JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Persidangan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP tengah berlangsung. Namun KPK berharap hal itu tidak mengganggu pelayanan publik terkait e-KTP.
“Kemarin kami terima pihak dukcapil. Meski (kasus) e-KTP berjalan, kami harap pelayanan publik untuk e-KTP tidak terganggu,” ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (13/3/2017).
“Tidak hanya pencetakan, tapi bagaimana data tunggal sistem berjalan, konsep awal e-KTP terwujud,” imbuh Febri.
Sebelumnya, Dirjen Dukcapil Prof Zudan Arif Fakhrulloh menegaskan kasus korupsi tidak mempengaruhi program e-KTP yang sudah berjalan lima tahun terakhir.
“Tetap jalan terus,” kata Zudan, Jumat (10/3).
Masyarakat diminta tidak khawatir terhadap program e-KTP yang telah berjalan. Sebab, tidak ada kaitan kasus pengadaan korupsi dengan kelanjutan program itu.
“Semua dilayani dinas dukcapil masing-masing,” ujar Zudan.
Proyek yang disebut merugikan keuangan negara sebesar Rp 2,3 triliun itu baru menjerat dua orang dari sisi birokrat, yaitu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Keduanya ialah eks Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sugiharto dan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Irman.
Dalam waktu dekat, KPK pun memastikan akan melakukan gelar perkara untuk penetapan tersangka baru. Penetapan itu berkaitan dengan dakwaan yang menyebut Irman dan Sugiharto melakukan tindakan korupsi secara bersama-sama. (ADI)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Sebanyak 17 calon duta besar baru untuk negara sahabat akan dilantik oleh Presiden Jokowi. Pelantikan akan digelar di Istana Negara.
“Benar, acaranya siang,” kata jubir presiden Johan Budi saat dikonfirmasi, Senin (13/3/2017).
Sebelumnya ketujuhbelas calon dubes yang akan dilantik ini telah menjalani uji kelayakan dan kepatutan oleh DPR RI. Mereka terlebih dahulu diajukan oleh pemerintah sebelum diuji di DPR.
Berikut 17 nama yang akan dilantik sebagai duta besar nanti:
1. Drs. Hasan Kleib, MA sebagai Dubes RI untuk Swiss di KBRI Jenewa
2. Drs. Priyo Iswanto, MA sebagai Dubes RI untuk Kolombia di KBRI Bogota
3. Mayjen TNI (Purn) Dr. Ir. Arief Rachman, MM, MBA, sebagai Dubes RI untuk Afganistan di KBRI Kabul
4. Drs. Rahmat Pramono, MA, sebagai Dubes RI untuk Kazakhstan di KBRI Astana
5. Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti, sebagai Dubes RI untuk Tunisia di KBRI Tunis
6. Drs. Nur Syahrir Rahardjo, sebagai Dubes RI untuk Bahrain di KBRI Manama
7. Tantowi Yahya sebagai Dubes RI untuk Selandia Baru di KBRI Wellington
8. Drs. Darmansjah Djumala, MA, sebagai Dubes RI untuk Austria di KBRI Wina
9. Drs. Sahat Sitorus, sebagai Dubes RI untuk Timor Leste di KBRI Dili
10. Drs. Yohanes Kristiarto Soeryo Legowo, sebagai Dubes RI untuk Australia di KBRI Canberra
11. Drs. Umar Hadi, MA, sebagai Dubes RI untuk Korea Selatan di KBRI Seoul
12. Drs. I Gusti Ngurah Ardiyasa, sebagai Dubes RI untuk Sri Lanka di KBRI Kolombo
13. Prof. Dr. Yuddy Chrisnandi, ME, sebagai Dubes RI untuk Ukraina di KBRI Kiev
14. Ir. Arifin Tasrif, dicalonkan sebagai Dubes RI untuk Jepang di KBRI Tokyo
15. Drs. Andy Rachmianto, M.Phil, sebagai Dubes RI untuk Yordania di KBRI Amman
16. Dra. R.A. Esti Andayani, sebagai Dubes RI untuk Italia di KBRI Roma
17. Komjen Pol (Purn) Sjahroedin Zainal Pagaralam, SH, sebagai Dubes RI untuk Kroasia di KBRI Zagreb. (ADI)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Mantan Ketua DPR Marzuki Alie mengaku terkejut namanya disebut dalam dakwaan kasus korupsi e-KTP. Dirinya menegaskan tidak pernah mau bermain anggaran selama menjabat.
“Saya tidak menduga sama sekali. Sepanjang saya di DPR, saya tidak pernah mau main-main dengan anggaran, tidak mau main proyek. Silakan tanya seluruh teman di Banggar, di kementerian, apakah ada Marzuki Alie minta-minta proyek,” kata Marzuki dalam diskusi bertajuk ‘Sambar Gledek e-KTP’ di Warung Daun, Jakarta Pusar, Sabtu (11/3/2017).
Selaku Ketua DPR, Marzuki mengatakan tidak pernah mencampuri urusan-urusan di tiap komisi kecuali terjadi deadlock. Saat itu, menurutnya, pembahasan anggaran proyek e-KTP tidak mengalami permasalahan sehingga tidak dipanggil oleh para pimpinan DPR.
“Biasanya yang jadi perhatian itu kalau ada deadlock, baru dipanggil sama pimpinan dan ditanya mana masalahnya dan apa solusinya. Contoh Kementerian Agama dan Komisi VIII itu sempat saya panggil, ditanya masalahnya apa dan dicarikan solusinya dan bisa selesai masalahnya. Saat itu bahas masalah pelayanan haji. Proses penganggaran e-KTP tidak ada masalah. Kalau bicara Rp 5-6 triliun, itu relatif sama dengan proyek lain, dan kita tidak ada wewenang menelusuri satu-satu. Yang berhak itu kan komisi sebagai mitra. Yang tidak sampai deadlock ya kita tidak cari-cari (masalahnya),” jelas Marzuki.
Selain Marzuki, anggota Komisi II DPR yang berasal dari PDIP Arteria Dahlan mengapresiasi KPK dalam pengungkapan kasus ini. Menurutnya, publik jadi bisa menilai dan mengkritisi secara objektif terhadap kasus ini.
“Saya mengapresiasi KPK karena sudah membawa ini jadi terbuka. Publik jadi bisa mengkritisi. Sayangnya, nggak boleh disiarkan langsung. Dakwaan penuntut umum sudah begitu detail,” ujar Arteria.
Meskipun nama partai tempatnya bernaung sempat disebut dalam dakwaan menerima uang, dirinya tetap mendukung KPK dalam mengungkap kasus ini. “Tetap mengapresiasi, PDIP antitindakan korupsi. Siapa pun yang korupsi ya kita proses. Tidak ada ruang bagi koruptor di PDIP dan kita nggak memberi bantuan hukum,” jelasnya.
Sementara itu, peneliti ICW, Tama S Langkun, yang juga hadir, sempat menyatakan e-KTP merupakan salah satu kasus besar yang pernah ditangani KPK dari sisi kerugian negara. Dia pun menjelaskan ICW sudah melihat adanya potensi masalah di kasus e-KTP ini.
“Kalau nilai proyek hampir Rp 6 triliun, ini termasuk yang besar dan kerugian negara Rp 2,3 triliun itu termasuk yang terbesar yang pernah ditangani KPK. Saya nggak tahu ya apakah ada kasus yang lebih besar dari ini dari sisi kerugian negara. Kalau menurut saya, ini paling besar. Kita sempat buat review tentang e-KTP ini ya. Ada beberapa pelanggaran yang kita lihat, ada di cost bidding, kemudian Pak Gamawan yang tanda tangan kontrak saat sanggah banding,” jelasnya.
Pengacara dua terdakwa Irman dan Sugiharto, Waldus Situmorang, menyatakan, sebelum menerima dakwaan, tidak tahu kalau nama-nama yang muncul sebanyak itu. Dia menjelaskan hal itu merupakan otoritas penuh KPK.
“Nama orang-orang yang disebut dalam dakwaan tidak kita ketahui seluruhnya, karena pemeriksaannya berantai. Pemeriksaan satu lalu dicocokkan dengan yang lainnya dan muncul nama-nama itu. Itu otoritas dari penuntut umum KPK. Nama-nama yang kita ketahui tidak sebanyak itu,” ujar Waldus dalam diskusi yang sama.
Sementara itu, Ketua Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia Baharuddin Thahir menyatakan kasus ini melibatkan banyak pihak. “Kasus ini sangat lengkap, ada penyelenggara negaranya, swastanya ada. Mulai dari perencanaan, pelelangan, dan seterusnya, ini bermasalah dari awal,” ujarnya. (MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Presiden RI Joko Widodo bertemu dengan Mantan Presiden RI ke 6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana pada hari Kamis (9/3) kemarin. Pengamat Politik Arie Sudjito mengatakan pertemuan tersebut hanya pertemuan simbolik untuk meredakan ketegangan politik saat ini.
“Ini hanya pertemuan level simbolik yang hanya menjawab teka-teki di publik yang selama ada ketengangan. Bahwa secara simbolik sudah cair gitu,” kata Arie saat berbincang dengan khatulistiwaonline.com, Kamis (9/3/2017) malam.
Menurut Arie bahwa selama ini publik menganggap kedua tokoh tersebut terlibat ketegangan. Hal tersebut ditunjukan dengan kebiasaan SBY yang sering mencuit di media sosial yang konon cenderung menyerang Jokowi.
“Selama ini terjadi ketegangan politik di antara mereka karena ada berbagai manuver yang selama ini dianggap terjadi dan SBY yang sering mencuit di sosial media yang itu konon lebih cenderung menyerang jokowi. Tentu dengan pertemuan tadi tentu tensinya akan turun,” tambahnya.
Arie menjelaskan bahwa pertemuan tersebut sekaligus menjalin sinyal positif komunikasi antara kedua negarawan tersebut.
“Itu hanya untuk sinyal positif dalam membangung komunikasi ini sementara. Secara simbolik kalau itu bisa dikapitalisasi untuk kerja-kerja politik yang real, ya kita lihat misalnya dalam pilkada, pembangunan dan macam-macam,” tandasnya.
Sebelumnya, pertemuan antara Jokowi dengan SBY membahas sejumlah hal dibicarakan keduanya, mulai kedatangan Raja Salman bin Abdulaziz dari Arab Saudi hingga penyelenggaraan IORA. Pertemuan ini juga sekaligus sebagai ajang tabayun, sehingga segala permasalahan bangsa dapat terselesaikan. (MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Jaksa KPK mengungkap 3 anggota DPR dan seorang pengusaha telah membikin rancangan pembagian uang proyek e-KTP. Ketiga anggota DPR itu adalah Setya Novanto, Anas Urbaningrum, dan Muhammad Nazaruddin, sedangkan pengusaha itu adalah Andi Agustinus alias Andi Narogong.
“Guna merealisasikan pemberian fee tersebut, Andi Agustinus alias Andi Narogong membuat kesepakatan dengan Setya Novanto, Anas Urbaningrum, dan Muhammad Nazaruddin tentang rencana penggunaan anggaran KTP Elektronik yang kurang lebih senilai Rp 5,9 triliun setelah dipotong pajak sebesar 11,5 persen,” kata jaksa KPK saat membacakan surat dakwaannya di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Selatan, Kamis (9/3/2017).
Selain itu, mereka juga bersepakat agar proyek itu digarap oleh BUMN dengan tujuan mudah diatur.
Berikut kesepakatan antara Andi Narogong, Setya Novanto, Anas Urbaningrum, dan Muhammad Nazaruddin, seperti tertuang dalam surat dakwaan yang dibacakan jaksa KPK:
a. Sebesar 51 persen atau sejumlah Rp 2.662.000.000.000 dipergunakan untuk belanja modal atau belanja riil pembiayaan proyek
b. Sedangkan sisanya sebesar 49 persen atau sejumlah 2.558.000.000.000 akan dibagi-bagikan kepada:
– Beberapa pejabat Kemdagri termasuk para terdakwa sebesar 7 persen atau sejumlah Rp 365.400.000.000
– Anggota Komisi II DPR sebesar 5 persen atau sejumlah Rp 261.000.000.000
– Setya Novanto dan Andi Narogong sebesar 11 persen atau sejumlah Rp 574.200.000.000
– Anas Urbaningrum dan Muhammad Nazaruddin sebesar 11 persen atau sejumlah Rp 574.200.000.000
– Keuntungan pelaksana pekerjaan atau rekanan sebesar 15 persen atau sejumlah Rp 783.000.000.000
(ADI)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Jaksa KPK menyebut ada peran Setya Novanto di balik mega korupsi e-KTP. Selain itu, jaksa KPK juga menyebut uang hasil korupsi jadi bancakan banyak pihak.
Dalam surat dakwaan yang dibacakan jaksa KPK di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Kamis (9/3/2017), 2 terdakwa yaitu Irman dan Sugiharto disebut memperkaya orang lain atau korporasi. Ada banyak pihak yang disebut mulai dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), DPR, hingga pihak swasta.
“Yaitu memperkaya para terdakwa dan memperkaya orang lain yakni Gamawan Fauzi, Diah Anggraini, Dradjat Wisnu Setyawan beserta 6 orang anggota panitia pengadaan, Husni Fahmi beserta 5 orang anggota tim teknis, Johannes Marliem, Anas Urbaningrum, Marzuki Ali, Olly Dondokambey, Melchias Marchus Mekeng, Mirwan Amir, Tamsil Lindrung, Taufik Effendi, Teguh Djuwarno, Chairuman Harahap, Ganjar Pranowo, Arief Wibowo, Mustoko Weni, Rindoko, Jazuli Juwaeni, Agun Gunandjar Sudarsa, Ignatius Mulyono, Miryam S Haryani, Nu’man Abdul Hakim, Abdul Malik Haramaen, Jamal Aziz, Markus Nari, Yasonna Laoly, dan 37 anggota Komisi II DPR,” ujar jaksa KPK.
Kemudian, jaksa KPK juga menyampaikan uang haram e-KTP juga mengalir ke korporasi. Perusahaan-perusahaan yang menerima aliran dana itu merupakan perusahaan yang menangani pengadaan e-KTP tersebut.
“Serta memperkaya korporasi yakni Perusahaan Umum Percetakan Negara Republik Indonesia (Perum PNRI), PT LEN Industri, PT Quadra Solution, PT Sandipala Artha Putra, PT Sucofindo, manajemen bersama Konsorsium PNRI,” imbuh jaksa KPK.
Dalam kasus itu, jaksa KPK menyebut 2 terdakwa yaitu Irman dan Sugiharto melakukan korupsi bersama-sama dengan Andi Agustinus alias Andi Narogong selaku penyedia barang dan jasa pada Kemendagri, Isnu Edhi Wijaya selaku ketua konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia atau PNRI, Diah Anggraini selaku Sekretaris Jenderal Kemendagri, Setya Novanto selaku Ketua Fraksi Partai Golkar, dan Drajat Wisnu Setyawan selaku ketua panitia pengadaan barang dan jasa di lingkungan Ditjen Dukcapil tahun 2011. Namun sejauh ini, nama-nama selain 2 terdakwa itu belum ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.(MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Presiden Jokowi menyampaikan pidato peresmian pembukaan dalam pertemuan tingkat kepala negara/pemerintahan KTT IORA 2017. Jokowi mengapresiasi semangat anggota IORA yang ingin menjadi solusi permasalahan dunia.
“Saya ungkapkan apresiasi terhadap IORA yang telah memprakarsai solusi praktis tantangan nyata, saya imbau menteri, pejabat tinggi dan peserta KTT terus mendorong solusi praktis, dan kita semua tentunya memperjuangkan kepentingan masing-masing,” tutur Jokowi di JCC, Senayan, Jakarta, Selasa (7/3/2017).
Jokowi kemudian mengutip pidato Presiden pertama RI Sukarno tahun 1945 tentang internasionalisme dan nasionalisme. Pidato itu disampaikan Bung Karno kala itu dalam sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945 yang kemudian menjadi pidato hari lahir Pancasila.
“Internasionalisme tidak dapat subur jika tidak berakar dalam bumi nasionalisme, sebaliknya, nasionalisme tidak subur jika tidak hidup dalam taman sari internasionalisme,” tutur Jokowi.
Konsep internasionalisme kemudian tertuang dalam sila dua Pancasila yakni Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Sementara nasionalisme ada di sila tiga yakni Persatuan Indonesia.
“Sebuah nasionalisme yang tulus yang berani melakukan yang terbaik untuk bangsa di jangka yang panjang bukan yang terpancing emosi sesaat,” imbuh Jokowi kemudian. (MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Anak buah kapal (ABK) Kapal Kargo yang tengah berlayar melewati teluk Jakarta dikagetkan dengan kemunculan hiu paus atau hiu tutul. Seperti apa sebenarnya habitat hiu yang jinak yang juga disebut sebagai geger lintang ini?
Hiu paus atau hiu tutul (Rhincodon typus) adalah hiu pemakan plankton yang merupakan spesies ian terbesar. Ia biasa makan dengan menyaring air laut menyerupai kebanyakan jenis paus. Ia memiliki mulut yang sangat besar selebar 1,5 meter yang berisi 10 lembaran penyaring dan memiliki 300-350 gigi kecil. Ikan ini juga memiliki lima pasang insang berukuran besar.
Hiu paus punya ciri pola warna di punggungnya yang tutul-tutul abu-abu-putih dengan perut putih. Dua mata yang kecil terletak di ujung depan kepalanya yang datar dan lebar. Hiu ini mengembara di samudera tropis dan lautan yang beriklim hangat, dan dapat hidup hingga berusia 70 tahun. Spesies ini dipercaya berasal dari sekitar 60 juta tahun yang lalu.
Dikutip dari berbagai sumber, Senin (6/3/2017), hiu paus merupakan hewan terbesar yang masih hidup di dunia, selain paus. Ukurannya pada saat dewasa mencapai 9,7 meter dan beratnya bisa mencapai 9 ton, bahkan konon ada yang beratnya mencapai 45 ton. Meskipun ukurannya besar, hiu paus tidak berbahaya bagi manusia.
Kemunculannya di Jakarta pada Minggu kemarin mengagetkan para ABK kapal tengah melewati teluk Jakarta. Lalu di mana sebenarnya habitat hiu paus ini?
Hiu paus menghuni semua lautan yang bersuhu hangat. Ikan ini diketahui bermigrasi setiap musim semi ke wilayah paparan benua di pesisir Australia barat. Musim berpijah hewan-hewan karang di Terumbu Karang Ningaloo diketahui telah meningkatkan ketersediaan plankton bagi ikan-ikan besar ini.
Meskipun biasanya hidup menjelajah di tengah samudera luas, secara musiman terlihat adanya kelompok-kelompokhiu paus yang mencari makanan di sekitar pesisir benua, seperti di Australia barat itu; di Afrika Selatan (pantai selatan dan timur); Belize; Filipina; India; Indonesia; Honduras; Madagaskar; Meksiko; Mozambik; Tanzania; serta Zanzibar. Tidak jarang ikan-ikan ini terlihat memasuki laguna atau mendekati muara sungai.
Lalu kapan terakhir kali hiu paus terlihat di Teluk Jakarta? Pada tahun 1980 silam pernah seekor hiu paus terdampar di pantai ancol.
Namun kehadiran hiu paus di Indonesia bukan barang langka. Di objek wisata Pantai Duta, Probolinggo kerap muncul kawanan hiu paus. Hewan ini pun jadi magnet bagi para wisatawan yang datang liburan ke sana.
Di Kabupaten Probolinggo Jawa Timur, tidak hanya obyek wisata Pantai Bentar yang disinggahi hiu paus (Rhincodon typus) yang bermain-main. Tapi di obyek wisata Pantai Duta, di Desa Randutatah, Kecamatan Paiton, kawanan hiu paus berukuran sekitar 5-8 meter juga tampak asyik bermain sejak awal Januari 2017 ini.
Ikan pemakan plankton ini memikat para wisatawan yang datang, karena baru kali ini kawanan hiu yang juga sering disebut sebagai hiu tutul muncul di perairan Pantai Duta Paiton. Jumlah pengunjung pun semakin ramai berdatangan melihat kawanan hiu tutul yang bermain dengan jarak sekitar 0,26 mil laut alias 500 meter dari bibir pantai, dengan menggunakan jasa perahu.(ADI)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop datang ke Pertemuan Dewan Menteri Indian Ocean Rim Association (IORA) 2017 yang digelar di Jakarta pada 5-6 Maret 2017. Di sela kedatangannya, Bishop akan menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menlu Retno Marsudi dan beberapa menteri serta tokoh lainnya.
“Saya berada di Jakarta dari 5 sampai 6 Maret 2017 untuk menghadiri Pertemuan Dewan Menteri Indian Ocean Rim Association (IORA). Sementara di Jakarta, saya akan menggunakan kesempatan ini untuk bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan menteri-menteri lainnya. Saya juga akan bertemu dengan para pemimpin perempuan yang berpengaruh dari kalangan bisnis, media dan masyarakat madani,” kata Bishop dalam keterangan tertulis yang diterima khatulistiwaonline, Senin (6/3.2017).
Bishop juga menjelaskan tentang IORA yang terdiri dari 21 negara dan merupakan organisasi utama di kawasan Samudera Hindia. Menurutnya stabilitas kawasan Samudera Hindia memiliki pengaruh besar bagi keamanan dan kemakmuran negaranya.
“Terdiri dari 21 negara anggota, IORA adalah organisasi utama untuk kawasan Samudra Hindia dan memainkan satu peranan penting dalam memperkuat kerja sama keamanan regional. Samudera Hindia yang stabil dan aman sangat penting bagi keamanan dan kemakmuran nasional Australia,” ujarnya.
Dia menyebut Australia telah menjadi bagian dari IORA sejak awal didirikan. Menurutnya, kesediaan Indonesia menjadi tuan rumah Konfrensi Tingkat Tinggi (KTT) IORA adalah hal yang baik.
“Australia telah menjadi bagian dari IORA sejak didirikan pada 1997 dan kami memainkan peran utama dalam memajukan agenda organisasi selama masa kepemimpinan kami sebagai Ketua dari 2013 hingga 2015. Kami menyambut baik visi dan ambisi Indonesia dalam mengkoordinasikan dan menjadi tuan rumah Pertemuan Puncak Para Pempimpin IORA yang pertama pada 7 Maret 2017, yang sekaligus untuk memperingati 20 tahun berdirinya IORA,” ungkap Bishop.
Dia menyatakan dalam IORA, negaranya akan terus melakukan kerja sama dalam menangkal ancaman terorisme serta memajukan perdagangan. Bishop juga menjelaskan kalau Indonesia merupakan salah satu mitra pentingnya di kawasan Samudera Hindia.
“Di IORA kami akan meneruskan kerja sama dalam penangkalan terorisme dan kekerasan ekstrimisme. Kami juga akan membicarakan bagaimana agar negara-negara di pesisir Samudra Hindia dapat bekerja sama demi memperkuat kesejahteraan dengan memajukan perdagangan, pemanfaatan sumber daya maritim yang berkelanjutan dan partisipasi ekonomi perempuan,” jelas Bishop.
“Indonesia merupakan salah satu mitra penting di kawasan. Kami memiliki kerangka kerja yang ekstensif untuk kerja sama dalam bidang politik, ekonomi, keamanan, pembangunan, pendidikan dan hubungan antar warga,” imbuhnya. (MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Dua tahun sudah, Mahkamah Agung (MA) memutus perkara aset Yayasan Supersemar untuk dirampas untuk negara. Namun pelaksanaan eksekusi itu tak kunjung dilakukan PN Jaksel hingga hari ini.
“Kurang tahu yah karena itu otoritas ketua pengadilan untuk eksekusi putusan perdata itu. Perkaranya sudah diputus lama itu,” kata juru bicara MA, Suhadi saat dihubungi khatulistiwaonline, Senin (6/3/2017).
MA menghukum Yayasan Supersemar mengembalikan dana sebesar Rp 4,4 triliun ke negara. Jumlah tersebut merupakan total dana yang diselewengkan yayasan yang diketuai Soeharto sejak 1974 hingga lengser dari kursi presiden.
Suhadi menjelaskan, jika mengacu pada UU Kekuasaan Kehakiman atau hukum beracara, putusan perdata dilaksanakan oleh juru sita dan panitera di bawah pimpinan ketua pengadilan setempat.
“Sekali lagi, otoritas ada di Ketua PN untuk melaksanakan eksekusi. Bahkan dia tidak perlu melaporkan lagi ke MA karena sudah benar-benar kewenangan Ketua PN setempat,” kata Suhadi menegaskan.
“Jadi tidak perlu lagi izin sejenisnya untuk jangan mengeksekusi atau lain sebagainya. Tidak boleh ada hal seperti itu,” sambung Suhadi.
Dalam putusan peninjauan kembali (PK), dinyatakan bahwa Yayasan Supersemar telah melakukan perbuatan melawan hukum dan dihukum harus mengembalikan 75 persen dana yang terkumpul sejak 1974 dengan asumsi 25 persen dana telah disalurkan ke yang berhak.
Kejaksaan Agung telah membayar biaya eksekusi aset Yayasan Supersemar sebesar Rp 48 juta ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Namun hingga kini pelaksanaan eksekusi aset itu tak kunjung dilakukan oleh PN Jaksel. (DON)