JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Presiden Jokowi dijadwalkan hadir bersama Ibu Negara Iriana dalam mata ni horja atau puncak pesta adat pernikahan Kahiyang Ayu dan Bobby Nasution di Medan. Mereka akan diulosi dan ikut manortor.

“Nanti kami akan manortor bersama Pak Jokowi,” kata Ketua Panitia Pernikahan Kahiyang-Bobby, Harry Lontung Siregar.

Harry menjelaskan, prosesi mata ni horja ini akan dimulai pukul 09.00 WIB di kediaman Bobby di Bukit Hijau Regency, Taman Setiabudi (BHR Tasbi), Medan.

Kedatangan Jokowi dan Iriana akan disambut meriah dengan tarian tor-tor atau manortor. Kehadiran Jokowi akan disambut sebagai raja, bukan sebagai presiden atau mertua Bobby.

Jokowi akan disambut dengan upacara kebesaran. Gordang Sambilan akan bertalu-talu menyambut kedatangan Jokowi dan rombongan. Jokowi dan Iriana juga akan diulosi dan disuguhi sirih tanda selamat datang.

Setelah itu ada tortor mundur yang akan mengantar Jokowi sampai ke gelanggang acara di dalam tenda besar. “Setelah sampai ke gelanggang, kemudian diulosi oleh raja-raja adat,” kata Pemangku Adat Tapanuli Selatan, Pandapotan Nasution.

Acara bakal terus berlanjut dengan prosesi marpangir alias mandi secara adat untuk Kahiyang dan Bobby. Ini adalah proses yang menandai hanyutnya masa remaja Bobby dan Kahiyang. Mereka akan dianggap sebagai orang tua seusai prosesi ini.

Kahiyang dan Bobby akan berjalan kembali ke gelanggang prosesi adat di dalam tenda usai marpangir. Di sinilah akan diberikan gelar adat kepada Bobby dan Kahiyang. Disusul kemudian, ada upacara mangupa alias doa restu, disampaikan dengan sastra Mandailing.

Ada pula ajar poda alias nasihat kepada mempelai. Di sini nantinya Jokowi akan ikut menasihati Kahiyang dan Bobby.

Tortor Somba, mayonda gondang, dan pekik horas tiga kali bakal menutup rangkaian acara adat ini yang dijadwalkan selesai sekitar pukul 12.30 WIB. (NGO)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Komisi II DPR menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Kementerian Dalam Negeri. Rapat membahas persiapan Pilkada serentak 2018.

Rapat digelar di ruang Komisi II DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/11/2017). Pihak Kemendagri yang hadir ialah Dirjen Otonomi Daerah Sumarsono (Soni) dan Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif.

“Yang mau kita rapatkan pagi hari ini adalah temuan-temuan dari Komisi II pada saat reses, pada saat kunjungan spesifik tentang persiapan Pilkada serentak di 171 daerah yang akan dilaksanakan 2018,” kata Komisi II DPR Zainuddin Amali sebelum rapat.

Komisi II DPR akan fokus mengenai e-KTP sebagai syarat bagi pemilih di Pilkada 2018. Beberapa masyarakat di daerah, kata Amali, masih terkendala perihal kepemilikan E-KTP.

“Kami melihat bahwa persoalan tentang e-KTP yang menjadi dasar untuk daftar pemilih itu masih ada masalah di beberapa daerah. Ini mau kami mintakan klarifikasinya pada Dirjen Dukcapil sejauh mana Kemendagri segera bisa memenuhi kebutuhan daerah tentang blanko e-KTP maupun perekaman,” tutur politikus Golkar itu.

Selain soal kepemilikan e-KTP, Komisi II DPR dikatakan Amali akan menanyakan soal pembiayaan Pilkada di beberapa daerah melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan pemerintahan daerah setempat. Dia mengatakan, beberapa daerah masih terkendala perihal NPHD ini.

“Komisi II segera memanggil Kemendagri yang berkaitan dengan permasalahan itu untuk bisa memastikan tidak ada masalah signifikan yang kita temui jelang pilkada serentak,” ucap Amali. (NGO)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyoroti kegiatan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa terkait Pilgub Jawa Timur 2018. Dua hari terakhir, Khofifah memang terlibat dalam kegiatan politik praktis.

Pada Selasa (21/11) lalu, Khofifah ke Cikeas, Bogor, Jawa Barat, untuk menerima surat rekomendasi dukungan dari Partai Demokrat. Keesokan harinya, Rabu (22/11), Khofifah ke DPP Golkar di Jl Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat, untuk menerima dukungan resmi dari Golkar. JK menyoroti kegiatan-kegiatan politik Khofifah ini.

“Ya kalau sangat sibuk urusan itu, tentu mengurangi waktunya untuk kegiatan-kegiatan formal,” kata JK di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (23/11/2017).

“Terkecuali kalau dia urus itu hanya Sabtu-Minggu, seperti biasalah, bisa,” imbuh JK memberi saran.

Lebih jauh, JK mengungkapkan Khofifah akan segera melapor ke Presiden Jokowi setelah urusan persiapan Pilgub Jatim selesai. Meski belum jelas kapan urusan itu akan selesai.

“Tapi seperti yang disampaikan sendiri Bu Khofifah, dia akan melapor Presiden setelah semuanya sudah lengkap, selesai,” ungkapnya.

Belum ada surat resmi dari Khofifah terkait pengunduran diri dari posisi Mensos. Sejauh ini, Istana menyatakan Khofifah baru menyampaikan secara lisan kepada Presiden soal keikutsertaannya dalam Pilgub Jatim 2018. (NGO)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Mabes Polri membantah berita yang beredar di media sosial terkait penghentian (SP3) kasus dugaan ujaran kebencian dengan terlapor politisi NasDem Viktor Laiskodat. Polisi menegaskan kasus itu masih berjalan.

“Beredarnya berita di media yang menyatakan bahwa kasus penistaan yang melibatkan saudara VL sudah di hentikan/SP3 oleh penyidik Bareskrim adalah tidak benar. Kasus tersebut masih berjalan dan dalam status penyelidikan,” tegas Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rikwanto kepada khatulistiwaonline, Kamis (23/11/2017).

Rikwanto mengatakan, saat ini kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan. Penyidik Direktorat Reserse Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri masih mencari saksi-saksi untuk dimintai keterangan.

“Penyidik masih memerlukan beberapa keterangan lagi dari saksi-saksi yang hadir di TKP saat hal tersebut terjadi, termasuk juga dari saksi ahli bahasa,” kata Rikwanto.

Di samping itu, penyidik juga memerlukan waktu untuk memanggil Viktor. Sebab, statusnya sebagai anggota DPR, dalam peosedur pemanggilan terikat UU MD3.

“Karena saudara VL anggota DPR, penyidik juga akan melakukan langkah koordinasi dengan DPR dalam kaitan UU MD3,” lanjutnya.

Rikwanto mengatakan, kasus itu akan ditangani oleh Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR terlebih dahulu. Penyidik memerlukan hasil dari sidang MKD DPR sebagai masukan kepada penyidik dalam kelanjutan proses hukumnya.

“Karena yang bersangkutan adalah anggota DPR, sehingga perlu diuji oleh MKD apakah pernyataannya tersebut dalam kapasitas sebagai anggota DPR yang sedang menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat atau kapasitas sebagai pribadi, sesuai UU MD3 No 17 Tahun 2014 tentang imunitas anggota DPR pasal 224 ayat (1) dan (2) yaitu pernyataan, pendapat, sikap dan tindakan yang diekspresikan di dalam dan diluar rapat DPR,” terang Rikwanto.

Rikwanto mencontohkan seperti profesi lainnya yang dalam hal pemanggilan perlu mendapatkan keterangan dari lembaga yang terkait dengan profesi tersebut.

“Sama dengan beberapa profesi lain yang juga ada aturan hukumnya, seperti praktek dokter yanf dilaporkan malpraktek, maka penyidik akan meminta keterangan dari IDI (Ikatan Dokter Indonesia). Untuk urusan profesi wartawan maka ada UU Pers yang melindungi profesi wartawan, penyidik Polri akan meminta Dewan pers dulu yang menyidangkan,” tutup Rikwanto. (DON)

Kuching –
Presiden Joko Widodo (Jokowi) tiba di Kuching, Sarawak, Malaysia. Jokowi kemudian langsung menemui Perdana Menteri (PM) Malaysia Najib Razak untuk melakukan pertemuan.

Agenda pertama yakni pertemuan terbatas Presiden Jokowi dengan PM Malaysia berlangsung di ruang Enseng Hotel Hilton, Kuching, Sarawak, Malaysia, Rabu (22/11/2016). Jokowi tampak mengenakan kemeja batik warna cokelat, sementara Najib terlihat mengenakan kemeja batik corak warna merah dan hijau.

Dalam pertemuan terbatas ini, Jokowi didampingi oleh Menko PMK Puan Maharani, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi dan Dubes RI untuk Malaysia Rusdi Kirana.

Dalam pertemuan terbatas itu, awak media hanya diperkenankan mengambil foto dan video sesaat sebelum keduanya melakukan pembicaraan. Selanjutnya, pertemuan tersebut berlangsung secara tertutup.

Setelah pertemuan itu, Jokowi dan Najib melanjutkan dengan pertemuan bilateral. Dalam pertemuan bilateral ini, Jokowi didampingi Menko PMK Puan Maharani, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Kepala BKPM Thomas Lembong dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki.

Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin mengatakan, ada empat hal utama yang dibahas dalam pertemuan dengan PM Najib tersebut. “Yakni penguatan kerjasama ekonomi, perlindungan WNI dan ketenagakerjaan, isu perbatasan dan isu pertahanan dan keamanan,” kata Bey di luar ruangan Eseng Hotel Hilton, saat pertemuan berlangsung.

Selain pertemuan tersebut, kata Bey, dalam konsultasi tahunan ini akan dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman, konferensi pers bersama dan diakhiri dengan jamuan santap siang bersama.

“Sore harinya, Presiden akan bertemu dengan masyarakat Indonesia di Sarawak yang dihelat di Stadium Perpaduan,” kata Bey. (NGO)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Polda Metro Jaya kembali menggelar tes urine terhadap personel untuk mengetahui ada-tidaknya anggota yang menyalahgunakan obat-obat terlarang. Tes urine dilakukan terhadap Kapolda Metro Jaya Irjen Idham Azis dan ratusan personelnya.

“Hasil tes urine Kapolda dan pejabat utama hasilnya negatif. Untuk personel lainnya masih menunggu dari Dokkes,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono kepada khatulistiwaonline, Rabu (22/11/2017).

Tes urine digelar di depan gedung Direktorat Reskrimsus Polda Metro Jaya sekitar pukul 07.00 WIB setelah apel pagi tadi. Total ada 387 personel yang mengikuti tes urine, dari perwira menengah hingga bintara.

“Seharusnya ada 630 personel yang dites, akan tetapi sisanya tidak datang karena sedang dinas, ikut tes, cuti, sakit, dan lain-lain,” sambung Argo.

Tes urine tersebut merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan pada waktu yang mendadak. Tes urine dilaksanakan sebagai bentuk pengawasan internal terhadap anggota, khsususnya yang menyalahgunakan narkoba.

“Kapolda sudah komitmen kalau ada anggota yang menggunakan narkoba akan ditindak tegas,” tandas Argo. (DON)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Kapendam XVII Cendrawasih, Kolonel Infanteri Muhammad Aidi membantah pernyataan Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang menyebut penggunaan rudal. TNI menggunakan mortir.

“Seperti yang Pangdam katakan, kami menggunakan mortir untuk menakuti TNP OPM. Bukan rudal,” kata Aidi kepada khatulistiwaonline, Selasa (21/11/2017).

Aidi mengatakan penggunaan mortir adalah salah satu taktik TNI untuk membuat Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat (TNPPB) alia OPM meninggalkan area desa yang disandera agar pasukan TNI dapat masuk ke area desa dan menyelamatkan warga.

“Itu taktik kami supaya mereka kocar kacir, lari. Saat itu pasukan kami punya kesempatan masuk ke Desa Kimbely,” ujar Aidi.

Mortir adalah senjata artileri yang menembakkan peluru dengan kecepatan yang rendah, jarak yang jangkauan dekat. Mortir memiliki daya hentam yang lebih lemah ketimbang artileri berat seperti meriam atau rudal.

Aidi pun menjelaskan bahwa dua jasad terduga kelompok TNPPB/OPM yang ditemukan di hutan, menderita luka tembak di perut. “Ada luka tembak di perut,” sambung dia.

Masih kata Aidi, tidak ada korban luka satu pun dari warga sipil. TNI-Polri telah mengevakuasi para warga korban sandera TNPPB/OPM dengan kondisi selamat.

“Dia bicara ada warga yang terluka tapi faktanya tidak ada satu pun dari kurang lebih 1.300 warga yang terluka saat operasi penyelamatan,” tegas Aidi.

Aidi menyampaikan jika TNPPB/OPM ingin melakukan perang terbuka dengan aparat TNI-Polri, jangan melibatkan masyarakat. “Tentukan zonanya dimana, jangan libatkan masyarakat, jangan jadikan masyarakat tameng,” imbuh Aidi.

Juru Bicara Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat/ Organisasi Papua Merdeka (TNPPB/OPM), Sebby Sambom sebelumnya menyebut dua anggotanya tewas karena diserang dengan rudal balistik oleh TNI.

“Itu bukan ditembak. Itu diroket rudal balistik di saat di Kampung Kimbely,” kata Sebby, Senin (20/11).

Sebby mengatakan akan membawa permasalahan ini ke ranah pelanggaran HAM di tingkat internasional. Menurur Sebby, selain mengenai anggotanya, rudal balistik juga melukai masyarakat.

“Kami akan ajukan pelanggaran HAM internasioanl karena rudal balistik ditembak dari jarak 3 km di kampung-kampung. Ada masyarakat yang kena,” ucap Sebby. (DON)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Presiden Jokowi sehari-harinya bermalam di Istana Bogor dan berkantor di Istana Kepresidenan Jakarta. Namun pada bulan Desember, Jokowi akan berkantor di Istana Bogor.

“Benar, selama Desember 2017,” kata jubir Presiden Johan Budi SP saat dikonfirmasi, Selasa (21/11/2017).

Di Jakarta ada 2 Istana Kepresidenan. Baik Istana Merdeka dan Istana Negara sama-sama sedang ada perbaikan drainase.

Johan Budi membenarkan jika proyek tersebut membuat kantor Presiden dipindah ke Bogor untuk sementara. Kepala Sekretariat Kepresidenan Heru Budi Hartono pun menyatakan hal yang sama.

“Iya. Sambil kami menyelesaikan seluruh revitalisasi drainase,” ujar Heru.

Pada hari ini pun, Jokowi melakukan sederet agenda di Istana Bogor, termasuk ada tamu dari Afganistan dan Bank Dunia. Jokowi juga sudah beberapa kali menggelar sidang kabinet di Istana Bogor.

Pantauan detikcom di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, masih ada dua alat berat di sana. Satu alat berat berada di depan gedung Bina Graha dan satu lagi berada di antara Istana Negara dan Istana Merdeka. (DON)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Dengan ditahannya Setya Novanto di rumah tahanan (rutan) KPK, ada kekosongan di kursi Ketua DPR. Dorongan untuk pergantian posisi Novanto pun terus digaungkan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan persoalan pergantian Ketua DPR sudah diatur. Jokowi meminta agar prosesnya mengikuti mekanisme yang ada terkait pergantian Ketua DPR.

“Di situ kan ada mekanismenya. Untuk menonaktifkan pimpinan lembaga negara, lembaga tinggi negara kan ada mekanismenya. Ya diikuti saja mekanisme yang ada, aturan-aturan yang ada,” ucap Jokowi di Balai Kartini, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin (20/11/2017).

Ketika ditanya tentang Novanto yang meminta perlindungannya, Jokowi menegaskan untuk mengikuti proses hukum yang ada. “Tadi kan sudah saya sampaikan ikuti proses hukum yang ada,” imbuh Jokowi.

Pada tadi malam, Novanto ditahan di rutan KPK. Penahanan itu dilakukan setelah Novanto mendapatkan perawatan di RSCM usai kecelakaan.

Pengacara Novanto, Fredrich Yunadi, menyebut upaya hukum yang diajukan kliennya sudah sesuai dengan aturan perundangan-undangan yang berlaku. Tak hanya ke Presiden Joko Widodo (Jokowi), Ketua Umum Partai Golkar itu juga meminta bantuan hukum kepada Komisi III DPR RI.

“Beliau sudah minta perlindungan hukum langsung ke Komisi III. Karena kan beliau biarpun Ketua (DPR RI), tapi kan yang membidangi hukum kan Komisi III. Jadi beliau melakukan upaya hukum sesuai dengan prosedur hukum yang sebenarnya,” tutur Fredrich, Senin (20/11). (DON)