JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Idrus Marham resmi dilantik menjadi Menteri Sosial, Jenderal (purn) Moeldoko Kepala Staf Presiden (KSP), Agum Gumelar sebagai anggota Wantimpres dan Marsdya Yuyu Sutisna sebagai KSAU. Presiden Jokowi pun menyalami mereka.

Pelantikan digelar di Istana Negara, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Rabu (17/1/2017). Usai melantik para pejabat tersebut, Presiden Jokowi menyalami para pejabat yang dilantik.

Jokowi mengawali dengan menyalam Idrus dan istri. Mereka sempat berfoto bersama ke arah para wartawan. Setelah itu Jokowi menyalami Moeldoko dan istri. Moeldoko sempat membungkuk sebelum menyalam Jokowi.

Jokowi lalu menyalami Agum dan istri kemudian Marsdya Yuyu dan istri. Kemudian Wapres JK dan para Menteri Kabinet Kerja serta para pejabat negara lainnya yang hadir gantian menyalami para pejabat yang baru dilantik.

Idrus menggantikan Khofifah Indar Parawansa sebagai Mensos. Khofifah mundur dari Kabinet Kerja karena akan maju sebagai calon gubernur di Pilgub Jawa Timur 2018. Sedangkan Moeldoko menggantikan posisi Teten Masduki dan Agum menggantikan almarhum Hasyim Muzadi.

Sedangkan Marsdya Yuyu menggantikan posisi Marsekal Hadi Tjahjanto yang kini menjabat Panglima TNI. Dia sebelumnya menjabat Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU). (NGO)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Bambang Soesatyo (Bamsoet) resmi menjabat Ketua DPR baru. Dengan dilantiknya Bamsoet, Ketua MPR Zulkilfi Hasan berharap tak ada lagi yang mempermainkan anggaran negara melalui DPR.

“Jangan lagi ada main-main anggaran itu ya. Juga betul-betul bisa menyampaikan aspirasi,” ujar Zulkifli di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (16/1/2018).

Ia pun mengucapkan selamat kepada Bamsoet atas tugas yang baru diembannya tersebut. Zulkifli meminta Bamsoet dapat membenahi DPR sehingga benar-benar menjadi cerminan wakil rakyat.

“Saya mengucapkan selamat kepada Bambang Soesatyo yang terpilih menjadi Ketua DPR,” ucapnya.

“Saya mengajak yang dipimpin Pak Bambang ini untuk DPR bebenah, sehingga betul-betul DPR memang menjadi mencerminkan wakil rakyat dan bisa menyampaikan memperjuangkan aspirasi rakyat sesungguhnya,” sambung Zulkifli.

Ia berharap, di sisa periode kepemimpinan DPR, tidak ada lagi permasalahan di kursi pimpinan. Zulkifli mengatakan jangan sampai ada isu yang tidak sejalan dengan keinginan rakyat.

“Kita berharap betul-betul waktu sudah tidak lama lagi. Tidak sampai 2 tahun. Kita akhirilah silang sengketa soal pimpinan. Jangan sampai DPR ini seperti tersandera, begitu ya dengan isu-isu yang tidak sejalan dengan apa yang diinginkan publik,” ungkap Ketum PAN itu.

Bamsoet dilantik sebagai pengganti Setya Novanto, Senin (15/1). Novanto sendiri mundur sebagai Ketua DPR karena ditahan KPK terkait kasus korupsi e-KTP. (NGO)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta Pemda Provinsi Papua cepat menangani campak dan gizi buruk yang melanda Kabupaten Asmat, Papua. Pemda disarankan meminta sokongan dana atau bantuan ke instansi terkait bila dibutuhkan.

“Saya kira di daerah sudah ada protap untuk segera ditangani. Kalau memang memerlukan dukungan dan bantuan secara nasional segera melaporkan kepada instansi terkait. Kalau bencana ke BNPB, kebakaran hutan ke Kementerian Lingkungan Hidup kalau masalah kesehatan ke Kemenkes. Itu yang penting,” kata Tjahjo di Gedung Kemendagri, Jalan Merdeka Utara, Senin (15/1/2018).

Thahjo mengatakan, Kemendagri sudah memiliki posko penanganan khusus campak dan gizi buruk. Ia meminta seluruh jajaran pemda selalu berkoordinasi demi penyelamatan warga yang terjangkit.

“Ini masalah koordinasi yang harus cepat dalam upaya melayani masyarakat. Kejadian di Asmat, itu saya yakin mulai kepala suku, kepala daerah, kades sampai kecamatan tahu dan jangan ditutupi untuk segera ada action untuk menyelamatkan warganya,” ucapnya.

Seperti diketahui, Sejak 8 Januari 2018, RSUD Asmat menerima rujukan kasus campak atau morbili dan gizi buruk. Kasus campak tercatat sebanyak 22 pasien (6 rawat inap dan 16 rawat jalan), gizi buruk 8 pasien (2 rawat inap, 5 rawat jalan dan 1 meninggal dunia). (MAD)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Bambang Soesatyo resmi diajukan Golkar sebagai ketua DPR yang baru dan akan segera dilantik siang ini. Bamsoet, sapaan akrabnya, mengatakan dirinya punya tugas pokok sebagai ketua DPR baru menggantikan Setya Novanto.

“Ada 2 tugas pokok yang segera saya tuntaskan. Pertama, selesaikan kesimpulan dan rekomendasi Pansus Hak Angket KPK,” kata Bamsoet di ruang Fraksi Golkar, gedung Nusantara I lantai 12 kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/1/2018).

Bamsoet melanjutkan, tugas keduanya sebagai ketua DPR terkait revisi UU MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3).

“Menyelesaikan UU MD3 yang selama ini tertunda sehingga kita harap di masa mendatang suasana politik DPR makin harmonis demi suksesnya pembangungan nasional,” tutur Bamsoet.

Pengumuman Bamsoet jadi ketua DPR disampaikan langsung Ketum Golkar Airlangga Hartarto. Jadi ketua DPR, Bamsoet ditarik Airlangga dari anggota Pansus Hak Angket KPK. (NGO)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Pendaftaran bakal pasangan calon kepala daerah di Pilkada serentak resmi ditutup. Total ada 58 pasangan cagub-cawagub yang telah mendaftarkan diri ke KPU di 17 provinsi.

Dikutip dari situs KPU, Kamis (11/1/2018), total ada 116 cagub-cawagub yang berkasnya telah diterima. Pendaftaran cagub-cawagub itu dibuka pada 8-10 Januari 2018.

Ada sejumlah tahapan yang harus dilalui tiap paslon sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pilkada. Di antaranya pengecekan kelengkapan berkas, pemeriksaan kesehatan, hingga perbaikan syarat pencalonan.

Pengumuman perbaikan dokumen syarat pencalonan di situ KPU 20-26 Januari 2018. Kemudian pengumuman penetapan pasangan calon di Pilkada digelar 12 Februari 2018.

Berikut cagub/cawagub untuk Pilkada Serentak 2018 yang telah mendaftarkan diri:

Jawa Barat
– Sudrajat-Ahmad Syaikhu (PKS, PAN, Gerindra)
– Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi (Partai Demokrat dan Golkar)
– Tubagus Hasanuddin-Anton Charliyan (PDIP)
– Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum (NasDem, PPP, Hanura, PKB)

Jawa Tengah
– Sudirman Said-Ida Fauziyah (PKB, PKS, PAN, Gerindra)
– Ganjar Pranowo-Taj Yasin (PDIP, PPP, NasDem, dan Demokrat)

Jawa Timur
– Khofifah Indar Parawansa Emil Dardak (Golkar, NasDem, dan Partai Demokrat).
– Saifullah Yusuf (Gus Ipul) berpasangan dengan Puti Guntur Soekarno diusung PDIP-PKB.

Sulawesi Selatan
– Nurdin Halid-Qahhar Mudzakkar (PKB, PKPI, Hanura, NasDem, Golkar)
– Nurdin Abdullah-Sudirman Sulaiman (PAN, PKS, PDIP).
– Ichsan Yasin Limpo-Andi Mudzakkar (calon independen, yang didukung Partai Demokrat).
– Agus Arifin Nu’mang-Mayjen TNI (Purn) Tanribali Lamo (PPP, Gerindra, PBB).

Sulawesi Tenggara
– Asrun-Hugua (PDIP).
– Rusda-Sjafei (PPP, PKB, dan Demokrat).
– Ali Mazi-Lukman Abunawas (NasDem, Golkar).

Bali
– Wayan Koster-Tjokorda Oka Artha Ardhana Sikawati (PDIP).
– Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra-I Ketut Sudikerta (Demokrat, Gerindra, PAN,dan PPP).

Sumatera Utara
– Letjen Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah (PKS, PAN, Hanura, Gerindra, NasDem, dan Golkar).
– Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus (PDIP, dan PPP).
– JR Saragih-Ance Selian (Demokrat, PKB, PKPI).

Sumatera Selatan
– Herman Deru-Mawardi Yahya (PAN, NasDem, Hanura).
– Ishak Mekki-Yudha Pratomo Mahyuddin (PD, PPP, PBB).
– Dodi Reza Alex Noerdin-Giri Ramanda Kiemas (Golkar, PDIP, PKB).
– Saifudin Aswari Riva’i-Irwansyah (PKS, dan Gerindra).

Riau
– Syamsuar-Brigjen TNI Edy Nasution (NasDem-PKS-PAN).
– Lukman Edy-Hardianto (PKB dan Gerindra).
– Firdaus-Rusli Effendi (Demokrat dan PPP).
– Arsyaduliandi ‘Andi’ Rachman-Suyatno (Golkar, PDIP, dan Hanura).

Lampung
– Herman Hasanusi-Sutono (PDIP).
– Muhammad Ridho Ficardo-Helmi Hasan (Demokrat, Gerindra, dan PPP).
– Mustafa-Ahmad Jazuli (Hanura, PKS, dan NasDem).
-Arinal Djunaidi-Chusnia Chalim (PAN, PKB, Golkar).

Maluku
– Irjen Murad Ismail-Barnabas Orno (PDIP, PKB, dan NasDem).
– Said Assagaf-Anderias Rentanubu (Demokrat, Golkar, dan PKS).
– Herman Adrian Koedoboen-Abdullah Vanath (independen)

Maluku Utara
– Ahmad Hidayat Mus-Rivai Umar (PPP-Golkar).
– Burhan Abdurahman-Ishak Jamaluddin (NasDem, Demokrat, PKB, Hanura, PKPI dan PBB).
– Muhammad Kasuba-Madjid Husen (Gerindra, PAN, PKS)
– KH Abdul Gani Kasuba-M Al Yasin Ali (PKPI, PDIP).

Papua
– Lukas Enembe-Klemen Timal (Demokrat, Golkar, NasDem, Hanura, PAN, PKB, PKS, PKP, PPP, dan PBB).
– John Wempi Wetipo-Habel Melkias Suwae (PDIP, dan Gerindra).
– Ones Pahabol-Petrus Yoram Mambai (PKPI).

NTT
– Benny K Harman-Benny Alexander Litelnoni (Demokrat, PKS, PAN, dan Gerindra).
– Esthon Leyloh Foenay dan Christian Rotok (Gerindra, dan PAN).
– Marianus Sae dan Emilia Nomleni (PDIP dan PKB).
– Viktor Bungtilu Laiskodat-Yoseph Nae Soi (NasDem, Golkar, dan Hanura).

NTB
– Zulkieflimansyah-Sitti Rohmi (Demokrat, dan PKS).
– Tuan Guru Haji Ahyar Abduh-Mori Hanafi (PDIP, Gerindra, PAN, PPP, Hanura, dan PBB).
– Moch Ali Bin Dachlan-TGH Lalu Gede Muhamad Ali Wirasakti Amir Murni (independen)
– Moh Suhaili Fadil Thohir-Muh Amin (PKB, NasDem, Golkar)

Kalimantan Timur
– Rusmadi Wongso-Irjen Safaruddin (PDIP, dan Hanura).
– Syaharie Ja’ang dan Awang Ferdian (PKB, PPP, Demokrat).
– Andi Sofyan-Nusyirwan Ismail (Golkar dan NasDem).
– Isran Noor-Hadi Mulyadi (Gerindra, PKS, dan PAN).

Kalimantan Barat
– Karolin Margret Natassa-Suryadman Gidot (PDIP, PKPI, dan Demokrat).
– Sutarmidji-Ria Norsan(Golkar, PKB, NasDem, PKS, dan Hanura).
– Kartius-Pensong (independen).
– Milton Crosby dan Boyman Harun (Gerindra dan PAN).
(ADI)

JAKARTA.khatulistiwaonline.com
Sejumlah partai, warga, hingga perkumpulan advokat menggugat ambang batas capres ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hasilnya? Tidak satu pun dari gugatan keroyokan tersebut yang dikabulkan MK.

Salah satu gugatan yang ditolak adalah gugatan Bang Haji Rhoma Irama selaku Ketum Partai Idaman. Harapan Bang Haji untuk membatalkan ambang batas capres itu tak dikabulkan MK.

“Permohonan pemohon pasal 222 tidak beralasan menurut hukum,” ujar Ketua MK Arief Hidayat dalam sidang putusan di gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Kamis (11/1/2018).

Setelah Bang Haji Rhoma, gugatan Ketum PSI Grace Natalie soal ambang batas capres juga ditolak.

Namun Grace dan Bang Haji Rhoma tetap mendapat angin segar dari MK. Gugatan mereka tentang verifikasi parpol pemilu dikabulkan MK. Jadi MK memutus mengabulkan sebagian untuk gugatan Bang Haji dan Grace Natalie.

Beda nasib dengan gugatan Ketua Dewan Pembina ACTA Habiburokhman. Gugatan pengacara ACTA itu tidak diterima oleh MK karena objek gugatannya tidak jelas.

Dengan tidak adanya gugatan yang dikabulkan MK, Pasal 222 UU No 7/2017 tentang Pemilu tetap berlaku. Aturan presidential threshold sebesar 20% masih berlaku.

Hingga pukul 12.30 WIB, gugatan presidential threshold masih terus dibacakan. Gugatan diajukan dari berbagai kelompok masyarakat. (NGO)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan ada dugaan kesalahan proses terkait penerbitan sertifikat hak guna bangunan (HGB) pulau reklamasi. Ia menyebut negara tak boleh kalah oleh pengembang.

“Ada kesalahan dalam pengajuan HGB tersebut dan ini sudah lama dipetakan. Alhamdulillah kami kemarin sudah bersurat dan berproses. Apa pun yang menjadi konsekuensi itu kami siap menghadapi dan sebagai sisi pemerintah, sisi negara, kami tidak boleh kalah sama pengembang,” kata Sandi di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (10/1/2018).

Menurut Sandi, pihaknya sangat mendukung investasi dari para pebisnis di Jakarta. Namun ia meminta semua urusan bisnis harus sesuai dengan aturan agar tidak menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat.

“Kami sangat kondusif kepada pebisnis untuk membuka lapangan pekerjaan. Tapi kalau ini mencederai rasa keadilan daripada masyarakat, negara harus hadir,” ucap Sandi.

Ia pun menyatakan siap membayar bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) yang telah dibayarkan PT Kapuk Naga Indah sebagai pengembang Pulau D. Sandi mengaku langkah yang diambil Pemprov DKI Jakarta merupakan wujud dari janji kampanye mereka untuk menghentikan reklamasi.

“Kami siap dan kami memiliki argumentasi hukum yang kuat dan kami yakin untuk menjalankan proses ini dengan langkah-langkah selanjutnya,” ujarnya.

“Ini menunjukkan bahwa kami serius untuk menghentikan reklamasi dan kami langkahnya konkret-konkret saja. Kami kirim pesan yang jelas kepada pengembang dan masyarakat bahwa kami ingin tata ulang dan mengedepankan masyarakat kebanyakan,” sambung Sandi.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya meminta Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil membatalkan sertifikat hak guna bangunan (HGB) tiga pulau reklamasi. Pulau tersebut adalah pulau C, D, dan G. Permintaan Anies tersebut diketahui melalui surat nomor 2373/-1.794.2, yang diteken pada 29 Desember 2017.

Pemprov DKI Jakarta juga siap menanggung konsekuensi pembatalan sertifikat HGB Pulau D milik PT Kapuk Naga Indah yang sudah diterbitkan oleh BPN Jakarta Utara pada 24 Agustus 2017. Konsekuensi yang dimaksud adalah pengembalian BPHTB yang telah dibayar oleh PT Kapuk Naga Indah yang nilainya disebut lebih dari Rp 400 miliar. (DON)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
DPR akan menggelar rapat gabungan membahas proses pemeriksaan calon kepala daerah terkais kasus hukum saat Pilkada 2018. Hal ini menindaklanjuti Peraturan Kapolri Nomor SE/7/VI/2014.

“Saya lagi mempersiapkan, kami mengadakan rapat gabungan yang akan dipimpin langsung oleh Koor Bidang Polhukam Pak Fadli Zon. Supaya rapat dengan Kapolri, Jaksa Agung, Bawaslu, KPK, Mendagri, KPU dan Komisi II dan III,” ujar Ketua Komisi II DPR, Zainudin Amali usai bertemu Kapolri Jenderal Tito Karnavian di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (9/1/2018).

Secara pribadi, Zainudin sepakat apabila pemeriksaan calon kepala daerah yang terkait kasus hukum selama Pilkada ditunda. Hal ini untuk menghindari kampanye gelap dari kandidat lainnya.

“Saya kira yang harus dihindari, seperti kata Kapolri, jangan sampai aparat penegak hukum dipakai, dijadikan alat untuk menjatuhkan lawan. Jangan sampai misalnya saya nggak suka sama kamu terus kamu diperiksa. Itu rawannnya,” kata Zainudin.

“Makanya itu harus dibahas dalam MoU. Secepatnya saya lapor ke Fadli Zon untuk melaksanakan rapat gabungan,” sambung Zainudin.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Abhan mengatakan koordinasi antara pihaknya dengan Polri, Kejaksaan Agung dan KPK tentang aturan tersebut sudah berjalan. Tapi Abhan tidak menjelaskan secara gamblang seperti apa bentuk koordinasi itu.

“Itu yang nanti dikoordinasikan lebih lanjut dari Kepolisian, Jaksa Agung dan KPK. (Koordinasinya) sudah berjalan ya. Tapi untuk detail ditanyakan kepada Kapolri karena ini terkait Kapolri, Jaksa Agung dan KPK.
Yang jelas jangan sampai aparat penegak hukum digunakan untuk politik praktis,” tegas Abhan.

Tito juga mengajak lembaga pemerintahan agar menunda proses hukum kepada mereka yang menjadi paslon di Pilkada nanti saat setelah ditetapkan oleh KPU. Hal itu untuk menghindari kampanye negatif.

“Saya selaku Kapolri mengajak dan mengimbau dan akan berusaha kepada para penegak hukum lainnya Kejaksaan, KPK koordinasi dengan Bawaslu, mari sama-sama kalau sudah ada penetapan nanti, siapapun yang sudah ditetapkan jangan diganggu mereka dengan pemanggilan proses hukum, karena pemanggilan itu bisa mempengaruhi proses demokrasi yang mungkin tidak fair karena mempengaruhi opini publik,” tegas Tito pada Jumat (5/1) pekan lalu. (NGO)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menegaskan tak mempunyai wewenang menindak apabila terjadi pidana siber. Tugas BSSN adalah mengkoordinasikan penanganan keamanan di dunia siber.

“Kalau ada serangan dan terjadi insiden, BSSN harus turun menanggulangi. Tapi kalau kemudian menjadi kriminal, itu tugas polisi,” kata jubir BSSN Anton Setiyawan di kantornya, Jalan RM Harsono, Jakarta Selatan, Jumat (5/1/2018).

Anton menjelaskan BSSN dibentuk untuk mencegah serangan siber di Indonesia. BSSN juga mempunyai fungsi memulihkan data jika terjadi serangan siber.

“Berapa serangan masuk dan ditanggulangi, ribuan, Mas. Kita perlu Badan Siber yang mengkoordinasikan ini, dalam arti ada serangan. Ketika ada serangan, ya kita segera melakukan pemulihan, recovery. Jangan sampai orang bingung,” jelasnya.

“Terus kita mau ngapain data hilang dan segala macam. Siapa yang koordinasikan dan bertanggung jawab, siapa yang membuat guidance, membuat standar. Makanya salah satu deputi di BSSN adalah penanggulangan,” sambungnya.

Anton lantas berbicara soal adanya hoax dan ujaran kebencian saat pilkada. Menurutnya, BSSN tak bisa mencampuri konten yang disampaikan oleh masyarakat.

“Amanat kita sebenarnya keamanan siber dalam artian infrastruktur jaringan dan segala macam. Kita tidak akan sampai mencampuri konten. Ya, tapi harusnya kita semua bertanggung jawab dalam artian menyampaikan kepada masyarakat ketika melalui pilkada, sampaikan baik-baik. Tidak menang yang seperti itu. Nggak sampai mencampuri apa yang harus disampaikan politisi,” tuturnya. (NGO)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Partai NasDem ikut mengusung Letjen Edy Rahmayadi sebagai calon gubernur Sumatera Utara. Edy mengapresiasi dukungan NasDem yang disebutnya menjadi modal politik dalam pencalonan.

“Ini sama sekali tidak diduga dan jadwal saya harusnya malam ini sudah sampai Pekanbaru dan ini campur tangan Tuhan pastinya. Tanpa campur tangan Tuhan tidak mungkin terjadi ini. Ini pertanda baik untuk Sumatera Utara dan terkhusus karena saya di sini ada NasDem,” ujar Edy di kantor DPP NasDem di Jl R.P. Soeroso, Gondangdia, Jakarta Pusat, Jumat (5/1/2018).

Edy mengaku senang bisa didukung NasDem, apalagi kini dirinya kembali bertemu Tengku Erry Nuradi yang sebelumnya diusung menjadi bakal cagub. Pertemuan ini menurut Edy bisa merekatkan jalinan persaudaraan antara dirinya dengan Tengku Erry

“Kami berkeluarga, kami satu keluarga, ini kami bersaudara. Tapi gara-gara momen menjadi gubernur, terputus sementara. Tapi Allah tak mengizinkan, Tuhan tak mengizinkan itu sehingga kami ditemukan NasDem duduk di meja ini malam ini,” sambungnya

Selain itu, Edy juga menyampaikan undangan kepada petinggi NasDem untuk hadir pada deklarasi dirinya bersama cawagub Musa Rajeckshah pada hari Minggu, 7 Januari di Lapangan Merdeka.

“Ini untuk menambah motivasi kami, kami perlu dibesarkan di situ. Saya sudah sampaikan kepada kakak Erry, yang luar biasa beliau negarawan itu,” sambungnya.(MUL)