JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Rachmawati Soekarnoputri mengadu ke DPR dan meminta kasus makar yang menjeratnya dihentikan. Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan kasus hukum tidak bisa diintervensi pihak manapun.
“Kalau itu kita kan kembali ke fakta hukum. Tolong jangan dipotong-potong ini. Kembali kepada fakta hukum,” kata Tito di lapangan Silang Monas, Jakarta, Sabtu (14/1/2017).
Tito mengatakan, apabila penyidik menemukan fakta hukum yang kuat, maka kasus tersebut akan dilanjutkan. Namun apabila tidak, maka tak akan diteruskan.
“Itu namanya proses hukum. Jadi intervensi dari pihak manapun tidak boleh, hukum itu tidak boleh diintervensi,” kata Tito.
Usai mendapatkan aduan dari Rachmawati, muncul gagasan untuk membentuk pansus terkait kasus makar ini. Wakil Ketua DPR Fadli Zon menjadi salah satu pihak yang mendukung usulan ini. Menurut Fadli, dengan dibentuknya pansus, akan semakin terbuka, adakah dugaan makar seperti yang dituduhkan pada Rachmawati dan tokoh lainnya.
Sebab, dari keterangan Rachmawati, didapatkan informasi bahwa mereka akan melakukan aksi di depan gedung DPR/MPR untuk menuntut dikembalikannya Undang-undang Dasar 1945 ke naskah asli. Bila ternyata tidak ada unsur makar pada aksi yang akan dilakukan oleh Rachmawati, Fadli meminta polisi untuk mengeluarkan SP3 kasus dugaan makar.
“Karena ini bagus-bagus saja, supaya bisa meneliti, bertanya, dan memintai keterangan. Terkait apakah terjadi abuse of power atau pelanggaran HAM dalam tuduhan makar terhadap tokoh yang tadi datang menyampaikan aspirasi ke DPR. Agar perkara yang dituduhkan itu bisa dihentikan sesegera mungkin, karena tidak ada bukti yang mendukung secara valid,” imbuhnya. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Kapolda Metro Jaya Irjen M Iriawan mengecek lokasi penyelenggaraan debat pertama Pilgub DKI 2017 di Hotel Bidakara. Sebanyak 1.700 personel dikerahkan untuk memastikan keamanan jalannya debat.
“Kami pastikan aparat keamanan siap untuk mengawal debat dengan aman, tertib dan nyaman. Jumlah tim keamanan yang kita turunkan ada 1.700, kita juga ada backup dari TNI dan juga pihak pengaman terkait lainnya,” kata Iriawan di Hotel Bidakara, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jumat (13/1/2017).
Selain pengamanan di dalam dan luar ruangan, polisi juga mengatur lalu lintas di sekitar Hotel Bidakara. Pelaksanaan debat pada Jumat malam bertepatan dengan jam pulang kantor.
“Jadi lagi jam padat sekali, tapi itu ring terluar, itu tugas petugas yang ada di jalan untuk mengawasi lalu lintas dan mengurai kemacetan,” jelasnya.
Pada debat pertama ini, hanya 100 orang pendukung dari masing-masing calon yang diperbolehkan masuk ke ruangan. Ini akibat keterbatasan ruangan.
“Ruangannya hanya mumpuni untuk menampung masing masing 100 orang dari pendukung paslon. Panitia juga kita batasi 100 orang sehingga nanti lancar,” ucap Iriawan.
Polisi akan memisahkan pendukung tiap calon di luar ruangan. Pendukung juga diminta tidak membawa atribut berlebihan.
“Jadi nanti pendukung paslon tidak bertemu. Posisinya akan berjauhan untuk menghindari hal yang tidak kita inginkan,” pungkasnya.
Debat calon gubernur dan wakil gubernur DKI akan digelar mulai pukul 20.00 WIB hingga jam 22.00 WIB nanti malam. Tiga pasang cagub-cawagub yang akan ikut adalah Agus Yudhoyono-Sylviana Murni, Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat, serta Anies Baswedan-Sandiaga Uno. (MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Tiga pasang calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta akan menjalani sesi debat perdana malam nanti. Debat akan digelar di ruang Birawa, Hotel Bidakara, Jakarta Selatan.
Pantauan khatulistiwaonline saat ini ruang Birawa saat tengah ditata. Sejumlah pekerja tampak menata panggung, mengecek pengeras suara (Sound System) dan menata kursi. Empat baris kursi sudah tertata rapi di deret pertama.
Di panggung utama tampak pekerja mengecek sound system dan membuat dekorasi. |
Pengawas Internal Hotel Bidakara, M. Nur mengatakan pihaknya hanya menyiapkan kursi-kursi saja. Sementara untuk keseluruhan acara debat yang bertanggung jawab adalah Komisi Pemilihan Umum DKI selaku penyelenggara.
“Kita dari pihak hotel menyiapkan ruangan sama kursi-kursi saja. Kalau masalah acaranya itu ada EO yang yang bertanggung jawab. EO nya juga dari KPU ya,” kata M. Nur saat berbincang dengan khatulistiwaonline, Jumat (13/1/2017).
Menurut M. Nur persiapan menata ruang debat ini sudah dilakukan sejak Jumat dini hari tadi. “Ini persiapan nya sudah dari dini hari tadi, jadi ya sudah dipersiapkan dengan baiklah saya kira,” tambah M. Nur.
Debat calon gubernur dan wakil gubernur DKI akan digelar mulai pukul 20.00 WIB hingga jam 22.00 WIB nanti malam. Tiga pasang cagub-cawagub yang akan ikut debat itu adalah: Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno. (ADI)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Januari 2017 menjadi bulan terakhir Marsekal Agus Supriatna menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU). Pengamat militer Al Araf berpesan agar Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Presiden Joko Widodo memilih perwira tinggi yang kompeten dan teruji integritasnya dalam menentukan pengganti Agus.
“Yang paling penting dalam pergantian kepala staf, mereka punya kompetensi dan integritas yang baik,” kata pria yang menjabat sebagai Direktur Eksekutif Imparsial ini di kantor Center for Strategic and International Studies (CSIS), Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (12/1/2017).
Pesan selanjutnya, KSAU yang baru diharapkan mampu menciptakan iklim transparansi dan dan akuntabilitas di tubuh TNI. “Lalu penghormatan terhadap hukum dan HAM,” ujar Al Araf.
Terakhir, Al Araf berharap siapapun yang terpilih menjadi pemimpin tertinggi TNI AU, bisa melanjutkan komitmen Agus untuk memodernisasi alat utama sistem pertahanan (alutsista). Ia menilai kondisi alutsista TNI AU dari rezim Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga Presiden Joko Widodo, cukup memprihatinkan.
“Maka penting memasukkan modernisasi alutsista TNI AU untuk pembelian barang-barang baru. Nggak boleh bekas. Oleh karenanya KSAU yang baru harus melanjutkan kebijakan KSAU yang lama, kan KSAU yang lama berkomitmen pembelian alutsista AU harus baru,” ungkap Al Araf.
Seperti diketahui, Marsekal Agus Supriatna akan memasuki masa pensiunnya pada akhir bulan nanti. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo sudah memberikan tiga nama marsekal bintang tiga kepada presiden untuk dipilih menjadi KSAU yang baru.
Adapun para perwira tinggi bintang tiga TNI AU yang diajukan adalah Marsdya Hadi Tjahjanto, yang kini menjabat Irjen Kementerian Pertahanan, Wakil KSAU Marsdya Hadiyan Sumintaatmadja, dan Marsdya Bagus Puruhito, yang kini mengemban tugas sebagai Wagub Lemhanas.
“Saya tidak memberikan (siapa yang paling) potensi (dipilih), itu hak prerogatif presiden. Saya hanya mengajukan, silakan beliau yang memilih,” tutur Jenderal Gatot, Rabu (11/1).
Presiden Jokowi sendiri belum mengumumkan siapa yang akan dipilihnya menjadi KSAU. Belum ada tanda-tanda kapan pelantikan pengganti Agus dilakukan. (DON)
PEKANBARU,khatulistiwaonline.com
Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) di Riau kembali terbakar diduga dilakukan para pembuka lahan. TNI AU mengerahkan pesawat dan helikopter untuk melakukan pemantauan.
“Dari hasil pemantauan kita di udara, kawasan TNTN kembali terbakar. Tapi kita menilai kawasan tersebut sengaja dibakar,” kata Kadis Ops, Kol Firman Dwi Cahyono kepada khatulistiwaonline, Kamis (12/1/2017).
Firman mengatakan, pihak TNI AU Pekanbaru sudah melakukan pengawasan udara dengan pesawat tempur dan helikopter. Dari pantauan udara, terlihat sejumlah titik api.
“Kita memang belum menerjunkan pasukan ke lokasi. Tapi paling tidak, dengan mengerahkan pesawat tempur dan heli di atas TNTN, agar memberi penekanan terhadap pelaku pembakar lahan,” kata Firman yang pernah menjadi Komandan Skadron F16 Lanud Roesmin Nurjadin itu.
Menurut Firman, jika dilihat dari pantauan udara, sangat jelas sekali di lokasi TNTN ada gubuk. Dugaan kuat, gubuk tersebut dihuni para perambah hutan.
“Kawasan yang telah dirambah sengaja dibakar. Karena kawasan yang dibakar itu bersebelahan dengan perkebunan sawit. Satu sisi kebun sawitnya tidak terbakar,” kata Firman yang pernah menjadi copilot pesawat F16 yang diboyong dari Amerika ke Indonesia.
Firman menyebutkan, hasil pantauan udara di TNTN akan menjadi pembahasan di rapat koordinasi.
“Hasil pantuan udara yang kita lakukan nantinya akan menjadi bahan dalam rapat koordinasi terkait Karhutla. Saat ini memang Satgas Karhutla belum dibentuk,” kata Firman.
Hari ini tim Lanud Roesmin Nurjadin akan kembali menerbangkan pesawat tempur dan helinya di kawasan TNTN. “Kita terus memberikan penekanan agar pelaku pembakaran segera keluar dari kawasan itu,” kata Firman. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Di tengah bergulirnya revisi UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3), muncul wacana untuk menambah jumlah pimpinan DPR dan MPR tak hanya menjadi 6 melainkan jadi 7. Gayung bersambut dari beberapa fraksi, salah satunya NasDem.
“Supaya tidak genap apakah tambah satu atau dua. Kita enggak masalah ini cuma masa peralihan selanjutnya representasi,” ujar Ketua DPP NasDem Johnny G Plate di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/1/2017).
Adanya tambahan pimpinan DPR diakui Johnny memang menambah anggaran. Namun jika hal itu bermanfaat untuk menambah efektivitas kinerja DPR, hal itu patut dipertimbangkan.
“Yang jadi ketakutan kan semakin nambah jumlah pimpinan, biaya membengkak, kalau di balik inefisiensi dengan perbaikan manajemen DPR RI kenapa tidak,” ucapnya.
Saat ini, ada 5 orang pimpinan DPR. Mereka adalah Setya Novanto (Golkar), Fadli Zon (Gerindra), Agus Hermanto (Demokrat), Taufik Kurniawan (PAN), dan Fahri Hamzah (PKS).
Rencana penambahan kursi pimpinan DPR awalnya datang dari PDIP yang merasa berhak sebagai pemilik suara terbanyak saat Pileg 2014. Belakangan, muncul usulan agar kursi pimpinan jadi 7.
Urutan perolehan suara saat Pileg 2014 adalah PDIP, Golkar, Gerindra, Demokrat, PKB, PAN, PKS, PPP, NasDem, dan Hanura. NasDem menyebut PKB sebagai partai dengan perolehan suara terbanyak ke-5 juga berpeluang jadi pimpinan DPR.
“Kalau melihat jumlah suara PKB punya hak. Kita lihat sidang paripurna batal karena jumlahnya gak kuorum, karena penugasan pimpinan yang tidak terwakili. Demikian pula bamus atau pengganti pimpinan jumlahnya terbatas,” beber Johnny.
Dia menyoroti tugas pimpinan DPR sebagai pengagenda kebijakan. Oleh karena itu menurut Johnny penting untuk ada representasi dari tiap partai.
“Visi misi pimpinan DPR adalah juru bicara, tapi praktiknya bisa mengangedakan kebijakan. Harusnya representasi partai di pimpinan. Yang jadi soal fraksinya kebanyakan,” pungkas dia. (ADI)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyebut mayoritas kader partainya mendorong Prabowo Subianto untuk menjadi calon presiden dalam Pilpres 2019. Partai Amanat Nasional (PAN) belum membahas soal Pilpres.
“Kalau PAN nanti, Belanda masih jauh,” ujar Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (11/1/2017).
PAN sendiri menghormati keputusan Gerindra. Seperti diketahui, pada Pilpres 2014 lalu, PAN dan Gerindra sempat berkoalisi untuk mengusung Prabowo menjadi calon presiden.
“Kita hormati penuh haknya Gerindra untuk mendukung Pak Prabowo. Kita ucapkan selamat,” jelas Zulkifli, yang juga menjabat Ketua MPR.
Apakah keputusan Gerindra terlalu dini? Zulkifli menjawab itu hak tiap partai politik.
“Itu hak masing-masing. Tapi kalau kami belum (bahas Pilpres), nanti pada saatnya momentum yang tepat,” tutupnya.
Sebelumnya, Fadli menyebut mayoritas kader partainya mendorong Prabowo untuk menjadi calon presiden dalam Pilpres 2019. Gerindra siap berjuang habis-habisan.
“Saya kira Partai Gerindra perlu mencalonkan kembali, mayoritas ingin mencalonkan Pak Prabowo di 2019,” kata Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (9/1). (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Tahun 2017 diawali para wakil rakyat dengan membahas tambahan jatah kursi di DPR maupun MPR. Substansi pembahasan revisi UU 17/2014 tentang MPR, DPR, DPRD Dan DPD atau disebut UU MD3 pun semakin luas.
Wacana revisi UU MD3 menjadi makin nyata sejak PDIP meminta tambahan kursi pimpinan DPR dan MPR saat Setya Novanto menjadi Ketua DPR lagi. PDIP sebagai fraksi dengan jumlah anggota terbanyak di DPR merasa seharusnya mendapat kursi pimpinan DPR.
Untuk menambah kursi pimpinan DPR, UU MD3 harus lebih dahulu direvisi. PDIP membentuk tim lobi hingga mengadu ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Saat masa reses, Badan Legislasi (Baleg) pun rapat untuk membahas poin-poin yang akan direvisi dari UU MD3.
Dalam pembahasan di Baleg, pembahasan revisi UU MD3 makin luas. Selain penambahan kursi pimpinan DPR dan MPR yang merupakan aspirasi PDIP, ada pula permintaan dari PKS yang ingin mendapatkan kembali kursi pimpinan MKD. Wacana itu dicetuskan PKS lantaran kadernya yang duduk di kursi pimpinan MKD didrop dan diganti oleh Gerindra.
Tak hanya itu, kini datang pula permintaan dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Sudah punya 1 kursi di pimpinan MPR, DPD meminta tambahan jatah karena merasa sebagai fraksi dengan jumlah anggota terbanyak di MPR.
“Karena kan kedaulatan rakyat, pimpinan di DPD itu ini kan namanya juga usul. Kalau memang ada penambahan, tidak masalah dari satu jadi dua (di MPR). Harapannya asas keterwakilan,” kata Ketua DPD Muhammad Saleh.
Saleh juga meminta poin-poin utusan Mahkamah Konstitusi (MK) masuk dalam revisi UU MD3. DPD lalu mengirim surat ke DPR agar dilibatkan dalam pembahasan revisi UU MD3 dan surat itu sudah dibacakan di rapat paripurna.
Fokus revisi UU MD3 yang awalnya hanya untuk menambah jumlah pimpinan DPR dan MPR kini makin meluas. Di saat yang sama, pembahasannya justru diundur.
Seharusnya, revisi UU MD3 disahkan menjadi RUU inisiatif DPR dalam rapat paripurna pada Selasa (10/1/2017) kemarin. Namun, pengesahan itu ditunda dan pimpinan DPR hanya membacakan surat dari Badan Legislatif.
“Belum (disahkan jadi inisiatif DPR hari ini). Mungkin rapat paripurna berikutnya,” kata Ketua Baleg DPR, Supratman Andi Agtas. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merayakan ulang tahun ke-44. Sejumlah tokoh hadir dalam acara ini termasuk Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Jokowi dan JK memasuki Assembly Hall JCC, Senayan, Jakarta, bersama dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri pukul 10.00 WIB, Selasa (10/1/2017). Jokowi kemudian duduk di antara JK dan Megawati. Jokowi tampak memakai batik bernuansa merah dan hitam.
Seskab Pramono Anung terlihat mengiringi saat mereka masuk. Tampak pula mantan Wapres Try Sutrisno bersama mereka. Acara kemudian dimulai dengan pertunjukan tari-tarian adat Indonesia.
Hadir pula sejumlah menteri Kabinet Kerja di antaranya Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Mendikbud Muhadjir Effendy, Menteri Koperasi dan UMKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menkum HAM Yasonna Laoly, Menlu Retno Marsudi, Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan, Menko Polhukam Wiranto, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, serta Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar.
Ada pula Kepala BIN Jenderal Budi Gunawan, Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie. Pimpinan parpol yang tampak hadir adalah Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketum Hanura Oesman Sapta Odang, serta Ketum PPP Romahurmuziy.
Jokowi dijadwalkan akan memberikan sambutan pada acara ini sebagai Presiden RI. Setelah itu dia akan kembali ke Istana untuk memimpin rapat terbatas kabinet. (MAD)