JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Siang ini, massa kembali turun ke jalan untuk berunjuk rasa di kawasan depan Istana Negara. Mereka berdemo dalam rangka mengkritik pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).

Kapolda Metro Jaya Irjen Idham Azis menegaskan anggota kepolisian yang mengamankan aksi itu tidak boleh membawa senjata api (senpi). Dia meminta anggota tetap humanis.

“Nggak ada yang bawa senjata api, sudah sesuai Protap tidak ada (yang membawa senjata api),” kata Idham kepada khatulistiwaonline, Jumat (20/10/2017).

Untuk memastikan tidak ada anggota yang membawa senpi, Idham turun langsung memimpin apel pasukan yang digelar di lapangan Silang Monas pukul 07.00 WIB pagi tadi. Idham memastikan tidak ada seorang anggota pun yang berhadapan dengan massa membawa senpi.

“Jangan ada yang terpancing massa yang akan memperkeruh suasana,” imbuh Idham.

Untuk kekuatan pengamanan, Idham menyebut 11 ribu personel gabungan dari Polri dan TNI akan dikerahkan. Personel disebar di lokasi aksi hingga titik-titik rawan kemacetan lalu lintas.

“Pada prinsipnya, kami dari kepolisian dan juga TNI akan mengawal dan mengamankan unjuk rasa ini agar berjalan tertib dan aman,” sambung Idham.

Unjuk rasa tersebut akan digelar selepas salat Jumat. Massa tergabung dari elemen buruh dan badan eksekutif mahasiswa (BEM). (DON)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan Pilkada adalah pesta demokrasi bagi rakyat. Tito berharap momen Pilkada 2018 nanti tak diwarnai konflik.

“(Pilkada) ini pesta masyarakat. Kita betul betul imbau (situasi aman). Ini adalah pesta demokrasi, jangan sampai berkonflik,” ujar Tito di auditorium Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (19/10/2017).

Tito menilai wajar bila situasi di suatu daerah memanas karena pilkada. Tetapi, dia tak ingin situasi panas itu menimbulkan hal yang buruk di masyarakat.

“Situasi pasti memanas, (itu) biasa. Saya ulangi menghangat seperti biasa, tapi jangan sampai panas, apalagi terbakar,” kata Tito.

Tito sudah memerintahkan para kapolda, kapolres dan jajarannya untuk membangun komunikasi dengan tokoh agama serta tokoh pemuda di wilayah masing-masing. “Untuk mendukung pilkada yang kondusif,” ucap Tito.

Tito optimis Pilkada 2018 berjalan kondusif karena menurutnya masyarakat telah berpengalaman menghadapi euforia pilkada. Namun, sejumlah daerah tetap menjadi atensi kepolisian seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, dan Papua. (DON)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo meminta Kapolri tidak gentar dengan pembentukan Densus Tipikor meskipun ada pro dan kontra. Bambang mengatakan akan memperkuat soal kewenangan pada kepolisian dan kejaksaan.

“Prinsipnya Komisi III DPR RI tidak hanya setuju dengan anggaran yang diajukan Kapolri untuk pembentukan Densus Tipikor, namun juga soal kewenangan yang akan kita perkuat pada kepolisian dan Kejaksaan agar setara dengan KPK pada Perubahan UU Kepolisian dan Kejaksaan tahun depan usai RUU KUHP disahkan,” ujar Bambang dalam keterangan tertulisnya, Kamis (19/10/2017).

Bambang menjelaskan adanya Densus Tipikor ini bukan untuk bersaing dengan KPK. Tetapi keduanya harus membangun sinergi untuk menumbuhkan efek gentar melakukan korupsi.

“Sekali lagi, Densus Tipikor patut dilihat sebagai ‘alat pemukul’ baru dalam perang melawan korupsi. Densus Tipikor didirikan bukan untuk bersaing dengan KPK. Tapi justru Densus Tipikor dan KPK harus mampu membangun sinergi untuk menumbuhkan efek gentar,” jelasnya.

Pria yang kerap disapa Bamsoet ini menuturkan saat ini sudah di fase para tahanan KPK tidak malu menyandang status tersebut. Bahkan, menurutnya operasi tangkap tangan (OTT) yang akhir-akhir ini marak dilakukan KPK sudah tidak menarik perhatian, karena banyak kasus yang besar malah belum terungkap.

“Bahkan, akhir-akhir ini, penangkapan atau operasi tangkap tangan (OTT) terhadap terduga koruptor ibarat tontonan yang tidak menarik untuk dicermati. Masyarakat cenderung bosan disuguhi berita tentang penangkapan atau OTT terduga koruptor. Sementara banyak kasus-kasus besar mangkrak,” terang dia.

Politikus Partai Golkar ini menyinggung juga soal kasus pengendapan dana milik pemerintah Daerah. Karena masih ada rasa takut dikriminalisasi oleh penegak hukum.

“Kasus pengendapan dana milik pemerintah daerah di bank-bank umum yang terjadi dalam beberapa tahun belakangan ini patut digarisbawahi oleh Mabes Polri,” kata dia.

“Salah satu alasan yang dikemukakan adalah rasa takut dikriminalisasi oleh penegak hukum. Fenomena ini sangat memprihatinkan karena total dana pemerintah daerah yang diendapkan itu mencapai ratusan triliun rupiah,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Bamsoet meminta Polri harus memastikan semua personil Densus Tipikor memahami soal pos anggaran. Agar kecerobohan dalam penindakan dapat dihindari.

“Mabes Polri pun harus memastikan bahwa semua personil Densus Tipikor, baik di pusat maupun di daerah dan desa, memahami dengan detil seluk beluk setiap pos anggaran pembangunan serta pemanfaatannya. Pemanfaatan dana desa di setiap desa pun harus dipahami,” ucapnya.

“Pemahaman tentang mekanisme penganggaran dan pemanfaatannya tentu saja sangat penting agar kecerobohan dalam penindakan bisa dihindari,” tutup dia. (NGO)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Emir Qatar, Syekh Tamim bin Hamad Al Thani, tiba di Istana Kepresidenan Bogor untuk menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi). 21 Dentuman meriam menyambut Sang Emir.

Syekh Tamim tiba di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (18/10/2017) pukul 10.40 WIB.

Meriam menyalak sepanjang lagu kebangsaan Qatar dan lagu ‘Indonesia Raya’ dikumandangkan. Kemudian Syekh Tamim melangkah ke dalam Istana, disambut Jokowi.

Nampak, Jokowi memakai baju khas Betawi dengan kain hijau sepaha, juga peci hitam. Syekh Tamim mengenakan setelan jas lengkap dengan dasi.

Di bagian luar, nampak mobil-mobil rombongan Qatar berlalu-lalang. Kuda-kuda milik pasukan penyambutan juga terlihat berjalan dikendarai personel berseragam merah.

Di halaman belakang, akan ada acara penanaman pohon yang bakal dilakukan Syekh Tamim.

Qatar adalah negara di semenanjung Jazirah Arab. Luas wilayahnya 11.571 km persegi saja. Qatar diputus hubungan diplomatiknya oleh Arab Saudi dan koalisinya pada 5 Juni 2017. (ADI)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Komisi II kembali melanjutkan pembahasan Perppu 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Komisi II mengundang sejumlah pakar.

Dari agenda rapat, Rabu (18/10/2017), sejumlah pakar yang diundang di antaranya Yusril Ihza Mahendra, Margarito Kamis, dan Refli Harun. Selain itu, Azyumardi Azra, Irmas Putra Sidin, dan Fitra Arsil turut diundang.

Yusril dan Refli Harun tiba di gedung DPR sekitar pukul 10.30 WIB. Sebelumnya, rapat dibuka Fandi Utomo sekitar pukul 10.25 WIB dengan Azyumardi menjadi pembicara pertama.

“Saya mendukung Perppu 2/2017 untuk ditetapkan menjadi UU. Alasannya merupakan UU yang sangat penting secara eksistensial bagi NKRI Pancasila,” kata Azyumardi.

Azyumardi masih memaparkan pandangannya terkait Perppu Ormas. Nantinya, para ahli atau pakar tersebut secara bergiliran menyampaikan pandangan mereka. (MAD)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut beberapa tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini. Tantangan itu seperti radikalisme, narkoba, hingga korupsi.

“Tantangan bangsa jelas, yang sering disampaikan presiden, radikalisme, terorisme, narkoba, korupsi, masih adanya ketimpangan sosial. Oleh karena itu, Presiden Jokowi dengan nawacitanya, program jangka pendek, panjang masuk dalam nawacita,” ujar Tjahjo Kumolo di Auditorium gedung Badan Pengembangan SDM Kemendagri, Jakarta selatan, Rabu (18/10/2017).

Tjahjo menyampaikan itu dalam pidatonya di Rapat Koordinasi Nasional Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kemendagri dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD). Menko Polhukam Wiranto dan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) Letjen TNI Hinsa Siburian juga hadir dalam rapat yang membahas tantangan bangsa Indonesia itu.

Tjahjo menjelaskan radikalisme adalah tantangan ancaman terbesar yang dapat merusak bangsa dan negara. Dia menegaskan masalah radikalisme itu menjadi tanggung jawab semua bangsa.

“Radikalisme, terorisme, ini bukan tanggung jawab TNI-Polri, tapi kita bersama. Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI sudah final dan mati. UU beri kebebasan berhimpun berserikat, buat ormas apapun juga, tapi harus terikat dengan Pancasila, Bhinneka, NKRI, UUD,” papar Tjahjo.

Terkait Perppu Ormas, kata Tjahjo, pemerintah mengeluarkan Perppu ormas sebagai upaya melindungi Indonesia dari kelompok yang ingin mengubah ideologi Pancasila.

“Terpaksa Pemerintah keluarkan Perppu, ini bukan untuk menekan kelompok, tapi negara wajib buat aturan yang tegas untuk melindungi Indonesia,” tegasnya. (NGO)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Menteri Kominfo Rudiantara mengatakan situs berkonten pornografi telah banyak diblokir, namun muncul lagi. Sebab, pornografi memang dilarang di Indonesia tetapi menjadi industri di beberapa negara.

“Yang paling banyak diblokir itu situs porno. Ada undang-undang di negara kita melarang konten pornografi. Tapi di sini dilarang, di belahan dunia lain itu jadi sebuah industri. Jadi seperti ini diblokir 100 (konten), besok ada 1.000,” terang Rudi dalam seminar bertema Bahaya Hoax Melalui Media Sosial Sebagai Ancaman Disintegrasi Bangsa di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jalan Tirtayasa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (17/10/2017).

Rudi mengatakan Indonesia terbuka dengan perkembangan teknologi dan komunikasi seperti munculnya situs atau media sosial. Tetapi tidak terbuka dengan konten-konten yang berpotensi merusak bangsa.

“Kita, Indonesia, welcome terhadap paltform-platform seperti Facebook, Youtube, dan lain-lain. Saya katakan kepada para pemilik (media sosial)-nya, ‘Anda boleh bisnis di Indonesia tapi jaga pasar Indonesia. Karena kita ingin ada stabilitas seperti politik dan lain-lain. Kalau semua konten dibebaskan oleh mereka, ini anda mau bisnis apa mau hancurin Indonesia?,” tegas Rudi.

Jika yang terjadi suatu konten negatif sarat tindak pidana, maka Kemenkominfo mempersilakan aparat penegak hukum menindak pembuat konten tersebut. “Kalau mau ngehancurin, ada Polri dan TNI, yang berada bersama saya,” sambung dia. (NGO)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menghadiri rapat pertamanya sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Rapat tersebut membahas paparan Sekda DKI Jakarta Saefullah terkait pelaksanaan APBD 2017 dan APBD perubahan 2017.

Sebelum dimulainya rapat, Sekda DKI Jakarta Saefullah menyampaikan harapannya agar rapat yang terselenggara pagi ini menghasilkan hal-hal yang positif untuk warga.

“Semoga rapim yang kita selenggarakan ini menghasilkan hasil-hasil yang positif,” katanya di Gedung Blok G Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (17/10/2017).

Saefullah kemudian mulai memperkenalkan jajaran SKPD dan Wali Kota di DKI Jakarta. Ia memperkenalkan mulai dari Deputi Gubernur, Asisten Sekda, hingga Wali Kota di DKI Jakarta. Dia kemudian memaparkan pelaksanaan APBD.

Anies-Sandi resmi dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta oleh Presiden RI Joko Widodo di istana Negara pada Senin (16/10).(NGO)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Pendaftaran partai politik peserta Pemilu 2019 dibuka sejak 3 Oktober 2017. Sejumlah parpol pun mulai mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum.

khatulistiwaonline mencatat sudah ada tujuh parpol yang mendaftar sebagai peserta Pemilu 2019 hingga Jumat (13/10). Ketujuh parpol tersebut adalah Perindo, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), PDIP, Hanura, NasDem, Partai Berkarya, dan PAN.

Perindo menjadi parpol pertama yang mendaftar ke kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat. Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo, yang didampingi istrinya, Liliana Tanoesoedibjo, beserta kader Perindo datang ke KPU pada Senin (9/10). Dia datang berjalan kaki beramai-ramai dari kantor DPP Perindo, yang berada di Jalan Pangeran Diponegoro, Menteng, dengan diiringi pawai marching band.

Hary mengaku bersyukur Partai Perindo menjadi parpol pertama dalam pendaftaran. Ia berharap dapat melewati tahap verifikasi serta dapat ikut serta menjadi peserta Pemilu 2019.

“Tentu harapan kami, kami bisa lewati verifikasi dengan baik, sehingga Partai Perindo mampu dan akan ikut serta sebagai peserta Pemilu 2019 nanti,” kata Hary.

Selanjutnya pada Selasa (10/10) giliran PSI yang mendaftar sebagai peserta Pemilu 2019. Ketum PSI Grace Natalie bersama pengurus partai, termasuk Giring Ganesha alias Giring ‘Nidji’, berjalan kaki ke kantor KPU.

“Hari ini kami memilih untuk mendaftar pada tanggal 10, bulan 10, dan kami tadi datang tepat jam 10 lewat 10. Ini terinspirasi dari Bung Karno, beri saya 10 orang pemuda, saya akan mengguncangkan dunia,” ujar Grace di gedung KPU.

Kemudian Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendatangi kantor KPU sekitar pukul 13.00 WIB, Rabu (11/10). Rombongan PDIP datang dengan berjalan kaki bersama serta diiringi Paskibra, marching band, dan pawai baju adat.

Lalu pada Kamis (12/10) Sekjen Partai Hanura Sarifuddin Sudding mendatangi kantor KPU. Dia membawa rombongan untuk mendaftarkan partainya menjadi peserta Pemilu 2019. Ada 3 boks besar dan 1 boks kecil berisi surat-surat dan dokumen sebagai syarat untuk mendaftarkan partainya ke KPU.

Partai NasDem, Partai Berkarya, dan PAN kompak mendaftarkan diri sebagai peserta Pemilu 2019 pada Jumat (13/10). KPU mengatakan sebanyak 73 partai politik terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM sebagai badan hukum partai politik. Namun baru 25 parpol yang meng-input data ke situs KPU untuk mengikuti Pemilu 2019.

Ketua KPU Arief Budiman menjelaskan, dari 25 partai tersebut, baru ada 7 partai yang melakukan pendaftaran dan berkonsultasi ke KPU. Satu di antara tujuh partai tersebut dinyatakan sudah dapat diterima pendaftarannya.

“Dari tujuh itu, satu partai politik sudah dinyatakan dapat diterima pendaftarannya. Sedangkan yang lain ada yang masih melengkapi berkasnya lagi, ada yang masih sedang dalam proses pemeriksaan,” kata Arief. (NGO)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Partai anyar, Partai Berkarya hari ini mendatangi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Partai yang didirikan Hutomo Mandala Putra alias Tommy Suharto mendaftarkan diri menjadi peserta Pemilu 2019.

Pantauan khatulistiwaonline, Ketum Partai Berkarya Neneng Astuti bersama rombongan mendatangi gedung KPU, Jl Imam Bonjol, Jakpus, Jumat (13/10/2017) sekitar pukul 09.38 WIB. Mereka tiba mengenakan jas partai berwarna kuning.

Rombongan membawa sejumlah boks yang berisi dokumen ke KPU. Setibanya di KPU, mereka langsung bertemu Ketua KPU Arief Budiman untuk menyerahkan berkas pendaftaran.

Sebelum Partai Berkarya, NasDem lebih dulu mendatangi gedung KPU hari ini. Rombongan NasDem dipimpin oleh Sekjen Johnny G Plate.

Waktu pendaftaran partai politik calon peserta pemilu dibuka selama 2 minggu. Tahap selanjutnya, KPU akan melakukan penelitian administrasi, verifikasi faktual, dan penetapan parpol peserta Pemilu 2019.

Berikut ini proses penetapan parpol peserta Pemilu 2019:
1. 3-16 Oktober 2017, pendaftaran dan penyerahan syarat pendaftaran serta penerimaan kelengkapan dokumen persyaratan.
2. 17 Oktober-15 November 2017, penelitian administrasi tingkat kabupaten/kota.
3. 15 Desember 2017-4 Januari 2018, verifikasi faktual tingkat kabupaten/kota.
4. 17 Februari 2018, penetapan parpol peserta Pemilu 2019. (NGO)