JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Delapan orang diperiksa oleh polisi, termasuk Rachmawati Soekarnoputri, Ratna Sarumpaet dan Ahmad Dhani. Tetapi, Presiden Jokowi menyebut penangkapan itu tak terkait dengan aksi damai di Monas.
“Tolong dipilah, ada yang Monas yang nanti doa bersama dan ada yang DPR, dan ada yang lainnya,” ujar Jokowi di Stadion Utama GBK, Senayan, Jakarta, Jumat (2/12/2016).
Jokowi meminta Kapolri untuk menjelaskan detail penangkapan 8 orang itu. Dia sering menyatakan, tak akan intervensi masalah hukum.
Jokowi juga berharap aksi di Monas berlangsung super damai sesuai dengan komitmen yang telah disepakati bersama. Aparat juga diminta untuk menjaga agar suasana aman.
Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar di Monas sebelumnya mengatakan ada 8 orang dijemput penyidik Polda Metro Jaya pagi ini. Saat ini, 8 orang ini masih diperiksa. “Ada sejumlah yang diamankan Polda dan masih dalam pemeriksaan,” kata Boy. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) akan melaksanakan salat Jumat di Istana Negara. JK juga memantau aksi 2 Desember dari layar kaca sambil bekerja.
“Memantau 212 lewat TV di kantor sambil menyelesaikan kerjaan,” ujar juru bicara JK, Husain Abdullah kepada khatulistiwaonline, Jumat (2/12/2016).
Husain mengatakan, Wapres JK juga akan melaksanakan salat Jumat di Istana Negara. Husain membantah kabar burung yang menyatakan JK akan salat Jumat di kawasan Monas bersama peserta aksi damai.
“Pak JK akan melaksanakan salat di Istana,” ucapnya.
Sedangkan situasi di kawasan Monas hingga pukul 10.00 WIB, massa telah memadati lokasi aksi damai. Massa juga terus berdatangan ke lokasi.
Sejumlah petugas kepolisian juga mengawal aksi ini. Kondisi di lokasi aksi damai masih kondusif. (RIF)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Presiden Joko Widodo berharap aksi 2 Desember di Monas, Jakarta Pusat berlangsung damai. Peserta diminta menjaga kesepakatan awal soal aksi super damai.
“Ya sesuai komitmen bersama yang sudah dilajukan saya kira yang katanya aksi super damai. Super loh ya,” kata Jokowi usai meninjau pembangunan arena Asian Games di Stadion GBK, Senayan, Jakarta, Jumat (2/12/2016).
Jokowi belum memastikan ikut tidaknya dia salat Jumat di Monas. Jokowi hanya berpesan kepada aparat gabungan Polri dan TNI agar menjaga suasana aman.
“Jaga agar semua berjalan aman,” kata Jokowi.
Aksi damai 2 Desember sudah berlangsung di Monas yang akan diisi zikir, tausiah, doa dan salat Jumat bersama. Sambutan sejumlah pihak sudah disampaikan. Saat ini masih ada massa yang melakukan longmarch ke Monas. (MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Kejaksaan Agung menyatakan dugaan kasus penistaan agama yang melibatkan Basuki Tjahaja Purnama dilanjutkan ke penuntutan. Namun Kejagung tidak menahan Ahok, ada lima alasan yang memperkuat.
“Memang terhadap tersangka Ir. Basuki Tjahaja Purnama ini tidak dilakukan penahanan. Alasannya adalah bahwa penyidik sudah melakukan pencekalan dan sampai saat ini,” kata Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung M Rum, dalam konferensi pers di kantor Kejagung, Jl Hasanuddin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (1/12/2016).
Pertimbangan kedua menyangkut SOP. “Yang kedua sesuai SOP yang ada di kita apabila penyidik tidak melakukan penahanan kita juga tidak melakukan penahanan,” kata M Rum.
Berikutnya adalah pertimbangan dari para peneliti yang menyimpulkan tak perlu dilakukan penahanan.
“Ketiga pendapat tim peneliti menyatakan bahwa tidak dilakukan penahanan. Selanjutnya bahwa tersangka ini setiap dipanggil datang,” kata M Rum.
Nah pertimbangan terakhir menyangkut dakwaan yang ditujukan kepada ahok. “Dan yang terakhir dakwaan kita nanti kita susun secara alternatif. Yang pertama pasal 156 a dan yang kedua pasal 156 atau sebaliknya. Jadi karena dakwaan ini disusun secara alternatif kita belum tahu mana yang terbukti, apakah pasal 156 yang yang ancaman hukumannya 4 tahun atau pasal 156 a yang ancaman hukumannya 5 tahun,” terang M Rum.
Kejagung juga mendengarkan aspirasi masyarakat yang sehingga berkas perkara ini sudah lengkap dalam waktu cepat. “Sehingga berkas perkara ini sejak awal penelitian kita percepat. Artinya kita minimalkan waktunya tapi kita percepat kinerjanya. Sehingga hari kemarin perkara itu sudah P 21,” pungkasnya. (ADI)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Ketua KPK Agus Rahardjo kembali menegaskan e-SPDP akan segera diresmikan. Dengan demikian, penanganan kasus di kejaksaan dan kepolisian akan dapat terpantau dengan baik.
“Dalam mencegah dan menindak tindak pidana korupsi, koordinasi KPK, Polri dan Kejaksaan jadi prioritas. Segera akan diresmikan e-SPDP, di-online-kan,” kata Agus dalam acara Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) di Balai Kartini, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kamis (1/12/2016).
e-SPDP merupakan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang diterapkan secara online. Apabila Polri menangani suatu perkara korupsi, maka KPK dan Kejaksaan Agung akan mendapatkan SPDP tersebut sehingga terpantau bagaimana perkembangan kasus tersebut.
Hal ini juga berlaku apabila Kejaksaan Agung menangani suatu perkara maka KPK dan Polri juga mendapatkan SPDP itu. Begitu pun sebaliknya.
“Nanti pimpinan bergilir dari Deputi KPK, Bareskrim dan Jampidsus. Jadi apabila Kejari Kabupaten A dilanjutkan penyelidikan ke penyidikan apa sudah? Berapa lama mandek? Kenapa itu? Nanti dimonitor dari Jakarta sehingga penindakan korupsi bisa lebih baik dibanding yang lalu,” kata Agus.
Agus mengatakan e-SPDP merupakan hasil kerja sama dengan Polri, Kejaksaan, dan Deputi Penindakan KPK. Dia mengatakan e-SPDP menjadi perangkat penting untuk mengawasi alur dari setiap kasus tindak pidana korupsi, sehingga KPK mampu memastikan tahapan pidana korupsi berjalan sesuai dengan prosedur. (MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Selain zikir dan doa bersama oleh GNPF-MUI, 2 Desember nanti massa buruh rencananya akan melakukan unjuk rasa menuntut revisi PP 78/2015. Polisi pun berharap unjuk rasa tersebut diundur.
“Saya minta buruh kalau bisa turun lain hari. Insya Allah hari ini kalau memang bisa mereka akan berkomunikasi dengan teman-temannya untuk mundur tidak di hari itu,” kata Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Mochamad Iriawan di Halaman Silang Monas Sisi Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (1/12/2016).
Iriawan menyatakan dirinya sudah bertemu dengan pimpinan massa buruh. Ia juga menyatakan bahwa pimpinan buruh akan berkomunikasi dengan buruh lainnya terkait penundaan unjuk rasa.
“Untuk massa buruh saya sudah ketemu dengan beberapa pimpinan buruh. Mereka menyampaikan hari ini bahwa akan dikomunikasikan kembali,” jelasnya.
Dirinya menilai unjuk rasa yang digelar buruh berlainan dengan kegiatan zikir dan doa bersama yang digelar GNPF MUI. “Beda agendanya yang ini zikiri doa sementara buruh menyampaikan tuntutan PP 78/2015,” ungkapnya.
Sebelumnya diberitakan, KSPI akan menggelar demonstrasi di depan Istana Negara pada 2 Desember. Namun, Iriawan memastikan demonstrasi yang direncanakan KSPI itu tak akan digelar di depan Istana Negara melainkan di depan Balai Kota DKI. Namun Iriawan tetap berharap massa buruh bisa mengurungkan niat untuk berdemo pada 2 Desember. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Polda Metro Jaya melakukan persiapan untuk menghadapi aksi Damai di Monas pada 2 Desember besok. Saat ini, personel melakukan tactical floor game (TFG) sebagai kesiapan dalam pengamanan aksi tersebut.
“Ini sebagai kesiapan anggota di lapangan supaya nanti tahu di mana posisinya, sama siapa dan harus berbuat apa dalam rangwa mengawal doa bersama ini,” jelas Kabid Humas Polda Metro Jay Kombes RP Argo Yuwono kepada khatulistiwaonline, Kamis (1/12/2016).
Dalam TFG ini, anggota bisa mengetahui pemetaan titik kumpul massa, penempatan sarana dan prasarana, letak pintu masuk hingga rute massa.
“Nanti setiap pos masing-masing ada perwiranya di lapangan yang memberikan arahan serta petunjuk,” imbuhnya.
Argo menambahkan, pihaknya saat ini belum menempatkan sarana dan prasarana untuk aksi di lapangan. Polisi dan panitia Gerakan Nasional Pengawal Fatwa-Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) akan melakukan rapat koordinasi kembali.
“Nanti dirapatkan lagi,” pungkasnya.(RIF)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengadakan seminar dalam rangka HUT ke-45 Korpri. Seminar mengambil tema ‘Korpri, Birokrasi dan Pemberantasan Pungli’.
Menpan RB Asman Abnur dalam sambutannya mengatakan Korpri sebagai organisasi profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) harus mendukung Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli). Apalagi Presiden Joko Widodo sudah memberikan perhatian khusus pada pemberantasan pungli.
“Korpri sebagai organisasi profesi pegawai ASN harus mendukung sikap tegas Presiden memberantas pungli,” kata Asman kepada para anggota Korpri di kantornya, Jalan Sudirman, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (30/11/2016).
“Pemberantasan pungli harus dilakukan secara sistemik dan masif,” lanjutnya.
Asman menjelaskan, kementeriannya sudah bekerja sama dengan Kantor Staf Kepresidenan. Kerja sama tersebut untuk mendapatkan laporan keluhan dari berbagai daerah. Asman menginginkan semua ASN bisa cepat merespons keluhan masyarakat.
“Menpan RB bekerja sama dengan Kantor Staf Kepresidenan untuk sistem lapor. Banyak laporan dari berbagai daerah. Nanti kita akan tingkatkan lagi, supaya keluhan masyarakat bisa direspons dengan cepat,” ucap Asman.
“Saya imbau, mari kita lakukan perubahan dari dalam diri. Tidak usah menunggu instruksi membuat inovasi untuk berubah,” lanjutnya.
Sementara, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menjanjikan akan ada sistem penggajian yang lebih adil untuk menghindari pungli. Selain itu, jaminan perlindungan kepada para pekerja akan ditingkatkan.
“Upaya sudah dibuat pemerintah untuk membangun pemerintahan yang antikorupsi dan antipungli. Langkah strategis, meningkat kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN). Penggajian akan lebih adil. Kepada ASN, ada tunjangan kinerja tiap bulan yang besarnya tergantung reformasi birokrasi tiap lembaga. Ada juga tunjangan kerja individu. Ada juga tunjangan kinerja tertentu,” ujar Mardiasmo.
“Juga diberikan jaminan perlindungan berupa jaminan kesehatan, jaminan kematian, dan jaminan kecelakaan kerja. Semua itu diharapkan mendorong kinerja lebih baik pada publik,” lanjutnya.
Selain itu, tunjangan pensiun dan hari tua akan ditambah oleh pemerintah. Penambahan tersebut sebagai penghargaan untuk para ASN selama mengabdi pada publik.
“Yang juga jadi komitmen pemerintah yaitu saat dana pensiun dan hari tua. Diberikan sebagai penghargaan atas pengabdian kepada publik. Sekarang (dana pensiun dan hari tua) masih sangat kecil bila dibandingkan gaji saat masih aktif. Ke depan akan lebih layak,” tutupnya. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Polda Metro Jaya siap menjalankan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang telah direvisi. Polda Metro Jaya mengimbau agar masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial.
“Intinya apa yang dilakukan di medsos harus hari-hati jangan sampai terjebak, jangan sampai melukai orang, hati-hati karena ada rambu-rambu yang mengaturnya,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes RP Argo Yuwono kepada wartawan di Jakarta, Rabu (30/11/2016).
Argo juga mengimbau pengguna media sosial untuk lebih bijak dalam berinteraksi dan berkomunikasi di dunia maya.
“Intinya dalam kegiatan medsos itu ada rambu yang mengatur, kita jangan mudah memarahi orang, memaki orang di dunia maya,” imbuhnya.
UU ITE yang baru disahkan pada 27 Oktober 2016 dan mulai berlaku sejak 28 November 2016. Ada 7 poin perubahan dalam UU ITE baru tersebut.
Beberapa perubahan penting adalah, tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik dalam ITE (Pasal 27 ayat 3) merupakan delik aduan, bukan lagi masuk dalam delik umum, sehingga orang yang merasa dirugikan sendiri yang harus melapor.
Perubahan lainnya yakni ancaman hukuman dalam pasal 27 tentang pencemaran nama baik turun dari paling lama 6 tahun penjara menjadi 4 tahun penjara dan denda dari Rp 1 miliar menjadi Rp 750 juta. (RIF)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan pelimpahan kasus dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) merupakan sebuah proses hukum yang normal. Dengan dilimpahkannya berkas ke Kejagung, maka Ahok akan segera menjalani proses persidangan.
“Memang itu kan prosedur hukum,” kata JK saat ditemui di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta, Rabu (30/11/2016).
“Artinya akan masuk pengadilan,” tambah JK.
Dikatakan JK, pelimpahan berkas tersebut merupakan hal yang biasa dalam proses hukum.
Pihak Kejaksaan Agung sendiri menyatakan berkas perkara kasus dugaan penistaan agama yang menjerat Ahok telah lengkap. Ahok nantinyta akan disidang di Pengadilan Jakarta Utara.
Kapolri Jenderal Tito Karnavian sebelumnya mengatakan setelah berkas penyidikan dinyatakan lengkap, maka Polri segera melakukan pelimpahan tahap kedua. Setelahnya berkas akan dilimpahkan ke penuntutan untuk segera disidangkan.
“Insya Allah juga mudah-mudahan tidak ada halangan bisa dilaksanakan tahap kedua pada minggu ini mudah-mudahan sekali lagi tanpa mendahului Allah SWT sehngga tersangka Basuki T Purnama berikut barang buktinya akan kami serahkan kejaksaan,” kata Tito dalam jumpa pers di kantor MUI, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Senin (28/11). (MAD)