JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Wali Kota Bandung Ridwan Kamil dan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi menyambangi KPK. Mereka hendak mengikuti diskusi publik tentang aplikasi JAGA yang pernah diluncurkan KPK.
Ketua KPK Agus Rahardjo menyebut aplikasi itu berfungsi sebagai pengawas kebijakan pemerintah. Masyarakat dapat memanfaatkan aplikasi itu sebagai salah satu aksi pencegahan pungutan liar atau korupsi.
“Ini kami tadi saya bilang KPK perannya sebagai monitoring kebijakan pemerintah, juga sebagai prevention, pencegahan. Kami memperkenalkan aplikasi JAGA, yang ada di gadget anda, jadi nanti dengan mudah semua orang akses ini untuk layanan publik,” kata Agus di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (15/11/2016).
Sejauh ini aplikasi JAGA dapat digunakan untuk memantau fasilitas publik seperti sekolah, puskesmas, dan rumah sakit. Ke depan KPK ingin aplikasi itu juga bisa memantau layanan publik lainnya.
“Jadi mungkin nanti dengan ada di dalam gadget anda masing-masing layanan publik untuk sekolah rumah sakit perizinan, perizinan kan ada ribuan bisa dimasukan ke sini, itu nanti Anda punya akses. Nah KPK hanya sebagai trigger, nanti kita serahkan kepada kementerian masing-masing supaya kementeriannya menjaga merespons masukan masyarakat menjawab pertanyaan masyarakat,” ucapnya.
Agus mengatakan aplikasi itu akan diresmikan pada bulan Desember 2016. Rencananya Presiden Joko Widodo yang akan meresmikannya.
“Ini baru 4 yang masuk kalau bapak Presiden bersedia, akan diresmikan bulan Desember,” ucapnya. (RIF)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Ketua DPR Ade Komarudin mengimbau semua elite politik menahan diri agar tidak ada gejolak setelah gelar perkara pidato kontroversial Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Bareskrim Mabes Polri. Para ulama pun diminta menenteramkan umatnya.
“Kepada para ulama, saya percaya mereka bisa menenteramkan umatnya, menjaga persatuan dan kesatuan nasional. Saya percaya mereka bisa menenteramkan umatnya,” kata Ade di Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Senin (14/11/2016).
Pria yang akrab disapa Akom ini juga memberi imbauan ke masyarakat. “Silakan sampaikan pendapat, pandangan, sikap tapi jangan anarkis dan tolong perhatikan benar kesatuan dan persatuan nasional,” imbuhnya.
Akom mengapresiasi demo 4 November 2016 yang berjalan damai hingga maghrib dan peserta pun tertib memungut sampah. Menurutnya, itu karena motivasi para peserta bukan politik.
“Ini paling besar dalam sejarah dan paling damai. Karena apa? Karena bukan urusan politik yang jadi motivasi mereka, mereka hanya tidak mau agamanya dihina seseorang. Itu hak setiap orang dan agama manapun tidak boleh dihina,” ungkap politikus Golkar ini.
Presiden Joko Widodo telah berkali-kali menegaskan tidak akan megintervensi proses hukum Ahok. Akom yakin Jokowi konsisten.
“Beliau konsisten dalam hal ini. Tapi sebaliknya kepada polisi, ini tergantung kepada kepolisian RI, mampukah memberi rasa keadilan kepada masyarakat? Kalau tidak, nanti yang repot ya negeri ini dan polisinya sendiri,” papar Akom.
“Kuncinya adalah berikan rasa keadilan masyarakat pada proses hukum Ahok dengan baik. Yang pasti kita tidak mau negeri ini terkoyak-koyak hanya karena Pilkada DKI, terlalu kecil. Jangankan Pilkada DKI, pilkada serentak jangan mengoyak-ngoyak. Bila perlu buat apa demokrasi Pilkada kalau hanya melukai kesatuan dan persatuan nasional, bubarkan,” pungkasnya. (NOV)
SEMARANG,khatulistiwaonline.com
Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong melakukan kunjungan kerja ke Indonesia. Dia akan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden RI Joko Widodo di Semarang.
PM Lee tiba di Wisma Perdamaian, Semarang, Jawa Tengah pukul 09.51 WIB, Senin (14/11/2016). Dia dan rombongannya didampingi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berjalan kaki dari gerbang masuk.
Terdengar iringan musik gamelan dan sambutan anak-anak berbaju adat daerah seluruh Indonesia saat PM Lee masuk. Sementara itu Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana menyambut di depan wisma.
Setelah itu ada tarian barongsai yang disambung dengan tari adat Jawa Tengah. Kemudian barulah Jokowi mengajak Lee untuk memasuki ruangan untuk melakukan pertemuan bilateral.
Presiden Jokowi didampingi oleh Mensesneg Pratikno, Menko Maritim Luhut Panjaitan, Menpar Arief Yahya, Menlu Retno Marsudi, dan Tim Komunikasi Presiden Ari Dwipayana dalam pertemuan ini. Nantinya juga akan dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara kedua negara.(NGO)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Presiden Joko Widodo kembali menegaskan tidak akan mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan terkait dugaan penistaan agama oleh cagub DKI incumbent Basuki Tjahja Purnama (Ahok). Jokowi mengingatkan semua pihak supaya bersabar dan menghormati proses hukum.
“Sehingga saya betul-betul menjaga itu, dan proses hukum ini masih berjalan, jadi sabar,” Kata Jokowi saat memberi sambutan pada Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Asrama Haji Pondok Gede, Jalan Pondok Gede, Pinang Ranti, Jakarta Timur, Minggu (13/11/2016).
Jokowi mengatakan, bahwa dirinya sangat mengerti dan memahami niat baik dari unjuk rasa sejumlah ormas Islam pada 4 November lalu. Namun dia juga menegaskan, bahwa proses hukum terkait dugaan penistaan agama yang dituntut oleh massa aksi, sudah berjalan sebelum demo itu berlangsung.
“Saksi-saksi sudah dipanggil, saksi ahli sudah dimintai pendapat. Dan juga sudah berkali-kali saya sampaikan, saya tidak akan intervensi apapun terhadap porses hukum itu,” tegas Jokowi.
Jokowi menyayangkan adanya beberapa pihak yang mencoba memecah belah bangsa pasca demo 4 November. Ini dilakukan oleh pihak-pihak tersebut melalui media sosial dengan mengumbar kata-kata provokasi.
“Coba Bapak Ibu semuanya, buka di media sosial (terkait demo 4 november), isinya saling hujat, saling mengejek, saling memaki, fitnah, adu domba, provokasi,” ujar Jokowi
Kata-kata bernada provokatif tersebut dapat memecah belah bangsa. Untuk itu, Jokowi meminta masyarakat untuk ikut menenangkan suasana pasca demo 4 November khususnya di media sosial. Dia meminta untuk selalu menyebar kata-kata kebaikan di dalam media sosial.
“Saya mengajak Bapak Ibu sekalian, untuk mendinginkan suasana, terutama di media sosial ini. Memberikan rasa kesejukan gunakan media sosial untuk dakwah,” katanya lagi.
Suasana sejuk dan damai dijaga dengan menjaga kebersamaan sebagai bangsa. Ini dilakukan dengan saling menghargai dan menghormati antara kaum mayoritas dan minoritas.
“Sehingga saya perlu mengingatkan kembali kebersamaan kita sebagai bangsa. Yang mayoritas, saya ajak melindungi yang minoritas. Tapi yang minoritas juga mau menghormati dan menghargai yang lain. Saling menghargai saling menghormati, itu yang terus saya ingatkan,” katanya lagi. (NOV)
JAKARTA, khatulistiwaonline.com
Wakil Presiden Jussuf Kalla membuka Kongres Nasional ke-1 Keluarga Alumni Keluarga Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KA-KAMMI). Dalam sambutannya, JK membicarakan kemajuan bangsa
“Suatu bangsa yang besar bukan ditentukan kekayaan alam tetapi kekayaan pikiran, inovasi dan eksistensinya membesarkan negara ini,” kata Wapres Jusuf Kalla di Kartika Chandra, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Sabtu (12/11/2016).
Kemudian JK menurutkan soal kemajuan Indonesia yang menjadi tanggung jawab rakyat bersama. Menurut JK, kemajuan bangsa perlu didorong dengan kreatifitas dan inovasi.
“Kemajuan bangsa ini, kemajuan kita semua. Kesulitan bangsa, kesulitan kita juga. Kita perlu kreatifitas dan inovasi. Kita jangan hanya melihat satu sisi tapi semua sisi,” jelas JK.
JK menuturkan, Indonesia yang saat ini bersistem demokrasi perlu kritik untuk memajukan bangsa. Dia juga sebagai Wakil Presiden menjadi tempat mendengar kritikan untuk memajukan bangsa.
“Indonesia kembali demokratis. Boleh saja kritik untuk demokrasi silakan tapi demokrasinya dulu dimajukan. Ada kritikan, saya sebagai Wapres saya mendengar kritikan itu apa untuk memajukan bangsa ini,” imbuhnya.
JK mengatakan kader-kader organisasi menjadi salah satu penerus siklus kemajuan bangsa. Selain dengan kritik sehat, demokrasi juga harus didorong dengan kemajuan sumber daya manusia.
“Di samping bernostalgia saudara. Jangan siklusnya saja, siklus kebaikan juga harus berjalan. Karena itu kita juga jaga bangsa ini dengan kritik dengan sebaik-baiknya, tapi kita juga majukan dengan orangnya, kemajuan itu kita buat, kita dorong.” tegas
Selain Wakil Presiden Jusuf Kalla, hadir pula Ketua DPR RI Ade Komarudin, Wakil DPR RI Fadli Zon dan Fahri Hamzah. Dijadwalkan hadir pula Presiden ketiga RI BJ Habibie dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. (HAR)
JAKARTA, khatulistiwaonline.com
Antasari Azhar telah bebas bersyarat. Sambutan hangat disampaikan berbagai pihak atas bebasnya Ketua KPK periode 2007-2009 itu.
Sambutan itu termasuk dari lingkungan internal KPK saat ini yang langsung mengundang Antasari untuk bersilaturahmi. Melalui Wadah Pegawai (WP) KPK, Antasari sebenarnya diundang pada Jumat (11/11) kemarin.
Namun sayang, Antasari tidak bisa memenuhi undangan itu karena kesibukannya. Kuasa hukum Antasari Azhar, Boyamin Saiman, mengatakan Antasari sibuk menerima banyak tamu dan lelah sehingga tidak dapat menghadiri undangan KPK.
“Dari pagi saya lihat beliau itu banyak tamu dan sangat capek,” ujar Boyamin, Jumat kemarin.
Meski demikian, pertemuan selanjutnya akan segera diagendakan. Ketua WP KPK Novel Baswedan mengatakan pertemuan selanjutnya kemungkinan disesuaikan dengan jadwal pimpinan KPK saat ini.
“Ya, yang jelas ditunda sementara. Nanti ada penyesuaian lagi dengan jadwal pimpinan dan struktural barangkali,” kata Novel di KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jumat kemarin.
Novel yang sebenarnya sudah bertemu secara langsung dengan Antasari dalam sebuah kesempatan menaruh harapan agar Antasari tetap berkiprah di dunia pemberantasan korupsi.
“Kita berharap melalui porsinya beliau, beliau bisa melakukan langkah-langkah yang sesuai dengan pemberantasan korupsi,” kata Novel.
Ketua KPK Agus Rahardjo pun sempat menyampaikan adanya wacana kerja sama. Namun Agus belum menjelaskan dengan gamblang kerja sama apa yang dimaksud.
“Setelah itu masih banyak pertemuan, tidak hari itu saja. Bisa saja kerja sama,” kata Agus, Kamis (10/11).
Di masa kepemimpinan Antasari, KPK sempat menggebrak dengan menangkap jaksa Urip Tri Gunawan dan dan Artalyta Suryani dalam kaitan penyuapan kasus BLBI Syamsul Nursalim. Saat ini pun KPK tengah mengebut penuntasan kasus-kasus yang telah lama mengendap di KPK. Tentunya pertemuan antara Antasari dengan Pimpinan KPK saat ini diharapkan bisa membuahkan hasil yang signifikan demi pemberantasan tindak pidana korupsi. (NOV)
JAKARTA, khatulistiwaonline.com
Politikus Golkar Fadel Muhammad merasa aneh dengan keputusan partainya yang memberhentikan dirinya dari posisi Sekretaris Dewan Pembina (Wanbin) Partai Golkar. Apalagi jika alasan pemecatannya terkait dengan pernyataannya dukungan kepada sang istri, Hana Hasanah yang maju di Pilgub Gorontalo melawan calon yang diusung Golkar.
Hana Hasanah Fadel adalah calon gubernur Gorontalo yang diusung oleh PPP, Gerindra, PKB, dan PDIP. Sementara itu, Golkar juga punya calon sendiri di Pilgub Gorontalo yaitu Rusli Habibie.
“Untuk gubernur Gorontalo, saya tidak mau menjadikan terpidana jadi calon. Saya enggak mau membohongi rakyat. Dia kan marah kenapa saya enggak dukung Rusli Habibie. Rusli Habibie enggak bisa didukung karena dia terpidana,” kata Fadel saat dihubungi khatulistiwaonline, Jumat (11/10/2016).
Rusli Habibie adalah terpidana hukuman percobaan dalam kasus pencemaran nama baik. Meski berstatus terpidana, Rusli tetap bisa maju Pilgub Gorontalo karena dibolehkan sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2016. Dalam aturan yang pengesahannya sempat diperdebatkan itu, terpidana percobaan diperbolehkan bertanding di Pilkada.
Walaupun pencalonan Rusli sah, Fadel tetap ogah mendukung. Menurutnya, tidak seharusnya Golkar mendukung seorang terpidana.
“(Keputusan soal Rusli Habibie terpidana, -red) sudah inkrah dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan MA. Bagaimana seorang terpidana Golkar dukung? Rusak kan,” sambung dia.
Hingga saat ini Fadel belum menerima surat resmi tentang pencopotan posisi dirinya tersebut dari partai. Ia merasa ada yang tidak beres dari sosok Nurdin Halid dan ketua umum Golkar Setya Novanto.
“Belum ada surat,” ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Harian Partai Golkar, Nurdin Halid mengatakan sanksi itu datang dari Golkar karena Fadel diketahui mendukung kampanye sang istri, Hana Hasanah Fadel yang merupakan calon gubernur Gorontalo yang tidak diusung oleh Golkar.
“Pencopotan (Fadel) adalah keputusan rapat harian terbatas DPP pada 8 November lalu. Saya yang ditugaskan mengumumkan,” kata Ketua Harian Golkar, Nurdin Halid saat dihubungi terpisah. (NGO)
Jakarta – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengajak sejumlah ulama Islam makan siang bersama usai salat Jumat. Apa yang dibahas?
JK melaksanakan salat Jumat di sebuah masjid di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (11/11/2016) siang. Usai salat Jumat, JK beramah-tamah dengan para ulama dan masyarakat yang hadir.
“Usai Salat Jumat di masjid Kebon Sirih, Wapres beramah-tamah dengan para ulama dan majelis Jumat. Khatib Jumat mengingatkan sejarah Khalifah Usman,” cuit mantan Menteri Pendayaangunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi (MenPANRB) Yuddy Chrisnandi lewat akun Twitter @yuddychrisnandi sepert dilihat khatulistiwaonline, Jumat (11/11/2016).
“Usai beramah-tamah selepas jumatan, Wapres makan siang bersama para ulama di kantin masjid Kebon Sirih, menunya masakan Minang,” sambung Yuddy.
Dalam dua foto yang diunggah Yuddy, JK nampak mengenakan kemeja batik lengan panjang warna biru dan peci warna hitam. Dia makan di atas meja dengan menu masakan Minang bersama sejumlah ulama, di antaranya Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin.
Belum diketahui apa yang dibahas Wapres JK bersama para ulama dalam pertemuan itu. (HAR)
JAKARTA, khatulistiwaonline.com
Dalam safari militer Presiden Joko Widodo, Korps Marinir mendapat banyak pujian. Selain memastikan soal loyalitas, Jokowi meminta agar Marinir menghadapi pihak-pihak yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa.
“Prajurit Korps Marinir adalah prajurit TNI yang disegani, yang selalu akan hadir di setiap ladang pertempuran di seluruh pelosok nusantara demi keutuhan NKRI,” ungkap Jokowi dalam sambutannya di Mako Marinir, Cilandak, Jakarta Selatan, Jumat (11/11/2016).
Tah hanya itu, Jokowi memuji Marinir sebagai pasukan yang selalu mendapat apresiasi dari negara-negara sahabat. Terutama ketika bertugas sebagai pasukan perdamaian dunia.
“Kita tahu loyalitas Korps Marinir pada rakyat, pada bangsa, pada negara, tidak perlu diragukan lagi,” kata dia,
Jokowi pun memberi perintah khusus kepada para prajurit korps baret ungu itu. Ia meminta agar Marinir dapat mengerahkan seluruh kekuatannya untuk memastikan kedamaian di NKRI.
“Sebagai panglima tertinggi TNI, saya memerintahkan kepada perwira dan prajurit Marinir untuk menjadi yang terdepan dalam menghadapi setiap kekuatan, yang ingin mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa,” perintah Jokowi.
“Sebagai tentara nasional, prajurit Korps Marinir harus menjadi kekuatan perekat kemajemukan dan pantang menyerah dalam menjaga NKRI,” imbuhnya.
Dalam kesempatan itu, Jokowi mengatakan dirinya mengingatkan untuk seluruh prajurit TNI untuk memegang teguh Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Serta untuk selalu setia kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta menjaga Bhinneka Tunggal Ika.
“Selalu membela ideologi negara serta Pancasila. Tetaplah sebagai benteng negara dan bangsa Indonesia,” tandas Jokowi.
Seperti diketahui Jokowi tengah melakukan safari militer dalam dua hari terakhir. Setelah dari Kopassus kemarin, Kamis (10/11), hari ini Jokowi bertandang ke Mako Brimob dan Mako Marinir. Di lokasi terakhir, tampak Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menemani. (RIF)
JAKARTA, khatulistiwaonline.com
Presiden Joko Widodo (Jokowi) ditanya perwakilan pimpinan pondok pesantren dari Jawa Barat dan Banten tentang alasannya tidak menemui pendemo pada 4 November lalu. Apa jawaban Jokowi?
Juru Bicara Presiden Johan Budi SP mengatakan dalam pertemuan itu banyak para ulama pimpinan pondok pesantren yang memberi masukan dan pertanyaan. Terutama terkait aksi yang dikenal dengan istilah 411 itu.
“Tadi banyak yang beri masukan dan juga bertanya, terutama tanggal 4 ke mana Presiden? Itu jadi pertanyaan banyak orang. Ada yang kemudian mempersepsikan ‘tidak berani menemui pendemo’ atau ada yang sebut ‘melarikan diri dari rakyatnya’,” kata Johan Budi kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (10/11/2016).
Semua masukan dan pertanyaan itu direspons langsung oleh Jokowi. Terkait dengan pertanyaan ‘ke mana Presiden saat aksi unjuk rasa tersebut?’, Jokowi pun menanggapinya.
“Tadi Presiden menyatakan bahkan hari Jumat (4/11) kemarin itu beliau malah ingin dekat dengan rakyatnya. Ingin ikut salat Jumat di Istiqlal minggu lalu. Dan disampaikan itu. Artinya saya bukannya tidak mau itu, tetapi aturan protokoler, aturan keamanan. Posisinya kan Presiden simbol negara, sehingga disarankan oleh pembantu-pembantu beliau, Kapolri, Panglima TNI, BIN dan menteri terkait untuk tidak ke sana. Demi keamanan dari Presiden sendiri,” jelas Johan.
“Ini kan simbol negara yang punya aturan protokoler juga. Tadi disebutkan begitu. Artinya Jumat (4/11) itu Presiden ingin dekat dengan masyarakat,” tambah Johan.
Johan juga menjelaskan, pada hari itu, Jokowi juga melakukan kunjungan kerja ke kawasan Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng.
“Itu bukan mengecilkan arti unjuk rasa, bukan. Meski ada hal yang ini, pekerjaan kan tetep harus dilakukan,” kata Johan. (HAR)