JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Oesman Sapta Odang (OSO) dilantik menjadi Ketua DPD RI. Keputusan tersebut ditentang oleh Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas. Hemas menilai penunjukan OSO sebagai Ketua DPD tidak sah dan bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung (MA). Reaksi-reaksi keras ia tunjukkan.
Hemas mengatakan pemilihan OSO sebagai Ketua DPD adalah ilegal. Sebab, ia menilai DPD memegang penuh pada Putusan MA No 38P/HUM/2016 dan No 20 P/HUM/2017. Putusan MA itu membatalkan dua tata tertib DPD yang mengubah masa jabatan pimpinan DPD dari 5 tahun ke 2,5 tahun. Oleh karena itu, pemilihan Ketua DPD yang baru pada kemarin (3/4) dinilai bertentangan dengan hukum, UU, dan konstitusi.
“Tidak ada satu kewenangan pun di republik ini yang bisa melaksanakan sidang paripurna untuk kemudian menegasikan putusan MA dengan melakukan pemilihan pimpinan DPD yang baru. Semua proses dan hasil pemilihan DPD RI tersebut adalah inkonstitusional dan ilegal,” ujar GKR Hemas dalam jumpa pers di kompleks parlemen, Jl Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Selasa (4/4).
Sidang paripurna pada 3 April lalu, menurutnya, telah mencabut tata tertib yang diperintahkan MA dan memberlakukan kembali Peraturan Tata Tertib No 1 Tahun 2014.
Reaksi keras kembali ditunjukkan Hemas pada Rabu (5/4) setelah OSO akhirnya dilantik sebagai Ketua DPD RI. Hemas meminta penjelasan kepada MA terkait pelantikan OSO tersebut. Ia mengatakan penunjukan OSO sebagai Ketua DPD tidak sah.
Bahkan ia meminta MA memberi penjelasan soal pelantikan tersebut dalam waktu 1×24 jam.
“Kami mempertanyakan kepada Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-yudisial Suwardi agar segera menjelaskan kepada publik, mengapa melakukan tindakan pengambilan sumpah yang bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung,” ujar GKR Hemas, di rumah dinasnya, Jl Denpasar Raya No 19, Jakarta Selatan, Rabu (5/4).
“Jika kemudian Wakil Ketua Mahkamah Agung Yang Mulia Suwardi tidak dapat menjelaskan ke publik secara rasional dalam waktu 1×24 jam mengenai alasan di balik tindakan pengambilan sumpah, kami minta dengan segera MA membatalkan tindakan pengambilan sumpah tersebut,” ujarnya.
Perlawanan juga terlihat dari ruang Wakil Ketua DPD yang sebelumnya ditempati Hemas pun dikunci sehingga tak ada satu orang pun yang masuk.
Pantauan khatulistiwaonline di lokasi, Rabu (5/4/2017), ruangan Hemas yang berada di lantai 8, Gedung Nusantara III, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, tampak sepi. Tak ada aktivitas yang terlihat di dalamnya. Pintu ruangan tersebut terkunci.
Di bagian luar ruangan, terlihat sebuah pot tanaman yang diletakkan di depan pintu. Pintu ruangan yang semi transparan juga memperlihatkan tanaman besar diletakkan di bagian belakang pintu. Pot-pot ini tampaknya digunakan untuk menutup akses siapa pun masuk ke dalam.
Akibatnya, saat OSO melakukan sidak di DPD dan menuju ruangan Hemas, ia masuk melalui pintu di dalam ruang kesekretariatan. Pot tanaman diletakkan di bagian depan dan dalam pintu utama sehingga menutup akses pintu tersebut.
“Pintunya rusak,” ujar salah seorang staf. (MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Ketua MPR Zulkifli Hasan menghormati keputusan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang memilih Oesman Sapta Odang (OSO) sebagai Ketua DPD. Lalu siapakah pengganti OSO sebagai wakil ketua MPR?
Zulkifli Hasan mengatakan bahwa pengganti OSO sebagai wakil ketua MPR diserahkan kepada seluruh anggota DPD. Sebab, anggota DPD yang mempunyai kewenangan memilih pengganti OSO di MPR.
“Soal pengganti Pak OSO, itu terserah DPD karena DPD yang menentukan. Bukan kewenangan kita,” kata Zulkifli Hasan di Hotel Borobudur, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Rabu (5/4/2017).
Menurutnya, OSO tak akan merangkap jabatan sebagai Ketua DPD dan Wakil Ketua MPR. Selain itu, dia juga berharap masalah internal DPD bisa diselesaikan dengan baik.
“Saya kira Pak OSO sudah Ketua DPD tidak mungkin lah rangkap jabatannya. Kita doakan DPD bisa selesaikan masalahnya,” kata Ketum PAN ini.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang dipilih menjadi Ketua DPD RI pada Selasa (4/4/2017) malam. Wakil Ketua MA Suwardi yang memimpin sumpah jabatan pimpinan baru DPD. Sumpah dibacakan dalam agama Islam. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Oesman Sapta Odang (OSO) resmi mengucapkan sumpah sebagai Ketua DPD tadi malam. Di sisi lain, muncul gerakan perlawanan dari Farouk Muhammad dan GKR Hemas yang tetap menyatakan sebagai Wakil Ketua DPD periode 2014-2019.
OSO terpilih secara aklamasi lewat pemilihan di rapat paripurna yang berlangsung pada Selasa (4/4/2017) dini hari. Saat itu, GKR Hemas dan Farouk sudah meninggalkan paripurna yang ricuh sejak awal. Hemas sebenarnya sudah mencabut aturan soal masa jabatan pimpinan DPD selama 2,5 tahun yang menjadi dasar para anggota meminta pemilihan pimpinan baru. Namun, pernyataan Hemas itu kemudian dicabut Farouk yang diminta para anggota.
GKR Hemas menyatakan pemilihan Oesman Sapta sebagai Ketua DPD adalah ilegal. Dia menilai seharusnya DPD memegang penuh kepada Putusan MA no 38P/HUM/2016 dan no 20 P/HUM/2017. Putusan MA itu membatalkan dua tata tertib DPD yang mengubah masa jabatan pimpinan DPD dari 5 tahun ke 2,5 tahun. Oleh karena itu, pemilihan Ketua DPD yang baru pada kemarin (3/4) dinilai bertentangan dengan hukum, UU, dan konstitusi.
“Tidak ada satu kewenangan pun di republik ini yang bisa melaksanakan sidang paripurna, untuk kemudian menegasikan Putusan MA dengan melakukan pemilihan Pimpinan DPD yang baru. Semua proses dan hasil pemilihan DPD RI tersebut adalah inkonstitusional dan ilegal,” ujar GKR Hemas dalam jumpa pers, Selasa (4/4/2017) pagi.
Hemas terus mencari cara agar manuver-manuver yang dianggap ilegal ini berhenti, termasuk dengan menyurati Mahkamah Agung. Selain Hemas, ada 5 anggota yang mengirimkan surat ke MA Anang Prihantoro, Djasarmen Purba, Marhany Victor Polypua, Abdul Jabar Toba, dan Anna Latucosina. Tapi apa daya, MA ternyata tetap datang ke DPD untuk memandu sumpah jabatan Oesman Sapta sebagai Ketua DPD.
Tak cuma Hemas, perlawanan juga datang dari pimpinan DPD lainnya yaitu Farouk Muhammad yang sebelumnya mencabut pernyataan Hemas terkait Tatib DPD. Dia menyesali proses pemilihan pimpinan DPD yang bertentangan dengan putusan MA soal pergantian kepemimpinan.
“Saya tetap mengemban amanah jabatan sebagai Wakil Ketua DPD RI yang didasarkan atas Keputusan DPD Nomor 02/DPD RI/I/2014-2015 untuk masa jabatan 2014-2019. Masa jabatan tersebut dikuatkan oleh Putusan MA Nomor 38P/HUM/2016 dan Nomor 20P/HUM/2017,” kata Farouk kepada wartawan, Selasa (4/4/2017).
Hanya saja, manuver sederet anggota yang ngotot ada pemilihan ketua DPD terus dilakukan. Dalam paripurna DPD yang dipimpin oleh AM Fatwa dan Riri Damayanti, Putusan MA Nomor 38P/HUM/2016 dan Nomor 20P/HUM/2017 dibacakan. Kemudian, DPD membuat tata tertib baru yaitu Tatib 3/2017 yang mengatur masa jabatan pimpinan dari April 2014-September 2019.
Berbekal tatib itu, Oesman Sapta kemudian dilantik jadi Ketua DPD. Kini, dengan adanya geliat perlawanan terhadap Oesman Sapta, bagaimana nasib DPD selanjutnya? (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
DPD secara aklamasi memilih Oesman Sapta Odang menjadi Ketua DPD dini hari tadi. Dalam sejarah DPD sejak dibentuk 13 tahun lalu, baru pertama kali DPD dipimpin oleh ketum partai politik.
DPD dibentuk pada 1 Oktober 2004 dan kala itu dipimpin oleh Ginandjar Kartasasmita sebagai ketua dan wakilnya yaitu Irman Gusman serta La Ode Ida. Ginandjar punya kiprah panjang sebagai menteri di kabinet hingga wakil ketua MPR.
Setelah masa jabatannya habis, posisi Ginandjar kemudian diisi oleh Irman Gusman pada 2009. Irman yang merupakan senator asal Sumatera Barat ini kemudian terpilih lagi untuk periode kedua pada tahun 2014.
Baru dua tahun menjabat di periode kedua, Irman terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK terkait suap impor gula. Posisinya lalu diisi oleh Muhammad Saleh yang merupakan senator asal Bengkulu.
Perubahan tata tertib DPD termasuk soal masa jabatan pimpinan membuat ada pemilihan pimpinan DPD lagi. Aturan soal masa jabatan pimpinan selama 5 tahun diganti menjadi 2,5 tahun. Meski sudah ada putusan MA yang membatalkan aturan itu, DPD tetap mengadakan pemilihan pimpinan di rapat paripurna.
Akhirnya, posisi ketua DPD berganti lagi dan kini diisi oleh Oesman Sapta Odang (OSO). OSO adalah anggota DPD asal Kalimantan Barat yang saat ini juga duduk sebagai Wakil Ketua MPR. Pada Desember 2016 lalu, OSO yang baru 1 bulan jadi kader Hanura kemudian terpilih secara aklamasi sebagai Ketum Partai Hanura menggantikan Wiranto lewat proses pemilihan pada 22 Desember 2016 dini hari.
Kini, DPD yang merupakan kependekan dari Dewan Perwakilan Daerah diisi oleh seorang tokoh yang bukan hanya kader parpol, melainkan orang nomor 1 di partai politik.
Akankah hal ini mengubah sikap dan pola kerja DPD ke depannya? (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Kementerian Agama (Kemenag) saat ini tengah menggodok panduan atau pedoman bagi yang menyampaikan ceramah di rumah ibadah. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan kebijakan ini tidak hanya diberlakukan di masjid, tapi juga di semua rumah ibadah.
“Kami di Kemenag sedang bekerja keras untuk menyusun semacam panduan atau pedoman bersama bagi semua rumah ibadah. Tidak hanya masjid, tapi juga semua rumah ibadah,” kata Lukman saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/4/2017).
Lukman mengatakan tujuan dibuatnya panduan tersebut agar ceramah yang disampaikan berisi kebaikan dan membangun kerukunan antarumat.
“Bagaimana agar ceramah-ceramah keagamaan itu mestinya dilakukan dengan cara-cara dan konten materi muatan yang baik, yang justru mengayomi, menyatukan, membangun kerukunan hidup antarumat beragama, bukan justru sebaliknya. Jangan sampai materi-materi ceramah keagamaan itu berisi hal yang inisiatif, yang provokatif, bahkan kemudian menimbulkan kebencian di antara sesama umat beragama. Ini yang sedang kita siapkan itu,” jelas Lukman.
Ia mengatakan kebijakan itu bukan berarti melakukan seleksi ketat terhadap penceramah, melainkan sebagai acuan bagi yang menyampaikan ceramah di rumah ibadah.
“Kalau penceramah itu berpulang masing-masing pada rumah ibadah. Masing-masing rumah ibadah itu kan ada pengelolanya sendiri. Biarkan kita kelola sepenuhnya kepada mereka, kearifan mereka, yang penting ada kesamaan persepsi bahwa materi ceramah keagamaan haruslah yang membangun, yang menyatukan kita, yang tidak justru sebaliknya, menimbulkan persoalan yang bisa menimbulkan disintegrasi,” katanya.
Lukman juga menegaskan pihaknya mendukung penuh adanya imbauan pengawasan terhadap isi ceramah yang disampaikan di rumah ibadah. Sebelumnya beredar kabar bahwa ada surat yang disebar di sejumlah masjid di Jakarta yang berisi agar masyarakat mengawasi isi ceramah yang disampaikan di masjid.
“Prinsipnya, kalau itu imbauan, justru malah kita mendukung. Jadi malah kita mengimbau pengelola rumah-rumah ibadah, prinsipnya itu jangan sampai rumah ibadah dijadikan tempat untuk menebarkan rasa kebencian, rasa permusuhan, dan sebagainya. Rumah ibadah itu justru harus sebaliknya, menyatukan kita yang beragam ini agar sama-sama menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Jadi imbauan itu sangat positif,” jelasnya.
“Ya, kalau sekadar imbauan, itu bagus saja, sebagaimana rumah ibadah yang ada di permukiman kalangan nelayan, ya tentu materi-materi yang terkait dengan nelayan. Kalau petani, ya begitu. Sesuatu yang lumrah saja,” tutup Lukman. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Uji kepatutan dan kelayakan 14 calon anggota KPU gelombang pertama dimulai. Di awal pemaparan, dua calon anggota KPU sudah dihujani interupsi soal makalah dari anggota Komisi II DPR.
Pantauan khatulistiwaonline, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (3/4/2017), uji dimulai pukul 10.30 WIB dan dipimpin oleh Ahmad Riza Patria. Calon anggota yang diuji kepatutan dan kelayakan pertama adalah Anmus Alkada yang berasal dari Papua Barat.
Anmus memaparkan pengalamannya menjabat sebagai KPU Provinsi Papua Barat. Bagaimana tantangan teknologi informasi belum bisa dilaksanakan di daerahnya karena akses internet yang terbatas.
Calon kedua adalah Arief Budiman. Arief merupakan salah satu dari lima petahana yang ikut seleksi calon komisioner KPU.
Arief memaparkan visi dan misi KPU tentang menyelenggarakan pemilu yang mandiri, berintegritas untuk mewujudkan pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luberjurdil). Dia kemudian memaparkan apa saja kinerja yang sudah dilakukan komisioner KPU di eranya untuk mewujudkan hal itu.
“Meningkatkan partisipasi pemilih, kami membentuk ‘Relasi’ atau relawan demokrasi. Mereka menjadi salah satu agen untuk melaksanakan sosialisasi di masyarakat,” kata Arief.
Belum selesai memaparkan capaiannya, sudah ada interupsi dari politikus Hanura Rufinus Hutauruk. Rufinus mempertanyakan bahan paparan yang disampaikan oleh Arief.
“Interupsi ketua, ini tidak ada di bahan yang saya punya. Di sekretariat belum ada,” kata Rufinus.
“Jadi Pak Rufinus mereka ini kita beri kebebasan ada yang menyampaikan secara lisan, ada yang menyampaikan rumusan masalah, ada secara tertulis,” kata pimpinan uji kepatutan dan kelayakan Ahmad Riza Patria.
Meski sudah ditengahi masih ada yang interupsi soal calon yang tidak menuliskan rumusan masalah Dan hanya menyampaikan lisan. Mereka mempermasalahkan akan ada penilaian yang berbeda antara yang membawa makalah dengan yang lisan.
“Takutnya penilaian kita berbeda yang lisan-lisan ini dengan yang sudah menyiapkan tertulis,” sambung Rufinus.
Perdebatan itu ditengahi Riza dengan meminta para calon anggota menyusulkan bahan yang disampaikan. “Nanti kan bisa dibagi kemudian disusulkan,” ucap Riza.
Usai pernyataan tersebut, Arief mengaku hanya menyampaikan secara lisan. Dia kemudian melanjutkan paparannya. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
DPR memutuskan pembahasan Revisi UU MD3 diserahkan ke Badan Legislasi (Baleg). Jadwal pembahasan revisi masih menunggu lobi antar-elite politik.
“Kita menunggu hasil lobi pimpinan parpol, pimpinan fraksi, dan pimpinan DPR. Kalau hari ini selesai ya besok bisa dijadwalkan,” ujar Wakil Ketua Baleg Firman Soebagyo saat dikonfirmasi, Senin (2/4/2017).
Sedianya, rapat pembahasan akan digelar hari ini, tetapi ditunda. Firman belum memastikan apakah rapat akan digelar pada 5 April. Ia mengatakan masih menunggu kesepakatan lobi dari pimpinan parpol, pimpinan fraksi, dan pimpinan DPR.
“Belum, ini kan masih menunggu. Kalau sudah ada kesepakatan ya tak ada masalah mau Selasa atau Rabu. Tergantung hasil pimpinan DPR dan pimpinan partai,” terang Firman.
Saat sidang pembukaan paripurna Maret lalu, diputuskan revisi terbatas sesuai yang sudah diharmonisasi yakni penambahan kursi pimpinan DPR dan MPR untuk mengakomodir Fraksi PDIP. Namun, tidak memungkiri adanya pelebaran dalam pembahasan, tergantung dinamika di lapangan.
“Supaya pembahasan tidak melebar, maka mau dibahas lagi agar konsisten terhadap masalah yang terkait dengan revisi atau inisiatif dewan yang sudah disahkan saat paripurna. Walaupun kemungkinan berubah bisa saja terjadi, tapi kalau konsisten dari awal akan memudahkan. Kita kan harus mengedepankan asas musyawarah,” pungkas Firman.
Sebelumnya, rapat konsultasi pengganti badan musyawarah (Bamus) memutuskan pembahasan Revisi UU MD3 akan dibahas di Baleg. Pembahasan pun diputuskan revisi terbatas sesuai yang sudah diharmonisasi yakni penambahan kursi pimpinan DPR dan MPR untuk mengakomodir Fraksi PDIP.
“Diserahkan ke Baleg, jadi tidak ada pembahasan. Hanya memberikan penugasan. Rapat bamus adalah memberikan penugasan kepada Baleg untuk menindaklanjuti,” ungkap Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/3). (MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly menggelar apel ‘Kami Kerja, Pasti Bersih Melayani’ di lembaga pemasyarakatan (lapas) narkotika Cipinang, Jakarta Timur. Dalam apel ini Yasonna meminta narapidana yang masih di bawah umur segera dipindah ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).
“Saya menginstruksikan Kepala lapas dan rutan untuk memindahkan anak yang berada di rutan ke LPKA,” kata Yasonna saat sambutan di Lapas Narkotika Cipinang, di Jalan Bekasi Timur Raya, Cipinang Besar Utara, Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat (31/3/2017).
Yasonna mengatakan agar anak yang berada di dalam lapas dan rutan segera dipindah sebelum tanggal 27 April 2017. Saat ini pemerintah telah membentuk 33 LPKA yang sudah tersebar di seluruh daerah Indonesia.
“Ada 33 LPKA yang siap menampung anak-anak, ini kan sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, tentang sistem peradilan pidana anak,” ujarnya.
Yasonna berharap LPKA yang ada mampu menjadi tempat tumbuh kembang 3.624 anak binaan yang berada di rutan dan lapas. Hal ini dilakukan untuk memenuhi hak anak dalam pelayanan, pendidikan, pembinaan, pendampingan, serta pembimbingan. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
KPK memastikan Memorandum of Understanding (MoU) yang telah diteken bersama dengan Polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung) tidak akan mempengaruhi independensi lembaga antirasuah itu.
“Dalam melaksanakan tugas, dalam melaksanakan penindakan misalnya, penyidikan tentu saja ada mekanisme internal KPK dalam memastikan. Dan kita akan menegakkan mekanisme itu semaksimal mungkin sesuai dengan tugas KPK,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah, Kamis (30/3/2017).
Febri menyebut saat ini ada sekitar 90 orang penyidik yang separuh di antaranya berasal dari Polri. Namun Febri menegaskan bila mereka tentunya harus mematuhi aturan KPK.
“Distribusi itu saat ini dari sekitar 90 orang penyidik, setengah di antaranya berstatus sebagai pegawai tetap dan setengahnya lagi sekitar 45 orang merupakan penyidik yang berasal dari Polri. Dan independensi dimulai dari pemahaman bahwa dari mana pun asal penyidik itu adalah penyidik KPK yang tentu saja harus mematuhi aturan-aturan KPK jadi bekerjanya sebagai penyidik KPK. Bukan berdasarkan institusi asalnya masing-masing,” jelas Febri.
Sebelumnya dalam MoU yang diteken Ketua KPK Agus Rahardjo, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, dan Jaksa Agung Prasetyo, ada poin-poin yang dianggap bisa melemahkan KPK. Yang menjadi sorotan yaitu ketika salah satu dari aparat penegak hukum itu akan memanggil anggota dari aparat penegak hukum lainnya, maka harus ada pemberitahuan kepada atasannya. Hal itu juga berlaku, apabila salah satu aparat penegak hukum ingin melakukan penggeledahan. (MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Pimpinan trio penegak hukum, Polri-KPK dan Kejagung meneken MoU koordinasi. Jika ada penegak hukum yang memanggil dan menggeledah anggota penegak hukum lain, harus ‘kulo nuwun’.
Acara penandatanganan MoU ini digelar dengan video conference bersama aparat kepolisian dan kejaksaan di beberapa daerah. Dalam kerja sama ini, hadir tiga pimpinan dari lembaga-lembaga tersebut. Yaitu Jenderal Polisi Tito Karnavian, Jaksa Agung HM Prasetyo, dan ketua KPK Agus Raharjo.
Video conference digelar di ruang Ruang Pusdalsis Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Rabu (29/3/2017).
Ada 15 poin dalam MoU ini kali ini. Di antaranya, jika salah satu pihak melakukan penggeledahan atau penyitaan di kantor salah satu lembaga tersebut, maka lembaga yang melakukan penggeledahan harus memberitahukan kepada pimpinan lembaga yang digeledah, kecuali dalam OTT (Operasi Tangkap Tangan).
Poin penggeledahan tersebut tidak berlaku untuk Operasi Tangkap Tangan (OTT). Tangkap tangan memang menuntut operasi yang cepat dan kedap.
Selain itu, jika salah satu pihak melakukan pemanggilan terhadap anggota tiga lembaga itu, maka pihak yang melakukan pemanggilan harus memberitahukan kepada pimpinan lembaga yang anggotanya dipanggil.
Yang ketiga adalah lembaga-lembaga tersebut dapat menyelenggarakan pertemuan dan dengar pendapat dalam rangka mengoptimalkan penanganan korupsi.
Ketiga lembaga ini juga harus meningkatkan kepatuhan penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Para pihak harus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap lembaganya paling sedikit dua kali dalam satu tahun. (DON)