JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui rancangan Peraturan KPU (PKPU) menyatakan logo parpol pendukung tidak dicantumkan di surat suara Pilpres 2019. KPU menyebut rancangan PKPU itu semata demi melaksanakan UU 7/2017 tentang Pemilu.
“Ini bukan masalah adil atau tidak adil. Tapi KPU melaksanakan peraturan undang-undang,” kata komisioner KPU Wahyu Setiawan kepada wartawan, Rabu (4/4/2018).
Pengusungan capres/cawapres telah diatur dalam Pasal 222 UU No 7/2017. Pasal tersebut menyatakan presidential threshold atau ambang batas pengusungan capres/cawapres Pilpres 2019 merujuk pada pencapaian suara Pemilu 2014.
Karena itu, partai baru peserta Pemilu 2019 otomatis tak bisa mengusung capres/cawapres. Parpol baru hanya bisa turut mendukung lantaran belum memeroleh suara di pemilu sebelumnya.
KPU kemudian mengeluarkan rancangan PKPU Tahun 2018 Pasal 12 tentang norma, standar prosedur, kebutuhan pengadaan, dan pendistribusian perlengkapan penyelenggara pemilu. Salah satu poinnya ialah mengatur soal pencantuman logo parpol di surat suara pilpres yang hanya diperuntukkan bagi partai pengusung capres/cawapres.
Meskipun seolah ada perbedaan perlakukan antara partai baru dan partai lama, KPU menyatakan tetap memberikan hak yang sama kepada tiap parpol. Parpol baru diperkenankan ikut mengampanyekan capres/cawapres yang didukungnya.
“Kan partai-partai baru juga berhak mengampenyakan dengan semua metode kampanye dipersilakan. Hanya bedanya kalau partai pendukung tidak dicantumkan di surat suara pilpres. Tapi di surat suara pileg ya otomatis ada. Kan pemilunya serentak,” ucap Wahyu.
“Prinsipnya kita akan melayani semua parpol dengan adil dan setara. Tapi kan situasinya berdasarkan undang-undang kan memang beda,” imbuhnya.
Lantas, apakah KPU akan merevisi PKPU ini jika ada berkeberatan dari parpol baru peserta Pemilu 2019?
“Ya, kalau bicara mungkin atau nggak mungkin, iya mungkin (diubah). Tapi posisi sekarang PKPU logistik itu sudah proceed (berjalan),” ujarnya.
PKPU Tahun 2018 Pasal 12 itu mengatur muatan informasi dalam surat suara untuk masing-masing jenis pemilu. Uraiannya adalah sebagai berikut:
1. Surat suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 2 huruf a memuat:
a. Foto pasangan calon
b. Nama pasangan calon
c. Nomor urut pasangan calon dan
d. Tanda gambar partai politik dan/atau tanda gambar gabungan partai politik pengusung partai
2. Surat suara untuk pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 2 huruf b, huruf d dan huruf e memuat:
a. Tanda gambar partai politik
b. Nomor urut partai politik, dan
c. Nomor urut dan nama calon anggota DPR,DPRD Provinsi atau DPRD kabupaten/kota. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Anwar Usman dipilih menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK). Gaji hakim konstitusi itu pun melonjak tajam, dari Rp 77 juta menjadi Rp 121 juta/bulan.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2014 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Agung dan Hakim Konstitusi yang dikutip khatulistiwa, Rabu (4/3/2018), gaji Ketua MK sebesar Rp 121 juta/bulan.
Adapun gaji Wakil Ketua MK sebesar Rp 77 juta/bulan. Bila Anwar sebelumnya adalah Wakil Ketua MK, maka gajinya naik Rp 44 juta.
Selain itu, Anwar juga mendapatkan fasilitas pejabat tinggi negara. Seperti mobil mewah RI 9, rumah dinas di komplek Widya Chandra, ajudan melekat, pesawat kelas bisnis/eksekutif hingga protokoler lain. Semua gaji dan fasilitas itu ditanggung APBN dari pajak rakyat.
Sebagaimana diketahui, Anwar mendapatkan suara 5 hakim konstitusi, mengalahkan koleganya, Suhartoyo yang mendapatkan 4 suara. Anwar merupakan hakim konstititusi dari unsur MA. Adapun wakilnya, Aswanto merupakan guru besar Unhas dari unsur DPR. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Rapat paripurna DPR pagi ini juga akan mengesahkan dua calon hakim ad hoc Hubungan Industrial Mahkamah Agung. Mereka adalah Junaedi (unsur serikat) dan Sugeng (unsur Apindo).
Dua nama itu sebelumnya menjalani proses uji kepatutan dan kelayakan yang dilakukan Komisi III DPR. Komisi III DPR kompak menyepakati keduanya.
“Hakim ad hoc Hubungan Industrial satu pasang, Junaedi dan Sugeng,” ujar anggota Komisi III DPR Arsul Sani saat dimintai konfirmasi, Selasa (3/4/2018).
Arsul mengatakan keterwakilan di majelis hakim ad hoc industrial harus seimbang. Alasan itulah yang mendasari penetapan Sugeng dan Junaedi.
“Setiap majelis itu mesti mewakili unsur pengusaha dan pekerja. Maka dalam rekrutmen pun seperti itu, sehingga DPR juga memilih atas dasar pasangan unsur pengusaha-pekerja,” ucap Arsul. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya menggelar voting atau pengambilan suara terbanyak untuk memilih ketua. Voting dilakukan karena Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) yang digelar tertutup sejak pukul 09.00 WIB tidak menemukan kata sepakat.
Pantauan di Gedung MK, Gambir, Jakarta Pusat, RPH berakhir sekitar pukul 10.00 WIB, Senin (2/4/2018). Sembilan hakim konstitusi mengikuti rapat untuk memilih pengganti Arief Hidayat.
Pasca tak menemukan kata sepakat dalam musyawarah, pemilihan dilanjutkan dengan voting terbuka dalam Rapat Pleno terbuka untuk umum. Hakim yang memperoleh suara lebih dari setengah jumlah hakim akan ditetapkan sebagai ketua.
Jika tidak ada yang memeroleh suara setengah jumlah hakim, maka suara terbanyak pertama dan kedua akan dipilih kembali untuk putaran kedua.
Satu dari delapan hakim MK nantinya akan dipilih menjadi ketua. Delapan hakim MK itu yakni Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Aswanto, Wahidudin Adams, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Manahan MP Sitompul, dan Saldi Isra.
Untuk diketahui, Mantan Ketua MK Arief Hidayat tak boleh ikut pemilihan karena sudah dua periode menjabat Ketua MK. Hal itu berdasarkan rapat tertutup soal jabatan Arief yang dilakukan pada Rabu (28/3).
“Sebagaimana diketahui Arief Hidayat telah mengakhiri masa jabatan sebagai hakim konstitusi periode 2013-2018 dan mengucap sumpah jabatan sebagai hakim konstitusi masa jabatan 2018-2023 pada Selasa (27/3) kemarin di Istana Negara. Dengan berakhirnya masa jabatan Arief Hidayat sebagai hakim konstitusi tersebut, maka sesuai dengan UU Nomor 8/2011 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) dan Pasal 2 ayat 6 PMK Nomor 3/2012 tentang Tata Cara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua MK, jabatan Arief Hidayat sebagai Ketua MK juga berakhir,” ucap Wakil Ketua MK, Anwar Usman, dikutip dari website MK. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali merilis data terbaru jumlah daerah dengan calon tunggal di pilkada. Saat ini terdapat 15 daerah yang memiliki calon tunggal. Mana saja?
Komisioner KPU Ilham Saputra mengatakan ada penambahan 2 daerah dengan calon tunggal. Jumlah ini bertambah setelah ditetapkannya calon tunggal di Bone dan Deli Serdang.
“Kabupaten/kota yang punya satu paslon, ada 2 tambahan Deli Serdang dan Bone,” ujar Ilham kepada media Senin (2/4/2018).
Ilham mengatakan saat ini KPU terus melakukan sosialisasi ke warga agar menggunakan hak pilihnya di daerah dengan calon tunggal.
“Sedang terus disosialisasikan (agar pemilih datang ke TPS),” kata Ilham.
Berikut ini 15 daerah dengan calon tunggal di Pilkada 2018:
1. Padang Lawas Utara: Andar Amin Harahap-Hariro Harahap (PAN, PKB, Demokrat, PKPI, PBB, PPP, Hanura, PDIP, NasDem, Gerindra, Golkar)
2. Prabumulih: Ridho Yahya-Andriansyah Fikri (PKPI, PBB, PPP, PAN, Demokrat, Hanura, PKB, NasDem, PDIP, Golkar)
3. Pasuruan: Mohammad Irsyad Yusuf-Mujib Imron (Hanura, Demokrat, PPP, PKS, PDIP, NasDem, Gerindra, PKB, Golkar)
4. Lebak: Iti Octavia Jayabaya-Ade Sumardi (PKB, PKS, Hanura, PDIP, Golkar, PAN, PPP, Demokrat, NasDem, Gerindra)
5. Kabupaten Tangerang: Ahmed Zaki Iskandar-Mad Romli (Gerindra, PKPI, PBB, Hanura, PPP, PAN, Golkar, PDIP, PKS, PKB, NasDem, Demokrat)
6. Kota Tangerang: Arief Wismansyah-Sachrudin (PDIP, NasDem, PKB, Hanura, PAN, PPP, PKS, Gerindra, Demokrat, Golkar)
7. Tapin: Muhammad Arifin Arpan-Syafrudin Noor (PAN, PKS, PPP, Gerindra, Demokrat, PDI-P, PKB, Golkar)
8. Minahasa Tenggara: James Sumendap-Jesaja Jocke Oscar Legi (Demokrat, Hanura, PAN, PPP, Golkar, Gerindra, PKPI, PDIP)
9. Puncak: Willem Wandik-Alus UK Murib (PKPI, PAN, Demokrat, Golkar, PKS, PKB, Gerindra, Nasdem, Hanura, PDIP)
10. Enrekang: Muslimin Bando-Asman (Hanura, PDIP, NasDem, Gerindra, Demokrat, PAN, Golkar)
11. Mamasa: Ramlan Badawi-Marthinus Tiranda (PBB, PAN, PPP, PKPI, PKS, NasDem, Golkar, PDI-P, PKB, Demokrat)
12. Jayawijaya: Jhon Richard Banua-Marthin Yogobi (PBB, PKS, PAN, Hanura, PDI-P, PKB, Golkar, Demokrat, NasDem, PKPI)
13. Deli Serdang: Ashari Tambunan-Ali Yusuf Siregar (Golkar, PDIP, PAN, PKS, PKB, PKPI, Hanura, Demokrat, PPP, Gerindra dan NasDem)
14. Mamberamo Tengah: Ricky Ham Pagawak-Yonas Kenelak (Demokrat, PKS, PDIP, Gerindra, PAN, dan PBB)
15. Bone: Andi Fahsar Mahdin Padjalangi-Ambo Dalle (Golkar, PAN, Demokrat, PKS, PDIP, PPP, PBB, Gerindra, PKB, Hanura, Nasdem) (MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Ibadat Jumat Agung tengah berlangsung di Gereja Katedral, Jakarta Pusat. Dalam doanya, umat Katolik mendoakan pemimpin bangsa Indonesia.
“Marilah kita berdoa untuk semua pemimpin negara, supaya Allah dan Tuhan kita mengarahkan hati dan budi mereka untuk mengusahakan perdamaian dan kebebasan sejati bagi semua orang,” ucap Romo Hanirudi Hartoko, SJ, didampingi Romo Adi Susanto, SJ, dalam ibadat Jumat Agung di Katedral, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Jumat (30/3/2018).
“Allah yang Mahakuasa dan Kekal, sudilah mendampingi para pemimpin negara, supaya berkat bantuanmu di seluruh dunia terjaminlah kesejahteraan bangsa-bangsa, kepastian kedamaian dan kebebasan beragama. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami,” lanjut keduanya.
“Amin,” ucap jemaat mengamini.
Ibadat Jumat Agung di Gereja Katedral terdiri atas empat jadwal peribadatan. Jalan Salib pada pukul 09.00 WIB, ibadat pertama pada pukul 12.00 WIB, ibadat kedua pada pukul 15.00 WIB, dan ibadat terakhir pada pukul 18.00 WIB.
Dalam setiap peribadatan, baik ibadat pertama, kedua, maupun ketiga terbagi menjadi tiga rangkaian kegiatan. Yakni ibadat sabda, penghormatan salib, dan komuni.
Pantauan di lokasi, tampak umat Katolik, baik yang berasal dari paroki Katedral maupun yang bukan, memadati bagian dalam dan luar Gereja Katedral. Mereka tampak khusyuk dan khidmat mengikuti setiap prosesi peribadatan.
Jumat Agung sendiri merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan hari Paskah. Rangkaian tersebut, untuk umat Katolik, diawali dengan Rabu Abu yang digelar pada 40 hari sebelum Paskah, kemudian Minggu Palma, Tri Hari Suci yang terdiri atas Kamis Putih, Jumat Agung, dan Malam Paskah, hingga Hari Paskah yang jatuh pada 1 April mendatang. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Karena hobi dengan dunia militer dan lahir dari keluarga Tentara Nasional Indonesia (TNI), muncul keinginan Fairy Suryana, 44, menciptakan loreng khusus untuk personel TNI yang sesuai dengan vegetasi alam dalam negeri. Inovasi itu membuahkan hasil. Bahkan karyanya sudah digunakan pasukan elite Indonesia.
Tak tanggung-tanggung, seragam yang dinamai SAMAR (Spektrum Acak Mata Adaptasi Rekayasa) itu dikenakan personel Satuan 81 Penanggulangan Teror Komando Pasukan Khusus (Sat 81 Gultor Kopassus) TNI-Angkatan Darat (AD). Satuan yang didirikan pada 30 Juni 1982 tersebut mengkhususkan pakaian dinas lapangan (PDL) SAMAR untuk keahlian perang hutan.
Nah, karena ia yang menciptakan, maka Fairy pun mendaftarkan karya SAMAR ke Ditjen Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) Kementerian Hukum dan HAM. Ia sudah memiliki hak cipta pada November 2012.
Sejauh ini publik banyak yang belum tahu kehadiran corak SAMAR karya anak negeri. Itu dikarenakan loreng tersebut belum digunakan prajurit lain di lingkungan TNI, termasuk Grup 1, Grup 2, dan Grup 3 Kopassus.
Jadi memang baru sebatas digunakan personel Sat 81 Gultor. Itupun prajurit-prajurit yang memiliki spesialisasi perang hutan.
Dalam beberapa kesempatan, loreng SAMAR sempat diperlihatkan di muka umum. Di antaranya acara penutupan latihan Pertempuran Hutan dan Pemeliharaan Kemampuan Prajurit Kopassus 2018 di Lapangan Citalahab, Gunung Halimun, Bogor, Selasa, (20/2) lalu; kemudian Serah Terima Jabatan (Sertijab) Danjen Kopassus dari Mayjen Madsuni kepada Mayjen Eko Margiyono di Makopassus, Cijantung, Jakarta pada Jumat (23/3) lalu.
Kehadiran camo SAMAR juga menyita perhatian Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan KSAD Jenderal Mulyono ketika berkunjung ke Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus (Pusdiklatpassus) Situ Lembang, Bandung, Jumat (16/3) lalu. Seragam yang dapat berkamuflase atau menyatu dengan kondisi hutan tropis Indonesia itu bahkan mendapat apresiasi dari petinggi TNI tersebut.
Tentu kebanggaan muncul di dalam diri Fairy lantaran inovasinya dapat bermanfaat bagi TNI. Apalagi mendapat respon positif dari petinggi TNI.
Dalam setiap kesempatan, pria kelahiran Jakarta, 16 Juni 1973 itu menuliskan status di media sosialnya (medsos) jika personel Sat 81 Gultor mengenakan seragam SAMAR dalam suatu acara.
”Loreng SAMAR kreasi saya beraksi saat Sertijab Danjen Kopassus, 23 Maret 2018,” demikian salah satu isi statusnya di medsos.
Fairy mengaku, keinginan menciptakan loreng SAMAR sudah cukup lama. Berawal pada 2006/2007, dia ingin punya desain loreng khusus TNI. Itu karena saat ini loreng ‘Malvinas’ TNI atau yang diadopsi dari DPM (Disruptive Pattern Material) Inggris sejak 1983 tersebut kurang efektif dengan alam hutan tropis Indonesia.
Untuk mewujudkan impiannya itu, Fairy pernah minta tolong kawannya di ITB Jurusan Seni Rupa untuk mendesain loreng tersebut. ”Ayo dong desain,” ujar dia kepada rekannya. Sayang, permintaannya itu tak dipenuhi kawannya.
Tak patah semangat, Fairy pun lantas merancang sendiri. Kebetulan kala itu, dia dapat mengoperasiakan program Adobe Photoshop Seri 6.0, perangkat lunak yang dikhususkan untuk pengeditan foto atau gambar dan pembuatan efek. Sekitar 2009/2010, Fairy pelan-pelan mulai mendesain motif loreng.
Proses inspirasi mencari warna diawali saat Fairy menunaikan Salat Jumat di masjid dekat rumahnya yang kebetulan ditumbuhi pepohonan. Dia memperhatikan suasana sekelilingnya yang hijau.
”Dari situ kemudian terpikir, loreng TNI harus benar-benar nyaru (menyerupai, Red) dengan kondisi sekitar (vegetasi Indonesia),” ujarnya kepada INDOPOS di kediamannya, kawasan Tebet, Jakarta.
Melalui laptopnya, Fairy lantas mencurahkan ide, sehingga tercipta kombinasi 12 jenis warna hijau daun. Selanjutnya, desain itu diuji coba ke tukang percetakan spanduk di perempatan jalan, tak jauh dari kediamannya. Sayangnya, screen percetakan hanya mampu menerima delapan jenis warna di antaranya Camo Green, Olive Drab, Foliage Green, Hitam, Coklat, Hijau Swedia, Camo Green 2, dan Camo Green 3.
”Dari bahan spanduk (bahan felxi, Red) yang diuji coba hasilnya kurang maksimal . Sedikit nekat, kita paksakan menggunakan bahan kain drill, ristop, dan katun polyester dengan warna dasar putih. Hasilnya lebih baik, corak lorengnya sama dengan di Photoshop (komputer, Red). Karena dipaksakan mesin spanduk digunakan dengan kain, apalagi mencobanya setiap hari, mesin (cetak, Red) itu sampe mau rusak,” ujar Fairy yang didampingi rekannya, Darwis sambil tertawa.
Prototipe loreng SAMAR pertama diciptakan Fairy bermotif pixel. Karenanya, dinamakan SAMAR Pixel. Jebolan Strayer University, Amerika Serikat (AS), 1992 –1996 dengan gelar Bachelor of Business Administration (BBA) itu lantas menyempurnakan inovasinya. Sampai akhirnya tercipta loreng SAMAR Kartika dan SAMAR Komando yang lebih dapat berkamuflase dan beradaptasi dengan vegetasi Indonesia.
Kemudian agar menghasilkan kain loreng yang sempurna, sekitar 2011, percetakannya pindah ke industri menengah milik kawannya di kawasan Jababeka, Cikarang, Bekasi. Namun kendala kembali muncul.
”Desain yang di Photoshop terpaksa harus disetting ulang di komputer mesin cetak. Ada beda format. Filenya bukan Photoshop. Tapi semua itu bisa diatasi dengan baik,” ujar Founder & CEO DewaNations, medsos dengan konsep dunia virtual.
Di industri itu, Fairy dapat mencetak kain SAMAR di bawah 500 meter. ”Biayanya masih swadaya sendiri,” ujarnya. Kemudian pada 2011, pria yang juga menciptakan www.dewa.com di Amerika Serikat pada 1995 tersebut mulai menawarkan hasil karyanya kepada rekan-rekannya di TNI, termasuk Kopassus. Sat 81 Gultor lantas tertarik dengan camo SAMAR Komando yang bisa beradaptasi di kawasan hutan tropis.
”Dalam perjalanannya, Sat 81 meminta memasukkan salah satu jenis warna hijau, yang saya namakan hijau swedia. Jenis-jenis warna loreng SAMAR bisa dilihat di website www.elemental.id,” jelas Fairy.
Dia mengaku hanya sebagai inovator yang menciptakan loreng SAMAR. ”Ibaratnya kita ini seperti Crye Precision (perusahaan multicam creator, Red), pencipta loreng tentara AS. Kemudian user (pengguna, Red) menawarkan ke rekanan (perusahaan, Red) seperti Tru-Spec (Atlanco) dan Blackhawk,” ujarnya.
Bagaimana perbedaan antara SAMAR Komando dan Kartika? Fairy menerangkan, SAMAR Komando punya pattern atau pola vertikal seperti darah mengalir. Corak ini juga lebih Camo Green atau hijau daun yang terdapat warna merah keungunan seperti darah. Sementara SAMAR Kartika warna keunguan itu seperti coklat kayu atau dahan. Pattern-nya horizontal.
”SAMAR Kartika lebih ke Olive (Green, Red) atau warnanya sedikit kekuning-kuningan,” jelasnya.
Selain menciptakan loreng SAMAR, Fairy bersama timnya dan Mayor Inf Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menciptakan rompi SAKTI (Sistem Angkut Kelengkapan Tempur Individu). Rompi ini sudah digunakan jajaran Kostrad TNI-AD. Fairy juga telah mendaftarkan SAKTI ke Ditjen HaKI pada Februari 2012.
”Basic design SAKTI itu dari saya, lalu dibawa ke tukang jahit Pasar Tebet Barat untuk buat contohnya. Saat itu, AHY juga ikut memberi masukan untuk menyempurnakannya di pasar,” katanya.
Waktu itu untuk materialnya ia bisa beli ke Crye Precision (www.cryeprecision.com) mulai dari bahan Cordura, lalu webbing (tali)-nya dibeli di ebay. Kemudian Velcro (perekat, Red). “Jadi saya paham banget materialnya. Apalagi sejak 2001, saya sudah berhasil mencoba membuat rompi sejenis Interceptor Body Armor (IBA) (rompi antipeluru AS, Red). Padahal untuk dapatkan IBA pada itu masih sulit. Beli di ebay juga nggak ada,” ujarnya.
Meski pernah mendapatkan tawaran pihak luar negeri atas hasil ciptaannya, Fairy mengaku karya-karyanya masih diperuntukkan untuk kepentingan dalam negeri, khususnya pihak TNI. Ini yang disebut dengan cinta tanah air ya, Bang Fairy? (RIF)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
KPK sedang menyeleksi calon deputi penindakan dengan kandidat 2 jaksa dan seorang perwira tinggi Polri. Jaksa Agung M Prasetyo mengklaim posisi itu paling pantas dijabat jaksa.
“Itu terpulang pada KPK lah, silakan aja. Bagi kami, bukan keinginan saja untuk menempatkan unsur kami ke sana, tapi kebutuhan bagi KPK,” kata Prasetyo di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (28/3/2018).
Klaim Prasetyo bukan tanpa alasan. Menurutnya, sosok jaksa akan sangat tepat menjabat sebagai deputi penindakan karena tugas dan kewajibannya.
“Saya ingin sampaikan bahwa deputi penindakan bukan itu sebatas mencakup masalah yang berkaitan penyelidikan dan penyidikan saja, itu tugas proses hukum sampai dengan eksekusi,” tutur dia.
“Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, juga upaya hukum kalau diperlukan, dan terakhir dieksekusi dan jaksa memiliki semua kualifikasi itu,” tegasnya.
Pimpinan KPK sudah mewawancarai tiga calon deputi bidang penindakan. Mereka adalah Kapolda NTB Brigjen Firli, Jaksa Wisnu Baroto, dan Jaksa Witono. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Arief Hidayat kembali menjadi hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Penetapannya kembali ini menuai kontroversi di tengah isu kedekatannya dengan Anggota DPR dan tekanan untuk mundur.
Arief merupakan hakim konstitusi yang dipilih oleh DPR. dia dilantik oleh Presiden Joko WIdodo (Jokowi) Selasa kemarin (27/3/2018). Dalam prosesnya, Arief kembali diloloskan DPR menjadi hakim konstitusi dan disetujui dalam sidang paripurna 7 Desember 2017.
Sebagai hakim MK, dia tercatat mendapat 2 kali sanksi dari Dewan Etik. Sanksi pertama diperolehnya terkait katebelece ke pejabat kejaksaan. Sementara yang kedua, Arief diadukan ke Dewan Etik lantaran bertemu dengan Anggota Komisi III DPR di sebuah hotel di Jalan Sudirman, Jakarta. Pertemuan itu dilakukan jelang fit and proper test Arief sebagai hakim konstitusi periode kedua.
Buntutnya, sebanyak 54 guru besar universitas di Indonesia meminta Arief Hidayat mundur dari jabatannya sebagai Ketua MK. Anak buah Arief, seorang PNS di MK juga memintanya mundur. Arief pun menanggapi ini dengan santai. Menurutnya, keputusan untuk mundur atau tidak, berada di tangan Dewan Etik.
“Kalau saya diundang DPR lalu tidak mau datang, saya tidak diproses. Tidak bisa menjadi anggota MK. Dulu pada waktu pertama tahun 2013, saya juga berasal dari sana. Saya juga diseleksi di sana,” ujar Arief di Istana Negara, Jakarta Pusat.
Dia juga berkata terkait jabatannya, baru akan dibahas dalam rapat permusyawaratan hakim (RPH) hari ini. “Makanya itu masih tetap RPH itu yang memutus. Kalau memang belum habis pun, tapi kalau hakim yang lain sudah tidak menghendaki saya, saya juga tidak bisa. Makanya terserah RPH,” ucap guru besar Undip Semarang ini.
Menanggapi polemik terpilihnya Arief di tengah penolakan, Jokowi mengingatkan jika yang memilih Arief adalah DPR. Sementara terkait pelanggaran kode etik yang dilakukan Arief, Jokowi menyebut itu ranah MK sepenuhnya.
“Ya, kita tahu Prof Arief adalah hakim MK yang dipilih oleh DPR. Harus tahu semuanya,” kata Jokowi usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (27/3/2018).
Riwayat Arief sebagai hakim konstitusi dimulai sejak 1 April 2013. Setelah dua tahun menjadi hakim konstitusi, Arief mendapatkan kepercayaan dengan terpilih menjadi Ketua MK periode 2015-2017 menggantikan Hamdan Zoelva yang habis masa jabatannya pada 7 Januari 2015. Dia lalu terpilih kembali sebagai Ketua MK untuk periode keduanya pada Juli 2017. (MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Presiden Joko Widodo memberikan kuliah umum kepada CPNS tahun 2017 yang lolos seleksi. Jokowi berpesan kepada CPNS menjaga etika dan sopan santun.
“Sebagai warga negara yang terpilih, saudara-saudara terpilih dari 2,4 juta dipilih hanya 33 ribu. Saudara-saudara warga negara terpilih dan punya tanggung jawab yang besar, tanggung jawab sosial, tanggung jawab menghormati hukum dan ketertiban sosial, tanggung jawab menjunjung tinggi etika dan sopan santun,” tutur Jokowi dalam pidatonya di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (27/3/2018).
Dalam pidatonya, Jokowi meminta CPNS menjaga integritas. Para CPNS juga diminta menjauhi praktik korupsi.
“Saya titip saudara jadi simbol pemersatu bangsa, pembela Pancasila yang aktif mengamalkan, birokrat-birokrat yang bebas korupsi, melayani masyarakat serta birokrat yang membawa lompatan kemajuan bagi kejayaan bangsa kita Indonesia,” ujar Jokowi.
Acara ini dihadiri oleh 5.165 CPNS yang lolos seleksi tahun 2017. Selain itu, para CPNS diingatkan supaya tak terjebak rutinitas.
“Saudara semuanya, harus kepo. Sekali lagi harus kepo. Pingin tahu, pingin ngerti. Jangan rutinitas, jangan monoton. Saudara harus kepo terhadap perkembangan IPTEK, kepo pada informasi, kepo pada dinamika lapangan. Jangan kepo pada mantan pacar,” papar Jokowi. (MAD)