JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud akan melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia dengan membawa 1.500-an anggota rombongan. Tentunya butuh pengamanan dari pihak Indonesia selaku tuan rumah dalam lawatan ini.
Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Martinus Sitompul menyatakan personel kepolisian yang terlibat dalam pengamanan kegiatan lawatan Raja Salman akan diberi hadiah naik haji atau umrah gratis. Tak hanya itu, personel yang terlibat dalam pengamanan kegiatan-kegiatan Kedutaan Besar Arab Saudi di Indonesia juga diganjar hadiah serupa.
“Ada beberapa reward yang disampaikan oleh Kedubes Arab Saudi kepada beberapa personel kepolisian dalam upaya-upaya membantu kegiatan-kegiatan Kedubes Arab Saudi,” ujar Martinus di gedung Rupatama, Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Jumat (24/2/2017).
Martinus mengatakan kabar baik tersebut disampaikan oleh pihak Kedutaan Besar Arab untuk Indonesia.
“Ini tentu reward yang dilakukan terkait misalnya untuk mengirimkan naik haji atau umrah,” sambung Martinus.
Menurut Martinus, saat ini pihaknya sedang mendata nama-nama personel yang akan diajukan ke Kedubes Arab Saudi sesuai dengan permintaan pihak sana. “Ini yang masih kita inventarisasi nama-namanya yang akan diminta oleh Kedubes Arab Saudi,” tutur Martinus. (MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu akan melakukan kunjungan kerja atau studi banding ke Jerman dan Meksiko saat masa reses pada 11 Maret hingga 16 Maret 2017. Pansus Pemilu punya alasan khusus ingin menimba ilmu ke dua negara tersebut.
Ketua Pansus RUU Pemilu, Lukman Edy, mengatakan tujuan Pansus ke Jerman adalah untuk mempelajari dan melihat perbandingan sistem pemilu Jerman dan Indonesia. Lukman menyebu, Undang-undang Pemilu Indonesia sebelumnya banyak mencontoh sistem pemilu di Jerman dan secara internal sedang melakukan evaluasi terhadap sistem yang dipakai, termasuk melakukan evaluasi terhadap penerapan e-voting.
Karena Jerman sedang melakukan evaluasi sistem pemilu termasuk penerapan e-voting tersebut, Pansus ingin terbang ke Jerman untuk mendapat masukan yang utuh. Ini agar ketika Indonesia memutuskan menggunakan sistem pemilu yang sama seperti Jerman, potensi-potensi kerugian dapat diantisipasi dan diperkirakan.
“Kami juga sedang melakukan evaluasi terhadap sistem pemilu kita, terutama berkenaan dengan upaya memperkecil kesenjangan proporsionalitas (disproporsionalitas), districk magnitude, formula konversi suara ke kursi dan penataan daerah pemilihan. Soal ini menjadi penting untuk mendapat masukan yang komprehensif, sehingga ketika kami memutuskan penggunaan e-vote, potensi kegagalannya bisa kami perkirakan,” ujar Lukman dalam keterangan tertulisnya kepada khatulistiwaonline, Sabtu (25/2/2017).
Selain itu, Pansus Pemilu ingin mendapat keyakinan penuh berkenaan dengan penerapan e-voting di mana di dalam draft RUU Pemilu ada norma yang mengatur rencana penerapan e-voting. Menurut Lukman, hal ini penting walaupun sepintas Pansus masih mendapat kesan bahwa pemerintah masih ragu-ragu.
Sementara itu tujuan Pansus Pemilu berkunjung ke Meksiko, menurut Lukman, tak kalah penting dengan ke Jerman. Negara-negara di Amerika Latin, kata dia, adalah contoh terbaik untuk membandingkan soal keseluruhan sistem pemilu.
“Secara umum, negara-negara di Amerika Latin adalah contoh yang lengkap untuk memperbandingkan perihal sistem presidensil, multi partai, pemilu serentak, dan pilihan-pilihan treshold yang diterapkan, termasuk untuk memperdalam implikasi sistem yang dipakai terhadap potensi divided government. Kemudian secara spesifik, di Meksiko nanti Pansus ingin mendapatkan gambaran yang lengkap tentang peradilan pemilu, mulai dari aspek filosofis, kelembagaan sampai kepada aspek teknis acara peradilannya,” ungkap Lukman.
Meski demikian, Lukman mengatakan Pansus Pemilu sudah melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan para ahli pemilu dalam negeri. Meski banyak masukan yang diterima, Lukman berkata Pansus kurang mendapat masukan terkait perbandingan dengan negara lain padahal pengalaman negara lain disebutnya penting.
“Terlalu banyak varian yang ditawarkan para ahli pemilu kita dan umumnya terfragmentasi secara subjektif, terpengaruh dengan latar belakang politiknya masing-masing. Padahal, Pansus ingin menangkap pesan objektif dari berbagai opsi yang ditawarkan sehingga pilihan kita bisa semata-mata demi kepentingan konsolidasi demokrasi Indonesia yang ideal,” tutur Politikus PKB ini.
“Pansus Penyelenggaraan Pemilu ini adalah pansus yang sangat spesifik yang perlu mendapatkan perbandingan dari negara lain, tidak mungkin kami mendapatkan contoh dari dalam negeri karena ini menyangkut Pemilu Nasional. Harus kami akui bahwa sistem pemilu yang selama ini kami bangun adalah variasi dari sistem pemilu yang dibangun di negara lain, antara lain Jerman, Uni Eropa, Amerika dan sekarang yang agak serupa dengan kondisi Indonesia adalah negara-negara di Amerika Latin,” sambungnya.
Lukman kemudian menjawab keraguan publik akan waktu pembahasan yang tergolong mepet. Menurutnya, dengan mengambil waktu kunker ke dua negara dalam masa reses, saat masa sidang nanti dapat dilakukan banyak rapat Panitia Kerja (Panja).
“Soal konstrain waktu pembahasan, studi banding ke luar negeri yang dikhawatirkan akan membuang-buang waktu, sengaja kami mengambil sedikit waktu reses karena kami merencanakan di masa sidang ke III di bulan Maret 2017, akan sepenuhnya secara nonstop akan melakukan rapat-rapat panja. Rapat-rapat panja akan membahas dan memutuskan 18 isu krusial di dalam RUU Penyelenggara Pemilu sehingga 1 bulan terakhir di bulan April, kita bisa kosentrasi melakukan perumusan dan singkronisasi sampai menjadi final,” papar Lukman.
“Masa reses DPR akan berakhir tanggal 15 Maret 2017 kemudian tanggal 16 Maret 2017 pembukaan masa sidang yang ke III dan tanggal 17 Maret Pansus melalui panja sudah bisa melakukan rapat-rapat lagi dengan pemerintah. Tim pansus yang melakukan studi banding ke Jerman dan Meksiko tanggal 16 tersebut sudah kembali ke Jakarta,” pungkasnya. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud akan menyambangi Indonesia awal bulan Maret. Segala bentuk persiapan pun telah dilakukan mulai dari penyambutan hingga fasilitas-fasilitas lainnya.
Raja Salman pun sampai membawa delegasi yang cukup banyak yaitu sekitar 1.500 orang. Penyambutan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentu tak akan main-main.
Kunjungan ini merupakan kunjungan balasan dari Raja Salman. Jokowi memang sempat bertemu dengan Raja Salman pada September 2015 di Jeddah, Arab Saudi.
Saat itu, Jokowi membicarakan tentang banyak hal termasuk soal kuota jemaah haji Indonesia. Usai perbincangan dengan Raja Salman itu, di awal tahun 2017, Jokowi menyampaikan kabar berita tentang penambahan kuota jemaah haji Indonesia. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyebut kabar ini merupakan upaya dari Presiden Jokowi.
“Mpu, itu memang sepenuhnya buah dari upaya Presiden @jokowi yg menemui Raja Salman Saudi Arabia pada September 2015 lalu..,” tulis Lukman saat membalas cuitan akun @mpujayaprema seperti dilihat khatulistiwaonline, Kamis (12/1/2017).
Presiden Jokowi sendiri mengatakan kedatangan Raja Salman adalah kunjungan bersejarah. Pemerintah Indonesia pun sedang mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Raja Salman.
“Indonesia sedang mempersiapkan kunjungan Sri Baginda Raja Salman ke Indonesia nanti pada tanggal 1 sampai 9 Maret 2017 yang akan datang,” kata Jokowi di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (16/2/2017).
“Kunjungan ini kunjungan bersejarah setelah terakhir Sri Baginda Faisal ke Indonesia 46 tahun yang lalu,” kata Jokowi.(MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Pemerintah mencari pengganti hakim konstitusi Patrialis Akbar yang tertangkap KPK karena dugaan suap. Syarat menjadi pengganti Patrialis minimal bergelar doktor dan memiliki pengalaman di bidang hukum selama 15 tahun.
Dilihat dari situs Setneg.go.id, Kamis (23/2/2017), pendaftaran untuk menjadi hakim konstitusi dibuka sejak 22 Februari sampai 3 Maret 2017. Usia paling rendah jadi hakim Mahkamah Konstitusi (MK) minimal 47 tahun.
Berikut syarat lengkapnya:
1. Warga Negara Indonesia;
2. Berijazah Doktor dan Magister dengan dasar Sarjana (S1) yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum;
3. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia;
4. Berusia paling rendah 47 tahun dan paling tinggi 65 tahun pada tanggal 1 April 2017;
5. Mampu secara jasmani dan rohani dalam menjalankan tugas dan kewajiban;
6. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
7. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; dan
8. Mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 tahun.
Selain itu, calon hakim konstitusi juga harus menyertakan karya tulis examinasi/analisis salah satu Putusan MK.
Pansel hakim MK diketuai Eks Wakil Ketua MK Harjono, dibantu Todung Mulya Lubis, pakar hukum USU Ningrum, eks hakim MK Maruarar Siahaan dan Wakil Ketua Komisi Yudisial (KY) Sukma Violetta. (MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Ketua DPR RI Setya Novanto (Setnov) menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya bagi umat Islam yang telah menunjukkan bahwa Islam selalu menyampaikan aspirasi secara damai,sesuai ajaran Islam yang cinta damai.
“Semua tentunya bersyukur bahwa unjuk rasa, aksi damai di depan Gedung DPR RI yang berlangsung hari ini, berjalan lancar, tertib, aman dan damai,”kata Ketua DPR RI Setya Novanto, Jakarta, Selasa (21/2/2017).
Selain itu, lanjutnya, perwakilan umat muslim yang berunjuk rasa juga diterima sangat baik oleh DPR RI yang diwakili oleh Komisi III DPR. “Seluruh aspirasi mereka, suara mereka, keinginan mereka pasti akan didengarkan kemudian dibahas sebelum ditindaklanjuti oleh DPR,”ujarnya.
Menurut Setya, pertemuan perwakilan umat muslim dengan Komisi III DPR merupakan tradisi yang sangat baik dan harus dicontoh oleh seluruh Warga Negara Indonesia yang ingin menggunakan haknya dalam hal ini menyampaikan aspirasi dan mengemukakan pendapat di muka umum, meski hak tersebut dilindungi oleh undang-undang dan konstitusi.
“Saya juga turut berbangga bahwa seluruh komponen bangsa telah memahami jika negara kita adalah negara hukum yang menjunjung tinggi serta mengedepankan supremasi hukum dalam penyelesaian sebuah kasus hukum. Karena itu, sebaiknya seluruh persoalan yang berkaitan dengan hukum seharusnya diselesaikan dengan mekanisme hukum yang berlaku. Tidak justru mencampuradukkannya dengan mekanisme politik, apalagi sampai mempolitisir proses yang sedang berlangsung,”ujarnya.
Setya mengatakan dapat kita lihat dan rasakan saat Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR yang beberapa di antaranya dinilai berbeda cara pendang dengan pengunjuk rasa, namun diterima dan dipersilakan untuk berbicara di tengah ratusan massa, oleh saudara kita yang berunjuk rasa.
“Para alim ulama, para pemuka agama juga telah menganjurkan hal yang sama untuk sama-sama membuktikan bahwa Islam adalah ajaran damai, membawai rahmat bagi seluruh kalangan, seluruh golongan dan mengayomi perbedaan,”tambahnya.
Setnov juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh petugas keamanan yang bertugas, Polri dan TNI yang sangat baik menjaga berjalannya unjuk rasa yang disuarakan oleh saudara-saudara kita. sehingga aksi berjalan lancar, aman dan damai.
“Saya juga melihat Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang ditemani oleh Kapolda Irjen Muhammad Iriawan dan Pangdam Jaya Mayjen Edi Laksmana turun langsung mengamankan aksi damai ini,”ujarnya.
Pada kesempatan itu, dirinya berdoa semoga para demonstran dapat selamat kembali ke tujuan serta sampaikan salam kepada keluarga di rumah, kepada tetangga dan masyarakat sekitarnya.
“Sebagai wakil rakyat, kami akan selalu mendengar dan menerima serta menindak lanjuti seluruh aspirasi rakyat, sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Mari kita hidupkan terus suasana demokrasi ini sebagai kekuatan kita bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,”terangnya. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Aksi 212 jilid II berlangsung di depan gedung DPR/MPR. Kerumunan massa yang menyita perhatian pengendara membuat lalu lintas di sekitar lokasi mulai macet.
Pantauan khatulistiwaonline, arus lalu lintas di depan gerbang kompleks parlemen, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta mulai macet sejak pukul 10.00 WIB, Selasa (21/2/2017). Lalu lintas menuju Slipi tersendat.
Aksi massa sudah memenuhi 3 lajur jalan. Kini arus lalu lintas dari arah Senayan menuju Slipi hanya tersedia satu lajur yakni lajur TransJakarta.
Jalur TransJ terpantau padat karena massa juga memenuhi lajur tersebut. Kendaraan yang lewat hanya bisa merayap pelan-pelan untuk melewati depan gedung parlemen ini.
Massa mulai ramai sejak pukul 09.30 WIB. Mereka terlihat kompak mengenakan pakaian putih-putih dan membawa atribut seperti bendera.
Sambil bernyanyi ‘Aksi Bela Islam’, mereka duduk menghadap gerbang gedung parlemen. Sekjen FUI Al Khaththath juga terlihat hadir. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Sejumlah organisasi berencana melakukan aksi di gedung DPR/MPR, pada Selasa (21/2/2017) besok. Kegiatan ini kemudian diberi nama ‘Aksi 212’ jilid 2. Namun hingga satu hari menjelang digelarnya aksi, pimpinan DPR mengaku belum mendapat pemberitahuan.
Wakil ketua DPR Fadli Zon mengatakan akan menemui massa jika ada permintaan. Namun, sejauh ini belum ada pemberitahuan secara resmi dari massa 212 soal rencana menemui pimpinan DPR.
“Kalau ada demonstrasi dan ada perwakilan pasti kita temui, karena itu tugas konstitusional. Tapi sejauh ini belum ada permintaan,” ungkap Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (20/2/2017).
Fadli mengimbau agar demo berjalan tertib. Alasannya, DPR merupakan lembaga yang menerima aspirasi masyarakat.
“Itu hak masyarakat. Yang paling penting dilakukan dengan tertib, saya kira itu yang paling penting. Saya kira DPR yang menerima aspirasi masyarakat,” ujar Fadli.
Dalam kompleks DPR terdapat Masjid Baiturrahman. Politikus Gerindra ini berpesan agar peserta aksi menunaikan Salat Subuh di masjid sekitar.
“Salat harusnya di masjid sekitar sini saja. Saya nggak tahu detailnya sejauh ini, saya mengikuti di media,” kata Fadli.
Saat hari sudah terang benderang pada esok hari, peserta bakal menggelar aksi di depan gedung parlemen pusat yang beralamat di Senayan itu. Massa menyampaikan tuntutan agar pemerintah mencopot Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dari jabatan Gubernur DKI.
“Kalau itu sih sangat masuk akal. Saya termasuk yang berpendapat sudah seharusnya diberhentikan karena yurisprudensi sudah ada, UU mengatakan demikian, masalah interpretasi kan bisa dibuat tergantung berpihak mana tapi masa ada terdakwa mau jadi gubernur bagaimana mau menjalankan?” pungkas Fadli.
Sebelumnya, Panglima Laskar FPI Maman Suryadi menjelaskan aksi ini bakal diawali dari Subuh, 21 Februari 2017. Rangkaian kegiatan ini juga dilanjutkan dengan penyambutan oleh delegasi dari DPR terhadap aspirasi peserta aksi.
“Insya Allah nanti diterima, ada tuntutan yang kita sampaikan. Nanti akan ada yang menerima dari DPR/MPR,” ujar Maman saat dihubungi, Minggu (19/2/2017). (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menerima perwakilan tokoh lintas agama untuk mendiskusikan deklarasi antiperbudakan modern. Deklarasi akan dilaksanakan pada 14 Maret.
Beberapa pihak yang ditemui JK adalah Rektor Universitas Paramadina Firmanzah, Chairman Freedom Network Australia, Forrest Global, Perwakilan Konferensi Wali Gereja (KWI) Romo Siswa , Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin) Peter, perwakilan Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) Gomar Gultom, perwakilan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Agung Diatmika, perwakilan Nahdlatul Ulama (NU) Marsudi Syuhud, perwakilan Muhammadiyah Abdul Mutiara,
Pertemuan ini dilakukan di kantor Wapres, Jalan Medan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (20/2/2017).
“Kita bekerja sama untuk meng-arrange sebuah komitmen bersama tokoh lintas agama terkait antiperbudakan modern,” ujarnya.
Firmanzah mengatakan perwakilan tokoh-tokoh lintas agama menyepakati untuk melakukan deklarasi antiperbudakan modern pada 14 Maret mendatang. Dalam audiensi itu, Wapres JK menyambut baik inisatif deklarasi karena berhubungan dengan program-program dari pemerintah.
“Pemerintah juga punya concern yang sama yaitu pengentasan kemiskinan, pembangunan infrastruktur, UMKM,” kata Firmanzah.
Program pemerintah itu sejalan untuk mencegah terjadinya perbudakan modern karena dasar perbudakan modern adalah kemiskinan. Tokoh-tokoh lintas agama menegaskan komitmennya untuk antiperbudakan modern.
Menurut Firmanzah, perbudakan modern meliputi perdagangan organ, bekerja tanpa tekanan, jaminan sosial, dan kehilangan hak kebebasannya.
“Ini menjadi sorotan bukan hanya tokoh lintas agama tapi juga pemerintah. Tanggal 14 bersama akan dilakukan penandatanganan bersama di kantor wapres,” ujarnya. (ADI)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Ketua DPR RI Setya Novanto menyambut hangat dan penuh rasa syukur atas kunjungan Ketua Majelis Syuro Arab Saudi Syekh Abdullah Bin Muhammad Bin Ibrahim Al-Syeikh.
Menurutnya, merupakan suatu kehormatan dapat menerima kunjungan Ketua Majelis Syuro Arab Saudi, terlebih karena ini merupakan kunjungan bilateral pertama setelah ia terpilih kembali sebagai Ketua Majelis Syuro sejak Desember 2016 lalu.
“Kami mengucapkan selamat atas terpilihnya kembali Yang Mulia untuk mengemban tugas dan amanah sebagai Ketua Majelis Kerajaan Arab Saudi. Kami berkeyakinan dan optimis, di bawah kepemimpinan Yang Mulia, hubungan dan kerja sama antar parlemen kedua negara akan terus berkembang semakin kokoh dan erat,” paparnya.
Bagi DPR, lanjut politisi Partai Golkar ini, kunjungan Ketua Majelis Kerajaan Arab Saudi ke Indonesia ini menandai babak baru dalam sejarah hubungan dan kerja sama parlemen kedua negara yang selama ini telah berlangsung erat di berbagai forum internasional.
Ia menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas kebijakan dan kemurahan hati Khadimul Haramain as Syarifain (Pelayan Dua Kota Suci) Raja Salman bin Abdul Aziz al-Saud yang telah memulihkan kuota haji Indonesia, sebesar 211.000 jemaah, serta tambahan 10 ribu jemaah pada musim haji 2017 ini.
“Bagi kami, Arab Saudi termasuk mitra penting di bidang ekonomi dan perdagangan, meskipun nilai perdagangan kedua negara mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir,” tegasnya.
Sebagaimana diketahui, total volume perdagangan kedua negara tahun 2015 sebesar USD5,48 miliar, dan pada tahun 2016 (dari bulan Januari sampai Oktober) tercatat sebesar USD3,39 miliar. “Ke depan, kami berharap nilai perdagangan kedua negara dapat ditingkatkan,” harapnya.
Ia menjelaskan, Arab Saudi adalah pasar yang besar untuk ekspor berbagai produk halal Indonesia. Oleh karena itu, diharapkan pasar ekspor halal Indonesia ke Arab Saudi semakin meningkat ke depan.
Dalam kesempatan tersebut, Ia menyambut baik rencana investasi Arab Saudi di Indonesia sebagai tindak lanjut kesepakatan kerja sama Jeddah September 2015. Oleh karena itu, ia mendorong agar pengusaha Arab Saudi melakukan diversifikasi investasi di Indonesia, seperti di bidang pertanian dan infrastruktur maritim.
“Sebaliknya, kami melihat berbagai program pembangunan yang sedang dilakukan Arab Saudi juga telah membuka peluang bagi perusahaan-perusahaan Indonesia untuk terlibat dalam berbagai program pembangunan di Arab Saudi,” mantapnya.
Sebagai sesama negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI), lanjutnya, Arab Saudi dan Indonesia juga perlu terus meningkatkan kerja samanya dalam menangani masalah-masalah keamanan internasional, seperti terorisme yang hingga kini masih menjadi ancaman bagi banyak negara di dunia.
“Masalah Palestina yang hingga kini belum terselesaikan, sudah tentu juga perlu mendapat perhatian kita bersama. Kita berharap ada solusi damai yang bisa segera dicapai untuk mengatasi masalah Palestina tersebut,” imbuhnya. (ADI)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Fraksi PPP DPR menolak usulan hak angket kepada pemerintah terkait ‘Ahok Gate’. PPP pun menilai langkah Presiden Joko Widodo sudah tepat dalam mengatasi polemik status Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok) itu.
“PPP secara fraksi tidak ambil bagian dalam angket ‘Ahok Gate’ ini, meski pandangan hukumnya adalah Ahok seharusnya diberhentikan sementara dengan dasar penafsiran sistematis atas pasal 83 UU Pemda,” ungkap Sekjen PPP Arsul Sani saat berbincang dengan khatulistiwaonline, Selasa (14/2/2017).
Adapun empat fraksi yang mengusulkan hak angket kepada pemerintah adalah Gerindra, PKS, Partai Demokrat, dan PAN. Polemik terkait status Ahok ini muncul karena Ahok didakwa dengan dua pasal secara alternatif dalam kasus dugaan penistaan agama.
Pasal utama memiliki ancaman hukuman 4 tahun, sedangkan pasal alternatifnya memiliki ancaman 5 tahun penjara. Sementara itu dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan kepala daerah yang didakwa dengan ancaman hukuman 5 tahun harus diberhentikan.
“Bagi Fraksi PPP soal ini lebih tepat disikapi dengan pemanggilan Mendagri oleh komisi II dalam suatu rapat dengar pendapat yang juga menghadirkan para ahli hukum,” kata Arsul.
“Atau alternatifnya dengan terlebih dahulu menggunakan hak mengajukan pertanyaan yang juga diatur dalam UU MD3,” imbuh anggota Komisi III DPR itu.
Sikap Fraksi PPP yang menolak ‘Ahok Gate’ menurut Arsul karena pihaknya telah mendapat informasi terkait arahan Presiden Jokowi yang meminta agar polemik status Ahok itu dibawa ke Mahkamah Agung (MA) terlebih dahulu. Tugas ini diinstruksikan kepada Mendagri Tjahjo Kumolo dan jajarannya.
“Posisi Fraksi PPP ini diambil karena PPP diberitahu bahwa Presiden telah memerintahkan Mendagri untuk minta fatwa kepada MA. Nah langkah mengajukan permintaan fatwa kepada MA itu atas perbedaan tafsir terhadap Pasal 83 ini cukup fair,” sebut Arsul.
PPP menyatakan tak ingin masalah Pilkada DKI akhirnya menimbulkan kegaduhan secara nasional. Namun Arsul berharap agar persoalan yang menjerat Ahok bisa menjadi pembelajaran bagi semua pihak.
“PPP tidak ingin karena soal Ahok ini terus menjadi kegaduhan politik secara nasional. Kasus Ahok ini seharusnya menjadi pembelajaran bersama bahwa seorang pejabat harus menjaga mulut dan perilakunya,” imbaunya.
Sementara itu soal sikap PAN yang setuju dengan hak angket meski merupakan partai pendukung pemerintah, Arsul tak mau banyak memberi komentar. Sesama partai pendukung pemerintah, PPP menghormati pilihan PAN.
“PPP menghormati fraksi-fraksi lain yang menggunakan hak-hak pengawasannya dalam UU MD3 walau nggak sepakat pada saat ini bentuknya angket,” tutup Arsul. (DON)