JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Penyidik KPK menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) pagi ini. Bamsoet akan diperiksa sebagai saksi terkait kasus korupsi proyek e-KTP.

“Pagi ini Bambang Soesatyo dijadwal ulang pemeriksaan,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah, Jumat (8/6/2018).

Bamsoet diketahui sudah tiba di KPK. Dia bakal diperiksa sebagai saksi untuk Irvanto Hendra Pambudi Cahyo dan Made Oka Masagung.

“Diperiksa sebagai saksi untuk tersangka IHP (Irvanto Hendra Pambudi) dan MOM (Made Oka Masaung),” ucap Febri.

Sebelumnya panggilan Bamsoet untuk pemeriksaan pada Senin, 4 Juni. Namun Bamsoet absen karena ada banyak jadwal lainnya.

“Karena benturan dengan berbagai kegiatan kedewanan protokoler seperti hari ini (tidak bisa),” kata Bamsoet saat itu. (DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
KPU akan melarang eks terpidana korupsi untuk nyaleg. Di sisi lain, Mahkamah Konstitusi (MK) membolehkan dengan alasan hak politik bagian dari hak asasi. Bagaimana harus menyikapinya?

“Polemik ini pada dasarnya menunjukkan cara berhukum yang masih konservatif, sangat positivistik dan kurang kreatif. Dikatakan konservatif, positivistik dan kurang kreatif karena para pihak masih mengandalkan satu-satunya cara untuk menyelesaikan permasalahan dalam negara hanya melalui penyusunan norma dalam peraturan perundang-undangan,” kata ahli perundang-undangan, Bayu Dwi Anggono, Kamis (7/6/2018).

Padahal berhukum di masyarakat sebenarnya bukan hanya soal peraturan perundang-undangan, melainkan manusia-manusia dalam negara hukum juga perlu aktif mencari solusi alternatif dalam hal terjadi kebuntuan hukum yang akut. Alternatif yang dimaksud di antaranya dapat membuat konsensus atau kesepakatan yang sebenarnya juga merupakan produk hukum yang mengikat bagi para pihak yang membuat konsensus atau kesepakatan tersebut.

“Salah satu solusi tersebut adalah KPU mengundang seluruh Partai Politik peserta Pemilu 2019 untuk bersama-sama membuat dan menandatangani deklarasi atau kesepakatan untuk tidak mencalonkan mantan terpidana korupsi, bandar narkoba, dan kejahatan seksual terhadap anak sebagai calon anggota DPR dan DPRD,” cetus Direktur Puskapsi Universitas Jember itu.

Bayu meyakini parpol peserta Pemilu 2019 tidak akan keberatan menandatangani deklarasi tersebut. Sebab dalam berbagai pernyataannya di media selama ini mereka mendukung ide baik KPU ini.

“Deklarasi yang akan ditandatangani oleh semua ketua umum Parpol dengan disaksikan KPU dan rakyat secara luas ini pada dasarnya juga dapat dianggap sebagai hukum yang mengikat para pihak yang menandatanganinya. Jika ada Parpol yang menolak menandatangani deklarasi, maka Parpol tersebut dianggap melakukan kebohongan publik dan dipastikan akan mendapat hukuman setimpal dari publik yaitu dikampanyekan untuk tidak dipilih dalam Pemilu,” pungkas Bayu.

Sebagaimana diketahui, dalam putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015, MK membolehkan eks terpidana nyaleg sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidan. Vonis ini diputus pada 9 Juli 2015.

“Seseorang yang telah menjalani hukuman dan keluar dari penjara atau lembaga pemasyarakatan pada dasarnya adalah orang yang telah menyesali perbuatannya, telah bertaubat, dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya. Dengan demikian, seseorang mantan narapidana yang sudah bertaubat tersebut tidak tepat jika diberikan hukuman lagi seperti yang ditentukan dalam Pasal 7 huruf g UU 8/2015,” kata MK dalam pertimbangan hukumnya. (DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Sarana dan prasarana untuk mudik tahun ini sudah siap. Kondisi infrasutruktur jalan untuk mudik juga sudah siap dilintasi.

“Untuk kesiapan sarana prasarananya saya sudah cek terakhir dengan Pak Menhub, dengan Pak Kakorlantas, dengan Ibu Dirut Pertamina. Jadi kalau keseluruhan jalan nasional kondisi seluruhnya sudah lebih dari 90 persen mulai dari Jawa, Sumatera, Sulawesi,” jelas Menteri PUPR Budi Hadimuljono kepada wartawan usai gelar pasukan Operasi Ketupat di Monas, Jakarta Pusat, Rabu (6/6/2018).

Enam puluh persen penduduk diperkirakan mudik ke Jawa. Ada tiga pikuhan jalur alternatif bagi pemudik yang menuju ke arah Jawa yakni jalur pantai utara (Pantura), jalur tengah dan jalu pantai selatan (Pansela).

“Terutama dari Jakarta ke Jawa Tengah ada jalan Pantura sepanjang 1.400 km kira-kira, ada jalur tengah, ada jalur Pansela yang juga kira-kira 1.300 km,” katanya.

Ia menyebut kondisi tiga jalur mudik tersebut dalam kondisi siap pakai. “Kondisinya bagus semua jalan nasional. Bahkan jembatan di Cincin Lama di Midang telah bisa dilewati beberapa hari yang lalu,” katanya.

Untuk tol sendiri, saat ini ada 525 Km jalan tol yang beroperasi penuh. Sementara 235 KM tol fungsional juga bisa digunakan dengan kesepatan 40-60 Km.

“Kami kemarin lewat Tegal sampai Semarang 150 km itu tiga jam dengan kecepatan tidak lebih dari 60 Km/jam,” imbuhnya.

Sementara Budi menyebut ada dua titik rawan macet yakni di pintu Tol Kertasari dan di jembatan Kali Kuto. “Yang satu (kerawanan) di Pintu Kertasari ini memindah pintu Brexit 24 Km ke arah yang jalan tol. Itu sebenernya sudah selesai sudah akan diresmikan tapi masih kita fungsionalkan supaya tetep gratis dulu sampai lebaran,” katanya.

Untuk mengantisipasi kerawanan itu, pemudik yang biasanya membayar di Berxit Timur, nanti membayar di Pintu Kertasai KM 24. “Sehingga mengantisipasi kemacetan,” cetusnya.

Kemacetan kedua yakni di jembatan Kali Kuto di Kendal sekitar 30 Km dari Semarang. “Itu kemaren sudah nyambung pelengkung atasnya, sekarang dan hari berikutnya tinggal masang lantai jembatannya. Nanti H-3/H-2 sudah bisa dilalui,” ungkapnya.

Sementara rest area juga diisebut kondisinya sudah siap. Ketersediaan BBM hingga kuliner dan toilet sudah siap menampung para pemudik.

“Kemarin kita sudah cek satu per satu baik rest area tipe a, tipe b, maupun parking bay-nya. Semua sudah ada BBM, pos BBM. Ada pos kesehatan, ada kulinernya dari Pantura kita bawa masuk. Air sudah saya cek langsung kualitasnya dari sumur bor dari sumur yang dibor kira-kira 100-120 meter. Jadi cukup, toilet juga puluhan. Parkingnya kira-kira minimal untuk 100 mobil untuk sekali parkir. Jadi semua saya rasa sudah siap,” paparnya. (DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Presiden Joko Widodo berharap kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) menjadi kiblat bagi kampus lain yang mengkaji tentang peradaban Islam. Pembangunan kampus ini ditargetkan selesai 4 tahun ke depan.

“Alhamdulillah ini konstruksi sudah dimulai. Kita harap dalam kurun waktu 4 tahun ke depan kampus sudah selesai semua. Kita harapkan jadi kampus yang hijau, kampus yang modern, dan kita harap jadi kiblat kampus besar internasional yang melakukan kajian peradaban Islam wasathiyah,” ujar Jokowi setelah meletakkan batu pertama kampus UIII di Depok, Selasa (5/6/2018).

“Sudah sewajarnya, sepantasnya, Indonesia jadi rujukan kemajuan peradaban Islam di dunia. Inilah (kampus UIII) nanti tempatnya,” lanjutnya.

Untuk anggaran pembangunan, Jokowi mengatakan pemerintah menggelontorkan dana Rp 3,5 triliun. Kampus yang berdiri di lahan seluas 142,5 hektare ini telah dimasukkan ke proyek strategis nasional.

“Setelah dihitung-hitung habisnya berapa, dilaporkan ke saya kurang-lebih Rp 3,5 triliun dan sudah saya masukkan ke proyek strategis nasional. Tahun ini sudah dimulai dianggarkan Rp 700 miliar. Selesai total 4 tahun. Tahun depan insyaallah sudah bisa kita gunakan untuk 1, 2, 3 mata kuliah yang sudah kita siapkan,” kata Jokowi.

Rencana pembangunan UIII sudah diteken Jokowi dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 57 Tahun 2016 pada 29 Juni 2016. Rencananya, kegiatan kampus akan dimulai pada 2019.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan akan ada 3 jurusan yang dibuka pada tahun pertama untuk tingkat magister dan doktor.

“Untuk tahun pertama akan dibuka Jurusan Political Science, Islamic Studies, dan Education,” ujar Lukman. (ADI)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) tidak akan memenuhi panggilan KPK hari ini. Bamsoet sedianya diperiksa KPK dalam penyidikan kasus e-KTP atas tersangka keponakan Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo dan pengusaha Made Oka Masagung.

“Hari ini pun saya ingin datang ke sana supaya cepat selesai keterangan apa yang dibutuhkan dari saya, saya akan memberikan seluas-luasnya sejauh yang saya pahami, lihat, dan ketahui. Namun karena benturan dengan berbagai kegiatan kedewanan protokoler seperti hari ini (tidak bisa),” kata Bamsoet di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/6/2018).

Bamsoet menjelaskan ada berbagai kegiatan yang harus dihadirinya hari ini. Karena itu, ia tidak mungkin memenuhi panggilan KPK hari ini.

Dia mengaku sudah menyampaikan hal ini ke KPK. Bamsoet meminta dijadwalkan pemanggilan ulang.

“Jadi tadi pagi saya sudah berkoordinasi dengan teman-teman di KPK dan sudah mengirim surat pagi-pagi untuk minta dijadwalkan kembali. Karena saya harus mengejar waktu yang sangat pendek di DPR ini untuk menyelesaikan tugas-tugas,” jelas Bamsoet.

“Mudah-mudahan kawan-kawan di KPK dapat memahami kegiatan ini. Sebagai ketua DPR tentu saya ingin memberikan contoh bagi masyarakat. Karena seseorang ketika dipanggil wajib untuk hadir baik di KPK, kepolisian, termasuk di DPR,” imbuh politukus Golkar itu.

KPK memanggil Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet). Bamsoet diagendakan diperiksa dalam penyidikan kasus e-KTP atas tersangka keponakan Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo dan pengusaha Made Oka Masagung.

Selain Bamsoet, KPK juga telah melayangkan surat panggilan kepada anggota DPR lainnya sebagai saksi dalam kasus ini. Pemeriksaan mereka akan dilakukan sepanjang pekan depan. (DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi akan meninjau pelabuhan Bakauheni dan Merak. Penijauan dilakukan untuk mengecek kesiapan angkutan lebaran tahun 2018.

Rencananya, dalam kunjungannya, Sabtu (2/6/2018) ini Budi akan ditemani Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi, dan Dirut PT Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan (ASDP) Indonesia Ferry Ira Puspadewi.

Rombongan akan berangkat dari Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur pada pukul 08.30 WIB dan tiba dermaga VI ASDP Bakauheni pukul 09.10 WIB. Keberangakatan rencananya menggunakan helikopter.

Selanjutnya dari Bakauheni rombongan akan menuju Kantor PT ASDP Cabang Bakauheni. Rombongan akan melakukan rapat koordinasi dan presentasi kesiapan sarana dan prasarana angkutan lebaran tahun 2018.

Setelah itu, rombongan akan melanjutkan peninjauan ke Pelabuhan Merak. Dijadwalkan rombongan akan tiba di Dermaga IV ASDP Merak pada pukul 10.45 WIB. (MAD)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Salah satu poin kriteria capres-cawapres rekomendasi persaudaraan alumni (PA) 212 jadi sorotan di media sosial. Garis besar poin itu yakni calon harus mampu mengatasi lapar dengan mengaplikasikan barang temuan. Apa maksudnya?

Poin itu terdapat di nomor 5 ‘Syarat dan Kriteria Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Republik Indonesia Versi Persaudaraan Alumni 212’. Isinya yakni mampu mengatasi rasa lapar dengan mengaplikasikan barang temuan 20%. Ketum PA 212 Slamet Maarif menjelaskan arti dari kriteria tersebut.

“Ini maksud barang temuan itu sumber daya alam, dan lain-lain seperti Freeport, Newmont. Berdasarkan Surat di Alquran, Quroisy ayat 4,” kata Slamet, Kamis (31/5/2018).

Selain itu, masih ada sembilan poin kriteria capres dan cawapres yang direkomendasikan PA 212 dibacakan dalam rakornas pada Selasa (29/5) oleh Ketum PA 212, Slamet Ma’arif.

Di poin terakhir, PA 212 menulis kriteria capres tidak pernah terlibat dan termasuk dalam aliran sesat dan berpaham komunis.

Lalu, siapa saja capres-cawapres rekomendasi PA 212? Berikut nama-namanya berdasarkan hasil Rakornas pada Selasa (29/5).

Hasil rakornas tersebut diteken oleh Ketua Panitia KH Bukhori Abdul Shomad dan Sekretaris Rakornas Wahidin. Serta diteken juga oleh Ketua PA 212 Slamet Maarif dan Ketua Dewan Penasihat PA 212 Amien Rais.

Berikut ini nama-nama capres-cawapres rekomendasi Rakornas PA 212:

Rekomendasi capres:

1. Habib Rizieq Syihab
2. Prabowo Subianto
3. Tuan Guru Bajang
4. Yusril Ihza Mahendra
5. Zulkifli Hasan

Rekomendasi cawapres:

1. Ahmad Heryawan
2. Hidayat Nur Wahid
3. Yusri Ihza Mahendra
4. Anies Matta
5. Zulkifli Hasan
6. Eggi Sudjana
7. Ustadz Bachtiar Nasir
8. Prabowo Subianto
9. Anies Baswedan
(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Amien Rais kembali meletuskan peluru-peluru yang secara langsung maupun tak langsung menghantam Presiden Joko Widodo saat menghadiri acara Rakornas Persaudaraan Alumni (PA) 212. Peluru eks Ketua MPR itu ke Jokowi kali ini beragam, salah satunya terkait Pilpres 2019.

Rakornas PA 212 yang dihadiri Amien mengambil tempat di Aula Sarbini, Taman Bunga Wiladatika, Cibubur, Jakarta Timur, Selasa (29/5/2018). ‘Tembakan’ pertama Amien ke Jokowi langsung meletus saat politikus senior PAN itu memberikan sambutan.

Sambil menunjuk foto Jokowi, Amien mengatakan petahana Presiden RI itu akan dilengserkan Allah di 2019.

“Kita melihat secara jelas, kita perhatikan pemimpin yang akan dilengserkan Allah itu biasanya langkahnya dari salah ke keliru, dari keliru ke blunder, salah lagi dan seterusnya,” kata Amien sambil menunjuk foto Jokowi.

Jokowi juga kena ‘tembak’ Amien Rais soal gaji para fungsionaris Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang angkanya ratusan juta rupiah. Memang, kritik Amien soal gaji BPIP tak langsung menyeret nama Jokowi. Namun, gaji para pejabat BPIP diatur lewat Perpres 42/2018 yang diterbitkan dan diteken Presiden Jokowi pada 23 Mei 2018. Perpres ini juga mengatur gaji Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah.

“Orang-orang yang sudah sepuh itu yang menjadi BPIP, kemudian mengejutkan hanya ongkang-ongkang, hanya tukar pikiran wah (digaji) Rp 100 juta lebih,” kata Amien.

Saat mengkritik besaran gaji BPIP, Amien juga menyinggung prosesi ngunduh mantu Jokowi. Amien lalu mengungkit citra Jokowi, yang dianggapnya sederhana.

“Misalnya Pak Jokowi dikesankan presiden yang sederhana. Tapi ketika ngunduh mantu di Medan itu 3 hari 3 malam. Pasti puluhan miliar mendatangkan kuda, kereta kencana dari Solo beserta saisnya (kusir). Contoh kecil. Nah ini kan paradoks. Katanya sederhana ternyata bermewah-mewah,” tuturnya.

Terakhir, Amien menyinggung kasus remaja pengancam Jokowi. ABG 16 tahun berinisial RJ itu mengancam akan memasung dan menembak Jokowi.

Amien membandingkan proses hukum RJ dengan proses hukum kasus ujaran kebencian lainnya. Menurut Amien, ada kasus lain yang lebih kecil dibanding kasus RJ tapi aparat penegak hukum langsung memproses tanpa pandang bulu.

“Ini saya kira pola yang makin membahayakan. Ada China yang kurang ajar yang mau menggal kepala Pak Jokowi lepas dari badannya, Pak Jokowi kacungnya, dan lain-lain nggak diapa-apakan,” kata Amien.

Menurut Amien, ketidakadilan dan ketimpangan tersebut membuat masyarakat semakin kehilangan kepercayaan terhadap pemerintahan Jokowi.

“Yang kayak gini ini membuat kita makin kehilangan kepercayaan dengan Pak Jokowi,” pungkasnya. (MAD)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Kapolri Jenderal Tito Karnavian meminta kepada mahasiswa untuk turut berperan dalam memerangi penyebaran ideologi terorisme. Tito berharap mahasiswa menerima informasi dengan selektif dan tak ikut-ikutan menyebarkan berita yang tak jelas.

Tito menjelaskan, dari sisinya, Polri telah memerangi terorisme dengan melakukan penangkapan-penangkapan terhadap terduga teroris. Namun upaya tersebut tidak menyelesaikan masalah.

“Saat ini penyebaran ideologi terorisme ini terus berkembang. Hal ini merupakan akar permasalahan terorisme. Tetapi kami (Polri) sudah melakukan langkah-langkah untuk mengantisipasi terorisme ini. Kami sudah melakukan penangkapan,” kata Tito kepada mahasiswa dalam rilisnya seperti yang diterima, Rabu (30/5/2018).

“Tetapi hal ini tidak akan menyelesaikan masalah, sebelum akar masalah diselesaikan. Untuk saat ini kita harus bisa membangun ketahanan, terutama di kalangan muda ini agar lebih selektif, karena sasaran utama mereka (kelompok teroris) adalah kalangan muda,” sambung Tito.

Tito mengadakan buka puasa bersama Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Jabodetabek di Wisma Bhayangkari, Jl Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, tadi sore. Sekitar 200 perwakilan BEM menghadiri acara itu.

“Oleh karena itu saya harap mahasiswa jangan pernah ikut menyebarkan berita-berita yang tidak jelas. Agar selektif dalam menyebarkan berita. Jika mendapatkan berita, agar kita menyaring dan tidak menyebarkan berita tidak baik itu,” ujar Tito.

Tito berkata mahasiswa dapat memfilter informasi-informasi lewat intelektualitasnya. Tito mengajak mahasiswa dapat menyebarkan pemikiran-pemikiran positifnya.

“Agar memanfaatkan kecerdasan keilmuan sebagai inteliktual pemuda dalam memfilter media sosial. Mari kita bersama memberikan pencerahan kepada mahasiswa yang lain,” tutur Tito.

Tito kemudian juga membahas tentang suhu politik menjelang pesta demokrasi, yang dimaksud pemilihan calon kepala daerah (pilkada), pemilihan calon presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg). Menurutnya suhu politik mulai mendingin.

“Di negara ini banyak perubahan terjadi karena peran mahasiswa, oleh karena itu mahasiswa ini menjadi hal penting karena tidak terlibat partai politik dan masih memiliki ideologi. Gerakan mahasiswa memiliki peran penting. Oleh karena itu Polri merasa bahwa mahasiswa menjadi mitra yang penting dalam membantu Polri dalam menjaga situasi kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat),” ucap Tito.

“Kita saat ini menghadapi situasi yang wajib kita dukung, seperti saat pilkada. Ini merupakan potensi konflik yang perlu kita kelola karena ada perbedaan pendapat dalam memilih pemimpin. Kita sudah berfikir mulai dari awal proses pilkada, kita dapat menjaganya dengan aman,” imbuh Tito.

Soal situasi politik cenderung sejuk, Tito menerangkan itu karena masyarakat saat ini sibuk dalam momen Idul Fitri dan setelahnya Piala Dunia 2018.

“Langkah kami menjelang 27 Juni, kami telah melihat potensi pilkada ini mendingin karena beberapa hal, yaitu karena momen lebaran, di mana publik akan mulai sibuk mengurus Lebaran mulai. Kita dapat mengelola potensi konflik ini dengan momen lebaran dan momen Piala Dunia tersebut,” jelas Tito.

“Kita dapat menjadi kawan dalam persamaan kepentingan. Kita akan menghadapi proses pemilu dan Asian Games. Kita perlu bersama mengelola ini, agar situasi dalam menghadapi event-event kedepan tetap sukses dan kondusif,” kata Tito. (DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Menkeu Sri Mulyani menjelaskan gaji pokok fungsionaris Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) berkisar Rp 5 juta. Tunjangan jabatan BPIP disebutnya terkecil.

“Kalau gaji pokok hampir sama Rp 5 juta. Tunjangan bervariasi. Sebenarnya BPIP paling kecil, tunjangan jabatan Rp 13 juta karena lembaga lain apakah eksekutif, yudikatif, legislatif bervariasi dari Rp 13 juta sampai puluhan juta,” ujar Sri Mulyani di kantor presiden, Jakarta Pusat, Senin (28/5/2018).

Namun Sri Mulyani belum menjelaskan rincian gaji fantastis fungsionaris BPIP. Dia menambahkan fungsionaris BPIP belum menerima gaji sepeser pun hingga saat ini. Hak keuangan mereka akan diberikan saat peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni.

“Jadi proses semenjak diumumkan Juni 2017 sampai sekarang belum ada pembayaran, mereka sudah bekerja hampir setahun belum ada gaji, tunjangan, bahkan anggaran untuk operasi pun tidak ada. Peringatan 1 Juni kita akan memberikan anggaran yang sementara karena belum dibayarkan,” ujarnya.

“Apa yang disampaikan Pak Mahfud benar, pertama menyampaikan belum menerima serupiah pun dan seluruh pengarah, tokoh-tokoh mereka tidak hanya berapa gaji diterima,” imbuhnya.

Hak keuangan fungsionaris BPIP seperti ketua dewan pengarah hingga staf khusus diatur dalam Perpres Nomor 42 Tahun 2018. Sri Mulyani menambahkan bahwa fungsionaris BPIP menanggung biaya sendiri apabila melakukan perjalanan ke luar kota.

“Kan ada transport untuk kegiatan mereka ke kantor, kantornya belum disiapkan. Jadi kalau mereka, saya sudah diundang, beliau beliau tiap hari melakukan kegiatan. Namun kalau mereka ke luar kota adalah biaya sendiri. Tentu anggarannya sedang diteliti,” tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menetapkan Megawati Soekarnoputri menjadi Ketua Dewan Pengarah BPIP. Gaji Megawati dan pejabat BPIP lain diatur dalam Perpres Nomor 42/2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Pemimpin, Pejabat, dan Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Berikut ini daftar hak keuangan sesuai dengan lampiran Perpres Nomor 42/2018:

Ketua Dewan Pengarah mendapat hak keuangan Rp 112.548.000
Anggota Dewan Pengarah mendapat hak keuangan Rp 100.811.000
Kepala BPIP mendapatkan hak keuangan Rp 76.500.000
Wakil Kepala BPIP mendapatkan hak keuangan Rp 63.750.000
Deputi BPIP mendapatkan hak keuangan Rp 51.000.000
Staf Khusus BPIP mendapatkan hak keuangan Rp 36.500.000
(MAD)