JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) akan menggencarkan operasi pengecekan takjil saat Ramadan. Kegiatan dilakukan guna mengawasi ada tidaknya penggunaan bahan kimia berbahaya dalam makanan untuk berbuka puasa.
“Nanti saat Ramadan sudah mulai kita akan melakukan pemeriksaan takjil yang mengandung bahan berbahaya tentunya kita bekerja sama dengan pemerintah daerah,” ujar Kepala BPOM Penny K Lukito kepada wartawan di gedung BPOM, Jl Percetakan Negara, Jakarta Pusat, Rabu (24/5/2017).
Selain operasi takjil, BPOM juga akan mengecek produk makanan di toko, mini market dan pusat perbelanjaan. Produk makanan yang dijual akan dicek tanggal kedaluwarsa, kondisi produk serta izin edarnya.
“Targetnya pangan olahan kedaluwarsa, pangan yang rusak (penyok, kaleng berkarat). Pelaksanaan kegiatannya dilakukan secara mandiri maupun terpadu di seluruh Indonesia pada 2 minggu sebelum Ramadan sampai dengan 1 minggu setelah lebaran,” imbuh Penny.
BPOM mengimbau masyarakat teliti saat membeli produk makanan. Konsumen harus mencermati kualitas produk termasuk tidak mudah tergiur dengan harga murah.
“Kalau barang mahal tapi dijual murah kita mesti curiga. Kita mesti hati-hati, teliti dan harus menjadi konsumen cerdas. Jangan cuma membeli dengan harga murah tapi efeknya yang panjang nanti kita rasakan,” kata Penny. (ADI)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Hakim konstitusi Saldi Isra memberi nasihat kepada pemohon agar mempertajam data bahaya pernikahan dini. Hal ini disampaikan saat sidang UU Perkawinan yang meminta syarat minimal calon pengantin berusia 19 tahun. Saat ini, syarat minimal menikah yaitu 19 tahun bagi lelaki dan 16 tahun bagi perempuan.
“Mungkin kalau bisa ada data-data, baik secara psikologi maupun kesehatan bahwa angka 16 (usia 16 tahun) itu sebetulnya memang berisiko dari kesiapan mental untuk menghadapi perkawinan, kemudian dari segi kesehatan juga. Di sini tadi saya temukan, cuma pendapat salah seorang anggota Komnas Perlindungan Anak,” kata Saldi dalam sidang pendahuluan di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (24/5/2017).
Selain itu, Saldi juga meminta perbandingan data dengan peraturan di luar negeri. Apakah di luar negeri dibatasi batas minimal menikah, atau diserahkan ke masyarakat untuk mengatur sendiri.
“Mungkin di tempat lain apakah 19, 17, 16, dan segala macam kalau ada angka-angka itu bisa juga membantu kami untuk melihat secara komprehensif permohonan ini,” ujar Saldi.
Permohonan ini merupakan permohonan kedua dengan kasus yang sama. Dalam kasus sebelumnya, MK menolak gugatan tersebut dengan alasan batas usia minimal perkawinan adalah masalah kebijakan negara, bukan masalah konstitusionalitas. Selain itu, permohonan pemohon diminta disederhanakan, tidak berputar-putar sehingga tidak fokus.
“Nah, banyak hal yang Saudara uraikan di poin-poin yang ada di dalam permohonan Saudara yang mungkin bisa lebih diringkas lagi sehingga lebih fokus. Apa yang Saudara inginkan, gitu, ya? Yang Saudara inginkan
kan, sederhana sekali bahwa usia kawin laki-laki itu 19, perempuan juga mestinya 19, gitu,” ujar hakim konstitusi Aswanto. (MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Presiden Joko Widodo menerima surat kepercayaan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh dari negara sahabat untuk Indonesia. Ada lima duta besar negara sahabat yang menyerahkan surat tersebut ke Jokowi.
Penyerahan surat kepercayaan tersebut berlangsung di Istana Merdeka, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (18/5/2017). Para duta besar berkuasa penuh negara sahabat yang menyerahkan surat kepercayaan tersebut yakni Jepang, Trinidad dan Tobago, Spanyol, Ekuador dan Thailand.
Acara dilakukan dengan upacara kenegaraan. Anggota marching band Paspampres memainkan satu per satu lagu kebangsaan masing-masing negara sahabat yang menyerahkan surat tugas tersebut. Kegiatan ini dilakukan di halaman Istana Merdeka.
Setelah mendengarkan lagu kebangsaan, para duta besar tersebut masuk ke dalam Istana Merdeka. Mereka kemudian satu per satu menyerahkan surat kepercayaan langsung kepada Presiden Jokowi.
Kegiatan ini juga disaksikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Setelah menyerahkan surat tersebut, Jokowi mengajak para duta besar negara sahabat tersebut untuk bincang santai di ruang utama Istana Merdeka.
Berikut nama duta besar yang menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Jokowi:
Duta Besar Negara Thailand untuk Indonesia Pitchayaphant Charnbhumidol
Duta Besar Spanyol untuk Indonesia Jose Maria Matres Manso
Duta Besar Ekuador untuk Indonesia Fabian Valdivieso Egueguren
Duta Besar Jepang untuk Indonesia Masafumi Ishii
Duta Besar Trinidad dan Tobago untuk Indonesia Dave Chandalal Persad. (ADI)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Setelah kurang lebih 3 pekan reses, anggota DPR hari ini kembali bersidang. DPR akan menggelar rapat paripurna pembukaan masa sidang ke-V pagi ini.
Rapat paripurna pembuka masa sidang ke-V ini akan digelar di gedung Nusantara II DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/5/2017). Agenda rapat hanya mendengar pidato pembukaan masa sidang oleh Ketua DPR Setya Novanto.
“Memang besok paripurna pembukaan, besok acaranya tunggal, pembukaan dibacakan Ketua DPR Setya Novanto,” ujar Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menjelaskan soal agenda paripurna hari ini pada Rabu (17/5) kemarin.
Pada paripurna penutup masa sidang ke-IV pada 28 April 2017 lalu, telah diputuskan hak angket terhadap KPK resmi bergulir meskipun berbau kontroversial. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah secara gegabah mengetok palu persetujuan sebelum mendengarkan seluruh pendapat fraksi.
Meski demikian, pimpinan DPR mengatakan pansus angket KPK belum dibahas di paripurna hari ini. Agus mengatakan, usai paripurna, akan digelar rapat bamus dan berharap masing fraksi menyatakan sikap resmi mereka terkait pengguliran angket KPK.
“Setelah paripurna (hari ini), mungkin sorenya rapat bamus untuk menentukan agenda rapat Jumat karena Jumat ada agenda rapat dengan BPK, ini sangat urgent,” ucap Agus.
“Apabila dalam rapat bamus ada anggota atau fraksi yang mengirimkan, baru bisa kita bentuk kepanitiaan angket. Kalau belum ada kita tidak bisa,” pungkasnya. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
DPR akan kembali memulai masa sidang esok hari, setelah masa sidang sebelumnya ditutup dengan polemik soal hak angket terhadap KPK. Selama masa reses, ada fraksi yang tetap konsisten dengan sikapnya dan ada juga yang berubah.
Usul hak angket KPK awalnya diteken oleh 26 anggota DPR dari 8 fraksi yaitu Golkar, PDIP, PKS (Fahri Hamzah), Gerindra, PPP, PAN, NasDem, dan Hanura. Usulan tersebut kemudian diserahkan ke pimpinan DPR. Pada paripurna penutupan masa sidang di Jumat (28/4/2017) lalu, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengetok persetujuan usulan angket KPK meski saat itu ada fraksi yang menyuarakan penolakan.
Selama masa reses, sejumlah fraksi menyatakan menolak hak angket terhadap KPK yang salah satu tujuannya adalah mendesak membuka rekaman BAP Miryam S Haryani. Fraksi yang menolak adalah PKB, Demokrat, PPP, PAN, PKS, dan Gerindra.
Ada 6 fraksi yaitu PKB, Demokrat, PPP, PAN, dan PKS menyatakan penolakan mereka itu diwujudkan lewat tidak mengirimkan perwakilan ke pansus angket KPK. Gerindra punya sikap yang berbeda. Gerindra menolak hak angket KPK namun tetap mengirim perwakilan karena melihat pansus tetap bisa jalan meski tidak lengkap.
Kemudian ada PDIP, NasDem, dan Hanura yang sejak awal membebaskan anggotanya untuk meneken hak angket KPK. Sikap itu tidak berubah hingga sekarang.
Ada pula Golkar yang sempat mengirim surat tidak akan mengirim perwakilan ke pansus angket KPK. Namun belakangan, surat yang hanya ditandatangani oleh Sekretaris Fraksi Golkar, Agus Gumiwang itu lalu ditarik kembali. Alasannya, fraksi belum pernah rapat sehingga belum diambil keputusan.
Fahri sendiri yakin semua fraksi pada akhirnya akan mengirim perwakilan ke pansus angket KPK karena tidak mau kehilangan kendali terhadap jalannya dinamika. Dengan kuorum usulan di awal yaitu 26 orang yang meneken usulan, Fahri menganggap pansus hak angket KPK sudah bisa terbentuk.
Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan pimpinan masih menunggu sikap terakhir tiap fraksi soal mengirimkan atau tidaknya perwakilan di pansus angket KPK. DPR menunggu sikap resmi tiap fraksi pada rapat pimpinan.
“Sampai paripurna ini terbentuk dan tidak serahkan masing-masing fraksi. Kalau sekarang dikumpulkan semua, ya silakan, tidak ada problem. Masalahnya, dari tujuh fraksi yang katakanlah keberatan, kan tinggal menunggu sikap resmi. DPR akan segera melakukan rapat pimpinan apakah ada surat terbaru sikap resmi tiap fraksi,” ujar Taufik di gedung DPR, Jl Gatot Subroto, Jakpus, Selasa (16/5/2017). (MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Jimly Asshiddiqie menyoroti pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta semua pihak untuk mengakhiri gesekan. Jimly pun meminta agar seluruh warga Indonesia merajut kerukunan, salah satunya dengan bijaksana dalam menggunakan media sosial.
“Masyarakat sudah capek, masing-masing larut dalam kebencian. Ini semua orang harus menyadari karena kebebasan medsos ini menambah suasana itu jadi tidak terkendali,” ujar Jimly dalam perbincangan dengan khatulistiwaonline, Selasa (16/5/2017).
Dengan adanya media sosial, saat ini menurutnya pembahasan isu-isu yang seharusnya dibicarakan pada ranah privat, gampang tersebar. Dampaknya pun ada banyak ujaran kebencian meraja lela dan sebagian menjadi provokasi.
“Maka kita harus hati-hati dengan medsos. Bahwa kita jangan menyebar kebencian. Kadang-kadang kita berpendapat seolah-olah yang lain salah, kita sendiri yang benar. Begitu diungkap ke medsos itu nyebar, nambah panas sebelah sana. Ini harus disadari semua orang. Menghujat Tuhan, hujat agama, hujat nabi orang lain,” tuturnya.
Jimly juga meminta kepada seluruh pejabat untuk bisa menjaga wibawanya. Dalam hal ini ini terkait penyampaian pendapat melalui berbagai sarana, termasuk media sosial. Pejabat diminta untuk tidak berbicara atas kepentingan pribadi atau kelompok sebab pada hakikatnya, pejabat merupakan pelayan bagi semua warga.
“Pejabat jangan gunakan kata-kata yang mengelompokkan diri secara sempit. Karena setiap pejabat harus melayani semua. Jadi pejabat harus hati-hati bicara, juga harus hati-hati bertindak,” kata Jimly.
“Sekarang pejabat kumpulnya dengan dia-dia saja, padahal pejabat harus melayani semua. Sekarang larut dalam kelompoknya masing-masing. Apalagi pejabat yang tidak hati-hati, misalnya di politik berpihak, itu tidak boleh. Pejabat melayani semua,” imbuh dia.
Sikap dan pernyataan sebagian pejabat dinilai Jimly menambah suasana menjadi saling benci. Hal tersebut juga disebutnya menjadi bagian dari pengelompokan pihak-pihak tertentu, yang akhirnya sampai pada arus bawah.
“Semua orang berkelompok dengan persepsi sendiri-sendiri mana yang salah dan mana yang benar,” sebut Jimly.
Untuk itu dia mengimbau semua warga agar mendengarkan apa yang disampaikan Presiden Jokowi. Jimly mengajak semua warga untuk merajut kerukunan dalam berbangsa dan bernegara.
“Sesuai dengan anjuran presiden, supaya kita kembali merajut kerukunan berbangsa. (Masalaj) ini kan dipicu antara lain karena pilkada, sekarang pilkada sudah selesai. Ada faktor medsos, lalu ada faktor pilkada. Dua ini saling menyatu dan bikin kita tambah repot,” tutupnya. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan meminta semua pihak untuk menghentikan stigma antitoleransi sesama warga. Taufik mengingatkan warga kembali ke semangat sumpah pemuda untuk menangkal isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) yang marak beredar.
“Hentikan stigmatisasi antitoleransi kepada sesama anak bangsa, kita harus kembali pada semangat Sumpah Pemuda dan sama-sama menghormati peraturan UU atau hukum yang berlaku dengan percayakan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum serta TNI dan Polri untuk menjaga persatuan NKRI,” ujar Taufik saat dihubungi, Senin (15/5/2017) malam.
Taufik mengajak masyarakat mengambil dampak positif kemajuan teknologi informasi. Kemajuan teknologi jangan sampai dibarengi dengan saling hujat satu dengan lainnya di media sosial (medsos).
“Dengan kemajuan teknologi dan informasi yang sangat pesat, kita harus mengambil dampak pemanfaatan yang positif dari kemajuan teknologi dan informasi. Jangan sampai kita diperdaya efek negatif dari kemajuan teknologi dan informasi yang berupa saling sindir, saling fitnah, saling menyebarkan berita hoax sehingga ini sangat menjadi cepat, ibarat api diberi minyak, ini dapat menjadi isu SARA,” ucap Waketum PAN tersebut.
Taufik Kurniawan mengatakan, isu SARA kian rentan seiring majunya teknologi informasi. Taufik mengingatkan kepada masyarakat untuk saling menjaga dan menghormati sesama untuk menjaga keutuhan NKRI.
“Kaitan isu SARA ini lebih rentan manakala ujungnya terkait kemajuan teknologi informasi yang membawa dampak negatif, apalagi kemajuan internet yang menembus batas. Dunia dalam hitungan detik dapat berdampak luas. Ini yang harus disiapkan semangat Sumpah Pemuda saling menghormati satu sama lainnya. Kewajiban kita saling menghormati untuk menjaga keutuhan NKRI,” ucap Taufik.
Pemerintah juga harus berperan aktif menangkal isu SARA di masyarakat. Khususnya, aparat penegak hukum diminta menindak tegas bagi siapa pun yang mencoba merusak keutuhan NKRI.
“Aparat harus bertindak tegas. Dalam hal ini, semua kepada aparat penegak hukum. Jika aparat penegak hukum terkait yuridis bisa berjalan tegak dan berlandaskan aspek keadilan, jika ada kondisi yang kita tidak harpkan harus kita hindari,” tutup Taufik. (MAD)
JAYAPURA,khatulistiwaonline.com
Hujan menyambut kedatangan Presiden Jokowi dan rombongan di Bandara Sentani, Jayapura, Papua, kemarin. Hujan itu pun mengiringi kepergian Jokowi dari Halmahera sebelumnya.
Jokowi dan rombongan bertolak dari Halmahera pada Selasa, 9 Mei 2017. Kondisi cuaca sempat menunda penerbangan Jokowi sehingga baru tiba di Jayapura pada pukul 10.53 WIT. Setelah itu, Jokowi langsung menuju perbatasan RI-Papua Nugini di Skouw. Waktu tempuh menuju tempat itu adalah 2 jam jika perjalanan normal.
Tapi, bukan Jokowi namanya bila tak menghentikan perjalanan untuk sekedar bagi-bagi buku dan kaus ke warga. Walau dikawal polisi, waktu tempuh Jokowi dan rombongan ke lokasi menjadi lebih dari 2 jam.
Anak-anak berlarian mendekati mobil Jokowi. Tak ketinggalan para guru, sopir angkot, penjaga warung, dan lainnya juga mendekat.
Jokowi dan rombongan baru melaju cepat ketika memasuki perbukitan di mana warga tak tampak menunggu. Jalan di perbukitan berkelok-kelok dan terbilang sempit.
Rupanya di tengah perbukitan itu masih ada warga yang menunggu Jokowi melintas. Mereka bahkan membentangkan kain Merah Putih yang panjangnya hampir 1 kilometer. Anak-anak, tua, dan muda semua memegang kain itu agar tetap terbentang.
Tetapi tentu saja ada yang melepasnya untuk mendapat buku atau kaus dari Jokowi. Senyum dan tawa riang terdengar saat mereka mendapatkannya.
Jokowi dan rombongan akhirnya baru tiba di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw sekitar pukul 14.30 WIT. Acara langsung dimulai.
“Karena merupakan beranda terdepan Indonesia seperti di mana kita berada saat ini di Skouw, harus menjadi kebanggaan kita semuanya, kebanggaan masyarakat Papua dan kebanggaan Indonesia,” kata Jokowi.
Jokowi berada di Skouw sekitar 1 jam dan langsung menuju lokasi pembagian Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Pemberian Makanan Tambahan (PMT). Menkes Nila F Moeloek, Mendikbud Muhadjir Effendy, dan Mensos Khofifah Indar Parawansa sudah di lokasi.
Sekitar 30 menit dia di sana dan tetap menyempatkan untuk menyalami warga. Jokowi langsung menuju lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) untuk meresmikan proyek yang nantinya bisa menerangi Papua.
Setelah itu Jokowi langsung ke lokasi pembagian sertifikat tanah ke ratusan warga Papua. Jokowi langsung memberikan sambutan singkat dan langsung bagi-bagi sepeda.
“Semua kanwil sekarang ada targetnya, semua kantor BPN ada targetnya dan rakyat yang nggak dilayani lapor saya kalau pelayanan kurang baik laporkan ke saya, saya ingin semua rakyat dilayani dengan baik dalam segala pelayanan utamanya dalam sertifikat,” kata Jokowi.
Jokowi dan rombongan baru masuk hotel pada malam hari karena padatnya agenda. Pagi ini, Rabu (10/5/2017), Jokowi dijadwalkan meninjau Pasar Mama-mama Papua di Jayapura sebelum bertolak ke Wamena. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Kabupaten Halmahera jadi salah satu titik dalam rangkaian Kunjungan Kerja Lintas Nusantara yang dilakukan Presiden Joko Widodo. Jokowi mengaku tak mudah untuk menempuh titik yang ingin dia kunjungi di Halmahera tersebut.
Kepala Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Presiden Bey Machmudin mengatakan, sudah enam puluh tahun lamanya masyarakat Desa Tepeleo, Kecamatan Patani Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara menanti kehadiran Presiden Republik Indonesia.
“Senin, 8 Mei 2017, penantian itu terjawab dengan kehadiran Presiden Joko Widodo,” kata Bey dalam keterangan tertulis yang diterima khatulistiwaonline, Senin (8/5/2017).
Bey mengatakan, sebenarnya ada keraguan untuk menghampiri titik Desa Tepeleo. Keraguan lainnya, lanjut Bey, adalah buruknya cuaca. Terlebih, awan yang pekat dan tebal telah menyelimuti langit Ternate sejak pagi.
“Kami semua ragu-ragu karena ini desa kecil untuk kehadiran seorang Presiden,” ucap Bey.
Namun, akhirnya Jokowi tiba juga di lokasi Desa Tepeleo dan menemui warga di sana. Jokowi pun menceritakan soal kunjungan yang hampir gagal tersebut ke warga.
“Saya tadi pagi masih di Kalimantan Selatan, masih di Banjarmasin jam 8.00 WITA. Diberitahukan, Pak, kelihatannya nanti hanya sampai Ternate,” kata Jokowi ke warga Desa Tepeleo dalam siaran pers tersebut.
Bahkan, lanjut Jokowi, diperkirakan awan di Ternate juga sangat gelap. “Kemungkinan juga Bapak tidak bisa ke Halmahera Di sana juga awannya sangat pekat,” kata Jokowi.
Namun, lanjut Jokowi, dirinya memutuskan untuk tetap berangkat ke Ternate. Setelah menjalani penerbangan selama hampir tiga jam, Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo tiba di Ternate.
“Sampai di sini (Ternate). Alhamdulillah turun dari pesawat juga, awannya sudah sedikit membaik, tapi yang penting kita turun (mendarat) pesawatnya,” ujar Jokowi.
Saat tiba di Ternate, Jokowi kembali bertanya tentang kemungkinan keberangkatan ke Tepeleo. “Ini masih agak tebal awannya kurang baik, jadi makan siang dulu,” kata Presiden.
Setelah santap siang, Jokowi kembali bertanya tentang cuaca. “Kelihatannya sudah lebih baik,” kata Presiden Jokowi.
Akhirnya Presiden memutuskan untuk berangkat ke Kabupaten Halmahera Tengah. “Bismillah berangkat ke sini dan bisa mendarat dengan baik. Ini semua atas izin Allah, kalau enggak tadi mungkin hanya sampai di Ternate aja, enggak jadi ke Halmahera Tengah,” ucap Jokowi.
Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba menyampaikan apresiasinya kepada Presiden Jokowi. “Terimakasih banyak Bapak Presiden. Memberikan inspirasi besar, bahwa negeri ini terlalu besar. Dengan tekad dan niat yang kuat akhirnya menjawab keraguan semua orang,” ujar Gani dalam kesempatan yang sama.
Presiden Jokowi merupakan Presiden Republik Indonesia kedua yang menginjakkan kakinya di Halmahera Tengah setelah Presiden Sukarno pada tahun 1957.
“Mereka histeris menyambut Presiden Jokowi, karena kegembiraan rakyat di negeri yang kecil ini,” ucap Gani. (DON)