JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Polri sudah menerima surat pemberitahuan dari kelompok massa yang akan berdemo 4 November. Dalam surat dilaporkan ada 100 ribu orang yang diperkirakan ikut berunjuk rasa terkait Ahok.
“Kemarin (laporan) sudah diterima. (Penanggung jawab) Disebutkan Kiai Bahtiar Nasir tercatat dengan mengikutsertakan 100 ribu (massa) di dalam surat,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (2/11/2016).
Menurut Boy, laporan pemberitahuan diterima dari gerakan masyarakat yang mendukung fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Demonstrasi dilakukan pada Jumat 4 November hingga pukul 18.00 WIB.
“Mereka akan bubar,” ujar Boy Rafli soal kemungkinan pendemo tetap bertahan setelah pukul 18.00 WIB.
Dalam demo 4 November, ada beberapa tempat dijadikan titik lokasi unjuk rasa massa, yaitu Istana dan Gedung DPR.
“Rencana ke kantor DPR dan istana negara. Tentu kita melakukan pengawalan, termasuk di lokasi baik itu di Masjid Istiqlal, depan Istana,” tuturnya.
Boy juga mengimbau masyarakat dari luar Jakarta yang hendak ikut dalam aksi agar tetap tertib. “Yang terpenting menjaga ketertiban bersama. Enggak masalah datang ke ibu kota, asal jangan melanggar hukum,” ujarnya.
Personel gabungan yang dikerahkan untuk mengamankan demo 4 November mencapai 18 ribu personel. Personel itu merupakan gabungan unsur Polri, TNI, dan Satpol PP. (NOV)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com –
Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengatakan telah menjelaskan tentang penganggaran proyek pengadaan kartu tanda penduduk berbasis Elektronik alias e-KTP kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang memeriksanya, Selasa, 1 November 2016. Menteri Keuangan periode 2010-2013 itu menceritakan ulang tentang proyek senilai Rp 5,9 triliun yang belakangan disidik KPK lantaran diduga mengandung korupsi itu.
“Saya diperiksa sebagai mantan Menteri Keuangan, saya menjelaskan pengelolaan keuangan negara,” kata Agus kepada wartawan di gedung KPK usai pemeriksaan. Agus mengklaim, yang dilakukan Kementerian Keuangan ketika itu sudah sesuai dengan Undang-Undang (UU) tentang Keuangan Negara dan UU tentang Perbendaharaan Negara.
Berdasarkan dua aturan itu, Agus mengatakan Kementerian Keuangan hanya menjadi pengelola keuangan negara layaknya bendahara umum yang mengelola otoritas fiskal negara. Adapun kuasa pengelolanya adalah presiden. “Tapi dalam konteks ini, presiden memiliki kementerian dan lembaga yang bertindak sebagai pengguna anggaran,” katanya.
Proyek e-KTP merupakan program Kementerian Dalam Negeri. Proyek itu dianggap perlu agar negara bisa menerapkan kepemilikan single identity number bagi warganya. Maka itu, menurut Agus, Kemendagri bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran. “Pelaksanaan anggaran itu termasuk lelang, pengikatan, pengujian, hingga pembayarannya,” ujar Agus.
Dalam konteks proyek e-KTP, menurut Agus, tanggung jawab Kemenkeu adalah melakukan pengujian terhadap kondisi keuangan negara untuk membiayani proyek tersebut. “Sedangkan dalam proyek e-KTP, kami baru transfer uangnya setelah pengurusan anggarannya sudah betul,” ujar dia.
Proyek e-KTP mengaplikasikan kontrak tahun jamak. Menurut Agus, Kemenkeu bertanggung jawab dalam memutuskan kontrak tahun jamak. Biasanya, menurut dia, kontrak tahun jamak diajukan pengguna anggaran yang menerima mata anggaran dan merasa proyeknya tidak bisa selesai dalam waktu setahun sekaligus tidak bisa memecah satuan proyek itu.
Dalam konteks proyek e-KTP, menurut Agus, Kemendagri mengusulkan kontrak tahun jamak dan sudah meyakinkan Kemenkeu tentang pelaksanaannya. Hasil pekerjaan yang membutuhkan waktu 3 tahun dianggap akan jelek jika dipaksakan selesai dalam waktu setahun. “Kementerian pengaju kontrak tahun jamak bertanggung jawab mutlak,” ujar dia. Sedangkan tanggung jawab Kemenkeu berbeda: Mutlak menyiapkan anggarannya.
Setelah kontrak tahun jamak disetujui, Agus melanjutkan, baru Kemendagri melakukan pengadaan, tender, dan pengikatan pembayaran. “Ketika Menkeu menyetujui penganggaran proyek, bukan berarti Menkeu menyetujui proses pengadaan yang akan dijalankan pengaju proyek itu,” kata Agus.
Agus menjabat Menkeu menggantikan Sri Mulyani pada 20 Mei 2010. Agus menerima pengajuan penganggaran proyek e-KTP lima bulan kemudian, pada 21 Oktober 2010. Kemudian pada 13 Desember 2010, Agus menolak pengajuan itu. “Saya menolak karena yang diajukan adalah multiyears anggaran, bukan multiyears contract,” katanya. “Jadi yang menolak pertama kali itu saya.(HAR)
KUPANG,khatulistiwaonline.com
Pakar komunikasi dari Universitas Nusa Cendana, Prof Dr Aloysius Liliweri, mengatakan, untuk membendung provokasi dalam komunikasi media sosial maka masyarakat perlu diberikan pendidikan mengenai media literasi.
“Pendidikan media literasi memungkinkan orang akan memilih media sesuai dengan kebutuhannya berkomunikasi, tidak asal ikut-ikutan,” kata direktur Pascasarjana Universitas Nusa Cendana itu, di Kupang, Selasa.
Dia mencontohkan, salah satu penggunaan jenis media sosial yang paling banyak menggambarkan fenomena komunikasi yang mengandung unsur provokatif dan banyak menebar kebencian yaitu facebook.
Hal itu, lanjut dia, terjadi karena masyarakat berbagai kalangan dan usia bisa dengan mudah mengakses jenis media sosial tersebut bahkan bisa mengelabuhi lawan bicara dengan membuat akun pengguna palsu.
“Kemudahan akses ini yang menyebabkan orang bisa saja menyalahgunakan untuk kepentingannya namun merugikan orang lain,” katanya menambahkan, bahkan tidak jarang gap komunikasi di media sosial berujung pada konflik.
Untuk itu, katanya, masyarakat harus mendapat pendidikan dan penyadaran yang memadai mengenai pentingnya media literasi terutama untuk pelajar di berbagai jenjang pendidikan.
“Butuh kerja sama semua pihak baik tokoh masyarakat, tokoh agama, guru-guru agar melalui perannya masing-masing bisa memberikan imbauan dan penyadaran kepada masyarakat untuk cerdas memanfaatkan media,” katanya.
Selain pembelajaran media literasi, lanjut dia, provokasi dalam media sosial juga bisa dikurangi melalui peran aparat keamanan atau kepolisian setempat.(NOV)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Kemacetan panjang terjadi di dalam Tol Jatiwarna arah Cikunir, Bekasi, Jawa Barat. Kemacetan sepanjang 7 kilometer itu disebabkan adanya volume kendaraan yang padat.
“Iya betul ada kepadatan volume kendaraan sejauh 7 kilometer, persisnya dari Jatiwarna hingga Cikunir. Mulai jam berapa belum bisa dipastikan,” kata petugas Jasa Marga Traffic Information Center, Mutia, saat dihubungi khatulistiwaonline, pukul 17.55 WIB, Sabtu (29/10/2016).
Mutia menambahkan laju kendaraan masih dapat melaju di bawah 20 kilometer per jam. Menurut Mutia, terjadi juga kemacetan menjelang pintu gerbang tol Bekasi Barat dikarenakan genangan air dan proyek LRT.
“Iya, tadi karena genangan air pasca hujan, ditambah proyek LRT dekat tol Bekasi Barat arah Cikampek,” terang Mutia.
Sementara itu, arus kendaraan dari gerbang tol Cikunir menuju TMII terpantau lancar. “Kendaraan menuju TMII masih bisa melaju dengan lancar,” tutupnya. (RED/DTK)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Polisi masih terus mencari kemungkinan korban penipuan anggota Komisi IX DPR dari FPDIP Indra Simatupang bertambah. Ketua DPP PDIP Trimedya Panjaitan kemudian menyebut, anggota partainya juga ada yang jadi korban.
“Orang PDIP juga banyak yang menjadi korban, ada sekitar lima orang yang jadi korban,” kata Trimedya saat, Sabtu (29/10/2016).
Untuk itu PDIP masih mempertimbangkan apakah akan memberikan bantuan hukum atau tidak. Trimedya bersama tim hukum PDIP lainnya akan berkomunikasi terlebih dahulu dengan para korban di internal partai.
“Ada yang anggota DPR, ada yang bukan,” kata Trimedya.
Angka penipuannya pun fantastis mulai dari Rp 5 miliar sampai dengan Rp 25 miliar. Maka itu tim hukum akan betul-betul mencari bukti-bukti transaksi yang dilakukan.
“Sejauh mana dokumen dokumen yang dia miliki apakah ada perjanjian atau asetnya itu yang kita coba telusuri,” ujar Trimedya.
Indra mulai melakukan penipuan terhadap korban sejak tahun 2013 atau sebelum ia menjadi anggota dewan. Setelah dirinya menjadi anggota dewan pada tahun 2014, kerja sama tersebut dilanjutkan oleh ayahnya.
Selain Indra, polisi juga menetapkan Muwardy Simatupang (ayah Indra) dan Suyoko sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Namun Muwardy dan Suyoko belum ditahan.(RED/DTK)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Mantan Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi telah mengirimkan salinan laporan Tim Pencari Fakta (TPF) kasus pembunuhan aktivis hak asasi manusia Munir ke pemerintah pada Rabu sore (26/10) menurut Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi SP.
Sudi menjabat sebagai Sekretaris Kabinet periode 2004-2009, saat TPF Munir dibentuk dan menjalankan tugas, dan sebagai Menteri Sekretaris Negara periode 2009-2014.
“Kemarin sekitar 15.30 atau 16.30 melalui kurir, Pak Sudi Silalahi yang waktu itu Menseskab mengirimkan kopian naskah laporan TPF Munir. Saat ini sudah di tangan Kementerian Sekretaris Negara,” kata Johan kepada wartawan di halaman Istana Negara pada Kamis.
Johan mengatakan salinan naskah laporan TPF selanjutnya akan diserahkan kepada Jaksa Agung Prasetyo untuk diperiksa keasliannya.
Menurut dia, dalam lembar akhir laporan tersebut ada tanda tangan Marsudi Hanafi, ketua TPF saat itu yang menyatakan salinan tersebut sesuai dengan laporan asli.
“Setelah ini pasti Pak Mensesneg melapor ke Pak Presiden. Yang pasti kopian dokumen naskah itu akan diserahkan ke Jaksa Agung. Pertama untuk menelusuri lebih lanjut sesuai perintah Presiden dan mempelajari laporan TPF,” kata Johan.
Kemarin Jaksa Agung Prasetyo menegaskan akan terus mencari dokumen asli laporan penyelidikan TPF kematian aktivis Munir.(RED)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Terpidana suap kasus SKK Migas Sutan Bhatoegana dirawat di rumah sakit akibat liver. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyempatkan menjenguk Sutan pada Rabu (26/10) kemarin. Kondisi Bhatoegana dikabarkan membaik.
“Saya kemarin malam ke RS Medistra menjenguk sahabat saya di DPR saudara Sutan Bhatoegana. Kondisinya semakin membaik,” ucap Tjahjo dalam pesan singkat, Kamis (27/10/2016).
Tjahjo didampingi oleh dokter, istri dan keluarga Bhatoegana saat menjenguk di rumah sakit itu. Menurut Tjahjo, kondisi eks pengurus Demokrat itu saat ini tinggal pemulihan.
“Tinggal pemulihan. Sudah banyak bicara sama saya, karena selama ini sering puasa. Jadi gizi mungkin kurang,” ujarnya.
“Kita mendoakan semoga cepat sembuh,” imbuh Tjahjo.
Sutan Bhatoegana dirawat di RS Medistra, Tebet, Jaksel sejak 11 Oktober, karena menderita liver. Sebelumnya sempat dirawat di RS Hermina Bandung.
Bhatoegana dihukum 12 tahun penjara karena terlibat kasus suap di SKK Migas. Awalnya mantan Ketua Komisi VII DPR itu dihukum 10 tahun penjara, namun oleh MA ditambah menjadi 12 tahun. (RED)
SERANG, khatulistiwaonline.com
Komisi Pemilihan Umum Banten melakukan pengundian nomor urut calon gubernur dan wakil gubernur untuk Pemilihan Kepala Daerah Banten 2017 di Anyer,Serang, Selasa (25/10-2016).
Pengundian nomor urut calon tersebut dimulai dengan pengambilan nomor oleh masing-masing calon gubernur dan wakil gubernur untuk menentukan siapa pasangan calon yang paling pertama untuk mengambil nomor urut.
Penentuan pengambilan nomor urut tersebut ditentukan berdasarkan jumlah nilai yang digabungkan dari pengambilan nomor oleh calon gubernur dan calon wakil gubernur.
Pasangan calon gubernur yang pertama kali mengambil nomor urut adalah Rano Karno-Embay Mulya Syarif karena mendapatkan jumlah nomor undian 11. Dilanjutkan pengambilan nomor urut oleh pasangan Wahidin Halim-Andika Hazrumy yang mendapatkan nomor gabungan untuk mengambil nomor undian 5.
Kemudian, dua pasangan calon gubernur tersebut setelah mengambil nomor urut yang dimasukan dalam bentuk tabung, dibuka secara bersama-sama setelah dipandu oleh pihak KPU Banten. Setelah dibuka, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Wahidin Halim-Andika Hazrumy mendapatkan nomor urut satu dan pasangan Rano Karno-Embay Mulya Syarif mendapatkan nomor urut dua.
Pengundian nomor urut pasangan calon tersebut dihadiri ratusan pendukung dua pasangan calon, baik yang berada di dalam hotel dan sebagian besar di luar hotel.
Hadir dalam kesempatan tersebut Kapolda Banten Kombes Pol Listyo Sigit Prabowo, Ketua Bawaslu Banten Pramono U Tantowi, Asda I Pemprov Banten Anwar Masud serta undangan lainnya dari unsur penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten/kota.
Teriakan dan yel-yel dari para pendukung dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur meramaikan pengundian nomor urut calon tersebut.
Usai dibacakan berita acara hasil rapat pleno pengundian nomor urut, dilangsungkan pemasangan nomor urut secara simbolis dalam kertas suara yang nantinya akan dicetak oleh KPU Banten.
Setelah pengundian nomor urut calon, KPU Banten menjadwalkan pelaksanaan deklarasi kampanye damai yang akan dilangsungkan pada 28 Oktober 2016 dimulai dari Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), dilanjutkan dengan mengelilingi Kota Serang. (RED)
JAKARTA, khatulistiwaonline.com
Kejaksaan Negeri (Kejari) Tangerang tengah mengumpulkan data terkait dugaan kerugian negara senilai Rp 26.422.969.380 atas perjanjian pemanfaatan tanah antara PT. Angkasa Pura (AP) II dengan PT. Garuda Indonesia Tbk. “Masih dalam penyelidikan, dan kita sedang mengumpulkan data serta mencocokkan angka-angka sebagaimana temuan Pemantau Pendapatan Dan Kerugian Negara (PPKN),” ujar Aldi Harahap, salah seorang Jaksa di Kejari Tangerang kepada KHATULISTIWAONLINE, Selasa (25/10-2016).
Sebagaimana diberitakan, dalam surat yang disampaikan PPKN ke Kejari Tangerang tanggal 16 Juni 2016 lalu, disebutkan berdasarkan hasil analisis sementara, terdapat dugaan kerugian negara atas perjanjian pemanfaatan tanah yang terletak di wilayah Bandara Soekarno- Hatta (Soetta).
Dugaan kerugian negara diperoleh dengan membandingkan harga kompensasi yang diterima oleh PT. Angkasa Pura II dari PT. Garuda Indonesia dengan harga kompensasi pemanfaatan tanah dari pihak swasta misalnya PT. Biro Tika Semesta/DHL.
Seperti diketahui, PT. Angkasa Pura II telah mengadakan perjanjian pemanfaatan tanah di Bandara Soetta seluas 164,742 m2 dengan PT. Garuda Indonesia. Tanah yang diperjanjikan dimanfaatkan untuk lahan administrasi perkantoran, kegiatan operasional penerbangan dan fasilitas penunjang lainnya.
Untuk periode 5 tahun ( 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2016) kompensasi untuk penggunaan tanah dikenakan sebesar Rp 1.500 per m2 per bulan.
Di pihak lain, menurut PPKN, PT. Angkasa Pura II mengadakan perjanjian pemanfaatan tanah di Bandara Soetta dengan PT. Birotika Semesta/DHL seluas 1.411,20 m2. Tanah tersebut dimanfaatkan untuk mendirikan bangunan gudang dan kantor dalam kegiatan usaha jasa pengurusan transportasi dan jasa pengiriman express. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 tahun sejak berita acara pengoperasian bangunan ditandatangani dan dapat diperpanjang sebanyak tiga periode (15 tahun) yang berakhir pada tahun 2019.
Harga kompensasi untuk pemanfaatan tanah tersebut adalah Rp 2.843.130.000 atau Rp 33,578 per m2 per bulan. Terdapat selisih/perbedaan harga kompensasi sebesar Rp 32,078 per m2 per bulan dari PT. Garuda Indonesia dengan PT.Birotika Semesta/DHL.
Perbedaan harga kompensasi ini diduga telah menimbulkan kerugian kepada PT. Angkasa Pura II sebesar Rp 26.422.969.380 dari pemanfaatan lahan seluas 164,742 m2 kepada PT. Garuda Indonesia. “Untuk memastikan ada tidaknya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PT. Angkasa Pura II dalam menetapkan harga kompensasi pemanfaatan tanah/lahan kepada PT. Garuda Indonesia, kita berharap Kejari Tangerang menelah dan melakukan penyelidikan,” ujar Ketua PPKN, Holmes BJH kepada KHATULISTIWAONLINE. (NGO)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com –
Mantan Kapolda RIau Irjen Dolly Bambang Hermawan menjelaskan kepada DPR bahwa pemberian Surat Penghentian Penyelidikan Perkara (SP3) kasus kebakaran hutan terhadap 15 perusahaan tak sepenuhnya ditangani saat Ia menjabat. Keterangan ini berbeda dengan yang disampaikan Kapolda penerus Dolly, Brigjen Supriyanto
Dolly menjelaskan, masa jabatannya berakhir pada bulan April 2016. Selama periode Januari-April 2016.
“Karena saya waktu jadi Kapolda cuma tiga dan itu dilakukan di tingkat Polres Pelalawan. Justru pada saat saya ada dua PT Ria Monitor sama Palem Lestari Makmur yang masuk proses peradilan,” kata Dolly dalam rapat dengan Komisi III di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (25/10/2016).
Alasan Polres Pelalawan menerbitkan SP3 kepada 3 perusahaan tersebut karena bukti yang tak cukup. Selain itu keterangan ahli menyatakan tak ada unsur kelalaian dalam peristiwa kebakaran hutan terjadi selama periode tahun 2015.
“Setelah Polres Pelalawan melalukan proses penyelidikan dan penyidikan maka fakta-fakta di lapangan yang ditemukan dirasa kurang. Ada keterangan saksi di BLH (Badan Lingkungan Hidup) dan di ahli lingkungan hidup dari Prof Alvin dari USU,” ungkapnya.
“Mereka setelah itu di Polres itu kan dilakukan gelar perkara. Melaporkan gelar perkara sepertinya apa, Polda mengontrol kemudian minta untuk digelar di Polda. Gelar perkara memang mengevaluasi untuk tidak cukup untuk diproses lebih lanjut,” imbuhnya.
Di sisi lain, Ia menambahkan, ada 2 perusahaan yang sampai masuk ke pengadilan karena dinilai memiliki fakta hukum yang cukup.
“PT EIH dan Palem Lestari Makmur itu masuk sampai pengadilan,” ujarnya.
Komisi III DPR mempertanyakan keterangan Dolly yang berbeda dengan keterangan yang disampaikan Kapolda penerus Dolly yakni Brigjen Supriyanto. Supriyanto dalam rapat beberapa waktu lalu pernah menyatakan bahwa 15 SP3 terbit pada kepemimpinan Dolly.
“Kapolda sebelumnya Supriyanto mengatakan dilakukan oleh Kapolda sebelumnya, SP3 dilakukan sebelumnya bukan saat dia menjabat. Sementara tadi kita dengar yang SP3 15 perusahaan Pak Supriyanto,” kata Anggota Komisi III Fraksi Hanura Sarifuddin Sudding.
Komisi III berencana akan memanggil tiga Kapolda Riau untuk menjernihkan persoalan SP3 terhadap 15 perusahaan ini.
“Tiga Kapolda sekaligus akan kita panggil pada hari Kamis (27/10) berikut dengan penyidiknya. Pak Bambang Dolly, Supriyanto, dengan Pak Zulkarnaen. Supaya kita tahu siapa sebenarnya yang bertanggung jawab terhadap 15 perusahaan yang diSP3kan. Kita melihat kan tadi masing-masing melempar tanggung jawab,” tegasnya. (RED)