JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Empat kru KRI Layang dilaporkan hilang saat mengawal kapal ikan berbendera Filipina yang memasuki wilayah Indonesia tanpa dokumen lengkap. Nasib para prajurit TNI itu hingga saat ini belum diketahui.
Berdasarkan keterangan dari Kadispen Armada Timur (Armatim) TNI AL Letkol (KH) Maman Sulaeman, empat kru KRI Layang mulai dilaporkan hilang sejak Rabu (14/12). Peristiwa itu berawal saat KRI Layang menemukan adanya pelanggaran Kapal Ikan Asing (KIA) Filipina yang bernama Kapal Nurhana sehari sebelumnya di Perairan Talaud, Sulawesi.
“KRI Layang-635 dengan Komandan Mayor Laut (P) Agus Susatya tergabung dalam Operasi Siaga Yudha-16 yang melaksanakan patroli di perbatasan Indonesia-Filipina, dalam operasi tersebut telah melaksanakan kegiatan pengejaran, penangkapan dan penyelidikan KIA bernama Nurhana asal Filipina,” ujar Maman saat dihubungi, Jumat (23/12/2016).
“KIA Nurhana membawa 24 Warga Negara Asing (WNA) Filipina, dan tidak membawa muatan atau dokumen yang lengkap,” lanjutnya.
Adapun kronologinya adalah sebagai berikut:
11 Desember 2016
-KRI Layang menuju daerah operasi dalam keadaan siap dan cuaca berdasarkan BMKG cukup baik.
13 Desember 2016
-KRI Layang-635 mendapat kontak secara visual dengan jarak 5 Nm nampak KIA berbendera Filipina. Pukul 17.15 WIT melakukan pemeriksaan kepada kapal asing yang melanggar batas wilayah Indonesia.
-Pada titik koordinat 05 49 LU-129 45 BT tim pemeriksa KRI Layang menggeledah Kapal Nurhana dengan hasil KIA Nurhana membawa 24 Warga Negara Asing (WNA) Filipina, dan tidak membawa muatan atau dokumen yang lengkap.
-ABK Kapal Nurhana dipindahkan ke KRI Layang dan hanya tersisa tiga orang yaitu nakhoda, juru masak, dan juru mesin. Selanjutnya dikawal menuju Lanal Melonguane, Talaud, Suluwesi Utara, sebagai pangkalan terdekat untuk pemeriksaan lebih lanjut.
-Kapal Nurhana dikawal oleh 4 kru KRI Layang, yaitu Letda Laut (P) Faisal Dwi A.R sebagai Kepala Tim Kawal, Serda Mes Rizky Dwi Zeptianto, Kelasi Kepala (KLK) Amo Dian Mahendra, Kelasi Dua (KLD) Isy Badnur Rohim. Tim kawal dibekali bahan makanan untuk waktu 4-5 hari.
“Kapal kawalan mampu bertahan selama 4-5 hari dengan cepat 5-8 knots. Tim Kawal KRI Layang membawa dua pucuk senjata laras panjang, empat magasen dan 60 butir amunisi tajam. Rencananya kapal akan tiba di Lanal Melonguane pada tanggal 15 Desember 2016 pukul 12.00 WIT,” terang Maman.
13 Desember 2016 pukul 18.30 WIT
-Tim kawal dan tiga ABK Filipina menuju Lanal Melonguane. KRI Layang melanjutkan patroli sektor menyusuri perbatasan ZEEI karena informasi dari kru Kapal Nurhana, terdapat 10 KIA Filipina berada di 30 Nm sebelah barat dari posisi pemeriksaan KIA Nurhana.
14 Desember 2016
-Sejak berangkat dari titik awal sampai pukul 03.00 WIT dini hari, tim kawal yang berada di Kapal Nurhana masih melapor ke KRI Layang lewat radio. Mereka melaporkan pelayaran berjalan aman dan terkendali. Tim Kawal yang berada di KIA Nurhana diperintahkan melaporkan situasi, pada posisi dan halu setiap tiga jam sekali.
14 Desember 2016 pukul 06.00 WIT
-KRI Layang kehilangan kontak dengan tim kawal yang berada di KIA Nurhana.
14 Desember 2016 pukul 10.30 WIT
-KRI Layang terus berusaha mengontak tim kawal. Kondisi cuaca mulai berkabut ditambah laut yang berombak dan hujan. KRI Layang mencari KIA Nurhana melalui penyisiran track kapal kawalan hingga berada di posisi duga. Pencarian terus dilakukan.
14 Desember 2016 pukul 17.15 WIT
-KRI Layang terjalin komunikasi dengan tim kawal di KIA Nurhana namun posisi kapal kawal tidak dapat diterima dengan baik dan jelas.
15 Desember 2016
-KRI Layang terus melakukan pencarian dengan menyisir arah timur laut dari Perairan Talaud dengan maneuver zig-zag. Pada siang hari KRI Layang mengubah sektor pencarian menuju arah tenggara secara zig-zag dengan pertimbangan kapal kawalan memiliki kendala untuk mengambil track langsung menuju Melonguane. Karena cuaca buruk, KRI Layang mengubah pencarian ke arah barat.
16 Desember 2016
-KRI Layang yang dipimpin oleh Mayor Laut (P) Agus Susatya tersebut berkoordinasi dengan Gugus Tempur Laut Koarmatim (Guspurlatim) untuk melakukan pencarian besar-besaran. Sejumlah armada TNI AL diterjunkan untuk mencari tim kawal di KIA Nurhana, termasuk kekuatan udara.
-KRI Ahmad Yani-351 (AMY) mendukung pencarian dan pengisian bahan bakar kepada KRI Layang. Pesawat Pesud P-850 bertolak dari Manado menuju utara Morotai dengan sector pencarian 90×35 Nm untuk mencari KIA Nurhana dari udara, namun hasil belum ditemukan.
17 Desember 2016 pukul 13.00 WIT
-KRI Layang menuju Morotai untuk melaksanakan dukungan kegiatan Menteri Kelautan dan Perikanan. KRI Ahmad Yani melaksanakan pencarian dengan luas sector 170×30 Nm di selatan rencana track tim kawal dengan hasil yang masih sama KIA Nurhana belum bisa ditemukan.
Letkol Maman membantah adanya kabar KRI Layang-lah yang hilang karena sejak awal justru kapal perang itu yang melakukan pencarian terhadap tim kawal yang ada di Kapal Nurhana. Dia pun memastikan pencarian masih terus dilakukan hingga saat ini.
“Hasil masih sama, KIA Nurhana belum bisa ditemukan,” tutup Maman. (MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Syarief Hasan mengucapkan selamat atas dilantiknya Oesman Sapta Odang sebagai ketua Umum Hanura. Dia menyambut baik kontestasi dengan partai yang didirikan oleh Wiranto tersebut.
“Kita ucapkan selamat kepada Hanura,” kata Syarief kepada wartawan, Jumat (23/12/2016).
Mantan politisi PD, I Gede Pasek Suardika mengatakan merapat ke Hanura untuk menyalip partai biru, warna yang identik dengan PD. Syarief menganggap itu hal yang biasa.
“Enggak perlu khawatir dengan masuknya Pasek ke Hanura. Tidak ada kekhawatiran bagi Demokrat,” ujarnya.
Syarief menegaskan tidak ada lagi loyalis mantan Ketum PD Anas Urbaningrum, seperti Pasek, yang berada di partai berlambang Mercy itu. Sebelumnya Oesman menyatakan Anas yang kini masih ditahan di LP Sukamiskin meminta loyalisnya di Demokrat untuk pindah ke Hanura.
“Tidak ada loyalis Anas di Demokrat. Tidak ada hubungan dengan masuknya Pasek ke Hanura dengan Demokrat,” beber Syarief.
Dia menanggapi positif soal persaingan sesama partai. Syarief merasa tidak terancam dengan niat Pasek untuk menyalip partainya.
“Kita tidak khawatir sama sekali. Kalau Hanura ingin menyalip Demokrat, PDIP dan sebagainya, itu hal biasa dan lumrah,” sebut anggota Komisi I DPR tersebut.
Senada dengan Syarief, Ketua Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat Imelda Sari tidak keberatan jika ada kader partai yang pindah. Menurutnya itu merupakan hak orang dalam berpolitik.
“Kita tak keberatan, tak ada masalah juga dari sisi kami. Silakan saja, itu kan itu hak politik tiap orang apakah dia tetap di partai yang sudah ada sebelumnya atau tidak,” ucap Imelda saat dihubungi terpisah, Jumat (23/12).
Imelda mengatakan hak berpolitik tidak bisa dilarang. Bahkan dia mendoakan kader tersebut sukses di tempat barunya.
“Hak orang dalam berpolitik tak bisa dilarang. Demokrat akan menjunjung tinggi hak tersebut. Kita doakan semoga sukses di partai baru yang mereka pilih,” harap dia.
Seperti diketahui, I Gede Pasek Suardika yang merupakan anggota DPD asal Bali itu sesumbar banyak loyalis Anas Urbaningrum bakal merapat ke Hanura. Oesman juga telah mengklaim ada belasan kader PD yang merapat ke Hanura setelah ia menjadi ketum.
“Yang jelas 17 itu kan dari DPD. Itu baru dari Fraksi Partai Demokrat, belum lagi dari partai-partai (lain) yang menyatakan dirinya (bergabung),” kata Oesman di kediamannya, Jl Karang Asem Nomor 34, Kuningan, Jakarta, Kamis (22/12/2016). (MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Mahkamah Agung (MA) akhirnya mengeluarkan penetapan atas usulan pemindahan lokasi sidang Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Sidang perkara dugaan penistaan agama itu dipindahkan ke auditorium Kementerian Pertanian (Kementan), Jalan RM Harsono, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
“Jadi betul atas permohonan dari Kapolda dan Kajati DKI, diputuskan pemindahan tempat sidang ke Jalan RM Harsono, Pasar Minggu, di gedung auditorium Kementerian Pertanian,” kata Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung (MA) Ridwan Mansyur ketika dikonfirmasi khatulistiwaonline, Jumat (23/12/2016).
Alasan pemindahan lokasi sidang yaitu lokasi yang lebih luas dan alasan keamanan. Surat keputusan tentang pemindahan lokasi sidang itu ditandatangani Ketua MA Hatta Ali pada 22 Desember 2016.
“Alasan pertama bisa menampung pengunjung yang lebih banyak, kemudian juga alasan untuk menjamin lancarnya persidangan dari gangguan kamtibmas,” jelas Ridwan.
Sidang Ahok sebelumnya digelar di bekas gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jalan Gajah Mada, Harmoni, Jakarta Pusat. Dalam 2 kali acara persidangan, pengunjung membludak dan memenuhi jalan raya sehingga membuat pihak-pihak terkait mempertimbangkan pemindahan lokasi sidang.
Sidang Ahok itu akan kembali digelar pada Selasa, 27 Desember 2016, dengan agenda putusan sela. (MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Kapolda Metro Jaya Irjen M Iriawan memastikan jaminan keamanan ibadah Natal dan perayaan Tahun Baru di Jakarta. Ada 20 ribu personel polisi yang dikerahkan untuk pengamanan.
“Cukup untuk mengamankan malam Natal dan Tahun Baru, kurang lebih ada sekitar 20 ribuan,” ujar Iriawan kepada wartawan di Gedung Ditjen Bea Cukai, Jalan Ahmad Yani By Pass, Rawamangun, Jakarta Timur, Jumat (23/12/2016).
Tempat ibadah akan mendapatkan prioritas pengamanan. Polisi dipastikan Iriawan sudah mengantisipasi ancaman teror. “Natal dan Tahun Baru di Ibu Kota kita siap mengamankan,” ujarnya.
Pengamanan Natal dan Tahun Baru di Jakarta juga akan dibantu Pemprov DKI melalui Satpol PP. Plt Gubernur DKI Sumarsono menyebut ada 3.000 personel Satpol PP yang dikerahkan.
Sebelumnya Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto memastikan kesiapan personel gabungan Polri dan TNI untuk mengamankan perayaan Natal dan Tahun Baru. Ada sekitar 150 ribu personel gabungan yang dikerahkan di seluruh daerah di Indonesia.
“Saya sudah minta laporan dari pihak Polri dan sudah merancang suatu operasi lilin yang cukup komprehensif yang cukup dapat kita percaya mengamankan segala aktivitas dalam perayaan Natal dan Tahun Baru,” ujar Wiranto, Selasa (20/12). (ADI)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Panitia Kebaktian Kebangkitan Rohani (KKR) dan Ormas Pembela Ahlu Sunnah (PAS) di Bandung telah bersepakat untuk saling menghormati kegiatan keagamaan masing-masing. Hal ini terbukti dengan telah diterimanya surat pernyataan dari kedua belah pihak oleh Pemkot Bandung.
Surat pernyataan tersebut sesuai dengan yang dimintakan oleh Pemkot Bandung. Surat itu diterima oleh Pemkot Bandung per tanggal 21 Desember 2016 lalu. Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengumumkan diterimanya surat itu melalui akun Facebooknya, Jumat (23/12/2016).
Ridwan Kamil menjelaskan baik Panitia KKR maupun Ormas PAS telah saling berbesar hati dan saling memaafkan.
“Alhamdulillah, setelah 7 hari kerja, di masa persuasif ini, per tanggal 21 Desember kemarin Pemkot Bandung sudah menerima surat pernyataan dari Ormas PAS juga panitia KKR sesuai yang dimintakan Pemkot. Panitia KKR dan Ormas PAS juga sudah berbesar hati saling memaafkan dan berkomitmen agar kejadian tanggal 6 Desember 2016 di Sabuga tidak akan terulang lagi dengan komunikasi yang lebih baik dan saling memahami,” tulis Ridwan Kamil sekitar pukul 09.00 WIB.
Pria yang karib disapa Kang Emil itu menyebut kedua pihak telah berkomitmen untuk mendukung kebebasan beribadah masing-masing sesuai peraturan yang berlaku.
“Masing-masing juga berkomitmen untuk mendukung dan melaksanakan kebebasan beribadah agama masing-masing sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku,” tulis Ridwan Kamil.
Dia juga berharap agar ada kedamaian di negeri ini dengan saling memahami dan bertoleransi.
“Semoga damai selalu negeri ini dengan saling memahami, saling bertoleransi dan saling berkomunikasi. Damai, adem, sejuk, Indonesiaku. Hatur nuhun,” tambahnya.
Atas peristiwa kisruh yang terjadi pada KKR yang digelar di Sabuga 6 Desember lalu, Pemkot Bandung telah berjanji akan memfasilitasi ibadah pengganti. Dituliskan Ridwan Kamil di postingan yang sama, dia menyampaikan KKR pengganti akan dilaksanakan hari ini, Jumat, 23 Desember 2016.
Berikut pernyataan lengkap Ridwan Kamil dalam akun Facebook-nya:
“Alhamdulillah, setelah 7 hari kerja, di masa persuasif ini, per tanggal 21 Desember kemarin Pemkot Bandung sudah menerima surat pernyataan dari Ormas PAS juga panitia KKR sesuai yang dimintakan Pemkot.
Panitia KKR dan Ormas PAS juga sudah berbesar hati saling memaafkan dan berkomitmen agar kejadian tanggal 6 Desember 2016 di Sabuga tidak akan terulang lagi dengan komunikasi yang lebih baik dan saling memahami.
Masing-masing juga berkomitmen untuk mendukung dan melaksanakan kebebasan beribadah agama masing-masing sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Semoga damai selalu negeri ini dengan saling memahami, saling bertoleransi dan saling berkomunikasi.
Damai. adem. sejuk. Indonesiaku. Hatur nuhun.
*Acara KKR pengganti akan dilaksanakan hari ini tanggal 23 Desember di Sabuga.” (MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Kerap terjadi perselisihan ketenagakerjaan antara pekerja lokal dengan kedutaan besar (kedubes) asing yang ada di Indonesia. Namun sengketa yang berakhir ke pengadilan itu acapkali tidak dilaksanakan oleh kedubes asing itu.
Salah satunya yaitu saat MA menghukum Kedubes Amerika Serikat (AS) di Indonesia dan Konsulat AS di Medan untuk membayar hak-hak karyawannya yang dipecat, Indra Taufiq pada April 2012. MA menghukum pihak Konsulat AS untuk membayar hak-hak Indra yaitu uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak sesuai Pasal 156 UU Ketenagakeraan. MA menyatakan kedubes dan konsulat tidak bisa lari dari tanggung jawab atas PHK tersebut dengan dalih kekebalan diplomatik.
Contoh lainya itu sengketa pekerja lokal Luis Pereira yang bekerja di Kedubes Brasil. Luis di-PHK tanpa pemberian hak-hak sesuai UU Ketenagakerjaan pada 2011. Luis menggugat Kedubes Brasil dan menang. Majelis hakim memutuskan kekebalan diplomatik tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak memenuhi hak keperdataan karyawan.
Kasus itu ternyata menuai kontroversi dalam pelaksanaan eksekusinya. Pihak kedubes asing enggan melaksanakan putusan MA karena mengaku tunduk kepada hukum negaranya masing-masing.
Dilema itu dibawa MA ke dalam rapat pleno MA dan memutuskan kedubes asing haruslah tunduk kepada UU Ketenagakerjaan Indonesia di kasus-kasus tersebut.
“Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) berwenang memeriksa dan memutus perselisihan pemutusan hubungan kerja antara tenaga kerja/pekerja.pegawai/staf lokal dengan perwakilan negara asing (kedutaan besar, kuasa khusus dan lain-lain) yang ada di Indonesia karena perwakilan negara adalah pemberi kerja sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 4 UU Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan,” demikian rumusan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2015 yang dilansir website MA, Jumat (23/12/2016).
SEMA tersebut dirumuskan dalam rapat pleno MA yang digelar pada 23-25 Oktober 2016 di Bandung. SEMA itu ditandatangani oleh Ketua MA Hatta Ali pada 9 Desember 2016 lalu.
“Oleh karena itu terhadap perjanjian kerja yang dibuat perwakilan negara asing dengan tenaga kerja/pekerja/pegawai/staf lokal berlaku ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,” tegas MA. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com –
Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melakukan apel gelar pasukan operasi kepolisian terpusat ‘Lilin 2016’. Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian bertindak sebagai inspektur apel menyampaikan operasi ini akan berlangsung selama 10 hari.
“Operasi ini berlangsung 10 hari dari 23 Desember 2016 sampai 1 Januari 2017. Operasi lilin ini target utamanya pengamanan ibadah Natal dan perayaan pergantian Tahun Baru,” kata Tito di halaman Silang Monas Sisi Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (22/12/2016).
Tito juga menjelaskan bahwa operasi ini ditujukan untuk mencegah gangguan keamanan dalam berupa terorisme, konflik keagamaan dan ideologi serta gangguan keamanan lainnya. Ia juga mengingatkan bahwa operasi ini harus mampu menjaga arus pergerakan masyarakat yang terjadi karena libur akhir tahun.
“Kita harus cegah gangguan keamanan baik itu terorisme, konflik keagamaan, kejahatan lainnya seperti pencurian dan lainnya. Kita juga harus waspada terhadap migrasi massa yang terjadi karena libur yang cukup panjang. Kita akan lakukan pengamanan agar semua kegiatan berjalan dengan baik aman dan lancar,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa kepolisian akan melakukan tindakan preventif terlebih dahulu. Namun tidak menutup kemungkinan polisi melakukan penegakan hukum secara tegas.
“Pelanggaran hukum yang mengganggu keamanan akan kita tindak. Selain dengan pendekatan soft, kita tegakkan juga hukum secara tegas. Hal itu sebagai bentuk menunjukkan eksistensi negara dalam menjaga dan melindungi masyarakat,” sambung Tito.
Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo yang turut hadir juga memberikan arahan dalam apel kali ini. Ia mengajak seluruh pasukan yang bertugas melaksanakannya dengan tulus dan ikhlas.
“Kita bertugas mewujudkan rasa aman dan nyaman kepada saudara-saudara kita yang akan melaksanakan ibadah Natal dan semua masyarakat yang ingin merayakan pergantian tahun dari 2016 ke 2017. Ini adalah tugas mulia dalam pengabdian kepada negara. Mari kita lakukan dengan tulus dan ikhlas,” ucap Gatot.
Tak lupa pula ia mengucapkan selamat kepada kepolisian yang berhasil mencegah aksi teror. “Pada kesempatan yang baik ini saya ucapkan selamat kepada jajaran Polri yang berhasil menggagalkan rencana teror,” tambahnya.
Apel ini diikuti ribuan pasukan yang terdiri dari unsur TNI, Polri dan Pemda DKI Jakarta. Upacara berlangsung dari pukul 07.00 WIB hingga 07.30 WIB serta dihadiri oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Menko Polhukam Wiranto meminta setiap fatwa yang akan dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) harus dikoordinasikan dulu dengan pemerintah agar tidak timbul keresahan di masyarakat. Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Sa’adi mengkritik pernyataan Wiranto itu.
“Saya sangat menyayangkan sekali pernyataan Bapak Menko Polhukam Wiranto agar MUI melakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian RI dan Menteri Agama dalam setiap akan menetapkan fatwa. Hal tersebut bukan saja sebagai bentuk intervensi Pemerintah terhadap MUI dalam menetapkan fatwa, juga bisa dipahami sebagai bentuk pembatasan hak MUI dalam berekspresi, menyatakan pikiran dan pendapat yang sangat jelas dan tegas dijamin oleh konstitusi,” kata Zainut dalam keterangannya kepada khatulistiwaonline.com, Rabu (21/12/2016).
Menurut Zainut, pernyataan Wiranto tersebut adalah bentuk intervensi pemerintah terhadap MUI dalam menetapkan fatwa. Selain itu juga bentuk pembatasan hak MUI dalam berekspresi, menyatakan pikiran dan pendapat yang sangat jelas dan tegas dijamin oleh konstitusi.
“Pernyataan tersebut menurut saya sebagai bentuk kemunduran dalam praktik kehidupan berdemokrasi di Indonesia,” ujarnya.
Dijelaskan Zainut, MUI sebagai organisasi kemasyarakatan eksistensinya dijamin oleh konstitusi. Hak dan kewenangan MUI dijamin oleh peraturan perundang-undangan sehingga tidak ada alasan oleh siapa pun dan atas nama apa pun melakukan pembatasan terhadap tugas dan tanggung jawabnya dalam melayani masyarakat, termasuk dalam menetapkan fatwa, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
“MUI dalam setiap menetapkan fatwa senantiasa mempertimbangkan berbagai sudut pandang. Tidak hanya mempertimbangkan dari aspek keagamaan saja, tetapi juga mempertimbangkan dari aspek kebhinnekaan, toleransi, kerukunan sosial dan keutuhan NKRI. Tuduhan bahwa fatwa MUI dapat meresahkan masyarakat dan merusak toleransi umat beragama adalah sangat tidak beralasan. Seharusnya hadirnya fatwa MUI dimaknai sebagai bentuk kontribusi positif masyarakat dalam ikut serta membangun harmoni kehidupan umat beragama, merawat kebhinnekaan dan menjaga keutuhan NKRI yang berdasarkan UUD NRI 1945 dan Pancasila,” jelas Zainut.
Ditambahkan Zainut, fatwa MUI adalah panduan keagamaan bagi umat Islam dalam melaksanakan keyakinan agama. Menurutnya pemerintah sudah sepatutnya memberikan perlindungan dan pendampingan kepada umat Islam dalam melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agama dan keyakinannya, karena hal tersebut merupakan bentuk pelaksanaan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi.
“MUI memberikan apresiasi kepada pemerintah jika setiap implementasi pelaksanaan fatwa salalu dikoordinasikan bersama antara MUI dengan pemerintah sehingga dalam eksekusinya tidak menimbulkan ekses negatif di masyarakat,” imbuhnya. (ADI)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta meminta laporan sumbangan dana kampanye yang diterima. Tiga pasangan calon yang bertarung di Pilkada DKI sudah melaporkan sumbangan dana kampanyenya ke Kantor KPUD.
Nominal sumbangan dari masing-masing pasangan calon berbeda-beda. Pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat paling tinggi dengan Rp 48 miliar. Sedangkan pasangan Agus Yudhoyono-Sylviana Murni menjadi paling rendah dengan Rp 9 miliar.
Tim pemenangan Agus-Sylvi menjelaskan, sampai saat ini terkumpul Rp 9.147.000.000. Pasangan calon hanya menyumbang Rp 30 juta.
“Dari Mas Agus Rp 30 juta. Dana awal kemarin Rp 5 juta ditambah Rp 25 juta jadi total Rp 30 juta, ini berdua gabungan dengan Ibu Sylvi,” kata Ketua Bidang LO dan Protokol Anis Fauzan saat melapor di Kantor KPU DKI, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Selasa (20/12/2016).
Sumbangan lain berasal dari partai pengusung dan empat perusahaan swasta. Partai Demokrat, PAN, PKB, dan PPP masing-masing menyetor Rp 750 juta sehingga total dana dari parpol sebesar Rp 3 miliar.
Total sumbangan dari empat perusahaan swasta sebesar Rp 1,5 miliar. Kelompok sebesar Rp 175 juta. Sisanya, yaitu Rp 4,442 miliar, berasal dari sumbangan perseorangan.
Anis Fauzan menyebut pasangan nomor urut 1 lebih efisien. Hal itulah yang membuat nominal sumbangan menjadi paling kecil di antara dua pasangan lainnya.
“Kalau dibilang kecil karena kita lebih banyak gerilya lapangan. Relatif lebih efisien. Itu saja sih mungkin,” ungkapnya.
Pasangan Ahok-Djarot berhasil mengumpulkan Rp 48 miliar, namun sebanyak Rp 28 miliar belum lengkap formulirnya. Anggota tim bendahara pemenangan, Michael Victor Sianipar, menyebutkan, Rp 18,5 miliar berasal dari pihak perseorangan dan Rp 4,75 miliar dari badan hukum swasta serta berbagai perusahaan.
“Formulirnya yang belum lengkap mayoritas dari pihak individu. Kita akan tetap mengingatkan untuk menyerahkan formulir sampai akhir masa kampanye. Rencananya, kita kejar sampai 15 Januari (2017). Namun database-nya sudah ada, tinggal formulirnya lagi,” tutur Michael.
Ada pula sumbangan yang diberikan dengan membeli tiket gala dinner bersama Ahok. Sejauh ini sudah terpakai Rp 5,9 miliar untuk kampanye.
Ada pula sumbangan dari partai politik pengusung sebesar Rp 208.938.000. Dengan demikian, total dana kampanye yang telah dikumpulkan oleh Ahok-Djarot sebesar Rp 48.004.132.370.
“Ahok menyumbang 1 juta pada dana awal kampanye,” ungkap Michael.
Selanjutnya, sumbangan dana kampanye Anies Baswedan-Sandiaga Uno berasal dari partai dan sumbangan calon. Partai Gerindra menyetor Rp 750 juta, sedangkan PKS memberi Rp 350 juta.
Selain itu, Anies menyumbang Rp 400 juta dan Sandi menyumbang paling besar dengan Rp 34,177 miliar. Total sumbangan dana kampanye tersebut sebesar Rp 35.677.000.000.
Tim pemenangan Anies-Sandi merinci berapa banyak dana kampanye yang sudah digunakan. “Jadi dana yang terpakai saat ini dari Rp 35,6 miliar itu sisanya Rp 7 miliar, Rp 28 miliar yang terpakai,” ungkap Bendahara Umum Timses Anies-Sandi, Satrio Dimas Adityo.(RIF)