JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Acara pengukuhan Kapolri Tito Karnavian sebagai Guru Besar Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) diselenggarakan hari ini. Para pejabat Polri sudah berdatangan ke lokasi.
Acara pengukuhan ini diselenggarakan di Auditorium Mutiara STIK Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jalan Tirtayasa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (26/10/2017)
Pantauan khatulistiwaonline, di lokasi sudah hadir mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Tifatul Sembiring. Para pejabat Polri seperti Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rikwanto juga telah datang.
Berbagai karangan bunga dari sejumlah tokoh sudah memenuhi di depan Auditorium sampai sepanjang jalan kawasan STIK. Di antaranya dari Menristek Dikti M Nasir dan Menkum HAM Yasonna Laoly.
Kapolri dalam acara ini akan melakukan orasi ilmiah agar mendapatkan gelar profesornya. Dia sebelumnya telah menyatakan kesiapannya.
“Saya sudah siap orasinya. Tanpa teks pun sudah oke,” ujar Tito di Hotel Sultan, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Sabtu (9/9) lalu. (NGO)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Partai Amanat Nasional (PAN) memilih sikap berbeda dengan pemerintah dan partai pendukungnya soal pengesahan UU Ormas. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menganggap itu sebagai hal yang biasa dalam demokrasi.
“Namanya demokrasi. Kalau Anda harus berpikir semua setuju, itu kembali ke Orde Baru. Ini kan demokrasi, orang boleh berbeda pendapat. Bagus itu. Nggak apa-apa, bersemangat orang berdemokrasi,” kata JK di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (25/10/2017).
JK mengatakan tidak akan ada evaluasi terhadap PAN atas sikapnya yang berbeda dengan pemerintah soal UU Ormas.
“Tidak ada hubungan dengan ini. Evaluasi berhubungan dengan kinerja. Bukan dengan pertimbangan politik,” tegasnya.
Soal sikap PAN yang kerap bertentangan dengan kebijakan pemerintah sudah lama menjadi sorotan. PAN menyatakan mendukung pemerintahan Jokowi-JK, bahkan mendapat jatah menteri, namun kerap berseberangan di DPR. Sebelumnya, soal UU Ormas, PAN juga berbeda pandangan dengan pemerintah tentang UU Pemilu. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Amerika Serikat belum menjelaskan secara lengkap alasan menolak kedatangan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Penjelasan lengkap diperlukan, apalagi saat ini Indonesia memasuki tahun politik.
“Jadi penjelasan itu bagi Pak Jokowi dan publik Indonesia kita butuhkan dan clear-kan karena ini tahun politik di Indonesia, kita mengharapkan AS memahami konteks di Indonesia jangan kemudian dia tidak mau sudah biarin saja. Sama saja tidak tanggung jawab dan membiarkan spekulasi liar beredar,” kata kata guru besar hukum internasional UI Prof Hikmahanto Juwana saat dihubungi khatulistiwaonline, Selasa (24/10/2017) malam.
Ia menyebut pernyataan AS selama ini hanya meminta maaf dan menjelaskan prosedur mengapa Gatot ditolak masuk ke AS. AS menyatakan telah memperbolehkan Gatot berpergian ke AS dan telah memesankan Gatot dengan nomor penerbangan lain.
Hikmahanto menyayangkan sikap AS belum menjelaskan alasan Gatot dilarang masuk ke wilayah AS karena biasanya orang yang dilarang masuk ke AS masuk kategori membahayakan.
“Indonesia harus minta penjelasan AS. Yang disampaikan Customs and Border Protection (CBP) USA baru menjelaskan prosedur kenapa dia sampai ditolak, kemudian dia diberangkatkan tapi tidak mau, tapi bukan dijelaskan kenapa nama Pak Gatot bisa masuk dalam larangan untuk masuk AS kan biasanya orang masuk AS itu karena membahayakan AS, dia teroris atau apa kita tidak tahu dia apa bahayanya,” ujarnya.
Sebelumnya, khatulistiwaonline mencoba menghubungi pihak CBP USA untuk meminta konfirmasi. Salah seorang juru bicara CBP AS, Daniel Hetlage, merespons permintaan konfirmasi dari detikcom pada Selasa (24/10). Dia menjawab mewakili Department of Homeland Security (DHS) atau Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat.
Menurut dia, pada Sabtu, CBP USA awalnya menerima informasi dari Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta bahwa Jenderal Gatot akan berkunjung ke AS. Di Bandara Soekarno-Hatta, sesuai protokol keamanan Amerika Serikat, Jenderal Gatot pun menjalani serangkaian prosedur pemeriksaan.
“Upaya dilakukan oleh Customs and Border Protection AS dan Departemen Luar Negeri AS untuk mengatasi penolakan dan membersihkan penumpang untuk perjalanan sebelum penumpang tiba di bandara (AS),” kata Daniel.
Setelah itu, pihak CBP dan Kedubes AS di Jakarta berkoordinasi dengan pemerintah Indonesia untuk mengatasi hal tersebut. Akhirnya pihak CBP dan kedutaan mencarikan tiket maskapai lain. Namun rombongan Gatot menolak bepergian ke AS.
Pihak Kedubes AS, Departemen Pertahanan AS, dan CBP lantas meminta maaf atas ketidaknyamanan Gatot beserta rombongan. Berikut ini penjelasan lengkap juru bicara CBP, Daniel Hetlage, kepada detikcom.
I’m responding on behalf of DHS so the below is attributable to a DHS spokesperson:
The U.S. Embassy in Jakarta informed the office of Indonesian General Gatot, who was scheduled to travel to the U.S. for a conference, that due to U.S. security protocols when he arrived at the airport he may be delayed in his ability to board his flight. Efforts were made by U.S. Customs and Border Protection and the U.S. Department of State to address the boarding denial and clear the passenger for travel before the passenger arrived at the airport.
Unfortunately, he was denied boarding. The issue with his boarding approval was quickly resolved through coordination between the individual’s office, CBP, the U.S. Embassy in Jakarta and other U.S. government partners.
The passenger was rebooked on another flight and cleared to board. He chose not to travel. The U.S. Government is dedicated to ensuring that all persons traveling to the United States are screened and properly vetted. We regret that the passenger and his wife were inconvenienced. We are committed to our Strategic Partnership with Indonesia as a way to deliver security and prosperity to both our nations and continue working to further deepen that relationship.” (ADI)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Pemerintah meminta pembentukan Densus Tipikor ditunda. Menurut pemerintah, perlu ada kajian lebih lanjut terkait pembentukan densus tersebut.
“Maka diputuskan bahwa pembentukan Densus Tipikor untuk sementara ditunda, untuk kemudian dilakukan pendalaman lebih jauh lagi,” kata Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam Wiranto, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (24/10/2017).
Hal itu disampaikan Wiranto usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Menurut Wiranto, pimpinan KPK yaitu Agus Rahardjo dan Laode M Syarif turut hadir.
Wiranto mengatakan saat ini yang dibutuhkan bangsa adalah penguatan lembaga yang sudah ada, terutama KPK. Untuk itu, dia meminta wacana tentang Densus Tipikor tak perlu diperpanjang lagi.
“Sekarang ini yang kita utamakan adalah memperkuat lembaga-lembaga yang sudah ada, terutama KPK,” kata Wiranto.
“Isu mengenai ini kita berhenti dulu. Nggak usah kita perpanjang lagi isu mengenai Densus Tipikor ini,” ucap Wiranto menambahkan. (NGO)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
DPR menggelar paripurna pengambilan keputusan tingkat II terhadap Perppu 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Voting kemungkinan akan dilakukan dalam pengambilan keputusan Perppu ini apakah akan disahkan menjadi UU atau tidak.
Ketua Komisi II DPR Zainuddin Amali menjelaskan tentang mekanisme pengesahan Perppu Ormas dalam paripurna. Mulanya, dia akan melaporkan hasil pembahasan Komisi II atas Perppu pengganti UU Nomor 17/2013 itu kepada forum paripurna.
“Ketua Komisi II akan melaporkan hasil pembahasan Perppu Ormas di paripurna. Setelah itu, akan diikuti oleh pandangan fraksi,” kata Amali kepada wartawan, Senin (23/10/2017) malam.
Memang, saat ini masih ada 3 fraksi di DPR yang menolak Perppu, yakni Gerindra, PAN, dan PKS. Oleh karenanya, kemungkinan voting dalam penentuan pengesahan Perppu Ormas masih sangat terbuka.
“Kalau masih belum satu pendapat, biasanya pimpinan menawarkan lobi terlebih dahulu. Kalau masih tetap juga tidak mendapatkan titik temu, maka akan diadakan pengambilan keputusan melalui voting,” ujar Amali.
Meski begitu, dia berharap perbedaan pendapat bisa diselesaikan dengan musyawarah mufakat. Lobi-lobi masih akan dilakukan.
Kita masih berharap sebelum paripurna, kan paripurna itu sikap final, masih ada perubahan-perubahan sehingga kita bisa mengambil keputusan yang musyawarah mufakat,” ucapnya.
“Kalau tidak bisa (musyawarah mufakat) ya dengan terpaksa kita lakukan pemungutan suara. (Voting dilakukan) Sebagaimana tata tertib tentu peranggota ya. Pengambilan suara akan dilakukan peranggota sebagaimana yang sudah dilakukan biasa ini,” imbuh Amali.
Seperti diketahui ada tiga pemetaan sikap dari fraksi-fraksi. PDIP, Golkar, NasDem dan Hanura menerima Perppu ormas disahkan menjadi undang-undang. Kemudian PKB, PPP, dan Demokrat menerima namun dengan catatan.
Selain agenda pengesahan Perppu Ormas, paripurna juga akan membahas keputusan lain. DPR akan mengambil keputusan terkait RUU tentang Pengesahan Protokol Perubahan Persetujuan Marrakesh mengenai Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia.
DPR juga akan menyetujui perpanjangan waktu pembahasan sejumlah rancangan undang-undang (RUU). Sejumlah RUU itu adalah RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh, RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol, RUU tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan RUU tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), RUU tentang Pertembakauan, dan RUU tentang Wawasan Nusantara. (MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Massa dari Alumni 212 ikut beraksi menolak Perppu Ormas di depan Gedung DPR/MPR. Mereka long march dan membentangkan bendera Ar Rayah.
Pantauan khatulistiwaonline di depan Kompleks DPR/MPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (24/10/2017) pukul 09.50 WIB, massa dari berbagai ormas terus berdatangan.
Dari arah Jalan Gerbang Pemuda, Senayan, Jakarta, nampak massa long march ke depan Kompleks Gedung DPR/MPR. Mereka berjalan sambil membentangkan sejumlah bendera Ar Rayah warna hitam.
Satu mobil polisi nampak berada di barisan depan mengawal massa. Sementara setidaknya ada 17 polisi bermotor yang mengawal dari sisi kiri agar lalu lintas di Jalan Jenderal Gatot Subroto yang mengarah ke Slipi tetap lancar.
“Itu bendera Ar Rayah, panjangnya kurang lebih 15 meter ada,” ujar Nce Hidayat salah satu peserta asal Sumedang, Jawa Barat, yang mengaku dari Komunitas Alumni 212.
Bendera hitam itu biasa disebut sebagai panji hitam Ar-Rayah. Bendera itu bertuliskan kalimat dalam bahasa Arab, berbunyi La Ilaha Illallah Muhammadarasulullah.
Polisi sendiri, termasuk dari pihak TNI sudah bersiaga di lokasi mengawal aksi ini. Ada juga sebanyak 299 orang polisi Asmaul Husna yang mengenakan peci dan serban. Kawat duri juga sudah terpasang di depan gerbang Gedung DPR/MPR untuk mengantisipasi aksi. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Hingga kini Amerika Serikat masih belum menyampaikan dengan gamblang tentang apa alasan mereka menolak kedatangan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Pemerintah Indonesia bisa mengambil sikap tegas untuk mendesak agar AS memberi penjelasan.
“Bila AS tidak (beri penjelasan), RI bisa melakukan tindakan yang akan berakibat pada hubungan Indonesia AS,” kata Guru Besar hukum internasional UI Prof Hikmahanto Juwana saat berbincang dengan khatulistiwaonline, Senin malam (23/10/2017).
AS harus segera mengklarifikasinya agar tak muncul beragam spekulasi. Sementara itu Indonesia bisa mengancam untuk mengambil langkah tegas jika AS tak kunjung memberikan alasan.
“Mulai dari dubes kita di AS untuk pulang sampai pengusiran diplomat AS,” ujar Hikmahanto.
Sebelumnya Menlu Retno Marsudi juga telah berbincang dengan Wakil Dubes AS Erin terkait masalah ini. Meski pihak AS sudah meminta maaf, tetapi RI tetap meminta penjelasan.
“Dari mereka, saya dapat info bahwa situasinya di-resolve. Sudah tidak ada lagi restriksi apa pun kepada Jenderal Gatot untuk berkunjung ke AS. Tetapi saya sampaikan bahwa itu saja tidak cukup. Kami tetap perlukan penjelasan kenapa peristiwa itu sampai terjadi,” tegas Menlu Retno.(NGO)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno LP Marsudi menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Jakarta. Dia menjelaskan soal isu penolakan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo ke Amerika Serikat (AS).
Kepada Jokowi, Menlu Retno menjelaskan Duta Besar (Dubes) AS untuk RI Joseph Donovan menyesal dan telah menyampaikan permohonan maaf atas insiden Panglima TNI ditolak masuk AS. Pagi tadi Wakil Dubes AS untuk RI Erin Elizabeth McKee juga sudah datang ke kantor Kemlu menegaskan hal yang sama.
“Mereka (pihak Kedubes AS, red) regret and apologize terhadap situasi yang terjadi yang tentunya menyebabkan ketidaknyamanan ini,” ujar Menlu Retno kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (23/10/2017).
Menlu Retno menyatakan tidak akan ada larangan bagi Panglima TNI. Jenderal Gatot bahkan bakal disambut hangat jika berkunjung ke AS.
“Kemudian mereka juga menyampaikan larangan itu juga tidak ada, sudah dicabut dan Jenderal Gatot warmly untuk melanjutkan kunjungannya ke AS,” ujar Retno.
“Jadi mereka bilang, kami sangat menyambut baik kunjungan (Panglima TNI, red) dan tidak ada pembatasan dalam bentuk apa pun dan terdapat keinginan dari Jenderal Danford untuk berkomunikasi dengan panglima dan mereka saat ini sedang mengatur komunikasi tersebut,” sambung Retno.
Panglima TNI ditolak masuk AS saat hendak memenuhi undangan kemiliteran, yakni acara Chiefs of Defense Conference on Country Violent Extremist Organization (VEOs) di Washington, DC. Gatot ditolak masuk oleh US Custom and Border Protection.
Sebelumnya, Kapuspen TNI Mayjen Wuryanto menegaskan keberangkatan Panglima atas perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut Wuryanto, Panglima TNI sudah beberapa kali ke AS namun tidak ada masalah. Panglima TNI terakhir kali ke AS pada Februari 2016.
“Jadi harus ada penjelasan lebih dulu kenapa ada larangan. Tiba-tiba nggak boleh ke sana bagaimana? Jadi menunggu penjelasan dulu. Pokoknya kalau berangkat pasti atas perintah Presiden RI,” ujar Wuryanto, Minggu (22/10). (NGO)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Menko Polhukam Wiranto memberikan arahan kepada peserta rapat koordinasi nasional Pilkada Serentak 2018. Wiranto juga bicara soal obsesi partai politik yang ingin menang dan kewajibannya menampilkan figur kompeten.
“Kita tahu bahwa parpol tentu telah berusaha menampilkan calon-calon yang punya kompetensi yang baik tapi kita juga bahwa parpol punya obsesi ingin menang. Dan kadang-kadang antara keinginan parpol dan keinginan menang dengan kewajiban menampilkan pemimpin yang punya kompetensi bertabrakan,” kata Wiranto di Jalan Gatot Subroto, Jaksel, Senin (23/10/2017).
Wiranto menyampaikan kewajiban partai untuk mengusung calon yang baik kadang berbenturan dengan keinginan untuk menang. Hal itu dia sampaikan sebab dirinya pernah mengalami sendiri saat menjadi pimpinan partai politik.
“Saya bicara seperti itu. Karena saya mantan pimpinan parpol. Bisa bicara itu,” tutur Wiranto yang disambut tawa peserta rapat.3
Keinginan untuk menang inilah, kata Wiranto, yang biasanya lebih dominan di suatu partai politik. Menurutnya, persoalan itu tak bisa dihindari dan harus dihadapi oleh setiap partai politik.
“Kadang-kadang iming-iming untuk menang, kadang mengutamakan tokoh yang populis ketimbang tokoh yang punya kompetensi yang baik. Ini problem. Tapi nggak bisa kita hindari,” ujarnya.
“Keinginan menang itu luar biasa, sebab kalau kalah hilang dari peredaran. Nah harus menang inilah yang jadi masalah,” tuturnya. (MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo ditolak masuk ke AS. Wakil Dubes AS untuk Indonesia Erin Elizabeth McKee pun dipanggil Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno LP Marsudi pagi ini.
Erin menyambangi kantor Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI di Jalan Penjambon, Jakarta Pusat, Senin (23/10/2017) pagi. Dia mengenakan kemeja warna putih dipadu blazer biru didampingi stafnya.
Informasi yang khatulistiwaonline terima, Menlu Retno sudah berada di kantor Kemlu untuk menerima kedatangan Erin.
Jenderal Gatot siap berangkat dengan maskapai Emirates pada Sabtu (21/10) kemarin pukul 17.50 WIB. Namun kemudian ada pemberitahuan dari Custom and Border Protection AS bahwa dia tak boleh memasuki wilayah AS.
Jenderal Gatot dan pihak TNI pun kecewa. Padahal Panglima TNI hendak menghadiri acara Chiefs of Defense Conference on Country Violent Extremist Organization (VEOs) yang akan dilaksanakan pada 23 dan 24 Oktober di Washington DC.
Dubes AS untuk RI Joseph Donovan sebelumnya telah menyampaikan permintaan maaf atas insiden penolakan AS terhadap Jenderal Gatot.
“Dubes Joseph Donovan telah meminta maaf ke Menteri Luar Negeri Retno Marsudi atas ketidaknyamanan Jenderal Gatot,” demikian pernyataan Kedubes AS untuk Indonesia, Minggu (22/10).
Sayangnya, Kedubes AS tidak menjelaskan secara rinci apa yang menyebabkan Gatot ditolak masuk ke AS. (NGO)