JAKARTA, khatulistiwaonline.com
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto telah menentukan pengganti Letjen Edy Rahmayadi sebagai Pangkostrad. Edy digantikan oleh Letjen Agus Kriswanto, yang sebelumnya menjabat Dankodiklat TNI AD.
Hal tersebut tertuang dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/12/I/2018 tertanggal 4 Januari 2018. Dalam surat keputusan Panglima itu, Letjen Edy, yang telah mengajukan pensiun dini, dimutasi sebagai perwira tinggi Mabes TNI AD.
Total ada 20 perwira TNI yang dimutasi dalam keputusan Marsekal Hadi kali ini. Keputusan tersebut telah melalui rapat Wanjakti TNI.
Seperti diketahui, Panglima TNI Marsekal Hadi telah menyetujui pengunduran diri Edy. Edy sendiri mengajukan pensiun dini dalam rangka ingin maju sebagai cagub dalam Pilgub Sumut 2018.
“Pensiun dini adalah hak prerogatif saya. Sudah bulat hati saya untuk jadi Gubernur Sumut 2018 apabila dipilih rakyat Sumut,” ungkap Letjen Edy, Kamis (20/12). (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Para raja dan sultan seluruh Indonesia, yang dikumpulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Bogor, memberikan masukan untuk pemerintah. Mereka ingin dilibatkan langsung dalam pengambilan keputusan.
Kepaksian Skala Brak, Lampung, yang juga anggota Dewan Keraton, Edward Syah Pernong Sultan Skala Brak, mengatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berasal dari kerajaan. Kemudian para raja menyerahkan kekuasaan untuk membentuk NKRI.
“Sehingga kami yang adalah pemegang amanahnya tidak akan pernah bergeser dari NKRI,” kata Edward Syah di Ruang Garuda Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (4/1/2018).
Edward juga menegaskan pembicaraan soal politik sarat akan kepentingan. Namun pembicaraan tentang kesultanan dan kerajaan erat kaitannya dengan kebudayaan.
“Di budaya kami bisa berkolaborasi. Di sini berbagai suku agama dan etnis. Kami adalah Indonesia,” tegasnya.
Untuk itu, lanjut Edward, ada beberapa masukan dari para raja dan sultan seluruh Indonesia. Masukan itu terbagi dalam tiga, yakni jangka pendek, jangka sedang, dan jangka panjang.
Untuk jangka pendek, Edward mengatakan agar raja dan sultan dilibatkan dalam Unit Kerja Presiden (UKP). Tujuannya agar persoalan di bawah yang berkenaan langsung dengan rakyat bisa terselesaikan.
“Jangka pendek, kami ingin keterlibatan keraton secara nyata implementasinya dan interaksinya. Ikut memberikan kontribusi dalam pembangunan ini. Sehingga kami mengharapkan keraton ini ada dalam unit kerja kepresidenan sehingga setiap hari kita bisa memberikan kontribusi dan interaksi dengan kebijakan-kebijakan bapak, dan hal-hal yang ada pada suara di bawah sehingga Bapak bisa memonitor langsung, bukan hanya pada tingkat-tingkat laten, tapi juga pada tingkat-tingkat manifes,” katanya.
Untuk jangka pendek, lanjut Edward, diharapkan di setiap tempat, seperti keraton, yang memiliki banyak perbedaan bisa diterima oleh pemerintah ataupun masyarakat. Bahkan Edward berharap keraton bisa dilibatkan sebagai bagian dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
“Kami menginginkan unsur-unsur keraton ini keraton, raja, yang punya rakyat, yang punya sejarah, ikut dalam Forkopimda, sehingga ikut menentukan pembangunan di daerahnya masing-masing. Ini tidak akan bisa tercapai kalau tidak ada kebijakan dari Yang Mulia Bapak Presiden,” jelasnya.
Untuk jangka panjang, kata Edward, saat ini kondisi kekeratonan sebagian besar memprihatinkan, bahkan ada yang diberi garis polisi.
“Sangatlah miris melihat di beberapa tempat di mana kerajaan yang punya sejarah sejak abad ke-16. Bahkan sekarang kerajaan sedang di-police line. Oleh sebab itu, kami ingin kerajaan Nusantara ada UU proteksi yang memberikan perlindungan kepada kerajaan-kerajaan. Memberikan perlindungan kepada pemimpin informal. Sehingga kebijakan yang ada dilandasi kebijakan yang berkebudayaan,” jelasnya. (MUL)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara dan Menteri BUMN Rini Soemarno mendatangi kantor Kementerian Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam). Informasinya, mereka akan mengikuti rapat bersama Menkopolhukam Wiranto.
Pantauan di Kemenkopolhukam, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (3/1/2018), Wiranto tiba lebih dulu sekitar pukul 08.55 WIB. Dia datang dengan menumpang mobil Toyoto Innova hitam berpelat RI 16.
Berselang 5 menit kemudian, Rudiantara tiba mengenakan baju kemeja putih. Ia datang dengan mobil Toyota Alphard berpelat RI 37.
Setelah itu, Rini hadir dengan menggunakan mobil Nissan berpelat B 1958 RFK. Ketiganya langsung masuk ke dalam ruangan di kantor Menkopolhukam.
Belum ada keterangan yang diberikan oleh ketiganya. Pertemuan tersebut berlangsung tertutup. (NGO)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Di pengujung 2017 ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) terbang ke Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Dia melakukan kunjungan kerja sekaligus menghadiri hajatan mantu Menteri Sekretaris Negara Pratikno.
Jokowi terbang menggunakan Pesawat Kepresidenan dari Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Sabtu (30/12/2017) pukul 08.40 WIB.
Nampak ikut serta dalam rombongan Jokowi yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dan Kepala Sekretariat Kepresidenan Heru Budi Hartono.
Dia hendak menghadiri resepsi pernikahan putri Mensesneg Pratikno, yakni Anisa Firdia Hanum.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Jokowi akan menghadiri resepsi pernikahan Anisa-Rino Febrian di Jogja Expo Center (JEC), Banguntapan, Bantul. Pada Jumat (29/12) kemarin, akad nikah sudah dilakukan di lokasi yang sama.
Belum ada rincian agenda kegiatan apa saja yang akan dijalani Jokowi dalam kunjungan kerja ini. Belum pasti pula apakah Jokowi akan melalui pergantian tahun di Yogyakarta atau tidak. (NGO)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Kawasan pelabuhan salah satu pintu masuk yang dimanfaatkan jaringan untuk menyelundupkan narkotika. Untuk mencegahnya, Polres Pelabuhan Tanjung Priok memperketat pengamanan di dermaga dan pelabuhan.
“Tentunya kami akan meningkatkan pengamanan, baik terhadap penumpang maupun muatan-muatan yang mencurigakan,” ujar Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Eko Hadi Santoso kepada khatulistiwaonline, Jumat (29/12/2017).
Eko juga membentuk satgas khusus untuk meningkatkan penyelidikan dan mengungkap narkotika, khususnya via laut. Polisi bekerja sama dengan otoritas pelabuhan untuk meningkatkan pengawasan di kawasan tersebut.
“Kami juga akan berkoordinasi dengan pihak pelabuhan untuk mengoptimalkan peralatan pendukung di terminal penumpang, seperti x-ray dan CCTV,” sambung Eko.
Kelompok sadar kamtibmas (Pokdar Kamtibmas) akan diberdayakan untuk membantu polisi dalam upaya deteksi dini. “Kami juga akan berkoordinasi dengan Polda dan Mabes Polri untuk meningkatkan jaringan informasi dalam penyelidikan narkoba,” lanjutnya.
Seperti sebelumnya Polres Pelabuhan Tanjung Priok menangkap sindikat narkotika jaringan Batam-Malaysia yang menggunakan jalur laut sebagai rute penyelundupan 20 Kg sabu. Sabu tersebut diselundupkan dari Tanjung Pinang ke Pelabuhan Tanjung Priok pada 4 Oktober 2017 lalu, dengan menggunakan kapal Nusantara Putra.
Sabu tersebut dibawa menggunakan koper yang ditutupi ikan asin dan selai. Polisi menangkap dua pelaku yakni wanita berinisial F dan WN Malaysia bernama Tan Yeh Poh.
Barang bukti tersebut telah dimusnahkan di area pemusnahan barang bukti Bandara Soekarno-Hatta pada Kamis (28/12) kemarin. Dalam kegiatan itu, Polres Pelabuhan Tanjung Priok juga memusnahkan 12 Kg sabu lainnya yang disita dari sindikat lain. (NGO)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Operasi Lilin Jaya untuk pengamanan Natal dan tahun baru sudah berjalan lima hari. Pada hari kelima operasi, Rabu (27/12), Polda Metro Jaya mencatat adanya kenaikan angka kejahatan (crime total) di Jakarta dan sekitarnya.
“Kesimpulan hasil anev hari ke-5 Operasi Lilin, crime total naik dari 13 kasus menjadi 16 kasus atau naik 23 persen. Untuk 11 jenis kasus menonjol pada hari ke-5 tanggal 27 Desember 2017 juga mengalami peningkatan,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (28/12/2017).
Dibandingkan tahun lalu, total angka kejahatan di wilayah hukum Polda Metro Jaya pada H+5 Operasi Lilin 2017 mengalami peningkatan 61 persen. H+5 Operasi Lilin tahun 2016 ada 41 kasus kejahatan, sedangkan pada 2017 ada sebanyak 66 kasus.
“Atau meningkat 61 persen dibandingkan H+5 Operasi Lilin Jaya 2016,” imbuhnya.
Untuk jajaran wilayah polres, kejahatan di Polres Metro Jakarta Utara meningkat 133 persen, dari 3 kasus menjadi 7 kasus. Kemudian, Polres Metro Jakarta Pusat meningkat 80 persen, dari 5 kasus menjadi 9 kasus. Sementara Polres Metro Jakarta Barat meningkat 25 persen, dari 4 kasus menjadi 5 kasus.
Di Polres Jakarta Timur juga naik 25 persen, dari 4 kasus menjadi 5 kasus. Kejahatan di Polres Metro Bekasi meningkat 150 persen dari 2 kasus menjadi 4 kasus.
“Untuk kejadian 11 kasus pada 27 Desember 2017 mengalami kenaikan pada H+5 (2016) dari 52 kasus, kemudian H+5 (2017) menjadi 74 kasus atau naik 42 persen,” sambungnya.
Untuk menekan angka kejahatan tersebut, Polda Metro Jaya meminta jajarannya meningkatkan pengamanan. Terutama di pusat-pusat keramaian, tempat wisata, dan tempat perbelanjaan yang ramai dikunjungi warga.
“Sementara itu, evaluasi pengamanan Natal cukup kondusif, namun tetap diperlukan kewaspadaan menjelang pergantian ke tahun 2018,” sambungnya.
Sedangkan kecelakaan lalu lintas tercatat mengalami penurunan. Hari kelima operasi, jumlah korban kecelakaan tercatat sebanyak 26 orang atau turun 4 persen dibanding hari kelima tahun 2016.
“Korban meninggal dunia 2 orang, korban luka berat 7 orang, dan korban luka ringan 20 orang,” tandasnya. (MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Badan Legislasi DPR RI menyepakati penambahan kursi pimpinan DPR dalam revisi UU MPR, DPR, DPD, DPRD atau UU MD3. Penambahan kursi pimpinan akan diberikan kepada F-PDIP selaku partai pemenang Pemilu 2014.
“Yang sudah fraksi-fraksi setuju adalah tambahan satu kursi pimpinan DPR untuk PDIP saja,” ujar anggota Baleg F-PPP Arsul Sani saat dimintai konfirmasi, Rabu (27/12/2017).
Arsul mengatakan revisi UU MD3 akan kembali dibahas pada masa sidang yang akan datang. Arsul menegaskan kesepakatan soal revisi UU MD3 yang baru dicapai hanya soal penambahan kursi pimpinan DPR untuk F-PDIP.
Meski demikian, Arsul menyebut masih ada fraksi lain yang menginginkan jatah kursi pimpinan DPR. Namun mayoritas fraksi di Baleg DPR menolaknya.
“Yang bulat adalah tambahan satu pimpinan DPR buat PDIP. Kalau ada fraksi lain yang minta diberi jatah, yakni PKB, maka itu belum bulat, bahkan kecenderungannya mayoritas fraksi menolak,” katanya.
Penambahan kursi untuk PDIP akan direalisasikan pada masa sidang berikutnya, yang dimulai Januari 2018. (ADI)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengingatkan para pejabat Pemprov DKI Jakarta agar membuat kebijakan sesuai aturan. Tjahjo mengingatkan potensi korupsi yang harus diwaspadai.
“Dalam setiap pengambilan kebijakan politik pembangunan tolong dicermati berkaitan dengan korupsi. Dalam perencanaan anggaran, dana hibah dan bansos, retribusi, pajak, pengadaan dan jual beli jabatan. Ini yang saya kira harus menjadi pegangan setiap pemangku kebijakan,” kata Tjahjo dalam sambutannya membuka Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) DKI Jakarta di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Rabu (27/12/2017).
Musrenbang menurut Tjahjo harus mengakomodir visi dan misi gubernur-wakil gubernur DKI Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Tjahjo juga meyakini DPRD DKI bisa menjamin visi dan misi kepala daerah terakomodir.
“Saya ingin mengingatkan bahwa jangan sampai ada konsepsi-konsepsi gubernur dan wagub terpilih tidak masuk dalam setiap program. Saya yakin wakil ketua DPRD akan mengawal dengan baik. Karena apa pun Pak Anies sudah memulai awal yang baik, menyusun perencanaan bersama DPRD, ini satu langkah maju,” sambungnya.
Dalam acara pembukaan Musrenbang hadir pula Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, Wakil Ketua DPRD M Taufik.
Musrenbang merupakan rapat antara badan dan dinas Pemprov DKI Jakarta, DPRD, DPD, Kemendagri, Kemenkeu, KemenPAN-RB dan masyarakat untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2017-2022. Bahkan juga melibatkan jajaran pemerintah daerah lain seperti Pemda Tangerang, Bekasi dan Depok. (NGO)