JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) Polri semakin matang. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian, terpapar garis besar struktur Densus Tipikor yang rencananya mulai beroperasi di akhir 2017 ini.
“Struktur Densus ini akan dibawahi seorang (jenderal) bintang dua. Akan dibentuk Satgas Tipikor di kewilayahan yang dibagi 3 tipe dan kedudukan Kadensus (Kepala Densus) berada langsung di bawah Kapolri,” ujar Tito di gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (12/10/2017).
Densus Tipikor Polri akan menempatkan Satgas di 33 kepolisian daerah (polda) dan satgas akan dibagi menjadi 3 tipe, yaitu A, B dan C. Namun Tito belum menerangkan secara detail pembagian provinsi pertipe satgas.
“6 (polda) Satgas tipe A, 14 (polda) Satgas tipe B, dan 13 (polda) Satgas tipe C,” ucap dia.
Mantan Kepala BNPT ini mengaku telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi dan Bikrokasi (KemenPAN-RB) terkait jumlah personel yang akan direkrut Polri ke dalam Densus Tipikor. Dia juga telah berkoordinasi soal total anggarannya.
“Belanja pegawai 3.560 (personel) sebesar Rp 786 M, barang untuk operasi lidik (penyelidikan) dan sidik (penyidikan) Rp 359 M, belanja modal Rp 1,55 T. Total semuanya Rp 2,6 T,” jelas Tito.
Anggaran tersebut, jelas Tito, sudah termasuk biaya pembentukan sistem, pembelian sarana untuk penanganan kasus, biaya operasional dan biaya lain-lain.
Tito juga menyampaikan tawaran kepada Kejaksaan Agung untuk bergabung ke dalam Densus Tipikor, meski Jaksa Agung HM Prasetyo di beberapa kesempatan menyatakan menolak. Tito mengungkapkan tujuan polisi dan jaksa digabungkan dalam ‘satu atap’ agar koordinasi penanganan perkara antara penyidik dan penuntut umum seperti KPK.
“Kelebihan di KPK, koordinasi langsung tanpa mengurangi kewenangan kejaksaan,” tutur Tito.
Namun Tito menerangkan, tujuan pembentukan Densus Tipikor bukan untuk menandingi KPK. Menurut dia, kehadiran Densus dapat membantu KPK lebih fokus menangani perkara-perkara korupsi yang besar.
“Saya berpendapat dengan adanya Densus ini, teman-teman KPK bisa fokus ke masalah yang besar, sedangkan Densus bisa fokus kepada wilayah-wilayah, sampai ke desa,” terang Tito.
“Densus ini kan bisa (tangani kasus) yang besar, bisa yang kecil karena kan jaringannya, jumlah (personel)-nya lebih, banyak hampir 3.560. Jadi (Densus Tipikor) lebih masif penindakannya, kolaborasi semua pihak termasuk kejaksaan. Jangan dianggap kompetitor (KPK)-lah,” sambung Tito.
Anggota Komisi III Fraksi PKB, Abdul Kadir Karding, meminta Densus Tipikor berani mengusut korupsi di lingkungan TNI jika terjadi.
“Jadi saya berharap agar berani masuk ke lingkungan TNI karena KPK nggak berani masuk ke TNI saya lihat,” ujar Karding kepada Kapolri saat RDP.
Sementara itu Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, mendukung pembentukan Densus Tipikor Polri. Menurutnya tugas pemberantasan korupsi jangan hanya diemban satu institusi saja.
“Yang jelas prinsipnya kita mendukung setiap upaya penegakkan hukum dan jangan sampai masalah korupsi itu hanya satu institusi saja seolah-olah begitu,” ucap politisi Gerindra itu, saat dimintai pendapat soal anggaran Densus Tipikor Polri. (NGO)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Komisi III DPR dan Polri menggelar rapat pagi ini. Selain soal kasus Novel Baswedan, rapat tersebut juga akan membahas sejumlah hal terkini.
“Agenda rapat hari ini sesuai jadwal, sesuai daftar pertanyaan mengenai pengaduan yang disampaikan ke Komisi III, apa tindak lanjut Polri,” ujar Kapolri Jenderal Tito Karnavian di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/10/2017).
Tito menyatakan siap jika ditanyakan beberapa hal oleh Komisi III dalam rapat nanti. Selain itu, rapat juga membahas hubungan Polri dengan lembaga lain dalam hal pemberantasan korupsi.
“Bagaimana hubungan kerja Polri, KPK, kejaksaan dalam penanganan kasus korupsi,” ucap Tito.
Tito mengatakan ada beberapa kasus menonjol yang akan disampaikan penjelasannya oleh Polri. Salah satu kasus yang terhangat ialah penggerebekan spa gay di daerah Jakarta Pusat.
“Ada beberapa permasalahan-permasalahan yang menonjol yang ditangani Polri. Seperti masalah Saracen, narkoba, terorisme. Kemudian seperti spa yang diduga gay dan ada beberapa kasus menonjol lainnya,” ucap Tito.
“Tapi saya yakin ada pertanyaan berkembang,” imbuh dia. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Presiden Joko Widodo (Jokowi) berbicara di depan murid-murid SMA. Dia menyuruh murid yang bercita-cita menjadi presiden untuk maju ke depan berdiri di dekatnya.
“Tunjuk jari yang pengin jadi presiden! Angkat tangannya! Silakan maju ke depan!” kata Jokowi di depan anak-anak muda ini, di Hall D-2, Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta, Rabu (11/10/2017).
Jokowi berada di sini dalam rangka memberi penyuluhan ‘Bahaya Narkoba Pornografi dan Kekerasan kepada Siswa-siswi SD, SMP, dan SMA/SMK se-Provinsi DKI Jakarta’. Para peserta antusias menyambut Jokowi, bahkan sampai naik ke kursi untuk bisa melihat Jokowi lebih jelas.
Salah satu murid yang dipersilakan Jokowi naik ke panggung bernama Febrian Taufik dari SMA Angkasa 2. Rian, begitu nama panggilannya, disuruh Jokowi menyebutkan nama-nama narkotika dan obat-obatan terlarang.
“Sebutkan empat jenis narkoba yang harus kita hindari. Sebutkan saja, empat. Katanya pengin jadi presiden,” kata Jokowi.
“Ganja,” jawab Rian. Jokowi lantas memberi penjelasan bahwa ganja harus dihindari. Dia memperingatkan supaya jangan ada yang coba-coba mengonsumsi ganja.
“Sabu-sabu, kokain, heroin,” kata Rian.
Jokowi menjelaskan semua benda-benda yang disebutkan Rian itu berbahaya. Bila ingin memenangkan kompetisi global, maka generasi muda Indonesia harus menghindari narkoba. Kemudian Jokowi melanjutkan perbincangan seputar cita-cita Rian.
“Bener, kamu pengin jadi presiden?” tanya Jokowi ke Rian.
“Insyaallah bener,” jawab Rian.
Jokowi lantas bertanya lagi tentang apa yang akan dilakukan Rian bila dia jadi presiden. Rian menjawab bakal membangun Indonesia lebih baik lagi. Obrolan menggunakan mikropon ini berlanjut.
“Apa yang perlu kamu siapkan?” tanya Jokowi.
“Mental sama percaya diri,” jawab Rian.
“Nggak perlu belajar?” timpal Jokowi.
“Belajar juga,” jawab Rian.
Akhirnya Rian mendapatkan sepeda dari Jokowi. Selain dia, ada pula siswi bernama Fariha dan Viki yang disuruh menyebutkan Pancasila oleh Jokowi dan berhasil mendapatkan hadiah sepeda. (NGO)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Setelah Perindo, hari ini giliran Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang mendaftarkan partainya sebagai peserta Pemilu 2019. Ketum PSI Grace Natalie bersama pengurus partai termasuk Giring Ganesha alias Giring Nidji berjalan kaki ke kantor KPU.
Para pengurus PSI berjalan kaki dari basecamp infrastruktur PSI di Jl Lembang, Menteng, Jakarta Pusat sekitar pukul 09.50 WIB, Selasa (10/9/2017). Tarian tradisional menjadi pembuka dari proses pendaftaran PSI ke KPU.
Di baris terdepan, ada Grace, Isyana Bagoes Oka dan Raja Juli Antoni dan Tsamara Amany. Tampak juga Giring Nidji dalam barisan.
Rombongan ini juga diikuti sejumlah mobil yang membawa box kontainer berisi dokumen-dokumen syarat pendaftaran parpol sebagai peserta Pemilu 2019.
Waktu pendaftaran partai politik calon peserta pemilu dibuka selama 2 pekan. Tahap selanjutnya, KPU akan melakukan penelitian administrasi, verifikasi faktual, dan penetapan parpol peserta Pemilu 2019. (NGO)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, di media sosial banyak sekali akun palsu yang menyebarkan berbagai isu dan berita bohong (hoax). Untuk itu, masyarakat diminta untuk tak mudah percaya dengan isu yang beredar di media sosial.
Hal tersebut disampaikan Jokowi saat berkunjung ke Pondok Pesantren Al Karimiyyah, Kabupaten Sumenep, Madura, Provinsi Jawa Timur, Minggu, (8/10) malam. Di hadapan sejumlah ulama, tokoh masyarakat, dan warga, Jokowi mengingatkan tentang besarnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya bahwa negara kita ini negara besar. Ini saya ingatkan di mana-mana,” ujar Jokowi seperti yang disampaikan oleh Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Senin (9/10/2017).
Jokowi mengatakan, dalam setiap pertemuan internasional yang dihadirinya, dia tak segan memperkenalkan dirinya sebagai pemimpin negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia.
“Saya Presiden Jokowi dari negara penduduk Muslim terbesar di dunia,” katanya.
Oleh sebab itu, lanjut Jokowi, tak jarang para pemimpin dunia yang dia temui menyatakan kekagumannya terhadap Indonesia. Di samping itu, tidak sedikit pula pemimpin dunia yang menitipkan pesan kepada Presiden, salah satunya adalah Presiden Afghanistan Ashraf Ghani.
“Beliau (Presiden Ashraf Ghani) mengingatkan jangan sampai ada gesekan. Pengalaman yang terjadi di Afghanistan sulit lagi dipersatukan. Sehingga kalau ada sengketa segera dirukunkan,” kata Presiden menyampaikan pesan dari Presiden Ashraf Ghani.
Guna menghindari konflik dan gesekan antarmasyarakat tersebut, Jokowi berharap masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh berita-berita bohong yang dikeluarkan oleh media massa, terutama media sosial.
“Saya minta kita semua ingatkan teman, tetangga kampung, kalau ada isu terutama di media sosial itu jangan dimakan mentah-mentah. Jangan baca langsung emosi padahal itu tulisan tidak jelas siapa yang buat karena akun palsu itu banyak sekali,” kata Presiden. (NGO)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Politikus PKS Nasir Djamil menyebut apa yang dilakukan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo beberapa waktu belakangan masih dalam koridor alias tidak berpolitik praktis. Namun, jika Presiden Joko Widodo merasa terganggu dengan Gatot, Nasir menyarankan Gatot dicopot.
“Kalau Presiden merasa terganggu, silakan berhentikan,” ujar Nasir dalam diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (7/10/2017).
Nasir lalu mengungkit pertarungan Megawati Soekarnoputri dengan Susilo Bambang Yudhoyono saat Pilpres 2004 lalu. SBY memang menteri di zaman Mega sebelum dipecat dan menjadi lawan politik.
“Jangan disandera, dia nanti dizalimi seperti SBY 2004,” tutur Nasir.
Nasir memandang apa yang dilakukan Gatot saat ini tak terlepas dari situasi negara yang belakangan diramaikan dengan aksi bela Islam berjilid-jilid. Menurut Nasir, sebagai Panglima TNI, Gatot wajib menjaga keamanan negara. Dia menolak jika Gatot dianggap sedang merangkul kaum muslim untuk kepentingan politik.
Lebih lanjut, Nasir mengatakan ada dua kemungkinan soal diamnya Jokowi atas aksi-aksi Gatot. Menurut Nasir, mungkin saja Gatot dibiarkan bermanuver untuk menjadi wakil Jokowi di Pilpres 2019.
“Agak bedalah suasananya, nggak bisa lagi disamakan 2004, tinggal penjelasan presiden saja (kalau mau mecat Gatot). Jangan-jangan, Gatot disiapkan (wapres) tapi yang tahu Gatot dan Allah SWT dan Presiden juga,” katanya. (NGO)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Pemerintah akan menata ulang regulasi terkait impor senjata. Kaji aturan dimaksudkan agar tidak ada silang pendapat antara institusi mengenai pengadaan senjata.
Keputusan tata ulang regulasi diambil dalam rapat membahas impor senjata yang digelar di kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (6/10/2017).
Rapat diikuti Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Budi Gunawan, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan Dirjen Bea-Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi.
Wiranto dalam jumpa pers menjelaskan sejumlah regulasi pengadaan senjata api dari tahun 1948-2017. Aturan soal pengadaan senjata disebut Wiranto diatur dalam 4 Undang-Undang, 1 Perppu, 1 Inpres, 4 Peraturan Setingkat Menteri dan 1 Surat Keputusan.
“(Itu) mengakibatkan perbedaan pendapat yang berkembang di institusi yang menggunakan senjata api. Maka segera dilakukan pengkajian dan penataan ulang tentang berbagai regulasi sampai kebijakan tunggal sehingga tidak membingungkan institusi yang menggunakan senjata api,” ujar Wiranto. (NGO)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Ketua KPK Agus Rahardjo memotong pita tanda peresmian rumah tahanan (rutan) baru KPK. Posisi rutan itu berada di belakang gedung kantor KPK saat ini.
“Dengan dipotongnya pita ini, rumah tahanan cabang KPK ini resmi beroperasi,” kata Agus di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (6/10/2017).
Tampak Agus ditemani Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kakanwil Kemenkum HAM) Bambang Sumardiono. Setelah itu, mereka tampak langsung memasuki gedung rutan.
Sebelumnya, Agus memberikan peringatan pada seluruh pejabat negara agar jangan sampai menjadi salah satu penghuni rutan itu. Agus juga menegaskan bila rutan itu sudah sesuai dengan peraturan Kemenkum HAM.
“Ini menjadi peringatan bagi seluruh pejabat negara dan lainnya, sebagai reminder jangan sampai kita menjadi salah satu penghuninya. Karena tentunya kebebasan kita nanti terbatasi. Ya, tentu kami akan melakukan sesuai dengan mekanisme rutan induk,” ucap Agus.
Di tempat yang sama, Bambang berharap peraturan dan mekanisme di rutan itu sesuai dengan aturan yang berlaku. Dia juga menegaskan pengawasan tetap akan dilakukan.
“Harapannya semua peraturan dan mekanisme berjalan sesuai dengan rutan induk. Kami nantinya akan melakukan pendampingan supaya semuanya bisa berjalan sesuai dan termonitor. Kami saling mengawasi dan membantu, sehingga cabang rutan ini bisa beroperasi selayaknya,” kata Bambang. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Pada HUT TNI ke-72, Presiden Joko Widodo memberikan tanda kehormatan kepada prajurit-prajurit TNI yang berprestasi. Ada tiga prajurit yang mendapatkan penghargaan dalam acara ini.
“Danrem 084 Brawijaya Kolonel Kav Zulkifli, Kaurhumed Medtak Bidpenum Puspen TNI Kapten Mar Rudiyanto, dan Bintara Operator Komputer Spaban I/Ren SpetsAU Serma Boni Irmawan,” ucap MC melalui microphone di Dermaga Pelabuhan Pantai Indah Kiat, Kamis (5/10/2017).
Dari atas panggung, Jokowi turun untuk memasangkan langsung tanda kehormatan bagi prajurit yang berprestasi. Dengan bangga para prajurit menerima tanda penghormatan itu.
Menyaksikan di lokasi, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo yang didampingi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Mulyono, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Ade Supandi dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.
Acara dilanjutkan dengan parade dan defile pada HUT TNI kali ini berjumlah 5.932 orang. Komposisi pasukan terdiri dari Brigade Upacara I Gabungan, Brigade Upacara II Akademi TNI, Brigade Upacara III TNI AD, Brigade Upacara IV TNI AD, Brigade Upacara V TNI AL, Brigade Upara VI TNI AU, Batalyon Upacara PNS. Selain itu ada demo alutsista dari tiga matra TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara.
Selain itu, akan ada demonstrasi pencak silat yang melibatkan 1.800 prajurit, halang rintang laut gabungan, terjun free fall gabungan, terjun statik laut gabungan, dan Jupiter Aerobic Team. (NGO)