DEPOK, khatulistiwaonline.com
Presiden Jokowi bangga karena banyak menteri kabinetnya adalah alumnus Universitas Indonesia (UI). Ia menyebutkan ada 6 menteri yang merupakan lulusan UI.
“UI penyumbang terbanyak menteri di Kabinet Kerja. Sampai saat ini ada 6 alumni UI yang bantu saya,” ujar Jokowi saat orasi ilmiah dies natalis ke-68 UI di Balairung UI, Depok, Jawa Barat, Jumat (2/2/2018).
Para menteri itu adalah Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menkeu Sri Mulyani, Menkes Nila F Moeloek, Menteri Agraria, hingga Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro. Sayangnya, Nila tak hadir di lokasi.
“Pak Darmin Nasution ini dari UI, ibu Menko PMK Puan Maharani juga UI, Ibu Sri Mulyani juga UI, Ibu Menkes Nila Moeloek, tapi nggak hadir. Mau saya kenalkan nggak hadir,” kata Jokowi disambut tawa hadirin.
Ada Menteri dan tokoh lainnya yang dikenalkan Jokowi yang merupakan alumnus UI. Mereka adalah Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko hingga jubir Presiden Johan Budi SP.
“Lalu Pak Moeldoko, ini S3 UI. Pak Johan Budi juga dari UI. Ini menunjukkan bahwa UI adalah kampus orang pintar,” tuturnya. (NGO)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Puluhan perwira menengah dan tinggi TNI dan Polri bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mereka yang datang adalah perwira yang akan naik pangkat.
Pertemuan digelar di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (1/2/2018) secara tertutup. Pertemuan digelar sekitar 90 menit.
Seusai pertemuan, para perwira TNI dan Polri tak menjelaskan isi pertemuan. Namun pihak Istana membenarkan apabila mereka perwira yang akan naik pangkat.
“Presiden menerima perwira tinggi TNI dan Polri yang naik pangkat,” ujar Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin saat dikonfirmasi.
Kebanyakan dari mereka adalah perwira menengah berpangkat melati 3 yang akan naik pangkat menjadi jenderal bintang satu. Namun ada pula jenderal bintang 2 seperti Dankodiklat TNI AD Mayjen Andika Perkasa.
Bey mengatakan, ada 15 perwira Polri dan 52 perwira TNI yang akan naik pangkat. “15 Polri, 52 TNI,” sebut Bey.(NGO)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Rencana usulan Pejabat Polri untuk menjadi Penjabat Gubernur (Pj) menuai polemik. Pakar hukum tata negara, Irmanputra Sidin, menilai pengisian Pj Gubernur dari unsur Polri melanggar UU.
“Bahwa yang dapat menduduki Pj Gubernur, hanya orang yang telah menduduki jabatan pimpinan tinggi madya, tidak boleh kepada orang yang menduduki jabatan setingkat karena hal ini bisa menyeret institusi Polri dan TNI menyalahi konstitusi, karena konstitusi sudah memberikan batasan tegas peran dan otoritas institusi Polri dan TNI yaitu menjaga kedaulatan Negara, keamanan, ketertiban serta penegakan hukum,” kata Irman kepada khatulistiwaonline, Senin (29/1/2018).
“Rencana usulan pejabat Polri untuk menjadi PJ Gubernur Jawa barat dan Gubernur Sumatera Utara sesungguhnya bertentangan dengan UU No 10/2016 tentang Pilkada,” sambungnya.
Irman menjelaskan, pimpinan tinggi madya yang dimaksud sudah diatur dalam pasal UU Aparatur Sipil Negara (ASN). Menurutnyam dalam pasal 1 angka 7 dan 8 UU ASN, jabatan pimpinan tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah dan pejabat pimpinan tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi.
“Artinya bahwa hanya orang yang berada dalam jabatan ASN saja yang tergolong pimpinan tinggi madya yang dapat menjadi PLT Gubernur. Pertanyaaanya dapatkah anggota Polri dan TNI menduduki jabatan dalam jabatan ASN?” ungkapnya.
Lebih lanjut Irman menjelaskan, jabatan ASN boleh diisi oleh anggota Polri-TNI haruslah berada di instansi pusat. Artinya perwira Polri yang dapat menjadi Penjabat gubernur, harus terlebih dahulu telah menduduki jabatan pimpinan tinggi madya di instansi pusat, bukan jabatan setingkat yang bisa dicaplok secara langsung dari Polri.
“Perlu juga dicermati bahwa jikalau kemudian Kemendagri memudahkan anggota Polri untuk dijadikan personel pemerintahan maka hal ini jangan sampai akan menjadi eskalasi metamorfosa Polri akan dijadikan institusi di bawah Kemendagri, tentunya ini bertentangan dengan konstitusi,” tuturnya.(NGO)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpidato di depan Parlemen Pakistan. Di awal pidatonya, Presiden Jokowi mengenang saat Presiden Sukarno yang berbicara di tempat yang sama 54 tahun lalu.
Saat itu, Sukarno menggelorakan semangat melawan kolonialisme dan menggelorakan semangat kerja sama negara-negara yang baru merdeka. Kali ini, Jokowi bicara soal kerja sama perdamaian dan kesejahteraan dunia.
“Lima puluh lima tahun kemudian, Presiden Republik Indonesia kembali mendapatkan kehormatan untuk berbicara di depan Parlemen Pakistan. Saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk menggelorakan kerja sama kerja sama untuk perdamaian dan kesejahteraan dunia,” ujar Jokowi lewat keterangan tertulis yang disampaikan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin, Sabtu (27/1/2018).
Jokowi mengatakan persahabatan Indonesia dengan Pakistan bukan baru terjadi kemarin. Indonesia, kata Jokowi, tak akan lupa dukungan rakyat Pakistan terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia.
“Sebagai wujud penghargaan, pada 17 Agustus 1995, bertepatan dengan perayaan 50 Tahun Kemerdekaan Indonesia Republik Indonesia menganugerahkan Bintang Kelas 1 Adipurna kepada Bapak Bangsa Pakistan, Muhammad Ali Jinnah, atas jasa-jasa Almarhum mendukung kemerdekaan Indonesia,” ujar Jokowi.
Di antara Indonesia dan Pakistan juga memiliki banyak persamaan. Kedua negara ini adalah negara berpenduduk muslim yang besar.
“Kita sama-sama menjadi negara anggota D-8, sesama negara OKI, sesama negara Non-Blok, kita sama-sama inisiator Konperensi Asia Afrika dan yang tidak kalah penting, kita sama-sama negara demokrasi,” kata Jokowi.
Dalam kesempatan ini, Jokowi pun mengajak Pakistan untuk terus memberi dukungan pada kemerdekaan Palestina.
“Melalui Forum ini, saya kembali menyerukan agar kita terus memberikan dukungan bagi Saudara-saudara kita di Palestina. Mari kita terus dukung perjuangan Palestina!,” ucapnya.
Jokowi menjelaskan Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Sekitar 87 persen dari 260 juta penduduk Indonesia beragama muslim.
Meski begitu, Jokowi mengatakan Indonesia juga sebagai negara yang mejemuk. Indonesia yang memiliki 17.000 pulau dengan 1.340 etnis. Meski begitu, Indonesia masih dapat menjaga kesatuannya.
“Sebagaimana Pakistan, selain rumah untuk umat Islam, Indonesia juga menjadi rumah bagi Umat Hindu, Katolik, Kristen, Buddha dan lainnya. Indonesia adalah negara yang majemuk,” tutur Jokowi.
“Bhinneka Tunggal Ika, itulah moto kehidupan berbangsa kami. Kami juga bersyukur bahwa kami dapat menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara secara demokratis. Semua orang memahami bahwa mengelola kemajemukan bukanlah hal mudah, menjalankan demokrasi juga bukan hal mudah,” sambungnya.
Menurutnya, demi menjaga kemajemukan diperlukan komitmen kuat semua elemen bangsa. Komitmen saling menghormati juga diperlukan agar demokrasi berjalan baik.
Jokowi mengatakan stabilitas politik di Indonesia dapat terjaga karena demokrasi. Demokrasi juga membuat pertumbuhan Indonesia cukup kuat, di atas 5 persen setiap tahunnya dan membuat Indonesia sebagai salah satu dari 20 negara ekonomi terbesar di dunia.
“Sebagai Presiden, keyakinan saya sangat kuat bahwa demokrasi merupakan cara yang paling tepat untuk melayani kepentingan masyarakat kita. Demokrasi memberikan ruang bagi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan,” ungkap Jokowi.
Jokowi juga memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi ini dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. “Pembangunan yang berkeadilan terus menjadi prioritas,” kata dia.
Tampak hadir mendampingi Presiden yakni Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki, dan Duta Besar Republik Indonesia untuk Pakistan Iwan Suyudhie Amri.
Saat tiba di National Assembly of Pakistan, Presiden disambut Perdana Menteri Pakistan Shahid Khaqan Abbasi, Ketua Senat dan Ketua Parlemen Pakistan. Sebelum tiba di National Assembly of Pakistan, Jokowi terlebih dahulu mengikuti upacara peletakan karangan bunga di Monument Wall of Unsung Heroes. (NGO)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Menkumham Yasonna Laoly mengingatkan Ditjen Imigrasi terus meningkatkan kinerja. Di tahun 2018, Yasonna berharap tak ada lagi pungutan liar dalam pengurusan dokumen kemigirasian.
“Tahun 2018 ini, saya tidak mau dengar pungutan-pungutan liar atau jalur khusus dalam pengurusan dokumen keimigrasian,” ujar Yasonna saat memberi sambutan di Hari Bhakti Imigrasi di Lapangan Kemenkumham, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (26/1/2018).
Yasonna juga menekankan pentingnya inovasi dalam pelayanan imigrasi. Dia sempat menyinggung ada beberapa orang yang tak bertanggung jawab dan mengganggu pelayanan paspor online.
“Kita sudah melakukan terobosan-terobosan melalui pendaftaran online meskipun ada beberapa hal yang menjadi penghalang karena ada ada yang tidak bertanggungjawab. Tapi ini tidak boleh menjadikan surut untuk melakukan inovasi, untuk terus memberikan inovasi baru dalam rangka pelayanan kepada publik,” tuturnya.
Yasonna juga meminta pegawai di Ditjen Imigrasi untuk bisa berpikir out of the box. Dia berharap Ditjen Imigrasi meninggalkan cara berpikir yang kolot.
“Cobalah berpikir out of the box dengan tetap mengedepankan nilai-nilai integritas dan akuntabilitas. Mengapa saya katakan hal tersebut, karena kita terkadang lupa bahwa seorang ASN, maka tugas kita adalah melayani masyarakat. Ingat saudara adalah pelayan masyarakat bukan untuk dilayani masyarakat,” tuturnya. (MUL)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Presiden Joko Widodo berkunjung ke Sri Lanka dalam kunjungan kenegaraan di Asia Selatan. Kunjungan tersebut adalah yang pertama kalinya setelah 39 tahun lalu.
Selain itu, kunjungan Jokowi ke Sri Lanka sekaligus memperingati hubungan diplomatik Indonesia dan Sri Lanka yang terjalin 66 tahun.
“Kunjungan Presiden Indonesia yang pertama setelah 39 tahun dan tahun ini juga kita memperingati 66 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Sri Lanka,” ujar Menteri Luar Negeri, Retno LP Marsudi dalam keterangan yang diterima khatulistiwa, Kamis (25/1/2018).
Jokowi juga bertemu dengan Presiden Sri Lanka Maithripala Sirisena untuk membahas kerja sama. Salah satunya yakni kerja sama di bidang perkeretaapian.
“Presiden bertemu dengan Presiden Sri Lanka dalam pertemuan empat mata. Mudah-mudahan dengan kunjungan Presiden ini akan ada tindak lanjut yang konkret yaitu ekspor dari gerbong, baik gerbong penumpang maupun gerbong barang dari PT INKA,” kata Retno.
Dalam pertemuan juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) di bidang SAR, pendidikan tinggi serta pemberantasan pengedaran narkoba. Seusai dari Sri Lanka, Jokowi akan melanjutkan lawatannya ke India hari ini. (NGO)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya diminta mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Tanggap Darurat menyusul Gempa Banten. Dengan begitu, bantuan untuk para korban akan jauh lebih baik lagi.
Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Harry Hikmat memaparkan langkah-langkah yang telah dilakukan pihaknya untuk membantu korban gempa. Kemensos sudah mengirimkan 200 tenda untuk warga yang membutuhkan.
“Ada 200 tenda gulung, tenda keluarga yang bs dimanfaatkan untuk masing-masing satu keluarga. Tagana akan bantu inventaris siapa keluarga yang butuh tenda,” ujar Harry dalam perbincangan, Kamis (25/1/2018).
Harry menyebut, pihaknya tidak akan membuat penampungan permanen. Namun akan membantu korban yang rumahnya rusak dengan membangun kembali rumahnya itu.
“Kita harus siapkan hunian tetap. Kalau Pemkab cepat bisa invetrasis, maka kemensos akan bantu rumah hunian kembali. Untuk rusak berat maksimal Rp 30 juta. Nanti harus diverifikasi lagi,” jelas Harry.
Kemensos memang hanya menyediakan Rp 30 juta per rumah yang rusak berat. Bila dananya kurang, maka dana bantuan dari instansi lain bisa dimanfaatkan.
“Harus kerja sama dengan pihak-pihak terkait, seperti di Aceh dulu kan. Tapi yang (bencana gempa) di Banten skalanya sangat luas dan menyebar. Perlu diinvetaris,” terang Harry.
Gempa di Banten memang turut dirasakan di sejumlah daerah, termasuk Jakarta. Bahkan terdapat rumah warga di Bogor yang rusak akibat gempa tersebut.
Bantuan penampungan sementara juga ada dari instansi lain, seperti TNI dan BNPB. Kemensos menurut Harry akan memberi tambahan tenda bila memang dirasa kurang.
“Ada tenda baru, satu tenda besar, bisa disekat-sekat jadi beberapa ruangan. Kita pertimbangan kalau memang perlu seperti itu. Bisa untuk tinggal 4 keluarga,” sebutnya.
Sejauh ini, Kemensos juga belum melihat perlunya dibangun MCK untuk warga-warga di penampungan. Apalagi banyak warga yang rumahnya masih bisa ditempati memberi bantuan untuk korban yang rumahnya rusak.
“Kami lihat di titik-titik penampungan tadi masih bisa di rumah tetangga, warga setempat. Kalai dalam camp pengungsian bila diperlukan, nanti ada tambahan. Tapi belum dilihat sejauh itu kebutuhannya,” papar Harry.
“Solidaritas dan gotong royong di Lebak masih bagus. Yang terkena korban tidak ditelantarkan, bahkan yang dikunjungi pak menteri tinggal sama saudara,” sambungnya.
Personel Tagana pun masih akan berada di lokasi pengungsian dan wilayah terdampak gempa hingga tidak diperlukan lagi. Setidaknya, ada 1.000 personel tagana yang turun membantu korban gempa Banten.
“Tagana kan orang lokal, pemuda-pemuda yang sudah dilatih di Kecamatan, kelurahan, desa setempat. Tinggal mobilisasi penanggulangan kedaruratan,” ucap Harry.
Kemensos menyoroti soal belum dikeluarkannya status tanggap darurat menyusul bencana gempa ini. Harry mengatakan, pihaknya sudah meminta agar Bupati Iti segera mengeluarkan SK Tanggap Darurat agar bantuan yang dikeluarkan bisa lebih maksimal.
“Saat ini bupati belum menetapkan SK Tanggap Darurat, tadi kami sudah ingatkan ke bu Bupati untuk percepat agar segera mengeluarkan SK. Sehingga mobilisasi kebutuhan terpenuhi,” tutupnya. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melakukan kunjungan kenegaraan ke Sri Lanka hari ini. Sebelum terbang, ia berpamitan dengan para pengantarnya, termasuk Wapres Jusuf Kalla (JK).
Jokowi berangkat dari Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/1/2018) pukul 09.15 WIB dengan pesawat Boeing Bussiness Jet (BBJ-2). Ia didampingi oleh Ibu Negara Iriana yang mengenakan kebaya merah.
Sebelum berangkat, Jokowi berpamitan terlebih dahulu kepada JK. Mereka sempat cipika-cipiki dan berbincang sekitar 1 menit.
Setelah itu, Jokowi bersalaman dengan pengantar lainnya seperti Kepala Staf Presiden (KSP) Jenderal (purn) Moeldoko, Seskab Pramono Anung, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Jokowi juga bersalaman dengan Gubenur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Sebelum terbang, Jokowi juga sempat mengecek bantuan logistik untuk etnis Rohingya di Cox’s Bazar. Ia ditemani JK saat mengecek logistik yang akan dikirim via pesawat Hercules.
Jokowi dijadwalkan melakukan kunjungan kenegaraan di 5 negara di wilayah Asia. Hari ini, Jokowi akan terbang ke Sri Lanka sampai hari Kamis (25/1).
Di Sri Lanka, Jokowi akan bertemu Perdana Menteri Sri Lanka Ranil Wickremesinghe yang membahas kerja sama ekonomi, perdagangan dan investasi. Berikutnya, Jokowi ke India 25-26 Januari, Pakistan 26-27 Januari, dan Bangladesh 27-28 Januari. Dari Bangladesh, pada 29 Januari Jokowi dan Retno akan langsung ke Afganistan.
Jika memungkinkan, Jokowi dan Menlu Retno LP Marsudi akan mengunjungi pengungsi Rohingya yang berada di Bangladesh. Menurut pihak Kemlu, pemerintah Bangladesh akan ikut memfasilitasi kunjungan tersebut.
“Menurut rencana, kita agendakan dan jika kondisi memungkinkan karena letak kamp jauh dari Dhaka, kita agendakan untuk agar Presiden bisa lakukan ke kamp pengungsi. Pemerintah Bangladesh akan memfasilitasi ini,” ujar Direktur Asia Selatan dan Tengah Kemlu Ferdy Piay di Kementerian Luar Negeri, Jalan Pejambon, Jakarta Pusat, Jumat (19/1). (NGO)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri rapat pimpinan (rapim) TNI-Polri tahun 2018 di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur. Jokowi akan membuka rapim.
Jokowi tiba di lokasi, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (23/1/2018) pukul 09.05 WIB. Kehadiran Jokowi disambut tabuhan gendang dan kesenian tradisional.
Jokowi berjalan kaki menuju Aula Gatot Soebroto. Ia ditemani Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.
Dalam rapim, TNI-Polri akan mengevaluasi kinerja mereka selama 2017 dan membahas apa saja yang akan dilakukan dalam kurun waktu setahun ke depan. Dalam acara ini sekaligus diadakan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara TNI dan Polri.
Para pejabat tinggi TNI dan Polri menghadiri rapim ini. Rapim juga akan dihadiri Ketua MK Arief Hidayat, pimpinan KPU, pimpinan Bawaslu, dan pimpinan KPK. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) juga dijadwalkan memberikan pembekalan dalam rapim ini. (NGO)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto resmi menyerahkan jabatan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) kepada Marsekal Yuyu Sutisna. Dalam amanatnya, Hadi mengingatkan Yuyu agar menjaga netralitas TNI AU.
Acara serah-terima jabatan (sertijab) dilaksanakan di Taxy Way Echo Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (19/1/2018). Agenda dimulai dengan penyematan lencana oleh Hadi kepada Yuyu, kemudian dilanjutkan dengan penyerahan panji Swabhuana Paksa.
Hadi, yang menjadi inspektur upacara dalam agenda ini, kemudian memberi amanat kepada jajaran TNI AU. Dia menegaskan soal netralitas TNI terkait tahun politik Pilkada 2018 dan Pilpres 2019.
“Memasuki tahun politik, pesta demokrasi, TNI AU harus memegang teguh netralitasnya dari tingkat atas hingga satuan paling bawah. Demikian juga komitmen TNI memberikan bantuan dengan Polri dalam pengamanan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019, mengutamakan peraturan perundangan yang berlaku,” kata Hadi.
Hadi kemudian mengucapkan selamat kepada Marsekal Yuyu atas jabatan barunya. “Saya mengucapkan selamat untuk mengemban tugas sebagai KSAU. TNI AU tidak boleh berhenti terus berpikir dan berbuat,” ucapnya.
Dalam acara ini, turut hadir pula Menko Polhukam Wiranto, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Laksamana Muda (Purn) Willem Rampangilei, Wakil Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid, serta Kepala Staf Presiden (KSP) Jenderal (Purn) Moeldoko.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Yuyu Sutisna pada Rabu (17/1) lalu. Selain Yuyu, Jokowi melantik Sekjen Golkar demisioner Idrus Marham menjadi Menteri Sosial, mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Moeldoko menjadi Kepala Staf Presiden (KSP), dan Agum Gumelar sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). (NGO)