JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengeluhkan pembahasan Raperda reklamasi yang terus ditunda. Penundaan diduga terkait polemik kontribusi tambahan 15 persen yang ditolak DPRD DKI.

Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana (Lulung) mengaku siap kembali membahas Raperda tersebut. Lulung memberikan syarat Pemprov dapat menjelaskan dasar hukum yang jelas mengenai tambahan kontribusi tersebut.

“Kalau kontribusi itu Pak Djarot harus melapor ke pemerintah pusat, ada regulasinya nggak? Kita kan pengin juga pendapatan dari lain-lain untuk memperkaya PAD (pendapatan asli daerah),” kata Lulung di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (15/9/2017).

Lulung menampik dituding menolak soal tambahan kontribusi tersebut. Dia mengatakan pembahasan mengenai kontribusi akan dilakukan saat rapat mengenai pembahasan Raperda kembali dilakukan.

“Soal menolak dan tidak menolak kita belum bahas hari ini. Kalau memang mau dibahas lagi kita tunggu moratorium. Moratorium yang dari 3 kementerian. Kemudian Pak Djarot membuat surat ke DPRD kalau itu mau dibahas kembali,” jelasnya.

Lulung juga enggan disebut main-main terkait pembahasan Raperda tersebut. Ia mengatakan dirinya tengah bekerja keras untuk menyelesaikan beberapa Raperda lainnya.

“Main-main apa lagi coba sekarang, normatif itu. Kan saya nih yang pegang bola di Perda, saya dan bang Taufik. Ini main apalagi, kita sekarang sudah 4-5 Perda yang akan kita selesaikan, hebatkan,” terangya.

Sebelumnya, Djarot heran pembahasan Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) serta Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTTKS Pantura) selalu dihindari oleh DPRD. Padahal para pengembang, menurut Djarot, setuju dengan kontribusi 15 persen tersebut.

“Saya nggak tahu, orang pengembangnya mau. Dan sebagian sudah bersedia untuk berkontribusi. Kok aneh? Ada apa DPRD nggak mau. Ada apa DPRD kemudian ini masuk ke Pergub,” jelas Djarot, Kamis (14/9).

Djarot saat ini masih menunggu surat dari pemerintah pusat untuk kembali mengusulkan dibahasnya Raperda tersebut di DPRD. Dia tidak ingin pasal mengenai kontribusi tambahan tetap ada.

“Kami menunggu surat dari pemerintah pusat. Jawaban dari pemerintah pusat, Kementerian Lingkungan Hidup. Kalau sudah ada jawaban baru kami ajukan,” paparnya. (NGO)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Anggota Pansus Hak Angket untuk KPK di DPR Eddy Kusuma Wijaya mengatakan banyaknya informasi baru yang masuk membuat kendala Pansus untuk menyelesaikan tugas tanggal 28 September. Ia juga menuturkan pemanggilan KPK ke Pansus Angket masih diperlukan.

“Sekarang masih banyak informasi-informasi baru yang masuk. Nah ini yang akan menjadi kendala kita untuk segera selesai di tanggal 28 (September) ini, karena laporan masih banyak yang masuk,” ujar Eddy di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (14/9/2017).

Eddy menyampaikan, belum dibicarakan kepada anggota Pansus soal perpanjangan waktu. Menurutnya, Pansus angket belum mengadakan rapat internal soal itu.

“Belum sih, masih di Pansus jadi Pansus belum ada rapat internal untuk keputusan itu (perpanjangan waktu),” kata anggota Fraksi PDIP itu.

Selain itu, Eddy menekankan KPK masih diperlukan untuk dipanggil ke Pansus Angket. Karena menurutnya, apa yang disampaikan di Komisi III masih belum semua temuan Pansus.

“Perlu, itu kan prosedur, karena apa yang kemarin kita bahas di Komisi III itu bukan persoalan temuan kita di Pansus. Hanya saja karena banyak anggota kemudian ada sebagian kecil berkaitan dengan tugas, kemudian sudah disampaikan ke Komisi III,” jelas dia. (MAD)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Calon hakim agung kamar militer Kolonel (Chk) Hidayat Manao mendapat banyak pertanyaan saat uji kepatutan dan kelayakan di Komisi III DPR. Salah satu pertanyaan soal tradisi ‘siap salah’ di dunia militer.

“Kalau saya dengar, ini ada ‘siap salah’. Bagaimana nanti kalau perkara?” tanya seorang anggota Komisi III di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (13/9/2017).

Pertanyaan itu tentang kemungkinan intervensi terhadap hakim agung militer. Ini karena hakim agung kamar militer berada di bawah Panglima TNI serta Mahkamah Agung.

“Kalaupun ada intervensi, kami berpegang ke hati nurani,” jawab Manao.

“Sapta Marga pegangan prajurit. Dalam pelaksanaan tugas yudisial, kita pakai hati nurani,” imbuh Manao.

Manao juga bicara soal eksistensi peradilan militer. Menurutnya, peradilan militer masih dapat melaksanakan tugas kehakiman.

Selain itu, dia juga bicara soal UU Peradilan Militer. Menurutnya, UU ini sudah harus direvisi.

“Karena umurnya sudah 20 tahun,” kata Manao. (NGO)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Komisi III DPR hari ini menggelar rapat dengan KPK. Menariknya, rapat rutin antar-mitra kerja ini diisi oleh banyak personel anggota Pansus Angket KPK di DPR.

Rapat dengar pendapat Komisi III dan KPK digelar di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/9/2017). Hadir Ketua KPK Agus Rahardjo dan 3 wakilnya.

Rapat Komisi III dengan KPK cukup menarik perhatian. Sebab, kehadiran pimpinan KPK di DPR memang tengah dinantikan. Ini terkait permintaan Pansus Angket KPK yang ingin memintai keterangan Agus dkk. Namun pimpinan KPK masih tidak mau memenuhi undangan pansus angket. Alasannya karena masih menunggu putusan Mahkamah Konstitusi soal uji materi UU MD3. Ini terkait apakah hak angket KPK oleh DPR sah.

Rapat rutin Komisi III DPR dengan KPK tampaknya dimanfaatkan oleh pansus angket. Sejumlah anggota pansus yang bukan anggota Komisi III kemudian diperbantukan dari fraksinya.

Sebut saja seperti Misbakhun. Politikus Golkar itu sebenarnya adalah anggota Komisi XI, namun dia ikut dalam rapat Komisi III dengan KPK. Kemudian dari Fraksi Golkar yang diperbantukan lainnya adalah John Kennedy Aziz yang sebenarnya merupakan anggota Komisi VIII.

“Saudara Kahar Muzakir diganti John Aziz,” ujar Wakil Ketua Komisi III Benny K Harman saat membuka rapat.

Dengan demikian, lengkap sudah anggota pansus angket KPK dari fraksi Golkar di rapat Komisi III ini. Sebab Agun Gunandjar, Bambang Soesatyo, dan Adies Kadir memang merupakan personel pansus di Komisi III.

Selain dari fraksi Golkar, juga ada anggota Pansus angket KPK yang bukan dari Komisi III hadir pada rapat dengan KPK. Yakni Arteria Dahlan (Komisi II) dari Fraksi PDIP.

Arteria melengkapi Junimart Girsang Masinton Pasaribu yang merupakan personel pansus angket KPK dari Komisi III. Perubahan komposisi anggota Komisi III saat rapat dengan KPK cukup mencolok. Pasalnya pada rapat Komisi III dengan Jaksa Agung HM Prasetyo pagi tadi, belum ada perubahan anggota yang datang dari personel pansus.

Rapat antara KPK dan Komisi III kali ini juga agak sedikit berbeda dari biasanya. Seluruh jajaran KPK diminta memperkenalkan diri.

“Perkenalan ini bukan sekadar kami ingin mengenal dan tahu, tapi penting bagi kami karena kami ingin mengetahui secara pasti tentang kehadiran pejabat negara dalam pemberantasan korupsi,” ujar Agun yang merupakan Ketua Pansus Angket KPK itu. (NGO)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Komisi Yudisial (KY) seolah kecolongan soal banyaknya OTT para hakim oleh KPK. Eks Ketua KY periode 2010-2013, Eman Suparman, menganggap KY yang sekarang adem ayem sehingga banyak hakim nakal.

“Kalau KY nya saja adem ayem terus maka wajar saja banyak hakim nakal. Tidak ada yang menakut-nakuti,” ujar Eman, saat dihubungi khatulistiwaonline, Jumat (8/9/2017).

Eman mengatakan, peran Mahkamah Agung (MA) sangat diperlukan untuk menindak para hakim nakal. Namun Eman memaklumi jika MA kurang greget dengan para hakimnya.

“Kalau MA kurang galak, ya semua pasti tahu. Mereka kan internal. Sedangkan KY ini kan pengawas eksternal, kalau kurang gereget kan aneh. Makanya semangat kritis KY ini harus digaungkan lagi,” ucap Eman.

Dia menambahkan, seharusnya KY dan MA saling membantu dalam melakukan pengawsan. Jika itu terjadi maka peradilan yang bersih bebas korupsi bisa terjadi.

“Jadi KY ini harusnya melengkapi apa yang tidak bisa dilakukan MA. Kalau KY kayak gini ya kinerja pengadilan, gini-gini saja,” ucapnya.

Sebelumnya KPK menangkap hakim Tipikor Bengkulu, Dewi Suryana terkait dugaan suap. Di tahun 2016 lalu, Hakim Tindak Pidana Korupsi Bengkulu Janner Purba dan Toton juga ditangkap KPK karena menerima suap atas kasus penyalahgunaan honor dewan pembina RSUD M Yunus di Bengkulu.

Selain hakim, KPK Juga banyak menangkap panitera pengadilan, yang terakhir adalah panitera PN Jakarta Selatan bernama Tarmizi. Dalam catatan KY, pada 2016 saja ada 28 aparat pengadilan yang terkena OTT KPK. Mereka terdiri atas hakim, panitera, dan pegawai lainnya. (MAD)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Tak hanya akan mengatur soal RUU Penyadapan, DPR akan melakukan focus group discussion (FGD) untuk mensosialisasikan revisi UU KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian. Ketiga UU ini masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) di DPR.

“Revisi itu ada dalam Prolegnas 2015-2019. Komisi III menyadari tak mungkin ini diselesaikan di masa DPR ini karena tak mungkin harus ada sesuatu yang bisa diwariskan untuk DPR yang akan datang,” ujar Anggota Komisi III DPR Arsul Sani saat dihubungi, Kamis (7/9/2017).

DPR dalam waktu dekat akan mensosialisasikan ketiga revisi UU ini ke kampus-kampus. Namun, Arsul belum bisa memastikan apakah ketiga UU ini akan dimasukkan ke dalam Prolegnas prioritas.

“Ini salah satunya dengan menggelindingkan diskursus revisi ini dengan FGD. Ibaratnya, kalau nggak bisa diselesaikan sekarang, maka carry over Prolegnas. Jadi, kalau tak terselesaikan, tak bisa didorong ke prioritas,” tutur Arsul.

Arsul menuturkan, ada kemungkinan ketiga UU ini akan dilanjutkan pembahasannya di periode selanjutnya (2019-2024). Salah satu tujuan FGD untuk memberikan pandangan bagi anggota DPR yang baru guna merevisi UU KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian.

“Jadi diharapkan anggota DPR mendatang sudah menerima barang yang setengah matang,” paparnya. (NGO)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Sejumlah ormas rencananya akan melakukan aksi di depan kedutaan besar Myanmar. Jelang aksi tersebut kedubes Myanmar dikelilingi oleh kawat berduri dan dijaga polisi bersenjata lengkap serta kendaraan taktis water cannon.

pantauan khatulistiwaonline di depan Kedubes Myanmar Rabu (6/9/2017) kawat berduri sudah dipasang sejak pukul 09.00 WIB. Terlihat lima unit water cannon berada di depan pintu masuk Kedubes Myanmar.

Selain water cannon, ada juga tiga unit baracuda yang disiagakan di samping lampu merah Jalan Agus Salim. Sejumlah polisi tampak melakukan penjagaan di sekitar Kedubes Myanmar.

Sementara ini jalan imam Bonjol menuju jalan Agus Salim ditutupi kawat berduri. Polisi lalu lintas mengarahkan warga yang tidak tahu kalau jalan Agus Salim ditutup.

Sebagaimana diketahui sejumlah ormas berencana menggelar aksi solidaritas membela Rohingya di depan Kedutaan Besar (Kedubes) Myanmar. Polisi memperkirakan akan ada 10.000 orang yang ikut aksi tersebut.

“Dalam surat pemberitahuan itu, penanggung jawab aksi memperkirakan akan ada 10.000 orang yang akan mengikuti aksi tersebut,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono saat dihubungi, Selasa (5/9). (DON)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Setelah melakukan kunjungan ke Myanmar, Menlu Retno Marsudi bertolak ke Bangladesh. Retno bertemu dengan Menlu Bangladesh Mahood Ali.

“Pertemuan membahas rencana bantuan kemanusiaan Indonesia untuk pengungsi Rakhine State di Bangladesh,” demikian pernyataan pers dari Kemlu, Selasa (5/9/2017).

Pertemuan bilateral dilakukan saat Bangladesh masih dalam libur panjang hari raya Idul Adha.

Untuk diketahui, etnis Rohingya terusir dari tempat tinggal mereka di Rakhine State, Myanmar. Peristiwa memilukan ini terjadi pasca-insiden pembunuhan 11 aparat Myanmar oleh kelompok militan yang ada di Rakhine.

Dunia mengecam aksi aparat Myanmar yang melakukan ‘serangan balik’ sehingga etnis Rohingya terusir. Retno bertolak ke Myanmar untuk bertemu dengan pihak militer dan pemerintah untuk mengakhiri krisis ini. (NGO)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi bertolak dari Yangoon menuju Naypyidaw, Myanmar. Retno akan membahas sejumlah hal berkaitan dengan kondisi etnis Rohingya di Rakhine, Myanmar.

Dalam video yang diterima detikcom pagi ini, Retno mengatakan akan bertemu dengan Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar. Dalam pertemuan yang akan digelar di Naypyidaw itu, dia akan menekankan soal pentingnya keamanan dan stabilitas di Rakhine.

“Pertama dengan Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar, di mana antara lain saya akan menekankan isu keamanan dan stabilitas di Rakhine State,” kata Retno, Senin (4/9/2017).

Setelah itu, Retno juga dijadwalkan bertemu dengan State Counsellor Daw Aung San Suu Kyi yang juga sekaligus pimpinan Myanmar. Retno akan menyampaikan sejumlah usulan dari pemerintah Indonesia terkait perlindungan bagi semua warga yang ada di Rakhine.

“Di antaranya Indonesia akan menyampaikan beberapa proposal, dan termasuk di antaranya untuk melakukan proteksi kepada semua warga yang tinggal di Rakhine State,” tuturnya.

Terakhir, Retno berencana untuk menemui sejumlah menteri pemerintahan Myanmar. Dia akan membahas secara detail mengenai bantuan kemanusiaan yang akan diberikan oleh Indonesia terhadap etnis Rohingya dalam pertemuan tersebut.

“Saya akan melakukan pertemuan dengan national security advisor dengan Menteri Luar Negeri dan juga dengan menteri pada kantor presiden di mana saya akan membahas secara detail proposal yang disampaikan oleh Indonesia termasuk di antaranya bagaimana Indonesia akan memberikan bantuan kemanusiaan kepada Rakhine State,” pungkas Retno. (NGO)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Satgas Garuda Bhayangkara Formed Police Units (FPU) 9 Indonesia, yang bertugas di Sudan, turut merayakan Idul Adha. Mereka membagikan ratusan hewan kurban kepada para pengungsi di El-Fasher, Darfur, Sudan.

Rangkaian peringatan Idul Adha dimulai dengan salat Id di Lapangan Kamp Garuda yang dipimpin Imam Ustaz Bripka Zairu dan Khatib Ustaz Brigadir Lalu Supriyadi pada 1 September 2017 pukul 07.30 waktu setempat. Pelaksanaan salat Id berlangsung khidmat.

Kasatgas FPU 9 AKBP Ahmad Arif Sopiyan memaknai semangat kurban yang diimplementasikan ke dalam tugas sehari-hari dalam menjaga misi kemanusiaan di PBB.

“Kami memaknai semangat berkurban itu adalah ikhlas, jujur, dan loyal karena tugas yang diamanahkan kepada kami menuntut itu. Semangat berkurban yang telah dicontohkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail harus diimplementasikan dalam tugas dan kehidupan sehari-hari,” jelas Ahmad.

Makna kurban juga agar menjadikan anggota yang bertugas tetap ikhlas dalam melaksanakan tugas-tugasnya meskipun jauh dari Tanah Air.

“Di sini kita jauh dari keluarga, kegiatan operasional sangat padat, ditambah kondisi cuaca yang sangat ekstrem. Namun, dengan keikhlasan berkurban, apa pun yang dilakukan tidak menjadi beban berat. Kita happy saja,” ungkapnya.

Wujud keikhlasan yang ditunjukkan oleh seluruh personel FPU 9, khususnya yang beragama Islam, adalah menggelar pemotongan hewan kurban di beberapa titik di wilayah Elfasher, Darfur. Tahun ini DKM Masjid At-Taqwa (masjid di Kamp Garuda) berhasil mengumpulkan titipan hewan kurban sebanyak 208 ekor, yang terdiri atas 4 ekor unta, 16 ekor sapi, 3 ekor domba, dan 185 ekor kambing.

“Hewan-hewan kurban ini sebagian besar merupakan titipan dari personel FPU 9 dan keluarganya ditambah titipan dari IPO Indonesia, staf UNAMID, bahkan ada titipan dari pejabat Mabes Polri (Brigjen Agung Makbul selaku Karo Suhluhkum Divkum Mabes Polri),” ungkapnya.

Hewan kurban tersebut didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan di berbagai wilayah, seperti masyarakat sekitar Super Camp, IDP’S Camp, pesantren, dan panti asuhan di kawasan El-Fasher, Darfur, Sudan.

“Ini pengalaman baru bagi kami menyelenggarakan pemotongan hewan kurban di negeri orang. Ternyata cukup unik dan banyak sekali tantangan yang harus kami hadapi selaku panitia,” ujar AKP Agung Pranajaya, SIK, selaku Ketua DKM Masjid At-Taqwa sekaligus ketua panitia Idul Adha.

Berbeda dengan di Indonesia, menurut Agung, pelaksanaan pemotongan hewan kurban di Darfur ini memiliki tantangan tersendiri.

“Mulai proses pemilihan dan pembelian hewan kurban, pencarian tempat untuk penyembelihan, sampai pada proses pengangkutan ke beberapa titik penyembelihan yang harus dilakukan sebelum hari raya tiba, semuanya penuh tantangan,” imbuhnya. (DON)