JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menyatakan penetapan tersangka Setya Novanto di kasus korupsi e-KTP oleh KPK tidak sah. Putusan ini menjadikan momentum untuk KPK supaya mengevaluasi kinerjanya.

Anggota Pansus Angket KPK, Henry Yosodiningrat, berpendapat, putusan ini harus dijadikan bahan evaluasi oleh KPK. Dia mengatakan, bukan sekali ini saja KPK kalah dalam praperadilan terutama dalam penetapan tersangka.

“Ini itu bukan bicara menang atau kalah, kalau ditanya yang menang ya ini keadilan yang menang. Tapi putusan ini harus dijadikan KPK sebagai instropeksi,” ucap Henry saat diwawancara khatulistiwaonline, Jumat (29/9/2017).

Dia juga meminta kepada para pihak untuk menghormati keputusan hakim. Seperti diketahui, sidang praperadilan Setya Novanto dipimpin hakim Cepi Iskandar.

“Saya ini bukan anti-KPK, tapi inilah putusan hakim, harus dihormati. Sebagai warga yang baik apalagi sebagai pimpinan negara juga harus berikan statement yang menyejukkan dan jangan mendiskreditkan hakim,” ujarnya.

Henry juga mengingatkan kepada KPK dan penegak hukum lainnya untuk hati-hati dalam menetapkan tersangka. Dia menjelaskan, penetapan tersangka harus dilakukan dengan cermat supaya hak-hak calon tersangka tidak dilanggar.

“Ini harus dijadikan pelajar supaya lebih cermat, jadi dulu tuh saya bilang KPK jangan netapin tersangka seenak ‘udelnya’ begitu. Intinya begini ya, kita tetap dukung penegakan hukum tapi begitu ada kesalahan kita jangan tutup mata, jadikan ini bahan instropeksi,” ucap Henry menutup perbincangan. (DON)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Polisi memastikan pengamanan untuk aksi 299 di depan gedung DPR humanis. Salah satunya dengan mengerahkan pasukan polisi bersorban dan polwan berhijab.

“Ada anggota kami yang menggunakan hijab, ada beberapa hal yang kami lakukan secara humanis,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono di gedung DPR, Senayan, Jumat (29/9/2017).

Pantauan khatulistiwaonline, nampak jajaran polisi mengenakan sorban dan peci berwarna putih. Mereka sudah menggelar apel untuk persiapan pengamanan.

“Yang apel (menggunakan sorban dan peci) dari Brimob Nusantara,” ujar seorang polisi, Bripka Supriyanto dikonfirmasi secara terpisah.

Belum terlihat adanya massa aksi yang mulai datang. Tetapi aparat kepolisian sudah lalu lalang di lokasi. Sementara itu, nampak aparat sedang memasang kawat berduri di depan pagar DPR.

Presidium 212 akan menggelar Aksi 299 usai salat Jumat nanti di depan gedung DPR/MPR. Ada dua tuntutan utama yang akan disampaikan massa yaitu menolak Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas dan menolak kebangkitan PKI.

Slamet menyebut jumlah massa yang akan turun ke jalan sekitar 50 ribu. (NGO)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Jumlah pengungsi Gunung Agung di Bali terus bertambah. Hal ini karena aktivitas vulkanik gunung tersebut terus meningkat.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan jumlah pengung hingga pukul 18.00 WITa mencapai 96.086 jiwa yang terbagi di 430 titik pengungsian. Ia juga mengatakan pergerakan magma mulai mendekati permukaan sehingga peluang terjadinya letusan cukup besar.

“Pergerakan magma mendekati permukaan terus berlangsung. Peluang terjadinya letusan cukup besar. Namun tidak dapat dipastikan kapan akan meletus secara pasti. Jumlah pengungsi terus bertambah. Pengungsi mencapai 96.086 jiwa di 430 titik pengungsian di 9 kabupaten/kota,” ujar Sutopo, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (27/9/2017).

Sutopo mengatakan sebaran pengungsi terbagi di 9 kabupaten/kota, di Kabupaten Badung 15 titik (5.879 jiwa), Kabupaten Bangli 30 titik (5.076 jiwa), Kabupaten Buleleng 26 titik (16.901 jiwa), Kota Denpasar 27 titik (2.539 jiwa), Kabupaten Gianyar 13 titik (1.011 jiwa), Kabupaten Jembrana 29 titik (514 jiwa), Kabupaten Karangasem 100 titik (39.859 jiwa), Kabupaten Klungkung 162 titik (19.456 jiwa), dan Kabupaten Tabanan 27 titik (4.851 jiwa).

“Aktivitas vulkanik masih tetap tinggi. PVMBG melaporkan hingga Rabu siang terpantau 329 kali gempa vulkanik dangkal, 444 kali gempa vulkanik dalam, dan 56 kali gempa tektonik lokal. Secara visual asap kawah bertekanan lemah teramati berwarna putih dengan intensitas tipis dan tinggi 50 meter di atas kawah puncak,” jelasnya.

Menurut Sutopo jumlah gempa pada hari Rabu (27/9), terhitung lebih banyak dari kemarin. Selain itu gempa juga dirasakan meningkat. Sutopo juga mengatakan jumlah pengungsi meningkat akibat masyarakat yang berada di luar zona berbahaya ikut mengungsi.

“Sebab masyarakat tidak tahu posisi sebenarnya dari batas radius yang dilarang. Selain itu juga faktor psikologis akibat bahaya dari meletusnya Gunung Agung,” ujarnya.

“Secara umum kebutuhan dasar pengungsi mencukupi. Partisipasi masyarakat Bali sangat besar membantu pengungsi. Gotong royong, solidaritas dan kekompakan masyarakat menyebabkan penanganan pengungsi terlaksana baik,” sambung Sutopo.

Selain itu BNPB juga memasang lima unit sirene mobile iCast Rapid Deployment Public Notification System (iRADITIF) di sekitar Gunung Agung. Pemasangan sirine ini sebagai sarana peringatan kepasa masyarakat agar segera mengungsi atau menghindar dari bahaya letusan Gunung Agung.

“Sirine ini mampu melayani masyarakat dengan kekuatan bunyi bisa mencapai 2 kilometer. Sirine dibunyikan secara manual oleh petugas jaga yang terhubung pos komando utama di Karangasem. Ada juga rambu-rambu evakuasi yang menginformasikan posisi di lapangan dari radius berbahaya. Rambu tertulis seperti ‘anda saat ini berada di radius 9 km dari puncak kawah Gunung Agung’,” tuturnya.(ADI)

JAKARTA, khatulistiwaonline.com
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu meminta berb-agai pihak tidak berpolemik terkait pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang menyebut ada institusi nonmiliter yang membeli 5.000 pucuk senjata. Panglima TNI juga bicara soal larangan bagi kepolisian untuk memiliki senjata yang bisa menembak peralatan perang TNI.

Ryamizard menuturkan bahwa situasi saat ini dinilainya tidak baik. “Dari awal saya sudah saya sampai-kan, sudahlah, ribut-ribut segala macam. Hubungan antara Kemenhan dan TNI itu sangat dekat,” ujar Ryamizard di Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Selasa (26/9/2017).
Menurut Ryamizard, polemik terkait pernyataan Panglima TNI tersebut harus dihentikan. Sebab, hal itu justru akan menimbulkan pertentangan antar institusi dan berpengaruh pada sektor pertahanan negara.“Kalau seperti ini terus, tidak bersatu, negara bisa pecah sendiri.

Bubar negara ini. Itu perlunya Menhan bicara. Saya bicara bukan hanya asal ngomong begitu,” kata Ryamizard.“Tugas saya bagaimana pertahanan negara ini bagus. Maka saya ajak bela negara, apalagi yang namanya polisi dan tentara, harus. Kalau sudah berhadapan begitu enggak benar, maka saya harus bicara,” ucap mantan Kepala Staf TNI AD itu. Ryamizard pun menegaskan bahwa Badan Intelijen Negara (BIN) memang membeli 500 pucuk senjata api dari PT Pindad.

Dia menunjukkan lampiran berkas dokumen izin pembelian senjata api yang dikirimkan ke Kementerian Pertahanan pada Mei 2017.Selain ditujukan kepada Menteri Pertahanan, surat permohonan itu juga dikirimkan kepada Panglima TNI. “Pembelian ini sudah atas izin Menhan jadi tidak ada masalah. Tinggal masalah komunikasi saja,” kata Ryamizard.

Ryamizard menjelaskan bahwa keputusan untuk menunjukkan dokumen rahasia pembelian senjata itu bukan bermaksud untuk memanaskan situasi saat ini, melainkan memperjelas terkait ramainya polemik soal pembelian senjata.

Sebagai Menteri Pertahanan, Ryamizard merasa bertanggung jawab agar tidak terjadi lagi kesalahan komunikasi antar institusi negara.“Saya sebenarnya sudah malas mau ngomong. Karena sudah terlalu banyak orang yang ngomong dari pemikirannya masing-masing. Padahal yang namanya senjata itu ada aturannya. Ada undang-undangnya,” kata Ryamizard.

“Saya bukan memanas-manasi. Saya memperjelas agar tidak terjadi lagi yang seperti ini. Karena saya menteri pertahanan, maka saya harus ngomong. Menhan itu mengurusi pertahanan negara. Kalau pertahanan negara jelek, itu yang tanggung jawab saya, yang digantung saya kok. Bukan siapa-siapa,” ucap Mantan KSAD itu.Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla enggan menanggapi pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang menjadi polemik. Wapres merasa masalah pembelian senjata api sudah selesai setelah Menko Polhukam Wiranto memberi penjelasan.

“Kalau itu, saya mengikuti saja itu penjelasannya dari Pak Wiranto (Menko Polhukam). Saya kira sudah jelas itu pernyataan Pak Wiranto,” ujar Kalla di kantornya, Jakarta, Selasa (26/9/2017).Ketika ditanya apakah Kalla juga menilai Gatot sedang berpolitik seperti yang dianggap sejumlah pihak, Wapres tidak menjawabnya.Menurut dia, Presiden Joko Widodo yang berhak memberikan penilaian itu. “Itu Presiden yang berhak menilai itu,” ujar Kalla. (DON)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Polri menganggarkan pembelian 15.000 pucuk senjata, termasuk 5.000 dari PT Pindad. Pengadaan senjata ini sudah dibahas bersama dengan Komisi III DPR.

“Sudah tahun Anggaran 2017. Kalau nggak salah sudah jalan,” ujar Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo saat dimintai konfirmasi khatulistiwaonline, Senin (25/9/2017) malam.

Meski begitu, pria yang akrab disapa Bamsoet ini menyebut pembahasan dilakukan secara global. Sebab Komisi III DPR sebagai mitra Polri tidak berhak ikut terlibat dalam masalah teknisnya.

“Kita nggak masuk ke teknis. Tapi ada kok, jadi senjata untuk Sabhara, Brimob, Polantas, ada semua. Setiap RDP (rapat dengar pendapat) mereka (Polri) laporan. Jadi bukan suatu hal baru dan menghebohkan, karena polisi memang butuh senjata. Itu biasa,” tutur Bamsoet.

Komisi III mengetahui soal pengadaan senjata yang dilakukan Polri ini. Bamsoet juga memastikan, senjata untuk Polri bukan merupakan spek militer.

“Spesifikasinya kan beda. Ada senapan laras panjang juga. Sabhara malah panjang tapi bukan spek militer. Polantas (laras) pendek, Dulu revolver tap sudah pada tua semua. Maka mulai diganti dengan Pindad itu. Bertahap karena nggak bisa langsung semua,” kata politikus Golkar itu.

Sebelumnya diberitakan, Polri juga memesan 5.000 pistol ke Pindad. Ini menyusul kabar BIN yang membeli 500 senjata. Hal itu pernah disampaikan Kapolri Jenderal Tito Karnavian pada akhir Juli lalu. Tito menyatakan akan membeli 5 ribu unit senjata api jenis pistol bikinan PT Pindad. Pistol itu nantinya untuk kelengkapan polisi lalu lintas (polantas) dan anggota Sabhara yang kerap menjadi sasaran serangan teroris.jata yang telah mendapatkan izin dari Mabes Polri.

Sebenarnya Tito ingin membeli 10 ribu lebih unit pistol, tetapi menurutnya PT Pindad baru menyediakan separuhnya.

“Saya kemarin tanya kepada Pindad, bisa, mereka punya persediaan kira-kira 5.000 (unit pistol). Kami mintanya kalau bisa di atas 10 ribu ya. Tapi, 5 ribuan kalau nggak salah yang tersedia. Ya kalau ada itu ya kami mau beli semua. Jenis pistol,” kata Tito di Rupatama, Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (26/7/2017) lalu.

Pengadaan pistol ini akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun 2017. Tito menjelaskan sebenarnya Polri membutuhkan lebih dari 20.000 unit pistol, karena peruntukannya membekali anggota yang bertugas di jalanan sehari-hari.

“(Sumber dana) Anggaran tahun ini, APBN-P. Butuh itu sampai 20 ribuan. (Pembelian di) Pindad ini kan harus selesai anggaran tahun ini. Bukan multiyear. Jadi, untuk tahun ini persediaan mereka 5.000. Mungkin kalau mereka bisa produksi lagi dalam beberapa bulan ini berapa, ya kalau uangnya ada kami beli,” terang Tito.

Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto menyebut pihaknya membutuhkan 15.000 pucuk pistol untuk Polantas dan petugas patroli lapangan. Polri juga sudah menganggarkan pengadaan senjata itu.

Pemberian senjata kepada Polantas dan unit patroli sebagai tindak lanjut usulan Kapolri untuk mempersenjatai Polantas pascaaksi teror di Kampung Melayu. Senjata itu nantinya akan dibeli dari PT Pindad.

“Itu sudah dikabulkan (Polantas dipersenjatai). Dikabulkan bahwa 15 ribu ya setara dengan itu ya, anggaran saya kurang ingat, tapi kalau dibelikan senjata bisa dapat 15.000 unit atau 15.000 pucuk tapi dari Pindad kan hanya sanggup 5.000 pucuk jadinya kita yang 10.000 puck harus dapat dari luar. Itu sedang diurus oleh Aslog itu,” jelas Setyo, Senin (25/9).(NGO)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Situs nikahsirri.com membuat heboh dan menuai kecaman publik. Sejumlah pejabat angkat bicara tentang situs yang juga menyediakan jasa lelang keperawanan itu.

Situs nikahsirri.com tersebut milik Aris Wahyudi. Aris mengaku bahwa situs nikahsirri.com itu adalah sebagai sarana lelang perawan. Aris menepis bisnisnya itu merupakan bentuk kegiatan muncikari online. Aris mengaku sengaja membuat situs tersebut untuk menarik perhatian.

Aris memiliki cara unik untuk status lajang kliennya. Klien harus mencukupi umur dewasa untuk ikut lelang. Selain itu, klien perempuan harus menyertakan surat medis dan klien laki-lak ada prosedur sumpah pocong. Aris mengaku ambil untung 20% untuk operasional. Dirinya mengklaim sebagai fasilitator peserta lelang.

Situs nikahsirri.com menjadi buah bibir dan meresahkan masyarakat. Kepolisian kemudian bergerak menindaklanjuti informasi terkait adanya situs yang sudah mengarah ke pornografi dan eksploitasi perempuan dan anak. Tim Subdit Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Metro Jaya akhirnya menangkap Aris di rumah kontrakannya di Jl Manggis No A91 RT 01/10 Kelurahan Jatimekar, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi pada 24 Oktober 2017 pukul 02.30 WIB. Aris dijerat dengan UU ITE dan UU pornografi karena diduga menyediakan konten pornografi dalam situs tersebut.

Keberadaan situs ini disoroti oleh sejumlah pejabat. Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengecam kemunculan situs tersebut. Muhammadiyah memiliki paham yang tidak menganjurkan adanya nikah siri karena nikah siri mempunyai dampak buruk yang lebih banyak. Apalagi sampai nikah siri itu menggunakan sebuah situs, menurut Haedar, masalah yang ditimbulkan akan berlipat ganda.

Kritikan tajam juga dilontarkan Ketua MPR Zulkifli Hasan yang menyesalkan munculnya situs nikahsirri.com. Zulkfili menilai situs tersebut sangat memalukan bagi bangsa Indonesia. “Itu sangat merusak, itu harus diusut, melelang segala macam itu nggak pantas di negeri-negri yang punya nilai-nilai, negeri yang punya Pancasila, saya kira itu tidak pantas, saya kira itu harus ditindak, diselidiki, dihukum sesuai peraturan yang berlaku,” kata Zulkfili.

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa juga mengecam keberadaan situs nikahsirri.com. Khofifah, yang juga Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama, menganggap situs nikahsirri.com berpotensi menjadi praktik pelacuran terselubung dengan modus agama. “Menikah bukan untuk mencari keuntungan, apalagi di situs tersebut ditulis bahwa nikah siri dan lelang keperawanan adalah dimaksudkan untuk mengentaskan kemiskinan. Nikah untuk mencari ketenangan dan ketenteraman,” tegas Khofifah.

Kecaman serupa dilontarkan Menteri PPPA Yohana Yembise. Menurut Yohana,lelang perawan dan kawin kontrak apabila dapat dibuktikan mak dapat dianggap sebagai bentuk eksploitasi kaum perempuan. “Pemerintah menentang keras lelang perawan dan kawin kontrak yang belakangan beredar melalui situs nikahsirri.com,” kata Yohana Yembise.

Agar kasus ini tidak berlarut-larut, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara segera memproses pemblokiran.”Kominfo (Kementerian Komunikasi dan Informatika) melakukan proses pemblokiran atas situs nikahsirri.com.
Koordinasi juga sudah dilakukan dengan Polda Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut,” ujar Rudiantara

Sementara itu, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Susanto mengapresiasi penangkapan Aris dan berharap dapat memberikan efek jera dan pencegahan agar kasus serupa tidak terulang. (DON)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
DPR akan menggelar rapat pimpinan siang ini bersama Pansus Hak Angket. Rapat akan membahas surat Pansus yang ingin berkonsultasi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Rapat pimpinan pukul 11.00 WIB,” ujar Wakil Ketua DPR Agus Hermanto di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (20/9/2017).

Agus mengatakan, dari laporan yang diterimanya sejauh ini, surat itu hanya berisi laporan-laporan Pansus. Dia belum bisa menjelaskan lebih lanjut soal rapat konsultasi Pansus dengan Jokowi.

Politikus Partai Demokrat (PD) ini lalu menjelaskan soal aturan apakah Pansus boleh menemui Jokowi untuk berkonsultasi. Menurut sepengetahuan Agus, belum ada pembicaraan mengarah ke rapat konsultasi dengan Presiden.

“Biasanya Pansus tetap terus bekerja sampai tuntas. Nanti ada laporan pertama kali ke pimpinan, bamus (badan musyawarah), paripurna, apakah sudah disetujui laporan pansus terhadap seluruh anggota Dewan,” ucapnya.

“Ini belum ke arah situ, ini masih, tadi saya dengar isinya (Pansus) mau lapor ke pimpinan (DPR),” lanjut Agus. (DON)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Gerindra menganggap Presiden Joko Widodo (Jokowi) kalah cepat dibanding Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dalam hal imbauan soal nonton bareng film ‘Pengkhianatan G30S/PKI’. Karena itu, Gerindra meminta Jokowi melakukan hal serupa.

“Di sini terbukti kalau panglima tertinggi TNI Presiden Joko Widodo, Menhan, dan Menko Polhukam kalah cepat dari Panglima TNI yang sudah mungkin lebih dulu mencium akan ancaman akan bangkitnya PKI sehingga perlu prajurit TNI dan keluarga untuk menonton film G30S/PKI,” kata Waketum Gerindra Arief Poyuono dalam keterangan tertulis, Rabu (20/9/2017).

Arief juga mengacungkan jempol kepada Gatot karena dianggap sigap dalam mempertahankan Pancasila. Apalagi banyak pihak yang mengatakan ideologi PKI mulai bangkit lagi.

“Panglima TNI Gatot Nurmantyo perlu diacungkan jempol akan kesigapannya sebagai prajurit TNI untuk terus mempertahankan Pancasila dari ancaman ideologi PKI yang katanya mulai bangkit,” tegasnya.

Terkait pernyataan Gatot yang menyebut hanya pemerintah yang bisa melarang imbauannya kepada para prajurit untuk menonton film ‘Pengkhianatan G30S/PKI’, Arief mengatakan hal tersebut sudah sangat benar. Apalagi, menurut Arief, film garapan Orde Baru tersebut tak hanya berisi tentang kekerasan, tapi juga tentang ideologi komunis yang tidak sesuai dengan Pancasila.

“Pernyataan Gatot Nurmantyo yang mengatakan ‘hanya pemerintah yang bisa melarangnya untuk imbauan pada prajurit TNI untuk menonton film G30S/PKI’ menunjukkan kalau apa yang dilakukan Panglima TNI adalah sudah benar. Walau seharusnya perintah menonton lebih diperluas dengan berkomunikasi dahulu dengan Menkopolhukam dan Presiden,” ucapnya.

“Karena film G30S PKI bukan cuma bermakna film pembunuhan para jenderal, tapi lebih bermakna sebuah film tentang sebuah ideologi politik yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila,” imbuhnya.

Karena itu, Arief mendorong Jokowi segera mengeluarkan imbauan kepada masyarakat untuk ikut juga menonton film ‘Pengkhianatan G30S/PKI’. Agar masyarakat bisa lebih setia kepada Pancasila dan tidak terpengaruh paham komunis.

“Jadi sebaiknya juga Presiden Joko Widodo segera saja mengimbau semua masyarakat untuk nonton film G30S/PKI. Agar masyarakat tahu kalau film PKI itu bukan film biasa, tapi film untuk menguatkan masyarakat agar tetap setia pada Pancasila,” kata Arief.

Sebelumnya, Jokowi tak mempersoalkan sikap TNI yang akan menggelar nobar film G30S/PKI. Jokowi juga meminta film tersebut diproduksi ulang untuk kaum milenial.

“Akan tetapi, untuk anak-anak milenial, tentu saja mestinya dibuatkan lagi film yang memang bisa masuk ke mereka. Biar ngerti mereka bahaya komunisme. Biar mereka tahu juga mengenai PKI,” kata Jokowi saat ditemui di Desa Mangunsuko, Kecamatan Dukun, Magelang, Jawa Tengah, Senin (18/9). (NGO)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
KPK mengoptimalkan upaya pencegahan korupsi di parpol. Sebab, dari kasus yang ditangani KPK, ada 32 persen politikus yang terkena operasi tangkap tangan (OTT).

“Kita tahu bersama bahwa yang ditangani KPK dari hari ke hari ternyata orang-orang politik itu cukup banyak. Sekarang sudah 32 persen kasus yang ditangani KPK berasal dari orang-orang partai politik. Dari kepala daerah yang ditangani KPK, kemudian pejabat dari DPR dan DPRD,” kata Plh Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK Giri Suprapdiono di kantor DPP PSI, Jl KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Senin (18/9/2017).

Untuk mencegah korupsi, KPK mendorong agar parpol memiliki sistem pencegahan internal. “Pencegahan korupsi membuat sistem orang tidak bisa korupsi, bukan karena ketakutan, yang penindakan dilakukan dan yang pencegahan memang tidak bisa orang-orang melakukan korupsi,” sebut Giri.

Pihak KPK menemui pengurus sejumlah parpol. KPK memberikan pembekalan terkait transparansi sistem rekrutmen, pendaan parpol, kode etik, dan kaderisasi.

“Kita bersama-sama parpol karena parpol adalah yang memproduksi pimpinan politik, presiden adalah produk, menteri, wali kota. Jadi kita bukan bagian dari safari politik, tapi bekerja bersama-sama, harus melibatkan semua partai. Kalau tidak ekual, nanti dikira tebang pilih dalam semua diskusi,” ujarnya.

Salah satu cara pencegahan korupsi didorong oleh kenaikan dana parpol untuk membiayai kegiatan operasional parpol.

“Dalam rangka membiayai dana operasional sehingga nggak ada alasan parpol untuk korupsi. Jadi alasan itu kita potong dari awal sehingga nggak ada rasionalisasi atau sebab-akibat orang melakukan korupsi, negara harus membiayai itu,” ujarnya. (MAD)