardi Azra, Irmas Putra Sidin, dan Fitra Arsil turut diundang.
Yusril dan Refli Harun tiba di gedung DPR sekitar pukul 10.30 WIB. Sebelumnya, rapat dibuka Fandi Utomo sekitar pukul 10.25 WIB dengan Azyumardi menjadi pembicara pertama.
“Saya mendukung Perppu 2/2017 untuk ditetapkan menjadi UU. Alasannya merupakan UU yang sangat penting secara eksistensial bagi NKRI Pancasila,” kata Azyumardi.
Azyumardi masih memaparkan pandangannya terkait Perppu Ormas. Nantinya, para ahli atau pakar tersebut secara bergiliran menyampaikan pandangan mereka. (MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut beberapa tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini. Tantangan itu seperti radikalisme, narkoba, hingga korupsi.
“Tantangan bangsa jelas, yang sering disampaikan presiden, radikalisme, terorisme, narkoba, korupsi, masih adanya ketimpangan sosial. Oleh karena itu, Presiden Jokowi dengan nawacitanya, program jangka pendek, panjang masuk dalam nawacita,” ujar Tjahjo Kumolo di Auditorium gedung Badan Pengembangan SDM Kemendagri, Jakarta selatan, Rabu (18/10/2017).
Tjahjo menyampaikan itu dalam pidatonya di Rapat Koordinasi Nasional Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kemendagri dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD). Menko Polhukam Wiranto dan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) Letjen TNI Hinsa Siburian juga hadir dalam rapat yang membahas tantangan bangsa Indonesia itu.
Tjahjo menjelaskan radikalisme adalah tantangan ancaman terbesar yang dapat merusak bangsa dan negara. Dia menegaskan masalah radikalisme itu menjadi tanggung jawab semua bangsa.
“Radikalisme, terorisme, ini bukan tanggung jawab TNI-Polri, tapi kita bersama. Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI sudah final dan mati. UU beri kebebasan berhimpun berserikat, buat ormas apapun juga, tapi harus terikat dengan Pancasila, Bhinneka, NKRI, UUD,” papar Tjahjo.
Terkait Perppu Ormas, kata Tjahjo, pemerintah mengeluarkan Perppu ormas sebagai upaya melindungi Indonesia dari kelompok yang ingin mengubah ideologi Pancasila.
“Terpaksa Pemerintah keluarkan Perppu, ini bukan untuk menekan kelompok, tapi negara wajib buat aturan yang tegas untuk melindungi Indonesia,” tegasnya. (NGO)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Menteri Kominfo Rudiantara mengatakan situs berkonten pornografi telah banyak diblokir, namun muncul lagi. Sebab, pornografi memang dilarang di Indonesia tetapi menjadi industri di beberapa negara.
“Yang paling banyak diblokir itu situs porno. Ada undang-undang di negara kita melarang konten pornografi. Tapi di sini dilarang, di belahan dunia lain itu jadi sebuah industri. Jadi seperti ini diblokir 100 (konten), besok ada 1.000,” terang Rudi dalam seminar bertema Bahaya Hoax Melalui Media Sosial Sebagai Ancaman Disintegrasi Bangsa di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jalan Tirtayasa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (17/10/2017).
Rudi mengatakan Indonesia terbuka dengan perkembangan teknologi dan komunikasi seperti munculnya situs atau media sosial. Tetapi tidak terbuka dengan konten-konten yang berpotensi merusak bangsa.
“Kita, Indonesia, welcome terhadap paltform-platform seperti Facebook, Youtube, dan lain-lain. Saya katakan kepada para pemilik (media sosial)-nya, ‘Anda boleh bisnis di Indonesia tapi jaga pasar Indonesia. Karena kita ingin ada stabilitas seperti politik dan lain-lain. Kalau semua konten dibebaskan oleh mereka, ini anda mau bisnis apa mau hancurin Indonesia?,” tegas Rudi.
Jika yang terjadi suatu konten negatif sarat tindak pidana, maka Kemenkominfo mempersilakan aparat penegak hukum menindak pembuat konten tersebut. “Kalau mau ngehancurin, ada Polri dan TNI, yang berada bersama saya,” sambung dia. (NGO)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menghadiri rapat pertamanya sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Rapat tersebut membahas paparan Sekda DKI Jakarta Saefullah terkait pelaksanaan APBD 2017 dan APBD perubahan 2017.
Sebelum dimulainya rapat, Sekda DKI Jakarta Saefullah menyampaikan harapannya agar rapat yang terselenggara pagi ini menghasilkan hal-hal yang positif untuk warga.
“Semoga rapim yang kita selenggarakan ini menghasilkan hasil-hasil yang positif,” katanya di Gedung Blok G Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (17/10/2017).
Saefullah kemudian mulai memperkenalkan jajaran SKPD dan Wali Kota di DKI Jakarta. Ia memperkenalkan mulai dari Deputi Gubernur, Asisten Sekda, hingga Wali Kota di DKI Jakarta. Dia kemudian memaparkan pelaksanaan APBD.
Anies-Sandi resmi dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta oleh Presiden RI Joko Widodo di istana Negara pada Senin (16/10).(NGO)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Pendaftaran partai politik peserta Pemilu 2019 dibuka sejak 3 Oktober 2017. Sejumlah parpol pun mulai mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum.
khatulistiwaonline mencatat sudah ada tujuh parpol yang mendaftar sebagai peserta Pemilu 2019 hingga Jumat (13/10). Ketujuh parpol tersebut adalah Perindo, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), PDIP, Hanura, NasDem, Partai Berkarya, dan PAN.
Perindo menjadi parpol pertama yang mendaftar ke kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat. Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo, yang didampingi istrinya, Liliana Tanoesoedibjo, beserta kader Perindo datang ke KPU pada Senin (9/10). Dia datang berjalan kaki beramai-ramai dari kantor DPP Perindo, yang berada di Jalan Pangeran Diponegoro, Menteng, dengan diiringi pawai marching band.
Hary mengaku bersyukur Partai Perindo menjadi parpol pertama dalam pendaftaran. Ia berharap dapat melewati tahap verifikasi serta dapat ikut serta menjadi peserta Pemilu 2019.
“Tentu harapan kami, kami bisa lewati verifikasi dengan baik, sehingga Partai Perindo mampu dan akan ikut serta sebagai peserta Pemilu 2019 nanti,” kata Hary.
Selanjutnya pada Selasa (10/10) giliran PSI yang mendaftar sebagai peserta Pemilu 2019. Ketum PSI Grace Natalie bersama pengurus partai, termasuk Giring Ganesha alias Giring ‘Nidji’, berjalan kaki ke kantor KPU.
“Hari ini kami memilih untuk mendaftar pada tanggal 10, bulan 10, dan kami tadi datang tepat jam 10 lewat 10. Ini terinspirasi dari Bung Karno, beri saya 10 orang pemuda, saya akan mengguncangkan dunia,” ujar Grace di gedung KPU.
Kemudian Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendatangi kantor KPU sekitar pukul 13.00 WIB, Rabu (11/10). Rombongan PDIP datang dengan berjalan kaki bersama serta diiringi Paskibra, marching band, dan pawai baju adat.
Lalu pada Kamis (12/10) Sekjen Partai Hanura Sarifuddin Sudding mendatangi kantor KPU. Dia membawa rombongan untuk mendaftarkan partainya menjadi peserta Pemilu 2019. Ada 3 boks besar dan 1 boks kecil berisi surat-surat dan dokumen sebagai syarat untuk mendaftarkan partainya ke KPU.
Partai NasDem, Partai Berkarya, dan PAN kompak mendaftarkan diri sebagai peserta Pemilu 2019 pada Jumat (13/10). KPU mengatakan sebanyak 73 partai politik terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM sebagai badan hukum partai politik. Namun baru 25 parpol yang meng-input data ke situs KPU untuk mengikuti Pemilu 2019.
Ketua KPU Arief Budiman menjelaskan, dari 25 partai tersebut, baru ada 7 partai yang melakukan pendaftaran dan berkonsultasi ke KPU. Satu di antara tujuh partai tersebut dinyatakan sudah dapat diterima pendaftarannya.
“Dari tujuh itu, satu partai politik sudah dinyatakan dapat diterima pendaftarannya. Sedangkan yang lain ada yang masih melengkapi berkasnya lagi, ada yang masih sedang dalam proses pemeriksaan,” kata Arief. (NGO)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Partai anyar, Partai Berkarya hari ini mendatangi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Partai yang didirikan Hutomo Mandala Putra alias Tommy Suharto mendaftarkan diri menjadi peserta Pemilu 2019.
Pantauan khatulistiwaonline, Ketum Partai Berkarya Neneng Astuti bersama rombongan mendatangi gedung KPU, Jl Imam Bonjol, Jakpus, Jumat (13/10/2017) sekitar pukul 09.38 WIB. Mereka tiba mengenakan jas partai berwarna kuning.
Rombongan membawa sejumlah boks yang berisi dokumen ke KPU. Setibanya di KPU, mereka langsung bertemu Ketua KPU Arief Budiman untuk menyerahkan berkas pendaftaran.
Sebelum Partai Berkarya, NasDem lebih dulu mendatangi gedung KPU hari ini. Rombongan NasDem dipimpin oleh Sekjen Johnny G Plate.
Waktu pendaftaran partai politik calon peserta pemilu dibuka selama 2 minggu. Tahap selanjutnya, KPU akan melakukan penelitian administrasi, verifikasi faktual, dan penetapan parpol peserta Pemilu 2019.
Berikut ini proses penetapan parpol peserta Pemilu 2019:
1. 3-16 Oktober 2017, pendaftaran dan penyerahan syarat pendaftaran serta penerimaan kelengkapan dokumen persyaratan.
2. 17 Oktober-15 November 2017, penelitian administrasi tingkat kabupaten/kota.
3. 15 Desember 2017-4 Januari 2018, verifikasi faktual tingkat kabupaten/kota.
4. 17 Februari 2018, penetapan parpol peserta Pemilu 2019. (NGO)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) Polri semakin matang. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian, terpapar garis besar struktur Densus Tipikor yang rencananya mulai beroperasi di akhir 2017 ini.
“Struktur Densus ini akan dibawahi seorang (jenderal) bintang dua. Akan dibentuk Satgas Tipikor di kewilayahan yang dibagi 3 tipe dan kedudukan Kadensus (Kepala Densus) berada langsung di bawah Kapolri,” ujar Tito di gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (12/10/2017).
Densus Tipikor Polri akan menempatkan Satgas di 33 kepolisian daerah (polda) dan satgas akan dibagi menjadi 3 tipe, yaitu A, B dan C. Namun Tito belum menerangkan secara detail pembagian provinsi pertipe satgas.
“6 (polda) Satgas tipe A, 14 (polda) Satgas tipe B, dan 13 (polda) Satgas tipe C,” ucap dia.
Mantan Kepala BNPT ini mengaku telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi dan Bikrokasi (KemenPAN-RB) terkait jumlah personel yang akan direkrut Polri ke dalam Densus Tipikor. Dia juga telah berkoordinasi soal total anggarannya.
“Belanja pegawai 3.560 (personel) sebesar Rp 786 M, barang untuk operasi lidik (penyelidikan) dan sidik (penyidikan) Rp 359 M, belanja modal Rp 1,55 T. Total semuanya Rp 2,6 T,” jelas Tito.
Anggaran tersebut, jelas Tito, sudah termasuk biaya pembentukan sistem, pembelian sarana untuk penanganan kasus, biaya operasional dan biaya lain-lain.
Tito juga menyampaikan tawaran kepada Kejaksaan Agung untuk bergabung ke dalam Densus Tipikor, meski Jaksa Agung HM Prasetyo di beberapa kesempatan menyatakan menolak. Tito mengungkapkan tujuan polisi dan jaksa digabungkan dalam ‘satu atap’ agar koordinasi penanganan perkara antara penyidik dan penuntut umum seperti KPK.
“Kelebihan di KPK, koordinasi langsung tanpa mengurangi kewenangan kejaksaan,” tutur Tito.
Namun Tito menerangkan, tujuan pembentukan Densus Tipikor bukan untuk menandingi KPK. Menurut dia, kehadiran Densus dapat membantu KPK lebih fokus menangani perkara-perkara korupsi yang besar.
“Saya berpendapat dengan adanya Densus ini, teman-teman KPK bisa fokus ke masalah yang besar, sedangkan Densus bisa fokus kepada wilayah-wilayah, sampai ke desa,” terang Tito.
“Densus ini kan bisa (tangani kasus) yang besar, bisa yang kecil karena kan jaringannya, jumlah (personel)-nya lebih, banyak hampir 3.560. Jadi (Densus Tipikor) lebih masif penindakannya, kolaborasi semua pihak termasuk kejaksaan. Jangan dianggap kompetitor (KPK)-lah,” sambung Tito.
Anggota Komisi III Fraksi PKB, Abdul Kadir Karding, meminta Densus Tipikor berani mengusut korupsi di lingkungan TNI jika terjadi.
“Jadi saya berharap agar berani masuk ke lingkungan TNI karena KPK nggak berani masuk ke TNI saya lihat,” ujar Karding kepada Kapolri saat RDP.
Sementara itu Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, mendukung pembentukan Densus Tipikor Polri. Menurutnya tugas pemberantasan korupsi jangan hanya diemban satu institusi saja.
“Yang jelas prinsipnya kita mendukung setiap upaya penegakkan hukum dan jangan sampai masalah korupsi itu hanya satu institusi saja seolah-olah begitu,” ucap politisi Gerindra itu, saat dimintai pendapat soal anggaran Densus Tipikor Polri. (NGO)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Komisi III DPR dan Polri menggelar rapat pagi ini. Selain soal kasus Novel Baswedan, rapat tersebut juga akan membahas sejumlah hal terkini.
“Agenda rapat hari ini sesuai jadwal, sesuai daftar pertanyaan mengenai pengaduan yang disampaikan ke Komisi III, apa tindak lanjut Polri,” ujar Kapolri Jenderal Tito Karnavian di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/10/2017).
Tito menyatakan siap jika ditanyakan beberapa hal oleh Komisi III dalam rapat nanti. Selain itu, rapat juga membahas hubungan Polri dengan lembaga lain dalam hal pemberantasan korupsi.
“Bagaimana hubungan kerja Polri, KPK, kejaksaan dalam penanganan kasus korupsi,” ucap Tito.
Tito mengatakan ada beberapa kasus menonjol yang akan disampaikan penjelasannya oleh Polri. Salah satu kasus yang terhangat ialah penggerebekan spa gay di daerah Jakarta Pusat.
“Ada beberapa permasalahan-permasalahan yang menonjol yang ditangani Polri. Seperti masalah Saracen, narkoba, terorisme. Kemudian seperti spa yang diduga gay dan ada beberapa kasus menonjol lainnya,” ucap Tito.
“Tapi saya yakin ada pertanyaan berkembang,” imbuh dia. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Presiden Joko Widodo (Jokowi) berbicara di depan murid-murid SMA. Dia menyuruh murid yang bercita-cita menjadi presiden untuk maju ke depan berdiri di dekatnya.
“Tunjuk jari yang pengin jadi presiden! Angkat tangannya! Silakan maju ke depan!” kata Jokowi di depan anak-anak muda ini, di Hall D-2, Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta, Rabu (11/10/2017).
Jokowi berada di sini dalam rangka memberi penyuluhan ‘Bahaya Narkoba Pornografi dan Kekerasan kepada Siswa-siswi SD, SMP, dan SMA/SMK se-Provinsi DKI Jakarta’. Para peserta antusias menyambut Jokowi, bahkan sampai naik ke kursi untuk bisa melihat Jokowi lebih jelas.
Salah satu murid yang dipersilakan Jokowi naik ke panggung bernama Febrian Taufik dari SMA Angkasa 2. Rian, begitu nama panggilannya, disuruh Jokowi menyebutkan nama-nama narkotika dan obat-obatan terlarang.
“Sebutkan empat jenis narkoba yang harus kita hindari. Sebutkan saja, empat. Katanya pengin jadi presiden,” kata Jokowi.
“Ganja,” jawab Rian. Jokowi lantas memberi penjelasan bahwa ganja harus dihindari. Dia memperingatkan supaya jangan ada yang coba-coba mengonsumsi ganja.
“Sabu-sabu, kokain, heroin,” kata Rian.
Jokowi menjelaskan semua benda-benda yang disebutkan Rian itu berbahaya. Bila ingin memenangkan kompetisi global, maka generasi muda Indonesia harus menghindari narkoba. Kemudian Jokowi melanjutkan perbincangan seputar cita-cita Rian.
“Bener, kamu pengin jadi presiden?” tanya Jokowi ke Rian.
“Insyaallah bener,” jawab Rian.
Jokowi lantas bertanya lagi tentang apa yang akan dilakukan Rian bila dia jadi presiden. Rian menjawab bakal membangun Indonesia lebih baik lagi. Obrolan menggunakan mikropon ini berlanjut.
“Apa yang perlu kamu siapkan?” tanya Jokowi.
“Mental sama percaya diri,” jawab Rian.
“Nggak perlu belajar?” timpal Jokowi.
“Belajar juga,” jawab Rian.
Akhirnya Rian mendapatkan sepeda dari Jokowi. Selain dia, ada pula siswi bernama Fariha dan Viki yang disuruh menyebutkan Pancasila oleh Jokowi dan berhasil mendapatkan hadiah sepeda. (NGO)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Setelah Perindo, hari ini giliran Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang mendaftarkan partainya sebagai peserta Pemilu 2019. Ketum PSI Grace Natalie bersama pengurus partai termasuk Giring Ganesha alias Giring Nidji berjalan kaki ke kantor KPU.
Para pengurus PSI berjalan kaki dari basecamp infrastruktur PSI di Jl Lembang, Menteng, Jakarta Pusat sekitar pukul 09.50 WIB, Selasa (10/9/2017). Tarian tradisional menjadi pembuka dari proses pendaftaran PSI ke KPU.
Di baris terdepan, ada Grace, Isyana Bagoes Oka dan Raja Juli Antoni dan Tsamara Amany. Tampak juga Giring Nidji dalam barisan.
Rombongan ini juga diikuti sejumlah mobil yang membawa box kontainer berisi dokumen-dokumen syarat pendaftaran parpol sebagai peserta Pemilu 2019.
Waktu pendaftaran partai politik calon peserta pemilu dibuka selama 2 pekan. Tahap selanjutnya, KPU akan melakukan penelitian administrasi, verifikasi faktual, dan penetapan parpol peserta Pemilu 2019. (NGO)