JAKARTA,khatulistiwaonline.com
DPR menggelar paripurna pengambilan keputusan tingkat II terhadap Perppu 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Voting kemungkinan akan dilakukan dalam pengambilan keputusan Perppu ini apakah akan disahkan menjadi UU atau tidak.

Ketua Komisi II DPR Zainuddin Amali menjelaskan tentang mekanisme pengesahan Perppu Ormas dalam paripurna. Mulanya, dia akan melaporkan hasil pembahasan Komisi II atas Perppu pengganti UU Nomor 17/2013 itu kepada forum paripurna.

“Ketua Komisi II akan melaporkan hasil pembahasan Perppu Ormas di paripurna. Setelah itu, akan diikuti oleh pandangan fraksi,” kata Amali kepada wartawan, Senin (23/10/2017) malam.

Memang, saat ini masih ada 3 fraksi di DPR yang menolak Perppu, yakni Gerindra, PAN, dan PKS. Oleh karenanya, kemungkinan voting dalam penentuan pengesahan Perppu Ormas masih sangat terbuka.

“Kalau masih belum satu pendapat, biasanya pimpinan menawarkan lobi terlebih dahulu. Kalau masih tetap juga tidak mendapatkan titik temu, maka akan diadakan pengambilan keputusan melalui voting,” ujar Amali.

Meski begitu, dia berharap perbedaan pendapat bisa diselesaikan dengan musyawarah mufakat. Lobi-lobi masih akan dilakukan.

Kita masih berharap sebelum paripurna, kan paripurna itu sikap final, masih ada perubahan-perubahan sehingga kita bisa mengambil keputusan yang musyawarah mufakat,” ucapnya.

“Kalau tidak bisa (musyawarah mufakat) ya dengan terpaksa kita lakukan pemungutan suara. (Voting dilakukan) Sebagaimana tata tertib tentu peranggota ya. Pengambilan suara akan dilakukan peranggota sebagaimana yang sudah dilakukan biasa ini,” imbuh Amali.

Seperti diketahui ada tiga pemetaan sikap dari fraksi-fraksi. PDIP, Golkar, NasDem dan Hanura menerima Perppu ormas disahkan menjadi undang-undang. Kemudian PKB, PPP, dan Demokrat menerima namun dengan catatan.

Selain agenda pengesahan Perppu Ormas, paripurna juga akan membahas keputusan lain. DPR akan mengambil keputusan terkait RUU tentang Pengesahan Protokol Perubahan Persetujuan Marrakesh mengenai Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia.

DPR juga akan menyetujui perpanjangan waktu pembahasan sejumlah rancangan undang-undang (RUU). Sejumlah RUU itu adalah RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh, RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol, RUU tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan RUU tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), RUU tentang Pertembakauan, dan RUU tentang Wawasan Nusantara. (MAD)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Massa dari Alumni 212 ikut beraksi menolak Perppu Ormas di depan Gedung DPR/MPR. Mereka long march dan membentangkan bendera Ar Rayah.

Pantauan khatulistiwaonline di depan Kompleks DPR/MPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (24/10/2017) pukul 09.50 WIB, massa dari berbagai ormas terus berdatangan.

Dari arah Jalan Gerbang Pemuda, Senayan, Jakarta, nampak massa long march ke depan Kompleks Gedung DPR/MPR. Mereka berjalan sambil membentangkan sejumlah bendera Ar Rayah warna hitam.

Satu mobil polisi nampak berada di barisan depan mengawal massa. Sementara setidaknya ada 17 polisi bermotor yang mengawal dari sisi kiri agar lalu lintas di Jalan Jenderal Gatot Subroto yang mengarah ke Slipi tetap lancar.

“Itu bendera Ar Rayah, panjangnya kurang lebih 15 meter ada,” ujar Nce Hidayat salah satu peserta asal Sumedang, Jawa Barat, yang mengaku dari Komunitas Alumni 212.

Bendera hitam itu biasa disebut sebagai panji hitam Ar-Rayah. Bendera itu bertuliskan kalimat dalam bahasa Arab, berbunyi La Ilaha Illallah Muhammadarasulullah.

Polisi sendiri, termasuk dari pihak TNI sudah bersiaga di lokasi mengawal aksi ini. Ada juga sebanyak 299 orang polisi Asmaul Husna yang mengenakan peci dan serban. Kawat duri juga sudah terpasang di depan gerbang Gedung DPR/MPR untuk mengantisipasi aksi. (DON)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Hingga kini Amerika Serikat masih belum menyampaikan dengan gamblang tentang apa alasan mereka menolak kedatangan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Pemerintah Indonesia bisa mengambil sikap tegas untuk mendesak agar AS memberi penjelasan.

“Bila AS tidak (beri penjelasan), RI bisa melakukan tindakan yang akan berakibat pada hubungan Indonesia AS,” kata Guru Besar hukum internasional UI Prof Hikmahanto Juwana saat berbincang dengan khatulistiwaonline, Senin malam (23/10/2017).

AS harus segera mengklarifikasinya agar tak muncul beragam spekulasi. Sementara itu Indonesia bisa mengancam untuk mengambil langkah tegas jika AS tak kunjung memberikan alasan.

“Mulai dari dubes kita di AS untuk pulang sampai pengusiran diplomat AS,” ujar Hikmahanto.

Sebelumnya Menlu Retno Marsudi juga telah berbincang dengan Wakil Dubes AS Erin terkait masalah ini. Meski pihak AS sudah meminta maaf, tetapi RI tetap meminta penjelasan.

“Dari mereka, saya dapat info bahwa situasinya di-resolve. Sudah tidak ada lagi restriksi apa pun kepada Jenderal Gatot untuk berkunjung ke AS. Tetapi saya sampaikan bahwa itu saja tidak cukup. Kami tetap perlukan penjelasan kenapa peristiwa itu sampai terjadi,” tegas Menlu Retno.(NGO)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno LP Marsudi menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Jakarta. Dia menjelaskan soal isu penolakan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo ke Amerika Serikat (AS).

Kepada Jokowi, Menlu Retno menjelaskan Duta Besar (Dubes) AS untuk RI Joseph Donovan menyesal dan telah menyampaikan permohonan maaf atas insiden Panglima TNI ditolak masuk AS. Pagi tadi Wakil Dubes AS untuk RI Erin Elizabeth McKee juga sudah datang ke kantor Kemlu menegaskan hal yang sama.

“Mereka (pihak Kedubes AS, red) regret and apologize terhadap situasi yang terjadi yang tentunya menyebabkan ketidaknyamanan ini,” ujar Menlu Retno kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (23/10/2017).

Menlu Retno menyatakan tidak akan ada larangan bagi Panglima TNI. Jenderal Gatot bahkan bakal disambut hangat jika berkunjung ke AS.

“Kemudian mereka juga menyampaikan larangan itu juga tidak ada, sudah dicabut dan Jenderal Gatot warmly untuk melanjutkan kunjungannya ke AS,” ujar Retno.

“Jadi mereka bilang, kami sangat menyambut baik kunjungan (Panglima TNI, red) dan tidak ada pembatasan dalam bentuk apa pun dan terdapat keinginan dari Jenderal Danford untuk berkomunikasi dengan panglima dan mereka saat ini sedang mengatur komunikasi tersebut,” sambung Retno.

Panglima TNI ditolak masuk AS saat hendak memenuhi undangan kemiliteran, yakni acara Chiefs of Defense Conference on Country Violent Extremist Organization (VEOs) di Washington, DC. Gatot ditolak masuk oleh US Custom and Border Protection.

Sebelumnya, Kapuspen TNI Mayjen Wuryanto menegaskan keberangkatan Panglima atas perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut Wuryanto, Panglima TNI sudah beberapa kali ke AS namun tidak ada masalah. Panglima TNI terakhir kali ke AS pada Februari 2016.

“Jadi harus ada penjelasan lebih dulu kenapa ada larangan. Tiba-tiba nggak boleh ke sana bagaimana? Jadi menunggu penjelasan dulu. Pokoknya kalau berangkat pasti atas perintah Presiden RI,” ujar Wuryanto, Minggu (22/10). (NGO)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Menko Polhukam Wiranto memberikan arahan kepada peserta rapat koordinasi nasional Pilkada Serentak 2018. Wiranto juga bicara soal obsesi partai politik yang ingin menang dan kewajibannya menampilkan figur kompeten.

“Kita tahu bahwa parpol tentu telah berusaha menampilkan calon-calon yang punya kompetensi yang baik tapi kita juga bahwa parpol punya obsesi ingin menang. Dan kadang-kadang antara keinginan parpol dan keinginan menang dengan kewajiban menampilkan pemimpin yang punya kompetensi bertabrakan,” kata Wiranto di Jalan Gatot Subroto, Jaksel, Senin (23/10/2017).

Wiranto menyampaikan kewajiban partai untuk mengusung calon yang baik kadang berbenturan dengan keinginan untuk menang. Hal itu dia sampaikan sebab dirinya pernah mengalami sendiri saat menjadi pimpinan partai politik.

“Saya bicara seperti itu. Karena saya mantan pimpinan parpol. Bisa bicara itu,” tutur Wiranto yang disambut tawa peserta rapat.3

Keinginan untuk menang inilah, kata Wiranto, yang biasanya lebih dominan di suatu partai politik. Menurutnya, persoalan itu tak bisa dihindari dan harus dihadapi oleh setiap partai politik.

“Kadang-kadang iming-iming untuk menang, kadang mengutamakan tokoh yang populis ketimbang tokoh yang punya kompetensi yang baik. Ini problem. Tapi nggak bisa kita hindari,” ujarnya.

“Keinginan menang itu luar biasa, sebab kalau kalah hilang dari peredaran. Nah harus menang inilah yang jadi masalah,” tuturnya. (MAD)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo ditolak masuk ke AS. Wakil Dubes AS untuk Indonesia Erin Elizabeth McKee pun dipanggil Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno LP Marsudi pagi ini.

Erin menyambangi kantor Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI di Jalan Penjambon, Jakarta Pusat, Senin (23/10/2017) pagi. Dia mengenakan kemeja warna putih dipadu blazer biru didampingi stafnya.

Informasi yang khatulistiwaonline terima, Menlu Retno sudah berada di kantor Kemlu untuk menerima kedatangan Erin.

Jenderal Gatot siap berangkat dengan maskapai Emirates pada Sabtu (21/10) kemarin pukul 17.50 WIB. Namun kemudian ada pemberitahuan dari Custom and Border Protection AS bahwa dia tak boleh memasuki wilayah AS.

Jenderal Gatot dan pihak TNI pun kecewa. Padahal Panglima TNI hendak menghadiri acara Chiefs of Defense Conference on Country Violent Extremist Organization (VEOs) yang akan dilaksanakan pada 23 dan 24 Oktober di Washington DC.

Dubes AS untuk RI Joseph Donovan sebelumnya telah menyampaikan permintaan maaf atas insiden penolakan AS terhadap Jenderal Gatot.

“Dubes Joseph Donovan telah meminta maaf ke Menteri Luar Negeri Retno Marsudi atas ketidaknyamanan Jenderal Gatot,” demikian pernyataan Kedubes AS untuk Indonesia, Minggu (22/10).

Sayangnya, Kedubes AS tidak menjelaskan secara rinci apa yang menyebabkan Gatot ditolak masuk ke AS. (NGO)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Siang ini, massa kembali turun ke jalan untuk berunjuk rasa di kawasan depan Istana Negara. Mereka berdemo dalam rangka mengkritik pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).

Kapolda Metro Jaya Irjen Idham Azis menegaskan anggota kepolisian yang mengamankan aksi itu tidak boleh membawa senjata api (senpi). Dia meminta anggota tetap humanis.

“Nggak ada yang bawa senjata api, sudah sesuai Protap tidak ada (yang membawa senjata api),” kata Idham kepada khatulistiwaonline, Jumat (20/10/2017).

Untuk memastikan tidak ada anggota yang membawa senpi, Idham turun langsung memimpin apel pasukan yang digelar di lapangan Silang Monas pukul 07.00 WIB pagi tadi. Idham memastikan tidak ada seorang anggota pun yang berhadapan dengan massa membawa senpi.

“Jangan ada yang terpancing massa yang akan memperkeruh suasana,” imbuh Idham.

Untuk kekuatan pengamanan, Idham menyebut 11 ribu personel gabungan dari Polri dan TNI akan dikerahkan. Personel disebar di lokasi aksi hingga titik-titik rawan kemacetan lalu lintas.

“Pada prinsipnya, kami dari kepolisian dan juga TNI akan mengawal dan mengamankan unjuk rasa ini agar berjalan tertib dan aman,” sambung Idham.

Unjuk rasa tersebut akan digelar selepas salat Jumat. Massa tergabung dari elemen buruh dan badan eksekutif mahasiswa (BEM). (DON)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan Pilkada adalah pesta demokrasi bagi rakyat. Tito berharap momen Pilkada 2018 nanti tak diwarnai konflik.

“(Pilkada) ini pesta masyarakat. Kita betul betul imbau (situasi aman). Ini adalah pesta demokrasi, jangan sampai berkonflik,” ujar Tito di auditorium Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (19/10/2017).

Tito menilai wajar bila situasi di suatu daerah memanas karena pilkada. Tetapi, dia tak ingin situasi panas itu menimbulkan hal yang buruk di masyarakat.

“Situasi pasti memanas, (itu) biasa. Saya ulangi menghangat seperti biasa, tapi jangan sampai panas, apalagi terbakar,” kata Tito.

Tito sudah memerintahkan para kapolda, kapolres dan jajarannya untuk membangun komunikasi dengan tokoh agama serta tokoh pemuda di wilayah masing-masing. “Untuk mendukung pilkada yang kondusif,” ucap Tito.

Tito optimis Pilkada 2018 berjalan kondusif karena menurutnya masyarakat telah berpengalaman menghadapi euforia pilkada. Namun, sejumlah daerah tetap menjadi atensi kepolisian seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, dan Papua. (DON)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo meminta Kapolri tidak gentar dengan pembentukan Densus Tipikor meskipun ada pro dan kontra. Bambang mengatakan akan memperkuat soal kewenangan pada kepolisian dan kejaksaan.

“Prinsipnya Komisi III DPR RI tidak hanya setuju dengan anggaran yang diajukan Kapolri untuk pembentukan Densus Tipikor, namun juga soal kewenangan yang akan kita perkuat pada kepolisian dan Kejaksaan agar setara dengan KPK pada Perubahan UU Kepolisian dan Kejaksaan tahun depan usai RUU KUHP disahkan,” ujar Bambang dalam keterangan tertulisnya, Kamis (19/10/2017).

Bambang menjelaskan adanya Densus Tipikor ini bukan untuk bersaing dengan KPK. Tetapi keduanya harus membangun sinergi untuk menumbuhkan efek gentar melakukan korupsi.

“Sekali lagi, Densus Tipikor patut dilihat sebagai ‘alat pemukul’ baru dalam perang melawan korupsi. Densus Tipikor didirikan bukan untuk bersaing dengan KPK. Tapi justru Densus Tipikor dan KPK harus mampu membangun sinergi untuk menumbuhkan efek gentar,” jelasnya.

Pria yang kerap disapa Bamsoet ini menuturkan saat ini sudah di fase para tahanan KPK tidak malu menyandang status tersebut. Bahkan, menurutnya operasi tangkap tangan (OTT) yang akhir-akhir ini marak dilakukan KPK sudah tidak menarik perhatian, karena banyak kasus yang besar malah belum terungkap.

“Bahkan, akhir-akhir ini, penangkapan atau operasi tangkap tangan (OTT) terhadap terduga koruptor ibarat tontonan yang tidak menarik untuk dicermati. Masyarakat cenderung bosan disuguhi berita tentang penangkapan atau OTT terduga koruptor. Sementara banyak kasus-kasus besar mangkrak,” terang dia.

Politikus Partai Golkar ini menyinggung juga soal kasus pengendapan dana milik pemerintah Daerah. Karena masih ada rasa takut dikriminalisasi oleh penegak hukum.

“Kasus pengendapan dana milik pemerintah daerah di bank-bank umum yang terjadi dalam beberapa tahun belakangan ini patut digarisbawahi oleh Mabes Polri,” kata dia.

“Salah satu alasan yang dikemukakan adalah rasa takut dikriminalisasi oleh penegak hukum. Fenomena ini sangat memprihatinkan karena total dana pemerintah daerah yang diendapkan itu mencapai ratusan triliun rupiah,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Bamsoet meminta Polri harus memastikan semua personil Densus Tipikor memahami soal pos anggaran. Agar kecerobohan dalam penindakan dapat dihindari.

“Mabes Polri pun harus memastikan bahwa semua personil Densus Tipikor, baik di pusat maupun di daerah dan desa, memahami dengan detil seluk beluk setiap pos anggaran pembangunan serta pemanfaatannya. Pemanfaatan dana desa di setiap desa pun harus dipahami,” ucapnya.

“Pemahaman tentang mekanisme penganggaran dan pemanfaatannya tentu saja sangat penting agar kecerobohan dalam penindakan bisa dihindari,” tutup dia. (NGO)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Emir Qatar, Syekh Tamim bin Hamad Al Thani, tiba di Istana Kepresidenan Bogor untuk menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi). 21 Dentuman meriam menyambut Sang Emir.

Syekh Tamim tiba di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (18/10/2017) pukul 10.40 WIB.

Meriam menyalak sepanjang lagu kebangsaan Qatar dan lagu ‘Indonesia Raya’ dikumandangkan. Kemudian Syekh Tamim melangkah ke dalam Istana, disambut Jokowi.

Nampak, Jokowi memakai baju khas Betawi dengan kain hijau sepaha, juga peci hitam. Syekh Tamim mengenakan setelan jas lengkap dengan dasi.

Di bagian luar, nampak mobil-mobil rombongan Qatar berlalu-lalang. Kuda-kuda milik pasukan penyambutan juga terlihat berjalan dikendarai personel berseragam merah.

Di halaman belakang, akan ada acara penanaman pohon yang bakal dilakukan Syekh Tamim.

Qatar adalah negara di semenanjung Jazirah Arab. Luas wilayahnya 11.571 km persegi saja. Qatar diputus hubungan diplomatiknya oleh Arab Saudi dan koalisinya pada 5 Juni 2017. (ADI)