JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Mahkamah Agung menguatkan vonis banding dan tetap membebaskan terdakwa korupsi Eko Tjiptartono. Mantan Kepala Kelurahan itu didakwa di kasus korupsi pembebasan lahan di Banyumas, Jawa Tengah.

Kasus bermula saat pemda Banyumas membeli 11 hektare tanah di Gunung Tugel, Karangklesem, Banyumas, Jawa Tengah, pada 1974. Tanah itu akan dijadikan kawasan penghijauan dengan ditanami pohon cengkeh. Kala itu harga tanah Rp 500 per ubin. Harga tanah tersebut kini ditaksir mencapai Rp 6,1 miliar.

Belakangan terjadi silang sengketa dalam kasus itu. Tanah yang dibeli menggunakan APBD itu disertifikatkan atas nama Lurah Karangklesem Eko Tjiptartono. Atas dasar itu, jaksa mengendus alih nama tersebut dan mendudukkan Eko ke pengadilan.

Pada 16 September 2015, jaksa menuntut Eko 5 tahun penjara. Permohonan jaksa dikabulkan dan Eko dihukum 5 tahun penjara pada 23 Oktober 2015.

Tapi oleh Pengadilan Tinggi Semarang, Eko divonis bebas. Atas hal itu, jaksa mengajukan permohonan kasasi. Apa kata MA?

“Menolak permohonan kasasi jaksa,” demikian bunyi putusan kasasi yang dikutip khatulistiwaonline dari website MA, Rabu (27/12/2017).

Duduk sebagai ketua majelis Timur Manurung dengan anggota LL Hutagalung dan M Askin. Vonis itu tidak bulat. Timur Manurung menyatakan Eko bersalah karena korupsi.

“Bahwa tanah in casu dari Buku C Nomor 928 kemudian menjadi SHM Nomor 03444 tanggal 17 April 2009 luas 50.055 m2 atas nama terdakwa dan SHM Nomor 03445 tanggal 17 April 2009 luas 40.909 m2 atas nama terdakwa dan semua daftar Buku C desa asal tanah milik Bupati cq Pemda Kabupaten Banyumas in casu, sampai saat ini masih atas nama Bupati cq Pemda Kabupaten Banyumas,” kata Timur.

“Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut hakim ketua majelis, terdakwa bersalah sesuai dakwaan primer penuntut umum dan terdakwa harus dipidana,” ujar Timur dalam pertimbangan dissenting opinion-nya.

Namun pendapat Timur kalah suara oleh dua hakim lainnya sehingga Eko bebas. (DON)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama dengan Jasa Raharja menggelar mudik gratis Natal dan Tahun Baru. Ada 18 mudik gratis yang akan membawa warga untuk berangkat ke Semarang, Yogyakarta, dan Solo.

Bus diberangkatkan pada pukul 08.50 WIB dari Lapangan Parkir Sentral B Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (23/12/2017). Seremoni keberangkatan dilepas oleh Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setiyadi dan Dirut PT Jasa Raharja Wahyu Wibowo, bersama Kadishub DKI Jakarta Andri Yansyah.

Budi pun berjanji program mudik gratis ini akan segera masuk dalam anggaran Kemenhub 2018. Tahun ini memang merupakan kali pertama Kemenhub menyelenggarakan program mudik gratis di libur Natal dan Tahun Baru.

“Memang ini belum terlampau banyak, karena ini baru pertama kalinya. Tahun depan kita coba sudah masukkan di dalam anggaran ya,” ujar Budi di titik lokasi keberangkatan.

“Ke depan kita akan perpanjang lagi dan perbanyak dan kita harapkan 2018 sudah jadi agenda tetap kita. Nanti kita anggarkan,” imbuhnya.

Dari total 18 bus tersebut, disebutkan ada 506 orang yang ikut dalam program mudik gratis Natal 2017 dan Tahun Baru 2018. Sebelum keberangkatan, Budi sempat menempelkan stiker dari Kemenhub sebagai simbolisasi bahwa bus telah laik untuk melakukan perjalanan. (NGO)

NABIRE,khatulistiwaonline.com
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau rumah sakit di Nabire. Suasana rumah sakit ramai, pengunjung berusaha mendekati Jokowi yang berada di lobi.

Rumah sakit yang dikunjungi Jokowi adalah Poliklinik Spesialis BLU RSUD Nabire, Jl RE Martadhinata, Nabire, Papua, Kamis (21/12/2017) pukul 09.40 WIT.

Jokowi meninjau fasilitas kesehatan ini bersama Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Gubernur Papua Lukas Enembe, dan Bupati Nabire Isaias Douw.

Para pengunjung hingga suster dan karyawan rumah sakit berseragam putih menyiagakan kamera ponsel masing-masing. Mereka berteriak memanggil Jokowi agar menoleh ke arah mereka.

Jokowi sempat berjalan melewati ranjang-ranjang pasien dan melihat sebentar Ruang ECG. Setelah itu dia kembali ke lobi dan menandatangani prasasti.

Rumah sakit ini terlihat baru dan bersih. Saat Jokowi datang, rumah sakit sedang banyak pengunjung. Lantainya berwarna cerah dan bersih.

Kepada rumah sakit, Jokowi memberikan tas-tas kecil warna merah jambu, berisi perangkat medis dan gendongan bayi. (NGO)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Mutasi TNI dilakukan pertama kali setelah Marsekal Hadi Tjahjanto resmi sebagai Panglima TNI beberapa waktu lalu. Salah satunya untuk jabatan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI.

Keputusan tersebut dikeluarkan pada Selasa (19/12) kemarin dengan Nomor Kep/1042/XII/2017. Surat tersebut diteken oleh Marsekal Hadi.

Ada pun Kepala BAIS diganti dari Mayjen Ilyas Alamsyah, perwira tinggi TNI AD, kepada Marsda Kisenda Wiranata Kusuma yang merupakan perwira tinggi TNI AU. Mayjen Ilyas kini dipindahkan untuk posisi Staf Khusus KSAD.

Posisi lama Marsda Kisenda yakni Aspam KSAU diisi oleh wakil sebelumnya, Marsma Dwi Fajariyanto. Selain itu, posisi Wakil Kepala BAIS juga diganti. Selama ini posisi KaBAIS menjadi jatah TNI AD, dan wakilnya milik TNI AU. Kini, posisi berubah.

Saat ini perwira TNI AD yang menjabat sebagai WaKa BAIS yaitu Brigjen Joni Supriyanto yang sebelumnya menjabat sebagai Staf Khusus KSAD. Dia menggantikan perwira tinggi TNI AU, Marsda Donny Ermawan yang kini menjabat sebagai Staf Khusus KSAU.

Total ada 28 perwira yang dimutasi pada keputusan panglima kali ini. Mutasi-mutasi tersebut adalah sebagai berikut:

– KaBAIS dari Mayjen Ilyas Alamsyah kepada Marsda Kisenda Wiranata

– Aspam KSAU dari Marsda Kisenda kepada Marsma Dwi Fajariyanto

– Wakil Aspam KSAU dari Marsma Dwi Fajariyanto kepada Marsma Petrus Bagia Putranto

– Kadispamsanau dari Marsma Petrus kepada Kolonel Andi Kustoro

– Waka BAIS TNI dari Marsda Donny Ermawan kepada Brigjen Joni Supriyanto

– Wakil Irjen TNI dari Laksda Maheranto kepada Marsma Sri Pulung. Laksda Maheranto kini menjadi Staf Khusus KSAL

– Kolonel Pnb Ardhi Tjahjoko dari Aspers Kas Koopsau I menjadi Irum Itjen TNI

– Marsda Abdul Muis dari Dirjen Renhan Kemhan menjadi Pati Mabes TNI AU

– Marsma H.M Tata Hendrataka dari Dirrenbanghan Ditjen Renhan Kemhan menjadi Dirjen Renhan Kemhan

– Kolonel Pnb Elianto Susetio dari Paban IV/Renprogar Srenaau menjadi Dirrenbanghan Ditjen Renhan Kemhan

– Mayjen Tjuk Agus Minahasa dari Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Unhan menjadi Dosen Unhan

– Mayjen Dr Yoedhi Swastanto dari Dirjen Strahan Kemhan menjadi Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Unhan

– Mayjen Hartind Asrin dari Kabadiklat Kemhan menjadi Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Unhan

– Brigjen Ida Bagus Purwalaksana dari Karo TU Setjen Kemhan menjadi Kabadiklat Kemhan

– Kolonel Arm Yudhy Chandrajaya dari Kasubdit Prot dan Ijin Ditkersin Ditjen Strahan Kemhan menjadi Karo TU Setjen Kemhan

– Mayjen TNI M Thamrin Marzuki dari Staf Khusus Panglima TNI menjadi Dirjen Pothan Kemhan

– Laksda Agus Setiadji dari Sestama Bakamla menjadi Kabaranahan Kemhan

– Brigjen R Bambang Heru dari Kapusbangkerma Bainstranas Kemhan menjadi Pati Mabes TNI AD

– Kolonel Pnb Sudadi dari Ir Kodikau menjadi Kapusbangkerma Bainstranas Kemhan

– Marsma Aan Surana dari Irum Itjen Kemhan menjadi Staf Khusus KSAU

– Kolonel Pnb Pip Darmanto dari Sesdisopsbangopasau menjadi Irum Itjen Kemhan

– Letjen I Wayan Midhio dari Rektor Unhan menjadi Pati Mabes TNI AD

– Marsda Warsono dari Deputi Bid. Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur Kemenko Polhukam menjadi Pati Mabes TNI AU

– Mayjen CH Halomoan Sidabutar dari Agen Utama BIN menjadi Pati Mabes TNI AD

– Brigjen Edison Napitupulu dari Agen Madya pada Deputi Bid Intelijen Dalam Negeri BIN menjadi Pati Mabes TNI AD.(NGO)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto memastikan tiga helikopter AH-64 Apache tiba hari ini dari Amerika Serikat. Tiga heli itu merupakan milik TNI Angkatan Darat.

“Sudah ada, tiga unit pesawatnya sudah datang. Saya terima kasih, sudah datang, sehingga pada renstra (rencana strategi) kedua ini secara bertahap kita memiliki alutsista yang sesuai keinginan kita,” ucap Hadi di lapangan tembak Wing 1 Paskhas Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa (19/12/2017).

Melihat perkembangan itu, Hadi optimistis TNI yang profesional dan modern akan terwujud. Untuk renstra kedua, menurut Hadi, sasaran 30 persen bisa dipenuhi kebutuhannya, sedangkan untuk tahun depan, dia ingin pengadaan lima heli Apache lagi.

“Sehingga sudah mulai terlihat menuju TNI yang profesional dan modern. Di renstra kedua ini sasaran kita sebanyak 30 persen bisa kita realisasikan,” kata Hadi.

“Tahun depan lima lagi, jadi ada 1 skuadron full,” imbuh Hadi berharap.

Sebelumnya Kapuskom Publik Kementerian Pertahanan Brigjen Totok Sugiharto mengatakan tiga heli tersebut diangkut menggunakan pesawat Angkatan Udara AS. Ketiga heli itu akan tiba di Semarang hari ini.

“Hari ini tiba di Semarang. Infonya ada tiga unit,” kata Totok saat dihubungi khatulistiwaonline.

Menurut Totok, helikopter itu akan digunakan Penerbangan TNI AD (Penerbad). Saat ini helikopter itu juga akan ditempatkan di Penerbad Ahmad Yani, Semarang. (NGO)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memberikan penghargaan kepada kepala daerah yang berinovasi. Tjahjo meminta agar kepala daerah tidak takut berinovasi karena sudah ada jaminan perlindungan hukum.

“Berkaitan dengan inovasi yang kemungkinan berimplikasi hukum, para kepala daerah tidak perlu khawatir,” kata Tjahjo dikutip dari situs Kemendagri, Selasa (19/12/2017).

Perlindungan hukum bagi penyelenggara inovasi daerah menurut Tjahjo diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. UU itu diikuti dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah.

Dalam peraturan tersebut, mekanisme penyelenggaraan inovasi daerah yang terkait dengan penggunaaan anggaran sudah diatur sesuai dengan tata administrasi keuangan yang berlaku. Selain itu sudah dibuat juga nota kesepahaman (MoU) antara Mendagri, Jaksa Agung dan Kapolri agar tidak ada lagi hambatan dalam melakukan pembangunan.

“Ketertinggalan pembangunan sebuah daerah akan difasilitasi percepatan pembangunannya melalui replikasi inovasi daerah yang telah menjadi best practise dengan memodifikasi inovasi tersebut sesuai kearifan lokal daerah-daerah tersebut,” ujar Tjahjo.

Sementara itu mekanisme penilaian Innovative Government Award dilihat dari tiga hal yaitu aspek kuantitas, aspek kualitas, dan aspek manfaat. Semuanya didasarkan pada lima kriteria inovasi daerah.

Lima kriteria yang dimaksud pertama, mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi. Kedua, memberi manfaat bagi daerah atau masyarakat. Ketiga, tidak mengakibatkan pembebanan atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Keempat, merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kelima, dapat direplikasi.

Ada 3 gubernur, 10 bupati dan 10 wali kota yang menerima predikat pemerintah daerah inovatif dalam IGA 2017. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri Dodi Riyatmadji, mengatakan pelaksanaan IGA dilakukan melalui serangkaian tahapan, mulai dari penjaringan profil inovasi daerah hingga presentasi kepala daerah dan temuan lapangan.

Tiga provinsi yang mendapat predikat Pemda Inovatif adalah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera Selatan. Sementara 10 kabupaten yang meraih predikat yang sama yakni Kabupaten Lebak, Madiun, Malang, Gresik, Sleman, Boyolali, Bogor, Musi Rawas, Bantaeng, dan Pinrang.

Sedangkan untuk tingkat kota, predikat sebagai daerah inovatif diberikan kepada Kota Tangerang Selatan, Surabaya, Surakarta, Probolinggo, Magelang, Yogyakarta, Makassar, Pontianak, Sawahlunto, dan Bontang.

Sementara itu, untuk kategori Leadership Award diberikan kepada gubernur, bupati, wali kota yang dalam kepemimpinannya mampu memajukan daerah sesuai dengan harapan masyarakat, menepati janji kampanye serta menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih.

Penilaian kepemimpinan kepala daerah dilakukan oleh tim penilai yang independen secara ketat dan profesional.

Sedangkan penghargaan Leadership Award berikan kepada 5 gubernur, 12 bupati, dan 7 wali kota yakni: gubernur Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat dan Nusa Tenggara Barat.

Sementara untuk kategori bupati yang meraih penghargaan yaitu Bupati Banyuwangi, Lamongan, Pinrang, Bantaeng, Sleman, Kulonprogo, Kudus, Sijunjung, Agam, Ogan Komering Ulu, Lombok Tengah, dan Tanah Bumbu.

Sedangkan untuk wali kota, di antaranya Surabaya, Bandung, Samarinda, Balikpapan, Payakumbuh, Lubuk Linggau, dan Pontianak.(DON)

SLEMAN,khatulistiwaonline.com
Presiden Joko Widodo (Jokowi) hadir dalam rapat terbuka UGM di Grha Sabha Pramana. Dalam sambutannya dia bicara soal harapannya terhadap universitas.

Presiden Jokowi memasuki ruang sekitar pukul 09.28 WIB, yang sebelumnya dijemput langsung oleh Rektor UGM, Prof Ir Panut Mulyono, M Eng, D Eng.

Saat Jokowi masuk ruang rapat terbuka, sejumlah peserta langsung berdiri menyambut orang nomor satu di negeri ini. Setelahnya Presiden Jokowi duduk di podium utama Grha Sabha bersama jajaran Senat UGM. Lalu, dilantunkan lagu kebangsaan Indonesia raya.

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyampaikan soal meningkatkan berbagai perkembangan yang sangat cepat di berbagai bidang. Baik itu perkembangan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, industri dan perkembangan di sektor-sektor lainnya.

“(Perkembangan) Ini harus direspon oleh perguruan tinggi,” kata Jokowi, Selasa (19/12/2017).

Selain itu, Jokowi juga mengingatkan agar perguruan tinggi ikut berpartisipasi dalam meningkatkan jumlah enterpreneur arah wirausahawan. Karena jumlah wirausahawan di Indonesia masih sangat rendah.

“Yang harus ditingkatkan adalah para enterpreneur, para wirausahawan. Yang akan membangun nilai tambah. Namun yang sangat disayangkan semangat kewirausahaan kita masing sangat rendah” ungkapnya.

Rektor UGM, Panut menambahkan komitmen UGM sebagai pemandu peradaban baru di Indonesia di era sekarang ini. UGM, kata Panut, akan berupaya mengantisipasi berbagai tantangan bangsa lewat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

“Sebagai balai nasional ilmu pengetahuan dan kebudayaan UGM hadir dan menjadi bagian dari realitas masyarakat. UGM harus menuntun masyarakat mencari mata air ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang tiada habisnya untuk dikembangkan,” kata Panut, Selasa (19/12/2017).

Panut melanjutkan, pendidikan yang dijalankan di UGM juga bertujuan untuk mewujudkan cita-cita yang mulia. Termasuk menumbuhkan semangat baru seperti nasionalisme, tentunya dengan mengedepankan semangat keberagaman atau kebhinekaan bangsa.

Sementara Sekretaris Dewan Guru Besar UGM, Prof. Koentjoro, dalam pidatonya menerangkan bahwa perguruan tinggi secara historis merepresentasi perjuangan kebangsaan Indonesia. Peran ini lah yang selama ini tetap diperjuangkan UGM.

“Konsistensi UGM menjalankan dan menjaga praktik kewarganegaraan yang merengkuh merupakan sebuah keniscayaan, untuk terus membela Indonesia sebagaimana yang dicita-citakan oleh Proklamasi 17 Agustus 1945 dan perjuangan mempertahankan kemerdekaan,” tutupnya. (NGO)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
9 Hakim konstitusi berdebat sengit saat mengadili lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) dan kumpul kebo dalam KUHP. Hasil akhirnya, 5 hakim konstitusi tetap dengan KUHP saat ini, sedangkan 4 hakim lainnya setuju delik pidana baru buat LGBT dan kumpul kebo.

Lima hakim konstitusi yang tetap dengan KUHP saat ini adalah:

1. Saldi Isra.
2. Maria Farida Indarti.
3. I Dewa Gede Palguna.
4. Manahan Sitompul.
5. Suhartoyo.

Kelimanya sepakat bila kriminalisasi LGBT dan kumpul kebo diserahkan ke DPR-Pemerintah. Adapun yang setuju MK bisa meluaskan pasal KUHP dan mempidanakan LGBT dan pelaku kumpul kebo yaitu:

1. Arief Hidayat (Ketua MK)
2. Anwar Usman
3. Wahiduddin Adams
4. Aswanto

“Terjadi pertarungan logis konstitusional sangat ketat ternyata pada saat pengambilan putusan, karena Arief Hidayat (Ketua MK), Anwar Usman (Wakil Ketua MK) yang biasanya sering berada pada posisi mayoritas malah berada pada posisi minoritas (pendapat berbeda) bersama dengan hakim konstitusi Wahiduddin Adams, dan kakim konstitusi Aswanto yaitu mengabulkan permohonan dengan basis argumentasi mendukung di atas,” kata pakar Hukum Tata Negara, Irmanputra Sidin kepada khatulistiwaonline, Senin (18/12/2017).

Lalu bagaimana kontruksi pandangan Arief Hidayat dkk? Keempatnya melihat, memang sejak dulu perbuatan LGBT dan kumpul kebo adalah kejahatan, berdasarkan nilai moral dan agama (mala in se). Hal itu bukanlah kejahatan baru yang diciptakan karena kebutuhan negara (mala in prohibita).

“Oleh karenanya ketika bukan kejahatan baru, maka hal tersebut bisa masuk pada kondisi pemaknaan MK terhadap pasal yang diuji yaitu konstitusional atau inkonstitusional bersyarat,” cetus Irman ‘menerawang’ alam pikiran Arief Hidayat dkk.

Lalu bagaimana dengan Saldi Isra dkk? Irman melihatnya bukan berarti kelima hakim konstitusi pro-LGBT dan pro-kumpul kebo, tetapi lebih kepada konteks kewenangan MK. Yaitu MK tidak berwenang membuat jenis pidana baru.

“Saldi Isra dkk berargumentasi tidak melakukan perluasan makna criminal suatu perbuatan karena hal tersebut sepenuhnya wewenang DPR dan Presiden,” ujar Irman.

Dari putusan ini, Irman mengambil sebuah kesimpulan, perdebatan LGBT dan kumpul kebo di lingkar rapat permusyawaratan hakim (RPH) hanyalah soal ‘kewenangan’ MK. Apakah berhak membentuk norma baru, atau tidak.

“Oleh karenanya putusan ini sesungguhnya hanya berisi ‘kemenangan mayoritas’ pertarungan logika konstruksi batas kewenangan MK dalam membentuk kebijakan hukum pidana, bukan yang lain,” cetus Irman.

Sebagaimana diketahui, berdasarkan konstitusi dan UUD 1945, lembaga yang berhak membentuk UU adalah DPR dan Pemerintah. Namun puluhan tahun Indonesia merdeka, keduanya tidak bisa membuat KUHP baru, termasuk delik homoseks dan kumpul kebo. KUHP saat ini merupakan warisan penjajah Belanda dan telah berlaku satu abad lebih.

MK baru berdiri pascareformasi dengan tugas melakukan judicial review, yaitu untuk melakukan review sebuah UU, bukan membentuk UU sehingga tidak mengambil alih peran DPR dan Pemerintah. Meski dalam kondisi tertentu dan alasan hukum tertentu, MK berwenang membuat kontruksi baru sebuah aturan. (MAD)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Presiden Joko Widodo memantau gempa bumi malam tadi di Tasikmalaya yang dirasakan di sejumlah daerah di Jawa, bahkan hingga Jakarta. Akibatnya, presiden mengaku tidak tidur.

“Ya tadi malam saya nggak tidur. Karena memang gempanya bukan gempa yang kecil. Angka skala derajatnya kan pertama 7,3 (SR) kemudian informasi terakhir 6,9 (SR),” ucap Joko Widodo di sela acara Rakornas 3 Pilar PDIP di ICE-BSD, Tangerang, Sabtu (16/12/2017).

“Itu sebuah angka yang besar. Oleh sebab itu saya tadi malam menunggu berita-berita dari daerah,” imbuhnya.

Walau demikian, Jokowi masih bersyukur karena tidak ada susulan bencana alam lainnya seperti tsunami. Peringatan tsunami memang sempat dikeluarkan usah gempa terjadi tengah malam tadi, Jumat (15/12).

“Tapi alhamdulillah semuanya baik-baik saja dan nggak ada tsunami,” ujar Jokowi.

Beberapa daerah juga mengalami kerusakan infrastruktur seperti rumah roboh. Ada pula korban jiwa yang tercatat akibat bencana alam ini.

Jokowi segera menginstruksikan perbaikan dan bantuan. “Ya nanti lah, nanti kita kirim dari BNPB atau dari Kementrian PU (Pekerjaan Umum, ya. Saya kira nanti,” tegasnya.

Diketahui gempa berkekuatan 6,9 skala Richter (SR) yang berpusat di Tasikmalaya tadi malam juga dirasakan di beberapa wilayah Indonesia. Tak hanya itu, gempa berkekuatan 5,7 SR pagi ini yang berpusat Garut juga dirasakan hingga Jakarta.(NGO)

TANGERANG,khatulistiwaonline.com
Presiden Jokowi menghadiri Rakornas 3 Pilar PDIP Bidang Ekonomi Kerakyatan di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri turut hadir dalam kegiatan itu.

Jokowi tiba di ICE-BSD, Tangerang, Banten, Sabtu (16/12/2017), sekitar pukul 09.43 WIB. Jokowi masuk ke dalam ruangan bersama Megawati.

Hadir juga, Presiden ke-3 BJ Habibie yang berjalan sambil dituntun di sebelah kiri Megawati. Di belakang ketiga orang ini ada Wapres JK dan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharahani berjalan bersama.

Jokowi dan Megawati mengenakan baju serba merah, sementara BJ Habibie dan JK mengenakan kemeja batik. Mereka kemudian mengambil tempat di depan panggung.

Acara kemudian dibuka oleh kompilasi tarian tradisional bertajuk ‘Pesta Rakyat’. Lagu pembukanya adalah ‘Jaranan’.

Acara ini juga dihadiri beberapa menteri dan gubernur. Mereka antara lain Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Kementerian PUPR Basuki Hadimoeljono, Wakil Menteri Luar Negeri Abdurrahman M Fachir, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, serta Ketua KY Aidul Fitriciada Azhari.

Rakornas 3 Pilar PDIP Bidang Ekonomi Kerakyatan ini mengambil tema ‘Berdikari untuk Indonesia Raya’. Ratusan UMKM dengan produk kreatifnya ditampilkan dalam acara ini. Selain itu, sejumlah workshop juga digelar untuk membekali para kader partai dalam memajukan ekonomi kerakyatan di daerahnya masing-masing. (NGO)