JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Kulon Progo, DIY, bukan daerah endemis antraks. Namun belakangan, ada kasus mirip serangan antraks. Kementerian Pertanian pun turun untuk menelusuri.
Serangan antraks ini terungkap setelah sejumlah orang terkena penyakit kulit pada Desember 2016. Tim RSUP Dr Sardjito Yogyakarta mengecek dan berdasarkan hasil laboratorium, penyakit tersebut ditengarai sebagai antraks.
Direktur Kesehatan Hewan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Fadjar Sumping Tjatur Rasa dalam rilisnya, Sabtu (21/2017), 1 sapi dan 18 kambing di beberapa desa di Kulon Progo mati mendadak dan tidak dilaporkan ke instansi terkait. Baru setelah ada kasus pada manusia, kejadian itu diketahui.
Laporan masuk ke Balai Besar Veteriner (BBVet) Wates pada 10 Januari 2017. BBVet merupakan kepanjangan tangan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan. Berdasarkan hasil uji laboratorium BBVEt telah terjadi dugaan antraks tipe kulit yang mengakibabatkan kematian 1 sapi dan belasan kambing.
“Sampai saat ini 17 kambing dan 1 sapi mati,” kata Fadjar.
“Ada 16 orang yang menderita antraks tipe kulit. 15 di antaranya sembuh, dan 1 meninggal. Untuk kasus meninggal, belum bisa dipastikan (antraks) karena yang bersangkutan juga sakit diabetes dan jantung serta berusia lanjut (78 tahun),” tambah Fadjar.
Untuk menangani kasus ini, Kementan membentuk tim yang diketahui Sekda dan melibatkan Dinkes, BBVet, dan instansi terkait. Juga mendirikan posko dan membatasi lalu lintas ternak.
“Selain itu juga mengobati ternak, memberi vaksin, desinfektan, hingga sosialisasi,” jelas Fadjar.
Menurut Fadjar, koordinasi terus dilakukan. Harapannya, kasus tersebut tidak meluas.
Sementara Sekjen Dewan Peternak Rakyat Nasional, Ade Zulkarnaen, dalam kesempatan terpisah, meminta pemerintah tidak fokus pada daerah wabah saja. Tapi harus memantau secara menyeluruh. Menurut dia, jangan sampai muncul persepsi kemunculan wabah ini membuat masyarakat tak mau mengonsumsi daging sapi lokal.
“Lalu ujung-ujungnya memuluskan impor daging,” kata Ade.(MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Ketua Komisi Perempuan Remaja dan Keluarga Majelis Ulama Indonesia (MUI) Istibsyaroh berkunjung menemui Presiden Israel Reuven Rivlin di Tel Aviv. Komisi VIII DPR yang membidangi agama menyayangkan sikap Istibsyaroh.
“Orang Islam apalagi tokoh sangat diperintahkan taat kepada komitmen dan kepada pemimpinnya. Bangsa Indonesia sudah komitmen tidak membuka hubungan diplomatik (dengan Israel) sehingga tidak ada pertemuan dalam bentuk apapun,” kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid melalui pesan singkat, Jumat (20/1/2017).
Pertemuan tersebut sangat disayangkan karena dapat melukai perasaan bangsa Indonesia. Sodik mengatakan bahwa saat ini diisukan pihak Israel akan memindahkan ibukota ke Yerusalem.
“Pertemuan seorang tokoh MUI dengan pihak Israel semakin terasa menggangu perasaan bangsa Indonesia dan umat Islam karena kezaliman Israel kepada Palestina yang terus-menerus, yang terakhir isu pemindahan ibukota ke Yerusalem,” ujar politikus Gerindra ini.
Baca Juga: Ini yang Disampaikan Presiden Israel ke Pejabat MUI
Oleh sebab itu, Sodik menyarankan agar setiap tokoh sebisa mungkin tidak melakukan kontak dengan pihak Israel. “Dengan pertimbangan-pertimbangan tadi harusnya seorang tokoh mengesampingkan pertimbangan dan alasan lain untuk hadir dengan pemimpin Israel,” urainya.
Komisi VIII DPR akan rapat dengan MUI pada bulan Maret 2017 mendatang. Hal ini akan ditanyakan saat rapat.
“Iya, kami akan panggil MUI sekalian klarifikasi beberapa masalah dan program MUI,” ucap Sodik.
Dilansir dari Israel Ministry of Foreign Affairs, pertemuan itu berlangsung pada Rabu (18/1) kemarin. Istibsyaroh mengunjungi Israel atas inisiatif Australia/Israel and Jewish Affairs Council (AIJAC).
Rivlin, dalam keterangan lewat Juru Bicara Presiden ini, secara hangat menerima delegasinya. Dia menjelaskan kepada Istibsyaroh bahwa demokrasi di Israel bukan hanya untuk Yahudi melainkan untuk semua orang.
MUI juga mendengar kabar itu dan berharap itu adalah kabar hoax. Selain itu, MUI berencana membahas sanski yang bisa dikenakan ke Istibsyaroh.
“Saya kira iya (sanksi). Pasti akan dirapatkan di rapat pleno hari Selasa (24/1),” kata Ketua Komisi Hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat HM Baharun saat dihubungi khatulistiwaonline, Jumat (20/1). (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Partai Golongan Karya mengusulkan agar ambang batas partai politik boleh menempatkan wakilnya di DPR (Parliamentary Threshold) naik dari saat ini 3,5 persen menjadi 10 persen. Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan mengisyaratkan tak sepakat dengan wacana tersebut.
Zulkifli yang juga Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat itu mengingatkan agar politikus di DPR tidak membuat peraturan yang bertujuan menjegal pilihan rakyat. Dia pun tak setuju jika aturan soal parliamentary threshold dibuat dengan tujuan jegal-menjegal.
“Jangan membuat peraturan untuk menjegal pilihan rakyat,” kata Zulkifli kepada wartawan, Rabu (18/1/2017).
Menurut dia, demokrasi di Indonesia saat ini sudah bagus. Prinsip demokrasi adalah setiap orang berhak memilih dan dipilih sebagai anggota DPR. Ketika seorang calon anggota legislastif sudah terpilih oleh rakyat lalu tidak bisa duduk di parlemen, maka itu berarti mengabaikan prinsip demokrasi.
“Kalau (parliamentary threshold) dibatasi, coba bayangkan orang sudah terpilih secara demokratis tak bisa jadi (anggota DPR) tapi yang tak terpilih justru bisa. Itu mengabaikan prinsip demokrasi,” kata dia
“Prinsip-prinsip demokrasi harus diutamakan,” tambah Zulkifli.
Sebelumnya anggota Panitia Khusus Rancangan Undang-undang tentang Penyelenggaraan Pemilu dari Fraksi Golkar Rambe Kamarul Zaman mengatakan pihaknya mengusulkan Parliamentary Threshold 10 persen. Angka itu diusulkan agar jumlah fraksi di DPR tidak terlalu banyak.
“Sekarang ambang batas parlemen, batasan bentuk fraksi di DPR. Kalau Partai Golkar sudah mengajukan 10 persen,” kata Rambe
dalam konferensi pers yang digelar di Rang Rapat Fraksi Partai Golkar, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/1/2017). (ADI)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyebut ada pihak yang coba membenturkan seolah dirinya tidak sejalan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Tito menegaskan dirinya tetap menghormati MUI.
Hal ini disampaikan Tito terkait pemaparannya saat menjadi keynote speaker dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk ‘Fatwa MUI dan Hukum Positif’ di PTIK, Jakarta Selatan, Selasa kemarin.
“Tolong dicatat, karena saya lihat ada beberapa yang memberikan komentar bahkan seolah-olah saya tidak sependapat, membenturkan seolah-olah saya tidak sejalan dengan fatwa MUI, tidak mungkin,” kata Tito di Mapolda Metro Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Rabu (18/1/2017).
Tito menyatakan, dia mengawali pemaparannya itu dengan mengatakan MUI merupakan lembaga terhormat dan fatwa MUI adalah fatwa yang dihormati.
“Apalagi saya sendiri sebagai umat Islam. Ada fatwa MUI nggak ngerokok ya saya upayakan nggak ngerokok juga,” ujarnya.
MUI dikatakan Tito adalah lembaga yang sangat penting dan harus dihormati serta memiliki perananan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Banyak fatwa-fatwa yang dikeluarkan MUI yang menjadi tuntunan bagi umat Islam.
“Cuma memang ada beberapa fatwa yang terakhir, dari sudut pandang kepolisian itu membawa dampak sosial dan dampak hukum,” tuturnya.
Tito mencontohkan seperti fatwa MUI soal larangan bagi umat Islam memakai pakaian Natal. Ada pihak-pihak yang ingin menegakkan fatwa MUI dengan sejumlah cara seperti sweeping, tindakan kekerasan di Solo, memukuli orang-orang hingga pohon-pohon Natal kemudian dirubuhkan.
Karena itu para pelauku ditangkap dan tersangkanya dibawa ke Polda Jawa Tengah. Di tempat lainnya seperti Bekasi dan Surabaya, massa ramai-ramai mendatangi mal atas nama sosialisasi. Pemilik dan manajemen mal dipaksa membuat pernyataan atas nama sosialisasi.
“Nah ini kan bagi kami Polri merupakan suatu persoalan yang perlu dipecahkan. Oleh karena itu salah satu upaya memecahkan persoalan itu adalah meminta masukan,” ujarnya.
“Yang ingin saya klarifikasi di sini, tolong dicatat bahwa FGD itu adalah ajang diskusi ilmiah. Saya meminta kepada Gubernur PTIK Irjen Sigit, ini ada persoalan dari sudut pandang keamanan, yang berkaitan dengan fatwa MUI dan hukum positif yang sudah jadi polemik selama ini–Alangkah baiknya kita dengarkan pendapat para ahli-ahli melalui diskusi yang hanya fokus. Bukan diskusi besar,” sambungnya.
Kata Tito, dialog ilmiah tersebut merupakan dialog intelektual dengan referensi-referensi sehingga memiliki landasan akademik yang kuat untuk menentukan sikap Polri.
“Jadi sama sekali bukan bermaksud untuk mendiskreditkan. Apalagi saya sudah menyampaikan fatwa MUI bukan sesuatu yang dilarang, bukan sesuatu yang haram bahkan kita butuhkan,” ucapnya.
Persoalannya, menurut Tito, yaitu ketika ada yang ingin menegakkan fatwa tersebut. “Terus apa boleh ditegakkan? Siapa yang harus menegakkan? Siapa yang harus mensosialisasikan? Ini banyak pertanyaan-pertanyaan intelektual yang harus dijawab dengan dialog intelektual,” sebutnya.
Karena itu, tujuan diskusi ilimah untuk memberikan masukan kepada Polri sehingga memiliki referensi. Tito juga mengutip ucapan Joseph Mayone Stycos dalam bukunya Louis Richardson Theorysm, ‘if policy without theory is for gambler. Theory without policy is for academics’.
“Teori tapi tanpa didukung dilaksanakan dengan kebijakan itu hanya untuk para akademisi. Tapi kebijakan yang dibuat tanpa teori, itu spekulasi, gambling kita. Yang paling tepat adalah dalam membuat kebijakan disertai dengan landasan teori dan kajian akademik yang kuat. Jadi tujuan kita kemarin adalah salah satu cara untuk mendapatkan landasan akademik, bukan suatu keputusan,” tuturnya. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Marsdya Hadi Tjahjanto resmi dilantik menjadi Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) oleh Presiden Joko Widodo. Setelah dilantik, Hadi naik pangkat menjadi Marsekal.
Keputusan Presiden tentang kenaikan pangkat Hadi dibacakan oleh Sekretaris Militer Presiden Marsma Trisno Hendradi. Ada pun nomor Keppres tersebut adalah 03/TNI/2017.
Setelah pembacaan Keppres, Jokowi langsung menyematkan tanda kepangkatan di pundak Hadi. Kini ada empat bintang yang disandang oleh Marsekal Hadi Tjahjanto.
Sebelum menjabat sebagai KSAU menggantikan Marsekal Agus Supriatna, Hadi merupakan Irjen Kementerian Pertahanan. Dia menjabat posisi itu selama beberapa bulan.
Lulusan AAU angkatan 1986 itu sebelumnya menjadi Sekretaris Militer Presiden Jokowi sejak 2015 hingga 10 Oktober 2016. Sebelumnya lagi, Hadi adalah Danlanud Abdulrachman Saleh, Malang pada 2015.
Hadi juga pernah menjadi Danlanud Adi Soemarmo, Surakarta pada tahun 2010-2011. Ketika itu, Presiden Jokowi masih menjabat sebagai Wali Kota Surakarta.
Nama perwira tinggi dari Korps Penerbang TNI AU tersebut semakin dikenal masyarakat saat mengemban tugas menjadi Kepala Dinas Penerangan TNI AU (Kadispenau) pada 2013-2015. (MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Rapat pimpinan (Rapim TNI) masih berlanjut di hari kedua ini. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyatakan dalam Rapim ini, turut pula dibahas mengenai bantuan TNI untuk Polri dalam menghadapi ormas-ormas yang bertentangan dengan Pancasila.
“Rapim TNI kali ini dinilai sangat strategis dalam melanjutkan kehidupan berbangsa dan bernegara,” ungkap Gatot di lokasi Rapim, Aula Gatot Subroto, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (17/1/2017).
Gatot mengingatkan, seluruh komponen bangsa wajib bekerja sama untuk menjaga kestabilan bangsa. Seluruh peserta Rapim TNI disebutnya bertekad menciptakan suasana kondusif.
“Mendukung pemerintah yang sah yang dipimpin oleh Presiden Jokowi yang dipilih secara proses konstitusi,” tegas Gatot.
“Dan dalam menghadapi kompetisi global yang disampaikan presiden, TNI berkomitmen mendukung semua program pemerintah dan sepakat untuk menghadapi semua ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan radikalisme,” imbuh jenderal bintang empat tersebut.
Ormas yang akan dihadapi TNI menurut Gatot termasuk ormas-ormas yang mengganggu pembangunan nasional. Ini menjadi poin penting yang dibahas dalam rapim.
“Sehingga dalam rapim ini sejumlah kementerian ikut memberikan arahan, petunjuk, agar semua dapat berjalan lancar dan TNI dapat membantu program-program pemerintah baik di pusat maupun di daerah,” ujar Gatot.
Sejumlah jajaran di Kabinet Kerja memang turut menjadi pembicara dalam Rapim TNI. Seperti Menko Polhukam Wiranto, Menko Kemaritiman Luhut B Pandjaitan, Menhan Ryamizard Ryacudu, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menlu Retno LP Marsudi, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.
Hari ini, Menkum HAM Yasonna Laoly, Seskab Pramono Anung, dan Mensesneg Pratikno menjadi pemberi materi. Rapim TNI diikuti oleh 262 perwira tinggi. Sebanyak 184 Pati dari TNI dan 78 Pati dari Polri. (ADI)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Pembahasan revisi UU MD3 untuk menambah jumlah pimpinan DPR dan MPR belum berkembang sejak pembukaan masa sidang di awal Januari 2017. Pimpinan DPR menyerahkan sepenuhnya pembahasan revisi UU MD3 tersebut ke panja (Panitia Kerja).
“Jadi di dalam paripurna kan baru disampaikan bahwa usulan dari Badan Legislasi untuk masalah perubahan Undang-Undang MD3 tersebut. Tentunya usulan-usulan tersebut itu harus dibahas dalam panja. Di dalam panja itulah yang memutuskan seperti apa, apakah usulan itu diterima ataupun ditambah ataupun dikurangi sesuai dengan hal-hal yang kita kehendaki,” ujar Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (17/1/2017).
Menurutnya, revisi UU MD3 yang awalnya terbatas pada penambahan satu pimpinan masing-masing untuk DPR dan MPR dapat berubah sesuai pembahasan oleh panja. Dia menyerahkan pembahasan ke Panja.
“Kalau awalnya kita hanya terbatas kepada penambahan satu pimpinan DPR dan satu pimpinan MPR, namun bisa saja kalau ini berubah. Kalau ini berubah ini mempunyai konsistensi waktu yang cukup lama. Saat ini ini sedang dibicarakan juga secara detil seperti apakah, apakah usulan daripada badan legislasi ini sudah seluruhnya disetujui apa belum dan ini tergantung daripada panja yang sedang melaksanakan UU ataupun perubahan UU MD3 tersebut,” paparnya.
Revisi UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD atau dikenal sebagai UU MD3 masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2017. Mulanya revisi tersebut dibuat untuk mengakomodir keinginan PDIP sebagai partai pemenang pemilu.
Seiring dengan berjalannya waktu, bukan hanya PDIP yang meminta jatah pimpinan di DPR. Sejumlah fraksi di DPR dan DPD RI juga meminta jatah kursi pimpinan di MPR.(MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat berencana memanggil Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian. Hal ini terkait posisi Kapolda Jawa Barat Inspektur Jenderal Anton Charliyan yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI).
“Nanti kita undang Kapolri untuk menjelaskan. Itu atas inisiatif Kapolda atau atas perintah Kapolri,” kata Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K Harman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (16/1/2017).
Menurut Benny, posisi Kapolda yang juga menjabat ketua dewan pembina sebuah Ormas itu menyalahi undang-undang. “Bukan tidak elok, bukan tidak etis tapi itu bertentangan dengan UU. Polisi itu menggunakan kewenangan yang diberikan. Dia tidak boleh jadi pimpinan ormas, pimpinan parpol, apalagi kalau ormas itu underbownya parpol tertentu,” tegas dia.
“Jelas kapolda Jabar telah menyalahi aturan dan diminta Kapolri mengambil tindakan tegas,” lanjut Benny.
Hari ini massa dari Front Pembela Islam melakukan aksi unjuk rasa di Mabes Polri. Mereka menuntut Kapolda Jabar Irjen Anton Charliyan karena menjadi Ketua Dewan Pembina GMBI. Terkait hal ini, Benny K Harman mengkritisi massa FPI yang melakukan demo.
Menurut Benny, mestinya FPI tidak perlu melakukan demo. “Itu enggak usah FPI demo, itu sudah jelas tidak sesuai aturan hukum. Sama dengan Kapolda menjadi ketua dewan pembina GMBI,” papar dia.
Demonstrasi yang dilakukan FPI ini merupakan buntut dari kericuhan yang terjadi di dekat Mapolda Jabar pada 12 Januari lalu. Kedua ormas FPI Dan GMBI terlibat konflik, yakni setelah pemeriksaan Imam Besar FPI Habib Rizieq di Markas Polda Jawa Barat pada Kamis (12/1) kemarin.
Irjen Anton sebelumnya menegaskan sudah menjalankan tugas sesuai dengan prosedur dalam mengamankan pemeriksaan imam besar FPI Habib Rizieq Shihab di kantor Direskrimum Polda Jawa Barat. Karena itu, Anton menyatakan siap menanggung risikonya. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Wacana tidak adanya ambang batas soal pencalonan Presiden dan Wakil Presiden atau presidential threshold diusulkan oleh beberapa partai politik. Lalu, bagaimana tanggapan Presiden Joko Widodo sendiri?
Jokowi mengatakan, saat ini proses politik dalam penyusunan RUU Penyelenggaraan Pemilu masih bergulir di di DPR. Jokowi pun mengaku akan memberikan tanggapan jika sudah ada keputusan dari DPR soal UU Pemilu.
“Proses politik dalam menyusun regulasi untuk Undang-undang Pemilu kan masih dalam proses berlangsung di DPR. Ya kita tunggu hasilnya yang ada di sana. Dan nanti akan saya sampaikan pada saatnya,” kata Jokowi saat ditemui di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (16/1/2017).
Jokowi mengatakan, yang terpenting saat ini adalah masyarakat bisa menerima keputusan yang akan ditetapkan oleh DPR. Dia memprediksi proses pembahasan RUU Penyelenggaraan Pemilu selesai dalam 4 bulan.
“Yang penting masyarakat semua bisa menerima dan tidak jadi kontroversi. Kan masih dalam proses. Saya kira bulan empat akan selesai,” kata Jokowi.
Sebelumnya, Wapres Jusuf Kalla juga sudah berkomentar soal wacana penghapusan presidential threhshold ini. Menurut JK, ambang batas untuk mencalonkan presiden harus tetap ada.
“Soal Pemilu, seperti Anda katakan tadi, pemerintah tetap pada posisi seperti sekarang,” kata Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) di kantor Wapres, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (13/1/2017). (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Presiden Joko Widodo memberikan arahan dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI 2017. Jokowi meminta TNI bergerak cepat dalam mengantisipasi perubahan.
Rapim ini digelar di ruang utama Gedung Gatot Subroto, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (16/1/2017). Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian turut hadir dalam acara ini.
“Pagi hari ini, saya menyampaikan beberapa hal yang merupakan tantangan-tantangan kita ke depan, baik tantangan eksternal dari luar maupun di dalam negeri kita, dan kebijakan-kebijakan yang akan kita dilaksanakan untuk mengantisipasi masalah-masalah dan tantangan yang ada,” kata Jokowi dalam pidatonya.
Jokowi mengatakan saat ini dunia banyak mengalami perubahan. Perubahan itu dirasa cepat sekali. “Dari hari ke hari perubahannya begitu sangat cepat. Satu masalah belum selesai, satu masalah belum rampung, berganti dengan masalah lain, masalah baru datang lagi,” kata Jokowi.
Selain itu, lanjut Jokowi, perlambatan ekonomi dunia terjadi. Bahkan Jokowi mengingatkan akan terjadi lagi perubahan seusai terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden AS. “Artinya, situasi ekonomi kita belum pulih. Sudah ada perubahan baru lagi, misalnya kebijakan di AS yang nantinya akan banyak berubah setelah presiden terpilih Donald Trump sebentar lagi dilantik,” katanya.
“Karena itu, kita harus bergerak cepat mengantisipasi semua perubahan, terutama berkaitan dengan kecanggihan IT, yang setiap detik berubah-ubah terus. Saya berikan contoh, berkaitan dengan perdagangan menggunakan e-commerce, perubahannya begitu cepat sekali. Berjualan sekarang tidak lagi lewat mal, pasar modern, semuanya menggunakan online store. Hampir semua negara sekarang ini menyiapkan platform masing-masing, ada retail platform, logistik platform, yang kalau kita sendiri tidak memiliki platform yang asli Indonesia sangat sulit sekali mengendalikan arus barang,” tambah Jokowi. (MAD)