JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Komisi III DPR akan rapat konsultasi dengan Mahkamah Agung (MK) siang ini. Salah satu pokok bahasan yakni fungsi pengawasan terhadap MK pasca tertangkapnya hakim konstitusi Patrialis Akbar.
“Sekarang dewan etik sudah ada, eksistensi nya kita sebut ad hoc karena personel dan anggaran terbatas. Kebetulan Komisi III akan rapat konsultasi dengan MK dalam hal ini, tidak menutup kemungkinan akan menjadi pokok bahasan,” ujar Anggota Komisi III DPR Arsul Sani kepada wartawan, Senin (30/1/2017).
Pertemuan akan dilangsungkan di Kantor MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat pukul 14.00 WIB. Pimpinan Komisi III akan bertandang langsung ke MK.
Salah satu hal yang menjadi sorotan di tubuh MK adalah proses seleksi dan pengawasan hakim konstitusi. DPR akan menunggu naskah akademik dan draf revisi UU MK dari pemerintah karena termasuk dalam Prolegnas prioritas 2017.
“Saya kira hal-hal yang dirasakan dari kalangan masyarakat, harus diselesaikan di revisi UU MK yang masuk Prolegnas prioritas 2017. Karena revisi ini inisiatif pemerintah, posisi DPR menunggu naskah akademik dan draf dari pemerintah. Tentu nanti dalam kesempatan rapat dengar pendapat dengan Menkum HAM berikutnya, kita akan desak ini karena memang sekarang MK sedang mendapat sorotan,” ujar pria yang menjabat sebagai sekjen PPP ini.
“Ini kan seleksi yang terjadi untuk 3 jalur berbeda. DPR sistem sendiri, presiden sistem sendiri, dan MA sistem sendiri. Walaupun saya catat, zaman Presiden Jokowi ada proses yang lebih baik ketika pemerintah memutuskan memilih Palguna itu proses melalui pansel yang transparan. Saya kira model itu, kemudian bisa juga diangkat normanya sebagai ketentuan UU,” lanjutnya.
Mengenai wacana pembatasan calon hakim MK dari bekas politikus, Arsul mengatakan hal tersebut dapat menjadi salah satu pertimbangan. Tetapi, dia mengajak kepada masyarakat agar tidak langsung berburuk sangka kepada politikus yang menjadi hakim MK.
“Itu juga bisa menjadi pertimbangan, tapi jangan suuzon kalau yang dari politisi itu brengsek. Buktinya Pak Mahfud MD baik-baik saja,” tegasnya.
Selain proses seleksi, pengawasan terhadap kinerja hakim MK juga perlu dibicarakan. Arsul juga berharap saat disusun uji materi mengenai revisi UU MK sebaiknya dengan hakim ad hoc.
“Saya kira harus kita atur, kalau ada uji materi tentang MK atau UU MK yang memutuskan, jangan hakim tetap. Mungkin perlu dibentuk hakim ad hoc khusus yang menyangkut MK. Sebab ada prinsip itu, hakim tidak boleh mengadili perkara sendiri,” ujar Arsul.
Pengawasan terhadap MK menjadi sorotan setelah KPK menetapkan Patrialis Akbar sebagai tersangka kasus dugaan suap. KPK menduga Patrialis Akbar menerima hadiah atau janji senilai USD 200 ribu dan SGD 200 ribu. KPK turut menyita dokumen pembukuan perusahaan, catatan-catatan dan aspek lain yang relevan dengan perkara, voucher pembelian mata uang asing, dan draf putusan perkara nomor 129/PUU-XIII/2015 yang merupakan nomor perkara uji materi UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Mahkamah Konstitusi.
Mereka yang dijadikan tersangka dalam kasus ini adalah Patrialis Akbar dan Kamaludin, selaku penerima suap. Kamaludin merupakan perantara dalam kasus ini. Sedangkan dua orang lain yang menjadi tersangka adalah Basuki Hariman dan Ng Feny selaku penyuap.
Sebelumnya, Ketua MK Arief Hidayat menyebut pihaknya siap disadap KPK. “Dan sudah saya katakan HP kami itu sudah pasti disadap oleh KPK dan kami juga mempersilakan KPK untuk menyadap,” ujar Arief di Gedung MK Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (26/1) lalu.(DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Siapa sangka, foto di atas adalah pucuk pimpinan Mahkamah Agung (MA) yang juga hakim agung. Mereka menyamar dalam rangka sidak ke berbagai pengadilan di Jabodetabek.
“Benar Mas, itu foto persiapan sebelum sidak ke pengadilan 4 lingkungan pengadilan di wilayah Jakarta pada hari Kamis, 26 Januari 2017,” kata Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung (MA), Dr Ridwan Mansyur saat dikonfirmasi khatulistiwaonline, Senin (30/1/2017).
Dalam foto yang beredar terbatas tersebut, tampak para hakim agung menyamar dan nyaris tidak bisa dikenali sebagai pejabat tinggi negara. Penyamaran ini dilakukan agar tidak dikenali oleh bawahannya saat melakukan sidak.
“Pimpinan melakukan penyamaran sebagai pencari keadilan kepada petugas pengadilan dalam memberikan pelayanan publik di pengadilan,” ujar Ridwan.
Tampak dalam foto yang berdiri paling ujung kiri memakai topi cokelat adalah Ketua Muda MA bidang Agama/Ketua Kamar Agama Prof Dr Abdul Manan. Adapun yang memakai kopiah putih, bersorban, bersarung dan sandal jepit yaitu Ketua Muda MA bidang Pidana/Ketua Kamar Pidana Artidjo Alkostar.
“Memastikan tidak ada oknum pungli dan penyimpangan,” ujar Ridwan menyatakan maksud tujuan dilakukan sidak itu.
Adapun yang memakai kemeja putih lengan panjang adalah Ketua MA Prof Dr Hatta Ali. Untuk semakin mengelabui bawahannya, Hatta Ali memakai brewok palsu serta bertopi. Sehari-hari, Hatta Ali tidak berjenggot dan hanya memiliki kumis tipis.
Di sebelah Hatta Ali, tampak Suwardi, Wakil Ketua MA bidang Nonyudisial itu memilih memakai topi dan kumis palsu. Ada pula Wakil Ketua MA bidang Yudisial yang memakai wig/rambut palsu dan memakai kaca mata hitam. Dan terakhir di ujung paling kiri yang memakai topi putih yaitu Ketua Muda MA bidang Militer/Ketua Kamar Militer Mayjen Timur Manurung.
Ternyata penyamaran tersebut cukup berhasil. Banyak aparat pengadilan yang tidak mengenali para ‘bos’ mereka. Alhasil, ada aparat pengadilan yang akhirnya main mata dengan ‘bos’ sendiri sehingga bawahan tersebut akhirnya diberi sanksi tegas saat itu juga.
“Saat itu ditemukan (pelanggaran) dan langsung ditindak lanjuti oleh Bawas untuk diberi sanksi. Kegiatan ini akan dilakukan terus menerus oleh Satgas Bawas bersama pimpinan,” pungkas Ridwan. (MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Presiden Joko Widodo menyesalkan kasus suap yang melibatkan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar. Namun Jokowi mengapresiasi penegakan hukum yang dilakukan KPK dengan menangkap tangan Patrialis.
“Ini bukan kali pertama, menjadi keprihatinan kita semua, termasuk Presiden Joko Widodo. Presiden prihatin sekali karena Mahkamah Konstitusi ini kan benteng terakhir konstitusi, yang berkaitan dengan hukum. Ini yang kedua kalinya,” kata juru bicara presiden, Johan Budi saat ditemui di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (27/1/2017).
Keprihatinan Presiden tersebut, lanjut Johan bertambah karena kasus ini terjadi di tengah upaya semua pihak untuk memberantas korupsi.
“Di tengah upaya semua pihak untuk memberantas korupsi, ternyata masih ada hakim yang tertangkap oleh KPK. Presiden prihatin, sangat prihatin,” kata mantan Jubir KPK ini.
Meski demikian, kata Johan, Presiden Jokowi mengapresiasi KPK yang konsisten dalam melakukan upaya penegakan hukum untuk memberantas korupsi.
“Presiden memberikan apresiasi kepada KPK yang secara konsisten dan terus menerus melakukan upaya-upaya penegakan hukum terkait pemberantasan korupsi,” sambungnya.
KPK menetapkan Patrialis Akbar sebagai tersangka karena menerima suap terkait permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
Selain Patrialis, KPK juga menetapkan tiga orang tersangka lainnya yakni Kamaludin (perantara) dan pihak penyuap yakni Basuki Hariman, dan Ng Feni.
KPK mengamankan uang USD 20 ribu dan SGD 200 ribu dari tangan Patrialis. Selain itu, KPK menyita dokumen pembukuan perusahaan, catatan-catatan dan aspek lain yang relevan dengan perkara, voucher pembelian mata uang asing, dan draf putusan perkara nomor 129/PUU-XIII/2015 yang merupakan nomor perkara uji materi UU Nomor 41 Tahun. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla memiliki cerita yang menarik pada saat melakukan perjalanan dari Yogyakarta menuju DKI Jakarta dengan moda kereta api.
JK yang pada saat itu menaiki kereta api dengan kelas VIP mempertanyakan lambannya perjalanan kereta api tersebut. Dengan kelas VIP, seharusnya perjalan lebih cepat dibandingkan kelas-kelas lainnya. Yang terjadi adalah, JK harus merasakan 8 jam perjalanan di atas kereta api.
“Apa ini, masa dari Yogya ke sini (Jakarta) 8 jam. Di stasiun Senen ada Kementerian Perhubungan. Saya tanya, dan karena VIP kecepatan direndahkan. Makin VIP makin susah,” kata JK saat acara Transportasi Outlook 2017 di Jakarta, Kamis (2/1/2017).
Tidak hanya itu, JK menyebutkan, sepanjang rel kereta api masih banyaknya perlintasan sebidang yang secara langsung tidak aman bagi moda kendaraan lainnya. Hal ini juga yang membuat perjalanan kereta api menjadi lama.
JK mengatakan, setidaknya ada 980 perlintasan sebidang mulai dari Surabaya-Jakarta. Perlintasan sebidang itu ada setiap 1 km. Untuk mengantisipasi lambannya perjalanan menggunakan kereta api, pemerintah saat ini membangun kereta cepat Jakarta-Bandung dan kereta sedang Jakarta-Surabaya.
Masyarakat saat ini lebih banyak menghargai waktu sehingga sudah berani membayar mahal biaya perjalanan dengan moda transportasi umum. Oleh karena itu, kata JK, perkembangan transportasi di Indonesia saat ini menjadi peluang bisnis bagi siapapun yang ingin terlibat.
“Kalau ke Surabaya naik ke airport 4 jam kalau naik kereta 6 jam. Dulu naik pesawat hanya orang berada sekarang ke Makassar ada 2 jam terbang, naik pelni lama. Kita bersyukur orang menghargai waktu tapi akibatnya Cengkareng (bandara) padat. Jadi akibatnya harus kita bangun terus menerus. Perbaikan terus terjadi, itulah bisnis yang punya prospek ke depan,” kata dia. (ADI)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Menko Polhukam Wiranto berharap makin banyak warga Tionghoa yang berminat menjadi pegawai pemerintahan. Dia meminta masyarakat Tionghoa untuk menghapus anggapan ‘PNS khusus pribumi’. Anggapan itu sudah tidak berlaku lagi saat ini.
“Ada ya, kebebasan untuk masuk ke kepolisian, militer, tentara, profesi yang lain, guru, dosen, dan sebagainya. Itu sudah ada. Hanya memang rasionya masih kecil,” kata Wiranto di Forum Kebangsaan dengan tema “Meningkatkan Kepedulian Sosial dan Peran serta Masyarakat Guna Memperteguh Kebhinnekaan dalam Rangka menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa” di Plaza Sinarmas, Jalan Fachrudin no 18, Jakarta Pusat, pada Kamis (26/1/2017).
Dalam acara itu turut hadir Kepala BKPM Thomas Lembong dan Ketua PSMTI David Herman Jaya. Wiranto juga berpandangan sudah tak seharusnya istilah pribumi dan nonpribumi itu digunakan. Istilah tersebut menurutnya justru akan menghambat Bhinneka Tunggal Ika.
“Tapi pribadi saya pribumi dan nonpri, itu memang sudah tidak layak untuk kita kembangkan. Karena itu justru akan menghambat persatuan kita sebagai bangsa,” terangnya.
Menurutnya, para pendahulu menyatakan bahwa keberagaman bisa menjadi kelemahan dan kekuatan.
“Para pendahulu kita yang sangat cerdas, sangat antisipatif ke masa depan sudah menyatakan bahwa keberagaman itu bisa menjadi kelemahan sekaligus nilai kekuatan,” pungkasnya. (ADI)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Kasus jual beli jabatan aparatur sipil negara (ASN) menjadi salah satu fokus KPK di bidang pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2017. Ada 10 daerah yang jadi prioritas KPK dalam pencegahan dan pemberantasan praktik jual beli jabatan ini.
“Tahun 2017 kami akan susun upaya perbaikan sistem dengan salah satu fokus isu ini di 10 daerah di Indonesia. Aceh, Sumatera Utara, Bengkulu, Riau, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, NTT, Papua dan Papua Barat,” kata Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah, Rabu (25/1/2017).
Febri sendiri belum menjelaskan lebih detail terkait langkah-langkah yang akan dilakukan untuk pencegahan dan pemberantasan. Namun, dia memastikan praktek jual beli jabatan menjadi concern KPK.
“Fenomena pengisian jabatan ini menjadi concern KPK,” ucapnya.
Sebelumnya, Febri juga menyebut jual beli jabatan jadi titik kritis upaya reformasi birokrasi di Indonesia. “Ini merupakan salah satu titik kritis dalam upaya reformasi birokrasi di Indonesia, baik pusat ataupun daerah,” ujarnya.
Masalah jual beli jabatan ini mulai ramai dibahas sejak KPK menangkap Bupati Klaten, Sri Hartini dalam sebuah operasi tangkap tangan (OTT). KPK menyita Rp 80 juta dari rumah pribadi Sri serta Rp 2 miliar, USD 5.700 dan SGD 2.035, yang disita dari rumah dinas Sri saat operasi tangkap tangan (OTT).
KPK kemudian kembali menggeledah rumah dinas Sri pada Minggu (1/1) lalu. Dalam penggeledahan itu, KPK menyita uang Rp 3 miliar dari kamar anak Sri, Andi Purnomo dan Rp 200 juta dari kamar Sri. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Hadi Tjahjanto berjanji untuk transparan dalam mengadakan alat utama sistem persenjataan (alustsista). Misalnya untuk tahap perencanaan pembelian jet tempur, Hadi akan mendampingi langsung sejak tahap awalnya.
“Untuk itu saya akan lakukan pendampingan mulai dari proses perencanaan, proses pengadaan, proses penerimaan barang, agar barang alutsista yang kita minta sesuai dengan pemintaan,” kata Hadi di Mabes Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (24/1/2017).
Dalam pengadaan pesawat, TNI AU akan bekerjasama dengan Kementerian Pertahanan pimpinan Ryamizard Ryacudu. Spesifikasi yang diinginkan Hadi adalah jet tempur canggih generasi 4,5.
“Ya kita kana menyerahkan spek (spesifikasi) kita ke Kemenhan. Kita tidak tahu merek apa saja. Kita hanya pengguna, kebijakan merek ada di Kemenhan,” kata Hadi.
Apapun merek pesawatnya, yang penting spesifikasinya cocok dengan yang diajukan TNI AU. Bila tidak sesuai, TNI AU akan ‘protes’ ke Menhan selagi sempat. Tentu protes di sini adalah protes sesuai prosedur.
“Kita akan sampaikan dengan surat kepada Kemhan, bahwa tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita harus berani. Dan Pak Menteri (Ryamizard) orangnya terbuka, kita akan sampaikan surat ke sana,” kata Hadi.
Sebagaimana diketahui, pesawat generasi 4,5 termasuk Sukhoi SU-35. Pembelian pesawat tempur Sukhoi Su-35 dari Rusia masih dalam tahap perencanaan lebih lanjut di Kementerian Pertahanan. (ADI)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan jembatan Layang ‘Pelangi’ Antapani bisa jadi proyek percontohan nasional pembangunan flyover di daerah lainnya. Teknologi yang digunakan dinilai berkualitas dan terbukti bisa menhemat biaya serta meringkas waktu pembangunan.
Seperti diketahui, Jembatan Layang Pelang Antapani ini merupakan pilot project yang menggunakan teknologi corrugated mortar busa Pusjatan (CMP), yang baru pertama kali diterapkan di Indonesia. Baja struktur yang digunakan di Jembatan Layang Antapani berbentuk corrugated atau armco, dengan tiga jumlah bentang. Panjang untuk bentang tengah adalah 22 meter dengan tinggi ruang bebas vertikal 5,1 meter, dan lebar bentang lainnya adalah 9 meter.
“Semua harus dengan teknologi ini. Apalagi anggaran kita terbatas tapi mencapai hasil harus lebih banyak,” jelas JK usai peresmian di Jalan Jakarta, Kota Bandung, Selasa (24/1/2017).
Menurut JK, bukan tidak mungkin proyek pembangunan jembatan ke depan akan menekan anggaran. Dengan teknologi yang digunakan di Jembatan Layang Antapani bisa menghemat 30 persen biaya dari jembatan konvensional dengan proses pengerjaan 50 persen lebih cepat.
“Bisa jadi referensi tapi harus konsisten dan profesional. Karena jika konsistesi tidak bagus, kita tidak bisa. jika ini berhasil, maka akan menjadi suatu teknologi baru dan bisa dibayangkan berapa penghematan,” pungkas JK. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Laode M Syarif kembali menyampaikan usulan agar dana partai politik (parpol) 50 persen ditanggung negara. Hal itu disampaikan Laode saat rapat dengan Komisi III DPR RI pada Rabu pekan lalu.
Fraksi Partai Gerindra di DPR RI setuju agar dana bantuan pemerintah untuk partai politik dinaikkan dari yang sekarang hanya Rp 108 per suara. Namun, Gerindra akan melihat sesuai kemampuan finansial pemerintah.
“Bagi Gerindra idealnya ada penambahan tetapi disesuaikan dengan kemampuan pemerintah. Kita tidak ingin memaksakan pemerintah kalau dana nya tidak ada,” ujar Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria saat dihubungi, Senin (23/1/2017).
Gerindra tidak menyebutkan kisaran kenaikan dana saat mengajukan daftar inventaris masalah (DIM) RUU Pemilu ke pemerintah. Namun, Riza menilai angka Rp 108 per suara sangat kecil.
“Kita nggak sebut ya dana persisnya, kita setuju pemerintah bahwa ada tambahan dana parpol karena partai politik merupakan instrumen demokrasi. Uang yang sekarang Rp 108 sangat kecil,” jelas Riza yang juga Wakil Ketua Pansus Pemilu DPR RI dari Fraksi Gerindra itu.
“Maka kita mendukung peningkatan, tetapi kita menyesuaikan kemampuan pemerintah. Maka dari itu soal besaran dikembalikan kepada kemampuan pemerintah,” lanjutnya.
Menurut Riza, wacana penambahan bantuan dana parpol sudah diusulkan oleh Mendagri Tjahjo Kumolo sebelum pembahasan Pansus RUU Pemilu di DPR. “Soal penambahan bantuan ke parpol sudah lama disampaikan langsung dari Mendagri sebelum pembahasan Pansus,” ujar Riza.
Sebelumnya, KPK juga menyampaikan porsi ideal dana parpol sebesar 50 persen ditanggung negara. Hal itu disampaikan saat rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR pekan lalu.
“Pendanaan parpol, KPK mengusulkan agar negara ikut membantu pendanaan dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara, kondisi geografi. Porsi ideal diusulkan 50 persen dari kebutuhan parpol dengan kenaikan bertahap secara proporsional,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di ruang rapat Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/1).
“Alokasi bantuan sebanyak 25 persen untuk perekrutan dan 75 persen untuk pendidikan,” imbuh Syarif. (ADI)