JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyoroti kegiatan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa terkait Pilgub Jawa Timur 2018. Dua hari terakhir, Khofifah memang terlibat dalam kegiatan politik praktis.

Pada Selasa (21/11) lalu, Khofifah ke Cikeas, Bogor, Jawa Barat, untuk menerima surat rekomendasi dukungan dari Partai Demokrat. Keesokan harinya, Rabu (22/11), Khofifah ke DPP Golkar di Jl Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat, untuk menerima dukungan resmi dari Golkar. JK menyoroti kegiatan-kegiatan politik Khofifah ini.

“Ya kalau sangat sibuk urusan itu, tentu mengurangi waktunya untuk kegiatan-kegiatan formal,” kata JK di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (23/11/2017).

“Terkecuali kalau dia urus itu hanya Sabtu-Minggu, seperti biasalah, bisa,” imbuh JK memberi saran.

Lebih jauh, JK mengungkapkan Khofifah akan segera melapor ke Presiden Jokowi setelah urusan persiapan Pilgub Jatim selesai. Meski belum jelas kapan urusan itu akan selesai.

“Tapi seperti yang disampaikan sendiri Bu Khofifah, dia akan melapor Presiden setelah semuanya sudah lengkap, selesai,” ungkapnya.

Belum ada surat resmi dari Khofifah terkait pengunduran diri dari posisi Mensos. Sejauh ini, Istana menyatakan Khofifah baru menyampaikan secara lisan kepada Presiden soal keikutsertaannya dalam Pilgub Jatim 2018. (NGO)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Mabes Polri membantah berita yang beredar di media sosial terkait penghentian (SP3) kasus dugaan ujaran kebencian dengan terlapor politisi NasDem Viktor Laiskodat. Polisi menegaskan kasus itu masih berjalan.

“Beredarnya berita di media yang menyatakan bahwa kasus penistaan yang melibatkan saudara VL sudah di hentikan/SP3 oleh penyidik Bareskrim adalah tidak benar. Kasus tersebut masih berjalan dan dalam status penyelidikan,” tegas Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rikwanto kepada khatulistiwaonline, Kamis (23/11/2017).

Rikwanto mengatakan, saat ini kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan. Penyidik Direktorat Reserse Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri masih mencari saksi-saksi untuk dimintai keterangan.

“Penyidik masih memerlukan beberapa keterangan lagi dari saksi-saksi yang hadir di TKP saat hal tersebut terjadi, termasuk juga dari saksi ahli bahasa,” kata Rikwanto.

Di samping itu, penyidik juga memerlukan waktu untuk memanggil Viktor. Sebab, statusnya sebagai anggota DPR, dalam peosedur pemanggilan terikat UU MD3.

“Karena saudara VL anggota DPR, penyidik juga akan melakukan langkah koordinasi dengan DPR dalam kaitan UU MD3,” lanjutnya.

Rikwanto mengatakan, kasus itu akan ditangani oleh Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR terlebih dahulu. Penyidik memerlukan hasil dari sidang MKD DPR sebagai masukan kepada penyidik dalam kelanjutan proses hukumnya.

“Karena yang bersangkutan adalah anggota DPR, sehingga perlu diuji oleh MKD apakah pernyataannya tersebut dalam kapasitas sebagai anggota DPR yang sedang menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat atau kapasitas sebagai pribadi, sesuai UU MD3 No 17 Tahun 2014 tentang imunitas anggota DPR pasal 224 ayat (1) dan (2) yaitu pernyataan, pendapat, sikap dan tindakan yang diekspresikan di dalam dan diluar rapat DPR,” terang Rikwanto.

Rikwanto mencontohkan seperti profesi lainnya yang dalam hal pemanggilan perlu mendapatkan keterangan dari lembaga yang terkait dengan profesi tersebut.

“Sama dengan beberapa profesi lain yang juga ada aturan hukumnya, seperti praktek dokter yanf dilaporkan malpraktek, maka penyidik akan meminta keterangan dari IDI (Ikatan Dokter Indonesia). Untuk urusan profesi wartawan maka ada UU Pers yang melindungi profesi wartawan, penyidik Polri akan meminta Dewan pers dulu yang menyidangkan,” tutup Rikwanto. (DON)

Kuching –
Presiden Joko Widodo (Jokowi) tiba di Kuching, Sarawak, Malaysia. Jokowi kemudian langsung menemui Perdana Menteri (PM) Malaysia Najib Razak untuk melakukan pertemuan.

Agenda pertama yakni pertemuan terbatas Presiden Jokowi dengan PM Malaysia berlangsung di ruang Enseng Hotel Hilton, Kuching, Sarawak, Malaysia, Rabu (22/11/2016). Jokowi tampak mengenakan kemeja batik warna cokelat, sementara Najib terlihat mengenakan kemeja batik corak warna merah dan hijau.

Dalam pertemuan terbatas ini, Jokowi didampingi oleh Menko PMK Puan Maharani, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi dan Dubes RI untuk Malaysia Rusdi Kirana.

Dalam pertemuan terbatas itu, awak media hanya diperkenankan mengambil foto dan video sesaat sebelum keduanya melakukan pembicaraan. Selanjutnya, pertemuan tersebut berlangsung secara tertutup.

Setelah pertemuan itu, Jokowi dan Najib melanjutkan dengan pertemuan bilateral. Dalam pertemuan bilateral ini, Jokowi didampingi Menko PMK Puan Maharani, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Kepala BKPM Thomas Lembong dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki.

Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin mengatakan, ada empat hal utama yang dibahas dalam pertemuan dengan PM Najib tersebut. “Yakni penguatan kerjasama ekonomi, perlindungan WNI dan ketenagakerjaan, isu perbatasan dan isu pertahanan dan keamanan,” kata Bey di luar ruangan Eseng Hotel Hilton, saat pertemuan berlangsung.

Selain pertemuan tersebut, kata Bey, dalam konsultasi tahunan ini akan dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman, konferensi pers bersama dan diakhiri dengan jamuan santap siang bersama.

“Sore harinya, Presiden akan bertemu dengan masyarakat Indonesia di Sarawak yang dihelat di Stadium Perpaduan,” kata Bey. (NGO)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Polda Metro Jaya kembali menggelar tes urine terhadap personel untuk mengetahui ada-tidaknya anggota yang menyalahgunakan obat-obat terlarang. Tes urine dilakukan terhadap Kapolda Metro Jaya Irjen Idham Azis dan ratusan personelnya.

“Hasil tes urine Kapolda dan pejabat utama hasilnya negatif. Untuk personel lainnya masih menunggu dari Dokkes,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono kepada khatulistiwaonline, Rabu (22/11/2017).

Tes urine digelar di depan gedung Direktorat Reskrimsus Polda Metro Jaya sekitar pukul 07.00 WIB setelah apel pagi tadi. Total ada 387 personel yang mengikuti tes urine, dari perwira menengah hingga bintara.

“Seharusnya ada 630 personel yang dites, akan tetapi sisanya tidak datang karena sedang dinas, ikut tes, cuti, sakit, dan lain-lain,” sambung Argo.

Tes urine tersebut merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan pada waktu yang mendadak. Tes urine dilaksanakan sebagai bentuk pengawasan internal terhadap anggota, khsususnya yang menyalahgunakan narkoba.

“Kapolda sudah komitmen kalau ada anggota yang menggunakan narkoba akan ditindak tegas,” tandas Argo. (DON)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Kapendam XVII Cendrawasih, Kolonel Infanteri Muhammad Aidi membantah pernyataan Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang menyebut penggunaan rudal. TNI menggunakan mortir.

“Seperti yang Pangdam katakan, kami menggunakan mortir untuk menakuti TNP OPM. Bukan rudal,” kata Aidi kepada khatulistiwaonline, Selasa (21/11/2017).

Aidi mengatakan penggunaan mortir adalah salah satu taktik TNI untuk membuat Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat (TNPPB) alia OPM meninggalkan area desa yang disandera agar pasukan TNI dapat masuk ke area desa dan menyelamatkan warga.

“Itu taktik kami supaya mereka kocar kacir, lari. Saat itu pasukan kami punya kesempatan masuk ke Desa Kimbely,” ujar Aidi.

Mortir adalah senjata artileri yang menembakkan peluru dengan kecepatan yang rendah, jarak yang jangkauan dekat. Mortir memiliki daya hentam yang lebih lemah ketimbang artileri berat seperti meriam atau rudal.

Aidi pun menjelaskan bahwa dua jasad terduga kelompok TNPPB/OPM yang ditemukan di hutan, menderita luka tembak di perut. “Ada luka tembak di perut,” sambung dia.

Masih kata Aidi, tidak ada korban luka satu pun dari warga sipil. TNI-Polri telah mengevakuasi para warga korban sandera TNPPB/OPM dengan kondisi selamat.

“Dia bicara ada warga yang terluka tapi faktanya tidak ada satu pun dari kurang lebih 1.300 warga yang terluka saat operasi penyelamatan,” tegas Aidi.

Aidi menyampaikan jika TNPPB/OPM ingin melakukan perang terbuka dengan aparat TNI-Polri, jangan melibatkan masyarakat. “Tentukan zonanya dimana, jangan libatkan masyarakat, jangan jadikan masyarakat tameng,” imbuh Aidi.

Juru Bicara Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat/ Organisasi Papua Merdeka (TNPPB/OPM), Sebby Sambom sebelumnya menyebut dua anggotanya tewas karena diserang dengan rudal balistik oleh TNI.

“Itu bukan ditembak. Itu diroket rudal balistik di saat di Kampung Kimbely,” kata Sebby, Senin (20/11).

Sebby mengatakan akan membawa permasalahan ini ke ranah pelanggaran HAM di tingkat internasional. Menurur Sebby, selain mengenai anggotanya, rudal balistik juga melukai masyarakat.

“Kami akan ajukan pelanggaran HAM internasioanl karena rudal balistik ditembak dari jarak 3 km di kampung-kampung. Ada masyarakat yang kena,” ucap Sebby. (DON)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Presiden Jokowi sehari-harinya bermalam di Istana Bogor dan berkantor di Istana Kepresidenan Jakarta. Namun pada bulan Desember, Jokowi akan berkantor di Istana Bogor.

“Benar, selama Desember 2017,” kata jubir Presiden Johan Budi SP saat dikonfirmasi, Selasa (21/11/2017).

Di Jakarta ada 2 Istana Kepresidenan. Baik Istana Merdeka dan Istana Negara sama-sama sedang ada perbaikan drainase.

Johan Budi membenarkan jika proyek tersebut membuat kantor Presiden dipindah ke Bogor untuk sementara. Kepala Sekretariat Kepresidenan Heru Budi Hartono pun menyatakan hal yang sama.

“Iya. Sambil kami menyelesaikan seluruh revitalisasi drainase,” ujar Heru.

Pada hari ini pun, Jokowi melakukan sederet agenda di Istana Bogor, termasuk ada tamu dari Afganistan dan Bank Dunia. Jokowi juga sudah beberapa kali menggelar sidang kabinet di Istana Bogor.

Pantauan detikcom di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, masih ada dua alat berat di sana. Satu alat berat berada di depan gedung Bina Graha dan satu lagi berada di antara Istana Negara dan Istana Merdeka. (DON)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Dengan ditahannya Setya Novanto di rumah tahanan (rutan) KPK, ada kekosongan di kursi Ketua DPR. Dorongan untuk pergantian posisi Novanto pun terus digaungkan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan persoalan pergantian Ketua DPR sudah diatur. Jokowi meminta agar prosesnya mengikuti mekanisme yang ada terkait pergantian Ketua DPR.

“Di situ kan ada mekanismenya. Untuk menonaktifkan pimpinan lembaga negara, lembaga tinggi negara kan ada mekanismenya. Ya diikuti saja mekanisme yang ada, aturan-aturan yang ada,” ucap Jokowi di Balai Kartini, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin (20/11/2017).

Ketika ditanya tentang Novanto yang meminta perlindungannya, Jokowi menegaskan untuk mengikuti proses hukum yang ada. “Tadi kan sudah saya sampaikan ikuti proses hukum yang ada,” imbuh Jokowi.

Pada tadi malam, Novanto ditahan di rutan KPK. Penahanan itu dilakukan setelah Novanto mendapatkan perawatan di RSCM usai kecelakaan.

Pengacara Novanto, Fredrich Yunadi, menyebut upaya hukum yang diajukan kliennya sudah sesuai dengan aturan perundangan-undangan yang berlaku. Tak hanya ke Presiden Joko Widodo (Jokowi), Ketua Umum Partai Golkar itu juga meminta bantuan hukum kepada Komisi III DPR RI.

“Beliau sudah minta perlindungan hukum langsung ke Komisi III. Karena kan beliau biarpun Ketua (DPR RI), tapi kan yang membidangi hukum kan Komisi III. Jadi beliau melakukan upaya hukum sesuai dengan prosedur hukum yang sebenarnya,” tutur Fredrich, Senin (20/11). (DON)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra-Putri TNI-Polri (FKPPI), PPAD, dan Yayasan Suluh Nasional Bangsa (YSNB) menggelar Simposium Nasional Kebudayaan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga para purnawirawan TNI dan Polri hadir dalam acara tersebut.

Acara digelar di Balai Kartini, Jl Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin (20/11/2017). Jokowi langsung memberikan sambutan tak lama setelah acara dimulai.

“Pertama saya ucapkan selamat pagi kepada para purnawirawan yang merupakan penjaga dan pembela NKRI, penegak Pancasila dan UUD 45, dan penjaga keragaman,” kata Jokowi mengawali sambutannya.

Di antara purnawirawan yang hadir adalah Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu, dan Jenderal TNI (Purn) Wiranto. Mereka duduk di barisan depan.

“Kembali saya sampaikan ingin ingatkan kita semua bahwa negara kita Indonesia adalah negara besar, memiliki 17.000 pulau, 714 suku, 1.100 lebih bahasa lokal. Ini negara besar,” kata Jokowi.

Jokowi menekankan pada perubahan yang sangat cepat. Sehingga bangsa Indonesia harus bersatu untuk menghadapi perubahan itu.

“Oleh sebab itu nilai-nilai keindonesiaan kita, nilai kesopanan, nilai kesantunan, nilai semuanya terkandung dalam Pancasila saya kira terus harus disampaikan, bagaimana nilai kerukunan dan toleransi,” tutur Jokowi.

Setelah itu Jokowi membuka acara dengan memukul gong dan langsung bertolak dari lokasi. Acara simposium ini berlangsung hingga esok (21/11) hari yang salah satu pembicaranya adalah Kepala UKP Pancasila Yudi Latif. (DON)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Warga yang disandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua telah berhasil dibebaskan oleh tim gabungan TNI-Polri. Tim gabungan sekarang fokus untuk menyalurkan logistik kepada warga yang menjadi korban penyanderaan.

“Nah berarti ke depan ini, kita bisa fokus distribusi sembako, kita berharap masyarakat tidak ada gangguan kembali, kemarin kan ditembak itu,” kata Kapolda Papua Irjen Boy Rafli Amar kepada khatulistiwaonline, Jumat (17/11/2017).

Boy menerangkan ratusan warga yang disandera oleh KKB telah dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Namun warga asli Papua memilih tetap tinggal di kampungnya.

“Dari awal saya sudah menyampaikan bahwa masyarakat asli Papua, yang ada di Banti itu, itu tentunya mereka berharap tetap bisa bertempat tinggal di kampung Banti, bersebelahan (Desa Kimbely),” terangnya.

Warga yang tetap tinggal di Banti itu, menurut Boy, meminta bantuan TNI-Polri untuk tetap berjaga dari ancaman KKB. Boy menjelaskan pihaknya pun telah berkoordinasi dengan kepala suku setempat terkait pengamanan tersebut.

“Jadi tadi sudah koordinasi dengan kepala suku apakah kita keluar bersama-sama atau tetap di sini, kata pak kepala suku, bertahan ingin tetap di sana saja, makanya pak kepala suku, beberapa minggu atau hari terakhir ini lebih memerankan sebagai pihak yang ikut melindungi warga pendatang,” jelasnya.

Menurut Boy, pada prinsipnya, TNI-Polri terus memastikan keselamatan warga dari ancaman KKB. Peristiwa penyanderaan yang membuat warga merasa terbatasi pun diharapkan tidak terulang kembali.

“Karena KKB itu membatasi mereka tidak boleh, bekerja tidak boleh, sekolah, berbalanja, bayangkan, pak kami tetap ada di Banti tetapi tentu kita membutuhkan bantuan agar KKB itu tidak mengisolasi mereka karena KKB ini bersenjata, membuat para warga masyarakat ada di situ, berkeliling, membawa senjata api, itulah ciri khas KKB itu,” tutur mantan Kadiv Humas Polri itu.

Selain itu, Boy menuturkan warga yang mengalami trauma selepas penyanderaan tersebut akan mendapatkan pendampingan dari psikolog. Apalagi, sambung Boy, sebagian korban penyanderaan adalah anak-anak.

“Rata-rata shock, karena itu ada tembakan, jadi besok kita mau bantu program trauma healing, psikolog, psikiatri semoga bisa meringankan trauma yang mereka rasakan, apakagi anak-anak kan, balita, waduh tadi, ada tembakan mereka harus tiarap, mereka disuruh tiarap itu,” tuturnya.

Sebelumnya, aparat gabungan TNI-Polri berhasil membebaskan warga dari penyanderaan KKB. Operasi itu dipimpin langsung oleh Kapolda Papua Irjen Boy Rafli Amar, Pangdam XVII Cendrawasih Mayjen TNI George Elnadus Supit dan Asisten Operasi Kapolri, Irjen M Iriawan.

Sebanyak 344 warga Desa Kimbely dan Kampung Longsoran, Tembagapura, Papua, berhasil dievakuasi dari desa mereka yang diisolasi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Warga yang dievakuasi tersebut kebanyakan berasal dari warga pendatang. (NGO)