JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan para penghayat kepercayaan terkait pencantuman aliran kepercayaan di KK dan KTP. Untuk melaksanakan putusan itu, Kemendagri kini mulai memperbaiki aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

“Terkait Putusan MK, Kemendagri akan melaksanakan Putusan MK yang bersifat final dan mengikat, dengan mencantumkan aliran Kepercayaan pada kolom agama di KK dan KTP, sekaligus memperbaiki aplikasi SIAK,” kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (9/2/2018).

Selanjutnya, Kemendagri juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk mendapatkan data Penghayat Kepercayaan di seluruh Indonesia.

Perlu diketahui, pemerintah sebelumnya melakukan kajian dan berhati-hati dalam penempatan aliran kepercayaan di dalam KTP setelah adanya putusan MK.

“Ada yang minta di KTP harus ada satu kolom. Agama garis miring kepercayaan. Yang agama ditulis agama yang sah. Kalau tidak beragama ditulis kepercayaan. Tapi tokoh agama nggak mau. ‘Wong kepercayaan bukan agama dan agama bukan kepercayaan. Kenapa harus garis miring. Walaupun sama sama warga negara” kata Tjahjo beberapa waktu lalu.

Opsi selanjutnya adalah baris agama dan kepercayaan dipisahkan. Namun ada juga opsi untuk membuat KTP sendiri bagi penghayat kepercayaan.

“Opsi kedua. Agama titik dua apa, kepercayaan titik dua apa satu KTP. Ada opsi dipisah aja lah. Yang kepercayaan paling-paling 5 juta bikin cetak khusus KTPnya. Misal kepercayaannya apa? misal kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atau alirannya ditulis Sunda Wiwitan dan lain-lain ada 40-an aliran,” ujarnya. (NGO)

PEKANBARU, khatulistiwaonline.com
Titik api kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) kembali mulai muncul di Riau. Kali ini, sebaran titik api menimbulkan gumpalan asap tebal muncul di Pelalawan.

Karhutla ini muncul dalam dua hari terakhir. Sebaran api begitu tampak jelas menghanguskan lahan. Lebih dari satu hektare lahan di Pelalawan terbakar. Lokasi kebakaran ini tepatnya di Desa Pulau Muda.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau, Edwar Sanger mengatakan, sejak kemarin pihaknya bersama TNI/Polri, Manggala Agni dan masyarakat berjibaku untuk melakukan pemadaman.

Pihak BPBD Riau meminta bantuan satu unit heli Super Puma milik Sinar Mas untuk melakukan pemadaman lewat udara. Water bombing yang dilakukan heli Super Puma ini sebanyak 23 sorti.

“Heli super puma milik perusahaan Sinar Mas melakukan Water bombing sejak kemarin. Sedangkan tim lainnya melakukan pemadaman lewat darat,” kata Edwar kepada khatulistiwaonline, Jumat (9/2/2018).

Edwar menjelaskan, untuk keseluruhan lahan yang terbakar sudah bisa diatasi. Namun demikian hari ini heli Super Puma perusahaan tetap diminta membantu melakukan pendinginan.

“Hari ini tim darat dan udara dari Sinar Mas tetap sama-sama melanjutkan pendinginan. Sebab, kalau tidak dilakukan pendinginan, jika cuaca kembali panas api bisa muncul lagi. Jadi hari ini tim kembali melakukan pemadaman bersama,” kata Edwar. (MUL)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Pimpinan DPR akan bertambah satu menyusul disepakatinya RUU MD3. Itu berarti bangku pimpinan DPR di ruang sidang paripurna juga akan bertambah.

Selama ini, kursi pimpinan DPR di podium ruang sidang paripurna hanya ada 5 kursi dengan bangku panjang di depannya. Jumlah lima kursi karena mengikuti jumlah pimpinan DPR. Namun tidak selalu semua kursi terisi saat pimpinan DPR ada yang tidak hadir.

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menilai tambahan kursi di ruang sidang paripurna tak akan menjadi masalah. Dia juga yakin meja akan muat menampung 6 pimpinan DPR, meski dua wakil ketua DPR yakni Fadli Zon dan Fahri Hamzah memiliki badan yang sedikit besar.

“Kursi duduk cukup lah. Lagian saya, Pak Bambang, Pak Agus punya badan yang standar. Pimpinan nggak ada yang overweight, kursi depan cukup,” ujar Taufik Kurniawan saat dihubungi, Kamis (8/2/2018).

Selama ini pimpinan sidang selalu berada di tengah karena posisi yang ganjil. Memang tidak selalu sidang paripurna dipimpin oleh Ketua DPR, biasanya disesuaikan antara agenda yang akan dibahas dengan bidang masing-masing pimpinan.

Dengan jumlah yang genap, maka pimpinan sidang paripurna tidak bisa lagi benar-benar berada di tengah. Lalu seperti apa posisinya?

“Nggak ada masalah, mau di tengah, samping. Pimpinan DPR kan pimpin paripurna sesuai bidang, yang penting palunya jangan dibawa pulang,” jawab Taufik sambil berkelakar.

Soal jumlah pimpinan DPR yang menjadi genap sempat dikhawatirkan akan menimbulkan masalah. Hal tersebut lantaran bila membutuhkan keputusan dengan voting, maka jumlahnya bisa saja sama sehingga tidak ada suara terbanyak.

“Pimpinan DPR biasanya musyawarah untuk mufakat. Jarang pakai keputusan voting. Apalagi di periode sekarang ini, di unsur pimpinan DPR, tidak pernah dilakukan voting saat menggelar rapat pimpinan. Itu untuk menjaga kekompakan,” terang Taufik.

Meski begitu, dia tidak menampik soal ada beda pendapat antar-pimpinan DPR. Taufik memberi contoh soal hal-hal yang berurusan dengan isu-isu strategis di mana kebijakan masing-masing partainya bisa tidak sama.

“Kalaupun beda pendapat bentuknya kita beda, bisa tidak hadir di rapat atau pas kita ada urusan bertepatan dengan yang lain. Tapi bukan WO (walk out) ya. Misal kalau ada yang kurang pas atau tidak sama dengan keputusan partai, rapim kita bisa absen,” papar Waketum PAN itu.

Taufik memastikan selama ini voting selalu dihindari dalam pengambilan keputusan saat rapat pimpinan DPR. Meski ada pimpinan DPR yang memilih absen di rapim bila tak sepakat, namun setiap rapat dipastikan kuorum.

“Insyaallah bisa, kami biasa terbuka. Kalau tidak sependapat ya diomongin, kita bilang ‘maaf tidak bisa hadir’. Tapi tetep kuorum ya. Selama ini begitu ya, kita kan ada dinamika juga, kayak ganti-ganti ketua DPR, bukannya kita tidak kenceng dinamikanya di dalam,” tukas Taufik.

Seperti diketahui, RUU MD3 menyepakati penambahan satu pimpinan DPR. Tambahan itu diperuntukkan bagi Fraksi PDIP. (NGO)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Wakil Ketua DPR Fadli Zon siap memberikan sumbangan untuk memberangkatkan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia ke Asmat, Papua. BEM UI menanggapi perihal rencana Fadli tersebut.

“Siapa pun (bisa nyumbang), kami pokoknya membuka donasi untuk masyarakat umum, siapa saja,” ujar Wakil Ketua BEM UI Eto Idman saat dihubungi Selasa (6/2/2018) malam.

Eto menegaskan pihaknya tak mempersoalkan identitas penyumbang yang ingin membantu warga yang terkena campak dan gizi buruk di Asmat. Menurut Eto, warga dapat memberikan donasinya dengan membuka salah satu situs penggalangan dana di internet.

“Kita terbuka untuk siapa saja, kita tidak melihat penyumbangnya siapa, silakan buka link donasi kami di kitabisa.com/donasiasmat itu sudah verified, jadi kami tidak mempermasalahkan siapa saja, silakan,” tegasnya.

Fadli Zon sebelumnya meminta sumbangan yang akan diberikan untuk memberangkatkan BEM UI ke Asmat itu tidak dianggap sebagai bentuk politisasi. Sumbangan itu disebutnya murni keinginan pribadi.

“Kalau diminta menyumbang ya itu pasti kita nyumbang. Tapi jangan dianggap menunggangi atau menumpangi dan mempolitisir ya” kata Fadli di pada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/2).

Ketua BEM UI Zaadit Taqwa sebelumnya mengacungkan kartu kuning ke Presiden Jokowi saat menghadiri Dies Natalis UI di Depok. Salah satu alasan Zaadit melakukan hal tersebut karena persoalan campak dan gizi buruk di Asmat.

Presiden Jokowi pun angkat bicara mengenai insiden tersebut. Jokowi mungkin akan mengirim BEM UI ke Asmat, Papua untuk melihat langsung kondisi warga.

Namun Zaadit memilih berangkat ke Asmat dengan biaya yang dihimpun sendiri. Dia atas nama BEM UI dan BEM fakultas se-UI telah berkoordinasi dan akhirnya menghimpun dana lewat situs penggalangan dana di internet.(MUL)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Pemerintah disebut telah setuju menambah dua kursi pimpinan untuk MPR. Hal ini disampaikan oleh Ketua Badan Legislasi (Baleg) Supratman Andi Atgas terkait Revisi UU MPR, DPR, DPD, DPRD (RUU MD3).

“Pemerintah sudah oke pas pertemuan informal kemarin, pemerintah dua sudah tidak jadi masalah. Itu dua di MPR ya. Walaupun sebenarnya pemerintah lebih ingin satu,” kata Supratman pada wartawan, Rabu (7/2/2018).

Meskipun begitu, perdebatan soal penambahan jumlah kursi DPR dan MPR ini belum mencapai kesepakatan di antara fraksi-fraksi. Berbagai usulan penambahan jumlah kursi ini masih berlanjut.

“Sampai sekarang soal jumlah itu akhirnya, pertama ada opsi di MPR. Ada yang mengusulkan penambahan tiga. Tapi pemerintah sudah setuju dengan dua. Kemudian di DPR berkembang rata-rata mengusulkan satu. Tapi ada yang mengusulkan dua. Kemudian DPD juga ada penambahan,” sebut politikus Partai Gerindra itu.

“Tapi karena ini tidak bisa bulat, kami berusaha melakukan komunikasi supaya di tingkat Kapoksi ini bisa rampung, tapi ternyata tidak bisa. Jadi kami akan selesaikan di tingkat panja,” sambungnya.

Ia pun masih enggan membeberkan kepada siapa tambahan kursi itu akan diberikan. “Nanti kalau buat siapa itu nanti kita lihat nanti,” ucap Supratman.

Padahal sebelumnya, Supratman selaku Ketua Baleg sudah menyebutkan bahwa RUU MD3 segera dibawa ke rapat paripurna pekan ini. Pada Kamis (1/2), Baleg bersama pimpinan DPR telah menggelar rapat dengan Menkumham Yasonna Laoly.

“Kami melaporkan kesiapan Baleg selesaikan perubahan UU MD3. Hari ini ada rapat pertemuan bersama dengan Kemenkumham dengan pimpinan Baleg dan pimpinan DPR,” ujar Supratman di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (1/2).

“Dalam 1-2 hari akan kami putuskan, dibawa paripurna tanggal 8 Februari,” imbuhnya. (MAD)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini mengunjungi Provinsi Sumatera Barat (Sumbar). Kegiatan di Sumbar diawali dengan berkeliling Kabupaten Dharmasraya.

Informasi yang dihimpun khatulistiwaonline, Jokowi bertolak dari Landasan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (7/2/2018) pukul 08.00 WIB. Jokowi yang didampingi Ibu Negara Iriana Jokowi diperkirakan tiba di Bandara Minangkabau, Padang, pukul 09.30 WIB.

Di Bandara Minangkabau, Jokowi akan berpindah ke helikopter dan bertolak menuju Kabupaten Dharmasraya. Jokowi akan mendarat di helipad Lapangan Bola Taman Sari, Jorong Teluk, Sikai, Kanagarian Sungai Duo, Kecamatan Sitiung, Dharmasraya.

Jokowi kemudian mengawali kegiatan di Kecamatan Sitiung untuk melakukan peninjauan Program Pemanfaatan Tata Guna Air dan Irigasi (P3TGAI). Selanjutnya, Jokowi menuju Lapangan Bola Koto Agung, Kecamatan Sitiung, untuk menyerahkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 3.000 Kepala Keluarga (KK).

Usai menunaikan salat Masjid Darul Falah, Sungai Salak, Nagari Sungai Duo, Jokowi kemudian meninjau Embung Sitiung. Di sini Jokowi akan disambut Mendes PDTT Eko Sandjojo. Kegiatan diakhiri dengan pembagian sertifikat tanah kepada sekitar 4.000 orang di GOR Dharmasraya, Koto Baru. (NGO)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket untuk KPK menerbitkan rekomendasi yang salah satunya meminta Presiden membentuk lembaga pengawas KPK. Apa respons Presiden Joko Widodo?

“Belum masuk ke saya. Kalau nanti masuk ke saya, saya pikir,” ujar Jokowi seusai Dies Natalis ke-68 UI di Balairung, Depok, Jabar, Jumat (2/2/2018).

Jokowi hanya berkata surat rekomendasi dari Pansus Angket belum masuk ke meja kerjanya. Saat ditanya setuju atau tidak soal pembentukan lembaga pengawas, dia lagi-lagi berkata singkat.

“Masuk ke saya dulu, baru saya mikir,” ucap Jokowi.

Sebelumnya, Pansus Hak Angket KPK di DPR telah menerbitkan rekomendasi untuk lembaga antikorupsi yang mereka selidiki kinerjanya itu. Salah satu hasil rekomendasi Pansus ialah meminta Jokowi membentuk lembaga pengawas KPK.

Dari dokumen yang beredar, Kamis (1/2), rekomendasi lembaga pengawas itu masuk hasil penyelidikan aspek kelembagaan yang dilakukan Pansus kepada KPK. Tujuan pembentukan lembaga pengawas disebut untuk memastikan KPK bekerja terukur dan seimbang.

“Kepada Presiden dan KPK untuk membentuk lembaga pengawas independen yang beranggotakan dari unsur internal KPK dan eksternal yang berasal dari tokoh-tokoh yang berintegritas melalui Peraturan Presiden dalam kerangka terciptanya check and balances,” demikian bunyi dokumen tersebut. (DON)

DEPOK, khatulistiwaonline.com
Presiden Jokowi bangga karena banyak menteri kabinetnya adalah alumnus Universitas Indonesia (UI). Ia menyebutkan ada 6 menteri yang merupakan lulusan UI.

“UI penyumbang terbanyak menteri di Kabinet Kerja. Sampai saat ini ada 6 alumni UI yang bantu saya,” ujar Jokowi saat orasi ilmiah dies natalis ke-68 UI di Balairung UI, Depok, Jawa Barat, Jumat (2/2/2018).

Para menteri itu adalah Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menkeu Sri Mulyani, Menkes Nila F Moeloek, Menteri Agraria, hingga Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro. Sayangnya, Nila tak hadir di lokasi.

“Pak Darmin Nasution ini dari UI, ibu Menko PMK Puan Maharani juga UI, Ibu Sri Mulyani juga UI, Ibu Menkes Nila Moeloek, tapi nggak hadir. Mau saya kenalkan nggak hadir,” kata Jokowi disambut tawa hadirin.

Ada Menteri dan tokoh lainnya yang dikenalkan Jokowi yang merupakan alumnus UI. Mereka adalah Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko hingga jubir Presiden Johan Budi SP.

“Lalu Pak Moeldoko, ini S3 UI. Pak Johan Budi juga dari UI. Ini menunjukkan bahwa UI adalah kampus orang pintar,” tuturnya. (NGO)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Puluhan perwira menengah dan tinggi TNI dan Polri bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mereka yang datang adalah perwira yang akan naik pangkat.

Pertemuan digelar di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (1/2/2018) secara tertutup. Pertemuan digelar sekitar 90 menit.

Seusai pertemuan, para perwira TNI dan Polri tak menjelaskan isi pertemuan. Namun pihak Istana membenarkan apabila mereka perwira yang akan naik pangkat.

“Presiden menerima perwira tinggi TNI dan Polri yang naik pangkat,” ujar Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin saat dikonfirmasi.

Kebanyakan dari mereka adalah perwira menengah berpangkat melati 3 yang akan naik pangkat menjadi jenderal bintang satu. Namun ada pula jenderal bintang 2 seperti Dankodiklat TNI AD Mayjen Andika Perkasa.

Bey mengatakan, ada 15 perwira Polri dan 52 perwira TNI yang akan naik pangkat. “15 Polri, 52 TNI,” sebut Bey.(NGO)